MANAJEMEN PENGENDALIAN VEKTOR PADA KAPAL LAUT DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON
Makalah dibuat Sebagai persyaratan untuk Kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat
Oleh: Yane Dennis Louhenapessy NIM. 2010-83-038
PEMBIMBING/PENGUJI: Josephina Mainase, S.Pd,M.Kes
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PATTIMURA 2017
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 81.000 km dan luas wilayah laut mencapai 5,9 juta m2. Transportasi laut, udara, maupun darat mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa, yaitu sebagai sarana antara lain untuk melayani mobilitas manusia, barang dan jasa, peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, penunjang sektor perdagangan, ekonomi, dan sektor lainnya, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah yang belum/sedang berkembang dan pendukung daya saing komoditas produksi nasional.1 Bertambah pesatnya kemajuan dibidang transportasi laut, udara dan darat, mengakibatkan frekuensi dan jumlah orang-orang yang bepergian maupun pengangkutan barang-barang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara atau dari satu benua ke benua lainya makin meningkat. Peningkatan frekuensi dan volume pengangkutan tersebut akan meningkatkan pula kemungkinan terjadinya penularan penyakit yang ditularkan vektor melalui alat angkut dan atau isinya semakin besar. Salah satu aspek penularan penyakit adalah melalui binatang penular penyakit atau vektor (nyamuk, lalat, kecoak, tikus). Vektor terbawa dan tersebar dari satu tempat ke tempat lainnya melalui kapal laut, udara dan angkutan umum lainnya yang membawa barang/muatan dan kemungkinan penumpang yang sudah terinfeksi oleh penderita dari luar. Dengan demikian resiko penyakit yang dapat ditimbulkan oleh vektor tersebut secara potensial dapat membahayakan dan mengancam kesehatan manusia semakin besar pula.1 Sebagai pedoman pengendalian penyakit, Indonesia turut menggunakan Peraturan Kesehatan Internasional atau International Health Regulation (IHR) (IHR) agar dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam surveilens dan pengendalian vektor pada pintu-pintu masuk (pelabuhan/bandara/PLBD). Pintu masuk dan keluarnya penyakit dari d ari suatu wilayah ke wilayah lainnya ialah melalui pelabuhan/bandara/Pelabuhan Lintas
Batas Darat (PLBD). Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mengemban tugas sebagai pelaksanan teknis pengawasan pengendalian vektor pada pintu masuk di wilayah kerjanya. KKP di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.2,3 Berdasarkan PERMENKES RI No. 356/MENKES/PER/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan pasal 3, KKP bertugas menyelenggarakan 16 fungsi diantaranya ialah Pengendalian Resiko Lingkungan dan Pengawasan Kesehatan Alat Angkut dan Muatannya. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang Pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.3
1.2
PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimana gambaran manajemen pengendalian vektor pada kapal laut di KKP Kelas II Ambon ??
1.3
TUJUAN
1.3.1
Tujuan Umum
Mengetahui gambaran manajemen pengendalian vektor pada kapal laut di KKP Kelas II Ambon 1.3.2
Tujuan Khusus
a. Mengetahui kebijakan dalam pengendalian vektor di KKP Kelas II Ambon b. Mengetahui sumber daya manusia dan pengorganisasian dalam pelaksanaan pengendalian vektor di KKP Kelas II Ambon c. Mengetahui prosedur dalam pelaksanaan pengendalian vektor di KKP Kelas II Ambon
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Defenisi Vektor
Peraturan Menteri Kesehatan No. 374 tahun 2010 menyatakan bahwa vektor merupakan arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan atau menjadi sumber penularan penyakit pada manusia.4 Sedangkan menurut Nurmaini5, vektor adalah arthropoda yang dapat memindahkan/menularkan suatu agen infeksius dari sumber infeksi kepada pejamu yang rentan. Chandra6, menyebutkan bahwa vektor adalah organisme hidup yang dapat menularkan agen penyakit dari suatu hewan ke hewan lain atau manusia. Arthropoda merupakan vektor penting dalam penularan penyakit parasit dan virus yang spesifik.
2.2
Defenisi Manajemen
Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus dan mengelola, sehingga manajemen dapat diartikan sebagai unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan.7 Manajemen diartikan sebagai suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang ditaati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien.7 Menurut Ndraha fungsi manajemen dapat meliputi Planing (P), Organizing (O), Actuating (A), dan Controling (C) dengan demikian fungsi manajemen ialah : 7 1. Merumuskan dan menguraikan visi dan misi organisasi menjadi tugas pokok 2. Menyusun struktur organisasi 3. Menyusun sistem dan mekanisme kerja 4. Mengadakan sarana dan peralatan kerja 5. Merencanakan, membina dan mendayagunakan SDM 6. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas 7. Mengawasi pelaksanaan tugas
Dalam mempelajari manajemen dikenal unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen merupakan hal-hal yang menjadi modal utama bagi pelayanan manajemen dengan sehingga menjamin pencapaian tujuan. Menurut Max Webber, unsur manajemen berhubungan dengan 6M, yaitu : 7 1. Men, yaitu orang atau para pekerja 2. Money, yaitu teknik atau modal pembiayaan 3. Methode, yaitu teknik dan teknis mengerjakan kegiatan organisasi 4. Materials, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 5. Machines, yaitu alat-alat yang dibutuhkan untuk mempercepat proses produksi dan mencapai tujuan 6. Market , yaitu pasar sebagai tempat untuk mendistribusikan produk, pasar sebagai sarana terjadinya jual beli.
2.3
Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit
Tindakan pengendalian diawali dengan pengawasan sanitasi lingkungan yang dilakukan terhadap lingkungan pelabuhan/bandara/pos lintas batas maupun alat angkut, sehingga pelabuhan maupun alat angkut cocok untuk hidup sehat.8
2.3.1. Defenisi
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KEPMENKES RI) Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman teknis pengendalian resiko kesehatan lingkungan di pelabuhan/bandara/pos lintas batas dalam rangka karantina kesehatan, pengendalian vektor dan binatang penular penyakit didefenisikan sebagai kegiatan pengawasan terhadap upaya pengamatan dan pengendalian yang dilakukan untuk menurunkan populasi atau melenyapkan vektor dan binatang penular penyakit dengan maksud mencegah atau memberantas penyakit yang ditularkan oleh vektor dan binatang penular.8
2.3.2. Pengendalian Nyamuk
Pengendalian nyamuk di angkutan umum (kapal) merupakan tindakan untuk mencegah, menekan atau mengurangi populasi nyamuk. Disamping itu juga melenyapkan gangguan yang ditimbulkan oleh nyamuk sampai kepada kondisi tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan adalah : 9 A. Pengamatan Pengamatan bertujuan untuk mengetahui tingkat kepadatan populasi nyamuk dan sumber-sumber tempat berkembangbiaknya nyamuk di angkutan umum (kapal). Pengamatan dilakukan pada setiap container untuk melihat jentik nyamuk dan menghitung indeks kepadatan jentik sesuai dengan rumus container indeks, dimana persentase antara container dimana ditemukan jentik terhadap seluruh container yang diperiksa. Dapat juga dilakukan pengamatan terhadap telur nyamuk dengan menggunakan ovitrap dan pengamatan nyamuk dewasa dengan menggunakan aspirator. Pengamatan jentik nyamuk dapat dilakukan setiap bulan sekali dan pengamatan nyamuk dewasa dapat dilakukan 2 kali sebulan atau sewaktu-waktu bila perlu.9 B. Pengendalian Pengendalian bertujuan untuk menurunkan tingkat kepadatan nyamuk, baik stadium jentik, telur maupun dewasa sehingga tidak menjadi masalah dalam rangka penyebaran penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk.9 Pengendalian nyamuk dapat dilakukan dengan cara non kimia dan kimiawi. Pengendalian non kimia meliputi kegiatan Menguras, Menutup, Mengubur (3M) dan dapat digunakan repellent untuk mencegah gigitan nyamuk. Bisa juga dengan penggunaan abate pada container-container yang menjadi perindukan jentik nyamuk. Pengendalian secara kimiawi meliputi pelaksanaan fogging.9
2.3.3. Pengendalian Lalat
Pengendalian lalat di angkutan umum (kapal) merupakan tindakan untuk mencegah, menekan atau mengurangi populasi lalat. Disamping itu juga melenyapkan gangguan yang ditimbulkan oleh lalat sampai kepada kondisi tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat maupun estetika. Kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan adalah : 10
A. Pengamatan Pengamatan bertujuan untuk mengetahui tingkat kepadatan populasi lalat dan sumber-sumber tempat berkembangbiaknya lalat di angkutan umum (kapal). Dalam melakukan pengendalian, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepadatannya dimana data ini dapat dipakai untuk merencanakan upaya pengendalian, yaitu tentang kapan dimana, dan bagaimana pengendalian akan dilakukan. Demikian pula sesudah pengendalian, pengukuran tingkat kepadatan diperlukan untuk menilai keberhasilan pengendalian. Pengamatan dilakukan secara visual untuk melihat adanya lalat hidup. Dalam menentukan kepadatan lalat, pengukuran terhadap populasi lalat dewasa lebih tepat dan bisa diandalkan dari pada pengukuran populasi larva lalat.9,10 Terdapat beberapa peralatan yang umum dipakai untuk mengukur dan menghitung kepadatan populasi lalat, antara lain UV fly trap, sticky trap, dan fly grill. Waktu pengukuran populasi kepadatan lalat hendaknya dilakukan pada saat setiap kali dilakukan pengendalian (sebelum dan sesudah). Monitoring secara berkala, dapat dilakukan sedikitnya 3 bulan satu kali. Untuk pengamatan kepadatan lalat di kapal dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan sanitasi kapal dan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan SSCC (Ship Sanitation Control Certificate).9,10 B. Pengendalian Pengendalian bertujuan untuk menurunkan tingkat kepadatan lalat sehingga tidak menjadi masalah dalam rangka penyebaran penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat.
Tindakan
pengendalian
dilakukan
bila
adanya
keluhan
dari
awak
kapal/penumpang/masyarakat disekitar tempat-tempat yang potensial sebagai sarang lalat. Apabila ditemukan kehidupan lalat, direkomendasikan dilakukan tindakan disinseksi.9,10 Pengendalian lalat dapat dilakukan dengan cara non kimia dan kimiawi. Pengendalian non kimia meliputi sanitasi, penghalang fisik, perangkap lem, perangkap umpan, dan perangkap cahaya. Pengendalian secara kimiawi meliputi umpan beracun, penyemprotan residu, dan space spraying.9,10
2.3.4. Pengendalian Kecoak
Pengendalian kecoak di angkutan umum (kapal) merupakan tindakan untuk mencegah, menekan atau mengurangi populasi lalat. Disamping itu juga melenyapkan gangguan yang ditimbulkan oleh kecoak sampai kepada kondisi tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat maupun estetika. Kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan adalah:1 A. Pengamatan Pengamatan bertujuan untuk mengetahui keberadaan/kepadatan populasi kecoak di angkutan umum (kapal) dengan melihat secara visual tanda-tanda adanya kotoran dan kapsul telur kecoak serta kecoak dewasa (mati/hidup).1,9 Dalam melakukan pengamatan kecoak, dibantu dengan menggunaan senter untuk melihat kotoran, telur maupun kecoak dewasa di tempat-tempat yang tersembunyi. Untuk pengamatan kotoran dan kapsul telur kecoak dilakukan pada siang hari, sedangkan untuk kecoak dewasa dilakukan pengamatan pada malam hari dengan frekuensi pelaksanaan pengamatan dilakukan setiap bulan satu kali dengan jarak satu bulan antar pemeriksaan. Kepadatan kecoak dewasa diukur melalui penangkapan dengan perangkap kecoak yang dipasang dalam satu malam didekat tempat-tempat perkembangbiakan kecoak. Untuk pengamatan keberadaan kecoak di kapal dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan sanitasi kapal dan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan SSCC (Ship Sanitation Control Certificate).1,9 B. Pengendalian Pengendalian bertujuan untuk menurunkan tingkat kepadatan kecoak sehingga tidak menjadi masalah dalam rangka penyebaran penyakit yang dapat ditularkan oleh kecoak. Tindakan pengendalian dilakukan bila kategori hasil penangkapan rata-rata perperangkap permalam yaitu tinggi/padat atau sangat tinggi. Apabila ditemukan kehidupan kecoak, direkomendasikan dilakukan tindakan disinseksi 1,9 Pengendalian kecoak dapat dilakukan dengan cara non kimia dan kimiawi. Pengendalian non kimia meliputi pengendalian dengan cara pencegahan/fisik, lingkungan, biologi. Pengendalian secara kimiawi meliputi penggunaan insektisida.1,9
2.3.5. Pengendalian Tikus
Pengendalian tikus di angkutan umum (kapal) merupakan tindakan untuk mencegah, menekan atau mengurangi populasi tikus. Disamping itu juga melenyapkan gangguan yang ditimbulkan oleh tikus sampai kepada kondisi tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat maupun estetika. Kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan adalah : 11 A. Pengamatan Pengamatan bertujuan untuk mengetahui keberadaan/kepadatan populasi tikus di angkutan umum (kapal) dengan melihat secara visual tanda-tanda keberadaan tikus berupa kotoran tikus, sisa keratan, bangkai tikus serta tikus hidup.9,11 Dalam melakukan pengamatan keberadaan tikus, dibantu dengan menggunaan senter untuk melihat tanda-tanda keberadaan tikus seperti yang telah disebutkan. Pengamatan dapat dilakukan sepanjang hari dan lama pengamatan disesuaikan dengan luas area yang dilakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan setiap dua bulan pada setiap tahun, dengan dasar pertimbangan adalah masa reproduksi tikus. Untuk pengamatan keberadaan tikus di kapal dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan sanitasi kapal dan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan SSCC (Ship Sanitation Control Certificate).9,11 B. Pengendalian Pengendalian bertujuan untuk menurunkan tingkat kepadatan tikus sehingga tidak menjadi masalah dalam rangka penyebaran penyakit yang dapat ditularkan oleh tikus. Apabila ditemukan kehidupan tikus, direkomendasikan dilakukan tindakan deratisasi. Tindakan pengendalian meliputi kegiatan pengendalian dan pencegahan.9,11 Pengendalian tikus dapat dilakukan dengan cara non kimia dan kimiawi. Pengendalian non kimia meliputi pengendalian dengan cara penangkapan tikus dengan menggunakan perangkap (trapping). Pengendalian secara kimiawi meliputi penggunaan umpan beracun.9,11 Tindakan pencegahan berupa menghilangkan tumpukan sampah, membersihkan sisasisa/ceceran makanan, menyimpan bahan makanan dengan baik, serta gudang penyimpanan makanan harus selalu bersih.9,11
2.3.6. Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga
Hapus tikus adalah prosedur untuk memberantas atau membunuh tikus yang terdapat pada bagasi, kargo, peti kemas, ruangan, barang, dan paket pos pada alat angkut di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat.12 Hapus serangga adalah tindakan untuk mengendalikan atau membunuh serangga penular penyakit yang terdapat pada bagasi, kargo, peti kemas, ruangan, barang, dan paket pos pada alat angkut di pelabuhan, bandar uda ra, dan pos lintas batas darat.12 Setiap penanggung jawab alat angkut yang berada di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat, yang di dalamnya ditemukan faktor risiko kesehatan berupa tanda tanda kehidupan tikus dan/atau serangga, tikus, dan/atau serangga berdasarkan pemeriksaan dari KKP setempat, wajib melakukan tindakan hapus tikus dan hapus serangga. Tindakan ini dapat lakukan oleh KKP atau penyelenggara.12
2.4
Sertifikat Sanitasi Kapal
Sertifikat sanitasi kapal terdiri dari dua bagian, yaitu bagian SSCEC (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) dan SSCC (Ship Sanitation Control Certificate). SSCEC diberikan kepada kapal yang telah dilakukan pemeriksaan sanitasi dan dinyatakan bebas tindakan sanitasi. SSCC diberikan kepada kapal yang telah dilakukan tindakan sanitasi sesuai rekomendasi dalam pemeriksaan sanitasi. Sertifikat sanitasi kapal berlaku selama 6 bulan dan ditandatangani oleh kepala KKP setempat. Kepala KKP dapat mendelegasikan penandatanganan sertifikat sanitasi kapal kepada pejabat KKP yang ditunjuk.13 Untuk memperoleh sertifikat ini pemilik kapal atau nahkoda melalui agen pelayaran menyampaikan permohonan tertulis kepada kepala KKP. Kepala KKP kemudian menugaskan pejabat KKP sesuai tugas untuk melakukan pemeriksaan sanitasi pada kapal tersebut. Sertifikat diberikan paling lambat 1 hari setelah dilakukan pemeriksaan sanitasi.13 Pemeriksaan sanitasi dilakukan pada seluruh ruangan dan media kapal yang meliputi dapur, ruang masak makanan, gudang, palka, ruang tidur, air bersih, limbah cair, tangki air, sampah medik dan sampah padat, air cadangan, kamar mesin, fasilitas medik, dan area lainnya. Pemeriksaan sanitasi ditujukan untuk menilai kondisi sanitasi kapal terkait ada tidaknya faktor resiko kesehatan masyarakat. Faktor resiko kesehatan masyarakat
berupa bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor, binatang pembawa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mikrobiologi, kimia, resiko lainnya pada kesehatan manusia, dan tanda dari tindakan sanitasi yang tidak mencukupi.13
2.5
Profil KKP Kelas II Ambon
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Ambon adalah unit pelaksana teknis
(UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL). Provinsi Maluku adalah wilayah kepulauan yang merupakan Point of entry dari berbagai negara. KKP Kelas II Ambon memiliki beberapa wilayah kerja di sebagian ibukota kabupaten. Wilayah kerja KKP Ambon meliputi Pelabuhan Yos Sudarso, Bandara Pattimura, Pelabuhan Laut Tulehu, Pelabuhan Laut Namlea, Pelabuhan Laut Dobo, Pelabuhan Laut Tual, Pelabuhan Laut Saumlaki, Pelabuhan Laut Banda Neira, Pelabuhan Laut Wahai, dan Pel abuhan Laut Moa.14 KKP Kelas II Ambon melaksanakan tugasnya dilandasi dengan dasar hukum: 14
UU No. 1 Tahun 1961 tentang Karantina Laut
UU No. 2 Tahun 1961 tentang Karantina Udara
UU No. 4 Tahun 1948 tentang Wabah Penyakit
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Permenkes RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja KKP
Visi KKP Ambon ialah prima dan tangguh dalam menangkal penyakit. Sedangkan misi KKP Ambon ialah: 14 1. Melaksanakan standar prosedur kekarantinaan dan surveilens epidemiologi 2. Meningkatkan lingkungan sehat di Pelabuhan 3. Melaksanakan standar prosedur pelayanan kesehatan di Pelabuhan
Berdasarkan
PERMENKES
RI
Nomor
356/Menkes/PER/IV/2008
Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan
pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat Kesehatan (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.3 Berdasarkan Permenkes No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Perubahan atas Permenkes No. 356/Menkes/Per/VI/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, mengenai tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan, maka KKP kelas II Ambon mempunyai tugas melaksanakan : 3 1. Pelaksanaan kekarantinaan; 2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan; 3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali; 5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia 6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas nasional, regional dan internasional; 7. Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk; 8. Pelaksanaan,
fasilitasi
dan
advokasi
kesehatan
kerja
di
lingkungan
Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat; 9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKA impor; 10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya; 11. Pelaksanaan
pemberian
pelayanan
kesehatan
Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
terbatas
di
wilayah kerja
12. Pelaksanaan
jaringan
informasi
dan
teknologi
bidang
kesehatan
Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat; 13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat; 14. Pelaksanaan
kajian
kekarantinaan,
pengendalian
risiko
lingkungan,
dan
surveilans kesehatan pelabuhan 15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat; 16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
Struktur
organisasi
KKP
Klas
II
Ambon
sesuai
2348/MENKES/PER/XI/2011 di gambarkan sebagai berikut:
Permenkes
No.
2.6
Manajemen Pengendalian Vektor di KKP Kelas II Ambon
2.6.1 Gambaran kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian vektor
Kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian vektor di KKP Kelas II Ambon mempedomani International Health Regulation (IHR) sebagai panduan utama dalam pelaksanaan teknis serta sebagai acuan dan dasar hukum yaitu UU No. 1 Tahun 1961 tentang Karantina Laut, UU No. 2 Tahun 1961 tentang Karantina Udara, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Kepmenkes No. 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang
Pedoman
Teknis
Pelabuhan/Bandara/Pos
Pengendalian
Lintas
Batas,
Resiko
Permenkes
Kesehatan No.
Lingkungan
di
356/Menkes/per/IV/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Permenkes No. 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor.12 Pemegang kebijakan atau Penanggung Jawab Program Pengendalian Vektor ialah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Penanggung jawab Program akan menerima laporan dari penanggung jawab teknis yaitu Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan. KKP Kelas II Ambon dalam melaksanakan tugas pengendalian vektor dapat bekerja sama dengan pihak penyelenggara dengan izin dari menteri kesehatan. Pihak penyelenggara harus memenuhi persyaratan berupa Warga Negara Indonesia (WNI), berlatar belakang pendidikan minimal Akademi/Diploma III Kesehatan Lingkungan dan memiliki Sertifikat Pelatihan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga untuk tenaga teknis dan Sertifikat Pelatihan Pengawas Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga untuk tenaga pengawas Penyelenggara yang dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan.3,12 Dalam pelaksanaannya pihak penyelenggara harus memasukan Permohonan Izin Penyelenggara yang diajukan oleh pimpinan Penyelenggara kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala KKP setempat. Penyelenggaraan hapus tikus dan hapus serangga di kapal oleh Penyelenggara dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada dan mendapat pengawasan dari petugas KKP setempat. Kepala KKP berwenang melarang atau menghentikan kegiatan penyelenggaraan hapus tikus dan hapus serangga yang akan
atau sedang dilaksanakan oleh Penyelenggara, apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.12
2.6.2 Gambaran SDM dan Pengorganisasian Pengendalian Vektor
Dalam menjalankan tugas pengendalian vektor, KKP Kelas II Ambon memiliki Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Seperti yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumya bahwa KKP Kelas II memiliki sembilan wilayah kerja yang akan bertanggung jawab kepada KKP Kelas II Ambon dalam hal ini melalui Pelaksana Teknis. Pada seksi Pengendalian Resiko Lingkungan terdapat 1 pejabat struktural yaitu kepala seksi, 4 orang tenaga entomologi, dan 9 orang tenaga sanitarian.3
Bagan 2.1 Algoritma Pengorganisasian Pengendalian Vektor di KKP Kelas II Ambon
12
Jumlah sumber daya manusia di KKP Klas II Ambon ialah 66 orang pegawai dengan kompetensi dan jenis ketenagaan sebagai berikut: 14 Magister (strata 2) Kesehatan Dokter Umum Strata 1 Kesehatan Strata 1 Non Kesehatan Diploma III Kesling D III Keperawatan Diploma I SPK/SPR SMK/STM DIII Komputer
: 5 orang : 3 orang : 8 orang : 5 orang : 18 orang : 14 orang : 3 orang : 2 orang : 7 orang : 1 orang
2.6.3 Gambaran Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor
Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan pengendalian vektor di KKP Kelas II Ambon diuraikan sebagai berikut: 1. Personal Protective Equipment (PPE) :
Helm
Full mask
Canester gas
Ear muff
Baju wearpack
2. Alat pengendalian vektor
Mesin fogging
ULV portable
Mist blower
Spraycan
Perangkap tikus
Gas detektor
3. Logistik penunjang pelayanan kesehatan :
Obat – obat suportif (life saving),
Alat kesehatan
Health Alert Card
4. Alat transportasi: Ambulans, Mobil vektor kontrol
2.6.4 Gambaran Prosedur Hapus Serangga dan Hapus Tikus a. Hapus Serangga 12
Ketentuan-ketentuan dilaksanakannya hapus serangga : 1.
Apabila kapal/pesawat datang dari negara terjangkit penyakit menular yang
ditularkan oleh vektor dan tidak mempunyai sertifikat hapus serangga 2.
Apabila berdasarkan laporan nakhoda/pilot di dalam kapal/pesawat terdapat
penumpang /crew yang suspek/menderita penyakit menular. 3.
Apabila dari hasil pemeriksaan kapal/pesawat ditemukan adanya kehidupan
serangga /vektor penular penyakit. 4.
Apabila ada permintaan nakhoda/pilot/perusahaan.
Prosedur pelaksanaan hapus serangga adalah sebagai berikut: 1. Persiapan a. Persiapan di KKP (Administrasi) 1) Kepala KKP menyampaikan surat pemberitahuan hapus serangga kepada agen/nakhoda kapal setelah menerima laporan dari hasil pemeriksaan petugas. 2) Kepala KKP menunjuk pengawas hapus serangga dari KKP. 3) Penyelenggara bersama pengawas hapus serangga KKP memperkirakan besar ruangan kapal yang akan dihapus serangga dengan melihat langsung ke kapal serta membuat rencana kerja pelaksanaan yang disampaikan kepada nakhoda kapal/agen untuk mendapatkan persetujuan dilakukannya tindakan diinseksi. 4) Kepala KKP membuat surat perintah kerja hapus serangga kepada penyelenggara pelaksana hapus serangga untuk segera melakukan tindakan hapus serangga. b. Persiapan di Penyelenggara. 1) Menunjuk Pengawas Penyelenggara, petugas pelaksana hapus serangga yang telah mempunyai sertifikat sebagai Pengawas Penyelenggara dan pelaksana hapus serangga dari Ditjen PP & PL. 2) Mempersiapkan bahan dan peralatan sebagai berikut : a) Peralatan penyemprotan (spraying) antara lain hand spraying gendong, electric spraying (ULV), mist blower dan peralatan lain sesuai keb utuhan.
b) Bahan kimia pestisida/insekstisida yang akan digunakan seperti: organofosfat, metil bromida, pirentrin dalam bentuk cair, padatan (tepung) dan bahan lain sesuai kebutuhan. c) Alat pelindung diri (safety equipment) untuk petugas pelaksana dan Pengawas Penyelenggara (sepatu boot, wear pack, masker/kanester, google, kacamata pestcont, generator listrik/genset, helm lapangan, sarung tangan, handuk tissue) dan peralatan lain sesuai kebutuhan. d) Alat pendukung lain seperti ember, gelas ukur, gayung, alat pengaduk, corong pemindah saringan dan lainnya e) Mempersiapkan antidot sesuai dengan pestisida/insekstisida yang dipakai 3) Mempersiapkan buku catatan, format laporan dan formulir isian. 4) Kesiapan petugas pelaksana/terdidik/tersertifikasi dan sehat sebagai penjamah pestisida. 5) Alat angkut disiapkan di tempat khusus yang aman dari hilir mudik /pergerakan orang. 6) Mempersiapkan ambulan lengkap berstandar. c. Persiapan di kapal. 1)
Pengawas
dan
Penyelenggara
pelaksana
hapus
serangga
menemui
nahkoda/perwira jaga untuk mempersiapkan pelaksanaan hapus serangga di kapal. 2) Pengawas Penyelenggara dan pengawas menentukan tata cara pelaksanaan hapus serangga. 3) Nahkoda/perwira jaga harus memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hapus serangga. 4) Pengawas, Pengawas Penyelenggara, dan nahkoda/perwira jaga bersama-sama melakukan pemeriksaan ruangan, keadaan kapal, posisi kapal, arah angin, dan halhal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hapus serangga. 5) Pengawas dan Pengawas Penyelenggara meminta nahkoda/perwira jaga mengamankan barang-barang dari bahaya tercemar pestisida/insekstisida. 6) Semua ABK diperintahkan meninggalkan kapal kecuali nahkoda/perwira jaga dan staf tertentu seperti perwira mesin dan elektrisian, dan lain-lain.
7) Nahkoda/perwira jaga menandatangani surat pernyataan tentang kesiapan dihapus serangga. 8) Hapus serangga siap dilaksanakan dibawah pimpinan Pengawas Penyelenggara.
2. Pelaksanaan Hapus Serangga a. Untuk bagian-bagian kapal yang tersembunyi seperti lubang-lubang kecil di lantai dan tempat-tempat sulit menggunakan hand spraying ataupun mist blower. b. Untuk ruang terbuka menggunakan ULV electric spraying. c. Mengisi formulir isian yang memuat data tentang nama bahan pestisida/insektisida yang digunakan, volume berat bahan pestisida yang digunakan, bahan pelarut, catatan (waktu, hari dan tanggal pelaksanaan), nama petugas pelaksana dan Pengawas Penyelenggara yang bertanggung jawab. d. Pengawas KKP melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan hapus serangga yang dilakukan oleh Penyelenggara, memberikan masukan, saran, maupun teguran kepada Penyelenggara agar pelaksanaan hapus serangga sesuai dengan standar. e. Membuat laporan tertulis.
Bagan 2.2 Algoritma Hapus Serangga di Kapal Laut
b. Hapus Tikus 12
Ketentuan-ketentuan dalam kegiatan Hapus Tikus: 1. Hapus tikus kapal dilakukan berdasarkan: a. hasil pemeriksaan adanya tanda-tanda kehidupan tikus dan/atau tikus dan atas permintaan pihak kapal (nahkoda/pemilik kapal) dalam rangka perpanjangan masa berlaku sertifikat sanitasi kapal; dan/atau b. hasil pemeriksaan terhadap kapal yang doking dan ditemukan adan ya tanda-tanda kehidupan tikus dan/atau tikus. 2. Nahkoda/pemilik kapal harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KKP.
Prosedur Tetap Hapus tikus sebagai berikut: a. Persiapan 1. Kepala KKP membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk penyelenggara yang ditunjuk untuk melakukan hapus tikus. 2. Kepala KKP membuat SPK untuk pengawas KKP yang akan mengawasi pelaksanaan hapus tikus. 3. Penyelenggara menunjuk pengawas penyelenggara dan petugas lain. 4. Pengawas KKP menentukan jumlah fumigator, peralatan dan tenaga.
b. Pelaksanaan Di Lapangan 1. Pengawas KKP menanyakan kepada pengawas Penyelenggara tentang kelengkapan administrasi. 2. Pengawas KKP dan pengawas Penyelenggara memeriksa kelengkapan hapus tikus, seperti : a. Tenaga : Jumlah penempel, 1 orang dokter, dan 1 orang paramedis. b. Peralatan : Gas jumlah yang cukup, masker gas minimal 2 buah dan dalam kondisi baik, canester sesuai dengan jumlah masker dan dalam kondisi baik, sarung tangan minimal 2 pasang dan dalam kondisi tidak bocor dan telah dites dengan cara ditiup,
kunci pembuka, neple, selang, gas detector, kertas/plastik penutup dan lem/lakban, serta peralatan lain sesuai kebutuhan. 3. Pengawas penyelenggara memerintahkan tenaga penempel untuk menutup seluruh lubang ventilasi maupun lubang lain yang berhubungan dengan udara luar. 4. Pengawas KKP dan pengawas penyelenggara secara bersama-sama membuat strategi pelepasan gas, mulai dari ruangan mana dan dari mana keluar. 5. Pengawas KKP dan pengawas penyelenggara menghitung volume kapal dan jumlah fumigan yang akan digunakan. 6. Pengawas KKP, pengawas penyelenggara, dan nahkoda/perwira jaga memeriksa seluruh bagian kapal untuk memastikan : a. Semua ruangan yang akan dihapus tikus sudah terbuka. b. Tidak ada manusia atau binatang peliharaan lainnya termasuk ikan dalam akuarium di kapal. c. Sudah dilakukan penutupan palka-palka, cerobong, pintu-pintu, jendela- jendela dan lain-lain dengan cermat. d. Bendera VE dan tanda bahaya lain seperti spanduk, stiker sudah terpasang pada tempat yang tepat sehingga mudah dilihat orang. e. Bila ada ruangan yang tidak dapat dibuka harus ditutup rapat hingga tidak dapat dimasuki gas. 7. Fumigator meletakkan fumigan di tempat yang tepat dan aman. 8. Nahkoda/perwira jaga menandatangani surat pernyataan tidak ada orang di dalam kapal dan kapal siap dihapus tikus. 9. Kapal di Black Out (mesin kapal dan generator listrik dimatikan). 10. Hapus tikus dilaksanakan dibawah pimpinan Pengawas Penyelenggara.
c. Penggasan 1. Pengawas KKP menanyakan kepada Pengawas Penyelenggara tentang strategi pelaksanaan hapus tikus. 2. Melakukan pemeriksaan ulang tentang: a. Pasangan fumigator/operator.
b. Penggunaan alat pelindung diri (masker, canester, sarung tangan, sepatu boot, pakaian kerja). c. Penggunaan athropin sulfat sebagai antidot. d. Kesiagaan saat melepas gas antara lain : 1) Stand by alat angkut air bila kapal yang dihapus tikus jauh dari dermaga. 2) Stand by (siaga penuh) ambulan. 3) Bila hapus tikus dilakukan di dermaga, petugas hapus tikus lain menjaga agar tidak ada orang naik ke kapal dengan memperhatikan jarak kapal dan arah angin. 4) Pengawas KKP memberi isyarat kepada Pengawas Penyelenggara bahwa hapus tikus bisa dilaksanakan, bersama dengan itu pengawas KKP turun dari kapal sehingga di atas kapal yang tinggal hanya Pengawas Penyelenggara dan fumigator/operator. 5) Sebelum meningalkan kapal, Pengawas KKP menentukan : a) Waktu (jam, menit) dimulainya pelepasan. b) Waktu yang diperlukan untuk pelepasan gas. c) Menentukan waktu pelepasan gas (time exposure) sekurang-kurangnya 812 jam untuk CH3Br (metil bromida). d) Pengawas Penyelenggara dan fumigator setelah melepaskan gas harus turun dari kapal dan siaga di sekitar kapal. 3. Pengawas KKP dan Pengawas Penyelenggara melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya kebocoran gas, orang naik ke kapal, dan barang keracunan gas. 4. Hapus tikus pada malam hari seyogyanya dihindari, hal ini untuk menghindari berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan, kesulitan mendeteksi adanya kebocoran, dan pengawasan kemungkinan adanya orang naik ke kapal.
d. Pembebasan Gas 1. Pengawas KKP menentukan jam pembebasan gas. 2. Pengawas KKP mengamati pembebasan gas oleh Pengawas Penyelenggara dengan melalui tahapan:
a.
Pengawas
Penyelenggara
dan
fumigator/operator
dengan
memakai
masker/canester membuka pintu utama, cerobong-cerobong dan semua lubang ventilasi. b. Pengawas Penyelenggara/fumigator membiarkan keadaan kapal paling sedikit selama 1 (satu) jam. c. Pengawas Penyelenggara dan fumigator/operator dengan memakai masker dan canester kembali masuk ke kapal untuk membuka bagian ventilasi lain yang tidak dapat dibuka dari luar. 3. Bila ruangan mesin sudah aman dari gas, Pengawas KKP dan Pengawas Penyelenggara meminta perwira mesin dan stafnya dengan memakai masker/canester menghidupkan mesin untuk menghidupkan blower. 4. Setelah blower hidup semua orang turun dari kapal. 5. Satu jam kemudian, Pengawas KKP, Pengawas Penyelenggara dan nahkoda/perwira jaga dengan memakai masker melakukan pengukuran konsentrasi gas dengan tube detector/lakmus yang menyatakan ruangan bebas gas. 6. Bila sudah diyakini seluruh ruangan bebas gas tanpa masker/canester, dibuat pernyataan sudah bebas gas yang ditandatangani oleh Pengawas KKP, Pengawas Penyelenggara dan nahkoda/perwira jaga. 7. Pengawas Penyelenggara membuat laporan hasil hapus tikus kepada Kepala KKP yang ditandatangani oleh Pengawas KKP dan nahkoda. 8. Pengawas KKP memerintahkan nahkoda/perwira jaga untuk menurunkan bendera VE dan tanda-tanda bahaya lainnya.
e. Penilaian Pengawas KKP dan Pengawas Penyelenggara melakukan penilaian hasil hapus tikus, sebagai berikut : 1. Melakukan penghitungan pemakaian gas dengan jumlah gas yang dipersiapkan. 2. Menghitung jumlah tikus yang ditemukan mati dibandingkan dengan jumlah perkiraan tikus di atas kapal sebelum hapus tikus. 3. Melakukan identifikasi tikus. 4. Memeriksa apakah ada hewan peliharaan serta serangga yang mati.
5. Menilai apakah ada peristiwa kejadian keracunan, kebocoran gas, orang tidak berkepentingan naik ke kapal, ketaatan dan kepatu han semua pihak.
f. Pelaporan Pengawas KKP membuat laporan kepada Kepala KKP tentang pelaksanaan hapus tikus di kapal meliputi: persiapan, pelaksanaan, pembebasan gas, penilaian dan kesimpulan/saran. Bagan 2.3. Algoritma Hapus Tikus di Kapal Laut
BAB III PEMBAHASAN
Upaya pengawasan dan pengendalian vektor yang dapat masuk ke suatu wilayah merupakan tugas utama dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Upaya yang dapat dilakukan berupa pengamatan yang dilakukan dalam pemeriksaan sanitasi untuk melihat ada atau tidaknya vektor yang dapat menjadi penular penyakit pada alat angkut dalam hal ini kapal laut. Mengingat dampak yang ditimbulkan dapat merugikan banyak pihak maka, setiap pintu masuk negara baik pelabuhan laut, bandar udara, dan pos lintas batas darat disiapkan petugas KKP yang akan melakukan tindakan pengamatan dan pengendalian terhadap vektor guna cegah tangkal penyakit menular yang berpotensial wabah memasuki suatu negara/wilayah. Vektor merupakan arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan atau menjadi sumber penularan penyakit pada manusia. Sehingga vektor dan binatang penular penyakit perlu dilakukan tindakan pengendalian agar populasinya dapat berkurang atau bahkan sampai pada titik nol. Pengendalian vektor dan binatang penular penyakit didefenisikan sebagai kegiatan pengawasan terhadap upaya pengamatan dan pengendalian yang dilakukan untuk menurunkan populasi atau melenyapkan vektor dan binatang penular penyakit dengan maksud mencegah atau memberantas penyakit yang ditularkan oleh vektor dan binatang penular. KKP Kelas II Ambon merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan tugas utamanya dalam pengamatan dan pengendalian vektor dari suatu wilayah ke wilayah lainnya melalui pelabuhan/bandara/Pelabuhan Lintas Batas Darat (PLBD). Berdasarkan PERMENKES RI No. 356/MENKES/PER/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan pasal 3, KKP bertugas menyelenggarakan pengamatan dan pengendalian terhadap vektor dan binatang penular penyakit di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Oleh sebab itu, guna mencapai tujuan KKP dalam hal pengendalian vektor dan binatang penular penyakit maka diperlukan manajemaen yang baik dan terstruktur. Membahas tentang manajemen berarti membahas hal-hal yang menyangkut 6M yaitu Men (orang atau para pekerja) Money (Anggaran), Method (teknik pengerjaan), Materials (bahan-bahan yang dibutuhkan), Machines (peralatan yang diperlukan), serta Market (pasar).
Ditinjau dari kebijakan terhadap pengendalian vektor yang diterapkan di KKP Kelas II Ambon, didapatkan pengaturan kebijakan yang sesuai seperti yang tertuang dalam Permenkes No. 356/MENKES/PER/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni pemegang kebijakan berada pada kepala KKP, penanggung jawab teknis ialah kepala seksi Pengendalian Resiko Lingkungan, dan sebagai pelaksana teknis 4 orang tenaga entomologi dan 9 tenaga sanitarian yang bekerja sama dalam menjalankan pengamatan dan pengendalian vektor. Penentuan kebijakan pelaksanaan pengendalian vektor di KKP Kelas II Ambon mempedomani International Health Regulation (IHR) sebagai panduan utama dalam pelaksanaan teknis serta sebagai acuan dan dasar hukum yaitu UU No. 1 Tahun 1961 tentang Karantina Laut, UU No. 2 Tahun 1961 tentang Karantina Udara, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Kepmenkes No. 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas, Permenkes No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kantor
Kesehatan
Pelabuhan,
Permenkes
No.
374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor yang disusun dalam Standar Operasional Prosedur. Kemudian, jika ditinjau dari keberadaan sumber daya manusia, KKP Kelas II Ambon belum memiliki SDM yang cukup. Hal ini disebabkan luasnya wilayah kerja dan frekuensi pengendalian resiko lingkungan yang cukup tinggi. Selain itu belum semua petugas mengikuti pelatihan teknis di bidang vektor yang tersertifikasi. Untuk masalah sarana prasarana, semua wilayah kerja belum memadai akibat sumber pendanaan yang terbatas sehingga dilakukan sistem skala proritas dalam melakukan pengadaan sarana prasarana. Dalam hal, prosedur atau teknik operasional KKP Ambon menggunakan panduan Internasional dari IHR dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja KKP Kelas II Ambon. Setiap kapal yang berlabuh maupun yang akan memperpanjang SSCC akan dilakukan tindakan pemeriksaan sanitasi menyeluruh termasuk didalamnya pengamatan terhadap vektor dan binatang penular penyakit.
BAB IV PENUTUP
4.1`
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya maka, diakhir penulisan makalah ini dapat disimpulkan hal-hal berikut ini: 1.
Kebijakan dalam pengendalian vektor dan binatang penular penyakit di KKP Kelas II Ambon dilaksanakan berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur yang ada yang mempedomani undang-undang dan peraturan menteri yang terkait.
2.
Ketersediaan SDM dan sarana prasarana di KKP Kelas II Ambon belum memadai dikarenakan kurangnya SDM, kurangnya pelatihan yang tersertifikasi dan pendanaan yang terbatas.
3.
Pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pengganggu lainnya telah disesuaikan dengan panduan IHR dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
4.2 Saran
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan melalui penulisan ini yaitu untuk menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca lain non petugas KKP, penambahan SDM dan pelatihan yang bersertifikasi serta penyediaan sarana prasarana yang memadai di seluruh wilayah kerja.
DAFTAR PUSTAKA
1. Muhadir
A.
Pedoman
Pengendalian
Kecoak.
Jakarta:
Direktorat
Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Kemenkes RI. 2014 2. DEPKES RI. Panduan Petugas Kesehatan tentang International Health regulation (IHR).Jakarta: Kemenkes RI. 2008 3. PERMENKES RI No. 356/MENKES/PER/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 4. PERMENKES RI No. 374 tahun 2010 Tentang Pengendalian Vektor 5. Nurmaini. Identifikasi, vektor dan binatang penggang gu serta pengendalian anopheles aconitus secara sederhana. [Internet]. [cited 2017 Jun 29]. Available from: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3705/3/fkmnurmaini1.pdf.txt 6. Chandra B. Pengantar kesehatan lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2012 7. Budiarty T I. Gambaran Manajemen Pengendalian Vektor di Bandara Soekarno Hatta tahun 2012. Jakarta: Universitas Indonesia. 2012 8. KEPMENKES
RI
No.
431/Menkes/SK/IV/2007
Tentang
Pedoman
Teknis
Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan 9. Standar Operasional Prosedur Pengendalian resiko Lingkungan di Pintu Masuk Negara. 10. Muhadir A. Pedoman Pengendalian Lalat. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Kemenkes RI. 2014 11. Muhadir A. Pedoman Pengendalian Tikus. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Kemenkes RI. 2014 12. PERMENKES RI No. 34 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat 13. PERMENKES RI No. 40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal 14. Laporan Kinerja Tahun 2016. KKP Kelas II Ambon. 2017
