Bahyu Aryi Nurwibawanto Chaerul Latif David Afrizal Sambodo Devi Eka Ikhwana Fauzan Dwi Prasetyo Melkior radati rambi M.Iqbal Sandi Rizka Maulia Verryn Paulina Dony
Latar Belakang
Tanggal 1 Oktober di tetapkan hari kebangkitan pancasila yang selalu di peringati warga indonesia.Harapannya indonesia.Harapannya adalah agar pancasila terus bergema jangan sampai Diselewengkan dan diabaikan .pancasila adalah kekayaan bangsa indonesia yang tidak ternilai harganya yang merupakan rangkuman dari nilai nilai luhur yang digali oleh bung karno dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan filsafat hidup bagi bangsa indonesia yang majemuk baik dari segi agama,etnis, ras, bahasa, dan golongan oleh kepentingan bangsa indonesia, mengembangkan mengembangkan dan mengamalkan nilai nilai sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan cita cita bangsa.
Pengertian Orde Lama
Orde Lama adalah sebutan bagi masa Pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan pergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpimpin. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi terpimpin.
Kejadian Penting Lama
pada Masa
Orde
1. Tahun Tahun 1945 1 945 – 1950
Terjadi penyimpangan penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain: a) Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. b) Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidentil menjadi parlemen.Dimana dalam sistem pemerintahan presidentil, presiden memiki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai
2.Tahun 2.Tahun 1950 – 1959 Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal:
1)
presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
2)
Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
3)
Presiden berhak membubarkan DPR.
4)
Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
Era 1950 - 1959 ialah era dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan membubarkan Konstituante. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
1. Pembentukan MPRS dan DPAS
Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil.Tercatat stabil.Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. 1950-1951 - Kabinet Natsir 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo 1952-1953 - Kabinet Wilopo 1953-1955 - Kabinet Ali Ali Sastroamidjojo I 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap 1956-1957 - Kabinet Ali Ali Sastroamidjojo II 1957-1959 - Kabinet Djuanda
3.Tahun 3.Tahun 1959 – 1968 (Demokrasi Terpimpin)
Masa di mana sistem "Demokrasi Terpimpin" Terpimpin" sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956
B e r b a g ai a i p e n y i m p a n g an a n d a l am a m D em e m o k r s i t er er p i m p i n : Ø Pancasila diidentikkan dengan Nasakom Ø Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan
Ø Ø Ø Ø Ø
MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup Presiden membubarkan membubarkan DPR hasil pemilu 1955 Presiden menyatakan perang dengan Malaysia Malaysia Presiden menyatakan menyatakan Indonesia keluar dari PBB Hak Budget tidak jalan
Penyimpangan lain dalam demokrasi terpimpin adalah campur tangan presiden dalam bidang Yudikatif seperti presiden diberi wewenang untuk melakukan intervensi di bidang yudikatif berdasarkan UUD No.19 tahun 1964 yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Presiden No.14 tahun 1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat mengenai suatu hal atau sesuatu rancangan UndangUndang. Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan meletusnya perisiwa Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI) yang dilakukan oleh PKI.
B. Penyimpangan Orde Lama (1945-1949 ; 1959-1966) 1. MPRS Mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. 2. Penyimpangan Ideologis , yakni konsep Pancasila berubah jadi NASAKOM (Nasionalis,Agama dan Komunis). 3. Kaburnya Politik Luar Negri “Bebas Aktif”(mengakibatkan indonesia keluar dari
4. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden (padahal menurut Konstitusi, Presiden tidak dapat membubarkan/memberhe membubarkan/memberhentikan ntikan Presiden) 5. Kekuasaan Pemerintah sewenang-wenang,karena MPR,DPR,dan DPA DPA belum dibentuk,jadi segala hal dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden. 6. MPR dan DPR dibawah Kekuasaan Presiden
Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966 Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan
Pada periode 1956-1965, dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Terjadilah Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI
Dalam Bidang Sosial
Terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak sehingga menimbulkan pengangguran Banyak ketidak adilan dalam bidang hukum Terjadi kesenjangan sosial yang cukup tajam antara golongan kaya dan golongan miskin Bidang Ekonomi
Terjadinya sistem pemotongan uang, dan kenaikan harga BBM
Usaha untuk perbaikan di bidang ekonomi terabaikan
Presiden telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden. Yang Yang hal itu tidak dikenal di UUD 1945. MPRS dengan ketetapan No. I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik Repuplik Indonesia) sebagai GBHN tetap. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai mentrimentri negara. Yang Yang berarti sejajar dengan pembantu Presiden. Hak Budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 Pemerintah tidak mengajukan RUU AP APBN BN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. 5 Maret 1960 lewat Penetapan Presiden No.3 tahun 1960, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955. Lalu lewat penetapan Presiden No.4 tahun 1960, tanggal 24 Juni 1960 dibentuklah DPR Gotong Royong (DPR-GR). MPRS mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui ketetapan Nomor III/MPRS/1963. Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif diselewengkan menjadi politik poros-porosan, dimana Indonesia hanya menjalin kerjasama dengan Blog Negara Komunis dan memusuhi negara-negara negara -negara Barat. Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 19 September 1960. Adanya ajaran NASAKOM NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Komunis).
Saran Dan Kesimpulan Saran Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada. Demi terbentuknya suatu sistem demokrasi yang utuh di dalam wadah pemerintahan bangsa Indonesia.
Kesimpulan Demokrasi secara umum merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta dengan perantara wakil-wakilnya. Namun ada juga yang menyatakan suatu sistem politik yang dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik. Dalam demokrasi kebijakan rakyat menjadi prioritas suatu sistem, di Indonesia sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi pancasila dengan mengedepankan adanya prinsip musyawarah. Dengan bermusyawarah diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang berbeda
