Minggu ke 7

Minggu ke 7 1. Kepemimpinan

Kepemimpinan Visioner Saudara mahasiswa, silahkan baca terlebih dahulu modul 7 Kepemimpinan edisi 2, kemudian cermatilah materi berikut! Seorang pemimpin visioner harus bisa menjadi penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan pelatih. Oleh karena itu seorang pemimpin visioner harus: 1. menyusun arah dan secara personal sepakat untuk menyebarkan kepemimpinan visioner ke seluruh organisasi; 2. memberdayakan para karyawan dalam bertindak untuk mendengar dan mengawasi umpan balik; 3. selalu memfokuskan perhatian dalam membentuk organisasi mencapai potensi terbesarnya. Selanjutnya,silahkan bacalah materi pada http://maliqren.wordpress.com/2011/12/23/pemimpin-visioner/ Tugas 3

Coba Anda amati organisasi di sekitar Anda. Kemudian buatlah uraian tentang pola hubungan pemimpin dengan pengikut/bawahannya! Anda dapat membuat uraiannya dengan sistimatika pendahuluan, pembahasan dan penutup. Selamat mengerjakan tugas! 2. MIP

Inisiasi 7 IPEM 4432 Memasuki Inisiasi ke-7 pada IPEM 4432 Metodologi Ilmu Pemerintahan ini, Tutor Anda mengharapkan Anda sudah membaca modul 8 IPEM 4432. Kami mengingatkan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini, adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan model-model MIP sebagai kelanjutan model sebelumnya Isu-isu di seputar pembelajaran kita adalah belum kelihatan paradigma yang kuat dari metodologi ilmu pemerintahan sebagaimana sudah diungkapkan pada inisiasi sebelumnya, namun dengan adanya model-model MIP Ke dalam dan ke luar, Anda diharapkan dapat memahami bukan hanya bagaimana mengkonstruk ilmu pemerintahan untuk tujuan penelitian dan analisis; tetapi juga menunjukkan eksistensi Ilmu Pemerintahan secara akademik melalui metodologinya.

Inisiasi 7 MIP KE DALAM

Model MIP Ke Dalam beranjak pada pola pemikiran untuk mengembangkan Ilmu Pemerintahan itu sendiri, MIP Ke Dalam terbagi atas 3 generasi. I.

MIP Ke Dalam Generasi Pertama

Sebenarnya ada tiga sasaran pokok MIP Ke Dalam, yaitu : 1) Mengidentifikasikan dan mengklarifikasi perbedaan antara konsep Ilmu Pemerintahan dengan konsep ilmu lain (analisis) yang sejenis guna membentuk dan memelihara disiplin ilmu. 2) Mengkonstruk hubungan antara konsep ilmu pemerintahan dengan konsep ilmu itu sebagai landasan bagi kerja sama antar ilmu pengetahuan. 3) Metodologi penerapan (penggunaan) ilmu pemerintahan. MIP Generasi Ke Dalam Generasi Pertama terdiri dari : A. Model MIP Empat Puluh : Sasaran Kajian Ilmu Pemerintahan Adalah Peristiwa Kerakyatan (Pemerintahan) B. Model MIP Empat Puluh Satu: Hubungan Kerakyatan Adalah Peramalan Pemerintahan C. Model MIP Empat Puluh Dua: Ramalan Harus Dikondisikan (Model XY dan Model XYZ) D. Model MIP Empat Puluh Tiga: Proses Politik VS Proses Pemerintahan. E. Model MIP Empat Puluh Empat : Semakin Lemah Lingkungan Kerja (Linker), Semakin Besar Tanggung Jawab Eksekutif F. Model MIP Empat Puluh Lima : Alternatif Rekayasa Linker Eksekutif G. Model MIP Empat Puluh Enam : Definisi Ilmu Pemerintahan Berdasarkan Model MIP Satu Sampai Model MIP Empat Puluh Enam, dapatlah dirumuskan definisi Ilmu Pemerintahan sebagai berikut : Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bekerjanya jabatan puncak (Eksekutif) unit kerja publik pada level pembuatan

kebijaksanaan, penyusunan peraturan dan pengambilan keputusan di dalam hubungan kerakyatan. Implikasi definisi tersebut ialah bidang kajian Ilmu Pemerintahan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Hubungan Kerakyatan. Ini membawah Ilmu Pemerintahan semakin akrab dengan berbagai aspek kerakyatan yaitu: Budaya Kerakyatan, Seni Kerakyatan, Bahasa Kerakyatan, Komunikasi Kerakyatan, Sejarah, Antropologi, Hukum Adat, Tradisi dan lain-lain yang bersifat kerakyatan. II.

MIP Ke Dalam Generasi Kedua

MIP Ke Dalam Generasi Kedua adalah alat (tool) untuk mencari, mengidentifikasi, menemukan jenis, sifat dan bentuk hubungan antara disiplin ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu lainnya. MIP Ke Dalam Generasi Kedua terdiri atas : A. Model MIP Empat Puluh Tujuh : Ilmu Pengetahuan adalah Sebuah Masyarakat, yaitu masyarakat Ilmu Pengetahuan The Community of Science. B. Model MIP Empat Puluh Delapan : Hubungan antar Disiplin Ilmu pemerintahan dengan ilmu Lain III.

MIP Ke Dalam Generasi Ketiga

MIP Ke Dalam Generasi Ketiga adalah alat (tool) untuk mencari, mengidentifikasi dan menemukan jenis, sifat dan bentuk pengembangan dan penerapan ilmu Pemerintahan. MIP Ke Dalam Generasi Ketiga terdiri atas : A. Model MIP Empat Puluh Sembilan: Metodologi Dikjarlat (pendidikan, pengajaran dan pelatihan) Ilmu Pemerintahan. B. Model MIP Lima Puluh: Metodologi Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pemerintahan TUGAS 3 Bagaimana pendapat anda mengenai proses politik dan proses pemerintahan di Indonesia?Buat dalam bentuk makalah dimana ada Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup. Selamat Bekerja. 3. Pengantar ilmu pemerintahan

4. REFORMASI BIROKRASI

SEPANJANG sejarahnya birokrasi dipandang sebagai mesin pengaturan publik. Apa yang diatur dan bagaimana mengaturnya tergantung pada keputusan yang dihasilkan oleh sistem politik. Akan tetapi, pemikiran tentang demokrasi di waktu lalu-sekitar pertengahan abad ke-20-menghasilkan pandangan bahwa dalam proses yang berjalan birokrasi harus terlepas dari campur tangan politik. Birokrasi harus mempunyai beberapa prinsip dasar, yaitu keteraturan dan universalisme (melayani semua kelompok secara sama). Akibatnya, birokrasi ditempatkan sebagai bagian nonresponsif dari institusi publik. Persoalan daya tanggap (responsiveness) adalah masalah yang harus dibebankan pada para elite politik. Dalam kerangka yang bersifat manajemen ini, birokrasi sudah dipandang baik jika menjalankan menerapkan aturan yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas dan transparansi juga didasarkan dari aturan hukum tadi. Kelemahan yang ada pada model paradigma birokrasi seperti itu terletak pada proses kerja, kontrol dan daya tanggapnya pada kebutuhan masyarakat. Birokrasi semacam itu cenderung lambat dan tidak efisien. Kelambanan ini bukan salah pada prinsip rule of law-nya. Kelambanan merupakan akibat tidak adanya tekanan baik dari politisi maupun masyarakat. Padahal, peraturan apa pun mencerminkan ada atau tidaknya ada serta macam tekanan yang ada di masyarakat. Akuntabilitasnya sangat tergantung pada kesiapan lembaga penegakan hukum. Jika lembaga penegak hukum tidak peduli atau korup, pelanggaran yang terjadi dalam birokrasi akan berlarut dan semakin membudaya. Pengaruh pemimpin nasional politik yang populer hanya bersifat sementara jika tidak dilanjutkan dengan pembaruan lembaga-lembaga itu. Karakternya yang terisolasi juga membuat birokrasi semacam itu lepas dari persoalan dan kebutuhan baru dalam masyarakat. Orientasi idealnya adalah ketertiban administrasi. Hal-hal baru menyangkut peran negara dan masyarakat, definisi keadilan dan kesejahteraan, dan hubungan-hubungan berbagai lembaga/organisasi yang ada di suatu negara tidak dapat menembus sistem birokrasi. Seperti diketahui, hubungan peran negara, definisi keadilan dan kesejahteraan, serta hubungan antarlembaga selalu menuntut perubahan. Misalnya saja, pada era globalisasi peran negara bukan saja mengatur distribusi ekonomi, melainkan semakin banyak pada memfasilitasi kelompok ekonomi menghadapi persaingan. Untuk dapat melakukan hal itu dengan baik, negara perlu mempererat jaringan kerja sama dengan berbagai pelaku bisnis. Pola interaksi dengan sendirinya harus berubah. BEBERAPA pemikiran dan model telah dikembangkan untuk mengatasi kelemahankelemahan birokrasi prosedural ini. Kesemuanya membuat birokrasi lebih terbuka terhadap pengaruh luar, baik dari segi penyerapan kebutuhan, gagasan hingga kontrol.

"Model korporasi" adalah membuat birokrasi berjalan menurut perencanaan dalam mencapai sasaran-sasaran tertentu. Sebagai contoh, birokrasi yang berada pada satu departemen pemerintah akan memikirkan sistem birokrasi yang dipandang paling efektif dalam membantu tercapainya kebijakan tertentu. Dengan demikian, sistem birokrasi dibentuk oleh tujuannya, misalnya birokrasi untuk penanggulangan kemiskinan harus sederhana dan mudah disesuaikan dengan kondisi lokal. Dalam model korporasi, setidaknya dalam hal ini sudah terjadi perubahan pola interaksi ke arah yang lebih intens antara pengambil kebijakan dan birokrasi. Dalam hal sumber daya yang dibutuhkan tidak terlalu amat besar karena bertumpu ada beberapa manajer yang mampu membuat sistem yang khas. Yang sangat dibutuhkan adalah dukungan politik dari para pemimpin untuk mengatasi resistensi dari dalam. Model yang kedua adalah "kewiraswastaan". Pada model ini, para pegawai diharapkan berlaku penuh inisiatif mengembangkan cara-cara dan hubungan kerja sama yang menguntungkan. Kontrak-kontrak yang terjadi merupakan ukuran kinerja maupun bentuk kontrol dari tindakan staf. Pengawasan dari atasan dilonggarkan. Model yang terakhir adalah model jaringan kerja sama. Birokrasi dipandang sebagai entitas yang dapat mencapai tujuannya jika diletakkan dalam suatu jaringan kerja sama dengan organisasi-organisasi lain, seperti forum bisnis, lembaga riset, organisasi sosial, atau antar-organisasi pemerintah. Misalkan saja dalam masalah pembangunan industri pedesaan, birokrasi jelas membutuhkan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang disebut tadi. Kontrol juga terletak pada jaringan kerja sama itu. Dalam kerja sama selalu ada kesepakatan tentang aturan main. Kekuatan dari model jaringan ini, selain merupakan sinergi, juga dipandang memungkinkan saling pertukaran nilai dan norma dari masing-masing lembaga/organisasi. Pengaruh positif dipandang lebih mungkin daripada terjadinya pengaruh negatif karena sesuatu yang baik kecil peluangnya mendapat tekanan untuk berubah. Dengan kerja sama ini, pengaruh positif yang diperoleh birokrasi, misalnya, tata cara kerja efisien dari dunia bisnis atau prinsip integritas dari lembaga akademis atau prinsip "membagi" dari organisasi masyarakat. Bagi negara berkembang, pandangan birokrasi yang baik -yaitu yang efisien dan transparan berdasarkan peraturan- masih dianggap sesuatu yang ideal dan menjadi kerangka utama dari usaha pembaruan birokrasi. Pemerintahan baru di bawah Susilo Bambang Yudhoyono belum jelas pilihannya. Namun, penulis mengkhawatirkan pembaruan akan mengambil model prosedural semata karena hampir tidak ditemukan dalam wacana publik tentang raison d’etre dari birokrasi. Padahal, bagi pemerintahan baru, reformasi birokrasi di luar paradigma prosedural sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Tentu perbaikan secara prosedural tetap diperlukan. Kedisiplinan, keteraturan, dan ketepatan

merupakan masalah besar dalam birokrasi kita. Pemerintahan baru bukan hanya berperan melalui kontrol internal terhadap kementeriannya. Karena birokrasi merupakan cerminan juga dari karakter masyarakatnya, maka untuk jangka panjang orientasi kultural baru harus dibangun melalui sistem pendidikan. Model-model birokrasi yang responsif juga harus diadopsi untuk bagian-bagian yang sesuai. Responsif terhadap apa? Apa yang dijadikan pegangan? Pembaruan birokrasi mau tak mau harus kembali pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai bangsa ini. Tujuan ekonomi pemerintahan baru adalah peningkatan lapangan kerja melalui peningkatan investasi, pengembangan industri kecil dan menengah, dan penghapusan korupsi. Setidaknya dari tujuan ini saja, bisa terlihat bahwa kesemua model birokrasi akan diperlukan. Kepastian dan efisiensi akan sangat dibutuhkan untuk tujuan pertama dan ketiga. Untuk tujuan kedua, efisiensi dan jaringan sangat diperlukan. Pemerintah sebaiknya jangan menyederhanakan keragaman persoalan yang dihadapi industri. Sebagian dari industri ini sangat terkait dengan karakter lokalnya. Ini berarti bahwa sebelum melakukan tindakan, sebaiknya dilakukan studi cepat untuk mengetahui pelayanan macam apa yang dibutuhkan. Bukan hanya menyangkut birokrasi, tetapi juga lembaga/organisasi lain yang dibutuhkan keterlibatannya. Belum lagi jika pertimbangan sosial politik dimasukkan dalam tujuan pemerintahsesuatu yang tak terhindarkan. Persoalan berlatar belakang keragaman kultural, jender, etnik dan ras, serta sejarah interaksinya dengan negara merupakan isu yang secara kuat sudah muncul di wilayah publik. Untuk menghadapi ini semua, birokrasi harus betul-betul diletakkan sebagai aparat pendukung pemerintah dengan segala penyesuaian yang dibutuhkan. Sumber: BMP IPEM 4111 Tugas 3 Pada materi inisiasi 7 telah diuraikan tentang birokrasi pemerintahan.

5. Dalam tugas ini Anda diminta untuk mencari kasus yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan bersumber dari media massa (cetak maupun elektronik). Buatlah ringkasan dalam satu paragraf (tidak lebih dari 10 baris) dan cantumkan sumbernya. Selanjutnya, jelaskan kasus tersebut dengan menggunakan konsep birokrasi pemerintahan. Berikan tanggapan Anda apakah kasus tersebut sudah sesuai konsep birokrasi pemerintahan. Berikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan Anda. Tugas disusun dalam 1 s/d 2 halaman, kertas A4, 1.15 spasi, dan jenis huruf Times New Roman 12. Kirimkan tugas dengan penulisan file: Tugas3_IPEM4111_Nama&NIM_UPBJJUT. Contoh penulisan file: Tugas3_IPEM4111_Hasan0800000_Jambi. Kirimkan tugas Anda melalui upload file pada kotak dialog di bawah ini. Batas pengiriman tugas tanggal 19 Oktober2014 pukul 23.55.. Kerjakan tugas sesuai petunjuk yang diberikan. Selamat mengerjakan.

-Tutor Suyatno

Available from: Tanggal penyelesaian:

Senin, 13 Oktober 2014, 06:00 Minggu, 19 Oktober 2014, 23:55

Diskusi 7 Forum Diskusi. Sebagai bahan diskusi, simaklah dua kutipan berita berikut ini. --Survei PERC: Indonesia Terkorup di Asia Pasifik PONTIANAK, KOMPAS.com- Indonesia menjadi negara paling korups dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik menurut survei persepsi korupsi 2011 terhadap pelaku bisnis. Survei dilakukan oleh Political & Economic Risk Consultancy yang berbasis di Hongkong. Demikian diungkapkan Kepala Satuan Tugas Sosialisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guntur Kusmeiyano, Rabu (22/2/2012), dalam seminar pemberantasan korupsi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. "Di mata para pelaku bisnis, Indonesia merupakan negara paling korup di kawasan Asia Pasifik. Ini tentu berkaitan dengan kinerja birokrasi, sehingga persoalannya tidak akan selesai kalau hanya mengandalkan penindakan. Ini harus diatasi dengan mulai membangun komitmen," kata Guntur. Guntur menambahkan, di tingkat internasional, indeks persepsi korupsi Indonesia 1,9 dengan indeks 10. "Dengan angka sekecil itu, di mata dunia, Indonesia itu sejajar dengan negara-negara baru yang sampai hari ini masih dililit persoalan peperangan. Inilah dampak parahnya korupsi di Indonesia," kata Guntur. Sumber: Kompas.com, Rabu, 22 Februari 2012 --Reformasi Birokrasi Kemenkeu Dinilai Gagal TEMPO.CO, Jakarta - Reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan dinilai gagal. Kasus pajak yang kini menjerat tersangka dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, Dhana Widyatmika, dinilai menjadi indikator kegagalan tersebut. Wasekjen Transparansi International Indonesia Luky Djani menyatakan proses reformasi birokrasi yang sudah dijalankan sejak tahun 2008 belum menyentuh akar permasalahannya. "Upaya pembenahan di Direktorat Pajak serta Bea dan Cukai seperti mengalami kemunduran, reformasi birokrasi mendadak mengkhawatirkan," katanya dalam diskusi polemik bertema "Pembajak Pajak" di Warung Daun Cikini, Sabtu, 3 Maret 2012. Menurut dia, upaya yang dilakukan untuk reformasi birokrasi belum menyentuh berbagai pihak. "Belum sampai ke masalah yang utama, sudah masuk dalam sistem baru, tetapi belum meredam penyimpangan yang terjadi," ujarnya. Bagi Luky, upaya reformasi birokrasi yang dijalankan masih bersifat konvensional. "Sehingga tidak mampu membendung kasus korupsi yang sudah terbangun dengan logika dan norma berbeda," ujarnya.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Nusron Wahid, sependapat dengan Luky. Dia menambahkan, sudah saatnya juga muncul kesadaran dari para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. "Selain penegakan hukum yang belum berjalan, kesadaran dari para wajib pajak juga masih kurang," ujarnya. Sumber: Tempo.co, Senin,15 April 2013 --Berdasarkan wacana di atas, silakan diskusikan hambatan-hambatan dalam proses reformasi birokrasi.

4. pengantar ilmu politik

13 Oktober - 19 Oktober INISIASI 7: BIROKRASI Pada materi inisiasi sebelumnya telah dibahas tentang partai politik dan keterkaitannya dengan partisipasi politik. Dilanjutkan dengan pembahasan partai politik sebagai lembaga legislatif. Pada materi inisiasi 7 dan 8 akan dibahas tentang birokrasi dan reformasi birokrasi serta konsep kepemimpinan. Anda dapat melakukan browsing di internet untuk mendapatkan tambahan materi tentang birokrasi. Beberapa sumber akan saya bantu carikan. Presiden SBY meluncur twitter, katanya agar dekat dengan rakyat. Berita ini penting kita simak karena presiden adalah pucuk pimpinan birokrasi Indonesia sampai dengan tahun pemilu 2014. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka penggunaan media sosial sudah lumrah diterapkan, terutama di negara2 maju. Yang menarik dari penggunaan media sosial seperti twitter adalah dalam menyampaikan pesan kepada presiden, yaitu dengan keterbatasan karakter huruf yang dapat digunakan (40 karakter) maka bahasa formal dan rigid diabaikan, yang muncul adalah bahasa lugas dan mudah-mudahan komunikasi 2 (dua) arah ini tidak berujung pada mis-komunikasi. Selain itu lembaga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sudah lama meluncurkan website yang berisi informasi/data tentang masing2 lembaga yang dapat diakses publik. Beberapa pelayanan publik sudah dapat diakses secara online(akan dibahas pada Inisiasi 8), misalnya dalam pelayanan pembuatan paspor. Birokrasi adalah alat/agen pelaksana kebijakan badan eksekutif. Birokrasi adalah sekumpulan jabatan dan tugas yang terorganisasi secara formal, yang membantu tugas pemerintah dan menerima gaji dari Negara (Modul 7, hal 7.5). Selanjutnya tentang konsep, pengertian dan keterkaitan dengan sistem pemerintahan suatu Negara dapat Anda baca pada modul 7. Bagaimana sistem birokrasi di Indonesia? Birokrasi di Indonesia memang merupakan warisan sistem birokrasi kolonial Hindia Belanda yang dikenal dengan pangreh praja. Dalam perjalanan sejarah birokrasi pada masa Orde Baru tidak berbeda dengan masa kolonial, yaitu birokrasi merupakan alat kekuasaan penguasa yang jauh dari praktek aparatur yang professional dan kompeten. Pada masa kolonial birokrat direkrut dari kalangan priyayi yang memiliki status sosial yang lebih tinggi di banding dari masyarakat yang lain. Proses rekrutmen pada masa kolonial mirip pula pada masa Orde Baru yaitu proses rekrutmen lebih

berasal dari kader-kader partai mayoritas GOLKAR, militer dan kaum teknokrat yang berafiliasi dengan partai mayoritas Golkar. Proses rekrutmen yang tidak terbuka ini memunculkan penyakit birokrasi pemerintahan yang paternalistik dan sentralistik yang tergambar dalam praktek2 feodalisme. Sudah banyak dibahas tentang kelemahan praktik penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) di Indonesia, di antaranya adalah dalam menjalankan tugas2nya selalu minta pengarahan dari atasan; loyalitas pada atasan bukan pada institusi (muncul istilah ABS – asal bapak senang); tidak berorientasi pada prestasi dan kinerja; praktek ekonomi berbiaya tinggi yang berakibat pada tidak efisien dan tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan; sistem rekrutmen yang tidak berdasarkan merit sistem berakibat pada membengkaknya jumlah pegawai yang tidak kompeten. Akibat dari gambaran patologi birokrasi ini maka muncul birokrat yang korup. Pada era reformasi saat ini wacana good governance dalam praktik birokrasi disinergikan dengan membentuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang diharapkan meminimalkan patologi birokrasi yang telah disebut di atas. Langkah awal adalah dengan membentuk lembaga-lembaga negara yang mandiri yang tujuan utama adalah pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Caranya dengan restrukturisasi birokrasi dan memperkenalkan mekanisme birokrasi yang transparan dan akuntabel, proses rekrutmen berdasarkan merit sistem dan dilakukan dengan sistem terbuka secara online. Ini adalah sebagian pekerjaan restrukturisasi birokrasi dan masih banyak lagi yang harus dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan publik dan meminimalkan patologi birokrasi. 5. Pengantar sosiologi

Pada inisiasi 7 akan dibahas tentang institusi sosial yang terdapat pada modul 7 . Diharapkan Anda sudah membaca materi tersebut terlebih dahulu. Institusi sosial berkaitan erat dengan upaya individu untuk memenuhi kebutuhannya, di mana untuk itu individu berusaha membentuk dan mengembangkan serangkaian hubungan sosial dengan individu lainnya. Serangkaian hubungan sosial tersebut terlaksana menurut pola-pola tertentu. Pola resmi dari suatu hubungan sosial ini terjadi di dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem institusi sosial institusi sosial ini bersifat dinamis. Institusi sosial yang ada di masyarakat bisa hilang atau bertambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat. Bisa terjadi pengalihan fungsi dari institusi sosial yang satu pada institusi sosial lainnya. Pengalihan fungsi ini terjadi apabila: • institusi sosial tersebut tidak lagi berhasil memenuhi kebutuhan yang harus diberikan, • dua atau lebih institusi sosial mampu memenuhi suatu kebutuhan tertentu, tetapi tetap ada salah satu di antara institusi-institusi sosial tersebut yang mempunyai kemampuan paling tinggi Institusi sosial terbentuk terutama untuk memenuhi satu masalah/kebutuhan pokok dari kehidupan sosial, tetapi institusi sosial memberi sumbangan yang besar bagi kehidupan masyarakat. Institusi sosial merupakan unsur-unsur utama yang membentuk masyarakat. Ternyata terdapat unsur persaingan yang ketat di antara

institusi-institusi sosial tersebut. Hal ini dikarenakan adanya fungsi yang dapat dilakukan oleh beberapa institusi sosial, sehingga institusi-institusi sosial tersebut akan saling bersaing dalam melaksanakan fungsi tersebut. Pada umumnya institusi sosial memiliki banyak karakteristik, tetapi terdapat tiga karakteristik pokok yaitu simbol kebudayaan, tata krama perilaku, dan ideologi. TUGAS 3 1. Jelaskan bagaimana kontrol di masyarakat terhadap kegiatan "kesenian" yang dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat. Berikanlah contoh dan penjelasan saudara dengan menggunakan salah satu perspektif sosiologi! 2. Berikan satu contoh dari perilaku menyimpang dan jelaskan alasan Anda mengkategorikan perilaku tersebut sebagai menyimpang secara sosiologis tentunya! Contoh tentunya jangan sama dengan yang dimodul yah. Silahkan mengirimkan jawaban Tugas 3 pada menu "upload" yang tersedia. Selamat mengerjakan DISKUSI 7 Saudara mahasiswa, di era kecanggihan teknologi informasi seperti sekarang ini, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa lagi melakukan fungsi kontrol sosial kepada individu. Terhadap kasus di bawah, ,bagaimana menurut Anda dan bagaimana peran pers sebagai salah satu institusi sosial di masyarakat dalam melakukan fungsinya untuk melakukan kontrol sosial. Apakah yang dilakukan oleh pers sudah tepat ? Berikan tanggapan Anda. PERAN PERS SEBAGAI FUNGSI KONTROL SOSIAL Menurut Undang-Undang Pers Nomer 40 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana kominukasi massa yang melakasanakan kegiatan jurnalistik. Sebagai pelaku media informasi, selain memiliki fungsi pendidikan dan fungsi hiburan, pers juga memiliki fungsi control sosial. Dalam perannya sebagai fungsi pendidikan, pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan dan wawasannya. Sebagai fungsi hiburan pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita barat (hard news ) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang,pojok, dan kalikatur. Lalu apa peran pers dalam fungsi control sosial ? Setidaknya ada empat fungsi pers sebagai control sosial , yang terkandung makna demokratis, didalamnya terdapat unsure-unsur sebagai berikut : (1) social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan), social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap

rakyat), social support (dukungan rakyat terhadap pemerintah), dan social control (control masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Dalam perannya sebagai control sosial, kondisi pers di Indonesia memang mengalami pasang surut. Hal ini sangat tergantung pada kepemimpinan pemerintah. Pada masa Orde baru , misalnya, peran sosial pers ini hampir-hampir tidak tampak. Hal ini disebabkan pemerintah tidak mau borok-boroknya diketahui publik. Dalam hal inim pers hanya berperan sebagai media pendidikan dan media hiburan , atau bahkan harus menjadi corong pemerintah untuk memberikan hal-hal positif yang telah dilakukan pemerintah , seperti keberhasilan didalam pembangunan , tetapi tidak boleh diberitakan kecurangan pemerintah , atau sekandal oknum pejawab pemerintah. Ketika itu , meski banyak oknum pemerintah yang memiliki rekening gendut, memiliki harta berlimpah, memiliki kebiasaan buruk, hampir tidak ada pemberitaannya di media-media cetak kita. Kita tentu masih ingat, bagaimana seorang wartawan dari Yogyakarta , yang berusaha mempubikasikan kasus korupsi diwilayahnya, dihabisi dengan cara mengenaskan. Pada tahun 1999, memasiki era reformasi , ketika kran pres sebagai kontrol sosial menjadi terbuka lebar. Bahkan, ketika itu seakan-akan peran pers sebagai kontrol masyarakat seperti ‘‘ Lepas kontrol ”. Pers menjadi “ momok ”bagi oknum pejabat pemerintah. Banyak wartawan yang berkeliaran dikantor-kantor pemerintah. Bahkan banyak wartawan yang hanya bermodalkan surat kabar yang hanya dicetak sekali saja. Kita tentu tidak menginginkan salah satu peran pers saja yang menonjol, tapi kita mengharapkan adanya peran yang seimbang , antara fungsi sebagai kontrol sosial yang lebih cenderung memberikan borok-borok oknum pemerintah atau sebaliknya pers yang hanya berfungsi mengharumkan nama pemerintah. Artinya , pemberitaan menggunaan system reward and punishment, baik dan buruk diberitakan untuk menjaga keseimbangan. Harapannya , ketika kebaikan atau prestasi disampaikan , maka banyak orang yang akan mengikuti jejaknya , sebaliknya ketika sebuah kejahatan diberitakan dan pelakunya mendapatkan hukuman setimpal sesuai perbuatannya, maka diharapkan masyarakat atau oknum pejabat publik menjadi takut melakukan tindakan kejahatan, seperti korupsi, maksiat atau lainnya. Pada masa reformasi ini , meskipunpers telah memiliki kebebasan berpartisipasi dalam peran dan fungsinya sebagai “ kontrol sosial ”, ternyata masih banyak oknum pemerintah atau pejabat Negara yang terkandung kasus korupsi. Bahkan Negara kita termasuk Negara yang masuk “ lima besar ” Negara yang paling korup. Kalau kita cermati , dimulai dari anggaran itu disusun oleh Banggar DPR sudah tercium aroma korupsi . Sudah dapat dipatikan , hal itu akan terus berlanjut ke tahap-tahap berikutnya. Para pelaku korupsi telah memahami bahwa pers merupakan bencana bagi mereka, maka akan lebih berhati-hati di dalam melakukan rekayasa tindakan korupsi , sehingga mereka akan melakukan transaksi secara lebih canggih lagi. Oleh karena itu, insane pers pun harus memiliki strategi yang lebih canggih lagi, sehingga mampu membongkar banyak kasus kecurangan oknum pejabat publik dalam kapasitasnya sebagai wartawan. Kebijakan pemerintah dengan menjalinkan kewenangan dari pusat ke daerah, juga telah banyak membuat raja-raja kecil didearah yang menjadi lebih “ leluasa” , dan kemudian terjerat kasus korupsi .

Mencengangkan dari 32 bupati/walikota hampir setengahnya tergantung korupsi. Demikian halnya, banyak gubernur yang mengakhiri masa purna baktinya dibalik terali besi. Kasus lainnya, didunia pendidikan misalnya, dengan pemindahan urusan keuangan dari Dinas ke rekening kepala sekolah , juga ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana di tingkat oknum pejabat sekolah. Dana BOS yang masuk kesekolah , dapat juga diakalinoleh kepala sekolah yang tidak amanah , sehingga dana dikelola untuk kepentingan pribadinya. Untuk membantu pemerintah didalam mengawasi penggunaan uang Negara , dalam kapasitasnya insan pers dengan peran “kontrol sosial ” , maka insan pers diharapkan berperan lebih aktif lagi , dengan meningkatkan metode, mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan aliran dana , kebijakan pemerintah, atau lainnya, sehingga insan pers menjadi melek terhadap segala aturan pemerintah , sehingga dapat menjadi bagian dalam partisipasinya sebagai fungsi kontrol sosial , baik memberikan kebaikan sebagai reward maupun membongkar borok-borok oknum pemerintah sebagai punishment , sehingga pers memainkan peran sehingga seimbang.(Andi SN) 6Top of Form

6. pengantar statistik sosial

Inisiasi 7 Hal-hal Penting Yang Perlu Anda Ketahui tentang pengujian hipotesis satu sampel Saudara, pengujian hipotesis satu sampel untuk kategori non-parametrik dapat dibedakan berdasarkan skala pengukurannya. 1. Apabila uji statistik satu sampel dengan skala ordinal maka dapat menggunakan "Run Test". Pengujian dilakukan dengan cara mengukur keacakan populasi yang didasarkan pada data sampel. pengamatan dilakukan terhadap sampel dengan cara mengukur banyaknya "run" dalam satu kejadian. "run" diartikan sebagai perubahan peristiwa yang terjadi. 2. Apabila variabel yang digunakan berskala nominal dan jumlah sampelnya besar, maka uji statistik yang dapat digunakan adalah Chi-Square of Goodness of Fit. Apabila pengujian dilakukan terhadap satu sampel mengenai satu variabel yang memiliki dua kategori maka uji yang paling tepat adalah uji goodness of fit of binomial. Uji binomial ini digunakan jika skala variabelnya adalah nominal dengan jumlah sampel yang kecil. Tugas ke-3 Jawablah soal-soal berikut ini 1. Kepala sekolah SMU Bhineka membuat aturan bahwa para siswa tidak boleh bolos lebih dari 3 kali dalam sebulan. Selama pengamatan 30 hari ternyata angka bolos siswa masih tinggi, yakni 5 kali dengan standar deviasi 4. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, apakah target kepala sekolah tercapai? 2. Seorang Pimpinan Universitas Terbuka mengambil kebijakan untuk memberikan diskon terhadap harga buku materi pokok (BMP). Harga rata-rata BMP sebesar Rp 54

ribu. Setelah kebijakan diberlakukan selanjutnya diambil sampel secara acak terhadap 16 jenis BMP dan ternyata harga rata-ratanya mencapai Rp 30 ribu dengan standar deviasi Rp 24 ribu. Apakah penurunan harga tersebut berbeda nyata dengan harga sebelumnya pada taraf signifikansi 5% sehingga cukup berarti bagi mahasiswa UT? Petunjuk Menjawab Soal 

Sebelum menjawab pertanyaan setiap soal, uraikan tiap soal ke dalam langkahlangkah uji hipotesis, seperti (1) menyusun hipotesis; (2) memilih uji statistik yang sesuai; (3) menentukan taraf signifikansi; (4) melakukan perhitungan; (5) mengambil keputusan atau kesimpulan.



Perhatikan apakah soal menuntut perhitungan uji statistik satu sisi atau dua sisi.



Pedoman mencari nilai tabel Z dan tabel t dapat diunduh (download) pada inisiasi sebelumnya.

Forum Diskusi 7 Saudara-saudara mahasiswa, setelah Anda mempelajari terlebih dahulu modul 8 tentang uji statistik hipotesis, dan menyimak materi inisiasi 7. silahkan Anda Jawab pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan perbedaan antara uji hipotesis dan uji statistik? 2. Jelaskan elemen-elemen uji hipotesis? Anda juga diharapkan menanggapi jawaban dari mahasiswa lainnya sehingga terjadi interaksi dan diskusi. Selamat bekerja Tutor 7. SISPEMDES

Mahasiswa Peserta Tutorial Online (Tuton) Matakuliah Sistem Pemerintahan Desa dimana pun Anda berada... Selamat Datang Pada Diskusi 6 Tuton MK Sistem Pemerintahan Desa Pada Diskusi ke-6 ini kita akan membahas tentang pengawasan pemerintahan desa. Untuk itu, coba Anda beri ulasan singkat tentang: 1. Bagaimana pengertian dari pengawasan pada pemerintahan desa berdasarlkan UU No 32 tahun 2004? 2. Bagaimana mekanisme pengawasan pada pemerintahan desa? 3. Hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam pengawasan pemerintahan desa? Selamat Berdiskusi.

8. Sispolindo BADAN EKSEKUTIF DAN BIROKRASI Walaupun pada masa Orde Baru, secara formal birokrasi netral terhadap politik dan mendukung kebijakan pemerintah; akan tetapi melalui KORPRI sebagai wadah PNS, pemerintah yang identik dengan Golkar memobilisasi para PNS.

Bahkan birokrasi merupakan salah satu pilar utama penyangga Golkar, di samping keluarga besar ABRI dan Golkar (kelompok fungsional). Tiga pilar utama ini lebih dikenal dengan jalur ABG (ABRI-Birokrasi-Golkar). Sejak pemerintahan Orde Baru runtuh, maka Golkar sebagai partai terbesar yang identik dengan pemerintah dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan pembangunan. Oleh karena itu untuk menjaga netralitas birokrasi dikeluarkan PP No. 5/1999 jo. PP No. 12/1999 tentang PNS yang menjadi anggota partai politik. Dengan demikian mulai Pemilu 1999 setiap PNS dijamin kebebasannya untuk menggunakan hak pilihnya. Diskusi 7

Bagaimana pendapat Anda tentang Badan eksekutif dan birokrasi dewasa ini! Kaitkan dengan teori birokrasi Weber ! Tugas 3 Jelaskan apakah militer yang profesional seperti di AS bisa dibentuk di Indonesia? Anda harus menjawabnya dalam bentuk makalah dengan ketentuan: 1. Pont time new roman, 12, spasi 1.5 jumlah halaman 8-10 hal. 2. Makalah terdiri dari 3 Bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (latar belakang dan perumusan masalah), Bab II Rumusan dan Pembahasan (Di sini mohon kaitkan dengan Teori yang Anda gunakan, dan tulislah sumber referensinya), Bab 3 Kesimpulan dan Saran; serta Daftar Pustaka. 3. Penulisan makalah hendaknya memperhatikan komposisi halaman, umumnya 60-75% ada di Bab 2. 4. Jangan lupa cantumkan nama dan NIM, serta Judul Tugas pada halaman depan tugas. 4. Mohon ketentuan ini diperhatikan. Terimakasih.