HUBUNGAN PERENCANAAN PENDIDIKAN DENGAN ASPEK DEMOGRAFI, SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK
Makalah diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok Mata kuliah perencanaan pendidikan pada jurusan tarbiyah Program studi manajeme pendidikan Islam Kelompok 1 Semester VI
Oleh KELOMPOK VII
MULI ANTI ASTUTI NIM. 02123023 ASRUL NIM. 02123010
SEKOLAH TINGGI TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI NEGERI (STAIN) WATAMPONE 2015
A. Hubungan Perencanaan Pendidikan dengan Aspek Demografi
Demografi,
secara etimologi (kebahasaan)
berasal
bahasa
Latien,
kata
“demograhie” terdiri dari dua kata yaitu demos dan graphien, demos artinya penduduk dan graphien berarti catatan, bahasan tentang sesuatu. Secara etimology makna demografi adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Secara epistemology (berdasarkan
ilmu
pengetahuan)
,
pengertian
demografi
tidak
sesederhana seperti dalam perspektif etimology, kata demografi diberi makna lebih spesifik tentang penduduk.1[1] Ilmu demografi digunakan oleh para ahli umumnya terdiri dari empat tujuan pokok, yaitu: 1. Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. 2. Menjelaskan pertumbuhan penduduk masa lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia. 3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacammacam aspek organisasi sosial. 4.
Mencoba meramalkan pertumbuhan pendukuduk di masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya.2[2] Pada akhirnya, keempat tujuan pokok tersebut akan bermanfaat untuk:
1.
Perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan pendidikan, perpajakan, kemiliteran, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian dan lain-lain yang dilakukan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran jika mempertimbangkan komposisi penduduk yang ada sekarang dan yang akan datang.
2.
Evaluasi kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat perubahan komposisi penduduk yang ada sekarang dan yang lalu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.
Melihat peningkatan standar kehidupan melalui tingkat harapan hidup rata-rata penduduk, sebab tidak ada ukuran yang lebih baik kecuali lamanya hidup sesorang di negara yang bersangkutan.
1[1]rizqi dwi Alfiyanto, Pengertian Demografi dan Kependudukan, http://rakyatsejahtera.blogspot.com/2013/06/pengertian-demografi-dan-kependudukan.html, diakses pada tanggal 8 April 2015.
2[2] Ibid.
4.
Melihat seberapa cepat perkembangan perekonomian yang dilihat dari ketersediaan lapangan pekerjaan, persentase penduduk yang ada di sektor pertanian, pendidikan, industri dan jasa.3[3] Di daerah-daerah yang menjadi pusat pendidikan banyak didatangi penduduk yang ingin melanjutkan pendidikan sehingga kepadatan penduduk semakin meningkat. Contohnya, Yogyakarta sebagai kota pendidikan banyak didatangi pelajar dan mahasiswa dari penjuru tanah air untuk melanjutkan pendidikan.4[4] Dari hal itu, ada daerah-daerah yang memiliki beberapa faktor yang menyebabkan penduduknya semakin cepat bertambah padat. Kepadatan penduduk yang tidak merata, kurang menguntungkan dari segi pembangunan, maka salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu dengan pemerataan pendidikan sampai ke daerah pedalaman untuk mengurangi arus migrasi ke pusat-pusat pendidikan.5[5] Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar jumlah sekolah, guru, sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Keterkaitan erat antara demografi dengan pendidikan sangat berperan penting, karena dengan ketersediaan data demografi baik dari sensus, survei maupun pencatatan kejadian-kejadian penting akan di jadikan dasar atau pedoman dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan.Faktor-faktor demografi, diantaranya melalui sensus penduduk, survei ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk membantu dalam perumusan kebijakan misalnya menentukan besar anggaran untuk bidang pendidikan.6[6]
B. Hubungan Perencanaan Pendidikan dengan Aspek Sosial dan Ekonomi
Dalam kehidupan bermasyarakat kita mengenal dua istilah penting yang saling berhubungan, yaitu sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan sosial. Pengertian lingkungan sosial adalah semua orang lain yang mempengaruhi orang lain itu sendiri, termasuk cara pergaulan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan. Masyarakat atau
3[3] Ibid. 4[4]Yudi Kustina, Makalah Keterkaitan antara demografi dan pendidikan, https://yudikustiana.wordpress.com/2011/05/16/makalah-keterkaitan-antara-demografi-dan pendidikan/, diakses pada tanggal 8 April 2015. 5[5] Ibid. 6[6] Ibid.
lingkungan sosial yang menjadi fokus hubungan sekolah dan masyarakat adalah lingkungan sosial yang mencakup manusia dan kebudayaannya.7[7] Selain itu ekonomi masyarakat juga ada hubungannya dengan perencanaan pendidikan. Umumnya masyarakat yang mempunyai penghasilan yang kecil atau dibawah rata-rata, mereka berupaya hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, membangun rumah, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan termas uk keinginan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Itulah gambaran dinamika ekonomi masyarakat.
Hal
tersebut
tentu
akan
menghambat
perencanaan
pendidikan
pada
umumnya.8[8] Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus bisa merubah pemikiran-pemikiran yang kurang pas tersebut, khususnya bagi masyarakat yang berekomoni rendah. Kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa pendidikan itu sangat penting dan paling utama yang harus di prioritaskan untuk kelangsungan hidup di waktu yang akan datang, sehingga perencanaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.9[9] Perencanaan pendidikan berdasarkan permintaan masyarakat digunakan dalam penelitian-penelitian dimana faktor penentu target jumlah peserta didik pada ma sa mendatang adalah terbatasnya ruang kelas, standar mutu yang dikombinasi dengan jatah penerimaan, kebijakan beasiswa dan beban uang pendidikan, jangkauan geografi, karakteristik kepercayaan calon peserta didik, standar mutu yang diterima, ujian dan kebijakan khusus, ataupun kebijakan umum dalam sistem penerimaan terbuka atau penerimaan terseleksi. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak sesuai dengan keberadaannya. Lingkungan masyarakat akan memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam diri anak, apabila diwujudkan dalam proses dan pola yang tepat. Tidak semua ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan maupun performan dapat dikembangkan oleh sekolah ataupun dalam keluarga. Karena keterbatasan 7[7]Cah Kudus, Korelasi Perencanaan Pendidikan, http://www.cahkudus.tk/2013/06/korelasi-perencanaan-pendidikan-dengan.html, diakses pada tanggal 8 April 2015. 8[8] Ibid. 9[9] Ibid.
dana dan kelengkapan lembaga tersebut. Kekurangan yang dirasakan akan dapat diisi dan dilengkapi oleh lingkungan masyarakat dalam membina pribadi anak didik atau individual secara utuh dan terpadu.10[10] Menurut Purwanto (1990) ada tiga jenis hubungan antara sekolah dan masyarakat, yaitu : 1. Hubungan edukatif Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru dan orang tua. Hubungan ini mempunyai maksud agar tidak terjadi perbedaan prinsip yang dapat mengakibatkan keragua-raguan dalam kepribadian dan sikap seorang anak. Hubungan kerjasama yang lainnya adalah dengan berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Cara kerjasama itu dapat direalisasikan dengan pertemuan rutin orangtua murid ke sekolah demi membahas masalah murid yang ada.11[11] Dengan adanya hubungan ini, diharapkan pihak sekolah dan orangtua murid dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi murid sehingga murid-murid dapat belaj ar dengan baik. 2. Hubungan Kultural Hubungan Kultural adalah usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi maju-mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, dan adatistiadat. Dan kemudian sekolah juga seharusnya dapat dijadikan titik pusat dan sumber tempat terpancarnya norma-norma kehidupan yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang maju. Jadi, bukanlah sebaliknya sekolah hanya mengintroduksikan apa yang hidup dan berkembang di masyarakat.12[12] Untuk itu diperlukan adanya hubungan yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dari perkembangan masyarakat. Untuk menjalankan hubungan kerja sama ini, sekolah harus mengerahkan murid-muridnya untuk
10[10] Ibid. 11[11] Ibid. 12[12] Ibid.
membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial ini berarti mendidik anak-anak berpartisipasi dan turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.13[13] 3. Hubungan institusional Hubungan Institusional adalah hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instasi-instasi resmi lain, baik swasta maupun pemerintahan, seperti hubungan kerja sama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan pemerintahan, perikanan dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan Negara atau swasta, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya.14[14] Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak yang nantinya akan hidup sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas bermacam-macam golongan, jabatan, status sosial, dan bermacam-macam pekerjaan, sangat memerlukan adanya hubungan kerjasama itu. Dengan adanya hubungan ini, sekolah dapat meminta ba ntuan dari lembagalembaga lain.Menurut E. Mulyasa (dalam Udi Syaefuddin dan Abin Samsudin Maknun, 2009), model manajemen sekolah atau pendidikan dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan sekolah atau pendidikan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai pembinaan secara kontinyu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung dengan sekolah. Simpati masyarakat akan tumbuh melalui upaya-upaya sekolah dalam menjalin hubungan secara intensif dan proaktif, disamping membangun citra lembaga yang baik.15[15] Perencanaan pendidikan perlu mempertimbangkan aspek sosiologis seperti yang dijelaskan diatas yaitu kebiasaan, adat istiadat dan kebudayaan serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan aspek-aspek ekonomi seperti tingkat pendapatan, pola konsumsi, dan sebagainya.Setiap kebijakan yang dituangkan dalam rencana pendidikan yang dilaksanakan akan mempengaruhi kehidupan sosial dan tingkah laku kelompok masyarakat, oleh karena itu dalam perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, di antaranya yaitu :
13[13] Ibid. 14[14] Ibid. 15[15] Ibid.
a.
Bagaimana aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, di mana pendidikan dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki mutu kehidupan;
b.
Bagaimana mendapatkan pendidikan yang mudah dan murah sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat;
c. d.
Bagaimana mempersiapkan fasilitas pendidikan dan mutu pendidikan yang baik; Bagaimana menghadapi situasi dan aspirasi masyarakat yang selalu bergerak dan berkembang. Secara kongkrit, tujuan diselenggarakannya hubungan sekolah dan masyarakat adalah :
a. b.
Mendapatkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun financial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah.
c.
Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah.
d. Memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. e.
Mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak. Pendidikan dapat dipandang sebagaai investasi karena pendidikan yang berhasil akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi mendorong perkembangan pendidikan, dan pendidikan yang maju merupakan salah satu persyaratan untuk perkembangan ekonomi selanjutnya. Pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat yang mana dengan pendidikan sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini, secara langsung dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan sangat erat kaitannya dengan suatu konsep yang disebut dengan human capital.16 [16] Kegagalan sistem pendidikan selama ini mungkin karena gagalnya rencana awal. Rencana yang tidak memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, adat istiadat dan aspek lain dalam masyarakat adalah kesalahan fatal dalam merumuskan konsep pendidikan. Maka dari itu, untuk mengatasi gagalnya konsep pendidikan, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap masalah-masalah sosial yang berdampak terhadap perencanaan pendidikan. Diantara solusi tersebut adalah sebagai berikut : 16[16] Ibid.
a.
Mengetahui tingkat kemiskinan. Dengan mengetahui tingkat kemiskinan pihak pemerintah dapat menentukan tingkat pemerataan yang sudah direncanakan.
b.
Membangunkepercayaanmasyarakatmelaluisosialisasipentingnyapendidikanserta
member
beasiswakepadaanak-anakmiskinuntukturutmengenyampendidikan. c. Dalammerencanakanpendidikanharusmemperhatikandanmenerapkanpembentukankarakterpes ertadidik. d. Pemerintahmemberikanbekalketrampilansesuaidenganlingkungankerja. e.
Penyelanggaraankerjalebihmenekankankepadakeahliansesuaidengankompetensinya, initerkaitmasalahsosial
yang
berhubungandenganaspekpendidikan.
Jikahaliniditerapkan,
pendidikantidakhanyamenekankanpadasisikognitifnyasaja, melainkanlebihberfokuspadasisikarakterdanketerampilan setiap individu.17[17] C. Hubugan Perencanaan Pendidikan dengan Politik
Hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekedar hubungan saling memengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Mungkin yang terpenting dari fungsifungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat dimana individu-individu, terutama anak-anak dan generasi muda, mempelajari sikap-sikap dan perasaan tentang sistem politik, dan sejenis peran politik yang diharapkan dari mereka.18[18] Berbagai institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan bahan-bahan bacaan, sering kali diarahkan pada kepentingan politik tertentu.19[19] Menambahkan bahwa salah satu komponen terpenting pendidikan, kurikulum, misalnya, dapat menjadi media sosialisasi politik. Menurutnya, kurikulum disuatu lembaga pendidikan memiliki tiga sumber utama. Pertama, pendapat kelompok profesional pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh institusi-institusi pelatihan guru dan sering kali merefleksikan 17[17] Ibid. 18[18]Amriani Hamzah, Hubungan Politik dengan Pendidikan, http://amrianihamzah.blogspot.com/2013/01/hubungan-politik-dengan-pendidikan.html, dikases pada tanggal 8 April 2015. 19[19] Ibid.
atau mengadaptasi ide dari individu-indovidu yang didewa-dewakan, seperti John Dewey, John Lock, dan Wiliam Stern.20[20] Di banyak negara totaliter dan negara berkembang, pemimpin politik sangat menyadari fungsi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Mereka melakkan berbagai cara untuk mengontrol sistem pendidikan dan menitipkan pesan-pesan politik melalui metode an bahan ajar (curriculum content) pendidikan. Dinegara-negara komunis, misalnya, metode brain washing digunakan secara luas untuk membentuk pola pikir kaum muda, agar sejalan dengan doktrin komunisme.21[21] Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang seiring sejalan dalam mencerdaskan bangsa. Kedua-duanya tidak berjalan sendiri-sendiri akan tetapi saling berhubungan atau berkaitan. Pendidikan menyiapkan sumber daya manusia untuk mengurus politik dan negara. Negara mengalokasikan biaya untuk mendukung kecancaran proses pendidikan. Dalam perspektif Islam keterlibatan Negara untuk membangun dan mendukung proses pembelajaran diberbagai lembaga pendidikan mutlak dibutuhkan.22[22] Transformasi nilai-nilai politik melalui institusi pendidikan melalui intervensi dalam perbuatan kebijakan pendidikan di Indonesia sangat kuat, bahkan institusi pendidikan merupakan wilayah politik negara dan pemerintahan, Pendidikan adalah suatu tindakan sosial yang
pelaksanaanya
dimungkinkan
melalui
suatu
jaringan
hubungan-
hubungan
kemanusiaan. Jaringan-jaringan inilah bersama dengan hubungan-hubungan dan peranan peranan individu di dalamnyalah yang menentukan watak pendidikan di suatu masyarakat. Politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga- lembaga pendidikan Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur- unsur politik, begitu juga
sebaliknya
setiap
aktivitas
politik
ada
kaitanya
dengan
aspek-
aspek
kependidikan.23[23] Keduanya sering dilihat oleh sebagian orang tidak ada kaitan dan hubungan, padahal politik dan pendidikan saling menopang dan saling mengisi satu sama lain. Pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku dan moralitas masyarakat di suatu
20[20] Ibid. 21[21] Ibid. 22[22] Ibid. 23[23] Ibid.
Negara. Begitu juga sebaliknya, perilaku politik di suatu negara memberikan karakteristik pendidikan di negara tersebut. Hubungan erat antara pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya.24[24] Hubungan antara politik pendidikan dapat memberikan dampak negatif atau positif bergantung pada pemegang peranan penting dalam politik tersebut. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Indonesia. Terlepas dari itu semua, Jika kita melihat realitas politik di Indonesia saat ini, maka hendaknya pendidikan dijadikan satu hal yang netral, khususnya jika kita melihat kondisi politik di Indonesia saat ini. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan lembaga pendidikan sebagai penyalur dari kepentingan politik tertentu. Selain itu, jika pendidikan tidak dinetralisir dari dunia politik, maka kepentingan politik akan dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan. Dan ini akan memecahkan konsentrasi lembaga terhadap pendidikan, yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai mulia pendidikan.25[25]
24[24] Ibid. 25[25] Ibid.
DAFTAR PUSTAKA
Alfiyanto, Rizqi dwi. Pengertian Demografi dan Kependudukan, http://rakyatsejahtera.blogspot.com/2013/06/pengertian-demografi-dan-kependudukan.html, diakses pada tanggal 8 April 2015. Hamzah, Amriani. Hubungan Politik dengan Pendidikan, http://amrianihamzah.blogspot.com/2013/01/hubungan-politik-dengan-pendidikan.html, dikases pada tanggal 8 April 2015. Kudus,
Cah. Korelasi Perencanaan Pendidikan, http://www.cahkudus.tk/2013/06/korelasi perencanaan-pendidikan-dengan.html, diakses pada tanggal 8 April 2015.
Kustina,
Yudi. Makalah Keterkaitan antara demografi dan pendidikan, https://yudikustiana.wordpress.com/2011/05/16/makalah-keterkaitan-antara-demografi-dan pendidikan/, diakses pada tanggal 8 April 2015.
