Ekonomi Kapitalis vs Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kapitalis dan ekonomi kerakyatan merupakan system perekonomian yang sering digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi serta mengatur perekonomian suatu Negara. Secara umum tujuan system perekonomian tersebut hampir sama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya terletak pada cara dan proses untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.
>>> Sistem ekonomi kapitalis merupakan system ekonomi yang lebih menitikberatkan keputusan dan perekonomian negaranya kepada pemilik modal yang memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam negaranya. Ekonomi Kapitalis diatur oleh mekanisme pasar serta memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diinginkan.
Ekonomi kapitalis biasanya menerapkan system persaingan bebas, peranan modal sangat penting, Pengakuan yang besar atas hak-hak pribadi, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, serta campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. Kelebihannya yakni Kegiatan ekonominya menjadi lebih cepat maju karena adanya persaingan, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri, pengawasan politik dan social minim karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil, produksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Namun kekurangannya yakni menimbulkan monopoli, adanya eksploitasi, rentan terhadap krisis ekonomi, tidak ada persaingan sempurna, dan sulit terjadi pemerataan pendapatan.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi negara yang menganut Sistem Ekonomi Kapitalis, mengutamakan investasi besar2an, baik Konsekwensinya, sektor perbankan juga dalam menunjang kebijakan Ekonomi Kapitalis tsb, cenderung memberikan kredit kepada perusahan2 besar saja dan kurang berminat pada kredit mini dan mikro. Alasanya: sulit berurusan dengan masyarakat lapisan bawah yang relatif berpendidikan rendah, dan profit dari kredit mini & mikro juga relatif kecil, bahkan tidak bisa menutup biaya operasional bank tsb.
Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ekonomi Kerakyatan memerlukan peran aktif pemerintah untuk mengatur agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak, sehingga akan memberikan kesempatan yang sama dalam menikmati hasil kekayaan alam yang dimiliki bersama tersebut.
Sistem ekonomi kerakyatan ini dikembangankan untuk lebih memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada masyarakat lapisan bawah. Kemakmuran yang diharapkan disini bukanlah kemakmuran pribadi atau individu melainkan kemakmuran masyarakat secara kolektif. Selain itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Potensi negara seperti bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga kemakmuran masyarakat secara kolektif dapat diwujudkan.
Keunggulan Ekonomi Kerakyatan adalah: (1) terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar, (2) lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, (3) memperkecil kesenjangan antara si Kaya dengan si Miskin, dan (4) menciptakan hubungan sinergis antara Pemilik Modal Besar dengan Masyarakat banyak sebagai mitra kerjanya.
Kelemahan Ekonomi Kerakyatan adalah kurang diminati para pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.
Dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara saat ini kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dimana satu sama lain akan terus saling mempengaruhi dan mendorong kemajuan sistem yang lain. Tidak ada negara yang murni menggunakan salah satnya, karena pada era globalisasi ini semua system akan senantiasa beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah
Berbagai system perekonomian yang ada pun mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sistem ekonomu pada dasarnya bertujuan untuk mengatur perekonomian suatu Negara sehingga dapat terwujud perekonomian yang baik dan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan tidak dapat kita bantah lagi bahwa semua sistem ekonomi ini memiliki harapan akan hasil akhir yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat walaupun berbeda sasaran dimana ada yang menyasar individu, kolektif, maupun hanya untuk pemilik modal.
Bagi Indonesia yang merupakan Negara berkembang, dimana hamper sebagian dari masyarakatnya dalam kondisi miskin akan memicu berbagai permasalahan ekonomi dan social.jika kita menerapkan system ekonomi kapitalis hal tersebut akan memperbesar kesenjangan ekonomi dan sosial
Sehingga sebaiknya menerapkan system ekonomi kerakyatan karena kita memerlukan peran aktif pemerintah dalam menyelamatkan kemiskinan tersebut dan akan membuka kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat menengah ke bawah untuk turut berpastisipasi dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk
membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.Hal terpenting yaitu Kita harus mampu mengemukakan dan melaksanakan sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab global kita.
