Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945

Maklumat wakil presiden nomer X tanggal 16 oktober 1945

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhna dengan alasan karena !ndonesia sedang disibukkan dengan per"uangan mempertahankan kemerdekaan# Maklumat $akil $akil %residen &omor X pada tanggal 16 'ktober 1945 memutuskan bahwa (&!% diserahi kekuasaan legislati), karena M%* dan D%* belum terbentuk# +anggal +anggal 14  &oember 1945 dibentuk (abinet emi-%residensiel atau emi-%arlementer ang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan da ri presidensil men"adi  parlementer agar dianggap lebih demokratis# +u"uan dikeluarkanna maklumat no# X tanggal 16 oktober 1945 %embunuhan (ekuasaan (onstitusional %ertama. adalah keputusan penggantian sistem kabinet  presidensiil dengan kabinet parlementer# ebab dengan demikian maka se/ara resmi mulai saat itu kekuasaan oekarno sebagai (epala %emerintahan dilu/uti, ang tinggal hana kekuasaan sebagai (epala &egara ang praktis hana sebagai simbol dalam sistem tatanegara# ersamaan dengan itu mulailah di !ndonesia berlaku demokrasi liberal# %erubahan sistem kenegaraan demikian itu ter/apai berkat modus operandi ang lihai, aitu pertama-tama dikeluarkanna Maklumat $akil %residen &o#X bulan 'ktober 1945, ang menatakan bahwa (omite &asional !ndonesia %usat sebelum terbentukna M%*D%* melakukan tugas legislti)# 213# Dengan demikian (&!% dari lembaga pembantu presiden men"adi lembaga ang sedera"at dengan lembaga kepresidenan# (emudian (&!% ang dipimpin ahrir ini lebih berhasil lagi dalam mendorong %emerintah  $k#%residen atta -- untuk mengeluarkan Maklumat %e merintah tentang pendirian  partai-partai politik 2&opember 19453 dan pemberlakuan (abinet %arlementer 214 &opember 19453# 273 eperti kita ketahui UUD 1945 menganut meng anut sistem kabinet presidensiil, di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala ke pala negara dan kepala kepa la pemerintahan# +api +api dengan dikeluarkanna Maklumat $k# %residen &o#X 'ktober 1945, ang diikuti pengumuman %eraturan %emerintah bulan &opember tentang pendirian partai-partai politik dan pergantian sistem presidensiil men"adi parlementer, maka maka akibatna mulai saat itu , presiden tidak lagi mempunai kekuasaan atau hak menentukan kebi"akan "alanna pemerintahan, tapi hana

sebagai kepala negara ang ber)ungsi sebagai simbol atau tukang stempel# emua kebi"akan  pemerintahan di"alankan oleh perdana menteri bersama kabinetna# esungguhna dengan dikeluarkanna Maklumat $akil %residen &o#X se/ara uridis tidaklah serta merta harus menghilangkan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi hana perubahan status (&!% dari pembantu presiden men"adi lembaga legislati) ang sedera"ad kedudukanna dengan presiden dan ang bersama-sama presiden mempunai kekuasaan membentuk undang-undang# al itu bisa dilihat dalam praktek ketatanegaraan !ndonesia di era  pemerintahan oekarno 2setelah Dekrit %residen 5 8uli 19593, era uharto 2sampai 1993, dan  pemerintahan-pemerintahan pada era re)ormasi, di mana meskipun ada lembaga legislati) 2M%*D%*3 presiden tetap memegang kekuasaan konstitusional sebagai kepa la pemerintahan dan kepala negara#

#