BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keperawatan merupakan suatu seni yang berorientasikan kepada manusia, perasaan untuk menghargai sesama individu, dan suatu naluri kesusilaan dan tindakan apa yang harus dikerjakan.
Berdasarkan
Peraturan
menteri
kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi saat ini perjanjian keperawatan atau informed consent keperawatan belum diatur secara tertulis dan baru mengatur informed consent tindakan kedokteran sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008. Sehingga tindakan medik yang dilakukan perawat pada prinsipnya berdasar delegasi secara tertulis dari dokter.Kecuali dalam keadaan darurat, perawat diizinkan melakukan tindakan medik tanpa delegasi dokter sesuai Pasal 10 ayat (1) Permenkes No.HK. 02.02/Menkes/148/2010. Kementrian Kesehatan RI mensyaratkan seluruh perawat harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).Tanpa kepemilikian STR perawat tidak diperbolehkan memberikan pelayanan kesehatan maupun membuka praktek.Keputusan tersebut diambil sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karenanya setiap perawat diwajibkan melakukan uji kompetensi secara nasional hingga dinyatakan layak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan diakui secara hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan STR serta melakukan proses kredensial yang merupakan proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi praktik keperawatan. Proses kredensial terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya lisensi, registrasi, sertifikasi, dan akreditasi. Proses kredensial di Indonesia, masih belum tertata secara sempurna dikarenakan oleh banyak factor. Salah satu factor utama yang menyebabkan hambatan proses kredensial adalah belum disahkannya RUU Praktik Keperawatan. Untuk mendapatkan izin praktik maka seorang lulusan dari pendidikan professional keperawatan harus mendaftarkan diri pada dewan keperawatan yang ada di setiap provinsi untuk mengikuti ujian (Kozier, 1990).
1
1.2 Tujuan a) Mengetahui pentingnya Surat Tanda Registrasi Perawat b) Mengetahui fungsi Surat Tanda Registrasi Perawat c) Persyaratan pembuatan Surat Tanda Registrasi Perawat 1.3 Ruang Lingkup Materi Dalam makalah keperawatan professional ini kami membahas tentang proses serta masalah dalam Surat Tanda Registrasi untuk Perawat dalam keperawatan professional.
2
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Surat Tanda Registrasi Surat Tanda Registrasi yang disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan ang telah memiliki sertifikat kompetensi.dengan STR, maka perawat dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes 1796 tahun 2011, STR adalah “Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi” .Sedangkan arti kata Registrasi menurut Permenkes 1796 tahun 2011 adalah “Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya” .
Dari penjabaran dua definisi tadi jadi penulis ambil kesimpulan bahwa dengan teregistrasi kita telah diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesi kita yaitu perawat dan dibuktikan dengan bukti tertulis yaitu STR. 2.2 Konsep Dasar Proses Kredensial 1. Pengertian Credentialing berasal dari bahasa inggris yang artinya mandat. Sedangkan dalam bahasa
Indonesia credentialing biasa juga disebut dengan kredensial. Kredensial merupakan proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi keperawatan. Proses kredensial merupakan salah satu cara profesi keperawatan mempertahankan standar praktik dan akuntabilitas persiapan pendidikan anggotanya (Priharjo, 1995) Kredensial merupakan salah satu cara profesi keperawatan mempertahankan standar praktik dan akuntabilitas persiapan pendidikan anggotanya (Kozier, Erb, 2004) Sebagai gambaran, di lingkungan Oxford dan United Health Care, kredensial diberikan dengan beberapa kriteria, antara lain : (http://www.ehow.com, 10 november 2010) a.Secara umum mempunyai izin sah dari pemerintah b. Secara umum mempunyai DEA atau sejenisnya 3
c. Lulus Pendidikan Keperawatan dan mempunyi sertifikat keperawatan d. Mempunyai izin dari instansi rumah sakit e. Mempunyai asuransi malpraktik f. Mempunyai persetujuan kolaboratif dengan tenaga spesialis lainnya g.Mempunyi protokoler praktik h. Mempunyi pengalaman
2. Tujuan Kredensial Menurut Himpunan Peraturan perundang-undangan Bidang Tenaga Kesehatan (2005) tujuan dari kredensial adalah sebagai berikut : 1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan 2. Melindungi masyarakat atas tindakan keperawatan yang dilakukan 3. Menetapkan standar pelayanan keperawatan 4. Menilai boleh tidaknya melakukan praktik keperawatan 5. Menilai kesalahan dan kelalaian 6. Melindungi masyarakat dan perawat 7. Menentukan dan mempertahankan kompetensi keperawatan 8. Membatasi pemberian kewenangan dalam melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi yang kompeten 9. Meyakinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktek mempunyai kompetensi yang diperlukan. 3. Jenis-jenis Kredensial Untuk menjamin kualitas standar pelayanan praktik seseorang sehingga baik praktisi atau komsumen mempunyi jaminan yang secara legal dapat dipertanggung jawabkan oleh instansi atau organisasi. Maka dibawah ini dijabarkan tentang jenis-jenis proses kredensial antara lain : a. Lisensi Lisensi merupakan izin praktek keperawatan.Izin praktek keperawatan di perlukan oleh profesi dalam upaya meningkatkan dan menjamin professional anggotanya.Bagi masyarakat izin pratek keperawatan merupakan perangkat pelindung bagi mereka untuk mendapat pelayanan dari perawat professional yang benar-benar mampu dan mendapat pelayanan keperawatan dengan mutu yang tinggi.Tidak adanya izin praktik keperawatan menempatkan posisi keperawatan 4
berada pada posisi yang sulit untuk menemtukan mutu keperawatan. Bagi setiap profesi mendapatkan hak izin praktik untuk anggotanya dengan memenuhi tiga criteria ( Kozier, 1990) : 1. Ada kebutuhan untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakat 2. Pekerjaan secara jelas merupakan area kerja yang tersendiri dan terpisah 3. Ada suatu organisasi yang melaksanakan tanggung jawab proses pemberian izin. b. Registrasi Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dalam informasilain pada badan resmi baik milik pemerintah atau bukan ( Priharjo, 1995) Perawat yang telah terdaftar diizinkan unutk memakai sebutan registered nurse. Unutk dapat terdaftar perawat harus pendidikan keperawatan dan lulus ujian dari badan pendaftaran dengan nilai yang diterima. Lisensi maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun sekali. Registered nurse berarti seorang perawat yang melakukan praktek keperawatan professional dengan : 1. Mengkaji status kesehatan individu dan kelompok 2. Menegakkan diagnose keperawatan 3. Menentukan tujuan untuk memenuhi perawatan kesehatan 4. Menyusun intervensi keperawatan untuk mengimplementasikan strategi keperawatan 5. Member kewenangan intervensi keperawatan yang dilaksanakan orang lain dan tidak bertentangan dengan undang-undang 6. Mempertahankan perawatan yang aman dan efektif baik secara lansung maupun tidak lansung 7. Melakukan evaluasi respon terhadap intervensi 8. Mengajarkan teori dan praktek keperawatan 9. Mengelola praktek keperawatan 10. Kolaborasi dengan tim kesehatan lain dalam mengelola perawatan kesehatan. c. Sertifikasi Sertifikasi merupakan proses pengabsahan bahwa seorang perawat telah memenuhi standar minimal kompetensi praktek pada area spesialisasi tertentu, seperti kesehatan ibu dan anak, pediatric, jiwa, gerontology, dan kesehatan sekolah (priharjo, 1995)
5
Sertifikasi merupakan proses pengakuan oleh badan sertifikasi terhadap kompetensi seorang tenaga profesi setelah memenuhi persyaratan untuk menjlankan profesi kesehatan tertentu sesuai dengan bidang pekerjaannya. d. Akreditasi Akreditasi merupakan suatu proses pengukuran dan pemberian status akreditasi kepada institusi, program atau pelayanan yang dilakukan oleh organisasi atau badan pemerintah tertentu (priharjo, 1995) Status akreditasi suatu lembaga merupakan cermin kinerja lembaga yang bersangkutan dan
menggambarkan
mutu,
efisiensi,
serta
relevansi
suatu
program-program
yang
diselenggarakan.Hal-hal yang diukur dalam akreditasi meliputi struktur, proses dan criteria hasil.
6
BAB III PEMBAHASAN 3.1 Pentingnya Surat Tanda Registrasi Dasar dari adanya STR ini adalah Permenkes no.1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Dasar perlunya dikeluarkan ini adalah : 1) Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan dalam rangka pemberian izin, perlu mengatur registrasi tenaga kesehatan; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Dua hal inilah yang menjadi dasar perlunya menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Peran organisasi profesi di keperawatan yaitu PPNI sangat penting dalam hal ini yaitu sosialisasi tentang STR, melakukan uji kompetensi serta harus berkolaborasi dengan AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia) maupun asosiasi pendidikan diploma keperawatan untuk mencetak lulusan keperawatan yang kompeten. Jangan sampai lulusan banyak namun tidak kompeten dan tidak teregistrasi. 3.2 Fungsi Surat Tanda Registrasi Sesuai peraturan menteri kesehatan RI No 1796/menkes /per/VIII2001 setiap tenaga kesehatan termasuk perawat yang akan menjalani pekerjaannya wajib memiliki STR yang didapat melalui uji kompetensi nasional. Mulai 2013 mendatang setiap lulusan perawat harus ikut ujian kompetensi nasional.Hal ini baik untuk menjamin lulusan terstandar secara nasional. Perawat selama ini memberikan pelayanan hanya dengan mengantongi Surat Ijin Perawat (SIP). SIP akan diperoleh secara otomatis dengan mengajukan ke lembaga terkait tanpa melalui uji kompetensi nasional perawat. Tidak adanya uji kompetensi nasional ini salah satunya menyulitkan perawat Indonesia untuk bekerja di luar negeri.Mereka jadi tidak diakui kompetensinya. 7
Langkah Kemenkes yang mewajibkan perawat harus memiliki STR adalah tepat.Pasalnya , perawat merupakan salah satu profesi penting dalam pelayanan kesehatan sehingga dibutuhkan upaya penataan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi keperawatan. Salah satunya dengan menetapkan lulusan perawat melakukan uji kompetensi nasional untuk menjamin lulusan terstandar secara nasional. Sementara bagi perawat yang lulus sebelum tahun 2012 akan mendapatkan STR melalui proses pemutihan. Dilakukan dengan mengajukan permohonan secara kolektif dari lembaga ke Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) maupun Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). 3.3 Persyaratan Pembuatan Surat Tanda Registrasi Untuk mendapatkan STR, perawat harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Dan Ijazah serta sertifikat kompetensi tersebut diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi. Ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh MTKI. Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun. Dalam PMK nomor 1796 tahun 2011 seluruh tenaga kesehatan diwajibkan memiliki surat tanda registrasi yang disebut sebagai STR, bagi yang belum memiliki STR atau surat izin dan lulus dari pendidikan sebelum tahun 2012 dapat diberikan STR berdasarkan peraturan ini atau yang dimasyarakat dikenal dengan pemutihan tanpa dilakukan uji kompetensi. Adapun persyaratan untuk memperoleh STR, bagi lulusan sebelum tahun 2012 (proses pemutihan) adalah : a. Fotocopi ijazah terakhir yang dilegalisir (cap basah) 2 lembar b. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang merah 3 lembar c. Apabila telah memiliki Surat Izin (SIP,SIB,dll) dan sudah habis masa berlakunya dapat dilampirkan d. Apabila sudah memilki sertifikat kompetensi boleh dilampirkan 8
e. Apabila Surat Izin (SIP, SIB, dll) masih berlaku sesuai dengan PMK 1796 pasal 36 ayat (1) dnyatakan telah memiliki STR sampai masa berlakunya berakhir (artinya Surat Izin saudara masih barlaku dan tidak diharuskan membuat STR, namun bila tetap ingin membuat STR juga tidak salah). Proses pemutihan untuk mendapatkan STR ini dapat dilakukan melalui organisasi profesi masing-masing tenaga kesehatan agar sekaligus terdaftar dan terregistri dalam organisasi profesi setiap tenaga kesehatan karena masa berlaku STR adalah 5 (lima) tahun terhitung tanggal diterbitkan (sesuai dengan tanggal lahir) dan apabila STR tenaga kesehatan habis masa berlakunya perlu diperpanjang dengan persyaratan harus memilki 25 SKP (satuan kredit profesi) yang dikeluarkan oleh organisasi profesi masing-masing tenaga kesehatan, oleh karena itu keanggotaan tenaga kesehatan dalam organisasi profesinya adalah merupakan bagian yang harus dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan. Proses pemutihan pembuatan STR tidak dipungut biaya, adapun apabila ada pungutan biaya terkait pengurusan STR (pemutihan STR) agar melaporkan ke organisasi profesinya (OP), biasanya pungutan biaya diberlakukan bagi anggota OP yang menunggak kewajiban anggota seperti iuran keanggotaan atau mungkin biaya pendaftaran keanggotaan karena belum terdaftar sebagai anggota OP. Bagi lulusan pendidikan tahun 2012 dan seterusnya untuk mendapatkan STR diwajibkan mengikuti uji kompetensi nasional yang diselenggarakan oleh MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) diperguruan tinggi yang terakreditasi, dengan uji kompetensi tenaga kesehatan akan memperoleh Sertifikat Kompetensi. MTKI akan memberikan Sertifikat Kompetensi kepada peserta didik pada waktu pengambilan sumpah. Sertifikat Kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR dan diberikan oleh MTKI kepada peserta didik yang dinyatakan lulus bersamaan dengan pemberian sertifikat kompetensi.
9
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Dengan adanya STR ini harapannya adalah dapat mengatur regulasi secara hukum terhadap praktik profesi kesehatan sehingga pemerintah dapat menjaga kualitas tenaga kesehatan dengan memberikan sertifikat kompetensi yang menunjukkan bahwa tenaga tersebut kompeten terhadap pekerjaannya sehingga rakyat Indonesia mendapat pelayanan yang terbaik dari tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan bidang profesinya. Dan semoga tulisan makalah ini dapat sedikit memberi gambaran tentang apa itu STR, dasar, dan apa tujuannya sehingga dapat membuka mata kita bahwa profesi kita masih harus berbenah agar tidak ketinggalan dengan profesi lain. dan pembenahan penddidikan untuk mencetak perawat yang kompeten. 4.2 Saran Perlu kerjasama antar tenaga kesehatan, masyarakat serta kesadaran pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat serta memajukan kualitas tenaga kesehatan terutama keperawatan di Indonesia yang lebih baik dengan sinergisitas antara elemen pendidikan dan pelayanan karena pendidikan dan pelayanan yang sebenarnya satu dan tidak terpisah sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang terjamin mutu kesehatan masyarakatnya.
10
DAFTAR PUSTAKA Sumijatun. 2010. Konsep Dasar Menuju Keperawatan Profesional. Jakarta : Trans Info Media Kozier, Erb. 2005. Fundamental Keperawatan IV.Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. http://keperawatanadil.blogspot.com/2007/11/kredensial-praktek-keperawatan.html www.perawatpintar.web.id www.belajarsuskes.blogspot.com http://perawatpintar.web.id/2012/02/permenkes-no-17962011-tentang-surat-tanda-registrasi/
11
LAMPIRAN ARTIKEL 1.Tanpa kepemilikian STR, Perawat Tidak Diperbolehkan Memberikan Pelayanan Kesehatan maupun Praktek
Kamis, 08 November 2012 14:01 UGM.ac.id - Tidak meratanya penyebaran tenaga dokter di pedesaan mengakibatkan tenaga keperawatan melakukan intervensi medik bukan intervensi perawatan. Mengingat perawat sebagai tenaga kesehatan terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor HK.02/Menkes/148/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.Demikian diungkapkan M. Fakih, S.H., M.S pada saat mengikuti ujian terbuka Program Doktor UGM Bidang Ilmu Hukum pada 15/8 silam. Pasal 8 ayat (3) Permenkes menyebutkan praktik keperawatan meliputi pelaksanaan asuhan keperawatan, pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer. Pasal ini menunjukkan bahwa aktivitas perawat dilaksanakan secara mandiri (independent) berdasar pada ilmu dan asuhan keperawatan, dimana tugas utama adalah merawat (care) dengan cara memberikan asuhan keperawatan (nurturing) untuk memuaskan kebutuhan fisiologis dan psikologis pasien. "Dengan kata lain, perawat memiliki hubungan langsung dengan pasien secara mandiri. Hubungan langsung antara perawat dengan pasien utamanya terjadi di rumah atau puskesmas yang mendapatkan rawat inap atau pasien yang mendapatkan perawatan di rumah, home care," ujar M. Fakih, S.H., M.S Menurut Fakih, hingga saat ini perjanjian keperawatan atau informed consent keperawatan belum diatur secara tertulis dan baru mengatur informed consent tindakan kedokteran sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008. Sehingga tindakan medik yang dilakukan perawat pada prinsipnya berdasar delegasi secara tertulis dari dokter.Kecuali dalam keadaan darurat, perawat diizinkan melakukan tindakan medik tanpa delegasi dokter sesuai Pasal 10 ayat (1) Permenkes No.HK. 02.02/Menkes/148/2010, dan aturan Permenkes ini pada dasarnya mirip dengan rumusan yang dikeluarkan oleh American Nurse Association (ANA) di tahun 1970. "Perluasan tugas yang diberikan pada perawat di Amerika sejak tahun 1970 tentu
12
tidak berarti peranan perawat yang diperluas dapat ditafsirkan seluas-luasnya.Artinya, tidak semua tindakan medik dan wewenang profesi kedokteran dapat dilakukan oleh perawat," katanya.
Kementrian Kesehatan RI mensyaratkan seluruh perawat harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).Tanpa kepemilikian STR perawat tidak diperbolehkan memberikan pelayanan kesehatan maupun membuka praktek.Keputusan tersebut diambil sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karenanya setiap perawat diwajibkan melakukan uji kompetensi secara nasional hingga dinyatakan layak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan diakui secara hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan STR . “Sesuai peraturan menteri kesehatan RI No 1796/menkes /per/VIII2001 setiap tenaga kesehatan termasuk perawat yang akan menjalani pekerjaannya wajib memiliki STR yang didapat melalui uji kompetensi nasional. Mulai 2013 mendatang setiap lulusan perawat harus ikut ujian kompetensi nasional. Hal ini baik untuk menjamin lulusan terstandar secara nasional ,” kata Dr. Fitri Haryanti, SKp. , M.Kes., staf pengajar FK UGM Selasa (6/11) di Kampus Setempat. Fitri menyebutkan perawat selama ini memberikan pelayanan hanya dengan mengantongi Surat Ijin Perawat (SIP). SIP akan diperoleh secara otomatis dengan mengajukan ke lembaga terkait tanpa melalui uji kompetensi nasional perawat. “ Tidak adanya uji kompetensi nasional ini salah satunya menyulitkan perawat Indonesia untuk bekerja di luar negeri . Mereka jadi tidak diakui kompetensinya,” papar anggota Majelis Etik Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DIY ini. Diakuinya, langkah Kemenkes yang mewajibkan perawat harus memiliki STR adalah tepat.Pasalnya , perawat merupakan salah satu profesi penting dalam pelayanan kesehatan sehingga dibutuhkan upaya penataan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi keperawatan. Salah satunya dengan menetapkan lulusan perawat melakukan uji kompetensi nasional untuk menjamin lulusan terstandar secara nasional.
13
Sementara bagi perawat yang lulus sebelum tahun 2012 akan mendapatkan STR melalui proses pemutihan. Dilakukan dengan mengajukan permohonan secara kolektif dari lembaga ke Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) maupun Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). “ Di DIY dan beberapa daerah sebenarnya sudah ada uji kompetensi lokal bagi perawat, dengan soal ujian tulis yang dibuat oleh pusat. Sedangkan ujian prakteknya dilakukan oleh panitia lokal,” terangnya. Dengan pelaksanaan uji kompetensi di setiap daerah, lanjut Fitri, hasil yang diperoleh menjadi sangat beragam.“Karena dilakukan di berbagai daerah maka variasinya sangat tinggi.Untuk itu melalui uji kompetensi nasional ini bisa didapat standar kompetensi yang seragam secara nasional,” jelasnya. Fitri menuturkan penjaminan mutu keperawatan merupakan salah isu penting dalam dunia pendidikan tinggi kesehatan Indonesia.Untuk itu UGM, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Indoensia turut berpartisipasi membahas berbagai isu terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi keperawatan dan pelayanan keperawatan dalam acara yang diselenggarakan oleh Ditjen DIKTI Kemendikbud RI melalui proyek Health Professional Education Quality (HPEQ) 7-8 November 2012. “Dalam kegiatan tersebut setidaknya akan hadir pe serta dari berbagai kalangan institusi pendidikan keperawatan di Indonesia, masyarakat profesi, serta rumah sakit,” ujar Ketua panitia local host HPEQ. Diskusi berlangsung di lima tempat secara video conference. Selain UGM, juga dilaksanakan di STIKES Ahmad Yani Yogyakarta, Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Riau, dan Universitas Gorontalo. Menghadirkan beberapa narasumber seperti Rita Sekarsari, SKP., MHSM (Ketua II PPNI Pusat), Yupi Supratini, SKp. MSc., (Ketua AIPDiKI), dan Muhammad Hadi, MKep., (Sekretaris AIPNI).
14
Sumber : http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=5072 , ( Humas UGM/Ika). http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4862 , (Humas UGM/ Agung). 2.Permenkes dan Aspek Legal Ijin Praktek Keperawatan
27 Juni 2012 09:12 Saat ini isu tentang praktik mandiri keperawatan menjadi hal yang sangat ramai dibicarakan, tidak hanya oleh perawat namun juga masyarakat umum. Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Pasal 63 ayat (4) yang berbunyi “Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”. Hal ini memberi arah bahwa siapapun tenaga kesehatan yang akan menangani klien/pasien harus mempunyai kompetensi yang cukup untuk dapat memberikan asuhan sesuai dengan kewenangannya yang mungkin akan dapat memberikan kenyamanan kepada pasien sebagai customer dari pelayanan kesehatan. Akhir Januari 2010, Menteri Kesehatan Indonesia mengesahkan Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Isi dari Permenkes ini antara lain tentang ketentuan praktik mandiri keperawatan, Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP), Surat Tanda Registrasi (STR), dan ketentuan tentang obat bebas dan obat bebas terbatas. Berdasarkan Kepmenkes no 1239/2001 tentang registrasi perawat dan Permenkes No 148/2009 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat didapatkan beberapa izin yang harus dipunyai oleh seorang perawat antara lain : 1. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan 2. STR (Surat Tanda Registrasi) adalah bukti tertulis dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan perundangundangan
15
3. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok Praktisi kesehatan harus mampu menggunakan berbagai telaahan ilmiah, legal – etis, praktis dan juga colegial dalam upaya untuk memberikan asuhan yang tepat kepada pasien serta juga menggunakan pendekatan Humanistik dalam mengimplementasikan berbagai tindakan yang dilakukannya. Akibatnya siapapun yang sudah berkecimpung dan memegang profesi dalam bidang kesehatan harus mempunyai kemampuan yang memadai dalam mengatasi pasiennya secara ilmiah dengan jalan mengetahui rasional setiap tindakan, secara legal dan etis untuk mengetahui tindakannya tidak melanggar norma yang ada, secara praktis dalam hal menjalankan standar asuhan, colegial dalam berhubungan dengan tim kesehatan lainnya dan juga secara humanistik dalam memperlakukan pasien sebagai subjek dan objek dalam pelaksanaan asuhannya. Sumber :http://keperawatanadil.blogspot.com/2007/11/kredensial-praktek-keperawatan.html
3. Surat Tanda Registrasi Perawat Dasar dari adanya STR ini adalah Permenkes no.1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Dasar perlunya dikeluarkan ini adalah 1) Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan dalam rangka pemberian izin, perlu mengatur registrasi tenaga kesehatan; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Dua hal inilah yang menjadi dasar perlunya menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. STR itu apa to? Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya dan paling jawabannya hanya Surat Tanda Registrasi. Lalu fungsinya apa? Mari kita bahas lebih dalam tentang STR. 16
Menurut Permenkes 1796 tahun 2011, STR adalah “Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi” .Sedangkan arti kata Registrasi
menurut Permenkes 1796 tahun 2011 adalah “Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya” .
Dari penjabaran dua definisi tadi jadi penulis ambil kesimpulan bahwa dengan teregistrasi kita telah diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesi kita yaitu perawat dan dibuktikan dengan bukti tertulis yaitu STR. Dengan adanya STR ini harapan pemerintah adalah dapat mengatur regulasi secara hukum terhadap praktik profesi kesehatan sehingga pemerintah dapat menjaga kualitas tenaga kesehatan dengan memberikan sertifikat kompetensi yang menunjukkan bahwa tenaga tersebut kompeten terhadap pekerjaannya sehingga rakyat Indonesia mendapat pelayanan yang terbaik dari tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan bidang profesinya. Peran organisasi profesi di keperawatan yaitu PPNI sangat penting dalam hal ini yaitu sosialisasi tentang STR, melakukan uji kompetensi serta harus berkolaborasi dengan AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia) maupun asosiasi pendidikan diploma keperawatan (untuk yang diploma, penulis belum temukan saat googling-pen) untuk mencetak lulusan keperawatan yang kompeten. Jangan sampai lulusan banyak namun tidak kompeten dan tidak teregistrasi lalu mereka akan dikemanakan??!! Oleh karena itu PR besar bagi dunia keperawatan untuk menjadi lebih baik lagi dalam pendidikan maupun pelayanan. Semoga tulisan yang sedikit ini dapat sedikit memberi gambaran tentang apa itu STR, dasar, dan apa tujuannya sehingga dapat membuka mata kita bahwa profesi kita masih harus berbenah agar tidak ketinggalan dengan profesi lain. dan pembenahan penddidikan untuk mencetak perawat yang kompeten.
17
Majulah perawat Indonesia dan mari kita songsong keperawatan Indonesia yang lebih baik dengan sinergisitas antara elemen pendidikan dan pelayanan karena pendidikan dan pelayanan itu sebenarnya satu dan tidak terpisah. Sumber :http://perawatpintar.web.id/2012/02/permenkes-no-17962011-tentang-surat-tandaregistrasi/
18
