BAB I PENDAHULUAN 1.LATAR BELAKANG
Dalam upaya pengembangan pasar modal syariah di Indonesia pasar, instrumen, dan instansi menjadi suatu komponen yang saling mendukung dalam sistem keuangan. Satu institusi akan membutuhkan pasar, instrumen, dan institusi lainnya. Ketika perbankan syariah dikembangkan, muncullah kebutuhan untuk membuat pasar uang syariah. Pada saat reksa dana syariah dimunculkan, diperlukan instrumen yang halal untuk penyaluran penempatan portofolionya. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah (Sukuk (Sukuk ) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten oleh Emiten kepada kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil (jika menggunakan akad syirkah) / margin (jika menggunakan akad al-Ba’i) al- Ba’i) / fee (jika menggunakan akad ijarah), serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Perkembangan sukuk di Indonesia mendorong pemerintah dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut berperan dalam mengatur regulasi mengenai sukuk. Setelah disahkannya UU Sukuk No. 19 pada bulan Februari 2008, pemerintah dan kalangan akuntan di Indonesia kembali mendapatkan tantangan mengenai perlakuan akuntansi terhadap instrumen keuangan sukuk. Sebelumnya dalam penerbitan instrumen keuangan sukuk penerbit maupun investor menggunakan PSAK 50 dan 55 memiliki hubungan erat dengan IAS 32 Financial Instrument : presentation dan IAS 39 financial instrument : recognition and measurement karena mengacu pada kedua peraturan yang diterbitkan oleh IFRS tersebut. Namun dalam penggunaan PSAK 50 dan 55 dalam perlakuan akuntansi atas penerbitan sukuk ada pertentangan dengan prinsip dan akuntansi syariah yaitu sebagai berikut: 1. Suku bunga efektif, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang penggunaan bunga bunga yang masuk dalam kategori riba. 2. Nalai wajar, penggunaan nilai wajar ini tidak sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian penyajian laporan keuangan syariah paragraf 27. [Type text]
Page 1
3. Penurunan nilai, dalam perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat dengan nilai kini arus kas masa depan. Dalam prinsip syariah tidak mengakui nilai kini sebagai dasar pengukuran. pengukuran. Hal tersebut yang menjadikan pertimbangan investor muslim dalam pemilihan investasi sukuk karena masih ada pencampuradukan antara perlakuan akuntansi atas sukuk dengan obligasi konvensional. Untuk mengatasi masalah tersebut IAI menerbitkan PSAK No. 110 mengenai akuntansi sukuk yang di dalamnya mengatur pemisahan antara obligasi konvensional yang telah diatur dalam PSAK 50 dan 55 dengan sukuk. Instrumen keuangan islam seperti sukuk dalam transaksinya juga harus mengandung prinsip-prinsip pokok transaksi keuangan syariah. Prinsip pokok yang terkandung dalam perjanjian penerbitan sukuk harus adil dan menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu, dalam perjanjian tersebut juga tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir . Di sisi lain, obligasi konvensional mengenakan bunga atas return yang return yang dibayarkan kepada investor merupakan larangan dalam hukum islam karena termasuk dalam kategori riba. riba. Lembaga Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai sukuk yaitu : 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back , Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back . Ketiga fatwa tersebut menjamin para investor muslim untuk dapat berinvestasi dengan aman tanpa perlu khawatir dengan masalah riba, gharar, dan maysir yang yang ada dalam obligasi konvensional. BAPEPAM sebagai suatu regulasi yang mengatur pasar modal di indonesia telah mengatur dalam kaitannya dengan penerbitan surat berharga dalam IX.13.A dan akadakad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal dalam IX.14.A. 2.RUMUSAN MASALAH
a) Apa Pengetian Sukuk ? b) Apa Pengertian Sukuk Ijarah dan Sukuk Ritel? c) Apa landasan Hukum Sukuk Ijarah dan Sukuk Ritel? [Type text]
Page 2
d) Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan bagi Akuntansi Penerbit? e) Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan bagi Akuntansi Investor? f) Bagaimana menentukan tanggal efektif dan ketentuan transisi dalam transaksi Akuntansi Sukuk ?
3.TUJUAN MAKALAH
a) Untuk mengerjakan tugas Akuntansi Syariah. b) Untuk mengetahui Pengertian Sukuk. c) Untuk mengetahui pengertian Sukuk Ijarah dan Sukuk Ritel. d) Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Sukuk Ijarah dan Sukuk Ritel.
[Type text]
Page 3
BAB 2 PEMBAHASAN
A.PENGERTIAN SUKUK
Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu shak ( ( shikāk(
jamaknya shukūk(
) atau
)yang artinya dokumen atau piagam. Dan bisa juga bermakna percetakan atau
menempa sehingga kalau dikatakan sakkan nuqud bermakna pencetakan atau penempahan uang.Kata-kata shak,shukūk atau shikāk dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata hawalah (menggambarkan transfer pengiriman uang) dan mudharabah (kegiatan bisnis persekutuan). Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam atau Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata shak merupakan kata dari suara latin “cheque” atau check yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer. Accounting and auditing organization for Islamic financial institutions (AAOIFI) mendef enisikan sukuk sebagai berikut:”Certificates of ownnership of a pool of underlying assets, in which the certifites are equal of value, issued with the aim of using the mobilized funds for establising a new project, developing an existing project, or financing a business activity as per their respective shares.” Secara singkat defenisi sukuk menurut AAOIFI adalah sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu
B.SUKUK IJARAH 1..Pengertian Ijarah
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah terbagi kepada dua, yaitu: a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta’jir, sedangkan pihak pekerja disebut ‘ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah. [Type text]
Page 4
b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa beli) pada konvensional. Pihak yang menyewa disebut musta’jir, pihak yang menyewakan disebut mu’jir dan biaya sewa disebut ujrah. Sedangkan sukuk ijarahadalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaaannya jelas dan diketahui,yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (lease), sewa dimana pembayaran return pada pemegang sukuk. Sukuk ijarah merupakan sertifikat sukuk yang dikeluarkan berdasarkan aset-aset tertentu yang sah mempunyai nilai ekonomis, terdiri dari tanah, bangunan dan barang-barang lain yang termasuk dalam aset yang berharga.
2..Pengertian Sukuk Ijarah
Adalah suatu sertifikat yang memuat nama pemiliknya (investor) dan melambangkan kepemilikan terhadap aset yang bertujuan untuk disewakan, atau kepemilikikan manfaat dan kepemilikan jasa sesuai jumlah efek yang dibeli denagn harapan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa yang berhasil direalisasikan berdasar transaksi ijarah. `Bentuk sukuk ijarah terdiri dari: a. Tangiable asset di mana investor memiliki bagian dari aset dan pendapatan yang berhubungan dengan ijarah. b. Kepentingan yang bermanfaat bagi investor mendapatkan hak sewa atas aset yang dengan kontrak sukuk dapat memperoleh manfaat al-ijarah. Sukuk ijarah
didasarkan pada kontrak ijarah atau sewa guna usaha dan
tunduk pada
persyaratan tertentu agar sah untuk disekuritisasikan.
3. Syarat ,Rukun Dan Akad Sukuk Ijarah a.Syarat Sukuk Ijarah
1. Kontrak sewa yang mendasarinya harus sesuai dengan prinsip syariah, yang bisa jadi berbeda dari bentuk syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kesepakatan sewa guna usaha finansial konvensional. 2. Aset yang disewakan harus memiliki kegunaan yang menguntungkan bagi pengguna, yang menjadi alasan mereka membayar sewa. 3. .Aset yang disewakan harus
memenuhi
karakteristik
yang
menjadikan
penggunaannya benar-benar sesuai syariah. Sebagai contoh menyewakan [Type text]
Page 5
gedung kasino atau peternakan babi tidak
diperbolehkan
dalam
syariat.
Sukuk jarah merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian, di mana satu pihak bertindak sendiri atau wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. b.Rukun Sukuk Ijarah
1. Dua belah pihak yang mengadakan akad menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu apabila orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka akad ijarah-nya tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang itu tidak harus
mencapai usia baligh dan dianggap sah apabila telah disetujui
oleh walinya. 2. Sighat (ijab qabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. Menurut pendapat yang ashah, ijarah sah dengan ucapan, “aku menyewakan manfaat barang in i kepadamu” dan tidak sah dengan redaksi “aku jual manfaat barang ini kepadamu”. Karena istilah “jual beli” digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang, tidak berlaku dalam pengalihan manfaat. Sebaliknya jual beli pun tidak sah dengan redaksi ijarah. 3. Imbalan (ujrah) dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud (ijarah ‘ain) disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli. Karena ijarah merupakan akad yang berorientasi keuntungan,yaitu tidak sah menyebutkan nilai kempensasi layaknya jual beli.Apabila imbalan tersebut berupa barang yang berwujud, musta’jir cukup dengan melihatnya,meskipun itu diperuntukkan sebagai kompensasi manfaat tertentu atau dalam bentuk tanggungan. Serah terima ujrah dalam sewa menyewa barang secara langsung tidak wajib dilakukan di tempat akad. Berbeda dengan akad ijarah dalam bentuk tanggungan. Dengan demikian musta’jir berhak atas hak guna pakai barang yang telah disepakati dalam ak ad. 4. Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek ijarah tidak jelas maka akadnya tidak sah.
[Type text]
Page 6
c. Ketentuan akad ijarah sebagai berikut:
1. Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerah, harta perdagangan) maupun berupa jasa 2. Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah piahak. 3. Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik. 4. Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah 5. Pemakaian manfaat harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga 6. Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.
4.Landasan Hukum Sukuk Ijarah
Ijarah Kontrak ijarah haruslah sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, para ulama tidak berselisih tentang hukum kebolehan kontrak ijarah ini. Ijarah telah dibenarkan oleh alQur’an, al-sunnah, ijma’ ulama dan ‘urf. Ulama mazhab telah mengkajinya secara mendalam sehingga para mu jtahid tidak menemukan kontrak ijarah bertentangan dengan syara’. Adapun yang menjadi dasar hukum ijarah adalah terdapat dalam surah. 1.Landasan Hukum di Alqur-an Dan Hadis
al-Qashash ayat 26: Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi
dapat dipercaya.(QS. al-Qashash : 26) Wahbah al-Zulhaili menjelaskan tentang ayat di atas dalam tafsirnya al-Munir bahwa ayat tersebut merupakan dalil tentang pensyariatan ijarah. Di mana konsep ijarah (sewa) merupakan sesuatu yang disyariatkan pada setiap agama,
tidak hanya agama
yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena ijarah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dan juga mempunyai maslahah bagi manusia. Sedangkan dalil pensyariatan ijarah yang terdapat dalam hadis adalah hadis tentang memberikan upah kepada tukang bekam:
[Type text]
Page 7
Artinya : dari Ibn Abbas ra berkata: Nabi saw berbekam, kemudian beliau memberikan upahnya kepada tukang bekam. (H.R. Bukhari) 2. Landasan hukum sukuk yang terdapat dalam undang-undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional .
a.Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (1), Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkatSBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SuratBerharga Negara yang diterbitkanberdasarkan prinsipsyariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadapAset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing. 2. .Pasal 5 ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk melaksanakan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 3. Pasal 6 ayat (1), penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara. 4. Pasal 9 ayat (2), pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal Surat Berharga Syariah Negara pada saat jatuh tempo. 5. Pasal 9 ayat (3), dana untuk pembayaran imbalan nilai nominal Surat Berharga Syariah Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. 6. Pasal
10
ayat
(1),
barang
milik
negara
dapat
digunakan
sebagai
dasarpenerbitan SBSN, yang untuk selanjutnya barang miliknegara dimaksud disebut sebagai Aset SBSN. b.Fatwa NO: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari’ah Ijarah, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah ijarah. 2. Obyek ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan. 3. Jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah. 4.
Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk aset yang telah ada maupun aset yang akan diadakan untuk disewakan.
[Type text]
Page 8
c.FatwaNO: 69/DSN-MUI/VI/2008tentangSurat Berharga Syariah Negara, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Aset SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN. 2. Imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepada pemegang SBSN yang dapat berupa ujrah (uang sewa), bagi hasil, atau bentuk pembayaran lain sesuai dengan akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo SBSN. 3. SBSN dapat diterbitkan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN. 4. Pemerintah wajib membayar imbalan serta nilai nominal atau danaSBSN kepada pemegang SBSN pada saat jatuh tempo sesuai akadyang digunakan. d.Fatwa No 71/DSN-MUI/IV2008 tentang akad sale and lease back, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Akad yang digunakan adalah bai' dan ijarah yang dilaksanakan secara terpisah. 2. Dalam akad bai', pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. 3. Akad ijarah baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek ijarah. e.Fatwa No: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara ij arah sale and lease back, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan obyek ijarah kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset
yang dibelinya sesuai
dengan
kesepakatan. 2.
Pemerintah atau perusahaan penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian kepemilikan obyek ijarah, yang dibeli oleh investor pada tingkat harga tertentu sesuai kesepakatan.
3. Pemerintah menyewa obyek ijarah dengan memberikan imbalan (ujrah) kepada pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN. f.Fatwa No: 76/DSN-MUI/ VI/2010 tentang SBSN ijarah asset to be leased, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
[Type text]
Page 9
1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah, berlaku pula dalam akad ijarah asset to be leased. 2. Hak dan kewajiban para pihak harus dijelaskan dalam akad. 3. Pemerintah dapat mengalihkan kepemilikan hak atas sebagian aset yang akan dijadikan obyek ijarah asset to be leased kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk. 4. Pemerintah atau perusahaan penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari obyek ijarah asset to be leased yang dibeli oleh investor pada harga tertentu sesuai kesepakatan. 5. Pemerintah atau pihak lainnya menyewa obyek ijarah asset to be leased dengan memberikan imbalan (ujrah) kepada pemegang SBSN secara periodik maupun sekaligus sesuai kesepakatan selama jangka waktu SBSN berdasarkan masa sewa.
5.Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Akuntansi Penerbit 1) Pengakuan dan Pengukuran Sukuk Ijarah
a) Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nominal dan biaya transaksi. b) Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan. c) Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. d) Beban ijarah diakui pada saat terutang. e) Amortisasi di paragraf 15 tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah. Sukuk Mudharabah
a) Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. [Type text]
Page 10
b) Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudharabah diterbitkan. c) Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah. d) Amortisasi di paragraf 20 diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. e) Bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. 2) Penyajian Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas.
a) Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut. b) Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer.
a) Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer. b) Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas. c) Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset
sebagai
beban
ditangguhkan,
bukan
bagian
dari
sukuk
mudharabah. 3) Pengungkapan
Untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut: (a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk:
[Type text]
Ringkasan akad syariah yang digunakan;
Aset atau manfaat yang mendasari;
Besaran imbalan;
Page 11
Nilai nominal;
Jangka waktu; dan
Persyaratan penting lain.
(b) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomis; dan (c) Lain-lain. Untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut: (a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudharabah, termasuk:
Ringkasan akad syariah yang digunakan;
Aktivitas yang mendasari;
Nilai nominal; Prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil; jangka waktu; Persyaratan penting lain.
(b) Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah, termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain); dan (c) Lain-lain.
6. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Akuntansi Investor a) Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan Awal
Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar harga perolehan.
Harga perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Sedangkan harga perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi.
Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.
Klasifikasi dan Reklasifikasi
[Type text]
Page 12
Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.
Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika: (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan (b) persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh entitas. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah; atau arus kas ujrah ijarah dan pokok dari sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka entitas menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.
Biaya transaksi untuk investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diakui secara terpisah. Biaya transaksi tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk sebagai beban investasi.
Entitas tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terjadi perubahan tujuan model usaha sebagaimana dijelaskan di paragraf 37.
Setelah Pengakuan Awal
Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar, selisih antara harga pasar dengan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.
Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan.
Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka entitas mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh entitas dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.
b) Penyajian [Type text]
Page 13
Pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya transaksi disajikan secara neto dalam laba rugi. c) Pengungkapan
Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini: (a) Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi; (b) Tujuan model usaha yang digunakan; (c) Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, dan penyebabnya; (d) Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan; dan (e) Lain-lain.
7. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi Tanggal Efektif
Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Ketentuan Transisi
Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.
Untuk sukuk yang telah diterbitkan sebelum tanggal efektif Pernyataan ini, jumlah tercatat pada saat penerapan awal Pernyataan ini merupakan jumlah tercatat awalnya dan Pernyataan ini diterapkan atas sukuk tersebut.
Pada saat penerapan awal Pernyataan ini, entitas (investor) menentukan kembali klasifikasi investasi pada sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan ini. Jumlah tercatat pada saat penerapan awal Pernyataan ini merupakan jumlah tercatat awalnya (deemed cost). (a) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan tersedia untuk dijual, kemudian diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, maka selisih antara jumlah tercatat baru dan nilai nominal diamortisasi selama sisa jangka waktu sukuk. Selanjutnya untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, saldo perubahan nilai wajar yang diakui di ekuitas direklasifikasi ke saldo l aba. (b) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual
[Type text]
dan
pinjaman
yang
diberikan
dan
piutang,
kemudian
Page 14
diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar, maka perubahan nilai wajar pada saat penerapan awal Pernyataan ini diakui di saldo laba.
C.SUKUK RITEL 1.Pengertian Sukuk Ritel
Surat berharga syariah negara ritel (sukuk ritel) merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, yang dijual kepada incividu atau perorangan warga negara indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang ditentukan. Sukuk ritel negara merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditujukan bagi individu warga negara indonesia. sukuk harus memiliki underlying asset yang jelas sebagai penjamin. Instrumen sukuk ritel ini dijamin oleh pemerintah dan bebas resiko gagal bayar atau tidak dibayar pemerintah. Sukuk ritel mulai ditawarkan pada 30 Januari hingga 20 Februari 2009 dengan harga Rp. 1 juta per unit. Individu dapat membeli sukuk ritel tersebut minimal Rp 5 juta melaui 13 agen penjualan yang ditunjuk pemerintah. Di antaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, BNI Skuritas, CIMB-GK Securitas Indonesia, Citibank, HSBC, Reliance Sekuritas, Trimegah Securitas, Danareksa Sekuritas, Dan Bank Internasional Indonesia.Sedangkan yang terbaru adalah sukuk ritel dengan seri SR 007 yang ditawarkan pada tanggal 23 februari 2015 hingga 6 maret 2015 dan melalui 22 agen penjualan diantaranya adalah Bank ANZ Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri , Bank Mega, Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Mandiri, Standard Chartered Bank, The Hongkong, Shanghai Banking Corporation Limited, Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Reliance Securities, Sucorinvest Central Gani, dan Trimegah Securities.
2.Tujuan penerbitan sukuk ritel
Untuk membiayai anggaran negara, divesifikasi suber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola pembiayaan negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara. Berkenaan dengan sukuk negara, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan jaminan kehalalan dari sukuk, pertama, sukuk negara diterbitkan atas bukti bagian kepemilikan [Type text]
Page 15
aset. Aset surat berharga syariah negara (SBSN) adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memilliki nilai ekonomis. 3. Dasar Hukum Penerbitan Sukuk Negara Ritel
a. Adapun dasar hukum penerbitan sukuk negara ritel antara lain: 1) Berdasarkan QS.Al-Maidah: 1 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.... 2) Berdasarkan Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. 3) Berdasarkan Kaidah Fikih Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkamnya”. 4) Berdasarkan Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI a) UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara b) Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia c) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara d) Peraturan Mentri Keuangan nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Suarat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN f) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN g) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back h) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Lease i) Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI nomor B-077/DSNMUI/II/2013 tangal 22 Februari 2012
4. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kupon/imbalan investasi sukuk ritel 1) Tingkat inflasi
[Type text]
Page 16
Secara singkat definisi dari inflasi adalah penigkatan tingkat harga secara keseluruhan.Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.Jadi, Penetapan tingkat imbalas sukuk ritel tidak boleh mengesampingkan tingkat inflasi. Hal ini demi kestabilan prekenomian negara. 2) Tingkat suku bunga Bank Indonesia
Tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate ad alah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Jika diperhatikan dengan lebih teliti, tingkat BI rate dan tingkat kupon/imbalan sukuk ritel memiliki tingkat perbandingan yang tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini terjadi karena kebijakan penerbitan sukuk ritel itu sendiri tidak merusak pasar perbankan yang ada walaupun tingkat imbalan sukuk ritel selalu lebih besar dari tingkat BI rate. 3) Kondisi ekonomi Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap tingkat kupon/imbalan yang ditentukan pemerintah pada saat menerbitkan sukuk ritel. Berdasarkan aspek diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah pada saat menetukan kupon/imbalan sukuk ritel, hal ini dilakukan agar tidak terjadi mas alah pada sektor keuangan yang lain. 5.Cara berinvestasi dalam sukuk negara ritel
1) Mendatangi kantor pusat/cabang agen penjualan yang siap untuk melayani pemesanan pembelian sukuk negara ritel 2) Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu
bank
kustodian
anggota subregistry atau partisipan/nasabah subregistry 3) Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian sukuk negara ritel melaui agen penjualan
[Type text]
Page 17
4) Mengisi dan menandatangani formulir pemesanan 5) Menyampaikan formulir pemesanan, fotocopy KTP, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada agen penjualan dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari agen penjual
[Type text]
Page 18
BAB 3 PENUTUP 1.KESIMPULAN
Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu shak ( ( shikāk(
jamaknya shukūk(
) atau
)yang artinya dokumen atau piagam. Dan bisa juga bermakna percetakan atau
menempa sehingga kalau dikatakan sakkan nuqud bermakna pencetakan atau penempahan uang.Kata-kata shak,shukūk atau shikāk dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata hawalah (menggambarkan transfer pengiriman uang) dan mudharabah (kegiatan bisnis persekutuan). Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam atau Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata shak merupakan kata dari suara latin “cheque” atau check yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer. Sukuk Ijarah adalah suatu sertifikat yang memuat nama pemiliknya (investor) dan melambangkan kepemilikan terhadap aset yang bertujuan untuk disewakan, atau kepemilikikan manfaat dan kepemilikan jasa sesuai jumlah efek yang dibeli denagn harapan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa
yang berhasil direalisasikan berdasar transaksi
ijarah.`Bentuk sukuk ijarah terdiri dari: a.Tangiable asset di mana investor memiliki bagian dari aset dan pendapatan yang berhubungan dengan ijarah. b.Kepentingan yang bermanfaat bagi investor mendapatkan hak sewa atas aset yang dengan kontrak sukuk dapat memperoleh manfaat al-ijarah. Sukuk ijarah didasarkan pada kontrak ijarah atau sewa guna usaha dan tunduk pada
persyaratan
tertentu agar sah untuk disekuritisasikan. Surat berharga syariah negara ritel (sukuk ritel) merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, yang dijual kepada incividu atau perorangan warga negara indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang ditentukan. Sukuk ritel negara merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditujukan bagi individu warga negara indonesia. sukuk harus memiliki underlying asset yang jelas sebagai penjamin. [Type text]
Page 19
2.SARAN
Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu dari segi materi maupun dari segi sistematika penulisan makalah ini,untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik atau saran dari pembaca sehingga dapat kami jadikan pembelajaran dalam penulisan makalah selanjutnya.
[Type text]
Page 20
