STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN MASYRAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
KEPALA PUSKESMAS
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
PENANGGUNG
PENANGGUNG
PENANGGUNG
PENANGGUNG
JAWAB UKM
JAWAB UKM
JAWAB UKP,
JAWAB JARINGAN
ESENSIAL DAN
PENGEMBANGAN
KEFARMASIAN DAN
PELAYANAN
LABORATORIUM
PUSKESMAS DAN
KEPERAWATAN KESEHATAN
JEJARING
MASYARAKAT
FASILITAS PELAYANAN
1.6. TARGET Target pencapaian kinerja UPT puskesmas Majenang I adalah sesuai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap(lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2010 Nomor 13) Pencapaian Standar Minimal tahun 2015 adalah sebagai berikut: Standar Pelayanan Minimal setiap jenis pelayanan NO
INDIKATOR
TARGET
PENCAPAIAN
1
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
95%
98,8%
2
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
80%
127%
3
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90%
97.2%
4
Cakupan Pelayanan Nifas
90%
93.1%
5
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
80%
96.7%
6
Cakupan Kunjungan Bayi
90%
96.6%
7
Cakupan Desa/Kelurahan UCI a. BCG (Target UCI 80%)
100%
97.6%
b. DPT 3
100%
98%
c. Polio 4
100%
95.8%
d. Campak
100%
97.1%
8
Cakupan Pelayanan Anak Balita
90%
87%
9
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pd anak usia 6 - 24 bln keluarga miskin
100%
6.82%
10
Cakupan Gizi buruk mendapat perawatan
100%
-
11
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100%
12
Cakupan peserta KB Aktif
13
A. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 th
75%
75.3%
< 2/100,000 pddk <15th
B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
100%
3%
C.Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
100%
12%
D. Penderita DBD yang ditangani
100%
3%
E. Penemuan Penderita Diare
100%
72%
14
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100%
5,99%
15
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Maskin
100%
5.3%
16
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)
100%
17
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan PE < 24 jam
100%
18
Cakupan Desa Siaga Aktif
100%
100%
1.7. STATUS KESEHATAN Sedangkan untuk keadaan status kesehatan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: pada tahun 2014 keadaan derajat kesehatan penduduk cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator angka kematian ibu melahirkan di UPT Puskesmas Majenang I per 100.000 kelahiran hidup hanya terdapat 3 orang, angka kematian bayi di UPT Puskesmas Majenang I terdapat 9 angka kematian bayi dan balita per 1000 kelahiran hidup dan rata-rata usia harapan hidup penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan Data Kecamatan Majenang untuk laki-laki 72,40 tahun dan perempuan 76,79 tahun.
2. KEBIJAKAN MUTU UPT Puskesmas Majenang I menetapkan Kebijakan Mutu : 2.1. Sesuai dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan UPT puskesmas Majenang I 2.2. Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan perbaikan terus menerus untuk efektifitas Sistem Manajemen Mutu. 2.3. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan melakukan peningkatan secara terus menerus. 2.4. Memberikan pelayanan ramah, cepat, akurat, dan kemudahan mendapatkan informasi. 2.5. Menetapkan dan meninjau indikator mutu dan sasaran keselamatan pasien. 2.6. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara efektif dan efesien.
UPT Puskesmas
Mjenang I
memastikan
Kebijakan
Mutu dikomunikasikan dan
dipahami seluruh karyawan serta ditinjau terus menerus agar sesuai kebutuhan.
3. PROSES PELAYANAN (PROSES BISNIS)
Audit Mutu Internal Kebijakan Mutu Tinjauan Manajemen
Sasaran Mutu
Pelatihan SDM
Penempatan dan Mutasi SDM
Perawatan alat
Penanganan Keluhan Pelanggan
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Pengendalian alat ukur
Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Analis Data
Ruang Tindakan
Ruang Obat
Poli Umum Penerimaan pasien P e l a n g g a n
Poli Gigi
Laborat
KIA, KB & Imunisasi
konsultasi Gizi
Pembayaran
Konsultasi Sanitasi
Penyerahan Obat/ Hasil Pemeriksaan/ Hasil Konsultasi
Rujukan
Program P2M Penerimaan Pelanggan masyarakat
Perbaikan GIZI
Tindakan
Program Imunisasi
Pengadaan Barang
Pemeriksaan dan Penerimaan Barang
Seleksi dan Evaluasi Supplier
Pengendalian Pelayanan Tidak sesuai
Penyimpanan Barang
Pengendalian Dokumen dan catatan mutu
Pelaporan
P e l a n g g a n
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pedoman mutu ini meliputi: Persyaratan Umum, Persyaratan Dokumen, Tanggung jawab Manajemen, Manajemen Sumber Daya, Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu di UPT puskesmas Majenang I mencakup: 1. Jenis Pelayanan 1.1. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari : 1.1.1. Upaya kesehatan masyarakat essensial dan keperawatan masyarakat. 1.1.2. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan. 1.2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan terdiri dari : 1.2.1. Pelayanan pemeriksaan umum 1.2.2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 1.2.3. Pelayanan KB-KIA 1.2.4. Pelayanan konsultasi gizi 1.2.5. Pelayanan konsultasi sanitasi 1.2.6. Pelayanan kefarmasian 1.2.7. Pelayanan laboratorium 2. Lokasi 2.1. UPT Puskesmas Majenang I 2.2. Jalan Raya Cilopadang No 49 Desa Cilopadang Kecamatan Majenang. Dalam penyelenggaraan UKM dan UKP memperhatikan keselamatan sasaran/pasien dengan menerapkan manajemen risiko.
C. TUJUAN Pedoman mutu ini disusun sebagai acuan bagi UPT Puskesmas Majenang I dalam membangun Sistem Manajemen Mutu baik untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat maupun Upaya Kesehatan Perorangan.
D. LANDASAN HUKUM DAN ACUAN Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun pedoman mutu ini adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagiaman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
5.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.
6.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
8.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.
9.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter Gigi.
E. ISTILAH DAN DEFINISI 1.
Dokumen adalah naskah atau cetakan yang digunakan untuk sebagai bukti keterangan dan
acuan
melakukan
pekerjaan
meliputi
Pedoman
Mutu,
Panduan
Kerja
Penyelenggaraan Upaya, Standar Prosedur Operasional, Kerangka Acuan Kegiatan dan dokumen pendukung lainnya. 2.
Efektif adalah tindakan atau usaha yang dapat membawa hasil atau berhasil guna.
3.
Efisien adalah berdaya guna, tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya).
4.
Indikator mutu adalah sesuatu yg dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan terhadap kualitas.
5.
Kebijakan mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari manajemen organisasi tentang komitmen organisasi dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam aktifitas keseharian organisasi.
6.
Kepuasan pelanggan adalah suatu tanggapan perilaku pelanggan/konsumen berupa evaluasi purna beli terhadap suatu barang atau jasa yang dirasakan dibanding dengan harapan pelanggan/konsumen.
7.
Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
8.
Kuratif adalah menolong menyembuhkan (penyakit dsb).
9.
Pasien adalah orang sakit atau seseorang yang mendapatkan pelayanan medis.
10. Pedoman adalah ketentuan dasar yg memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. 11. Pelanggan adalah orang atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan secara tetap. 12. Persyaratan adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan atau kewajiban, baik yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan.
13. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. 14. Preventif adalah bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 15. Promotif adalah bersifat memajukan atau meningkatkan. 16. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, kehlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Definisi lain dari proses adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi, yang mengubah input menjadi output. 17. Rehabilitatif adalah berkenaan dengan pemulihan pada keadaan semula. 18. Rekaman adalah hasil dokumentasi dari kegiatan atau proses yang disimpan. 19. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud atau tujuan dari suatu proses produksi. 20. Tindakan korektif adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. 21. Tindakan
preventif
adalah
tindakan
untuk
menghilangkan
ketidaksesuaian agar tidak terjadi (mencegah sebelum terjadi).
penyebab
potensi
BAB II SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN A. PERSYARATAN UMUM Pedoman ini berisi persyaratan umum dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 1. Kepala Puskesmas : 1.1. Menetapkan Sistem Manajemen akreditasi Puskesmas. 1.2. Terhadap keputusan strategis untuk pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas. 1.3. Memastikan Standar pelayanan Minimal disetiap proses yang ada didalam proses bisnis. 1.4. Memastikan ketersediaan sumber daya baik manusia, alat serta bangunan da informasi yang dibutuhkan untuk mendukung semua proses. 2. Penanggung jawab Managemen Mutu : 2.1. Menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu Akreditasi Puskesmas. 2.2. Memastikan bahwa Persyaratan Umum dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ini dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan. 3. Kepala Sub. Bag. Tata Usaha, Penanggung jawab UKM/UKP dan Penanggung jawab Program : 3.1. Menerapkan dan memelihara sistem yang berada dibawah tanggng jawabnya. 3.2. Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisa proses yang terkait dengan unit masing-masing. 3.3. Melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta melakukan perbaikan terus menerus. UPT
Puskesmas
memelihara
dan
Majenang
memperbaiki
I
menetapkan,
secara
mendokumentasikan,
berkesinambungan
sesuai
menerapkan,
standar
akreditasi
Puskesmas : 1. Mengidentifikasi
proses
yang
diperlukan
untuk
Sistem
Manajemen
Mutu
dan
aplikasinya. 2. Menetapkan urutan dan interaksi antar proses tersebut didalam proses bisnis. 3. Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan
untuk memastikan bahwa baik
operasi maupun pengendalian proses - proses berjalan efektif. 4. Memastikan
tersedianya Sumber Daya dan informasi
yang
diperlukan untuk
mendukung operasi dan pemantauan proses. 5. Memantau, mengukur dan menganalisa proses - proses. 6. Menerapkan
tindakan yang
diperlukan
untuk
mencapai
hasil
sesuai dengan
yang direncanakan serta perbaikan berkesinambungan. 7. UPT Puskesmas Majenang I melakukan proses pengendalian subkontraktor dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
Sistem mutu Puskesmas disusun untuk memastikan telah diterapkannya persyaratan pengendalian terhadap proses-proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan, yang meliputi kejelasan proses pelayanan dan interaksi proses dalam penyelenggaraan pelayananan, kejelasan penanggungjawab, penyelenggaraan pelayanan itu sendiri mulai dari perencanaan yang berdasar kebutuhan masyarakat/pelanggan, verifikasi terhadap rencana yang disusun, pelaksanaan pelayanan dan verifikasi terhadap proses pelayanan dan hasil-hasil yang dicapai,
monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan yang
berkesinambungan.
B. PERSYARATAN DOKUMEN Pedoman ini menjelaskan persyaratan dokumentasi dan pengendaliannya di dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu Akreditasi di UPT Puskesmas Majenang I . 1. Kepala Puskesmas : 1.1. Menetapkan Kebijakan Mutu. 1.2. Mengesahkan Pedoman Mutu dan Standar Prosedur Operasional. 2. Penanggung jawab Managemen Mutu : 2.1. Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur Pengendalian Dokumen dan Prosedur Pengendalian Catatan Mutu. 2.2. Memastikan efektifitas pengendalian Sistem Manajemen mutu sesuai persyaratan Akreditasi Puskesmas. 3. Kepala Sub. Bag. Tata Usaha dan Penanggung jawab Program : 3.1. Menyusun dan mengendalikan Standar Prosedur Operasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas yang berada di bawah tanggung jawabnya, termasuk aktifitas perubahannya. 3.2. Memelihara Catatan Mutu. UPT Puskesmas Majenang I menetapkan, memelihara dan mengendalikan
semua
dokumen yang dipersyaratkan oleh sistem akreditasi Puskesmas. 1. Struktur Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu UPT Puskesmas Majenang I : 2.1. Tingkat 1: 2.1.1. Kebijakan Mutu Dokumen yang berisi penetapan pimpinan pada tataran strategis atau bersifat garis besar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas. 2.1.2. Pedoman mutu Dokumen yang berisi ketentuan dasar yg memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan dan dasar untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan. 2.2. Tingkat 2: 2.2.1. Panduan dan Kerangka Acuan Kegiatan Dokumen yang suatu kegiatan
menguraikan petunjuk dan acuan kerja dalam melakukan
2.3. Tingkat 3 : 2.3.1. Standar Prosedur Operasional Dokumen yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan aktivitas 2.4. Tingkat 4 : 2.4.1. Formulir dan Rekaman Dokumen yang termasuk dalam tingkat empat ini adalah catatan mutu sebagai bukti pelaksanaan aktivitas. 3. Menetapkan
mengendalikan
dokumen
yang
diperlukan
untuk
identifikasi,
penerbitan, pendistribusian, peninjauan, perubahan, dan pemusnahan. 4. Menetapkan
mengendalikan
rekaman
untuk
penyimpanan,
perlindungan,
pengambilan masa simpan dan pemusnahan catatan mutu .
C. PENGENDALIAN DOKUMEN Pedoman ini mencakup pengendalian dokumen internal dan eksternal yang meliputi proses usulan perubahan/penambahan dokumen, pembuatan draft dokumen, pembahasan dokumen, penyusunan dokumen, pemeriksaan dan persetujuan dokumen, percetakan dokumen, pendistribusian dokumen, penarikan dokumen lama, pengidentifikasian atau penyimpanan dokumen serta pemberitahuan kepada karyawan tentang dokumen baru. 1. Definisi 1.1. Dokumen Eksternal adalah dokumen diluar organisasi UPT Puskesmas Majenang I yang dijadikan acuan untk melakukan suatu pekerjaan. 1.2. Dokumen terkendali adalah dokumen yang pendistribusiannya berdasarkan Daftar Pemegang Dokumen. Apabila terjadi revisi, maka nama-nama yang tercantum dalam Daftar Pemegang Dokumen tersebut akan diberikan revisi terakhir tersebut. 1.3. Dokumen tidak terkendali adalah dokumen yang pendistribusiannya diluar Daftar Pemegang Dokumen dan jika terjadi revisi tidak akan diberikan revisi terakhir. 1.4. Masterlist Dokumen adalah daftar dokumen dan data yang berlaku. Dokumen yang dikendalikan adalah dokumen internal Keputusan Kepala Puskesmas, Pedoman Mutu, Standar Prosedur Operasional dan dokumen eksternal (Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dll). Puskesmas memiliki masterlist dokumen baik untuk dokumen internal maupun dokumen eksternal serta Daftar Pemegang Dokumen untuk mengendalikan pendistribusian dokumen. Dokumen-dokumen tersebut diperiksa dan disetujui Kepala Puskesmas sebelum diterbitkan. Dokumen yang berlaku di UPT Puskesmas Majenang I ditandai dengan logo UPT puskesmas Majenang I, jenis dokumen, nama dokumen, nomor dokumen, nomor revisi, tanggal terbit dan penjelasan keabsahan dokumen. Dokumen eksternal dalam bentuk hardcopy dikendalikan dengan pemberian stempel “Eksternal”. Dokumen eksternal dalam bentuk softcopy dikendalikan dengan mencantumkan dalam masterlist dokumen eksternal. 2. Metode penomoran dokumen, ditetapkan sebagai berikut: 2.1. Keputusan Kepala Puskesmas : 440/X/YYY/SK/Ka.Pusk/ZZZZ 440
: menyatakan nomor keputusan sesuai tata naskah
X
: menyatakan nomor bab pada Instrumen Akreditasi Puskesmas
YYY
: menyatakan nomor dokumen
SK
: menyatakan Surat Keputusan
Ka.Pusk
: menyatakan Kepala Puskesmas
ZZZZ
: menyatakan tahun terbit
2.2. Dokumen Pedoman Mutu : PM/MAJ I PM
: menyatakan dokumen Pedoman Mutu
MAJ I
: menyatakan UPT puskesmas Majenang I
2.3. Dokumen Standar Operasional Prosedur : 2.3.1. XXX/MAJ I/Y/YYYY XXX
: menyatakan nomor SOP
MAJ I
: menyatakan nama UPT Puskesmas
Y
: menyatakan nomor bab pada Instrumen Akreditasi Puskesmas
YYYY
: menyatakan tahun
Mencakup: PDF
= Pendaftaran
KSR
= Kasir
BPU
= Balai Pengobatan Umum
BPG
= Balai Pengobatan Gigi
KIA
= Kesehatan Ibu Anak
KB
= Keluarga Berencana
IMN
= Imunisasi
KGZ
= Konsultasi Gizi
KSN
= Konsultasi Sanitasi
PSI
= Konsultasi Psikologi
LAB
= Laboratorium
PMB
= Pemeliharaan Barang
PKM
= Keperawatan Masyarakat
SVL
= Surveylan
DSA
= Desa Siaga Aktif
LAN
= Lansia
JIW
= Jiwa
PRO
= Promosi Kesehatan
IND
= Indra
UKS
= Usaha Kesehatan Sekolah
UKGM
= Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
2.4. Rencana Management Mutu RMM-XX RMM
: menyatakan Rencana Management Mutu
XX
: menyatakan nomor urut
2.5. Rencana Mutu Pelayanan RMP-XX RMP
: menyatakan Rencana Mutu Pelayanan
XX
: menyatakan nomor urut
Dokumen Asli Disimpan secara hardcopy kemudian didistribusikan sesuai dengan Daftar
Pemegang
Dokumen
setelah
lebih
dahulu
dibubuhi
stempel
“DOKUMEN
TERKENDALI ”. Dokumen kertas yang beredar diluar UPT Puskesmas Majenang I dan atau tidak tercantum dalam Daftar Pemegang Dokumen dan atau tidak mempunyai tanda stempel asli “DOKUMEN TERKENDALI”, maka dokumen tersebut merupakan “DOKUMEN TIDAK TERKENDALI ”. Dokumen kertas yang tidak berlaku dapat langsung dimusnahkan. Dokumen eksternal dikendalikan oleh setiap unit/program dan dicatat ke dalam daftar dokumen eksternal serta jika terjadi updating dokumen, maka akan dilakukan oleh unit/program masing-masing. Pemusnahan dokumen kertas dapat dilakukan dengan cara penghancuran. Persetujuan/penetapan dokumen Keputusan Kepala Puskesmas, Pedoman Mutu dan Standar Prosedur Operasional dilakukan oleh Kepala Puskesmas. 3. Usulan Perubahan/Penambahan Dokumen 3.1. Karyawan terkait 3.1.1. Memberikan usulan untuk melakukan perubahan/penambahan dokumen dengan menggunakan formulir Usulan Perubahan Dokumen. 3.1.2. Meminta
persetujuan
Penanggung
jawab
Manajemen
Mutu
atau
Penanggung jawab Unit/Program mengenai usulan perubahan/penambahan dokumen tersebut. 3.2. Penanggung jawab Manajemen Mutu atau Penanggung jawab Unit/Program 3.2.1. Memutuskan
untuk
menyetujui
atau
tidak
usulan
perubahan
atau
penambahan dokumen. 3.2.2. Jika
setuju
maka
memberikan
persetujuan
atau
usulan
perubahan/penambahan dokumen dengan menandatangani form Usulan Perubahan/Penambahan dokumen. 3.2.3. Jika
tidak
setuju
maka
memberikan
penolakan
terhadap
usulan
perubahan/penambahan dokumen.
D. PENGENDALIAN CATATAN MUTU Pedoman ini bertujuan untuk menerangkan proses pengendalian catatan mutu di UPT Puskesmas Majenang I sehingga setiap catatan mutu dapat diakses dengan mudah serta tersimpan sesuai masa retensi. Catatan mutu digunakan sebagai bukti kesesuaian terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu. 1. Definisi 1.1. Catatan Mutu adalah catatan yang dibutuhkan oleh Sistem Manajemen Mutu yang harus ditetapkan dan dipelihara sebagai bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.
1.2. Daftar Catatn Mutu adalah daftar yang berisikan informasi tentang identifikasi, lokasi penyimpanan, metode penyimpanan, dan mas berlaku catatan mutu. 2. Metode penomoran Catatan Mutu yaitu: Catatan Mutu pada Pelayanan Klinis F-YN-XX F
: menyatakan Form Catatan Mutu
YN
: menyatakan Pelayanan Klinis
XX
: menyatakan nomor urut
Catatan Mutu pada Tata Usaha F-TU-XX F
: menyatakan Form Catatan Mutu
TU
: menyatakan Tata Usaha
XX
: menyatakan nomor urut
Catatan Mutu pada Tim Mutu F-TM-XX F
: menyatakan Form Catatan Mutu
TU
: menyatakan Tim Mutu
XX
: menyatakan nomor urut
Pemusnahan Catatan Mutu dapat dilakukan dengan cara penghancuran. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha atau Penanggung jawab UKP/UKM mengidentifikasi dan mendata catatan mutu yang akan diarsip ke dalam Daftar Catatan Mutu lalu menyampaikan salinan Daftar Catatan Mutu kepada Penanggung jawab Manajemen Mutu. Penanggung jawab unit/program menyimpan Catatan Mutu dan memeriksa Catatan Mutu jika melewati masa berlaku, maka meminta persetujuan Penanggung jawab Manajemen Mutu untuk melakukan pemusnahan. Jika terjadi kerusakan (ketidaksesuaian) pada catatan mutu, maka mengisi formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) lalu melakukan tindakan perbaikan.
E. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 1. KOMITMEN MANAJEMEN Pedoman ini menjelaskan komitmen manajemen untuk pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu Akreditasi Puskesmas di UPT Puskesmas Majenang I. 1.1. Kepala UPT Puskesmas Majenang I : 1.1.1. Menetapkan pernyataan Kebijakan Mutu. 1.1.2. Mengadakan Tinjauan Manajemen secara berkala. 1.1.3. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu. 1.1.4. Memastikan seluruh persyaratan pelanggan dan peraturan yang terkait dengan pelayanan telah dipahami oleh pihak terkait. 1.1.5. Memastikan adanya pengembangan dan perbaikan berkesinambungan di dalam Sistem Manajemen Mutu.
1.2. Penanggung jawab Manajemen Mutu : 1.2.1. Memastikan kebijakan mutu dipahami oleh karyawan. 1.2.2. Memimpin tinjauan manajemen yang dilaksanakan dengan Rapat Tinajuan Manajemen dan minimal dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. 1.3. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKM/UKP mensosialisasikan kebijakan mutu kepada karyawan terkait. UPT Puskesmas Majenang I penerapan dan
peningkatan
memiliki
komitmen
terus menerus terhadap
terhadap Sistem
pengembangan,
Manajemen
Mutu
Puskesmas dan terus menerus memperbaiki keefektifannya dengan cara: 1.4. Mengkomunikasikan
kepada penanggung jawab manajemen mutu, penanggung
jawab upaya dan seluruh karyawan tentang pentingnya
memenuhi persyaratan
pelanggan dan persyaratan lain. 1.5. Menetapkan kebijakan
mutu
UPT Puskesmas Majenang I dan
memastikan
indikator mutu dan sasaran keselamatan pasien dipenuhi. 1.6. Memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia, peralatan kesehatan & pengobatan, obat-obatan, dan infrastruktur.
2. FOKUS PADA SASARAN/PELANGGAN Pedoman ini menjelaskan tentang fokus Puskesmas terhadap kebutuhan dan keingginan
pelanggan/sasaran
pada
penerapan
Sistem
Manajemen
Mutu
UPT
Puskesmas Majenang I. 2.1. Kepala Puskesmas : 2.1.1. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan tercapainya kepuasan pelanggan. 2.2. Penanggung jawab Manajemen Mutu : 2.2.1. Mensosialisasikan persyaratan pelanggan kepada karyawan melalui rapat. 2.3. Penanggung jawab UKP/UKM: 2.3.1. Memberi masukan tentang kebutuhan dan harapan pelanggan kepada Kepala Puskesmas. 2.3.2. Memastikan persyaratan pelanggan dipenuhi. 2.3.3. Memastikan
semua kegiatan yang
dilaukan karyawan adalah
untuk
memenuhi kepuasan pelanggan. Pelanggan UPT Puskesmas Majenang I adalah masyarakat/sasaran program dan pasien/penggunjung yang datang ke UPT Puskesmas Majenang I dengan tujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Lingkup Pelayanan UPT Puskesmas Majenang I. Puskesmas memastikan bahwa persyaratan pelanggan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
3. KEBIJAKAN MUTU Pedoman ini menjelaskan Kebijakan Mutu UPT Puskesmas Majenang I dalam penerapaan Sistem Manajemen Mutu UPT Puskesmas Majenang I. 3.1. Kepala Puskesmas mengesahkan Kebijakan Mutu.
3.2. Kepala Su. Bagian Tata Usaha memastikan pelaksanaan aktivitas yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan Kebijakan Mutu Puskesmas. 3.3. Penanggung jawab UKP dan UKM memeriksa, meninjau dan memberi masukan mengenai kebijakan mutu UPT Puskesmas Majenang I serrta pelaksanaan aktivitas yang berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan Kebijakan mutu Puskesmas. 3.4. Penanggung jawab ManajemenMutu menyiapkan dan mensosialisasikan Kebijakan mutu Puskesmas.
F. PERENCANAAN
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
DAN
PENCAPAIAN
SASARAN
KINERJA/MUTU Pedoman ini menjelaskan perencanaan program manajemen untuk penerapan Sistem Manajemen Mutu UPT Puskesmas Majenang I. 1. Kepala Puskesmas 1.1. Mengesahkan Indikator Mutu dan Sasaran Keselamatan Pasien disetiap Unit pelayanan. 1.2. Memeriksa dan meninjau rencana manajemen mutu disetiap unit pelayanan untuk mencapai Indikator Mutu dan Sasaran Keselamatan Pasien yang telah ditetapkan. 1.3. Menetapkan indikator dan terget pencapaian kinerja dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 2. Penanggung jawab Manajemen Mutu 2.1. Memastikan rencana manajemen mutu dilaksanakan oleh masing-msing unit pelayanan sesuai dengan tujuan dan sasaran Puskesmas. 2.2. Memastikan rencana program dilaksanakan oleh masing-masing program sesuai dengan tujuan dan sasaran Puskesmas. 3. Penanggung jawab UKP 3.1. Menyusun rencana manajemen
mutu sesuai Indikator Mutu dan
Sasaran
Keselamtan Pasien. 3.2. Melaksanakan rencaa manajemen mutu sesuai dengan batas waktu yang direncanakan. 3.3. Memantau pelaksanaan rencana manajemen mutu di unit kerjanya. 4. Penanggung jawab UKM 4.1. Menyusun rencana program sesuai indikator dan terget pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 4.2. Melaksanakan rencana program sesuai dengan batas waktu yang direncanakan. 4.3. Memantau pelaksanaan rencana program di masing-msing program. Pada perencanaan sistem manajemen mutu dan pencapaian sasaran kinerja/mutu Kepala Puskesmas menetapkan, melaksanakan dan memelihara Rencana Manajemen Mutu untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan Puskesmas. Rencana Manajemen Mutu yang ada di setiap unit kerja meliputi : 1. Perencanaan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap fungsi yang berhubungan dalam Puskesmas.
2. Langkah kegiatan dan batas waktu yang dicapai. Kepala Puskesmas mengadakan tinjauan rencana manajemn jika ada perubahan pada aktivitas pelayanan, terjadi ketidaksesuaian, pelayanan baru, atau adanya aktivitas Pengembangan Pelayanan Puskesmas. Sasaran kinerja ditetapkan berdasarkan standar pelayanan minimal yang meliputi indikator-indikator penyelenggaraan Upaya Puskesmas. Perencanaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan, hak dan kewajiban pelanggan, serta upaya untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Perencanaan mutu Puskesmas dan keselamatan pasien berisi program-program kegiatan peningkatan mutu yang meliputi: 1. Penilaian dan peningkatan kinerja baik Upaya Kesehatan Masyarakat maupun Upaya Kesehatan Perorangan. 2. Upaya pencapaian enam sasaran keselamatan pasien. 3. Penerapan manajemen risiko pada area prioritas. 4. Penilaian kontrak/kerjasama pihak ketiga. 5. Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien. 6. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium. 7. Peningkatan mutu pelayanan obat. 8. Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan keselamatan pasien.
G. TANGGUNGJAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI Pedoman ini menjelaskan tangung jawab dan proses komunikasi dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu di UPT Puskesmas Majenang I. 1. Kepala Puskesmas 1.1. Mengesahkan Struktur Organisasi, menunjuk Penanggung jawab Manajemen Mutu dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. 1.2. Memastikan
bahwa
tanggung
jawab
dan
wewenang
dikomunikasikan
ke
pelaksanakan terkait di dalam Puskesmas. 1.3. Memeriksa dan meninjau struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang. 2. Penanggung jawab Manajemen Mutu 2.1. Melaksanakan
tugas
dan
tanggung
jawab
berdasarkan
persyaratan
yang
ditetapkan. 2.2. Melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas dan perbaikan yang diperlukannya. 3. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKP dan UKM 3.1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan. 3.2. Memastikan bahwa personil yang berada di bawahnya melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan. 3.3. Melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas. 4. Penanggung jawab Program/Unit Pelayanan 4.1. Bertanggung jawab dalam penerapan dan pemeliharaan dibawah tanggung jawabnya.
sistem yang berada
4.2. Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisa proses yang terkait dengan unit masing-masing. 4.3. Melakukan Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta melakukan perbaikan terus menerus. 5. Karyawan 5.1. Menerapan dan memeliharaan sistem manajemen mutu sesuai standar akreditasi Puskesmas. 5.2. Melakukan Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta melakukan perbaikan terus menerus. 5.3. Memahami persyaratan pelanggan Puskesmas.
Adapun kebijakan mengenai tanggung jawab, wewenang dan komunikasi di UPT Puskesmas Majenang I, yaitu : 1. Kepala Puskesmas menetapkan peranan, tanggung jawab dan wewenang dari sumber daya untuk melaksanakan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas yang efektif. 2. Kepala Puskesmas menyediakan sumber daya untuk penerapan dan pengendalian Sistem Manajemen Mutu Puskesmas. 3. Kepala Puskesmas menunjuk dan menetapkan Penanggung jawab manajemen mutu yang memiliki tanggung jawab dan wewnang : 3.1. Memastikan proses yang diperlukan untuk system manajemen mutu Puskesmas ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara. 3.2. Melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu Perusahaan dan perbaikan yang diperlukannya. 3.3. Memastikan persyaratan pelanggan dipahami Puskesmas. 3.4. Sebagai penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas. 4. Kepala Puskesmas menetapkan dan memastikan proses komunikasi sesuai dengan Manajemen Mutu Puskesmas, sesuai alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang ada pada struktur organisasi.
H. TINJAUAN MANAJEMEN Pedoman ini mencakup pelaksanan Tinjauan Manajemen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai kriteria Akreditasi Puskesmas. 1. Kepala Puskesmas 1.1. Megikuti Rapat Tinajuan Manajemen. 1.2. Memutuskan hal-hal yang dibahas dalam Rapat Tinajuan Manajemen. 2. Penanggung jawab manajemen mutu 2.1. Memimpin Rapat Tinajuan Manajemen. 2.2. Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur Tinajuan Manajemen. 2.3. Melaksanakan dan mendokumentasikan pelaksanaan Rapat Tinajuan Manajemen. 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKP dan UKM serta Penaggung jawab unit/program
3.1. Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Tinjauan Manajemen. Kepala UPT Puskesmas Majenang I menetapkan dan melaksanakan Tinjauan Manajemen
sekurang-kurangnya
dua
kali
setahun
dalam
bentuk
Rapat
Tinjauan
Manajemen dengan cara: 1.
Menetapkan,
menerapkan
dan
memelihara
prosedur
Tinjauan
Manajemen
untuk
memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu. 2. Masukan atau agenda tinjauan manajemen meliputi: 2.1. Hasil audit internal dan eksternal. 2.2. Umpan balik pelanggan (Keluhan pelanggan dan hasil pengukuran kepuasan pelanggan). 2.3. Kinerja proses dan kesesuaian pelayanan. 2.4. Pembahasan kebijakan mutu. 2.5. Pencapaian indikator mutu dan sasaran keselamatan. 2.6. Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan. 2.7. Tindak lanjut tehadap hasil tinjauan manajemen sebelumnya. 2.8. Perubahan yang berdampak pada sistem manajemen mutu dan lingkungan. 2.9. Peluang untuk peningkatan. 3. Keluaran tinjauan manajemen meliputi : 3.1. Perbaikan dari efektivitas Sistim Mnajemen Mutu 3.2. Perbaikan pelayanan yang terkait dengan persyaratan pelanggan. 3.3. Sumber daya yang dibutuhkan 4. Memastikan hasil-hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen didokumentasikan.
I. MANAJEMEN SUMBER DAYA 1. PENYEDIAAN SUMBER DAYA Pedoman ini menjelaskan penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan dari Sistem Manajemen Mutu UPT Puskesmas Majenang I. 1. Kepala Puskesmas 1.1. Memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara sistem manajemen mutu. 2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKM dan UKP serta Penanggung jawab Program/Unit Pelayanan 2.1. Memantau dan mengevaluasi kebutuhan sumber daya pada masing-masing unit. UPT Puskesmas Majenang I menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk : 1.1. Melaksanakan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu Puskesmas dan terus menerus memperbaiki keefektifannya. 1.2. Meningkatkan kepuasan Pelanggan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
2. SUMBER DAYA MANUSIA Pedoman ini menerangkan pemastian tentang sumber daya manusia yang kompeten dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu di UPT Puskesmas Majenang I. 1. Kepala Puskesmas 1.1. Bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan pengelolaannya. 1.2. Menetapkan kompetensi dokter & dokter gigi. 1.3. Menetapkan kompetensi paramedik. 2. Penanggung jawab Manajemen Mutu 2.1. Bertanggung jawab memastikan sosialisasi kebijakan mutu pada seluruh pegawai Puskesmas. 3. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKM dan UKP serta Penanggung jawab Program/Unit Pelayanan 3.1. Memberi masukan tentang Kompetensi Paramedis dan tenaga non paramedis. UPT Puskesmas Majenang I menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk : 2.1. Menetapkan persyaratan personel yang terlibat dalam pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan kesesuaian tingkat pendidikan, pelatihan, kemampuan dan pengalaman. 2.2. Menindaklanjuti perbedaan antara kompetensi personel dengan persyaratan tugas dan jabatan melalui pendidikan atau pelatihan serta pembinaan sesuai bidangnya atau penugasan baru. 2.3. Meningkatkan keterlibatan dan kepedulian karyawan dalam pencapaian indikator mutu dan sasaran keselamatan melalui pembinaan karyawan baik formal dan nonformal agar tercapainya kepuasan pelanggan. 2.4. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari pelatihan yang dilakukan. 2.5. Memelihara catatan pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman yang sesuai. 2.6. Kepegawaian menganalisa kebutuhan pelatihan.
3. INFRASTRUKTUR Pedoman ini menjelaskan infrastruktur yang berpengaruh dalam Sistem Manajemen Mutu UPT Puskesmas Majenang I. 3.1. Kepala Puskesmas 3.1.1. Menetapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dan mempengaruhi Kepuasan Pelayanan. 3.2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKP dan UKM serta Penanggung jawab unit pelayanan/program: 3.2.1. Memastikan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
Pelayanan Puskesmas. 3.2.2. Memastikan Sarana, prasarana
yang digunakan
petunjuk kerja yang telah ditetapkan.
di unit/program, sesuai
Puskesmas menetapkan, menyediakan, memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk
mencapai
kesesuaian
prasarana gedung, tempat kerja, peralatan
pembantu
pelayanan. Infrastruktur tersebut meliputi peralatan utilitas, peralatan kesehatan,
sarana
peralatan -
pelayanan pasien dilingkungan Puskesmas. UPT Puskesmas
Majenang I memastikan software sistem informasi kesehatan/SIK berfungsi dengan baik.
4. LINGKUNGAN KERJA Pedoman ini menjelaskan lingkungan kerja yang berpengaruh dalam Sistem Manajemen Mutu UPT Puskesmas Majenang I di Cilacap 4.1. Kepala Puskesmas 4.1.1. Menetapkan dan menyediakan lingkungan kerja yang diperlukan dan mempengaruhi Kepuasan Pelayanan Puskesmas 4.2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKP dan Penanggung jawab unit pelayanan : 4.2.1. Memastikan pemeliharaan Lingkungan kerja dilaksanakan untuk mendukung Pelayanan Puskesmas 4.2.2. Memelihara lingkungan kerja untuk mencapai kesesuaian pelayanan. 4.2.3. Menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan lingkungan kerja di unit kerja. UPT Puskesmas Majenang I menetapkan, menyediakan lingkungan kerja diperlukan untuk
mencapai
kesesuaian
yang
pelayanan. UPT Puskesmas Majenang I
mengidentifikasi dan mengatur unsur-unsur lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian pelayanan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja dan menjaga kondisi ruang kerja.
J. PERENCANAAN REALISASI PELAYANAN Pedoman ini menjelaskan Perencanaan Realisasi Pelayanan untuk pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu UPT Puskesmas Majenang I. 1. Penanggung jawab UKP dan UKM 1.1. Menetapkan perencanaan realisasi pelayanan sesuai persyaratan pelanggan. 2. Koordinator Ruangan 2.1. Memastikan standar pelayanan dan fasilitas (alat kesehatan & srana penunjang pelayanan) yang diperlukan untuk melayani pasien (pelanggan yang datang) telah siap untuk diberikan. 2.2. Puskesmas merencanakan dan mengembangkan proses yang diperlukan untuk realisasi pelayanan yang konsisten dengan persyaratan lain dr Sistem Manajemen Mutu Puskesmas. Dalam perencanaan reakisasi pelayanan, Puskesmas menetapkan hal-hal berikut sebagaimana mestinya : 1. Persyaratan dan indikator mutu layanan. 2. Kebutuhan untuk menetapkan proses, dokumen dan spesifkasi layana. 3. Verifikasi yang diperlukan & pemantauan pelayanan.
4. Catatan mutu yang diperlukan untuk membuktikan bahwa realisasi proses dan layanan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan.
K. PROSES YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELANGGAN Pedoman ini menjelaskan proses yang berhubungan dengan pelanggan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu UPT Puskesmas Majenang I. 1. Kepala Puskesmas 1.1. Menetapkan persyaratan pelanggan dan proses yang berhubungan dengan pelnggan untuk memelihara Sistem Manajemen Mutu UPT Puskesmas Majenang I. 2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKP dan UKM 2.1. Menyusun
persyaratan
pelayanan,
menerapkan
dan
memelihara
Sistem
Manajemen Mutu UPT Puskesmas Majenang I. UPT puskesmas Majenang I menetapkan : 1. Persyaratan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, sebagai persyaratan minimum yang dinyatakan pelanggan. 2. Persyaratan
yang
dinyatakan
oleh
pelanggan
(pasien/sasaran)
termasuk
persyaratan saat menerima pelayanan dan setelah pelayanan. 3. Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan saat berkunjung ke Puskesmas. UPT Puskesmas Majenang I meninjau persyaratan pelanggan sebelum menyepakati untuk menyediakan pelayanan dengan memastikan : 1. Persyaratan
layanan
ditetapkan
sesuai
standar
layanan
yang
ditetapkan
Pemerintah. 2. Persyaratan layanan yang berbeda dari Persyaratan Layanan Dasar yang ditetapkan, dipastikan selesai & disepakati dengan pasien. 3. Puskesmas memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan pelanggan. UPT Puskesmas Majenang I menetapkan dan melaksanakan secara efektif komunikasi dengan pelanggan yang berhubungan dengan : 1. Informasi tentang Persyaratan Layanan Dasar. 2. Hak dan kewajiban pelanggan. 3. Pemberian keterangan untuk penanganan khusus diluar pelayanan dasar termasuk perubahannya. 4. Kebutuhan dan harapan pelanggan. 5. Umpan balik pelanggan termasuk keluhan pelanggan. Untuk mengetahui kebutuhan yang disyaratkan pelanggan dilakukan penyebaran angket kepuasan pelanggan setiap enam bulan, mengadakan kotak saran yang dipantau secara periodik, dan menyusun metode penanganan keluhan pelanggan. Persyaratan yang berhubungan dengan peraturan hukum dalam pelayanana kesehatan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
L. PENGENDALIAN ALAT UKUR DAN ALAT PANTAU Pedoman ini menjelaskan pengendalian peralatan yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran di UPT Puskesmas Majenang I. 1. Penanggung jawab UKP dan Pengurus Barang 1.1. Menetapkan dan memelihara prosedur pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran. 2. Penanggung jawab Unit Pelayanan 2.1. Memelihara & menggunakan peralatan ukur dan pantau sesuai petunjuk yang ditetapkan. 2.2. Memastikan alat ukur dan alat pantau yang digunakan dalam kondisi baik. UPT Puskesmas Majenang I : 1. Menetapkan prosedur pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran untuk memberikan bukti kesesuaian layanan terhadap persyaratan pelanggan. 2. Memastikan keabsahan hasil dengan melaksanakan : 2.1. Kalibrasi terhadap peralatan ukur pada periode tertentu sebelumnya bila peralatan tidak sesuai dengan persyaratannya. 2.2. Peralatan ukur diidentifikasi statuskalibrasinya. 2.3. Mencatat validasi dr hasil pengukuran sebelumnya bila peralatan tidak sesuai dengan persyaratannya. 2.4. Mengambil tindakan yang diperlukan terhadap peralatan yang rusak. 2.5. Mengambil tindakan yang diperlukan terhadap semua produk, yang telah diverifikasi dengan menggunakan peralatan yang rusak.
BAB III PENUTUP Pedoman ini sebagai acuan bagi karyawan puskesmas dalam membentuk dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu karakter pelayanan yang profesional baik dalam pelayanan UKM dan UKP secara komperehensif yang bersifat mengikat. Keberhasilan kegiatan upaya peningkatan mutu menuntut komitmen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dinamika proses dalam pengendalian mutu pelayanan kesehatan akan bersifat terbuka sehingga apa bila terjadi kondisi yang menuntut terjadinya perubahan mutu yang diinginkan akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya. Demikian pedoman manual mutu ini disusun sebagai kerangka kerja dalam memelihara
dan
meningkatkan
berkesinambungan dan konsisten.
mutu
pelayanan
kesehatan
secara
