KONSEP PUBLIK Istilah Publik dalam Public Relation merupakan khalayak sasaran dari kegiatan Public Relation. Publik itu juga bisa disebut stakeholder, yakni kumpulan dari orang – orang atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu instansi/perusahaan. Unsur – unsur dari publik (stakeholder), yaitu ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pemegang saham Karyawan dan manajemen Keluarga karyawan Kreditor Konsumen Pemasok Komunitas Pemerintah
Klasifikasi Publik 1. Publik Internal dan Publik eksternal Publik internal adalah publik yang berada didalam perusahaan. Misalnya ; para karyawan, satpam, supervisor, pemegang saham, dsb.sedangkan Publik Eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada di luar Perusahaan, misalnya ; Penyalur, pemasok, bank ,dsb. 2. Publik Primer, Sekunder, dan Marjinal Klasifikasi ini berdasarkan priritas perusahaan terhadap kelas – kelas kepentingan publiknya. 3. Publik Tradisional dan publik masa depan Karyawan dan Konsumen adalah publik tradisional, sedangkan peneliti, mahasiswa, knsumen potesial adalah publik masa depan. 4. Proponents, Opponents, dan Uncommited Diantara Publik ada yang menentang Perusahaan (Opponents), yang memihak (Proponents) dan ada yang tidak peduli (uncommited) 5. Silent Majority dan Vokal Minority Dilihat dari aktivitas publik mengajukan Komplain atau mendukung perusahaan. Dapat dibedakan antara vokal (aktif)ndan yang silent (pasif).
Persfektif dalam memandang publik 1. Perspektif pluralis (the pluralist perspective);
Perspektif ini berakar pada tradisi konflik yang memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan ( interest groups). Menurut para pendukungnya, setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk sebuah kelompok kepentingan 2. Perspektif pilihan publik (the public choice perspective);
Secara umum dapat dikatakan, bahwa perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran ulilitarian yang sangat menekankan pada soal kebahagiaan dan kepentingan individu. Setiap orang adalah mahluk rasional, yang mengendalikan perilakunya berdasarkan tujuan dan selalu memilih cara yang paling efisien untuk mencapainya berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. 3. Perspektif legislatif (the legislative perspective);
Dalam kenyataan, kebanyakan pemerintahan yang bersifat demokratis menggunakan sistem perwakilan tidak langsung. Seperti juga pandangan kaum pluralis, asumsi dasar yang dianut adalah, bahwa setiap pejabat diangkat untuk mewakili kepentingan publik. Dengan adanya pengangkatan tersebut, mereka memiliki lejitimasi untuk mewujudkan perspektif publik di dalam administrasi publik. 4. Perspektif penyedia layanan (the service-providing perspective); Perspektif lain yang berkembang dalam bidang manajemen pemasaran adalah yang memandang publik sebagai pelanggan ( customers) yang harus dilayani. Menurut pandangan ini, “street-level bureaucrats” mempunyai tugas sebagai ujung tombak pelayanan kepada publik yang terdiri dari baik individu maupun kelompok. Sampai derajat tertentu, penempatan publik yang terdiri dari status individu dan kelompok sebagai costumers ini dapat mendekati gambaran perspektif publik yang ideal. 5. Perspektif warga-negara (the citizen perspective);
Konsep kewarganegaraan (citizenship) merupakan salah satu pusat perhatian administrasi publik modern. Hal tersebut belum muncul dalam pembicaraan administrasi publik dekade-dekade yang lalu. Reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia akhir-akhir ini, ditandai oleh dua tuntutan penting. Pertama, tuntutan akan munculnya pelayan-pelayan publik yang lebih terdidik dan terseleksi dengan dasar meritokrasi. Kedua, tuntutan agar setiap warga negara diberi informasi yang cukup (well-informed ) agar secara umum mereka dapat aktif dalam berbagai kegiatan publik dan memahami konstitusi negara secara baik. Empat Prinsip Revitalisasi Konsep Publik Berdasarkan pemahaman terhadap lima perspektif tentang publik, khususnya tentang perspektif kewarganegaraan, ada empat prinsip yang dapat dijadikan pedoman tentang bagaimana konsep publik dapat direvitalisasi eksistensinya, baik sebagai ide maupun sebagai praktek. Prinsip 1: konsep publik harus dibangun melalui pemberdayaan konstitusi.
Setiap tindakan pejabat publik harus berbasis pada konstitusi. John Rohr (1986), misalnya, menyatakan bahwa administrator publik harus mempunyai kompetensi, baik secara teknis maupun secara moral, untuk menjunjung tinggi dan mengabdi pada konstitusi. Menurutnya, kompetensi moral mereka harus jauh berada di atas kompetensi teknis. Oleh karena itu, bagi Rohr, yang terpenting bukanlah
kemampuan para pejabat publik untuk menghafal konstitusi pasal-demi pasal, melainkan komitmen mereka untuk menjadikan konstitusi sebagai dasar dari setiap tindakannya. Rohr juga menyatakan, bahwa keabsahan suatu pemerintahan terutama dilegitimasi melalui tindakannya untuk menerima dan menjalankan konstitusi yang berlaku, dan bukan hanya ditentukan melalui proses pemilihan yang demokratis. Tindakan pejabat-pejabat pemerintahan tidak hanya diatur oleh keputusan mayoritas, tetapi oleh prinsip dan moral dasar yang ada di dalam konstitusi. Dengan demikian tindakan pelecehan terhadap publik oleh para pejabat pemerintah, dapat dihindari. Prinsip 2: konsep publik harus berdasar pada pengertian tentang warga negara yang berbudi luhur (virtuous citizen).
Dalam hal ini berlaku rangkaian kata-kata bijak, bahwa suatu rezim pemerintahan tidak akan lebih baik dari masyarakat yang mereka wakili. Oleh karena itu, untuk melahirkan rezim yang baik perlu dibangun warga negara yang baik pula yang merupakan sumber dari mana pemerintah tersebut berasal. Dengan dasar pemikiran tersebut, dapat diidentifikasi ada empat karakter yang perlu diperhatikan dalam konsep virtuous citizen; yaitu: a. Setiap warga negara harus mengerti dokumen pendirian negara dan dapat menerapkan filsafat moral dalam menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pejabat publik. b. Setiap warga negara seharusnya mempunyai kepercayaan (believes), bahwa nilai-nilai yang dianut oleh rezim adalah benar dan tepat, tidak hanya sesuatu yang diterima secara mayoritas. c. Setiap warga negara diharapkan mempunyai tanggung jawab moral individu, sehingga apabila terdapat situasi kompromi dengan nilai-nilai rejim, virtuous citizen dapat bertindak mempertahankan nilai-nilai yang ia anggap benar. d. Setiap warga negara diharapkan mempunyai civility (kesantunan) bertindak dengan segala aspeknya, terutama kesabaran ( forbearance) dan toleransi (tolerance). Prinsip 3: konsep publik harus dibangun berdasarkan pada pembentukan dan usaha mempertahankan sistem dan prosedur untuk mendengarkan dan merespon kepentingan publik .
Administrasi publik hendaknya tidak hanya terikat pada prinsip efisiensi dan ekonomi, namun juga pada keadilan sosial ( social equity) serta nilai-nilai yang lebih luas dan umum seperti yang telah disebutkan di dalam prinsip nomor dua di atas. Dengan memahami nilai-nilai yang lebih luas dan umum, para pejabat publik tidak memperlakukan dan merespons kepentingan publik dari segi ekonomi semata, namun juga dari segi-segi lain yang lebih fundamental seperti dari aspek moral, kultural dan spiritual. Prinsip 4: konsep publik harus didasarkan pada kebajikan dan kasih.
Secara moral, tujuan utama sebuah pemerintahan adalah berusaha memperluas perlindungan nilai-nilai rezim kepada seluruh warga negara. Jika benar demikian, maka administrasi publik harus memiliki karakter dan dijalankan berdasarkan pada kebajikan dan kasih sayang. Warga negara dan para pejabat publik yang baik akan menghargai dan mematuhi hukum sebagai kepedulian pada kepentingan orang lain seperti keperdulian pada kepentingannya sendiri. Mereka j uga akan mengusahakan dengan segala kemampuannya, kesejahteraan seluruh masyarakat yang merupakan saudara-saudaranya. Demikian pula rezim yang berkuasa akan bertindak sama, karena mereka adalah penjelmaan publik yang mendapat amanah yang perlu ditunaikan. Dengan menggunakan empat prinsip tersebut, revitalisasi konsep publik dapat segera dan seharusnya dilakukan.
Contoh Kasus Publik Relation Kampanye waspada Kasus Undian Penipuan Kementrian Sosial dengan PT. Unilever dan Perusahaan besar lainnya. Proses Terjadinya Kasus. Kasus penipuan berkedok undian mulai marak terjadi sejak tahun 2005. Berdasarkan data yang diterima Kemensos dan perusahaan, laporan masyarakat tentang penipuan berkedok undian berhadiah pada tahun 2008 sebanyak 83.568 kasus, tahun 2009 berjumlah 43.5370 kasus, sedangkan pada tahun 2010 periode Januari-Juni mencapai 31.000 kasus berasal dari seluruh Indonesia. Untuk menanggulangi maraknya kasus penipuan tersebut, Kementrian Sosial RI bersama dengan 12 perusahaan memproklamirkan perang terhadap penipuan undian berhadiah. Perang melawan bentuk penipuan itu ditandai dengan pemasangan 12 logo perusahaan secara simblis. Cara itu mereka lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan dan tidak menjadi korban akibat iming-iming undian berhadiah melalui iklan layanan masyarakat dan poster. Kampanye itu berlangsung di Gedung Kementrian Sosial RI-Salemba, Senin 9 Agustus 2010. Menteri Sosial, DR Salim Segaf Al Jufri, MA memimpin langsung bincang-bincang "Waspada Penipuan Berkedok Hadiah" itu. Beberapa perusahaan yang berpartisipasi dalam kampenye itu menyerukan agar masyarakat jeli dan teliti dalam menghadapi berbagai iklan, poster atau selebaran yang memuat informasi tentang undian berhadiah. Penipuan berkedok undian atau promosi berhadiah, baik lewat surat/pos, kupon palsu dalam produk, sms, telepon, dan kurir sudah bukan lagi hal yang asing. Iming-iming itu berupa hadiah berupa mobil, uang, dan barang lainnya. Undian penipuan itu umumnya meminta masyarakat untuk menyerahkan sejumlah uang dengan dalih sebagai pajak atau biaya lain guna mengurus hadiah yang dijanjikan. Namun alih-alih mendapatkan hadiah, mereka justru kehilangan uangnya. K ampanye ini menyerukan kepada masyarakat agat selalu waspada. Satu hal yang ter penting adalah jangan mentransfer uang apabila mendapatkan kupon, atau surat pemberitahuan undian berhadiah. Jika mendapatkan pemberitahuan tersebut, Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon resmi produsen yang tercantum dalam kemasan produk. Dua belas perusahaan yang berpartisipasi dalam kampanye itu adalah PT P os Indonesia, PT Unilever Indonesia, PT total Chemindo Loka, PT Nestle Indonesia, Kraft F ood's Indonesia, PT Santos Jaya Abadi, Indonesia Mobile Multimedia Association, Bank BNI, Frisian Flag Indonesia, PT KAO Indonesia, PT Garuda Food, PT Sari Husada, dan IPM Public Relation. Company Profile
PROFIL PERUSAHAAN
Alamat : Graha Unilever Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 15 Jakarta 12930 Telepon : (021) 526 2112 Faksimili : (021) 526 2044 Bidang Usaha : Kosmetik dan Kebutuhan Rumah Tangga Website : http://www.unilever.co.id MANAJEMEN Presiden Komisaris : Louis Willem Gunning Komisaris Independen :
Robby Djohan Theodore Permadi Rachmat Kuntoro Mangkusubroto Cyrillus Harinowo
Presiden Direktur : Maurits Daniel Rudolf Lalisang Direktur :
Desmond Gerard Dempsey Mohammad Effendi Soeparsono Rostinawati Leli Muhammad Saleh Josef Bataona Surya Dharma Mandala Debora Herawati Sadrach Andreas Rompis May Kwah
TENTANG PERUSAHAAN PT Unilever Indonesia Tbk (perusahaan) didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeepfabrieken N.V. Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh Tn.A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gubernur Jenderal van Negerlandsch-Indie dengan surat No. 14 pada tanggal 16 Desember 1933, terdaftar di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant pada tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3. Dengan akta No. 171 yang dibuat oleh notaris Ny. Kartini Mulyadi tertanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia. Dengan akta no. 92 yang dibuat oleh notaris Tn. Mudofir Hadi, S.H. tertanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan No. C2-1.049HT.01.04TH.98 tertanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan di Berita Negara No. 2620 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 39.
Perusahaan mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) No. S I-009/PM/E/1981 pada tanggal 16 November 1981. Pada Rapat Umum Tahunan perusahaan pada tanggal 24 Juni 2003, para pemegang saham menyepakati pemecahan saham, dengan mengurangi nilai nominal saham dari Rp 100 per saham menjadi Rp 10 per saham. Perubahan ini dibuat di hadapan notaris dengan akta No. 46 yang dibuat oleh notaris Singgih Susilo, S.H. tertanggal 10 Juli 2003 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C -17533 HT.01.04-TH.2003. Perusahaan bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan produk-produk kosmetik. Sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Tahunan Perusahaan pada tanggal 13 Juni, 2000, yang dituangkan dalam akta notaris No. 82 yang dibuat oleh notaris Singgih Susilo, S. H. tertanggal 14 Juni 2000, perusahaan juga bertindak sebagai distributor utama dan memberi jasa-jasa penelitian pemasaran. Akta ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan (dahulu Menteri Kehakiman) Republik Indonesia dengan keputusan No. C-18482HT.01.04-TH.2000. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1933. PRODUK DAN LAYANAN
Citra Clear Lifebuoy Lux Pepsodent Sunsilk Bango Blue Band Sariwangi Taro Wall's Rinso Sunlight
SUMBER http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_1371/title_company-profile-pt-unilever-indonesia/ http://www.rileks.com/community/artikelmu/ceremonia/36928-kampanye-waspada-penipuanundian-berhadiah.html http://www.scribd.com/doc/9941762/Profil-Unilever
Konsep Publik dan Contoh Studi Kasus PR
Romi Handrian E 311 07 063
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2010
]
