BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rumah Sakit merupakan sarana untuk melayani berbagai pasien dimana setiap Rumah Sakit memiliki sistem pelayanan rumah sakit dan struktur organisasi yang berbeda-beda. Ada yang rumah sakit tipe A, B, C , D dan ada juga Puskesmas. Rumah Sakit Swasta berbeda dengan Rumah Sakit pemerintah juga ada Rumah Sakit Umum dan Daerah yang mempunya pelayanan yang berbeda namun masing-masing sama-sama memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Rumah Sakit tidak bertujuan untuk memberikan keuntungan melainkan sebagai
pelayanan
kesehatan
yang
dapat
memuaskan
klien.Seiring
berkembangnya zaman, rumah sakit harus memilki sistem teknologi yang canggih juga seperti tempat tidur otomatis.Struktur organisasi menggambarkan kerjasama antara berbagai bidang maupun kepala. Jika struktur organisasi tersebut berjalan dengan baik maka akan menghasilkan pelayanan dengan kualitas yang baik pula. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumah sakit itu di perlukan oleh banyak orang setiap hari nya karena rumah sakit adalah tempat untuk ber obat, dan hanya satu satu nya tempat paling legal atau satu satu nya tempat yg paling banyak di kunjungi oleh orang yang kurang sehat, hampir tiap hari orang bisa jatuh sakit dan mereka akan langsung pergi mencari rumah sakit oleh karena itu pada sebuah rumah sakt di butuhkan suatu organisasi agar semua berjalan dengan lancar, cepat dan juga efisien. Karena pada tiap harinya rumah sakit itu pasti di kunjungi oleh banyak pasien jd di butuhkan suatu organisasi agar para pasien dapat dilayani degan cepat. Dan juga suatu organisasi di rumah sakit berfungsi agar setiap intasi di dalemnya tau tujuan mereka untuk apa disana.jadi secara garis besar organisasi di rumah sakit itu sangat dibutuh kan demi kelancaran rumah sakit tersebut krn jika kita liat dr banyak nya pengunjung tiap harinya, suatu organisasi sangat lah di butuh kan demi kelancaran-kelancaran tersebut. Bisa kita bayangkan jika di sebuah rumah sakit tidak mempunya organisasi, pasti akan terjadi sebuah chaos atau bisa di sebut sebuah kekacauan di dalem rumah sakit tersebut krn tidak adanya suatu organisasi .karena pasti jika tidak ada organisasi, semua akan terasa repot dan tidak ada nya suatu aturan-aturan yang
mengatur para pasien ataupun instasi yang ada di dalem lingkungan kerja rumah saki tersebut. Masing-masing
memiliki
tugas
atau
kewenangan
tersendiri
untuk
membangun sebuah manajemen yang tepat untuk rumah sakit. Tidak ada perbedaan namun harus sama-saama saling melengkapi antara manajer dan teknisi untuk membangun sebuah pelayanan yang ujung-ujungnya akan membuat pelayanan prima sehingga rumah sakit baik tipe A, B, C , D dan puskesmas bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya jika tidak ada kerjasama yang baik dalam sebuah struktur organisasi maka akan membuat kualitas pelayanan rumah sakit pun menurun. 1.2 Rumusan Masalah
Makalah ini membahas tentang bagaimana sistem Pelayanan Kesehatan dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Tipe A, B, C, D dan Puskesmas.
1.3 Tujuan
Makalah ini dibuat untuk menambah wawasan Mahasiswa/pembaca mengenai sistem Pelayanan Kesehatan dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Tipe A, B, C, D dan Puskesmas.
1.4 Manfaat
Semoga dengan dibuatnya makalah ini, Mahasiswa/pembaca dapat lebih mudah memahami sistem Pelayanan Kesehatan dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Tipe A, B, C, D dan Puskesmas.
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Rumah Sakit
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit dinyatakan bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan (Depkes RI : 2004). Berdasarkan Permenkes RI Nomor 986/Menkes/Per/11/1992 pelayanan rumah sakit umum pemerintah Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi kelas/tipe A,B,C,D dan E (Azwar,1996) Rumah sakit adalah suatu organisasi kompleks yang menggunakan Perpaduan peralatan ilmiah yang rumit dan khusus, yang difungsikan oleh kelompok tenaga terlatih dan terdidik dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengetahuan medik modern untuk tujuan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Rumah Sakit menurut WHO (1957) diberikan batasan yaitu “suatu bagian yang menyeluruh lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitative dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial” . Rumah
Sakit
983/Menkes/per/II/1992
menurut yaitu
Mentri
”sarana
Kesehatan upaya
RI
kesehatan
No. dalam
menyelanggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan k esehatan dan penelitian.” ( Hand Hand Book of Instutionl Parmacy Pratice). Pratice).
2.2 Fungsi Rumah Sakit
Berdasarkan keputusan Mentri Kesehatan RI No.983/Menkes/per/II 1992 “Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan serta berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang di laksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan
pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut, rumah sakit memiliki fungsi yaitu: 2.2.1 Fungsi Perawatan
Meliputi
promotif
(Peningkatan
kesehatan),
prefentif
(Pencegahan penyakit), kuratif ( Penyembuhan penyakit ), rehabilitataif (Pemulihan penyakit),penggunaan gizi,pelayanan pribadi,dll. 2.2.2 Fungsi Pendidikan
Critical right ( Penggunaan yang tepat meliputi : tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, dan tepat diagnosa ). 2.2.3 Fungsi Penelitian
Pengetahuan medis mengenai penyakit dan perbaikan pelayanan rumah sakit (Depkes RI).Berikut merupakan tugas sekaligus fungsi dari rumah sakit yaitu : a. Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis tambahan. b. Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman. c. Melaksanakan pelayanan medis khusus. d. Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan. e. Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi. f. Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan. g. Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal (Observasi). h. Melaksanakan pelayanan rawat inap. i. Melaksanakan pelayanan pendidikan para medis. j. Membantu pendidikan tenaga medis umum. k. Membantu pendidikan tenaga medis spesialis. l. Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan.
2.3 Unsur dalam Organisasi Rumah Sakit
Keorganisasian dalam rumah sakit menurut UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Beberapa unsur tersebut diatas dapat disederhanakan menjadi unsur
staf medis, administrator atau CEO (manajemen), pegawai, serta Governing Board . Unsur tersebut memiliki kekuasaan dan peranan yang berbeda satu sama lain, antara lain: a. Staf Medis Staf medis terdiri dari semua dokter yang telah memiliki lisensi untuk merawat pasien di rumah sakit. Staf medis memiliki sebuah oraganisasi yang disebut Komite Medik. Komite Medik mbertanggung jawab langsung kepada pemilik rumah sakit b. Administrator atau CEO Administrator atau CEO memiliki peranan dan tanggung jawab terhadap segala manajemen di semua bagian rumah sakit. Administrator dapat membuat kebijakan, tidak tergabung dalam Komite Medik. Administrator mendapatkan mandat dari governing body untuk menjalankan manajemen di rumah sakit sesuai dengan visi dan misi rumah sakit tersebut.CEO juga memiliki wewenang terhadap pegawai atau karyawan yang dipekerjakan di institusi tersebut, tetapi tidak memiliki wewenang yang besar kepada staf medis, seperti pemberhentian. c. Pekerja Pekerja (employee) dalam UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2000 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Namun dalam rumah sakit, pekerja adalah orang yang bekerja di rumah sakit namun bukan merupakan staff medis. d. Governing Body Governing Body rumah sakit pada intinya adalah badan yang menjadi penghubung
formal
antara
sistem
di
dalam
rumah
sakit
dengan
masayarakat.Governing Body Rumah Sakit adalah unit terorganisasi yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan objektif rumah sakit, menjaga penyelenggaraan asuhan pasien yang bermutu, dengan menyediakan perencanaan serta manajemen institusi. (Jacobalis dalam Tinarbuka , 2011)
2.4 Rumah Sakit Kelas A 2.4.1 Pengertian Rumah Sakit Kelas A
Rumah Sakit kelas A adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah, rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (top
referral hospital ) atau disebut juga rumah sakit pusat.Fasilitasnya pelayanan medis dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat Umum dan kesehatan gigi), spesialistik ( bedah, pelayanan bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan kandungan, kesehtan atau THT, kulit dan kelamin, jantung syaraf,gigi dan mulut, paru-paru, orthopedic, jiwa, radiology anastesiologi ( pembiusan ), patologi anatomi dan kesehatan ).Dengan pendalaman tertentu dalam salah satu pelayanan spesialistik yang luas, memiliki lebih dari 1000 kamar tidur.
2.4.2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Kelas A Permenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006
Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing membawahi maksimal 3 (tiga) bagian atau bidang. Setiap bidang membawahi kelompok jabatan fungsional dan atau terdiri dari 2 (dua) seksi.Pada wakil direktur yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan membawahi maksimal 3 (tiga) subbagian. 2.4.3 Sistem Pelayanan Rumah Sakit Kelas A
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, Sistem Pelayanan Rumah Sakit Kelas A yaitu: Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas A haruslah memadai dan sesuai dengan kelas rumah sakit, dengan demikian pelayanan yang harus ada di Rumah Sakit Umum tipe A
paling sedikit meliputi:
pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang nonklinik, dan pelayanan rawat inap. A. Pelayanan medik
Pelayanan medik yang ada di Rumah Sakit Umum tipe A paling sedikit terdiri dari: a.
Pelayanan gawat darurat Pelayanan gawat darurat yang ada di Rumah Sakit Umum tipe A harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
Gambar : Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas A (Permenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006)
Pelayanan medik spesialis dasarPelayanan medik spesialis dasar yang ada harus meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. a.
Pelayanan medik spesialis penunjang Pelayanan medik spesialis penunjang yang diselenggarakan, sedikitnya harus meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik.
b.
Pelayanan medik spesialis lain Pelayanan medik spesialis lain yang sebagaimana dimaksud, harus meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, 8orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik.
c.
Pelayanan medik subspesialis Pelayanan medik subspesialis yang ada di Rumah Sakit Umum tipe ini sedikitnya harus meliputi pelayanan subspesialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, 8obstetri dan ginekologi, mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, 8orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan gigi mulut.
d.
Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut harus meliputi pelayanan
bedah
mulut,
konservasi/endodonsi,
periodonti,
orthodonti, prosthodonti, pedodonsi, dan penyakit mulut. B. Pelayanan kefarmasian
Pelayanan kefarmasian yang di selenggarakan di Rumah Sakit Umum tipe A harus meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. C. Pelayanan keperawatan dan kebidanan
Pelayanan keperawatan dan kebidanan ynag ada harus meliputi asuhan keperawatan generalis dan spesialis serta asuhan kebidanan. D. Pelayanan penunjang klinik
Pelayanan penunjang klinik yang diselenggarakan harus meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik. E. Pelayanan penunjang nonklinik
Pelayanan
penunjang
nonklinik
harus
meliputi
pelayanan
laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih. F. Pelayanan rawat inap
Pelayanan rawat inap yang ada di Rumah Sakit Umum tipe A ini sedikitnya harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut: a. Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah; b. Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta; c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta. Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas A haruslah sangat memadai agar pelayanan yang terselenggara sesuaidengan kelas rumah sakit itu sendiri. Dengan demikian Sumber daya manusia harus terdiri atas: A. Tenaga medis
Tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Umum tipe A paling sedikit terdiri atas: a. 18 (delapan belas) dokter umum untuk pelayanan medik dasar; b. 4 (empat) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut; c. 6 (enam) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar; d. 3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang; e. 3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis
lain; f. 2 (dua) dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik subspesialis; dan g. 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut. B. Tenaga kefarmasian
Tenaga kefarmasian sebagaimana yang harus ada, paling sedikit terdiri atas: a. 1 (satu) apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit; b. 5 (lima) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 10 (sepuluh) tenaga teknis kefarmasian; c. 5 (lima) apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 10 (sepuluh) tenaga teknis kefarmasian; d. 1 (satu) apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh minimal 2 (dua) tenaga teknis kefarmasian; e. 1 (satu) apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) tenaga teknis kefarmasian; f. 1 (satu) apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit; g. 1 (satu) apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.
C. Tenaga keperawatan
Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan yang ada harus sama dengan jumlah tempat tidur pada instalasi rawat inap. Selain itu kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
D. Tenaga nonkesehatan
Jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. Peralatan Rumah Sakit Umum kelas A harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan yang ada paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat op erasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.
2.5 Rumah Sakit Kelas B 2.5.1 Pengertian Rumah Sakit Kelas B
Rumah Sakit kelas B adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan
kedokteran
medik
spesialis
luas
dan
subspesialis
terbatas.Direncanakan rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibukota propinsi ( provincial hospital ) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten. Rumah sakit pendidikan yang tidak termasuk tipe A juga diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe B.Fasilitasnya pelayanan medis dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat umum dan kesehatan gigi), spesialistik (bedah, pelayanan bedah, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, kesehatan atau THT, kulit dan kelamin, jantung, syaraf, gigi dan
mulut,
paru-paru,
orthopedic,
jiwa,
radiology,anastesiology
( pembiusan ), patology anatomi, dan kesehatan dengan pendalaman tertentu dalam salah satu pelayanan spesialistik), yang terbatas memiliki kamar tidur. 2.5.2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Kelas B Permenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006
A. Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan Rumah sakit umum kelas B Pendidikan dipimpin oleh seorang direktur utama.Direktur utama membawahi paling banyak 3 (tiga) direktorat, dan masing-masing direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian atau bidang.Masing-masing bagianterdiri dari paling
banyak 3 (tiga) subbagian dan setiap bidang membawahi kelompok jabatan fungsional maksimal 3 (tiga) seksi. B. Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan Rumah sakit umum kelas B non pendidikan dipimpin oleh seorang kepala disebut Direktur utama. Direktur utama membawahi paling banyak 2 (dua) direktorat. Masing-masing direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang atau 3 (tiga) bagian. Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi dan setiap bagian terdiri maksimal 3 (tiga) subbagian.
2.5.3 Sistem Pelayanan Rumah Sakit Kelas B
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 56 Tahun 2014 TentangKlasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, Sistem Pelayanan Rumah Sakit Kelas B yaitu: Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas B paling sedikit meliputi: pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang nonklinik, dan pelayanan rawat inap. A. Pelayanan medik
Pelayanan medik yang akan diselenggarakan di Rumah sakit tipe ini, paling sedikit terdiri dari: a. Pelayanan gawat darurat Pelayanan gawat darurat yang ada di Rumah Sakit tipe B harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
b. Pelayanan medik spesialis dasar Pelayanan medik spesialis dasar, sebagaimana dimaksud harus meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B P endidikan (Permenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006)
SOTK DEPKES TIPE B PENDIDIKAN DEWAN PEMBINA
DIREKTUR
KONDIX DAN SMF
WADIR PELAYANAN & KEPERAWATAN
BIDANG PELAYANAN
BIDANG KEPERAWATAN
SPI
WADIR PENUNJANG & DIKLIT
BIDANG PENUNJANG
WADIR UMUM DAN KEUANGAN
BIDANG DIKBANG
BAGIAN SEKRETARIAT
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
SEKSI RAWAT JALAN DAN DARURAT
SEKSI ASUHAN KEPERAWATAN
SEKSI PENUNJANG MEDIS I
SEKSI DIKLAT
SUBAG TATA USAHA
SUBAG ANGG & MOBDAN
SUBAG PERENCANAAN &PELAP
SEKSI RAWAT INAP DAN INTENSIF
SEKSI BINA KEPERAWATAN
SEKSI PENUNJANG MEDIS II
SEKSI LITBANG
SUBAG KEPEGAWAIAN
SUBAG PERBENDAHARAAN
SUBAG RM & SIM
SUBAG PERLEENGKAPAN
SUBAG VERIF & AKUNT
SUBAG HUKMAS
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan (Permenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006)
SOTK DEPKES TIPE B NON PENDIDIKAN
DEWAN PEMBINA
DIREKTUR
KONDIX DAN SMF
SPI
WADIR PELAYANAN & KEPERAWATAN
BIDANG PELAYANAN
BIDANG KEPERAWATAN
WADIR UMUM DAN KEUANGAN
BAGIAN SEKRETARIAT
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
SEKSI PELAYANAN
SEKSI KEPERAWATAN
SUBAG KEPEGAWAIAN
SUBAG ANGGARAN & MOB DANA
SUBAG PENYUSUNAN PROGRAM & LAP
SEKSI PENUNJANG
SEKSI PENDIDIKAN & LITBANG
SUBAG PERLENGKAPAN
SUBAG PERBENDAHARAAN
SUBAG RM & SIM
SUBAG VERIFIKASI & AKUNTANSI
SUBAG HUKMAS
c. Pelayanan medik spesialis penunjang Pelayanan pelayanan
medik
anestesiologi,
spesialis
penunjang
harus
meliputi
patologi
klinik,
patologi
radiologi,
anatomi, dan rehabilitasi medik. d. Pelayanan medik spesialis lain Pelayanan medik spesialis lain paling sedikit berjumlah 8 (delapan) pelayanan dari 13 (tiga belas) pelayanan yang meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik. e. Pelayanan medik subspesialis Pelayanan medik subspesialis yang diselenggarakan paling sedikit berjumlah 2 (dua) pelayanan subspesialis dari 4 (empat) subspesialis dasar yang meliputi pelayanan subspesialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, dan obstetri dan ginekologi. f. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) pelayanan yang meliputi pelayanan bedah mulut, konservasi/endodonsi, dan orthodonti. B.
Pelayanan kefarmasian
Pelayanan kefarmasian harus meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. C. Pelayanan keperawatan dan kebidanan
Pelayanan Keperawatan dan kebidanan yang ada di Rumah Sakit Tipe B ini harus memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. D. Pelayanan penunjang klinik
Pelayanan penunjang klinik yang ada harus meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.
E.
Pelayanan penunjang nonklinik
Pelayanan
penunjang
nonklinik
meliputi
pelayanan
laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan
limbah,
gudang,
ambulans,
sistem
informasi dan
komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih. F.
Pelayanan rawat inap
Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud paling sedikit harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut: a.
Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;
b.
Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta;
c.
Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.
Selain itu, sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas B terdiri atas: A. Tenaga medis
Tenaga medis yang tersedia di Rumah Sakit Umum tipe B paling sedikit terdiri atas: a. 12 (dua belas) dokter umum untuk pelayanan medik dasar b 3 (tiga) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut c 3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar d. 2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang e. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis lain f. 1 (satu) dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik subspesialis
g. 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut. B. Tenaga kefarmasian
Tenaga kefarmasian yang tersedia paling sedikit terdiri atas: a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit; b. 4 (empat) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian; c. 4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian; d. 1 (satu) orang apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh minimal 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian; e. 1 (satu) orang apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian; f. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit; dan g. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit. C. Tenaga keperawatan
Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan yang tersedia harus sama dengan jumlah tempat tidur pada instalasi rawat inap. Selain itu, kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. D. Tenaga kesehatan lain
Untuk jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain yang sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
E. Tenaga nonkesehatan
Untuk jumlah dan kualifikasi tenaga nonkesehatan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. Peralatan Rumah Sakit Umum kelas B harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan yang tersedia paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.
2.6 Rumah Sakit Kelas C 2.6.1 Pengertian Rumah Sakit Kelas C
Rumah Sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan
kedokteran
subspesialis
terbatas.Terdapat
empat
macam
pelayanan spesialis disediakan yakni pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan. Direncanakan rumah sakit tipe C ini akan didirikan di setiap kabupaten/kota (regency hospital ) yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas.Fasilitasnya pelayanan medis dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat umum dan kesehatn gigi) memilki 100-500 kamar tidur.
2.6.2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Kelas C Permenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006
Rumah sakit umum kelas C dipimpin oleh seorang direktur.Direktur membawahi 1(satu) bagian dan paling banyak 2 (dua) bidang.Masingmasing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagiandan setiap bidang membawahi maksimal 3 (tiga) seksi. 2.6.3 Sistem Pelayanan Rumah Sakit Kelas C
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 56 Tahun 2014 TentangKlasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, Sistem Pelayanan Rumah Sakit Kelas C yaitu: Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas C paling sedikit meliputi:
A. Pelayanan medik
Pelayanan medik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum tipe C , paling sedikit terdiri dari: a. Pelayanan gawat darurat Pelayanan
gawat
darurat
yang
diberikan
harus
diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus. b. Pelayanan medik umum Pelayanan medik umum yang disediakan di Rumah Sakit Umum tipe D harus meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana. c. Pelayanan medik spesialis dasar Pelayanan medik spesialis dasar yang sebagaimana dimaksud harus meliputi meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak,bedah, dan obstetri dan ginekologi. d. Pelayanan medik spesialis penunjang Pelayanan medik spesialis penunjang yang ada harus meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, dan patologi klinik. e. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut paling sedikit berjumlah 1 (satu) pelayanan.
B.
Pelayanan kefarmasian
Pelayanan kefarmasian yang di sediakan di Rumah Sakit Umum tipe C harus meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. C. Pelayan Keperawatan dan Kebidanan
Pelayanan keperawatan dan kebidanan yang ada harus meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas C (Permenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006)
DIREKTUR ESELON III A
KELOMPOK KERJA FUNGSIONAL
BAGIAN SEKRETARIAT ESELON III B
SUBAG UMUM & HUMAS ESELON IVA T/M
SUBAG KEPEGAWAIAN & SDM ESELON IVA H
SUBAG PERLENGKAPAN ESELON IVA S
BIDANG PELAYANAN ESELON III B
BIDANG PERENCANAAN ESELON III B
BIDANG KEUANGAN ESELON III B
SEKSI PELAYANAN ESELON IVA B
SEKSI PERENCANAAN & PENGENDALIAN ESELON IVA H
SEKSI PERBENDAHARAAN ESELON IVA M/C
SEKSI KEPERAWATAN ESELON IVA C/U
SEKSI RM & SIM ESELON IV A S
SEKSI ANGGARAN & VEERIFIKASI ESELON IVA J
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas C (Permenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006)
D. Pelayanan penunjang klinik
Pelayanan penunjang klinik yang sebagaimana dimaksud harus meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik. E.
Pelayanan penunjang nonklinik
Pelayanan penunjang nonklinik yang ada di Rumah Sakit Umum tipe D harus meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih. F.
Pelayanan rawat inap
Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut: a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah; b. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta; c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.
Selain itu, sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas C harus memenuhi standar sesuai peraturan, yang mana terdiri atas: A. Tenaga medis
Tenaga medis sebagaimana dimaksud, paling sedikit terdiri atas: a. 9 (sembilan) dokter umum untuk pelayanan medik dasar; b. 2 (dua) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;
c. 2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar; d. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang; dan e. 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut. B. Tenaga kefarmasian
Tenaga kefarmasian yang di sediakan di Rumah Sakit Umum tipe C paling sedikit terdiri atas: a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit; b. 2 (dua) apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 4 (empat) orang tenaga teknis kefarmasian; c. 4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian; d. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian
yang
jumlahnya
disesuaikan
dengan
beban
kerja
pelayanan kefarmasian Rumah Sakit. C. Tenaga keperawatan
Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan yang ada, dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) tempat tidur. Sementara itu kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. D. Tenaga kesehatan lain
Untuk jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain yang sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. E. Tenaga nonkesehatan
Untuk jumlah dan kualifikasi tenaga nokesehatan
yang
sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
Peralatan Rumah Sakit Umum kelas C harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan yang ada di Rumah Sakit Umum tipe C paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.
2.7 Rumah Sakit Kelas D 2.7.1 Pengertian Rumah Sakit Kelas D
Rumah Sakit ini bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Pada saat ini kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Sama halnya dengan rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari puskesmas. 2.7.2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Kelas DPermenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006
Rumah sakit umum kelas D dipimpin oleh seorang direktur. Direktur membawahi 2 (dua) seksi dan 3 (tiga) subbagian. 2.7.3 Sistem Pelayanan Rumah Sakit Kelas D
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 TentangKlasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, Sistem Pelayanan Rumah Sakit Kelas C yaitu: Sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 47, pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas D paling sedikit harus meliputi pelayanan-pelayanan seperti : A. Pelayanan medik
Pelayanan Medik yang di berikan oleh Rumah Sakit Umum tipe D paling sedikit harus menyediakan beberapa pelayanan yaitu pelayanan gawat darurat, pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dasar, dan pelayanan medik spesialis penunjang. Yang mana pelayanan gawat darurat yang disediakan di Rumah Sakittipe D harus 24 jam dalam sehari secara terus menerus. Pada pelayanan medik umum di rumah sakit umum tipe D paling sedikit harus meliputi meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi mulut,
kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana. Untuk pelayanan medik spesialis dasar, paling sedikit 2 (dua) dari 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan/atau obstetri dan ginekologi. Dan pada pelayanan medik spesialis penunjang di Rumah Sakit Uum tipe D harus meliputi pelayanan radiologi dan laboratorium. B. Pelayanan kefarmasian
Pelayanan kefarmasian yang ada di Rumah Sakit Umum tipe D sebagaimana yang dimaksud harus meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. C. Pelayanan keperawatan dan kebidanan
Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud harus
meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan, untuk
memenuhi kebutuhan klien untuk proses bersalin. D. Pelayanan penunjang klinik
Pelayanan penunjang klinik yang ada di Rumah Sakit Umum tipe D harus meliputi pelayanan darah, perawatan high care unit untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik. E. Pelayanan penunjang nonklinik
Pelayanan penunjang nonklinik di Rumah Sakit Umum tipe D sebagaimana dimaksud harus meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih.
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas D (Permenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006)
F. Pelayanan rawat inap
Pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum tipe D harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut: a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah; b. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta; c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta. Sementara itu selain fasilitas yang harus ada di Rumah Sakit Umum Tipe D, juga sumber daya manusia rumah sakit umum kelas D harus memadai. Yang mana Sumber daya manusia yang ada terdiri atas: A. Tenaga medis
Tenaga medis yang ada di Ruamah Sakit Umum tipe D paling sedikit terdiri atas: a. 4 (empat) dokter umum untuk pelayanan medik dasar; b. 1 (satu) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut; c. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar. B. Tenaga kefarmasian
Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit b. 1 (satu) apoteker yang bertugas di rawat inap dan rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian c. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.
C. Tenaga keperawatan
Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan Di Rumah Sakit Umum Tipe D dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) tempat tidur. Selain itu kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. D. Tenaga kesehatan lain
Untuk jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain yang sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. E. Tenaga nonkesehatan
Untuk jumlah dan kualifikasi tenaga nonkesehatan yang sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. Selain itu, peralatan Rumah Sakit Umum kelas D harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.
2.8 Puskesmas 2.8.1 Pengertian Puskesmas
Puskesmas
adalah
unit
pelaksana
teknis
dinas
kesehatan
kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (DEPKES RI:2006). Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan.Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga pembagian wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, dengan saran teknis dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.Sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk setiap Puskesmas. Untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka Puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana
yanng disebut Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.Khusus untuk kota besar dengan jumlah penduduk satu juta atau lebih, wilayah kerja Puskesmas bisa meliputi 1 Kelurahan. Puskesmas di ibukota Kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih, merupakan “ Puskesmas Pembina “ yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi Puskesmas kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi. Dalam perkembangannya, batasan-batasan di atas makin kabur seiring dengandiberlakukannya UU Otonomi Daerah yang lebih mengedepankan desentralisasi.
Dengan
Otonomi,
setiap
daerah
tingkat
II
punya
kesempatan mengembangkan Puskesmas sesuai Rencana Strategis ( renstra ) Kesehatan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Bidang Kesehatan sesuai situasi dan kondisi daerah Tingkat
II.
Konsekuensinya
adalah
perubahan
struktur
organisasi
kesehatan serta tugas pokok dan fungsi yang menggambarkan lebih dominannya aroma kepentingan daerah tingakt II, yang memungkinkan terjadinya perbedaan penentuan skala prioritas upaya peningkatan pelayanan kesehatan di tiap daerah tingkat II, dengan catatan setiap kebijakan tetap mengacu kepada Renstra Kesehatan Nasional. Di sisi lain daerah tingkat II dituntut melakukan akselerasi di semua sektor penunjang upaya pelayanan kesehatan. 2.8.2 Fungsi Puskesmas
Fungsi puskesmas itu sendiri meliputi: a. Fungsi Pokok 1)
Pusat
pengerak
pembangunan
berwawasan
kesehatan
Pusat
pemberdayaan 2)
Masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan
3)
Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama
b. Peran Puskesmas Sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau masyarakat diwilayah terkecil dalam hal pengorganisasian masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri. c.
Cara-cara yang ditempuh 1) Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan
dalam rangka menolong dirinya sendiri. 2) Memberikan
petunjuk
kepada
masyarakat
tentang
bagaimana
menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. 3) Memberikan bantuan teknis 4) Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat 5) Kerjasama lintas sector d. Program Pokok Puskesmas
1)
KIA
2)
KB
3)
Usaha Kesehatan Gizi
4)
Kesehatan Lingkungan
5)
Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular
6)
Pengobatan termasuk penaganan darurat karena kecelakaan
7)
Penyuluhan kesehatan masyarakat
8)
Kesehatan sekolah
9)
Kesehatan olah raga
10) Perawatan Kesehatan 11) Masyarakat 12) Kesehatan kerja 13) Kesehatan Gigi dan Mulut 14) Kesehatan jiwa 15) Kesehatan mata 16) Laboratorium sederhana 17) Pencatatan dan pelaporan dalam rangka SIK 18) Pembinaan pemgobatan tradisional 19) Kesehatan remaja 20) Dana sehat e. Satuan Penunjang 1)
Puskesmas Pembantu Pengertian puskesmas pembantu yaitu Unit pelayanan kesehatan yang
sederhana
dan
berfungsi
menunjang
dan
membantu
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam rung lingkup wilayah yang lebih kecil. 2)
Puskesmas Keliling
Pengertian puskesmas Keliling yaitu Unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasiserta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas dengan fungsi dan tugas yaitu memberi pelayanan kesehatan daerah terpencil, melakukan penyelidikan KLB, transport rujukan pasien, penyuluhan kesehatan dengan audiovisual. 3)
Bidan Desa Bagi desa yang belum ada fasilitas pelayanan kesehatan ditempatkan seorang bidan yang bertempat tinggal di desa tersebut dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas.Wilayah kerjanyadengan jumlah penduduk 3.000 orang. Adapun Tugas utama bidan desa yaitu : a) Membina PSM b) Memberikan pelayanan c) Menerima rujukan dari masyarakat
2.8.3 Tujuan Puskesmas
Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran , kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang yang bertempat tinggal diwilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesiam Sehat 2010. 2.8.4 Tugas Puskesmas
Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kesehatan kabupaten / kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunankesehatan
disuatu
wilayah.
Puskesmas
sebagai
pusat
pelayanan kesehatan strata pertama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan
tingkat
pertama
secara
menyeluruh,
terpadu
,
dan
berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorang (private goods) dan pelayanan kesehatan masyarakat (public goods). Puskesmas melakukan kegiatan-kegiatan termasuk upaya kesehatan masyarakat sebagai bentuk usaha pembangunan kesehatan.Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara mrnyeluruh kepada masyarakat dalam satu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok.Jenis pelayan kesehatan
disesuaikandengan
kemampuan
puskesmas,
namun
terdapat
upaya
kesehatan wajib yang harus dilaksanakan oleh puskesmas ditambah dengan upaya kesehatan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada serta kemampuan puskesmas.Upaya-upaya kesehatan wajib tersebut adalah ( Basic Six): a. Upaya promosi kesehatan b. Upaya kesehatan lingkungan c. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana d. Upaya perbaikan gizi masyarakat e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular f. Upaya pengobatan Berdasarkan
pertimbangan
diatas
maka
pada
tahun
1994
dibangunlah Puskesmas Wangisagara yang beralamat di Jln Raya Wangisagara dengan nomor kode Puskesmas yaitu 2904.Status puskesmas Wangisagara saat ini yaitu TTP. Adapun status puskesmas dalam program TB Paru yaitu PRM. PRM ini dibentuk dengan harapan bisa menciptakan sebuah kecamatan yang sehat untuk menuju Indonesia Sehat 2010. 2.8.5 Struktur Organisasi Puskesmas
Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
Unsur Pimpinan
: Kepala Puskesmas
Unsur Pembantu Pimpinan
: Urusan Tata Usaha
Unsur Pelaksana
:
Unit yang terdiri dari tenaga / pegawai dalam jab atan fungsional jumlah unit tergantung kepada kegiatan, tenaga dan fasilitas tiap daerah Unit terdiri dari : unit I, II, III, IV, V, VI dan VII
a. Tugas:
Kepala Puskesmas :
Mempunyai
tugas
pokok
dan
fungsi:
memimpin,
mengawasi
dan
mengkoordinir kegiatan Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kepala Urusan Tata Usaha: Mempunyai tugas pokok dan fungsi: di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan surat menyurat serta pencatatan dan pelaporan. Unit I: - Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Perbaikan Gizi. Unit II: - Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, khususnya imunisasi, kesehatan lingkungan dan laboratorium. Unit III: - Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan tenaga Kerja dan Lansia ( lanjut usia ). Unit IV: - Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Sekolah dan Olah Raga, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata dan kesehatan khusus lainnya. Unit V: - Mempunyai tugas pokok dan fungsi: melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan
dan
pengembangan
upaya
kesehatan
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
Struktur Organisasi Puskesmas
masyarakat
dan
Kepala Puskesmas
Urusan Tata Usaha
Unit : I - III
Pelaksana Pembantu
Pelaksana Teknis
Unit : IV - VII Pelaksana Teknis
b. Ringkasan Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Puskesmas maupun dengan satuan organisasi di luar Puskesmas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan serta mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dati II, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kepala Puskesmas bertanggung lingkungan
jawab
memimpin,
Puskesmas,
mengkoordinasi
memberikan
bimbingan
semua serta
unsur petunjuk
dalam bagi
pelaksanaan tugas masing-masing petugas bawahannya.Setiap unsur di lingkungan Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
BAB III
PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Berdasarkan teori di atas, Pembagian Rumah sakit dapat dibedakan menjadi Rumah Sakit tipe A,B,C,D dan Puskesmas. Berdasarkan struktur organisasi dan sistem pelayanannya, Rumah Sakit tipe A, memiliki struktur organisasi yang lebih luas dan memiliki sistem pelayanan yang lebih lengkap dibandingkan dengan Rumah Sakit tipe B,C,D bahkan dengan puskesmas, sehingga rumah sakit tipe A, menjadi rumah sakit menjadi tempat rujukan yang teratas, beda halnya dengan Puskesmas, beda halnya dengan puskesmas yang memiliki
sistem
pelayanan
yang
tidak
terlalu
lengkap
dan
struktur
organisasinyapun lebih sederhana dan puskesmas akan lebih banyak ditemukan di
desa-desadibandingkan dengan rumah sakit tipe A,B,C, dan D. tetapi
semuanya tidak bertujuan untuk memberikan keuntungan melainkan sebagai pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan klien. 3.2 Saran
Dengan dibuatnya makalah ini, diharapkan kepada para pembaca khususnya Dosen dan Mahasiswa memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Makalah yang berjudul Sistem Pelayanan dan Struktur Organisasi Rumah Sakit ini dapat dengan mudah difahami dengan cara membaca secara seksama dan teliti sehingga materi dapat bermanfaat dan difahami secara mudah.
DAFTAR PUSTAKA
