MAKALAH TEORI LEGITIMASI KEKUASAAN/ TEORI KEDAULATAN KEDAULATAN DISUSUN OLEH: KELOMPOK 1 UNIVERSITAS HALUOLEO FAKULTAS HUKUM KENDARI 2015
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
Latar Be Bea!a"#
Setiap negara haruslah mempunyai kekuasaan yang jelas. Sejak dulu teor teorii-te teor orii yang me nggolongkan negara- negara berdasarkan legiti masi kekuasaannya sudah berkembang. Meskipun Indonesia telah menganut sistem pemerintahan yang demokratis, akan tetapi perlu juga dianalisa berdasarkan sejarah-sejarah dan teori-teori yang ada. Mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaran negara, Istilah kedaulatan sendiri seringkali dijumpai atau ditemukan dalam berbagai macam pengertian, dan masing-masing memiliki perbedaan yang prinsipil. Misalnya pengertian kedaulatan apabila dimaknai dalam perspektif hukum Internasional lebih sering dipandang dalam konteks hubungan ekstern atau hubungan antar negara, sedangkan dalam perspektif hukum Tata Negara, pengertian dipandang dalam konteks hubungan intern yaitu hubungan negara ke dalam. Kedaulatan juga dipandang sebagai konsep mengenai kekuasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. emaknaan kedaulatan seperti ini merupakan arti yang bersifat teknis ilmiah yaitu dengan mengidentikkannya dengan penyelanggaraan kegiatan bernegara. Ketika membicarakan mengenai kedaulatan dalam konteks penyelenggaraan negara maka muncullah suatu pertanyaan yaitu apa dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan akhir dalam kegiatan kenegaraan atau dalam bentuk pertanyaan darimanakah kedaulatan itu berasal atau bersumber sehingga padanya melekat kekuasaan tertinggi tersebut. !alam kajian ilmu hukum dan ilmu politik dikenal adanya lima teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan "aja, teori kedaulatan "akyat, teori kedaulatan Negara, dan teori kedaulatan #ukum.
1.2.
R$%$&a" Ma Ma&aa' Makalah ini terfokuskan pada dua masalah yang akan dibahas,yaitu $ 1.2.1. Legitimasi Kekuasaan engeritian %egitimasi Kekuasaan Teori Teori %egitimasi %egitimasi Keku Kekuasaan asaan Sumber Kekuasaan embagian Kekuasaan &entuk-&entuk %egitimasi Kriteria %egitimasi • • • • • •
Konsep-konsep legitimasi pemberian kekekuasaan dalam teori politik. 1.2.2. Teori Kedaulatan engertian Keadulatan Teori Kedaulatan T$)$a" Pe"$*&a" Makalah ini bertujuan untuk menganalisa beberapa teori-teori yang ada •
• •
1.(.
dan juga mengkategorikan Negara Indonesia kedalam salah satu teori yang ada
1.+.
Da,tar I&* BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan Penulsan 1.!. Da"tar Is BAB II PEMBAHA#AN
'.(. %egitimasi Kekuasaan engeritian %egitimasi Kekuasaan Teori %egitimasi Kekuasaan Sumber Kekuasaan embagian Kekuasaan &entuk-&entuk %egitimasi Kriteria %egitimasi Konsep-konsep legitimasi pemberian kekekuasaan dalam teori politik. '.'. Teori Kedaulatan engertian Keadulatan Teori Kedaulatan • • • • • • •
• •
BAB III PENUTUP 3.2.
3.1. $esm%ulan #aran &an $rtk 3.3. Da"tar Pustaka
BAB II PEMBAHASAN 1. Le#*t*%a&* Ke!$a&aa" - Pe"#er*t*a" Le#*t*%a&* Ke!$a&aa" Sebelum kita membahas apa itu legitimasi kekuasaan, sebelumnya kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud kekuasaan. Konsep kekuasaan menurut Ma) *eber dalam +rans Magnis-Suseno ($/0 bah1a 2kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perla1anan dan apapun dasar kemampuan itu2. Tetapi kekuasaan yang dipersoalkan disini adalah kekuasaan negara. 3dalah ciri khas negara bah1a kekuasaannya memiliki 1e1enang. Maka kekuasaan negara itu dapat disebut 2otoritas2 atau 21e1enang2. Menurut Miriam &udiardjo dalam +rans Magnis4Suseno ($/0 otoritas atau 1e1enang adalah 2kekuasaan yang dilembagakan2, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. *e1enang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah. Terhadap 1e1enang itu timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasarnya. Itulah pertanyaan tentang legitimasi atau keabsahan kekuasaan. Terhadap setiap 1e1enang dapat dipersoalkan apakah 1e1enang itu absah atau tidak, apakah mempunyai dasar atau tidak. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap ke1enangan. 3rtinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat ataukah tidak. 3pabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka ke1enangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin 5le)2 yang berarti hukum. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal dan legitim. 6adi secara sederhana legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau
peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.
- Ter* Le#*t*%a&* Ke!$a&aa" Kekuasaan Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tatakerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tatakerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan ke1ajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu negara pasti dipimpin oleh pemegang kekuasaan.
Obyek dan Tipe Kekuasaan
Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. !engan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang ada. 7ang menjadi obyek legitimasi bukan hanya pemerintah, tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. 6adi legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik sedangkan dalam arti sempit legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang ber1enang. Menurut 8aston dalam "amlan Subakti Memahami Ilmu olitik, ($90, terdapat tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara terus menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan menjadi kebijakan umum. Ketiga obyek legitimasi itu meliputi$ komunitas politik, re:im dan pemerintahan. Sementara 3ndrain menyebutkan lima objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional. Kelima obyek legitimasi itu meliputi$ masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik dan kebijakan. Menurut ;ippelius dalam +ran: Magnis4Suseno 8tika olitik, ($/0 bentuk legitimasi dilihat dari segi obyek dapat dibagi atas dua bentuk yakni $ (.
%egitimasi materi 1e1enang
%egitimasi materi 1e1enang mempertanyakan 1e1enang dari segi fungsinya$ untuk tujuan apa 1e1enang dapat dipergunakan dengan sah< *e1enang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik$ yakni dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif dan dalam kekuasaan eksekutif0 negara sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu mengambil tindakan.
'.
%egitimasi subyek kekuasaan
%egitimasi ini mempertanyakan apa yang menjadi dasar 1e1enang seseorang atau sekompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara. ada prinsipnya terdapat tiga macam legitimasi subyek kekuasaan$ a.
%egitimasi religius
%egitimasi yang mendasarkan hak untuk memerintah faktor-faktor yang adidunia1i, jadi bukan pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan empiris khususnya penguasa. b.
%egitimasi eliter
%egitimasi yang mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. aham legitimasi ini berdasarkan anggapan bah1a untuk memerintah masyarakat diperlukan kuali=kasi khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh rakyat. %egitimasi eliter dibagi menjadi empat macam yakni$ (0 legitimasi aristoktratis $ secara tradisional satu golongan, kasta atau kelas dalam masyarakat dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan untuk memimpin, biasanya juga dalam kepandaian untuk berperang. Maka golongan itu dengan sendirinya dianggap berhak untuk memimpin rakyat secara politis. '0 legtimasi ideologis modern $ legitimasi ini mengandaikan adanya suatu idiologis negara yang mengikat seluruh masyarakat. !engan demikian para pengembangan idiologi itu memiliki pri>ilese kebenaran dan kekuasaan. Mereka tahu bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat diatur dan berdasarkan monopoli pengetahuan itu mereka menganggap diri berhak untuk menentukkannya.
90 legitimasi teknoratis atau pemerintahan oleh para ahli$ berdasarkan argumentasi bah1a materi pemerintahan masyarakat di:aman modern ini sedemikian canggih dan kompleks sehingga hanya dapat dijalankan secara bertanggungja1ab oleh mereka yang betul-betul ahli. 0 legitimasi pragmatis$ orang, golongan atau kelas yang de facto menganggap dirinya paling cocok untuk memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut serta untuk menanganinya inilah yang dianggap berhak untuk berkuasa. ?alah satu contoh adalah pemerintahan militer yang pada umumnya berdasarkan argumen bah1a tidak ada pihak lain yang dapat menjaga kestabilan nasional dan kelanjutan pemerintahan segara secara teratur. Menurut 3ndrain dalam "amlan Subakti Memahami Ilmu olitik, ($@0 berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe yaitu $ (. %egitimasi tradisionalA masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin 2berdarah biru2 yang dipercaya harus memimpin masyarakat. '. %egitimasi ideologiA masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi pancasila. 9. %egitimasi kualitas pribadiA masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa kharismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang tertentu. . %egitimasi proseduralA masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapat ke1enangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. /. %egitimasi instrumentalA masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil instrumental0 kepada masyarakat.
- S$%er Ke!$a&aa" 3da beberapa cara mengapa seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan, yaitu $ Inu Kencana, 'BB$/0 (. %egitimate o1er %egitimate berarti penangkatan, jadi legitimate po1er adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan. '. ?oersi>e o1er erolehan kekuasaan melalui kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata yang sudah tentu diluar jalur konstitusional atau biasa disebut dengan kudeta. 9. 8)pert o1er erolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki keahlian untuk memangku jabatan tersebut. . "e1ard o1er erolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena karena berbagai pemberian. Sebagai contoh bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk bekerja dengan patuh. Crang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut hanya karena mengharapkan dan butuh sejumlah uang pembayaran gaji0. /. "e>erent o1er erolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. *alaupun daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan menjadi kepala kemudian menguasai keadaan, namun daya tarik seperti postur tubuh, 1ajah, penampilan dan pakaian yang parlente dalam mementukan dalam mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala. D. Information o1er Kekuasaan yang dipeorleh karena seseorang yang begitu bayak memiliki keteranga sehingga orang lain membutuhkan dirinya untuk bertanya, untuk itu yang bersangkutan membatasi keterangannnya agar terus menerus dibutuhkan. @. ?onnetion o1er Mereka yang mempunyai hubungan yang luas dan banyak akan memperoleh kekuasaan yang besar pula, baik dilapangan politik maupun perekonomian. 7ang biasa disebut dengan 2relasi2. 3tau kekuasaan seseorang memiliki hubungan keterkaitan dengan seseorang yang memang sedang berkuasa, hal ini biasanya disebut denga hubunga kekerabatan atau kekekeluargaan.
Menurut beberapa ahli yang dikutip Muchtar akpahan Ilmu Negara dan olitik,'BBD$DE , ada tiga teori sumber kekuasaan yakni$ (. Teori Teokrasi. Teori ini menyatakan bah1a kekuasaan itu datangnya dari tuhan. Tuhanlah yang mengangkat orang untuk me1akili tuhan mengatur pemerintahan. '. Teori #ukum 3lam. Teori ini menyatakan bah1a kekuasaan itu ada karena diperjanjikan oleh masyarakat. Selanjutnya masyarakat membuat perjanjian untuk mengangkat siapa yang memegang kekuasaan. 9. Teori Kekuatan. Teori ini menyatakan siapa yang kuat dari antara masyarakat itu, dialah yang muncuk sebagai pemegang kekuasaan.
- Pe%a#*a" Ke!$a&aa" Inu Kencana (Ilmu Politik, 2000:60) mengutip pendapat para ahli pemerintah mengusulkan pendapat untuk membagi atau memisahkan kekuasaan, 1alaupun pada prinsipnya tidak pernah secara keseluruhan diikuti oleh para birokrat. endapat-pendapat tersebut dapat digolongkan sebagai berikut $ F 8ka raja Kekuasaan dipegang oleh satu badan. &entuk ini sudah tentu diktator authokrasi0 karena tidak ada balance tandingan0 dalam era pemerintahan. 6adi yang ada hanya pihak eksekutif saja dan bisa muncul pada suatu kerajaan absolut dan pemerintahan fasisme. F !1i raja Kekuasaan dipegang oleh dua badan. &entuk ini oleh +rank 6. Goodno1 dan *odro1 *ilson dikategorikan sebagai lembaga administratif unsur penyelenggara pemerintahan0 dan lembaga politik unsur pengatur undangundang0. F Tri raja Kekuasaan dipegang tiga badan. &entuk ini banyak diusulkan oleh para pakar yang menginginkan demokrasi murni, yaitu dengan pemisahan atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tokohnya, montesHuieu dan 6ohn %ocke. F ?atur raja Kekuasaan dipegang empat badan. &entuk ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan tampak kemuba:iran. an ollenho>en Mengkategorikan bentuk ini yakni $ (. "egeling Kekuasaan membuat undang-undang0 '. &estuur Kekuasaan pemerintah0
9. .
olitie Kekuasaan kepolisian0 "echtsspraak kekuasaan mengadili0
F anca raja Kekuasaan dipegang lima lembaga. &entuk ini sekarang dianut Indonesia, karena 1alaupun dalam hitungan tampak ada enam badan yaitu konsultatif, eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif, dan legislatif, namun dalam kenyataannya konsultatif M"0 anggota-anggotanya terdiri dari anggota legislatif. Inu Kencana Ilmu Politik, 2000:61-63), dengan mengutip pendapat beberapa ahli mengatakan pemisahan tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut$ Menurut Gabriel 3lmond (. "ule Making +unction '. "ule 3pplication +unction 9. "ule 3djudication +unction Menurut MontesHuieu (DE-(@//0 (. Kekuasaan %egislatif, yaitu pembuat undang-undang '. Kekuasaan 8ksekutif, yaitu pelaksana undang-undang 9. Kekuasaan 7udikatif, yaitu yang mengadili badan peradilan0 Menurut 6ohn %ocke (D9'-(@B0 (. Kekuasaan %egislatif '. Kekuasaan 8ksekutif 9. Kekuasaan +ederatif untuk memimpin perserikatan0 Menurut %emaire (. *etge>ing$ Ke1enaga membuat undang-undang '. &estuur $ Ke1enangan pemerintahan 9. olitie$ Ke1enangan enertiban . "echtsspraak$ Ke1enangan peradilan /. &estuur ;org $ Ke1enangan untuk mensejahterakan masyarakat.
- Be"t$!Be"t$! Le#*t*%a&* endobrakan legitimasi kekuasaan religious melahirkan etika politik. 3da dua perkembangan dalam pengertian manusia yang secara terpisah. 7ang pertama, kesadaran bah1a hanya ada satu 3llah dan segala dimensi yang lain adalah ciptaan belaka. 7ang kedua, lahir bersama dengan =lsafat paham modern di 7unani. Kenegaraan merupakan sesuatu yang biasa bagi
mereka dan kekuasaan nampak sebagaimana adanya. !ua perkembangan pendunia1ian bidang kekuasaan politik itu secara mendalam mempengaruhi dua lingkungan budaya dan agama besar di dunia ini. ertama di dunia Kristen dan kedua didunia Islam. (. aham Jmum %egitimasi Menurut Ma) *eber kekuasaan adalah kemampuan untul, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perla1aanan, dan apa pun dasar kemampuan iniL. Setiap kekuasaan Negara memiliki otoritas dan 1e1enang. Ctoritas adalah kekuasaan yang dilembagakan, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah. *e1enang memiliki keabsahan apabila sesuai dengan norma-norma yang ada. '. Cbyek %egitimasi3da dua pertanyaan legitimasi a. %egitimasi materi *e1enang mempertanyakan 1e1enang dari segi fungsi. *e1enang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik. !alam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif, dan dalam kekuasaan negara sebagai lembaga penataan efektif. b. %egitimasi subyek kekuasaan Mempertanyakan apa yang menjadi dasar 1e1enang seseorang. 3da 9 macam legitimasi subyek kekuasaan, yaitu legitimasi religius, legitimasieliter, legitimasi demokratis. a. %egitimasi religious Mendasarkan hak untuk memerintah pada faktor-faktor yang didunia1i. 3da dua paham legitimasi religius, yaitu penguasadipandang sebagai manusia yang memiliki kekuatan-kekuatanadidunia1i dan 1e1enang penguasa pada penetapan oleh 3llah. erbedaan antara dua paham tersebut ialah bah1a paham gaib tidak memungkinkan tuntutan legitimasi moral, sedangkan paham penetepan oleh 3llah 7ang 8sa malah mempertajam tuntutan itu. b. %egitimasi eliter Mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Jntuk memerintah rakyat dibutuhkan kuali=kasi khusus. Kita dapat membedakan antara sekurang-kurangnya empat macam legitimasi eliter. 7ang tertua adalah legitimasi arsitokratis suatu golongan
dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan memimpin0, legitimasi pragmatis golongan yang de facto menganggap diri paling cocok untuk memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut serta untuk menangani0, legitimasi ideologis mengandaikan ada suatu ideology yang mengikat seluruh masyarakat0, legitimasi teknokratis di:aman yang modern ini hanya mereka yang bertanggung ja1ab yang dapat menjalankan pemerintahan0 c. %egitimasi demokratis &erdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, yang akan merupakan salahsatu pokok pembahasan dalam buku ini.
- Kr*ter*a Le#*t*%a&* ada prinsipnya ada 9 kemungkinan kriteria legitimasi, yaitu $ a. %egitimasi Sosiologis %egitimasi sosiologis yaitu mempertanyakan mekanisme moti>atif mana yang nyata-nyata memmbuat masyarakat mau menerima1e1enang penguasa. Sejauh sosiologis membatasi diri pada penggambaran fungsifungsi yang terdapat dalam masyarakat, sosiologis mengajukan pertanyaan apakah, dan karena moti>asi manakah, suatu tatanan kenegaraan diterima dan disetujui oleh masyarakat. Ma) *eber merumuskan tiga moti>asi penerimaan kekuasaan klasik $ %egitimasi Tradisional 3dalah keyakinan masyarakat tradisional, bah1a pihak yangmenurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk berkuasa e) $ bangsa1an atau keluarga raja0 %egitimasi Karismatik 3dalah rasa hormat, kagum atau cinta masyarakat kepada seorang pribadi sehingga dengan sendirinya bersedia untuk taatkepadanya e) $ seseorang yang dianggap memiliki kesaktian0 %egitimasi "asional-%egal 3dalah kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin b. %egalitas Kata 5legal2berarti 5sesuai dengan hukum2. %egalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. %egalitas adalah salah satu kemungkinan bagi keabsahan 1e1enang dan menuntut agar 1e1enang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. 3dalah cukup jelas bah1a legalitas tidak mungkin merupakan tolak ukur paling fundamental bagikeabsahan 1e1enang politis, karena legalitas hanya dapat memperbandingkan suatu tindakan dengan hukum yang berlaku, maka selalu sudah diandaikan keabsahan hukum. endasaran 1e1enang politik pada legalitas akhirnya
merupakan regressus ad in=nitum mundur tanpa akhir0 karena hukum positif yang mendasari legalitas selalu harus berdasarkan suatu hukum positif lagi.!engan kata lain, legitimasi paling fundamental tidak dapat didasarkan pada penetapan hukum positif. c. %egitimasi 8tis Mempersoalkan keabsahan 1e1enang kekuasaan politik dari seginormanorma moral. Setiap tindakan negara eksekutif atau legislatif0 dapat harus dipertanyakan dari segi norma-norma moral. %egitimasietis yang menjadi pokok bahasan etika politik tidak menyangkut masing-masing kebijaksanaan dari kekuasaan politik, melainkan dasar kekuatan politis itu sendiri. d. Kekhasan %egitimasi 8tisa. %egitimasi etis dan legalitas%egitimasi etis dimaksud pembenaran atau pengabsahan 1e1enang negara berdasarkan prinsip-prinsip moral, maka legalitas menyangkut fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun legalitas semata-mata tidak dapat menjamin legitimasi etis. !ikarenakan,legalitas hanya memakai hukum yang berlaku sebagai kriteria keabsahan.
- K"&e!"&e e#*t*%a&* e%er*a" !e!e!$a&aa" aa% ter* *t*!. !alam sistem demokrasi, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin berasal dari rakyat berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat antara pemimpin dengan rakyat yang dinamakan dengan kontrak sosial. Menurut #obbes, manusia sebelum adanya negara dalam keadaan anarkis, mementingkan diri sendiri, penuh dendam kesumat, bertindak ganas dan se1enang-1enang. Manusia digambarkan memiliki hak alamiah natural right 0 tanpa batas. Kepemilikan hak tanpa batas ini mengakibatkan perselisihan tanpa kesudahan. Tegasnya manusia digambarkan bukan hanya pra sosial akan tetapi juga mengalami pra politik . 6ika hal ini dibiarkan berkepanjangan akan mengakibatkan punahnya kehidupan manusia. oleh karena itu mereka bersepakat untuk menyerahkan segala hak mereka kepada indi>idu atau lembaga tertentu yang dinamakan dengan sovereign bod untuk mengatur mereka. !overeign bod tidak membuat perjanjian apapun dengan masyarakat bahkan sebaliknya masyarakatlah yang mengakui dan menjusti=kasi serta mengikat janji taat setia kepadanya.
Teori ini berkembang selangkah lagi dengan munculnya 6ohn %ocke yang beranggapan bah1a manusia pra negara hanyalah manusia pra politik bukannya pra sosial sebagaimana digambarkan #obbes. *alaupun tanpa institusi politik, manusia dikatakan hidup diba1ah peraturan undang-undang alamiah la" o# nature0. ermasalahan muncul ketika tidak ada lembaga yang menafsirkan undang-undang tersebut, sehingga masing-masing indi>idu menafsirkan sesuai dengan kehendak masing-masing. Keadaan kacaupun terjadi apabila kepentingan saling bertentangan. &erdasarkan hal ini, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat menafsirkan dan mengimplimentasikan undang-undang yang dapat diterima oleh semua kalangan. !engan demikian maka sebuah masyarakat sipil dirasakan perlu untuk di1ujudkan. Menurut %ocke, perjanjian yang dibuat adalah penyerahan kekuasaan kepada masyarakat bukan kepada Negara sebagaimana pandangan #obbes. !engan demikian Negara ada demi kepentingan rakyat bukan sebaliknya. "akyat masih memiliki kebebasan indi>idu sebagaimana sebelum ter1ujudnya Negara karena yang diserahkan hanya hak untuk melaksanakan undang-undang. Negara hanya boleh memerintah atas persetujuan rakyat untuk memelihara dan menjaga kesejahteraan rakyat. ada sisi lain pemerintah tidak memiliki hak untuk berbuat se1enang-1enang terhadap rakyat. 3pabila tujuan yang disepakati-menjaga kesejahteraan rakyat- tidak tercapai maka hak rakyat untuk menentang tidak boleh dibelenggu. Teori %ocke yang menyatakan pemerintahan ada dengan restu rakyat merupakan dasar sistem demokrasi per1akilan yang dianut sekarang. Teori kontrak sosial berkembang lebih jauh dengan kehadiran pemikir politik erancis 6ean 6aHues "osseuau yang berpandangan bah1a manusia sebelum adanya Negara berada dalam keadaan tenteram dan aman. &agaimanapun keadaan ini berubah dengan bertambah banyak jumlah masyarakat sehingga terjadi pergesekan yang mengakibatkan huru-hara dan pertumpahan darah akibat mempertahankan kepemilikan pribadi private propert 0. ersengketaan dalam mempertahankan hak peribadi dan konik antara golongan kaya dengan miskin membuat manusia mencari jalan keluar dengan mengikat suatu perjanjian bersama. !alam perjanjian tersebut semua hak indi>idu diserahkan kepada masyarakat. enyerahan ini membuat masyarakat berdaulat dan berkuasa, disinilah masyarakat sipil $ivil !o$iet 0 lahir. "osseuau memperkenalkan suatu konsep baru dalam kontrak sosial yang berbeda dengan konsep #obbes dan %ocke yang berupa konsep
5kehendak umum2 general %ill 0. &erasaskan konsep ini maka segala bentuk undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan kehendak umum, dan pemimpin Negara hanya pelaksana keputusan rakyat. !engan demikian "osseuau dapat dikatakan cenderung menyokong sistem demokrasi langsung, dimana jika perlu semua orang turut dilibatkan dalam mengamil keputusan sebelum dilaksanakan oleh kepala Negara. Konsep yang dikemukakan oleh "osseuau jelas menjadi penguat konsep demokrasi dan asas kedaulatan rakyat. !engan demikian kehendak rakyat merupakan penentu dalam setiap apa yang dilakukan oleh kepala Negara, bukannya kekerasan. enekanan kepada konsep kehendak umum memperlihatkan betapa "osseuau mendukung ciri-ciri demokrasi langsung yang berupa pemilihan umum dan jajak pendapat re#erendum0 sebagai unsur penting dalam membuat keputusan. &esarnya kekuasaan yang dimiliki rakyat juga memberikan justi=kasi kebolehan menentang pemerintahan yang se1enang-1enang. Sungguhpun konsep perjanjian masyarakat tersusun dengan begitu rapi, namun pada hakikatnya konsep ini adalah bersifat andaian dan hipotetikal yang belum dapat dibuktikan secara nyata dalam tataran praktis. Sedangkan konsep baiOah dalam perspektif Islam bukan hanya andaian dan angan-angan, akan tetapi telah dibuktikan dalam sejarah dan benar-benar berlaku secara nyata semenjak khalifah pertama dilantik oleh rakyat.
2. Ter* Kea$ata" - Pe"#ert*a" Kea$ata" Menurut 6.#.3. %ogemann, engertian Kedaulatan Negara adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaaan tertinggi atas penduduk dan 1ilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat. engertian Kedaulatan Negara dalam 3rti kenegaraan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh 1ilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain. Kedaulatan merupakan salah satu syarat beridirinya suatu negara. Salah satu unsur dari negara ialah pemerintah yang berkedaulatan. emerintah dalam suatu negara harus memiliki ke1iba1aan authority0 yang tertinggi supreme0 dan tidak terbatas.
Kedaulatan negara ini bersifat asli, tertinggi dan tidak terbagi-bagi. (. 3sli, yang berarti bah1a bukan berdasarkan kekuasaan lain. '. Tertinggi, yang berarti bah1a tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya. 9. Tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti bah1a ke dalam maupun ke luar negara itu merupakan kekuasaan sepenuhnya. 3danya ke1iba1aan yang tertinggi dan tidak terbatas dapat dilihat pada kekuasaan negara yang dapat memaksa itu. !engan demikian istilah Pyang tertinggi supreme0P menimbulkan adanya pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan tidak terbatas, kekuasaan negara yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekuasaan =sik.
- Ter* Kea$ata" Sejak a1alnya, teori tentang kekuasaan negara tidak pernah terlepas kaitannya dengan pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara tersebut dan darimana kekuasaan tersebut diperoleh. #al ini disebabkan negara bukanlah benda mati yang dapat bergerak sendiri, melainkan sebuah organisasi yang diselenggarakan oleh sekelompok orang atas masyarakat dengan tujuan tertentu. endapat tersebut juga dapat dipahami bah1a di dalam setiap negara terdapat kekuasaan yang dimiliki negara untuk memaksakan kehendak pada 1arga negaranya. Cleh karena itu, pembahasan tentang siapa yang menyelenggarakan negara dan dari mana kekuasaan tersebut harus dikaitkan dengan pembahasan teori kekuasaan negara, sehingga dapat memberikan ja1aban apakah yang menjadi dasar adanya kekuasaan negara tersebut. embahasan teori kekuasaan negara merupakan bagian dari teori negara karena teori kekuasaan negara merupakan turunan dari teori negara. Maka dari itu, didalam pembahasan teori kekuasaan negara pasti juga berbicara teori negara. emikiran tantang teori negara pun sudah dimulai sejak :aman roma1i kuno sampai :aman moderen sekarang ini. erkembangan ekonomi, budaya dan politik juga menyebabkan teori negara mengalami perkembangan yang signi=kan. #akekat negara secara sederhana dapat diartikan sebuah organisasi masyarakat, organisasi yang dibentuk karena adanya keinginan hidup besama di dalam pemenuhan kebutuhannya. 3ristoteles yang merupakan seorang ahli =lsafat dari yunani mengatakan bah1a pada hakekatnya menusia merupakan mahluk sosial &oon politikon0.Cleh sebab itu, pada manusia terdapat suatu keinginana untuk hidup bersama yang pada akhirnya membentuk suatu negara yang bersifat totaliter. Negara menurut 3ristoteles merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan bermasyarakat, negara terbentuk secara alamiah. !alam negara tersebut terdapat kekuasaan terhadap orang lain yang memiliki
ke1enangan membuat undang-undang. lato mengidealkan yang memiliki kekuasaan atas negara tersebut adalah seorang =lsuf karena hanya =lsuf yang dapat melihat persoalan yang sebenarnya di dalam kehidupan dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. !asar pemikiran tersebut yang kemudian diadopsi oleh para kaum pemikir gereja yang melahirkan teori hukum kodrat. Menurut teori ini maka kekuasaan tertinggi pada hakekatnya berasal dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan Thomas 3Huinas, teori hukum kodrat adalah teori etis dan hukum kodrat apa yang disebut sebagai ke1ajiban moral. Thomas berpendapat bah1a monarchi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, yang dipimpin oleh seorang raja. "aja memperoleh kekuasaan dari Tuhan, dalam menjalankan pemerintahanya raja mengharapkan anugrah dari Tuhan dan ia selain sebagai penguasa rakyat ia juga merupakan hamba Tuhan. ada abad ke-(@ dan ke-(E, dasar pemikiran kekuasaan-kekuasaan raja mulai mengalami perubahan, dari yang bersifat ketuhanan menjadi bersifat dunia1i. !asar pemikiran ini salah satunya dikemukakan oleh Thomas #obbes. Thomas #obbes menjelasakan bah1a di dalam keadaan alamiahnya manusia hidup didalam keadaan yang kacau balau. Thomas #obbes menggambarkan keadaan ini bah1a manusia yang satu merupakan srigala bagi manusia yang lainnya homo homini lupus0. 6adi dalam keadaan alamiahnya manusia tidak ada ketentraman hidup, rasa takut menghantui lapisan masyarakat oleh karena itu manusia membuat perjanjian untuk membentuk negara. embentukan negara tersebut bertujuan melindungi kehidupan manusia tersebut.Ketika perjajian itu dilakukan semua hak-hak alamiah mereka diserahkan pada negara, sedangkan negara tidak dibebani ke1ajiban apapun termasuk untuk dapat dituntut oleh indi>idu. 6adi negara bukanlah patner dalam perjajian itu, melainkan hasil buahnya. &erbeda dengan Thomas #obbes, 6hon %ocke menjelaskan bah1a di dalam keadaan alamiah (state o# nature), manusia memiliki hak yang sama untuk mempergunakan kemampuan mereka manusia secara alamiah dalam keadaan yang baik. Cleh karena itu, keadaan alamiah tampak sebagai 'a state o# pea$e, good "ill, mutual assistan$e, and preservation . 3kan tetapi, kondisi tersebut menjadi berubah manusia mengenal uang. !engan adanya uang ini, tidak ada lagi batas alamiah yang sanggup menghindari terjadinya akumulasi kekayaan oleh sedikit orang. 3kumulasi kekayaan oleh sedikit orang ini kemudian menimbulkan keadaan perang (state o# "ar). !alam situasi yang dikuasai oleh ekonomi uang ini, masyarakat tidak dapat bertahan tanpa pembentukan negara yang menjamin milik pribadi !engan demikian, menurut %ocke, negara itu didirikan untuk melindungi hak milik pribadi.Negara didirikan bukan untuk menciptakan kesamaan atau untuk mengotrol pertumbuhan milik pribadi yang tidak
seimbang, tetapi justru untuk tetap menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda-beda besarnya. #ak milik (propert) yang dimaksud di sini tidak hanya berupa tanah milik (estates), tetapi juga kehidupan (lives) dan kebebasan (liberties). %ocke menyebut hak-hak ini dengan istilah inalienable rights hak-hak yang tidak asing0 dan adanya negara justru didirikan justru untuk melindungi hak-hak asasi tersebut. 6adi segala kekuasaan yang dimiliki negara dimilikinya karena, dan sejauh, didelegasikan oleh para 1arga negaranya. Terakhir, 6ean 6acHues "ousseau. 6ean 6acHues "ousseau menjelaskan di dalam kehidupan alamiahnya manusia hidup secara polos dan mencintai diri secara sepontan di mana manusia belum melakukan pertikaian melainkan keadaan aman dan bahagia. ada keadaan ini manusia hidup hanya di dalam pemenuhan kebutuhan pribadinya. Tetapi pada akhirnya keadaan alamiah manusia tidak dapat dipertahankan kembali jika setiap manusia tidak dapat lagi mampu mengatasi keadaan dalam menjaga dirinya sendiri. Cleh karena itu, perlu perubahan pola kehidupannya, yakni membentuk suatu kesatuan dengan menghimpun diri bersama orang lain. Manusia akan membentuk suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi pribadi dan anggotanya, di dalam perkumpulan itu masingmasing menyatu dalam suatu kelompok tetapi manusia tetap bebas sebagai seorang indi>idu. #al ini dapat dikatakan bah1a setiap indi>idu menyerahkan diri dan seluruh kekuasaannya untuk kepentingan bersama, di ba1ah kepentingan tertinggi yaitu kehendak umum volante generale 0 dan mereka menerima setiap anggotanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan.eyerahan kekuasaan ini dapat dikatakan sebagai kontrak sosial, tetapi jika kontrak sosial itu dilanggar maka masing-masing kembali kepada hak-hak alamiah mereka. #al ini berarti "ousseau menginginkan adanya kedaulatan rakyat secara menyeluruh. &erdasarkan pemikiran-pemikiran kekuasaan negara tersebut dapat disimpulkan bah1a pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara dan darimana kekuasaan diperoleh berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan tersebut dapat dibedakan atas Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan "aja, Kedaulan Negara, kedaulatan #ukum dan Kedaulatan "akyat. Teori-teori kedaulatan tersebut pada dasarnya mempertanyakan hak moral apakah yang dijadikan legitimasi bagi setiap orang atau sekelompok orang atau bagian suatu pemerintahan atau kekuasaan yang dimilikinya, sehingga mempunyai hak untuk memegang dan mepergunakan kekuasaan serta menuntut kepatutan atas kekuasaan dan otoritas yang dimiliki. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat people souvereignt). Konsep kebebasanQpersamaan dan konsep kedaulatan rakyat merupakan dasar dari demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat atau yang dikenal adanya selogan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan
rakyat Indonesia disalurkan dan diselenggarakan melalui prosedure konstitusional. #al ini menunjukan bah1a Indonesia adalah Negara #ukum yang !emokratis demo$ratis$he re$tsstaat 0 dan Negara !emokrasi yang berdasar atas #ukum $onstitusional demo$ra$ 0 yang tidak terpisah satu sama lain, sebagaimana menurut 6imly 3sshiddiHie !alam sistem konstitusional Jndang-Jndang !asar, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi $onstitutional demo$ra$ 0 . Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat demo$ratie0 dan kedaulatan hukum nomo$ratie0 hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Jntuk itu, JndangJndang !asar negara kita menganut pengertian bah1a Negara Indonesia itu adalah Negara #ukum yang !emokratis demo$ratis$he re$tsstaat 0 dan sekaligus adalah Negara !emokrasi yang berdasar atas #ukum $onstitusional demo$ra$ 0 yang tidak terpisah satu sama lain. Kedaulatan rakyat deselengarakan langsung dan melalui sistem per1akilan. #enry &. Mayo dalam buku Introdu$tions to emo$rati$ *heor mengatakan bah1a sistem politik yang demokrasi ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh 1akil-1akil yang dia1asi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. &erdasarkan pendapat tersebut, diselenggarakan langsung dan sistem per1akilan dire$t demokra$ 0 di1ujudkan melalui pemilihan umum untuk memilih 1akil-1akil rakyat. Kata daulat dan kedaulatan berasal dari bahasa 3rab, yakni daulah yang berarti kekuasaan. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan mutlak dan tertinggi yang berada dalam suatu negara. rof. Soehino, mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi, yakni kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi yang 1e1enang membuat keputusan. Kedaulatan juga dapat bermakna teknis operasional, yaitu merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaran negara, maksudnya adalah apa dan siapa yang membuat keputusan akhir dalam kegiatan bernegara. !alam kajian ilmu hukum dan ilmu politik dikenal adanya lima teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan negara, teori kedaualatan Tuhan, teori kedaulatan "aja, teori kedaulatan "akyat, dan teori kedaulatan #ukum. Sementara #amid S. 3ttamimi juga menyebutkan lima ajaran kedaualatan namun mengganti teori kedaulatan Tuhan dengan ajaran kedaulatan dalam lingkungan sendiri. Sedangkan *irjono rodjodikoro hanya menyebutkan empat ajaran kedaulatan saja, tanpa memasukkan ajaran kedaulatan "aja. 3dapun beberapa macam teori kedaulatan tersebut diantaranya sebagai berikut $
a.
Kedaulatan Tuhan
Teori ini dianggap sebagai teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bah1anegara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segalasesuatu (+ausa Prima).( R( Menurut teori ini, kekuasaan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku 1akil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan de1a, misalnya dalam sejarah para raja Mesir Kuno, Kaisar 6epang, Kaisar ?hina, "aja &elanda &idde Gratec Gods, kehendak Tuhan0, "aja 8thiopia #aile Selas, Singa penakluk dari suku 7uda pilihan Tuhan0. !emikian pula dianut oleh para raja 6a1a :aman #indu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan !e1a *isnu. Ken 3rok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan &rahmana, *isnu, dan Syi1a sekaligus. elopor teori kedaulatan Tuhan antara lain$ 3ugustinus 9/-9B0, Thomas 3Huino ('(/-('@0, juga +. #egel (@@B-(E9(0 dan +.6. Stahl (EB'-(ED(0. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut #egel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Maka, rajaQ pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. b.
Teori Kedaulatan Raja
ada abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan "aja. Teori ini menganggap bah1a pada dasarnya kedaulatan Tuhan dijelmakan dalam kekuasaan seorang raja maupun ratu yang berkuasa secara turun temurun, mereka menganggap bah1a legitimasi atas kekuasaannya merupakan perintah Tuhan yang mutlak. 3kibatnya kekuasaan raaja atau ratu menjadi mutlak yang kemudian melahirkan pula ajaran tentang kedaulatan raja. Ia bahkan dianggap tidak perlu menaati hukum moral agama, bahkan kekuasaannya berada di atas konstitusi, karena status-nya sebagai representasiQ 1akil Tuhan di dunia. !alam konteks penerapan kedaulatan raja, kerena sifatnya yang sangat absolut, maka kekuasaan raja menjadi tirani bagi rakyatnya. 3dapun peletak dasar teori ini adalah Niccolo Machia>elli (D@-(/'@0 melalui karyanya, Il rincipe. Ia mengajarkan bah1a negara harus dipimpin oleh seorang raja yang berkekuasaan mutlak. Sedikit berbeda dengan Macha>elli, 6ean &odin menyatakan bah1a meskpiun kedaulatan negara dipersoni=kasikan dalam pribadi seorang raja, namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar-bangsa, dan konstitusi kerajaan leges imperii) . !i Inggris teori ini dikembangkan oleh Thomas #obbes (/EE-(D@0 yang mengajarkan (
bah1a kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. c.
Teori Kedaulatan Rakyat .
Teori ini menyatakan bah1a kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, karena pada dasarnya dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah harus berpijak pada kehendak rakyat. Inti ajaran dari teori kedaulatan rakyat adalah pertama, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (teori aaran demokrasi) dan kedua, adanya jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia. Teori ini juga memandang dan memaknai bah1a kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat yang la:imnya disebut dengan demokrasi. "akyatlah penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara. Menurut 6imly teori kedaulatan rakyat inilah yang akan menderi>asikan diri menjadi teori demokrasi , karena demokrasi merupakan praksis dari teori kedaulatan rakyat dalam suatu sistem politik , oleh karenanya kedua istilah kedaulatab rakyat dan demokrasi0 dapat disamakan. Teori ini juga menyebutkan bah1a kedaulatan rakyat di1ujudkan dalam pernyataan rakyat untuk menyampaikan kehendaknya. Menurut teori ini negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya bukan dari Tuhan atan dari "aja. "akyatlah yang menentukan corak dan cara pmerintahan diselenggarakan dak rakyat pulalah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dalam pemerintahannya itu. 3jaran kedaulatan rakyat lahir dari pemikiran 6.6. "ousseau yang menyatakan bah1a kedaulatan tidak bisa lepas dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 6ohanes 3lthuisiss juga berpendapat bah1a setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. endapat ini didukukung 6ohn %ocke yang menyatakan bah1a kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurut dia, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan ke1ajiban asasi tersebut kepada rakyatnya, melalui peraturan perundang-undangan. d.
Teori Kedaulatan Negara
Kemunculan teori ini dianggap sebagai kelanjutan dari teori kedaulatan rakyat. 3jaran ini pertama kali muncul di 6erman. Kemunculan teori ini terkonsepsikan dalam rangka mempertahankan kedudukan raja yang pada saat itu mendapatkan dukungan dari tiga lapisan masyarakat yang cukup besar, baik dari golongan bangsa1an (unkertum), golongan militer, maupun alat-alat pemerintah atau birokrasi. ada saat itu sebenarnya ajaran kedaulatan rakyat sudah dikenal di 6erman, hanya saja ajaran ini dianggap berbahaya, karena melalui kedualatan yang dimiliki rakyatnya, rakyat dapat
saja melakukan pemberontakan terhadap raja, maka atas alasan inilah raja membuat konsepsi ajaran baru untuk menandingi ajaran kedaulatan rakyat. Konsepsi yang dibangun raja adalah bah1a sejatinya rakyat membentuk dirinya menjadi negara, oleh karenanya rakyat identik dengan negara. 6ika rakyat berdaulat, maka negara juga berdaulat. Namun demikian karena entitas negara merupakan hal yang abstrak, maka timbul pertanyaan siapakah yang dapat memegang kekuasaan negara. !isinilah posisi raja sebagai 1ujud yang konkrit yang dianggap sebagai representasi dari sebuah negara, maka rajalah yang memegang kekuasaan negara. eletak dasar teori ini antara lain$ 6ean &odin (/9B-(/D0, +. #egel (@@B-(E9(0, G. 6ellinek (E/(-(((0, aul %aband (E@-(/E0. Teori kedaulatan negara mengajarkan bah1a kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. !emikian juga hukum dan konstitusi, juga merupakan kehendak negara, diperlukan negara, dan diabdikan kepada kepentingan negara. Menurut 6imly teori kedaualatan negara biasanya dibicarakan dalam konteks hukum internasional karena teori kedaulatan ini bisa dipandang sebagai konsep kekuasaan negara yang bersifat eksternal yaitu hubungan antar negara, sementara ajaran kedaulatan lainnya dipandang sebagai konsep kekuasaan yang besifat internal dan dianggap penting untuk dibahas dalam kajian #ukum Tata Negara. !alam pengertian ini, &oer Mauna berpendapat bah1a kedaulatan negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya, selama tidak bertentangan dengan hukum internasional. e.
Teori Kedaulatan Hukum
Kedaulatan hukum adalah sebuah teori kedaulatan yang diungkapkan oleh Krabbe sebagai bentuk penyangkalannya terhadap teori kedaulatan negara yang terutama diajarkan oleh ma:hab euts$he Publi&isten . Teori kedaulatan hukum menunjukkan bah1a kekuasaan yang tertinggi tidak terletak di tangan raja dan bukan juga berada di tangan negara, melainkan berada ditangan hukum yang bersumber pada kesadaran hukum tiap-tiap orang sebagai anggota masyarakat. Teori ini menyatakan bah1a hukum merupakan pernyataan penilaian yang muncul atau bersumber pada kesadaran hukum manusia itu sendiri. Kedaulatan hukum menunjukkan bah1a hukum merupakan sumber kedaulatan dimana kesadaran hukum seseorang akan membuatnya mampu membedakan mana sesuatu yang adil dan mana sesuatu yang tidak adil. Teori ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip ule o# .a" yang dikembangkan oleh seorang 3.. !icey. rinsip yang kemudian berkembang di 3merika Serikat juga menjadi jargon *he ule o# .a" and /ot a an yakni prinsip yang menganggap bukan orang yang menjadi pemimpin tetapi hukum
sebagai pemimpin itu sendiri. &erdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. #ukumlah tertulis maupun tidak tertulis0 yang membimbing kekuasaan pemerintahan. 8tika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai 5panglima2 me1ajibkan penegakan hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. elopor teori Kedaulatan #ukum antara lain$ #ugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan %eon !uguit. .
Teori !emokrasi
Gagasan dan praktik demokrasi pertama kali berkembang di 7unani. !emokratia 7unani kuno diberlakukan setelah diadakannya reformasi sistem pemerintahan di negara kota ($it state) 3thena oleh Kleisthenes pada tahun /BE SM. Kleisthenes memperoleh kekuasaan setelah tahun /(B SM. ada saat itu, #ipias, salah seorang teman Kleisthenes yang lalim dalam kepemimpinannya digulingkan oleh sekelompok bangsa1an atas bantuan sparta, yang kemudian setelah itu terjadi konik antar fraksi. Sebagai seorang aristokrat yang cerdas, Klesithenes dengan bantuan rakyat dapat mengalahkan ri>al-ri>alnya. Segera setelah berkuasa, ia meletakan dasardasar yang kokoh bagi demokrasi 3thena. Konsep Kleisthenes ini kemudian menghasilkan lembaga penting yang bernama aelis .ima atus yang keanggotaannya terbuka bagi 1arga negara baik laki-laki maupun perempuan dengan cara pemilihan menggunakan mekanisme undian. Majelis ini bertugas mengangkat dan memberhentikan para pemimpin, menolak dan menerima undang-undang, bahkan melembagakan cara pengasingan terhadap orang yang cenderung berambisi dictator. Secara literal, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat. Kata ini berasal dari bahasa 7unani 5 demos rakyat0 yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan 5 $ratos2 atau 5$ratein22 yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. 6adi, 5 demos-$ratein2 atau 5demos-$ratos2 demokrasi0 adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan berasal dari rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Secara terminologis, demokrasi, menurut 6oseph 3. Schmeter, merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana indi>udu-indi>idu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Menurut Sidney #ook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat de1asa. Sedangkan menurut hilippe ? Schmitter dan Terry %ynn Karl, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung ja1ab atas tindakan-tindakan mereka di 1ilayah publik
oleh 1arga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dari para 1akil mereka yang terpilih. !alam pandangan Nurcholis Madjid, suatu negara disebut demokratis manakala negara menjamin hak asasi manusia seperti kebebasan berkumpul, menyatakan pendapat, berserikat dan beragama0, bagi kelompok minoritas sekalipun. aham dan sistem politik demokrasi adalah sistem yang menolak diktatorianisme, feodalisme, dan totalitarianisme. !alam demokrasi pola hubungan antara penguasa dan rakyat, termasuk didalamnya kaum minoritas, bukanlah pola hubungan kekuasaan, tetapi berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi #3M. Sedangkan secara praktis demokrasi adalah cara untuk menetapkan otoritas dimana rakyat memilih pemimpin-pemimpin mereka. 6ika dalam sistem politik lainnya, orang-orang tertentu dapat menjadi penguasa karena didasarkan pada keturunan, kekayaan, penunjukan, maupun paksaan dengan cara kekerasan. !idalam demokrasi ada dua kemungkinan yaitu $ (. penguasa dan rakyat identik, berlangsung ala 7unani Kuno.
sebagaimana
demokrasi
yang
'. para penguasa dipilih oleh rakyat dengan memberikan suaranya. Menurut Syukron Kamil negara bangsa modern dapat disebut mempunyai sistem politik yang demokratis, manakala para pembuat kebijakan yang paling berpengaruh ditentukan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, yang daiadakan secara berkala. Melalui mekanisme ini para kandidat secara bebas dapat bersaing untuk memperoleh dukungan suara terbanyak, dan praktis semua penduduk yang memenuhi syarat dapat menyatakan pilihannya. 3danya pemilihan umum dalam, dalam pandangan Schumpeter merupakan esensi dari sebuah demokrasi. emelihan umum yang dimaksud adalah pemilihan umum yang jujur, adil dan kompetitif yang merupakan prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya indi>idu yang terorganisir dalam bentuk partai0 memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Secara sederhana Schumpeter menyimpulkan bah1a demokrasi baginya merupakan seuatu mekanisme pasar, dimana para pemilih adalah konsumen, sedangkan para politisinya partai-partai0 adalah 1iras1asta1an yang memburu laba suara terbanyak0. Mereka seperti pedagang yang berusaha menghasilkan produk-produk yang diyakinnya akan akan memberikan keuntungan tertinggi, sehingga mereka melakukan pengiklanan agar produknya dapat dibeli konsumen. *iliam 8benstein mengemukakan psikologis demokrasi, diantaranya A
beberapa
kriteria
dan
dasar
(. empirisme rasional, Konsep ini merujuk pada keyakinan bah1a akal sehat, akal budi reason0 atau nalar manusia sangat penting dijadikan dasar demokrasi. '. kepentingan indi>idu sangat diutamakan, ini merupakan kriteria terpenting. Kriteria inilah yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan demokratis tidaknya suatu sistem pemerintahan. 9. teori instrumental tentang negara, menurut 8benstein negara pada dasarnya bersifat instrumental. Negara, seperti yang dirumuskan lato dan 3ristoteles hingga Mar), tidak lebih dari sekedar alat politik untuk mencapai tujuan bersama manusia. . prinsip volunteerism atau prinsip kesukarelaan. !alam sebuah negara demokratis, aksi-aksi atau kegiatan sosial politik haruslah didasarkan pada prinsip ini. ada dasaranya negara demokrasi tidak mengenal mobilisasi paksa. /. konsep hukum di balik hukum, hubungan antara negara dan masyarakat diatur oleh hukum dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. D. pementingan cara atau prosedur dalam kehidupan demokratis didasarkan pada kesadaran bah1a tujuan tidak dapat dipisahkan dari cara atau alat yang digunakan. @. musya1arah dan mufakat, dan E. persamaan hak asasi manusia. %arry !iamond juga menggambarkan lebih rinci kriteria demokrasi dalam sistem pemerintahan yaitu $ (. adanya kompetisi antar-indi>idu dan kelompok terutama partai-partai politik0 yang meluas dan bermakna serta tidak menggunakan daya paksa untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan regular. '. adanya partisipasi politik yang tinggi dalam memilih pemimpin dan kebijakan-kebijakan minimal melalui pemilihan yang #air dan berkala serta tidak ada kelompok tertentu yang dikucilkan atau dikecualikan. 9. adanya kebebasan sipil dan politik, antara lain$ kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat yang cukup menjamin integrasi kompetisi dan partisipasi politik.
Konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami, sebab konsep ini memiliki banyak konotasi makna yang ber>ariatif, e>olutif dan dinamis. !emokrasi bermakna >ariatif, karena sangat bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya sebenarnya jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi parlementer dan lain-lain. !isamping demokrasi meletakan pemilu yang jujur, adil, dan kompetetif sebagai esensinya, demokrasi juga secara prosedural berjalan diatas prinsip mayoritas. Menurut 6hon Stuart Mill, prinsip ini didasarkan bah1a pendapat mayoritas sekalipun mungkin saja salah, namun lebih sering benarnya. Menurut eter 6hones, demokrasi bukanlah mayoritasisme, demokrasi menjunjung tinggi prinsip mayoritas yang didalamnya tercakup kompromi yang adil, yang tidak menganggu kepentingan kelompok minoritas yang paling fundamental. Cleh karenanya demokrasi adalah 'maorit rule and minorit right 6adi prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya, mesti diletakan diatas prinsip-prinsip moral yang menjunjung tinggi #3M sebagai kodrat yang diberikan Tuhan. enghargaan dan penerapan kebebasan, persamaan, dan partisipasi politik paling tidak melalui pemilu dan melalui per1akilan rakyat yang representatif. !emokrasi juga tidak hanya menolak mayoritasisme, tetapi juga elitisme. !alam pengertian elitisme, demokrasi hanya menjadi alat dan menguntungkan kelompok elit tertentu, bukan untuk memajukan rakyat secara umum. !emokrasi yang diberlakukan haruslah demokrasi yang memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana kekuasaan ditangan mayoritas diselenggarakan dalam suatu rangka legal pembatasan. #al yang perlu diingat dari konsep demokrasi adalah ia tidak bersifat statisA ia merupakan hasil dari po"er sharing yang mencerminkan tingkat keseimbangan antara dua pihak yang melakukan tarik-menarik, yakni rakyat dengan kesadaran partisipasi dan penguasa dengan kesadaran otoritasnya. &agian tengah moderasi0 dari po"er sharing itulah letak di mana demokrasi berada. 3pabila kesadaran peran-serta rakyat terlalu dominan, maka yang terjadi adalah anarki. Sebaliknya, apabila penguasa berada pada posisi dominan, maka yang terjadi adalah otoritarian. !emokrasi yang diiringi dengan destabilisasi anarki tak jarang akan menimbulkan sikap brutal bahkan pembunuhan, atau jatuh bangunnya pemerintahan akibat mosi tidak percaya atau kudeta konstitusional. !ari bebagai kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan bah1a bah1a demokrasi merupakan seuatu pemerintahan mayoritas yang menerapkan sistem per1akilan yang mengakui hak-hak indi>idu dan mayoritas, yang terikat dengan hukum dan mengakui konsep $he$k and balan$es !ari pengertian disebut, maka terdapat beberapa ukuran yang
dapat diacu dalam menilai suatu negara, apakah negara tersebut dapat dikatakan demokratis atau tidak. Menurut Kongres 3merika pada tahun (E menentukan standar negara yang layak diberikan bantuan, dengan parameter negara demokratis yang mencakup $ a. didirikannya sistem poltik yang sepenuhnya demokratis representatif berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil,
dan
b. diakuinya secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan beragama, berbicara, dan berkumpulA c. dihilangkannya semua peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politikA d. diciptakannya suatu badan kehakiman yang bebasA d0 didirikannya kekuatan-kekuatan militer, keamanan, dan kepolisian yang tidak memihak. Sementara parameter lain yang memilki kesamaan prinsip juga dikemukakan oleh +ran: Magnis Suseno dan 3fan Ghafar sebagaimana dikutip Syukoron Kamil. ?iri dari kondisi demokratis menurut +ran: Maginis Suseno terangkum dalam lima gugus$ (. negara hukum '. pemrintahan yang berada diba1ah kontrol masyarakat 9. ada pemilihan umum berkala yang bebas . prinsip mayoritasA dan /. adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar. Sementara 3fan Ghafar, tidak menyebut tentang prinsip negara hukum. Ia lebih menitik beratkan pada pertanggungja1aban. &eberapa parameter demokrasi menurut 3an Ghafar diantaranya $ 3kuntabilitas pertanggungja1aban0, "otasi kekuasaan tertaur dan damai, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu yang luber dan jurdil, dan rakyat dapat menikmati hak-hak dasarnya. !emokrasi begai paham yang dilahirkan dari prinsip kedaulatan rakyat, kini makin digandrungi. #al tersebut disebabkan karena dengan demokrasi telah dihasilkan kebijakan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, bebas, keputusan yang memajukan kepentingan bersama, pengakuan terhadap hak-hak indi>idu. !alam sistem demokrasi, masyarakat tidak dipaksa untu
melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak mesti dilakukan, termasuk kaum minoritas sekalipun, karena hak-hak mereka terlindungi. #al tersebut ter1ujud mengingat !emokrasi dengan prosedur dan kelembagaannya yang membatasi kekuasaan dapat mencegah ke1enang-1enangan, sehingga menghasilkan pemerintahan yang bertanggung ja1ab.
BAB III PENUTUP (.+.
Ke&*%$a"
&erdasarkan analisa teori-teori yang ada, kami menyimpulkan Negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, karena teori ini menggambarkan bah1a kekuasaan ada pada rakyat yang di1alkan oleh seseorang yang dipilih langsung oleh rakyat. 3dapun struktur lembaga negara di Indonesia seperti !" bersifat menampung setiap aspirasi dari masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. #al ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 6.6. "ousseau bah1a kedaulatan rakyat itu adalah cara atau sistem yang bagaimana pemecahan suatu soal memenuhi kehendak umum.
(.5.
Sara" a" Kr*t*!
Makalah ini tersusun dari hasil kerja sama kelompok dan masih sangat memiliki banyak kekurangan baik dalam segi materi dan penyajiannya. Cleh karena itu, penulis sangat mengharapkan karya ini akan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun kepada para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun juga sangat diharapkan demi ter1ujudnya kesempurnaan penyelesaiannya kelak.
(.3.
Da,tar P$&ta!a
&dk. +. &udi #ardiman, 'BB@, 2Machia>elli dan Seni &erkuasa2 dalam ilsa#at Politik diktat0, 6akarta $ ST+ !riyarkara, hlm. 'D. &udi #ardiman, +. ilsa#at odern:ari ar$hiavelli sampai /iet&s$he Gramedia$6akarta, 'BB@. #lm. (E-(. #ardiman, +. &udi. ilsa#at ragmentaris. 7ogyakarta$ Kanisius. 'BB@. #ardiman, +. &udi.. ilsa#at odern: ari a$hiavelli sampai /iet&s$he . 6akarta $ Gramedia. 'BB@
#ardiman, +. &udi. ilsa#at Politik diktat0. 6akarta$ ST+ !riyarkara. 'BB@. #ardiman, +. &udi. 'BB(. 5OolitikO dan O3ntipolitikO$ #annah 3rendt Tentang Krisis Negara2 dalam tma nan 4aa, Tahun U, No. 9. 6akarta $ %embaga enelitian 3tmajaya. #ardiman, +. &udi. 'BB'. 2Membaca OTeks NegatifO #annah 3rendt2 dalam "apar, 6. #. +ilsafat olitik$lato, 3ristoteles, Marchia>elli.Gra=ndo ersada$ 6akarta, 'BB'.
3gustinus,
"apar, 6.#. ilsa#at Politik:Plato, ristoteles, gustinus, ar$hiavelli 5p +it lm 771 Sularto, ST. /i$$olo a$hiavelli: Penguasa rsitek asarakat . 6akarta$ Kompas. 'BB9. ?.S.T. Kansil dan ?hristine S.T. Kansil, 'BBB. ukum *ata /egara epublik Indonesia. 7ang Menerbitkan T "ineka ?ipta $ 6akarta.
