BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam upaya pengembangan pasar modal syariah di Indonesia pasar, instrumen, dan instansi menjadi suatu komponen yang saling mendukung dalam sistem keuangan. Satu institusi akan membutuhkan pasar, instrumen, dan institusi lainnya. Ketika perbankan syariah dikembangkan, muncullah kebutuhan untuk membuat pasar uang syariah. Pada saat reksa dana syariah dimunculkan, diperlukan instrumen yang halal untuk penyaluran penempatan portofolionya. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah (Sukuk (Sukuk ) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten oleh Emiten kepada kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil (jika menggunakan akad syirkah) / margin (jika menggunakan akad al-Ba’i) al- Ba’i) / fee (jika menggunakan akad ijarah), serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Perkembangan sukuk di Indonesia mendorong pemerintah dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut berperan dalam mengatur regulasi mengenai sukuk. Setelah disahkannya UU Sukuk No. 19 pada bulan Februari 2008, pemerintah dan kalangan akuntan di Indonesia kembali mendapatkan tantangan mengenai perlakuan akuntansi terhadap instrumen keuangan sukuk. Sebelumnya dalam penerbitan instrumen keuangan sukuk penerbit maupun investor menggunakan PSAK 50 dan 55 memiliki hubungan erat dengan IAS 32 Financial Instrument : presentation dan IAS 39 financial instrument : recognition and measurement karena mengacu pada kedua peraturan yang diterbitkan oleh IFRS tersebut. Namun dalam penggunaan PSAK 50 dan 55 dalam perlakuan akuntansi atas penerbitan sukuk ada pertentangan dengan prinsip dan akuntansi syariah yaitu sebagai berikut: 1. Suku bunga efektif, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang penggunaan bunga bunga yang masuk dalam kategori riba. 2. Nalai wajar, penggunaan nilai wajar ini tidak sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian penyajian laporan keuangan syariah paragraf 27.
3. Penurunan nilai, dalam perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat dengan nilai kini arus kas masa depan. Dalam prinsip syariah tidak mengakui nilai kini sebagai dasar pengukuran. Hal tersebut yang menjadikan pertimbangan investor muslim dalam pemilihan investasi sukuk karena masih ada pencampuradukan antara perlakuan akuntansi atas sukuk dengan obligasi konvensional. Untuk mengatasi masalah tersebut IAI menerbitkan PSAK No. 110 mengenai akuntansi sukuk yang di dalamnya mengatur pemisahan antara obligasi konvensional yang telah diatur dalam PSAK 50 dan 55 dengan sukuk. Instrumen keuangan islam seperti sukuk dalam transaksinya juga harus mengandung prinsip-prinsip pokok transaksi keuangan syariah. Prinsip pokok yang terkandung dalam perjanjian penerbitan sukuk harus adil dan menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu, dalam perjanjian tersebut juga tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir . Di sisi lain, obligasi konvensional mengenakan bunga atas return yang dibayarkan kepada investor merupakan larangan dalam hukum islam karena termasuk dalam kategori riba. Lembaga Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai sukuk yaitu : 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back , Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back . Ketiga fatwa tersebut menjamin para investor muslim untuk dapat berinvestasi dengan aman tanpa perlu khawatir dengan masalah riba, gharar, dan maysir yang ada dalam obligasi konvensional. BAPEPAM sebagai suatu regulasi yang mengatur pasar modal di indonesia telah mengatur dalam kaitannya dengan penerbitan surat berharga dalam IX.13.A dan akadakad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal dalam IX.14.A.
1.2 Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut: a) Apa tujuan dan ruang lingkup dalam Akuntansi Sukuk ? b) Apa landasan dasar dalam Akuntansi Sukuk ? c) Apa definisi dalam transaksi Akuntansi Sukuk ? d) Apa karakteristik transaksi Akuntansi Sukuk ? e) Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan bagi Akuntansi Penerbit? f) Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan bagi Akuntansi Investor? g) Bagaimana menentukan tanggal efektif dan ketentuan transisi dalam transaksi Akuntansi Sukuk ? h) Apa perbedaan obligasi syariah ( sukuk ) dan obligasi konvensional? i) Bagaimana skema/alur dari transaksi obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah?
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah lebih terfokus pada PSAK 110 (Transaksi Akuntansi Sukuk ).
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Tujuan
Untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Ruang Lingkup
Diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.
Diterapkan untuk efek yang mempunyai karakteristik serupa dengan sukuk.
2.2. Landasan Dasar Akuntansi Sukuk
1. Firman Allah SWT : QS. Al-Baqarah ayat 275 : “Dan Allah menghalalkan jual -beli dan mengharamkan riba..” QS. Al-Mujamil ayat 20 : “Dan sebagian mereka berjalan di muka bumi mencari karunia Allah” 2. Sabda Rasulullah SAW : “Tiga bentuk usaha yang di dalamnya mengandung barakah : yaitu jual-beli secara tangguh, mudharabah/kerjasama dalam bagi hasil dan mencampur gandum dengan kedelai (hasil keringat sendiri) untuk kepentingan keluarga bukan untuk di jual. (HR.Ibnu Majah). 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.32/DSNMUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah (Sukuk ).
2.3 Definisi Bi aya tr ansaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan
penerbitan atau perolehan sukuk. adalah pasar yang mana pembelian atau penjualan sukuk berdasarkan Pasar yang lazi m kontrak yang mensyaratkan penyerahan sukuk dalam kurum waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.
Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama
dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak te rbagi) atas: (a) aset berwujud tertentu; (b) manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; (c) jasa yang sudah ada maupun yang akan ada; (d) aset proyek tertentu; (e) kegiatan investasi yang telah ditentukan. adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah. Sukuk I jarah Sukuk M udharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah.
2.4 Karakteristik
a. Sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama yang diterbitkan atas nama pemilik atau pemegang sertifikat untuk menetapkan klaim pemilik sertifikat atas hak dan kewajiban keuangan yang diwakili oleh sertifikat tersebut. b. Sukuk mewakili kepemilikan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik aset nonmoneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya, ditambah hak takberwujud, utang dan aset moneter. c. Penerbitan dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad-akad syariah, termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari (underlying assets/activities). d. Perdagangan sukuk tunduk kepada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak yang diwakilinya. e. Pemilik sertifikat berbagi hasil sebagaimana dinyatakan dalam akad dan menanggung kerugian sebanding dengan proporsi kepemilikan sertifikat. f. Penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah umumnya tidak hanya menggunakan akad ijarah atau mudharabah, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain (multi akad). Untuk tujuan pengaturan dalam Pernyataan ini, semua akad tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan akad dalam penerbitan sukuk.
2.5 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Penerbit 1) Pengakuan dan Pengukuran Sukuk Ijarah
a) Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nominal dan biaya transaksi.
b) Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan. c) Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. d) Beban ijarah diakui pada saat terutang. e) Amortisasi di paragraf 15 tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah. Sukuk Mudharabah
a) Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. b) Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudharabah diterbitkan. c) Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah. d) Amortisasi di paragraf 20 diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. e) Bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. 2) Penyajian Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas.
a) Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut. b) Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer.
a) Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer. b) Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan entitas syariah), maka sukuk
mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas. c) Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset
sebagai
beban
ditangguhkan,
bukan
bagian
dari
sukuk
mudharabah.
3) Pengungkapan
Untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut: (a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk:
Ringkasan akad syariah yang digunakan;
Aset atau manfaat yang mendasari;
Besaran imbalan;
Nilai nominal;
Jangka waktu; dan
Persyaratan penting lain.
(b) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomis; dan (c) Lain-lain. Untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut: (a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudharabah, termasuk:
Ringkasan akad syariah yang digunakan;
Aktivitas yang mendasari;
Nilai nominal; Prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil; jangka waktu; Persyaratan penting lain.
(b) Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah, termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain); dan (c) Lain-lain.
2.6 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Investor a) Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan Awal
Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar harga perolehan.
Harga perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Sedangkan harga perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi.
Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.
Klasifikasi dan Reklasifikasi
Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.
Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika: (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan (b) persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh entitas. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah; atau arus kas ujrah ijarah dan pokok dari sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka entitas menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.
Biaya transaksi untuk investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diakui secara terpisah. Biaya transaksi tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk sebagai beban investasi.
Entitas tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terjadi perubahan tujuan model usaha sebagaimana dijelaskan di paragraf 37.
Setelah Pengakuan Awal
Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar, selisih antara harga pasar dengan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.
Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan.
Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka entitas mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh entitas dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.
b) Penyajian
Pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya transaksi disajikan secara neto dalam laba rugi. c) Pengungkapan
Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini: (a) Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi; (b) Tujuan model usaha yang digunakan; (c) Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, dan penyebabnya; (d) Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan; dan (e) Lain-lain.
2.7 Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi Tanggal Efektif
Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Ketentuan Transisi
Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.
Untuk sukuk yang telah diterbitkan sebelum tanggal efektif Pernyataan ini, jumlah tercatat pada saat penerapan awal Pernyataan ini merupakan jumlah tercatat awalnya dan Pernyataan ini diterapkan atas sukuk tersebut.
Pada saat penerapan awal Pernyataan ini, entitas (investor) menentukan kembali klasifikasi investasi pada sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan ini. Jumlah tercatat pada saat penerapan awal Pernyataan ini merupakan jumlah tercatat awalnya (deemed cost). (a) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan tersedia untuk dijual, kemudian diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, maka selisih antara jumlah tercatat baru dan nilai nominal diamortisasi selama sisa jangka waktu sukuk. Selanjutnya untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, saldo perubahan nilai wajar yang diakui di ekuitas direklasifikasi ke sald o laba. (b) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual
dan
pinjaman
yang
diberikan
dan
piutang,
kemudian
diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar, maka perubahan nilai wajar pada saat penerapan awal Pernyataan ini diakui di saldo laba.
2.8 Perbedaan Obligasi Syariah ( Sukuk ) dan Obligasi Konvensional
Keterangan Dari sisi orientasi
Obligasi Syariah (Sukuk ) Disamping
memperhatikan Hanya
keuntungan
juga
memperhatikan hala-haram,
Obligasi Konvensional
harus
pula
artinya
memperhatikan
keuntungan semata.
sisi setiap
investasi yang diharamkan dalam obligasi pada produk produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari
sisi
keuntungan
besar-kecilnya Keuntungan akan diterima dari
besarnya
yang
margin/fee besarnya
ditetapkan
dengan
sistem
ataupun
bagi
hasil
yang didasarkan atas aset dan produksi.
Keuntungannya di dapat dari
ditetapkan.
bungan
yang
Dari sisi akad
Setiap
transaksinya Tidak terdapat akad yang
ditetapkan berdasarkan akad. mengikat Diantaranya
dan
setiap
akad transaksinya.
mudharabah, murabahah,
di
musyarakah, salam,
ijarah.
dihimpun
Dana tidak
istisna, yang dapat
diinvestasikan ke pasar uang dan atau spekulasi di lantai bursa.
2.9 Skema Transaksi Obligasi Syari’ah Mudharabah dan Obligasi Syariah Ijarah
Obligasi Syariah Mudharabah
Perjanjian Profit Sharing Wali Amanat
PT.X
Shahibul Maal
Mudharib
Proyek Usaha Nisbah %
Nisbah % Pembagian
Modal
Pengembalian Modal
Obligasi Syariah Ijarah
Akad Wakalah
Akad Kafalah
3)Mewakili Penyewaan Apol (sebagai wakil)
Investor (shohibul maal) 6) Fee Ijarah
4) TA
1) Cash Apol (sebagai lessor) 2) Certificate
5) Cash Akad Ijarah 4), 5), 6) Invetor menyewakan “X” dengan menunjuk APOL (WI)
ASET
