1
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi umumnya. Ia memiliki prinsip syariah yang membentuk pandangan dunia, sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (maqasid asysyariah) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara secara mendasar bukan materiil, melainkan didasarkan atas konsep-konsep Islam yakni tentang kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik, dimana sangat menekankan aspek tolong-menolong dalam persaudaraan (ukhuwah) (Rizkia, 2013). Sistem ekonomi Islam jika dilaksanakan secara sempurna sesuai dengan ajarannya, akan menjadi sarana yang dapat memberikan kepuasan bagi setiap kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi Islam ini mempunyai hubungan yang erat dengan ajaran agama, ideologi, dan budaya Islam sehingga tidak boleh dipisahkan dari landasan agama. Salah satu wujud perkembangan masyarakat yang telah berangsurangsur menerapkan sistem ekonomi ini adalah adanya pengembangan dari lembaga-lembaga pembiayaan pada masyarakat tersebut, baik dalam bidang
2
ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Mengingat betapa pentingnya keberadaan lembaga keuangan bagi suatu negara, karena salah satu indikator sehat
atau
tidaknya
perekonomian
suatu
negara
adalah
lembaga
keuangan/perbankan. Maka saat ini banyak muncul bank-bank, baik itu bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga keuangan nonbank. Dengan adanya lembaga keuangan tersebut, maka perekonomian rakyat dapat ditingkatkan terutama pada rakyat kurang mampu yang sangat memerlukan pembiayaan/kredit untuk memenuhi kebutuhan konsumtif ataupun untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu, untuk memperluas jangkauan fasilitas pembiayaan kepada pengusaha kecil tersebut, dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat menjangkau pengusaha kecil dan tidak memberatkan mereka. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, memberi jalan untuk pengembangan usaha mikro dalam rangka memberi kemudahan bagi kaum menengah ke bawah. Lembaga ini tumbuh atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi syariah. BMT Al Muthi’in adalah koperasi yang termasuk ke dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam dan kegiatan pendukung lainnya. Tujuan utama BMT Al Muthi’in adalah pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada pada kalangan ekonomi menengah ke bawah.
3
Secara operasional BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi yang mengadaptasi sistem perbankan syariah. Kehadiran BMT ini diharapkan mampu membantu masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh bank. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah (5) ayat 2 yang artinya : “Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran”. Akan tetapi, dalam pengimplementasian prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional BMT masih dihadapkan pada masalah yang harus perlu mendapatkan perhatian lebih. Salah satunya menyangkut kemampuan petugas BMT dalam menganalisis fiqh yang belum memadai, karena dalam pendirian koperasi tidak disertai dengan sumber daya manusia yang memadai dan keseuaian dalam operasionalnya. Tak jarang hal ini mengakibatkan petugas BMT bingung untuk memilih model akad syariah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan rencana alokasi dana yang ditetapkan sehingga bisa berdampak buruk pada kelirunya penerapan akad yang sebenarnya. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang karena permasalahan tersebut dapat menjadi indikasi penyimpangan mendasar dalam implementasi kesyariahan, khususnya dalam hal akad pembiayaan yang disalurkan BMT Al Muthi’in, produk pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) merupakan salah satu produk yang diakadkan oleh nasabah, karena
4
dengan produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan yang bersifat sewa barang atau jasa dari BMT Al Muthi’in dengan upah sewa yang telah menjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, naik haji dan umrah. Ketika seseorang melakukan pengajuan pembiayaan contohnya pembiayaan multijasa maka pihak BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk menggunakan dana sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Hal ini akan menjadi masalah jika realisasinya terdapat nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar dari kepentingan awal dan pemilihan akad oleh petugas BMT yang digunakan tidak sesuai, seperti hanya sebuah rekayasa kesepakatan (Rizkia, 2013). Berdasarkan uraian di atas, maka dalam laporan praktik kerja lapangan ini penulis akan membahas judul tentang “PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPONTREN BMT AL MUTHI’IN BANTUL YOGYAKARTA”
5
I.2. Tujuan Tujuan diadakannya praktik kerja lapangan yaitu untuk mengetahui: 1. Untuk mengetahui tentang akad ijarah. 2. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan ijarah di Kopontren BMT Al Muthi’in Bantul Yogyakarta. 3. Untuk
mengetahui
penerapan/pengaplikasian
akad
ijarah
pada
pembiayaan ijarah di Kopontren BMT Al Muthi’in Bantul Yogyakarta. I.3. Manfaat Manfaat yang dapat diambil dari praktik kerja lapangan ini adalah: 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori seputar perbankan syariah dengan menambah pengetahuan bagaimana antara teori dengan praktiknya. 2. Manfaat Praktis a. Bagi Kopontren BMT Al Muthi’in, dari hasil laporan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat memperkenalkan eksistensi BMT di masyarakat luas dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan usaha secara syariah dan membantu dalam menetapkan kebijakan dalam BMT tersebut.
6
b. Bagi lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menambah literatur mengenai pembiayaan ijarah terutama yang terkait dengan pembiayaan ijarah untuk biaya pendidikan. c. Bagi mahasiswa sebagai sarana untuk melatih berfikir kreatif dan ilmiah dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengalaman bagi mahasiswa tentang dunia kerja. I.4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan pada: Waktu
: 03 – 12 Oktober 2016 dari pukul 08.00 – 15.00 WIB.
Tempat
: Kopontren BMT Al Muthi’in Bantul Yogyakarta Jl. Cendrawasih, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
I.5. Jadwal Kegiatan Adapun berbagai kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan praktik kerja lapangan di BMT Al Muthi’in adalah sebagai berikut: No.
Hari dan Tanggal
1.
Senin, Oktober 2016
03
Kegiatan 1. Berdo’a Muthi’in,
bersama kemudian
karyawan
BMT
dilanjutkan
Al
dengan
kajian Kitab Riyadus Sholihin oleh Manajer BMT Al Muthi’in. 2. Mengelompokkan laporan keuangan bulanan tahun 2016 dan mengelompokkan rincian
7
pembayaran arisan motor ke dalam file yang telah disesiakan. 3. Mencari data nasabah yang sudah jatuh tempo dalam pembayaran angsuran di dalam file komputer. 4. Membuat tabel buku kas bulanan, kas masuk dan kas keluar. 5. Membantu menghitung uang dari hasil transaksi pembiayaan nasabah. 2.
Selasa,
04
Oktober 2016
1. Berdo’a Muthi’in,
bersama kemudian
karyawan
BMT
dilanjutkan
Al
dengan
kajian Kitab Riyadus Sholihin oleh Manajer BMT Al Muthi’in. 2. Menjadi teller. 3. Ikut serta dalam melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah (jual beli angsuran motor). 4. Membuat tabel buku catatan tukar jaminan. 3.
Rabu, 05 Oktober 2016
1. Berdo’a Muthi’in,
bersama kemudian
karyawan
BMT
dilanjutkan
Al
dengan
kajian Kitab Riyadus Sholihin oleh Manajer
8
BMT Al Muthi’in. 2. Membuat tabel buku kas. 3. Membantu mencari data nasabah pembiayaan BMT Al Muthi’in Kantor Kas Pembantu Pasar
Bentengan
yang
kemudian
data
tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi software mycsys 9.0 oleh juru buku BMT Al Muthi’in. 4. Memasukkan data rincian rekening koran Bank
Syariah
Mandiri,
BRI
Syariah,
Muamalat, dan BNI Syariah tahun 2014, 2015, dan 2016. 4.
Kamis, Oktober 2016
06
1. Berdo’a Muthi’in,
bersama kemudian
karyawan
BMT
dilanjutkan
Al
dengan
kajian Kitab Riyadus Sholihin oleh Manajer BMT Al Muthi’in. 2. Membuat tabel buku kas. 3. Menjadi teller. 4. Memisahkan dan mengelompokkan uang logam Rp 100,- Rp 200,- Rp 500,- dan Rp 1.000,-
9
5.
Jum’at,
07
Oktober 2016
1. Berdo’a Muthi’in,
bersama kemudian
karyawan
BMT
dilanjutkan
Al
dengan
kajian Kitab Riyadus Sholihin oleh Manajer BMT Al Muthi’in. 2. Menjadi teller. 3. Membuat tabel buku kas dan mencatat buku setoran para nasabah. 6.
Sabtu,
08
Oktober 2016
1. Berdo’a Muthi’in,
bersama kemudian
karyawan
BMT
dilanjutkan
Al
dengan
kajian Kitab Riyadus Sholihin oleh Manajer BMT Al Muthi’in. 2. Menjadi teller. 3. Menghitung jumlah uang dan memisahkan uang berdasarkan nominal yaitu uang Rp 1.000,- Rp 2.000,- Rp 5.000,- Rp 10.000,dan Rp 20.000,7.
Senin, Oktober 2016
10
1. Berdo’a Muthi’in,
bersama kemudian
karyawan
BMT
dilanjutkan
Al
dengan
kajian Kitab Riyadus Sholihin oleh Manajer BMT Al Muthi’in. 2. Foto
bersama
teman-teman
PKL
dan
10
karyawan BMT Al Muthi’in. 3. Pindah tempat ke kantor kas pembantu BMT Al
Muthi’in
yang
berlokasi
di
pasar
Bentengan. 4. Melayani
nasabah
dalam
hal
setoran/angsuran, menabung, dan penarikan. Setoran/angsuran berupa setoran pembiayaan mudharabah, ijarah, qardh, dan arisan pasar. 5. Menghitung
dan
merapikan
uang
setoran/angsuran dan uang tabungan. 8.
Selasa,
11
Oktober 2016
1. Berdo’a Muthi’in,
bersama
karyawan
kemudian
BMT
dilanjutkan
Al
dengan
kajian Kitab Riyadus Sholihin oleh Manajer BMT Al Muthi’in. 2. Mengarsipkan slip setoran dan penarikan. 3. Menjadi teller. 9.
Selasa, Oktober 2016
25
Perpisahan dengan karyawan di BMT AlMuthi’in dan manajer.
11
BAB II TINJAUAN UMUM OBJEK PKL
II.1. Profil Perusahaan Nama
: Kopontren BMT Al Muthi’in Bantul Yogyakarta
Alamat
: Jl.
Cendrawasih,
Banguntapan,
Bantul,
Yogyakarta II.2. Sejarah Berdirinya Kopontren BMT Al-Muthi’in Semakin berkembangnya lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah pada pertengahan tahun 90-an menjadi media perkenalan masyarakat terhadap lembaga keuangan baik berupa bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah maupun lembaga keuangan lain yang menerapkan sistem syariah. Demikian pula halnya dengan masyarakat di Desa Banguntapan Bantul, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di wilayah ini berdiri pula sebuah Pondok Pesantren Al Muthi’in. Pada tahun 1998, embrio Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) diawali oleh inisiatif para santri Pondok Pesantren Al Muthi’in yang mencoba berwirausaha dengan membuka unit usaha yang berbasis pada usaha perdagangan. Pada awalnya unit usaha yang didirikan tersebut, menjual berbagai kebutuhan sandang, seperti pakaian, sandal, dan berbagai macam kebutuhan lainnya dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan para santri.
12
Namun pada perkembangannya unit usaha tersebut tidak menunjukkan pertumbuhan laba yang besar. Pondok Pesantren Al-Muthi’in secara historis menjadi pioneer bagi keberadaan koperasi pondok pesantren yang kemudian dikenal masyarakat dengan nama Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) BMT Al Muthi’in. Pada tahun 1998, menjadi babak baru bagi pertumbuhan dan perkembangan Pondok Pesantren Al Muthi’in, terutama dalam usahanya mengembangkan perekonomian masyarakat, karena pada tanggal 2 Desember 1998, Kopontren BMT Al Muthi’in memperoleh badan hukum dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah. Koperasi tersebut didaftarkan dengan nama Kopontren BMT Al Muthi’in yang bertempat di Maguwo RT. 14 RW. 27, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dua bidang usaha yaitu usaha simpan pinjam dan grosir sembako. Walapun telah memperoleh badan hukum sebagai koperasi, pada awal pengelolaannya, Kopontren BMT Al Muthi’in yang dilakukan swakelola oleh para santri Pondok Pesantren Al Muthi’in tidak menunjukkan kemajuan secara signifikan. Sehingga pada kurun waktu dua tahun setelah berbadan hukum, Kopontren BMT Al Muthi’in mengalami kekosongan kegiatan. Dengan berbagai pertimbangan dan kajian maka unit usaha tersebut oleh Yayasan Al Muthi’in yang telah memayungi unit kegiatan pondok pesantren serta beberapa unit usaha lain, dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas
13
operasional Kopontren BMT Al Muthi’in. Hal tersebut dilakukan sebagai respon Yayasan Al Muthi’in terhadap upaya mengembangkan ekonomi rakyat. Selain itu menjadi upaya pihak yayasan, agar koperasi dapat dikelola secara mandiri dan lebih profesional, yaitu sejalan dengan bentuk refleksi sebagai gerakan ekonomi koperasi pondok pesantren yang efisien, unggul, maju, dan mandiri guna mewujudkan tujuan perekonomian yang adil, makmur, dan merata. Maka pada tahun 2000, Yayasan Al Muthi’in berinisiatif melakukan rapat anggota sekaligus sebagai upaya mengoptimalkan peran Kopontren Al Muthi’in, dengan cara mengajak para masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al Muthi’in untuk menjadi anggota pendiri koperasi. Dengan ketentuan bagi setiap anggota pendiri memberikan simpanan pokok sejumlah Rp300.000,per orang. Maka pada tahun 2000, Kopontren BMT Al Muthi’in beroperasi dengan kantor utama di dalam Komplek Masjid Al Muthi’in Maguwo, Banguntapan, dengan area pemasaran meliputi tingkat Kabupaten Bantul. BMT Al-Muthi’in berdiri pada tanggal 9 April tahun 2000, bertempat di Yogyakarta. Komplek masjid Al Muthi’in Banguntapan Bantul. Pendirinya berjumlah 34 orang, yang diprakasai oleh tokoh masyarakat, alim ulama, guru-guru dan tokoh-tokoh pemuda maupun masyarakat setempat yang menyaksikan.
14
Sama seperti BMT lainnya, BMT Al Muthi’in Yogyakarta, pada dasarnya terdiri dari dua lembaga: yaitu, baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal merupakan suatu lembaga yang bertujuan non profit yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) dan hibah, serta mendistribusikannya kepada fakir, miskin, ghorim, hamba sahaya, fisabilillah, muallaf, dan amil. Adapun baitul tamwil merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mencari profit (keuntungan) dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk tabungan, investasi dan deposito. Kemudian dana-dana tersebut akan dikelola oleh BMT dalam bentuk pembiayaan, karena BMT diberi amanah untuk menggunakan danadana tersebut maka BMT akan memberikan bagi hasil atau bonus kepada masyarakat. II.3. Struktur Kopontren BMT Al Muthi’in Bantul Yogyakarta Dalam melaksanakan atau menjalankan pembagian kerja, struktur organisasi dijadikan sebagai dasar utama bagi BMT Al Muthi’in untuk melihat jelas bagian-bagian di dalam mengelola dan pembagian kerja masingmasing karyawan/staf. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan fungsi masingmasing bagian dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, dewan
15
syariah, pembina manajemen, manajer, pemasaran, teller, CS, dan pembukuan. Adapun struktur organisasi BMT Al Muthi’in adalah sebagai berikut: Gambar II.1 Struktur Organisasi Kopontren BMT Al Muthi’in Rapat Anggota Tahunan (RAT) Dewan Pengawas Manajemen
Dewan Pengawas Syariah Manajer
Bag. Keuangan
Unit Usaha Simpan Pinjam/Pembiayaan
Unit Usaha Umum
Anggota/BMT
Pembukuan
Teller
CS
Sumber: Kopontren BMT Al Muthi’in Banguntapan Bantul Yogyakarta Keterangan: 1. Dewan Pengawas Syariah a. Menyusun kebijakan umum baitul tamwil. b. Memberikan arahan terhadap tenaga operasional.
16
c. Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan ditinjau dari segi syariah. 2. Dewan Pengawas Manajemen a. Memberikan arahan terhadap manajemen SDM yang baik. b. Memberikan bimbingan terhadap tenaga operasional cara pelayanan yang baik. 3. Manajer a. Mengadakan pembinaan serta pengarahan tentang kinerja BMT AlMuthi’in. b. Mewakili BMT melakukan kerja sama dengan pihak luar dalam rangka pengembangan BMT Al-Muthi’in. c. Melaporkan perkembangan BMT Al-Muthi’in pada pimpinan perusahaan dan rapat pengurus bulanan. 4. Bagian Keuangan a. Mengatur masuk keluar uang harian. b. Memberikan kas awal kepada teller dan menerima kembali pada saat kas akhir dan modal. c. Memberikan
persetujuan
atas
pembiayaan
yang
pemasaran. 5. Bagian Pembukuan a. Membuat laporan keuangan rutin harian dan bulanan. b. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan.
diajukan
pihak
17
c. Membuat laporan yang berkaitan dengan transaksi BMT Al-Muthi’in. 6. Teller a. Menerima dan mengembalikan kas awal (modal) dari atau ke pengawas. b. Melayani penyetoran dan pengambilan uang. c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer atau pejabat yang telah ditunjuk. d. Membukukan skema transaksi kas masuk dan keluar (yang behubungan denga nasabah) untuk semua jenis tabungan. e. Membuat dan mencetak transaksi harian. 7. Costumer Service (CS) a. Memberikan pelayanan informasi semua produk baik tabungan maupun pembiayaan kepada semua yang berkepentingan. b. Menerima semua jenis transaksi (mencocokkan slip dari uang setoran atau penarikan) yang kemudian divalidasi oleh teller. c. Membuat catatan 1) Buku kas 2) Buku rekening 3) Buku bon 4) Transaksi harian
18
II.4. Susunan Pengurus Susunan Pengawas
: Drs. H. Sujarwanto : M. Ahnas Maduri
Susunan Pengurus
: Riyadi Mujiyarto
Manajer
: Farid Saiful Fata, S.Ag
Sekretaris
: Supomo
Kabag Operasional
: Bambang Triwanto S.
Bendahara
: M. Ashadi
Pembukuan
: Bambang Tri W. Amd
Kasir/teller
: Nunung Listyowati : Merlina
Costumer Service
: Eka Naryanti
Marketing
: Muhammad Erwanto : Muhammad Danuri
II.5. Tujuan dan Fungsi Secara umum, tujuan dan fungsi dari Kopontren BMT Al Muthi’in tertulis dalam visi dan misi BMT Al Muthi’in, yakni: II.5.1. Visi Terwujud kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan di masyarakat dalam rangka memakmurkan kehidupan anggota dan masyarakat.
19
II.5.2. Misi Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur berlandaskan syariah, serta
membantu
masyarakat
dalam
mengembangkan
tingkat
perekonomian ataupun kemajuan masyarakat. II.6. Produk-produk Kopontren BMT Al Muthi’in 1. Baitul Maal Merupakan lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sodaqoh. Untuk zakat akan dikelola secara amanah berdasarkan ketetapan Al-Quran, sedangkan untuk infaq dan sodaqoh akan diatur kegiatan sosial, diantaranya untuk: a. Pembiayaan qardul hasan, yaitu pembiayaan yang bersifat sosial, seperti biaya perawatan sakit, biaya sekolah, dan lain-lainnya. b. Panti asuhan yatim dan dhu’afa. c. Program beasiswa yatim dan dhu’afa. d. Pembinaan masjid, musala di daerah. e. Bantuan bencana alam. f. Bantuan-bantuan sosial sesuai asnaf.
20
2.
Baitul Tamwil Produk-produk BMT Al Muthi’in sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang non perbankan, memiliki konsep yang sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Produk-produk dalam BMT secara garis besar dibagi atas tiga bagian, yaitu: funding (penghimpunan dana), landing (penyaluran dana) dan service (jasa). a. Funding (Penghimpunan Dana) Adalah produk yang diberikan oleh BMT yang bertujuan untuk menarik para masyarakat/anggota yang memiliki kelebihan dana untuk disimpan atau didepositkan di BMT dengan tujuan untuk mendapatkan bagi hasil bukan bunga. Adapun macam-macam produk tersebut adalah: 1) Tabungan Al Muthi’in Adalah simpanan yang akan diberikan keuntungan dari bagi hasil dan dana bisa ditarik setiap saat pada jam kas buka. 2) Tabungan Pendidikan Adalah simpanan investasi yang prioritas kegunaannya diperuntukkan untuk perencanaan biaya pendidikan anak dengan jenjang pendidikan tertentu. 3) Tabungan Qurban Adalah simpanan yang prioritas kegunaan dan hasil diperuntukkan untuk membeli hewan qurban dengan jangka waktu tertentu. Apabila setoran per bulan sudah memenuhi spesifikasi harga di atas maka pihak
21
BMT akan membelikan sapi/kambing yang digunakan sebagai ibadah qurban nasabah atau anggota. 4) Tabungan Haji Adalah simpanan investasi yang prioritas kegunaan dan hasil diperuntukkan untuk biaya perjalanan ibadah haji. Dengan setoran hasil awal yang telah ditentukan, contohnya Rp 5.000.000,-.(lima juta rupiah). Apabila saldo investasi nasabah sudah memenuhi biaya yang diperlukan, maka pihak BMT akan mendaftarkan pihak nasabah ke biro perjalanan haji guna mendapatkan kuota keberangkatan. 5) Tabungan Lembaga Adalah simpanan yang dilakukan oleh pihak-pihak lembaga atau kelompok yang digunakan untuk keperluan tertentu. 6) Tabungan Perumahan. 7) Tabungan Berjangka. 8) Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS). 9) Tabungan Mudharabah Merupakan jenis tabungan dalam bentuk mudharabah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil, adapun besarnya proporsi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
22
Adapun jenis-jenis tabungan mudharabah adalah sebagai berikut: a)
Tabungan mudharabah umum adalah jenis tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu, serta mendapatkan keuntungan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.
b)
Tabungan
mudharabah
berjangka
adalah
jenis
tabungan
mudharabah yang pengambilan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, atau bisa disebut dengan tabungan deposito, proporsi keuntungan bagi hasil yang diterima oleh anggota, sesuai dengan waktu lamanya tabungan tersebut. (1) Simpanan berjangka 1 bulan (2) Simpanan berjangka 3 bulan (3) Simpanan berjangka 6 bulan (4) Simpanan berjangka 12 bulan (5) Simpanan berjangka 24 bulan b. Landing (Penyaluran Dana/Pembiayaan) Adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT dalam hal penyaluran dana dari para anggota, atau yang biasa kita sebut pembiayaan. Adapun macam-macam produk yang masuk dalam produk pembiayaan tersebut adalah: 1) Pembiayaan Mudharabah Merupakan jenis pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang memiliki skill untuk mengelola dana, baik sebagai modal investasi atau
23
modal kerja hingga 100%. Adapun keuntungan didapatkan dengan menggunakan bagi hasil yang telah disepakati bersama. 2) Pembiayaan Musyarakah Merupakan jenis pembiayaan yang diberikan untuk membiayai sebagian modal usaha anggota dengan proporsi keuntungan bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. 3) Pembiayaan Murabahah Merupakan jenis pembiayaan jual beli kebutuhan nasabah, dengan pembayaran tertangguh, dan keuntungan didapatkan dari margin keuntungan. 4) Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Bai’ bitsaman ajil merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan margin yang telah disepakati sehingga BMT memperoleh margin (keuntungan) dari harga yang dibeli oleh nasabah.
24
5) Pembiayaan Al-Qardul Hasan Merupakan pembiayaan untuk usaha produktif, dimana perusahaan tersebut jika tidak mendapatkan bantuan akan terancam gulung tikar, dan untuk pembiayaan ini, nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pinjamannya sebesar pokok pinjaman dan infaq. BMT memberikan keringanan kepada anggota yang mengalami keterlambatan membayar angsuran qardh, yang mana nasabah/anggota tidak dikenakan denda tetapi nasabah/anggota boleh membayar infaq. 6) Sewa (Ijarah) Merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Akad sewa (ijarah) diwujudkan dalam produk pembiayaan ijarah yang berupa
pengajuan
pembiayaan
untuk
biaya
pendidikan,
biaya
pengobatan, sewa toko/kios, dan lain-lain. c. Service (Produk Jasa) Selain dari produk-produk yang telah disebutkan di atas, yaitu produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. BMT Al Muthi’in juga mempunyai produk yang sifatnya jasa pelayanan, yang ditawarkan kepada anggota ataupun nasabah. Jasa lainnya seperti: 1) PPOB (listrik, telepon). 2) Asuransi kesejahteraan sosial (ASKESOS).
25
3) Perpanjangan/mutasi/balik nama STNK, untuk perpanjangan STNK pihak
BMT
hanya
melayani
perpanjangan
STNK
sekitar
Yogyakarta, dengan plat AB. Di luar dari Yogyakarta BMT tidak melayani perpajangan STNK para nasabah. 4) Tiket pesawat/kereta. d. Arisan Motor (ARMOT) Arisan motor merupakan kegiatan yang diberikan oleh BMT AlMuthi’in bagi nasabah yang ingin mengikuti sejenis arisan yang berhadiah motor dan akan diundi perbulannya. e. Grosir Sembako Grosir sembako, merupakan kegiatan BMT Al Muthi’in untuk membantu masyarakat setempat ketika membutuhkan bahan-bahan makanan dan lainnya, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi BMT Al Muthi’in.
26
BAB III HASIL PELAKSANAAN PKL
III.1. Ijarah III.1.1. Pengertian Ijarah Ijarah menurut etimologi berarti upah, sewa, jasa, dan imbalan (Lathif, 2005: 150). Secara bahasa berasal dari kata al-ajru yang berarti aliwadhu (ganti), oleh karena itu, al-tsawab (pahala) dinamai al-ajru (upah). Dalam bahasa arab al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian jumlah uang (Rizkia, 2013). Sedangkan menurut terminology (istilah), ijarah adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang (manfaat) untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tertentu (Antonio, 2001: 117). Ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu: pertama, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. Kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas (Rizal, 2014: 252). Ketentuan syar’i transaksi ijarah diatur dalam fatwa DSN Nomor 09 Tahun 2000. Adapun ketentuan syar’i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam fatwa DSN Nomor 27 Tahun 2000.
27
Dalam konteks perbankan syariah bagi mereka, transaksi ijarah ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu (Rizal, 2014: 252): 1) Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Pada akad murabahah, objek transaksi haruslah berupa barang sedangkan pada akad ijarah, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. 2) Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap. III.1.2. Landasan Hukum Dasar-dasar hukum ijarah adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Al-Ijma’ serta landasan hukum operasional lainnya. Sewa-menyewa dalam hukum Islam
diperbolehkan,
setiap
manusia
berhak
melakukannya
dengan
berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam, dalil hukumnya diantaranya: 1) Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an Al-Qur’an Surat Al-Qashash ayat 26:
ْ ْ ََﻗﺎﻟ َ ْﺟرْ هُ ۖ إِنﱠ َﺧﯾ َْر َﻣ ِن اﺳْ َﺗﺄْ َﺟر ُت ْاﻟ َﻘ ِويﱡ ْاﻷَﻣِﯾن ِ ت إِﺣْ دَا ُھ َﻣﺎ َﯾﺎ أَ َﺑ ِ ت اﺳْ َﺗﺄ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qashash: 26).
28
Surat Al-Kahfi Ayat 77:
ْ ﻓَﺎ ْﻧﻄَﻠَﻘَﺎ َﺣﺘﱠ ٰﻰ إِ َذا أَﺗَﯿَﺎ أَ ْھ َﻞ ﻗَﺮْ ﯾَ ٍﺔ ا ْﺳﺘ ﻀﯿﱢﻔُﻮھُ َﻤﺎ ﻓَ َﻮ َﺟﺪَا ﻓِﯿﮭَﺎ ِﺟﺪَارًا َ َُﻄ َﻌ َﻤﺎ أَ ْھﻠَﮭَﺎ ﻓَﺄَﺑَﻮْ ا أَ ْن ﯾ ﯾ ُِﺮﯾ ُﺪ أَ ْن ﯾَ ْﻨﻘَﺾﱠ ﻓَﺄَﻗَﺎ َﻣﮫُ ۖ ﻗَﺎ َل ﻟَﻮْ ِﺷ ْﺌﺖَ َﻻﺗﱠﺨ َْﺬتَ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ أَﺟْ ﺮًا Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi: 77). 2) Dasar hukum ijarah dalam As-Sunnah Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah). “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada orang yang membekamnya”. (HR. Bukhari dan Muslim). “Barangsiapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah). 3) Landasan hukum ijarah dalam ijma’ Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya seperti Abu Bakar Al- Asham, Ismail bin Aliah, Hasan Bashrial Qasyani, Nashrawi, dan Ibnu Kaisar, beralasan bahwa ijarah adalah jual beli manfaat, yang tidak dapat dipegang (tidak ada) sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dikategorikan jual beli, dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut.
29
Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ijma’ perkara ijarah kembali pada nash Al-Qur’an dan As-sunnah Nabi, karena sewa-menyewa ini dibutuhkan oleh manusia, seperti halnya jual beli, dan ketika jual beli barang diperbolehkan maka boleh juga hukumnya untuk menyewakan manfaatnya (Rizkia, 2013). Para pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah (Antonio, 2001: 35). 4) Landasan hukum ijarah dalam operasionalnya a) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah b) Lampiran 6. SK BI No. 32/34/SK Tgl 12/05/99 Dir BI tentang Prinsipprinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah c) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah III.1.3. Rukun dan Syarat Ijarah 1) Transaktor Transaktor terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (bank syariah). Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Perjanjian sewa-menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak
30
(Rizal, 2014: 253). Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai penyewa adalah sebagai berikut: a) Menyediakan aset yang disewakan. b) Menanggung biaya pemeliharaan aset. c) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah: a) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. b) Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan (tidak materiil). c) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 2) Objek Ijarah Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri (Rizal, 2014: 253).
31
Adapun ketentuan objek ijarah adalah sebagai berikut: a) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. c) Fasilitasnya mubah (dibolehkan). d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. h) Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 3) Ijab dan Kabul Ijab dan kabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan
32
menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga/fasilitas (Rizal, 2014: 254). III.1.4. Berakhirnya Akad Ijarah Menurut Pahrudin (2014), akad ijarah dapat berakhir apabila: 1. Salah satu pihak meninggal dunia (Hanafi); jika barang yang disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad ijarah (Jumhur). 2. Kedua pihak membatalkan dengan iqolah. 3. Barang yang disewakah hancur atau rusak. 4. Masa berlakunya akad telah selesai. III.2. Produk Pembiayaan Ijarah Pada Kopontren BMT Al Muthi’in III.2.1. Sebab-sebab Adanya Produk Pembiayaan Ijarah BMT Al Muthi’in meluncurkan produk pembiayaan ijarah dengan akad ijarah ini dikarenakan banyaknya permintaan serta kebutuhan masyarakat terutama nasabah menengah ke bawah mengenai pembiayaan yang sifatnya bukan barang melainkan jasa, seperti kebutuhan untuk membiayai pendidikan, pengobatan, pernikahan, dan lain-lain. Sumber dana dari pembiayaan ijarah ini berasal dari beberapa pihak yaitu dari para nasabah, dari dana tabungan, dari anggota BMT sendiri (anggota penuh BMT), dan dari pembiayaan yang lain. Jenis produk ini adalah pembiayaan konsumtif yang berjangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah.
33
Ijarah adalah bentuk produk akad pembiayaan yang ada di BMT Al Muthi’in untuk membiayai berbagai layanan jasa, diantaranya adalah: 1) Untuk biaya kesehatan, layanan kesehatan digunakan untuk biaya, seperti biaya rawat inap rumah sakit dan biaya dokter. 2) Untuk layanan pendidikan, digunakan untuk biaya sekolah, seperti biaya masuk, uang gedung, biaya SPP, biaya seragam, dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan. 3) Pembiayaan haji dan umrah, untuk biaya travel dalam hal akomodasi, transportasi, penginapan, dan biaya lainnya yang dibutuhkan. 4) Serta pembiayaan lainnya dalam hal sewa manfaat yang dibutuhkan nasabah. III.2.2. Prinsip Penilaian Pembiayaan Ijarah Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak BMT Al Muthi’in akan menilai dahulu calon nasabahnya. Penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi BMT untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak untuk direalisasikan atau tidak. Pada dasarnya jaminan yang diberikan kepada BMT berupa barang/surat jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang diberikan macet karena kelalaian pemohon pembiayaan atau mangkir dari tanggung jawab melunasi pembiayaan.
34
Adapun prinsip-prinsip penilaian adalah sebagai berikut: Syarat 5 C: 1. Character adalah sifat atau watak calon nasabah untuk memberi keyakinan bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. Character mengukur “kemauan” calon nasabah mengembalikan pembiayaan. 2. Capacity adalah menilai kemampuan mengelola bisnis dan kemampuan mencari laba, sehingga akan mencerminkan kemampuan calon nasabah mengembalikan pembiayaan. 3. Capital bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah terhadap yang akan dibiayai. 4. Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah sebagai pelindung BMT dari risiko kerugian atau ketika nasabah tidak mau mengembalikan jaminan. 5. Condition BMT juga perlu menilai kondisi ekonomi saat ini dan prediksi masa akan datang bila dalam pembiayaan untuk modal produktif. Syarat 7 P: 1. Personality adalah menilai karakter, kepribadian atau tingkah laku calon nasabah. 2. Party yaitu mengklasifikasikan calon nasabah berdasarkan modal, loyalitas serta karakter, sehingga calon nasabah pada suatu klasifikasi akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda dengan calon nasabah klasifikasi lain.
35
3. Purpose untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengambil pembiayaan. 4. Prospect untuk menilai usaha calon nasabah di masa mendatang menguntungkan atau tidak, bila pembiayaan produktif. 5. Payment adalah bagaimana cara atau dari sumber mana saja calon nasabah akan mengambil pembiayaan. 6. Profitability untuk menganalisis kemampuan nasabah mencari laba atau keuntungan. 7. Protection untuk menjaga pembiayaan melalui suatu perlindungan seperti jaminan barang atau asuransi. Syarat 3 R: 1. Return yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar pembiayaan beserta bagi hasil atau margin keuntungan. 2. Repayment yaitu kemampuan pihak debitur untuk membayar kembali. 3. Risk bearing ability yaitu kemampuan menanggung risiko. Misalnya jika terjadi hal-hal yang di luar antisipasi kedua belah pihak (pembiayaan macet), untuk itu harus diperhitungkan apakah jaminan sudah cukup aman untuk mencukupi risiko tersebut. III.2.2. Syarat-syarat Pembiayaan Ijarah di Kopontren BMT Al Muthi’in Persyaratan yang dimaksud adalah semua hal yang harus dipenuhi bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada BMT, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat permohonan yang
36
diajukan nasabah akan ditolak oleh BMT. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka rekening tabungan Al Muthi’in. 2. Mengisi form permohonan pembiayaan. 3. Fotokopi KTP suami dan istri calon nasabah, jika belum menikah disertai fotokopi KTP orang tua. 4. Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah. 5. Melengkapi jaminan beserta dokumen-dokumen yang mendukung, seperti untuk jaminan berupa kendaraan bermotor disertai fotokopi BPKB dan STNK. Bisa juga jaminan berupa sertifikat tanah dengan membawa fotokopi sertifikat tanah. 6. Rekening pembayaran listrik dan air. 7. Slip gaji terakhir untuk pegawai negeri dan swasta. 8. Bersedia disurvei. 9. Setelah semua persyaratan terkumpul maka nanti calon nasabah akan dikonfirmasi lagi apakah pembiayaannya ditolak atau diterima. 10. Jika sudah dikonfirmasi calon nasabah harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- beserta membawa jaminan asli.
37
III.2.3. Mekanisme Pembiayaan Ijarah Kopontren BMT Al Muthi’in Setelah pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan dan calon nasabah sudah dikonfirmasi bahwa pembiayaannya diterima, maka pihak BMT akan menyerahkan draf asumsi kepada nasabah. Draf asumsi akad ijarah pada pembiayaan tersebut berisi manfaat dari obyek sewa kemanfaatan, pasal-pasal, nominal dan jangka waktu yang akan digunakan. Kemudian pemohon diminta untuk membaca isi draf asumsi agar dicapainya kesepakatan dalam akad dan transparansi antara kedua belah pihak (nasabah dan BMT) atas besarnya jumlah angsuran, besarnya ujrah, dan jangka waktu angsuran. Pihak BMT juga bersedia menjawab semua pertanyaan yang tidak dimengerti oleh pemohon tentang akad ijarah untuk pembiayaan ijarah tersebut. Jika kedua belah pihak sudah sepakat maka pemohon mensahkan surat pernyataan akad tersebut dengan tanda tangan kemudian pihak BMT yang diwakili langsung oleh Manajer BMT melakukan ikrar pembiayaan ijarah dan disini telah terjadi ijab dan kabul antara keduanya yang disusul dengan penyerahan obyek sewa (uang).
38
Gambar III.1 Alur Transaksi Pembiayaan Ijarah
III.2.4. Contoh Pembiayaan Pada BMT Al Muthi’in Bapak Rahardi membutuhkan dana untuk membayar biaya pengobatan serta rawat inap ibunya. Untuk memenuhi kebutuhannya itu bapak Rahardi datang ke Kopontren BMT Al Muthi’in untuk mengajukan pembiayaan, berdasarkan tujuan penggunaan yang diajukan calon nasabah maka pihak BMT menawarkan akad ijarah dengan produk pembiayaan ijarah. Setelah melengkapi persyaratan yang diajukan oleh BMT Al Muthi’in dan disertai oleh bukti pembayaran dan kedua belah pihak telah menyepakati maka BMT membuat akad pembiayaan ijarah sebagai berikut: 1.
Plafon Pembiayaan
Rp 3.000.000,-
2.
Ujrah (jasa) BMT
Rp 60.000,-
3.
Jangka Waktu
10 bulan
39
4.
Biaya Administrasi
Rp 50.000.-
5.
Cara Angsuran
Bulanan/10x angsuran
6.
Angsuran Pokok per Bulan
Rp 300.000,-
Berdasarkan contoh di atas, maka dapat dilihat proses pembiayaan ijarah di BMT Al Muthi’in yaitu: 1. Saat nasabah yang membutuhkan dana dan mendatangi BMT Al Muthi’in untuk mengajukan pembiayaan dan mengisi formulir pembiayaan, melengkapi syarat-syarat serta ketentuan pembiayaan. 2. Setelah diadakan uji kelayakan atau setelah dianalisis, nasabah dan pihak BMT menyetujuinya maka kedua belah pihak mengadakan suatu akad dan melakukan pencairan dana. Prosedur dan proses pencairan dana dari BMT kepada nasabah biasanya tidak memerlukan waktu lama maksimal dua minggu. III.3. Aplikasi Ijarah dalam Pembiayaan Ijarah di BMT Al Muthi’in Dalam skema pembiayaan ijarah di BMT Al Muthi’in menggunakan akad ijarah, yaitu hak pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh BMT dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa kepada pihak ketiga. Setelah itu nasabah membayar kepada BMT dengan cara
40
mengangsur atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Angsuran yang disepakati di awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Setelah bukti-bukti dan persyaratan sudah diserahkan kepada pihak BMT, maka dibuat perjanjian akad pembiayaan ijarah. Dalam hal ini menyatakan BMT memberikan jasanya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pada akad ini mencantumkan beberapa pasal, yaitu: 1. Pasal 1 mengenai manfaat guna usaha. 2. Pasal 2 mengenai jangka waktu dan biaya sewa. 3. Pasal 3 mengenai pembayaran. 4. Pasal 4 mengenai penggunaan dan pungutan. 5. Pasal 5 mengenai pengakuan nasabah. 6. Pasal 6 mengenai peristiwa cidera janji dan akibatnya, 7. Pasal 7 mengenai penyelesaian perselisihan. 8. Pasal 8 mengenai domisili dan pemberitahuan. 9. Pasal 9 penutup Perjanjian akad ijarah dibuat untuk transparansi antara kedua pihak serta sebagai bukti tertulis bahwa adanya pembiayaan yang telah diajukan.
41
BAB IV PENUTUP IV.1 Kesimpulan BMT Al Muthi’in meluncurkan produk pembiayaan ijarah dengan akad ijarah ini dikarenakan banyaknya permintaan serta kebutuhan masyarakat terutama nasabah menengah ke bawah mengenai pembiayaan yang sifatnya bukan barang melainkan jasa, seperti kebutuhan untuk membiayai pendidikan, pengobatan, pernikahan, dan lain-lain. Mekanisme pembiayaan ijarah yakni setelah pemohon (calon nasabah) datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, pemohon harus melengkapi persyaratan yang ada, kemudian pihak BMT memproses pengajuan tersebut dengan melakukan analisis sebelumnya. Jika pembiayaan telah disetujui maka nasabah akan dikonfirmasi oleh pihak BMT untuk datang kembali dan membicarakan tentang akad untuk mencapai kesepakatan yang kemudian nasabah diminta untuk membayar biaya administrasi serta membawa jaminan yang asli untuk memenuhi syarat pencairan dana.
42
IV.2. Saran Saran yang dapat penulis berikan setelah mengikuti praktik kerja lapangan di Kopontren BMT Al Muthi’in adalah sebagai berikut: IV.2.1. Untuk Kopontren BMT Al Muthi’in 1. Kopontren BMT Al Muthi’in hendaknya lebih memperhatikan dalam mengembangkan
produk ijarah
karena merupakan produk
yang
mengemban misi sosial. 2. Kopontren BMT Al Muthi’in hendaknya memiliki formulir yang berbedabeda untuk setiap pengajuan pembiayaan, untuk memudahkan dan meminimalisir nasabah agar tidak mengalami kesulitan saat mengisi formulir pembiayaan ijarah karena jika dijadikan satu maka akan ada kolom yang harusnya tidak diisi karena merupakan item milik pembiayaan lain. 3. Alangkah baiknya jika calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan khususnya melampirkan
untuk bukti
biaya nota
pendidikan/pengobatan atau
rincian
dana
diminta
keperluannya
untuk guna
meminimalisir terjadinya rekayasa pembiayaan dan menggunakan dana untuk kebutuhan di luar perjanjian. 4. Di era globalisasi ini dan semakin maraknya penggunaan internet maka BMT Al Muthi’in sebaiknya mempunyai halaman website sendiri untuk memudahkan pemasaran, promosi serta dalam pengembangan BMT tersebut.
43
IV.2.2. Untuk Mahasiswa PKL Dengan adanya praktik kerja lapangan ini, maka mahasiswa seharusnya lebih belajar praktik dengan sungguh-sungguh untuk memperkaya ilmu dan keahlian dalam dunia perbankan. Mahasiswa harus dituntut bersikap pro aktif dan percaya diri dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru seperti di dunia perbankan ini sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan teori ke praktiknya. IV.2.3. Untuk UIN Sunan Kalijaga (Prodi Perbankan Syariah) Sebaiknya program PKL ini dirancang lebih baik lagi dari segi tata cara administrasi untuk mengajukan dan memohon ijin untuk PKL. Untuk selanjutnya akan lebih baik lagi apabila UIN Sunan Kalijaga sudah berkerja sama langsung dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menyalurkan mahasiswa PKL-nya.
44
DAFTAR PUSTAKA Antonio, Muhamad, Syafi’i. (2001). Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press. Karim, Adiwarma, (2001). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Grafindo Pustaka. Lathif, AH. Azharuddin. (2005). Fiqh Muamalah, Jakarta: UIN Jakarta Press. Pahrudin, Ahmad. (2014). Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah. Rizal, Yahya. (2014). Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat. Rizkia, Dhea. (2013). Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa. Sudarsono. (1992). Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
