AKAD IJARAH

MAKALAH AKUNTANSI SYARIAH AKAD IJARAH

DOSEN PENGAMPU: Lisa Martiah Nila P, SE. M.Si. Akt.

Disusun Oleh: KELOMPOK 7 1. Kevin Karami Adyan (C1C015019) 2. Tita Rahmasari (C1C015058) 3. Lizar Imanjaya (C1C015104)

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah “Akad “Akad Ijarah” Ijarah” ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih pada Ibu Lisa Martiah  Nila P, SE. M.Si. Akt selaku Dosen mata kuliah Akuntansi Syariah di Universitas Bengkulu yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta  pengetahuan kita mengenai Akuntansi Syariah terutama mengenai Akad Ijarah. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.

Bengkulu , Agustus 2017

Penyusun

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 4 1.1 Latar Belakang ................................................. ..................................................................... 4 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................................. 4 1.3 Tujuan Penulisan .............................................. ..................................................................... 4 BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................................ 5 2.1 Pengertian Akad Ijarah ......................................................................................................... 5 2.2 Jenis Akad Ijarah................................................................................................................... 7 2.2.1 Berdasarkan Objek yang Disewakan ............................................................................. 7 2.2.2 Berdasarkan PSAK 107 ................................................................................................. 7 2.3

Dasar Syariah ................................................................................................................... 8

2.3.1 Sumber Hukum Akad Ijarah ................................................ .......................................... 8 2.3.2

Rukun dan Ketentuan Syariah Ijarah ................................................ ........................ 9

2.3.3

Berakhirnya Ijarah .................................................................................................. 11

2.3.4

Perbedaan Ijarah dan Leasing ................................................................................. 11

2.4 Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Ijarah ................................................... ...................... 13 2.4.1 Akuntansi untuk pemberi sewa (PSAK 107) ............................................................... 13 2.4.2 Akuntansi Untuk Penyewa (Musta’jir) .................................................. ...................... 16 2.4.3 Ilustrasi Akuntansi Akad Ijarah ................................................................................... 17 BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 20 A.

KESIMPULAN .............................................. ................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 21

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam setiap langkah dan perbuatan manusia di bumi ini tentu tidak dapat terlepas dari agama. Islam adalah agama yang sempurna. Seluruh didalamnya telah diatur dengan hukum islam, baik itu dalam hal ibadah, munkahat , muamalah maupun jinayat . Salah satu komponen yang telah diatur yaitu mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis. Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong men olong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan Hadits. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khlaifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah. Di Indonesia sendiri, pembiayaan ijarah telah diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi:pengakuan dan pengukukuran aset ijarah,  pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara  permanen. PSAK 107 tentang akuntansi ijarah juga telah terangkum dalam PAPSI 2013, yang terbagi atas 2 yaitu ijarah atas aset berwujud d an ijarah atas jasa. PSAK dan PAPSI tersebutlah yang mengatur bagaimana seharusnya perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan ijarahyang kemudian menjadi acuan atau pedoman bagi Bank syariah di Indonesia dalam perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan ijarahyang telah mereka berikan. Berdasarkan pentingnya materi mengenai Akad Ijarah ini, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Akad Ijarah. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian Akad Ijarah? 2. Apa saja jenis Akad Ijarah? 3. Apakah dasar syariah dari Akad Ijarah? 4. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap transaksi Ijarah? 1.3 Tujuan Penulisan Setelah membaca makalah ini pembaca diharapkan untuk dapat : 1. Mengetahui apa itu Akad Ijarah 2. Mengetahui jenis Akad Ijarah 3. Memahami dasar syariah dari Akad Ijarah 4. Memahami perlakuan akuntansi tatas transaksi Ijarah

4

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Akad Ijarah Menurut sayyid sabiq dalam fikih sunah, al ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al ‘iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat di definisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Dari pengertian diatas, ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikanya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan. Aset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya, karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Bentuk lain dari objek ijarah adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Contoh : Lizar menggunakan jasa catering Kevin, atau Kevin mempekerjakan Siti, hubungan pekerja dan pemberi kerja (upah-mengupah) termasuk dalam akad ijarah, dan pengguna jasa harus membayar upah. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima sewa upah (ujrah). Misalnya menyewakan mobil, maka mobil tersebut harus dapat digunakan, bukan mobil yang rusak tidak dapat diambil manfaat darinya. Apabila setelah akad terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikitpun waktu belum berlalu maka akad dapat dikatakan batal atau pemberi sewa harus mengganti dengan aset sejenis lainya. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaanya selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis. Pada hakikatnya pemberi sewa seharusnya berkewajiban untuk menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya. Penyewa merupakan pihak yang menggunakan/mengambil manfaat atas aset sehingga  penyewa berkewajiban membayar sewa dan menggunakan aset sesuai dengan kesepakatan (jika ada), tidak bertentangan dengan syari’ah dan merawat atau menjaga keutuhan aset tersebut. Apabila kerusakan aset terjadi karena kelalaian penyewa maka ia berkewajiban menggantinya atau memperbaikinya. Selama masa perbaikan, masa sewa tidak bertambah. Pemberi sewa dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian (ED PSAK 107).

5

Dalam kontrak, tidak boleh dipersyaratkan biaya pemeliharaan akan ditanggung penyewa karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian ( gharar). Hanya biaya pemeliharaan rutin dan tidak material yang dapat ditanggung penyewa, seperti ganti busi pada mobil yang disewa. Seperti yang telah dijelaskan diatas, penyewa dan pengguna jasa atau pemberi kerja  berkewajiban membayarkan sejumlah tertentu berupa sewa atau upah sesuai dengan akad. Begitu harga itu disepakati maka sepanjang masa akad tidak boleh berubah, misalnya: Kevin menyewakan rumahnya pada Tita dengan harga sewa Rp. 35 juta untuk waktu 3 tahun. Dalam akad ijarah, rumah tetap milik Kevin, Tita mempunyai hak untuk menggunakan rumah tersebut selama 3 tahun, dan Tita berkewajiban membayar Rp. 35 juta. Sepanjang masa akad yaitu 3 tahun, harga sewa tidak boleh berubah yaitu tetap Rp. 35 juta. Namun apabila kontrak diperpanjang, maka atas kontrak yang baru ini boleh saja harga berubah bisa sama, lebih tinggi atau lebih rendah. Pengalihan kontrak atau aset yang disewa kemudian disewakan kembali pada pihak lain,  boleh dilakukan baik dengan harga sama lebih tinggi atau rendah asalkan pemberi sewa mengizinkanya. Namun bila disewakan kembali pada pemberi sewa, maka syaratnya adalah kedua akad (yaitu dari pemberi sewa ke penyewa pertama atau dari penyewa pertama kepenyewa  berikutnya yang tidak lain pemberi sewa sendiri) harus tunai. Hal ini untuk menghindari transaksi sejenis bai al innah yang dilarang secara syariah. Pembayaran sewa dapat dibayar dimuka, ditangguhkan ataupun diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila yang disepakati adalah pembayaran tangguh dan terjadi penundaan pembayaran akibat penyewa lalai (bukan karena tidak mapu secara finansial), maka dapat dikenakan denda, yang akan dikenakan sebagai dana kebajikan. Apabila atas ijarah dibayarkan uang muka, dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi hak pemberi sewa. Lebih disarankan agar hak pemberi sewa adalah sebesar opportunity cost yang ditimbulkanya, yaitu uang yang bisa didapatkanya dengan menyewakan pada pihak lain dapat sehingga selisih antara uang dimuka dan opportunity cost  nya dikembalikan pada penyewa. Akad ijarah memiliki resiko beruba gagal bayar dari penyewa, aset ijarah rusak, atau  penyewa menghentikan akad sehingga pemberi sewa harus mencari penyewa baru. Akad ijarah hendaknya memuat aturan tentang jangka waktu akad, besarnya sewa atau upah, cara pembayaran sewa atau upah (dimuka, angsuran atau diakhir), peruntukan aset yang disewakan dan hal lainya yang dianggap penting. Begitu kontrak disetujui maka ia bersifat mengikat kedua belah pihak dan apabila ada perubahan pada isi kontrak harus disepakati keduanya. Setelah akad ditandatangani, pemberi sewa tidak dapat menyewakan aset yang telah disewakanya pada pihak lain untuk periode akad yang sama. Perjanjian mulai berlaku efektif ketika penyewa dapat menggunakan aset yang disewanya  bukan saat penandatanganan kontrak, sebaliknya pada saat itu pemberi sewa berhak menerima  pembayaran sewa atau upah.

6

2.2 Jenis Akad Ijarah 2.2.1 Berdasarkan Objek yang Disewakan Berdasarkan obejk yang disewakan, ijarah dapat dibagi 2, yaitu :

Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian dan sebagainya.



Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau da ri pekerjaan seseorang.



2.2.2 Berdasarkan PSAK 107 Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa’ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu’jir) kepada penyewa (musta’jir) pada saat tertentu. Ijarah Muttahiya Bin Tamlik adalah ijarah dengan wa’ad perpindahan kepemilikan 



 Skema I jarah (1) Pemberi Sewa/Jasa

(2) (3)

Penyewa Pengguna

aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Keterangan : (1) Penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan ijarah (2) Pemberi sewa menyerahkan objek sewa pada penyewa (3) Penyewa melakukan pembayaran Perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiya bit tamlik dapat dilakukan jika seuruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diseleaikan dan objek jarah telah diserahkan kembali kepada  pemberi sewa. Kemudian untuk perpindahan kepemilikan akan dibua akad baru, terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui : a. Hibah  b. Penjualan, di mana harga harus disepakati kedua belah pihak sebelum akad  penjualan, namun pelaksanaan penjualan dapat dilakukan: 

Sebelum akad berakhir



Setelah akd berakhir

7

Penjualan secara bertahap sesuai dengan wa’ad(janji) pemberi sewa. Un tuk  perpindahan secara bertahap, harus ditentukan bagian penyewa setiap kali ia melakukan pembayaran dari harga total sampai ia memiliki aset tersebut secara penuh di akhir kontrak. c. Jual dan Ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain, dan kemudian menyewa kembali objek ijarah tersebut yang telah dijual tersebut. Alasan dilakukan transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta’alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjual akan mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi. d. Ijarah Lanjut adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah utuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa tangguhan) untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah untuk sewa  jangka pendek. 

2.3 Dasar Syariah 2.3.1 Sumber Hukum Akad Ijarah 1. Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT: “Apakah  mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 26) “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata ‘wahai ayahku ambillah ia  sebagai orang yang bekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qasas: 26) 2. As-Sunah Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “berbekamlah k amu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan

8

Muslim) Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah) “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya” (HR. ‘Abd ar -Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri) Dari Saad bin Abi Waqqash r.a, bahwa Rasulullah bersabda: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memer intahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (HR.  Nasa’i) Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Beliau bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya, dan (ketiga) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upahnya.” (Hasan: Irwa-ul Ghalil no.1489 dan Fathul Bari IV:417 No.: 2227) “Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.” (HR. Ahmad dari Ibnu Mas’ud) 2.3.2 Rukun dan Ketentuan Syariah Ijarah Rukun ijarah ada tiga macam, yaitu: 1. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/lesson/mu’jjir dan penyewa/pengguna  jasa/lessee/musta’jir. 2. Objek akad ijarah berupa: manfaat aset/ma’jur  dan pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah. 3. Ijab kabul/serah terima. Ketentuan syariah: 1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh 2. Objek akad ijarah a. Manfaat aset/jasa adalah sebagai berikut: 1) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus dapat berfungsi sebagai mestinya dan tidak rusak. 2) Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan); maka ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. Misalnya mengupah seseorang untuk membunuh, menyewakan rumah untuk tempat main judi atau menjual kamar dal lain sebagainya. 3) Dapat dialihkan secara syariah, contoh manfaat yang tidak dapat dialihkan secara syariah sehingga tidak sah akadnya:

9

a. Kewajiban shalat, puasa tidak dapat dialihkan karena ia merupakan kewajiban setiap individu.  b. Mempekerjakan seseorang untuk membaca Al-Quran dan pahalanya (manfaatnya) ditujukan untuk orang tertentu, karena pahala/nilai kebaikan akan kembali pada yang membacanya, sehingga tidak ada manfaat yang dapat dialihkan. c. Barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat dijadikan objek ijarah karena mengambil manfaat darinya sama saja dengan memilikinya/menguasainya. Misalnya makanan/minuman/buah-buahan atau uang (kas), jika mengambil manfaat darinya berarti menggunakannya. 4) Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa, misalnya kondisi fisik mobil yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi aset. 5) Jangka waktu penggunaan menfaat ditentukan dengan jelas, misalnya 2 tahun  b. Sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau  jasa yang digunakannya. 1) Harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Misalnya, Berkah Toserba merekrut karyawannya yang ditugaskan sebagai pramuniaga (hubungannya adalah pekerja dan pemberi kerja) dan gaji yang disepakati sebesar Rp2 juta per bulan. Tidak boleh menyatakan gajinya tergantung dari penjualan  perusahaan karena besarnya menjadi tidak pasti. 2) Boleh dibayar dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan objek akad. 3) Bersifat felaksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak serta lainnya yang berbeda. Misanya, sewa atas mobil yang jenisnya sama misalnya Innova 2006, di Jakarta sewa per hari Rp500.000 sedangkan di Yogyakarta Rp400.000, atau menyewakan toko kalau digunakan untuk menjual pakaian harga sewanya Rp20 juta per tahun tapi kalau digunakan untuk bengkel Rp25 juta per tahun atau sewa toko untuk 1 tahun Rp25 juta tapi kalo 2 tahun Rp45 juta. Begitu di sepakati maka harga sewa akan mengikat dan tidak boleh berubah selama masa akad. c. Ketentuan Syariah untuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik. 1) Pihak yang melakukan Ijarah Muntahiya bit Malik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli ataupun  pemberian, hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. 2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa’ad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah.

10

3. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 2.3.3 Berakhirnya Ijarah 1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan  berakhirnya akda setelah panen selesai. 2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. 3. Terjadi kerusakan aset. 4. Penyewa tidak dapat membayar sewa. 5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap  berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal. 2.3.4 Perbedaan Ijarah dan Leasing Ada orang berpendapat ijarah sama dengan leasing, padahal pendapat ini tidak sepenuhnya  benar, Karim (2003) mencoba membandingkan ijarah dengan leasing sebagai berikut: No. 1. 2.

Keterangan Objek Metode Pembayaran

Ijarah Manfaat barang dan jasa Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi  barang/jasa yang disewa

3.

Perpindahan Kepemilikan

a. Ijarah Tidak ada perpindahan kepemilikan  b. IMBT Janji untuk menjual/menghibahkan di awal akad.

4.

Jenis Leasing lainnya

a.  Lease Purchase Tidak dibolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli  b. Sale and Lease Back 

Leasing Manfaat barang saja Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa

a. Sewa Guna Operasi Tidak ada transfer kepemilikan  b. Sewa Guna dengan Opsi: Memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa a.  Lease Purchase Dibolehkan  b. Sale and Lease Back  Dibolehkan

11

Dibolehkan Tabel diatas memberikan ikhtiar perbedaan dan kesamaan antara ijarah dan Leasing. Sedikitnya ada empat aspek yang dapat dicermati, yakni: objek, metode pembayaran, perpindahak mepemilikannya, dan jenis leasing. 1. Objek Dalam Ijarah, objek yang disewakan dapat berupa aset maupun jasa/tenaga kerja. Ijarah  bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat dari aset disebut sewa-menyewa, sedangkan  bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah-mengupah (ujrah). Dalam leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa aset saja, dengan kata lain terbatas pada pemanfaatan aset. Dengan demikian, ijarah memiiki cakupan yang lebih luas dari pada leasing. 2. Metode pembayaran Dalam ijarah, metode pembayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang  pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to performance) dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa (not contingent to performance). Contoh akad ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewakan adalah gaji atau sewa. Sedangkan contoh akad ijarah yang  pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disebut ju’alah atau success fee (misalnya bagi siapa yang menemukan handphone yang hilang akan diberikan uang sebesar Rp500 ribu). 3. Perpindahan kepemilikan Pada dasarnya akad ijarah sama seperti operating lease, yakni dipindahkan adalah manfaat dari aset yang disewakan. Untuk jenis akad  Ijarah Muntahiya bit  Tamlik   (IMBT), kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa dan si penyewa mengambil manfaat/menggunakan aset tersebut. Namun, pemberi sewa di awal akad berjanji (wa’ad) kepada pihak penyewa. Pengalihan hak milik atas aset yang bersangkutan dapat dilakukan dengan menjual atau dengan menghibahkannya. Atas pemindahan kepemilikan tersebut akan dibuatkan akad secara terpisah. Sementara dalam leasing, jenis leasing tergantung dari sisi pemberi sewa dan penyewa. Dari sisi pemberi sewa, secara umum dikenal 4 jenis barang , yaitu  financial lease, sales type lease, operating lease dan leverage lease. Sedangkan dari sisi penyewa, dikenal 2  jenis yaitu operating lease dan capital lease. Dalam financial lease (sisi lessor ) atau capital lease (sisi lessee) adalah merupakan bentuk transfer sebagian besar risiko dan keuntungan kepemilikan yang menikat pada lessee,  periode jangka panjang, dan lessee akan menanggung semua biaya perbaikan dan pada akhir periode memiliki hak untuk membeli karena risiko barang ditanggung olehnya. Dalam operating lease, hak kepemilikan berada pada pemilik aset, yang dialihkan hanya manfaat dari aset tersebut, dengan demikian akad ijarah atau IMBT merupakan operating

12

lease karena yang ditransfer hanya manfaat dari objek ijarah sedang kepemilikannya tetap  pada pemberi sewa. Dari definisi tersebut maka syariah tidak menhalalkan capital/financial lease karena memiliki akad yang tidak jelas ( gharar ) antara pembeli atau sewa, sedangkan operating lease dibolehkan karena bentuknya seperti sewa-menyewa. 4. Jenis leasing lainnya a.  Purchase Lease  adalah suatu bentuk lease yang menggabungkan antara hak beli dan leasing sekaligus. Ciri dalam purchase lease: pembeli membayar sejumlah uang untuk hak beli yang tidak dapat ditarik kembali serta bukan bagian dari uang muka pembeli, harga jual ditetapkan di awal dan biasanya lebih tinggi dari harga pasar, selama belum terjadi pembelian, pembeli membayar sejumlah uang sewa, perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali gagal bayar yang biasanya objek sewa akan disita oleh lessor, dan tidak ada orang yang dapat membeli aset tersebut setelah perjanjian pembeli dan  pemilik. Dalam syariah, akad lease-purchase ini diharamkan karena adanya two in one dua akad sekaligus atau shafqatai fi shafqah). Ini menyebabkan gharar dalam akad, yakni ada ketidakjelasan akad: apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli.  b. Sale and Lease Back (al bai’ tsumma ‘iadatul ijarah atau jual dan ijarah) adalah suatu  bentuk lease di mana penjual barang kepada pembeli kemudian pembeli menyewakan kembali kepada penjual. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Akad jenis ini dibolehkan secara syariah, asalkan akad jual dan akad ijarah harus terpisah dan tidak boleh dipersyaratkan.

2.4 Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Ijarah 2.4.1 Akuntansi untuk pemberi sewa (PSAK 107) 1. Biaya perolehan, untuk objek ijarah baik asset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Asset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari asset tersebut, dan  b. Biaya perolehanya dapat diukur secara andal Jurnal: Aset Ijarah xxx Kas/utang xxx 2. Penyusutan, jika asset ijarah tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk asset sejenis selama umur manfaat (umur ekonomisnya). Jika asset ijarah untuk akad jenis IMBT maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT. Jurnal:

13

Biaya Penyusutan xxx Akumulasi penyusutan xxx 3. Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa  pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Jurnal: Kas/Piutang Sewa xxx Pendapatan sewa xxx 4. Biaya perbaikan objek ijarah, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluaranya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan  pemilik. a. Jika perbaikan rutin yang dilakukan penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya. Jurnal: Biaya Perbaikan xxx Utang xxx  b. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya. Jurnal: Biaya Perbaikan xxx Kas/Utang/Perbaikan xxx c. Dalam ijarah muntahiya bit tamlik  melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksut dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun  penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Jurnal: Biaya Perbaikan xxx Kas/Utang/Perlengkapan xxx 5. Perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah muntahiya bit tamlik  dapat dilakukan dengan cara: a. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Jurnal: Beban Ijarah xxx Akumulasi Penyusutan xxx Asset Ijarah xxx  b. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnal:

14

Kas/Piutang xxx Akumulasi Penyusutan xxx Kerugian*  xxx Keuntungan**  Asset Ijarah * jika nilai buku lebih besar dari harga jual ** jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

xxx xxx

c. Penjualan setelah selesai masa akad , maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnal: Kas xxx Kerugian*  xxx Akumulasi Penyusutan xxx Keuntunagan**  xxx Asset Ijarah xxx *jika nilai buku lebih besar dari harga jual ** jika harga buku lebih kecil dari harga jual d. Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka: Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnal: Kas xxx Kerugian*  xxx Akumulasi Penyusutan xxx Keuntunagan**  xxx Asset Ijarah xxx *jika nilai buku lebih besar dari harga jual ** jika harga buku lebih kecil dari harga jual Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai asset tidak lancar atau asset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut. Jurnal: Asset Lancar/Tidak Lancar xxx Akumulasi Penyusutan xxx Asset Ijarah xxx Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat penjualan ijarah tersebut diakui sebagai beban/keuntungan/kerugian pada periode berjalan.

15

Keuntungan/kerugian yang timbul tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah dari beban ijarah. 6. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. 7. Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik , tetapi tidak terbatas pada: a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut; Agunan yang digunakan (jika ada)  b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok asset ijarah; dan c. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada). 

 

2.4.2 Akuntansi Untuk Penyewa (Musta’jir) 1. Beban Sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset terima diterima. Jurnal: Beban Sewa xxx Kas/Utang xxx Untuk pengakuan sewa di ukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. 2. Biaya pemeliharaan objek ijarah, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan  penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Jurnal: Beban pemeliharaan Ijarah xxx Kas/Utang/Perlengkapan xxx

Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa. Piutang xxx Kas/Utang/Perlengkapan xxx 3. Perpindahan kepemilikan, dalam ijarah muntahiya bit tamlik  dapat dilakukan dengan cara: a. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Jurnal:

16

Aset nonkas (eks ijarah) xxx Keuntungan xxx  b. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar  pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Jurnal: Aset nonkas (eks ijarah) xxx Kas xxx c. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar  pembayaran yang disepakati: Jurnal: Aset nonkas (eks ijarah) xxx Kas xxx d. Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar  pembayaran objek ijarah yang diterima. Jurnal: Aset nonkas (eks ijarah) xxx Kas xxx Utang xxx 4. Jika suatu entitas/penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk  pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. 5. Pengungkapan, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik , tetapi tidak terbatas pada: a. Penjelasn umum isi kaad yang signifikan yang meliputi tetapi tetapi tidak terbatas  pada: Total pembayaran Keberadaan wa’ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut Agunan yang digunakan (jika ada)  b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah)  

 

2.4.3 Ilustrasi Akuntansi Akad Ijarah Transaksi (dalam ribuan rupiah)

Pemberi sewa

Penyewa

17

Tgl. 2 jan 2007 pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa  pembayaran dilakukan setiap  bulan sebesar Rp. 12.500

Saat pembelian aset dari PT B : Aset ijarah 150.000 Kas 150.000

Pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar Rp. 150.000 dari PT B

Saat menerima pendapat dari penyewa: Kas 12.500 Pendapatan sewa 12.500

Beban sewa Kas

12.500

Setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan.

Kas Pendapatan sewa

Beban sewa Kas

12.500

Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun sesuai masa manfaat mobil dengan metode garis lurus

Beban penyusutan 30.000 Akumulasi penyusutan 30.000

Penyajian pada akhir tahun  pertama untuk aset ijarah.

Aset ijarah Akumulasi penyusutan

Pada saat akhir kontrak aset ijarah dikembalikan kepada  pemberi sewa, sehingga dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi.

Aset nonkas (eks ijarah) 150.000 Aset ijarah 150.000

12.500 12.500

12.500 12.500

150.000 30.000 120.000

Kasus ijarah muntahiya bit tamlik  Transaksi (dalam ribuan rupiah)

Tgl. 2 jan 2007 pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa  pembayaran dilakukan setiap  bulan sebesar Rp. 12.500 Pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar Rp. 150.000 dari PT B. Dan disepakati bahwa pada akhir masa sewa akan dibeli oleh  penyewa.

Pemberi sewa

Penyewa

Saat pembelian aset dari PT B : Aset ijarah 150.000 Kas 150.000

Saat menerima pendapat dari penyewa: Kas 12.500 Pendapatan sewa 12.500

Beban sewa Kas

12.500 12.500

18

Setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan.

Kas 12.500 Pendapatan sewa

Beban sewa Kas

12.500

Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun sesuai masa manfaat mobil dengan metode garis lurus

Beban penyusutan 30.000 Akumulasi penyusutan 30.000

Penyajian pada akhir tahun untuk aset ijarah, jurnal untuk tahun ke-2 dan ke-3 sama dengan pencatatan diatas.

Aset ijarah 150.000 Akumulasi penyusutan 30.000 120.000

Pada saat akhir kontrak aset ijarah dijual kepada pemberi sewa secara tunai Rp. 65.000. dilakukan dengan akad jual beli.

Kas 65.000 Akumulasi penyusutan 90.000 Aset ijarah 150.000 Keuntungan penjualan 5.000

Aset nonkas Kas

65.000

Apabila pada saat akhir kontrak aset ijarah dihibahkan dari  pemberi sewa kepada penyewa dan nilai wajar Rp.40.000

Beban ijarah 60.000 Akumulasi penyusutan 90.000 Aset ijarah 150.000

Aset nonkas 40.000 Keuntungan 40.000

12.500

12.500

65.000

19

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Menurut sayyid sabiq dalam fikih sunah, al ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al ‘iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat di definisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Dari pengertian diatas, ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikanya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan.

20

DAFTAR PUSTAKA Sri Nurhayati-wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empa t. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 107

21