MAKALAH AUDIT KEUANGAN NEGARA LANJUTAN
Pengantar Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Perbandingan SPKN dengan SPAP/ISA Serta Pembahasan Artikel Terkait
Disusun oleh kelompok 1: Irfani Lil Islami
(1620532026) (1620532026)
Ramayani Eka Putri (1620532029) Ridha Oktavia
(1620532003) (1620532003)
MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS 2017
BAB 1 PEMBAHASAN PEMBAHASAN MATERI
PENGANTAR STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN), PERBANDINGAN SPKN DENGAN SPAP/ISA
A.
Pengantar SPKN Dalam pelaksananaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
diperlukan suatu standar. Standar pemeriksaan keuangan negara adalah amanat dari UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Pemeriksaan diperlukan untuk menjaga kredibilitas serta profesionalitas dalam pelaksanaan maupun pelaporan pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang berlaku sejak 7 Maret 2007. SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPKN berlaku bagi BPK atau akuntan publik serta pihak lain yang diberi amanat untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. SPKN juga dapat menjadi acuan bagi aparat pengawasan internal pemerintah maupun pihak lain dalam penyusunan standar pengawasan sesuai kedudukan, kedudukan, tugas, dan fungsinya.
Standar Pemeriksaan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik. Tujuan SPKN adalah untuk 1
menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik adalah bagian dari reformasi bidang keuangan negara yang dimulai sejak tahun 2003. Pengertian pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara mencakup akuntabilitas yang harus diterapkan semua entitas oleh pihak yang melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut. Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Jenis pemeriksaan yang diuraikan dalam SPKN meliputi: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Contoh tujuan pemeriksaan atas hasil dan efektivitas program serta pemeriksaan atas ekonomi dan efisiensi adalah penilaian atas: a. Sejauhmana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat dicapai; b. Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program; c. Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas bia ya suatu program; d. Sejauhmana
suatu
program
mencapai
hasil
yang
diharapkan
atau
menimbulkan dampak yang tidak diharapkan; e. Sejauhmana program berduplikasi, bertumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang sejenis; f.
Sejauhmana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan yang sehat; 2
g. Validitas dan keandalan ukuran-ukuran hasil dan efektivitas program, atau ekonomi dan efisiensi; h. Keandalan, validitas, dan relevansi informasi keuangan yang berkaitan dengan kinerja suatu program. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, setiap manajemen entitas yang berkaitan dengan keuangan negara memiliki tanggung jawab sesuai kedudukan, fungsi, dan tugasnya. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk: 1. Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin: (1) pencapaian tujuan sebagaimana mestinya, (2) keselamatan/keamanan kekayaan yang dikelola, (3) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) perolehan dan pemeliharaan data/informasi yang handal, dan pengungkapan data/informasi secara wajar. 3. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu; 4. Menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Pemeriksa juga memiliki tanggung jawab secara profesi dalam melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam SPKN. Pemeriksa harus memenuhi beberapa tanggung jawab sebagai berikut: 1. Pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan; 2. Pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan; 3. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi; 3
4. Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi; 5. Pemeriksa harus obyektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.; 6. Pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya; 7. Pemeriksa bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan Standar Pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi pemeriksa juga memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa: 1. Independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan; 2. Pertimbangan profesional (professional judgment) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan; 3. Pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan 4. Peer-review yang independen dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan Standar Pemeriksaan.
B.
Perbandingan SPKN dengan SPAP/ISA Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) adalah Standar Profesional yang
diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang digunakan oleh Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan atas Entitas swsta (diluar Keuangan Negara), Standar ini merupakan standar profesional yang digunakan untuk memperoleh mutu tertinggi dalam pemeriksaan sesuai standar profesional yang telah ditetapkan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah Standar Profesional yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang digunakan oleh Akuntan dalam melakukan pemeriksaan atas Entitas Pemerintah yang mengelola keuangan negara, Standar ini merupakan standar profesional yang digunakan untuk memperoleh mutu tertinggi dalam pemeriksaan sesuai standar profesional yang telah ditetapkan. 4
SPKN harus digunakan bersama-sama dengan SPAP yang ditetapkan oleh IAI. SPAP tersebut berlaku untuk audit keuangan dan perikatan atestasi yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Kedua
Standar
Profesional
tersebut
digunakan
akuntan
publik sebagai
pedoman dalam melakukan pemeriksaan. Jika sedang mengaudit entitas swasta (non keuangan negara) maka standar profesional yang digunakan menggunakan standar SPAP, sedangkan jika dapat proyek memeriksa entitas pemerintah maka standar yang digunakan dalam pemeriksaan menggunakan Standar profesional SPKN. Kedua standar tersebut
sangat bermanfaat dan digunakan untuk memperoleh mutu tertinggi dalam
melaksanakan audit. Perbedaan antara SPKN dan SPAP dalam dilihat pada tabel berikut:
Perbedaan mendasar Kriteria
SPAP
SPKN
Tujuan
untuk menetapkan standar memberikan bimbingan pada tanggung jawab auditor dalam membuat laporan audit laporan keuangan sehubungan dengan going concern dalam pembuatan laporan keuangan, termasuk pernyatan manajemen dalam penilaian entitas kemampuan untuk melanjutkan sebagai going concern
Objek
Digunakan sebagai standar untuk memeriksa laporan keuangan pihak swasta, yang terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Laporan Laba Rugi Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan keuangan
Subjek Tanggung
Akuntan Publik Auditor mempertimbangan kejadian
5
mengelola keuangan Negara secara tertib, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin: 1) pencapaian tujuan sebagaimana semestinya, 2) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, 3) keselamatan/keamanan kekayaan yang dikelola, 4) perolehan dan pemeliharaan data/infomrasi yang handal dan pengukuran data/informasi secara wajar Digunakan sebagai standar untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan BPK (Auditor Pemerintah) bertanggung jawa untuk membantu
Jawab Auditor
Badan yang Membuat Karakter Pemeriksaan BPK.
dan kondisi yang berkaitan dengan going concern yang berkaitan dengan asumsi saat melakukan prosedur penilaian risiko, karena ini mungkin lebih tepat waktu disesuaikan dengan manajemen. Dengan cara tinjauan manajemen dan resolusi dari setiap isu-isu kepedulian akan identifikasi. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia -
manajemen dan para pengguna laporan hasil lainnya untuk memhami tanggung jawab pemeriksa terhadap standar pemeriksa.
Badan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) Karakter tersebut adalah keharusan pemeriksa BPK untuk merancang prosedur pemeriksaan terhadap kepatuhan yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan dan waspada atas penyimpangan lainnya.
Perbedaan dalam isi Kriteria
SPAP (IAI)
SPKN (BPK)
Keterangan
PSP 01 Standar Umum Kompetensi
Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan
6
Dalam SPKN auditor lebih ditekankan pada kemampuan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan dalam standar umum auditor ditekankan paling tidak memiliki pendidikan formal tentang audit dan akuntansi. Tanggung jawab organisasi pemeriksa dalam memastikan personil berkualitas dalam pelaksanaan tugas menurut SPKN lebih ditekankan dan SPKN lebih detail dalam menjabarkan mengenai kecakapan profesional termasuk dalam jenjang persyaratan pendidikan berkelanjutan yang harus ditempuh oleh auditor pemerintah dimana salah satunya menuliskan setiap 2 tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan.
Kriteria Independensi
SPAP (IAI) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, indep endensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
SPKN (BPK)
Keterangan
Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya
Pada dasarnya untuk sikap mental independensi mutlak diperlukan oleh auditor dan hal itu dinyatakan dalam masing-masing pernyataan baik dalam SPKN ataupun PSA. Sehingga pernyataan ini tidak jauh berbeda dan tetap berintikan pada kata independensi auditor. Independen sendiri secara garis besar yang wajib dimiliki auditor adalah independent in appearance, in fact, dan in mind. Hal ini tidak dijabarkan dalam SPKN dan lebih memfokuskan bagaimana gangguan yang mungkin terjadi dalam rangka menggoyang independensi auditor
Kemahiran Profesional
Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakankemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama
Dua standar ini baik SPAP maupun SPKN sama-sama menekankan pada kemahiran profesional yang didalamnya juga terdapat salah satunya sikap profesional skeptism, sehingga baik dalam penjabaran maupun pernyataannya sendiri pada dasarnya tidak berbeda jauh.
Pengendalian Mutu
Tidak ada
Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern)
Dalam SPAP Standar Pengendalian Mutu diatur tersendiri dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (IPSM)
(diatur tersendiri dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu)
PSP 02 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan
7
Kriteria
SPAP (IAI)
SPKN (BPK)
Perencanaan dan Supervisi
Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.
Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.
Pemahaman Pengendalian Intern
Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
Bukti Audit
Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Komunikasi Pemeriksa
-
Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan
Komunikasi pemeriksa dengan klien pada awal pemeriksaan jamak dilakukan oleh auditor publik tanpa perlu dimasukkan dalam PSA, namun dalam konteks pemeriksaan pemerintah hal ini diperlukan karena terkait dengan perlunya panduan tindakan auditor sehingga bila terdapat masalah dikemudian hari dapat ditelisik apakah auditor bertindak sesuai standar atau tidak, apalagi dalam kasuskasus tertentu terdapat komunikasi yang harus dilakukan secara tertulis
Pertimbangan Pemeriksaan Sebelumnya
-
Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan
Hal ini perlu karena dalam penjelasan disebutkan bahwa manajemen dapat memperoleh sanksi bila tindak lanjut atas rekomendasi tidak dijalankan, apalagi hal ini
8
Keterangan
Kriteria
Deteksi Ketidakpatuha n
SPAP (IAI)
-
SPKN (BPK)
Keterangan
pemeriksaan yang sedang dilaksanakan
terkait peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini juga jamak dilakukan oleh auditor swasta, walaupun tidak tercantum pada pernyataan standar, walaupun penekanannya berbeda dimana auditor swasta tidak menekankan pada peraturan perundangan untuk manajemen
Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Jika informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa, diantaranya informasi tersebut memberikan bukti yang berkaitan dengan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh material tetapi tidak langsung berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah atau akan terjadi.
Audit tentang kecurangan juga terdapat pada audit swasta walaupun tidak dinyatakan dalam PSA. Hal yang paling mendasar dalam perbedaan PSP dan PSA ini dalam pernyataan ini adalah pada peraturan perundangan yang dijadikan salah satu dasar penentuan apakah terdapat penyimpangan dan ketidakpatutan dalam temuan pemeriksaan.
Pemeriksa harus waspada pada
9
Kriteria
SPAP (IAI)
SPKN (BPK)
Keterangan
kemungkinan adanya situasi dan/atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan dan apabila timbul indikasi tersebut serta PSP 02 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Pengembanga n Temuan Pemeriksaan
-
Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsurunsur temuan pemeriksaan
Penekanan PSP ini lebih pada penekanan pada perlunya ada standar yang detail dalam rangka memberikan kerangka kerja yang lengkap dan dalam untuk pemeriksa agar terdapat payung hukum yang kuat bila ditemukan unsurunsur temuan pemeriksaan yang dapat dikembangkan, agar entitas yang diperiksa tidak dapat beralasan tidak ada dasaar bagi pemeriksa untuk mengembangkan temuan pemeriksaan.
Dokumentasi Pemeriksaan
-
Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan,
Penekanan PSP ini lebih pada penekanan pada perlunya ada standar yang detail dalam rangka memberikan kerangka kerja yang lengkap dan dalam untuk pemeriksa agar terdapat payung hukum yang kuat bila terdapat kasus hukum yang melibatkan hasil pemeriksaan. Dokumentasi
10
Kriteria
SPAP (IAI)
SPKN (BPK) pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan harus mendukung opini, temuan, simpulan dan rekomendasi pemeriksaan
Keterangan yang kuat merupakan senjata utama yang dapat digunakan pemeriksa dalam menguatkan posisi dirinya dan BPK.
PSP 03 Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Pernyataan Penyajian Sesuai PABU
Laporan audit harus Laporan audit harus menyatakan apakah menyatakan apakah laporan keuangan laporan keuangan disajikan sesuai dengan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang prinsip akuntansi yang berlaku umum di berlaku umum di Indonesia atau prinsip Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang akuntansi yang lain berlaku secara yang berlaku secara komprehensif. komprehensif.
11
PSP 02 di tiga poin pertama merupakan adopsi dari IAI sehingga pernyataan ini sama dengan apa yang diterapkan oleh IAI. Perbedaan antara PSA dan PSP ini terletak pada dimana SPKN menambahkan beberapa poin lagi sehingga terlihat bahwa BPK mengetatkan aturan bagi para pemeriksanya dalam melaksanakan tugas karena tahap-tahap seperti komunikasi pemeriksa dengan klien pada awal pemeriksaan jamak dilakukan oleh auditor publik tanpa perlu dimasukkan dalam PSA. Namun, kelemahan standar ini adalah dimana standar pelaporan informasi rahasia yang terkait dengan rahasia negara belum didukung dengan punishment/ sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab
Kriteria
SPAP (IAI)
SPKN (BPK)
Keterangan dalam melakukan pembocoran infomasi tersebut
Pengungkapan Laporan auditor harus Inkonsistensi menunjukkan, jika ada, Penerapan ketidakkonsistenan PABU penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
Pengungkapan Kecukupan Informasi
Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
Opini
Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.
Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.
Pernyataan Sesuai Dengan
-
Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa
12
Laporan auditor swasta bentuk formalnya juga telah mencantumkan bahwa
Kriteria
SPAP (IAI)
Standar Pemeriksaan
SPKN (BPK)
Keterangan
pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan
laporan mengacu pada standar pemeriksaan, sehingga walaupun tidak dicantumkan dalam pernyataan, hal ini juga merupakan hal yang wajib dilakukan oleh auditor pada umumnya. Penekanan dalam SPKN adalah untuk memberikan dasar dan payung hukum yang kuat bagi auditornya Auditor swasta tidak perlu (kecuali diminta) melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material dalam laporan keuangan. Hal ini yang membedakan antara PSP dan PSA dimana pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangan menjadi wajib dilakukan.
Laporan Kepatuhan
-
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan
Laporan Pengendalian Intern
-
Laporan atas Kondisi yang dapat pengendalian intern dilaporkan sudah ditentukan harus mengungkapkan dalam PSP sehingga kondisi kelemahan dalam untuk pengendalian intern ini pengendalian intern atas terbatas pada apa yang pelaporan keuangan dinyatakan, dan hal ini yang dianggap sebagai berbeda bila di swasta “kondisi yang dapat dimana auditor yang menilai dilaporkan” apakah pengendalian intern perlu dilaporkan atau tidak.
Tanggapan Terperiksa
-
Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa
13
Hal ini perlu dalam pemeriksaan keuangan negara dimana dengan aturan keuangan yang lebih ketat memerlukan tindak lanjut yang konkrit dalam penyelesaian temuan pemeriksaan sehingga temuan pemeriksaan dan rekomendasi mutlak dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan di swasta dimana auditor sampai pada batas pemberian rekomendasi dan opini saja, sedangkan
Kriteria
SPAP (IAI)
Informasi Rahasia
Distribusi Laporan
-
SPKN (BPK)
Keterangan
mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan
wewenang pengawasan pelaksanaan atas rekomendasi bukan di tangan auditor dan auditor tidak perlu “memaksa” perlaksanaan rekomendasi. Selain itu,hal ini perlu dilakukan auditor pemerintah karena penekanan dalam SPKN adalah untuk memberikan dasar dan payung hukum yang kuat bagi auditornya apabila ada masalah di kemudian hari
Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut
Standar pelaporan informasi rahasia yang terkait dengan rahasia negara belum didukung dengan punishment/ sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pembocoran infomasi tersebut
Laporan hasil Laporan audit pada pihak pemeriksaan diserahkan auditor swasta hanya kepada lembaga diserahkan pada komite perwakilan, entitas yang audit/pemilik perusahaan, diperiksa, pihak yang sedangkan dalam laporan mempunyai hasil pemeriksaan SPKN kewenangan untuk diserahkan ke beberapa pihak mengatur entitas yang sesuai aturan sehingga diperiksa, pihak yang kewajiban auditor tidak bertanggung jawab hanya kepada BPK saja untuk melakukan tindak sebagai pemberi tugas,namun lanjut hasil juga pada pihak-pihak yang pemeriksaan, dan telah ditentukan. kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
14
Kriteria
SPAP (IAI)
SPKN (BPK)
Keterangan
peraturan perundangundangan yang 31 berlaku
PSP 04 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Perencanaan
-
Pekerjaan harus direncanakan secara memadai
Supervisi
-
Staf harus disupervisi dengan baik
Bukti Pemeriksaan
-
Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa
Dokumentasi Pemeriksaan
-
Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam
15
Dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa harus mendefinisikan tujuan pemeriksaan, dan lingkup serta metodologi pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan tidak ditentukan secara terpisah. Pemeriksa menentukan ketiga elemen ini secara bersama-sama. Perencanaan merupakan proses yang berkesinambungan selama pemeriksaan. Supervisi mencakup pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain (seperti tenaga ahli yang terlibat dalam pemeriksaan) agar tujuan pemeriksaan dapat dicapai. Dalam mengidentifikasikan sumber-sumber data potensial yang dapat digunakan sebagai bukti pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan validitas dan keandalan data tersebut, termasuk data yang dikumpulkan oleh entitas yang diperiksa, data yang disusun oleh pemeriksa, atau data yang diberikan oleh pihak-pihak ketiga. Demikian juga halnya dengan kecukupan dan relevansi bukti-bukti tersebut. Bentuk dan isi dokumen pemeriksaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi
Kriteria
SPAP (IAI)
SPKN (BPK)
Keterangan
bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa”
masing-masing pemeriksaan. Informasi yang dimasukkan dalam dokumen pemeriksaan menggambarkan catatan penting mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa sesuai dengan standar dan simpulan pemeriksa. Kuantitas, jenis, dan isi dokumen pemeriksaan didasarkan atas pertimbangan profesional pemeriksa.
PSP 05 Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja Bentuk Laporan
Isi Laporan
-
Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan set iap hasil pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup: pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan StandarPemeriksaan (lihat paragraf 06); tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan (lihat paragraf 07 s.d. 12); hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi (lihat paragraf 13 s.d. 26); tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan (lihat paragraf 27 s.d. 32); pelaporan informasi rahasia apabila ada (lihat paragraf 33 s.d.
16
Pernyataan standar ini mengacu kepada Standar Pemeriksaan yang berlaku, yang harus diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan. Jika pemeriksa tidak dapat mengikuti Standar Pemeriksaan, pemeriksa dilarang untuk menyatakan demikian. Dalam situasi demikian, pemeriksa harus mengungkapkan alasan tidak dapat diikutinya Standar Pemeriksaan tersebut dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan.
Kriteria
SPAP (IAI)
SPKN (BPK)
Keterangan
35)”.Pernyataan bahwa Pemeriksaan Dilakukan Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Unsur Kualitas Laporan
Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
Distribusi Laporan
Laporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal yang diperiksa merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, pemeriksa dapat membatasi pendistribusian laporan tersebut.
PSP 06 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Perencanaan
Bukti Pemeriksaan
Komunikasi Pemeriksa
Pekerjaan harus direncanakan sebaik baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. -
Pekerjaan harus direncanakan sebaik baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, dan lingkup pengujian serta pelaporan yang
17
Selama dalam tahap perencanaan pemeriksaan, pemeriksa harus mengkomunikasikan kepada entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan tersebut
Kriteria
Pertimbangan Pemeriksaan Sebelumnya
SPAP (IAI)
-
SPKN (BPK)
Keterangan
direncanakan atas hal yang akan dilakukan pemeriksaan, kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian dan pelaporan, dan tingkat keyakinan yang diharapkan serta kemungkinan adanya pembatasan atas laporan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan tingkat keyakinan untuk mengurangi risiko salah interpretasi atas laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksa harus memperoleh informasi dari entitas yang diperiksa untuk mengidentifikasi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan yang berkaitan dengan hal yang diperiksa. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tindak lanjut yang telah dilakukan berkaitan dengan temuan dan rekomendasi yang signifikan1. Dengan memahami tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan, pemeriksa dapat mengevaluasi hal yang diperiksa. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menentukan: (1) periode yang harus diperhitungkan, (2) lingkup pekerjaan pemeriksaan yang diperlukan untuk memahami tindak lanjut temuan signifikan yang mempengaruhi pemeriksaan, dan (3) pengaruhnya terhadap penilaian risiko dan prosedur pemeriksaan dalam perencanaan pemeriksaan.
Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan hal yang diperiksa
18
Kriteria
SPAP (IAI)
SPKN (BPK)
Keterangan Dalam merencanakan suatu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentudalam bentuk eksaminasi, pemeriksa harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian intern yang berkaitan dengan hal yang diuji yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Pengendalian intern tersebut terkait dengan: Efektivitas dan efisiensi kegiatan, termasuk penggunaan sumber daya entitas. Tingkat keandalan pelaporan keuangan, termasuk laporan pelaksanaan anggaran dan laporan lain, baik untuk intern maupun ekstern. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengamanan aktiva. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam merencanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk eksaminasi dengan cara: (1) memperoleh suatu pemahaman mengenai dampak yang mungkin terjadi dari kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan terhadap hal yang diperiksa, dan(2) mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin berdampak material terhadap pemeriksaan. Pemeriksa harus mendokumentasikan penilaian risiko. Apabila ditemukan faktor-faktor risiko, maka dokumentasinya harus mencakup: Faktor-faktor risiko. Penilaian pemeriksa atas faktor-faktor risiko tersebut,
Pemahaman Pengendalian Intern
-
Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk eksaminasi dan merancang prosedur untuk mencapai tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengendalian intern yang sifatnya material terhadap hal yang diperiksa
Deteksi Ketidakpatuha n
-
Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentumdalam bentuk eksaminasi, pemeriksa harus merancang pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap hal yang diperiksa. Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk reviu atau prosedur yang disepakati, pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi
19
Kriteria
Dokumentasi Pemeriksaan
SPAP (IAI)
-
SPKN (BPK) kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan indikasi kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara material mempengaruhi hal yang diperiksa, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau penyimpangantersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hal yang diperiksa. Pemeriksa harus waspada terhadap situasi dan/atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan, dan apabila ditemukan indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang terkait dengan
20
Keterangan baik secara sendiri sendiri maupun keseluruhan.
Bentuk dan isi dokumentasi pemeriksaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing pemeriksaan. Informasi yang dimasukkan dalam dokumentasi pemeriksaan menggambarkan catatan penting mengenai
Kriteria
SPAP (IAI)
SPKN (BPK) perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa
Keterangan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa sesuai dengan standar dan simpulan pemeriksa. Kuantitas, jenis, dan isi dokumentasi pemeriksaan didasarkan atas pertimbangan profesional pemeriksa.
PSP 07 Standar Pelaporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pernyataan Asersi
Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan. Simpulan Atas Laporan harus Asersi menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur Pengungkapan Laporan harus Keberatan menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. Pengujian Laporan suatu perikatan Berdasarkan untuk mengevaluasi Kriteria suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan
Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan
21
Kriteria
SPAP (IAI) pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.
Pernyataan Sesuai Dengan Standar Pemeriksaan
Laporan Pengendalian Intern dan Kepatuhan
Tanggapan Terperiksa
SPKN (BPK) pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan
Keterangan
Pernyataan standar ini mengacu kepada Standar Pemeriksaan yang berlaku, yang harus diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan. Jika pemeriksa tidak dapat mengikuti Standar Pemeriksaan, pemeriksa dilarang untuk menyatakan demikian. Dalam situasi demikian, pemeriksa harus mengungkapkan alasan tidak dapat diikutinya standar tersebut dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan. Laporan Hasil Dalam melaporkan Pemeriksaan dengan pengendalian intern, tujuan tertentu harus kepatuhan terhadap mengungkapkan: ketentuan peraturan kelemahan perundang-undangan atau pengendalian intern2 ketidakpatutan, pemeriksa yang berkaitan dengan harus menempatkan temuan hal yang diperiksa, pemeriksaan dalam kepatuhan terhadap perspektif yang wajar. Untuk ketentuan peraturan memberikan dasar bagi perundang-undangan pengguna laporan hasil termasuk pengungkapan pemeriksaan dalam atas penyimpangan mempertimbangkan kejadian administrasi, dan konsekuensi kondisi pelanggaran atas tersebut, hal-hal yang perikatan perdata, diidentifikasi harus maupun penyimpangan dihubungkan dengan hasil yang mengandung unsur pemeriksaan tindak pidana yang secara keseluruhan, dan jika terkait dengan hal yang memungkinkan, dapat diperiksa, dinyatakan dalam satuan ketidakpatutan yang mata uang. material terhadap hal yang diperiksa Laporan hasil Cara yang paling efektif pemeriksaan yang untuk menjamin bahwa suatu memuat adanya laporan hasil pemeriksaan kelemahan dalam telah dibuat secara wajar, pengendalian intern, lengkap dan obyektif adalah kecurangan, dengan mendapatkan reviu penyimpangan dari dan tanggapan dari pejabat
22
Kriteria
Informasi Rahasia
Distribusi Laporan
SPAP (IAI)
SPKN (BPK)
Keterangan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan simpulan serta tindakan koreksi yang direncanakan” Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup temuan dan simpulan yang dibuat oleh pemeriksa, tetapi juga tindakan perbaikan yang direncanakan. Pemeriksa harus memuat tanggapan pejabat tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya Informasi tertentu dapat dilarang untuk diungkapkan kepada umum oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Informasi tersebut mungkin hanya dapat diberikan kepada pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mempunyai kewenangan untuk mengetahuinya. Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan publik dapat juga mengakibatkan informasi tersebut dilarang untuk diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
23
Laporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal yang diperiksa merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, pemeriksa dapat membatasi pendistribusian laporan tersebut
BAB II PEMBAHASAN ARTIKEL
Artikel 1 : ANALISIS PERBANDINGAN SPAP, IAS DAN SPKN Abstrak
Dalam mewujudkan Good Goveronance
akan dilakukan analisis perbandingan
mengenai standar pemeriksaan nasional yaitu SPAP, ISA, dan SPKN untuk menemukan standar yang lebih tepat dan lebih lengkap untuk pemeriksaan sektor publik. Persamaan SPKN dan ISS adalah tanggungjawab manajemen dan tanggungjawab auditor sedangkan perbedaannya adalah badan yang menerbit- kannya. Perbedaan yang mendasar terletak pada karakter pemeriksaan BPK. Karakter tersebut adalah keharusan pemeriksa BPK untuk merancang prosedur pemeriksaan terhadap kepatuhan yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan dan waspada atas penyimpangan lainnya.
Pendahuluan
Dalam rangka mewujudkan Good Governance pada sektor privat telah terdapat pedoman pengelolaan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pedoman auditnya adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Sedangkan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada sektor publik , telah diterbitkan PP No 24/2005 mengenai Standar Akuntansi Pemer- intahan yang mengatur penyajian laporan keuangan (dengan segala plus minusnya). Namun sampai saat ini belum ada standar audit yang ditetapkan. Ketiadaan standar audit ini menimbul- kan gap antara auditor (BPK) dengan auditee (pemda). Gap dimaksud berupa persepsi auditee bahwa auditor melakukan audit dengan hak prerogatif berupa UUD 1945 dan UU 15/2004. Untuk mencapai titik idealisme lahirnya PP 24/2005, kekeliruan persepsi tersebut perlu segera dikoreksi dengan menerbitkan standar audit. Adanya standar audit akan menetralisir pandangan bahwa audit atas laporan keuangan merupakan ”kebutuhan” dan bukan ”keharusan”. Standar audit mendesak untuk segera direalisasikan, mengingat bahwa jasa audit berhubun- gan dengan tanggungjawab sosial dan etika (Mautz & Sharaf,1993). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, persoalannya bukan hanya persoalan pengolahan keuangan, tetapi juga persoalan lain seperti persoalan politik (Halim, 2007). Pertimbangan lain adalah sebagaimana catatan Jones & Bates (1990): Perbedaan paling
24
mencolok antara audit sektor swasta dan sektor publik adalah pengaruh politis dan kemungkinan terjadinya konfl ik antara kebijakan politis dan logika ekonomi. Untuk merespon kebutuhan profesi akuntan publik seiring pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia serta perubahan-perubahan radikal yang terjadi di lingkungan bisnis, dalam kurun waktu 1994-1997, Dewan SPAP telah menerbitkan
berbagai standar.
Selanjutnya, dalam kurun waktu 1997-2000 Dewan SPAP juga menerbitkan berbagai interprestasi standar untuk me- respon kebutuhan profesi akuntan publik dalam menghadapi krisis ekonmi dan bisnis yang saat itu dialami ole h Indonesia. Dari pengalaman sebelumnya dan antisipasi tren perubahan pasca krisis Indonesia serta memperhatikan perubahan pesat yang terjadi di AICPA Professional Standards sebagai sumber acuan SPAP, Dewan SPAP selama tahun 1999 melakukan perombakan besar atas SPAP per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Professional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. SPAP per 1 Januari 2001 tersebut merupakan modivikasi SPAP terakhir yang masih berlaku sampai dengan saat ini, dengan sedikit penambahan berupa interpretasi-interpretasi yang diterbitkan dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Penambahan terakhir dilakukan pada bulan Pebruari 2008 dengan penerbitan Pernyataan Beragam ( Omnimbus Statement ). Pada tahun 2004, melalui Konvensi Nasional Akuntan Indonesia telah diputuskan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akan melakukan adopsi sepenuhnya ( full adoption) International Auditing and Assurance Standards (ISA) yang diterbitkan oleh International Federation of Accoun- tants (IFAC). Dengan dilakukannya adopsi ISA, maka ISA akan menggantikan Standar Profe- sional Akuntan Publik (SPAP) yang sekarang yang sebagian besar isinya diadopsi dari AICPA Professional Standards tahun 1998. Dalam rangka mewujudkan Good Governance pada sektor publik telah diterbitkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengatur penyajian laporan keuangan (dengan segala plus minusnya). Dalam hal pemeriksaan pengelolaan keuangan, sektor publik berhak diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik yang berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpedoman pada . Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melaku- kan analisis perbandingan mengenai standar pemeriksaan nasional yaitu SPAP dan SPKN serta standar pemeriksaan internasional yaitu ISA untuk menemukan standar yang lebih tepat dan lebih lengkap untuk pemeriksaan sektor publik. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan ana- lisa perbandingan baik persamaan ataupun perbedaan
25
dari ketiga standar audit tersebut sehingga dapat kita peroleh informasi mengenai berbagai kelebihan dan kekurangan dari ketiga standar tersebut.
Pembahasan
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan pedoman bagi pekerja auditor di Indonesia sebagai hasil pengembangan berkelanjutan yang telah dimulai sejak tahun 1973. Pada tahap awal perkembangannya, standar ini disusun oleh suatu komite dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diberi nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan. Standar yang dihasilkan oleh komite tersebut diberi nama Norma Pemeriksaan Akuntan. Sebagaimana tercermin dari nama yang diberikan, standar yang dikembangkan pada saat itu lebih berfokus ke jasa audit atas laporan keuangan historis. Perubahan pesat yang terjadi di lingkungan bisnis di awal dekade tahun sembilan puluhan kemudian menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan mutu jasa audit atas laporan keuangan historis, jasa atestasi, dan jasa akuntansi dan review. Di samping itu, tuntutan kebutuhan untuk menjadikan organisasi profesi akuntan publik lebih mandiri dalam mengelola mutu jasa yang dihasilkan bagi masyarakat terus meningkat. Respon profesi akuntan publik terhadap berbagai tuntutan tersebut diwujudkan dalam dua keputusan penting yang dibuat oleh IAI pada pertengahan tahun 1994: (1) perubahan nama dari Komite Norma Pemeriksaan Akuntan ke De- wan Standar Profesional Akuntan Publik dan (2) perubahan nama standar yang dihasilkan dari Norma Pemeriksaan Akuntan ke Standar Profesional Akuntan Publik. Penerbitan SPAP per 1 Agustus 1994 seiring dengan perubahan nama standar dari Norma Pemeriksaan
Akuntan Publik sumber acuan utamanya adalah dari
American Institute of Certifi ed Public Accountant Professional Standards ( AICPA Professional Standards). SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernya- taan standar teknis yang dikodifi kasi dalam buku SPAP ini terdiri dari: Pernyataan standar audi- ting, pernyataan standar atestasi, pernyataan jasa akuntansi dan review, pernyataan jasa konsul- tasi, pernyataan standar pengendalian mutu, sedangkan aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP adalah Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh Kom- partemen Akuntan Publik sejak bulan Mei 2000. Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar audit- ing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Den- gan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama 26
yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Termasuk dalam PSA adalah Interpre- tasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSA. Standar atestasi memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah ( review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standasr atestasi. Termasuk dalam PSAT adalah Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IP- SAT), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan d alam PSAT. Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan r eview. Standar jasa akuntansi dan re view dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). Termasuk di dalam Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review adalah Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAR. Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa kon- sultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultansi pada hakikatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai kendala suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi ( asserter ). Dalam jasa konsultansi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultansi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan
publik di
dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik bertanggungjawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik. Dalam 27
pemenuhan tanggungjawab tersebut, kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan intergritas stafnya dalam menentu- kan hubungan profesionalnya; bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik dan ba- hwa staf kantor akuntan publik kompeten, profesional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama ( due professional care ). Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesionalnya dengan berbagai standar dan aturan re- levan yang berlaku. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) adalah badan yang diben- tuk oleh International of Accountants (IFAC) sebagai badan pembuat standar auditing dan assurance. Standar yang diterbitkan oleh IAASB terbagi dalam tiga kategori. Pertama, standar audit dan review informasi keuangan historis. Standar ini terjadi dari dua standar yaitu: International Standard on Auditings (ISAs), dan International Standard on Review Engagement (ISREs). Selanjutnya, untuk membantu penerapan standar auditing, IAASB mengeluarkan International Auditing Practice Statement (IAPSs). IAPS ini merupakan pedoman interpretasi dan bantuan praktis di dalam menerapkan standar auditing. Untuk penerapan standar review, IAASB juga telah mengeluarkan pedoman interpretasi dan batuan praktisnya. Pedoman ini diberi nama Internatioal Review Engagement Practice Statement (IREPSs). Kategori kedua, standar untuk penugasan assurance selain audit atau review laporan keuangan historis. Untuk kategori kedua ini, IAASB mengeluarkan International Standard Assurance Engagement (ISAEs). Dan untuk penerapan lebih praktisnya, IAASB telah menerbitkan International Assurance Engagement Practice Statements (IAEPS). IAEPS ini merupakan pedoman interpretasi dan bantuan praktis didalam menerapkan standard assurance. Kategori ketiga adalah standar untuk jasa lainnya. Untuk kategori ketiga ini, IAASB me- nerbitkan International Standard on Related Service (ISRSs).
Standard ini harus
diterapkan pada penugasan kompilasi, pengolahan informasi, dan jasa penugasan lain. Untuk penerapannya, IAASB juga telah mengeluarkan pedoman interpretasi dan bantuan praktis yang diberi nama International Related Service Practice Sta tements (IRSPSs). Selain mengeluarkan standar untuk pekerjaan auditor, IAASB juga mengeluarkan standar untuk memberikan mutu pelayanan yang baik. Standar ini dinamakan International Standard on Quality Controls (ISQCSs). 28
International Standard on Auditings (ISA) tidak membagi standar auditing dengan kategori seperti halnya SPAP. Pada ISA, tidak ada Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan. Penyajian standar-standar yang ada di ISA sudah mencerminkan proses penger- jaan auditing. ISA berisi prinsip-prinsip dasar dan prosedur-prosedur esensial bersama dengan panduan yang berhubungan dalam bentuk penjelasan dan materi yang lain. Prinsip-prinsip dasar dan prosedur-prosedur esensial diinterpretasikan di dalam konteks penjelasan dan materi lain yang menyediakan panduan di dalam aplikasinya. Pendekatan pekerjaan audit menurut ISA dibagi kedalam enam tahap, dan dari keenam tahap tersebut tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam SPAP yang menjadi pedoman audit bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia. Adapun keenam tahap tersebut yaitu: (1) persetujuan penugasan; (2) pengumpulan informasi, pemahaman bisnis dan sistem akuntansi klien; serta penentuan unit yang akan diaudit;(3) pengembangan strategi audit; (4) melaksanakan audit; (5) membentuk opini; dan (6) membuat laporan audit. Kandungan ISA : ISA 100 merupakan Kata pengantar bagi ISAs dan RSs, ISA 110 berisi daft ar istilah dan ISA 120 tentang kerangka kerja ISAs, tanggungjawab: ISA 200 berisi tujuan; ISA 210 istilah-istilah audit; ISA220 berisi quality control untuk kerja audit; ISA 230 dokumentasi; ISA 240 berisi tentang fraud and error; ISA 250 mengenai pertimbangan akan hukum dan peraturan di dalam audit laporan keuangan, perencanaan: ISA 300 berisi perencanaan; ISA 310 pengetahuan tentang bisnis; ISA 320 mengenai materialitas audit, pengendalian internal: ISA 400 berisi penilaian risiko dan pengendalian internal; ISA 401 auditing di dalam system informasi computer lingkungan; ISA 402 pertimbangan audit berkaitan dengan entitas menggunakan or- ganisasi jasa, bukti audit: ISA 500 berisi tentang bukti audit; ISA 501 bukti audit- pertimbangan tambahan untuk materi-materi spesifik; ISA 510 initial engagement-opening balances; ISA 520 prosedur analitik; ISA 530 sampel audit dan prosedur pengujuan selektif lainnya; ISA 540 audit dalam estimasi akuntansi; ISA 550 pihak-pihak yang terlibat; ISA 560 mengenai kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan; ISA 570 going concern; ISA 580 tentang representasi manajemen, using work of others : ISA 600 menggunakan pekerjaan auditor lain: ISA 610 mengenai pertimbangan pekerjaan auditing internal; ISA 620 tentang menggunakan pekerjaan dari tenaga ahli, kesim- pulan audit dan pelaporan: ISA 700 berisi laporan auditor dalam laporan keuangan: ISA 710 informasi lain di dalam dokumen-dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, area khusus: ISA 800 berisi tentang laporan audit pada tujuan khusus perikatan audit; ISA 920 berisi perikatan untuk 29
agrees upon proceduresss regarding fi nancial information; ISA 930 perikatan unuk menyusun informasi keuangan, pernyataan internasional mengenai praktik audit : ISA 1000 berisi ten- tang prosedur konfi rmasi antar-bank; ISA 1001 CIS environment-database systems; ISA 1003 CIS environment-database system; ISA 1004 tentang hubungan antara supervisor bank dan auditor eksternal; ISA 1006 tentang audit pada bank komersial internasional; ISA 1007 tentang komuni- kasi dengan manajemen; ISA 1008 berisi penilaian risiko dan pengendalian internal-karakteristik CIS dan pertimbangan-pertimbangan; ISA 1009 tentang teknik audit berburu computer; ISA 1010 berisi tentang pertimbangan pada masalah lingkungan di dalam audit laporan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) E UUD 1945 yang menyatakan untuk memerik- sa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, maka kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga Negara Pemeriksa Keuangan Negara perlu dimantapkan dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Jo. Pasal 9 E Jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang/berkewajiban
menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan surat Nomor 137/S/I-XIV/12/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara kepada Pres- iden dan telah ditanggapi oleh Menteri Keuangan dengan surat Nomor 553/MK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal Tanggapan atas Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Agar Badan Pemeriksa Keuangan dapat melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang mutakhir, maka Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang SPKN ini mengatur halhal pokok yang memberi landansan operasional sebagai pengganti Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang selama ini berlaku. SPKN memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan dan persyaratan laporan pemeriksaan yang
30
profesional bagi para Pemeriksa dan organisasi Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. International Standar on Auditing (ISA) tidak membagi standar auditing dengan kategori seperti halnya SPAP. Pada ISA, tidak ada Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan. Penyajian standar-standar yang ada di ISA sudah mencerminkan proses pengerjaan auditing. Pendekatan pekerjaan audit di ISA dibagi dalam enam tahap. Tahap pertama dimulai den- gan persetujuan penugasan ( agreement of engagement ). Kemudian, tahap kedua melakukan pengumpulan informasi, pemahaman bisnis dan sistim akuntansi klien, serta penentuan unit yang akan diaudit. Tahap ketiga adalah pengembangan strategi audit. Hal ini dilakukan dengan mem- perhatikan access inherent list. Tahap selanjutnya adalah execute the audit , yaitu mulai melaksanakan audit. Pada saat mel- aksanakan audit maka akan dilaksanakan test of control, substantive and analystical procedure dan other substantive procedure . Tahap kelima, mulai membentuk opini. tahap terakhir adalah mem- buat laporan audit. Dalam hal perbandingan antara SPAP dengan ISA, kecenderungannya memiliki banyak persamaan dan hampir tidak ada perbedaan karena SPAP mengadopsi dari ISA. Adapun persa- maan ISA dengan SPKN, adalah sebagai berikut terkait dengan tanggung jawab manajemen . ISA: tujuan dari ISA adalah untuk menetapkan standar memberikan bimbingan pada tanggung jawab auditor dalam membuat laporan audit laporan keuangan sehubungan dengan going concern dalam pembuatan laporan keuangan, termasuk pernyatan manajemen dalam penilaian entitas kemampuan untuk melanjutkan sebagai going concern . ISA disusun secara benar berdasarkan undang-undang yang berlaku, untuk memberikan pandangan hukum yang adil dan benar. Pemerintah bertugas sebagai pengawas, control dan arah dari suatu entitas, sehingga entitasnya tercapai. Sehingga untuk menghasilkan kualitas pelaporan keuangan kepada pihak yang berke- pentingan. SKPN: tujuan SKPN adalah mengelola keuangan Negara secara tertib, ekonomis, efi sien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyusun dan menyeleng- garakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin: 1) pencapaian tujuan sebagaimana semestinya, 2) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, 3) keselamatan/keamanan
kekayaan
yang
dikelola,
4)
perolehan
dan
pemeliharaan
data/infomrasi yang handal dan pengukuran data/informasi secara wajar.BPK bertugas untuk
31
menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggng jawab keuangan Negara secara cepat waktu. Tanggung Jawab Auditor menurut ISA: Auditor mempertimbangan kejadian dan kondisi yang berkaitan dengan going concern yang berkaitan dengan asumsi saat melakukan prosedur penilaian risiko, karena ini mungkin lebih tepat waktu disesuaikan dengan manajemen. Dengan cara tinjauan manajemen dan resolusi dari setiap isu-isu kepedulian akan indentifi kasi. Tanggung Jawab Auditor menurut SKPN: Pemeriksa bertanggung jawa untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil lainnya untuk memhami tanggung jawab peme- riksa terhadap standar pemerikta. Berdasarkan Badan yang Membuatnya Perbedaan ISA dengan SPKN, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dikeluarkan oleh Badan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), sedangkan International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) merupakan badan yang dibentuk oleh Internasional Federations (IFAC) sebagai badan pembuat standar au- diting dan assurance . Persamaan SPAP dengan SPKN, Keduanya mengenai standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Sama-sama mengenal audit berdasarkan prosedur yang disepa- kati ( egreet upon procedure ). Kedua standar ini mengenal tanggung jawab auditor dan tanggung jawabnya dibatai oleh pernyataan memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keu- angan bebas dari salah saji material, baik disebabkan kekeliruan maupun kecurangan. Pernyataan Standar Pelaksanaan Pemeriksaan audit keuangan meliputi tiga pernyataan standar yang ada di SPAP dan menetapkan lima tambahan. Audit dengan tujuan tertentu, pernyataan standar pemeriksaan untuk audit dengan tujuan tertentu SPKN memberlakukan dua pernyataan standar pekerjaan lapangan perikatan/penugasan atestasi SPAP-IAI dan menetapkan lima standar pelaksanaan tambahan. Perencanaan: Audit keuangan, pernyataan standar pekerjaan lapangan pertama SPAPIAI. Audit dengan tujuan tetentu , pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP-IAI Pengendalian internal: Audit keuangan, menggunakan pernyataan standar pekerjaan lapangan kedua SPAP-IAI. Standar pelaporan: Isi laporan Audit keuangan, s elain meliputi Standar pelaporan SPAP- IAI laporan memuat: Pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, pelaporan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundangan , pelaporan tentang pengendalian internal, pelapo- ran tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, pelaporan informasi rahasia. Isi 32
laporan audit kinerja, selain meliputi standar pelaporan SPAP-IAI, laporan memuat: Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, tujuan, lingkup, dan metodoogi pemeriksaan, hasil pemeriksaan berupa temuan, simpulan dan rekomendasi, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab. Isi laporan audit untuk tujuan tetentu, Diluar standar pelaporan SPAP- IAI, laporan mamuat: Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Pemeriksaan, pelaporan tentang kelemahan pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan, serta ketidak patutan, pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, pelaporan informasi rahasia. Perbedaan dari SPAP dan SPKN mengenai tanggung jawab pemeriksa keuangan menurut SPKN adalah menjunjung tinggi kepentingan publik. Sedangkan pada SPAP hanya pada ke- cukupan bukti untuk pernyataan opini, dan tanggung jawab profesi.Intern (SPI) BUMN/BUMD, sebagai acuan dalam menyusun standar SPKN berlaku untuk: BPK-RI, Akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK-RI, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) termasuk Satuan Pengawasan pemeriksaan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing. Pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN. Adalah SPAP berlaku untuk Akuntan Publik, pada intinya SPKN hanya mengatur hal-hal yang belum diatur SPAP, SPKN lebih luas, SPKN lebih kompleks daripada SPAP (Standar Akuntansi Pemerintah), kareja juga mencakup Standar Tambahan dikurangi dengan pengecualian. Artinya, SPKN = SPAP + Standar Tambahan – Pengecualian. Lahirnya SPKN melengkapi standarisasi pelaksanaan tugas profesi yang ada. Selama ini, sektor swasta telah lebih maju bila dibandingkan dengan sektor publik. Dalam pengelolaan keuangan sektor privat telah dikenal Standa Akuntansi Keuangan (SAK) dan di bidang pemerik- saannya telah dikenal Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang keduanya telah diterbit- kan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi yang ada dan diakui sampai saat ini. Pada sektor publik khususnya pemerintahan, untuk pengelolaan keuangannya telah diterbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005. Ditetapkannya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan Peraturan BPK NO 01 Tahun 2007 melengkapi standar yang telah ada tersebut. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa sektor publik dalam pengelolaan keuangannya menggunakan dualisme standar yaitu SAP dan SAK. Untuk pengelolaan sektor publik terkait dengan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menggunakan SAP, sedangkan kekayaan 33
negara yang dipisahkan yaitu yang dikelola BUMN/BUMD/pihak lain menggunakan SAK. Namun dalam hal ini SPKN tetap digunakan untuk semua komponen keuangan negara baik pemeriksaan atas pengelolaan ke- kayaan oleh pemerintah maupun BUMN/BUMD. Perbedaan SPKN dengan SPAP adalah terletak pada karakter pemeriksaan BPK. Karakter tersebut adalah keharusan pemeriksa BPK untuk merancang prosedur pemeriksaan terhadap kepatuhan yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan dan waspada atas penyimpangan lainnya. Pengujian terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan merupakan nilai tambah pemeriksaan yang dilakukan BPK RI selama ini. Hal inilah yang membedakan pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan KAP. Oleh karenanya, tidak salah kalau kita sebut pemeriksaan BPK RI adalah pemeriksaan plus atau pemeriksaan bernilai tambah atau dengan kata lain SPKN merupakan SPAP plus. Namum pemeriksaan atas kepatuhan tersebut harus dipertimbangkan juga bahwa pemeriksaan atas kepatuhan merupakan bagian dari pemeriksaan utamanya, yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Jadi dapat disimpulkan, pengujian atas kepatuhan tersebut merupakan ”tambahan” bukan utama. Sehingga seharusnya tidak mereduksi atau bahkan mengeliminasi makna output dari pemeriksaan laporan keuangan yang hanya berupa opini. Terlalu riskan jika auditor diharuskan untuk menjadikan hasil pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan sebagai satu kesatuan dengan opini atas laporan keuangan. Tidak ada satu auditor pun yang berani untuk menyatakan semua yang dilakukan auditee patuh atau tidak patuh pada peraturan perundang-undangan kecuali auditor yang mungkin ”nekad”. Memang image yang terbentuk saat ini, jika pemeriks aan itu pasti menemukan penyimpangan atas peraturan perundang-undangan mengingat: (1) buruknya SPI dan atau moral pelaku; (2) jangan menutup mata jika banyak kriteria peraturan perundangundangan yang digunakan BPK tidak sejalan dengan apa yang dijadikan dasar oleh auditee . Namun penulis optimis, pada suatu saat akan ada auditee yang patuh sehingga tidak ada lagi penyimpangan. Berdasarkan pan- dangan tersebut maka konsepsi SPKN menghendaki pemeriksa harus merancang prosedur au- dit untuk menemukan ketidakpatuhan dalam kerangka audit utamanya (artinya seiring dengan sampel yang diambil dalam audit laporan keuangan-transaksi di luar sampel belum tentu dapat dicover).
Simpulan
Dalam rangka mewujudkan Good Governance terkait dengan pengelolaan keuangan daerah , telah diterbitkan PP No 24/ 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang menga- tur penyajian laporan keuangan (dengan segala plus minusnya). Namun sampai saat 34
ini belum ada standar audit yang ditetapkan. Ketiadaan standar audit ini menimbulkan gap antara auditor (BPK) dengan auditee (pemda). Gap dimaksud berupa persepsi auditee bahwa auditor melakukan audit dengan hak prerogatif berupa UUD 1945 dan UU 15/2004. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa sektor publik dalam pengelolaan keuangannya menggunakan dualisme standar yaitu SAP dan SAK. Untuk pengelolaan sektor publik terkait dengan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menggunakan SAP, sedangkan kekayaan negara yang dipisahkan yaitu yang dikelola BUMN/BUMD/pihak lain menggunakan SAK. Namun dalam hal ini SPKN tetap digunakan untuk semua komponen keuangan negara baik pemeriksaan atas pengelolaan kekayaan oleh pemerintah maupun BUMN/BUMD. Perbedaan SPKN dengan SPAP adalah terletak pada karakter pemeriksaan BPK. Karakter tersebut adalah keharusan pemeriksa BPK untuk merancang prosedur pemeriksaan terhadap kepatuhan yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan dan waspada atas penyimpangan lainnya. Pengujian terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan merupakan nilai tambah pemeriksaan yang dilakukan BPK RI selama ini. Hal inilah yang membedakan pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan KAP. Oleh karenanya, tidak salah kalau kita sebut pemeriksaan BPK RI adalah pemeriksaan plus atau pemeriksaan bernilai tambah atau dengan kata lain SPKN merupakan SPAP plus.
35
Artikel 2 : International Journal of Disclosure and Governance STANDAR AUDIT TUNGGAL UNTUK SELURUH DUNIA: JALAN YANG PANJANG….
Abstrak Artikel ini untuk menyatukan standar audit menjadi satu standar tunggal dan berkualitas. Kebutuhan tersebut didorong oleh fakta bahwa dunia bisnis dan pasar modal sudah mengglobal, sedangkan undang-undang, peraturan dan standar yang relevan tetap bersifat nasional. Artikel ditulis untuk pemangku kepentingan dalam rantai penyedia laporan keuangan, (penyedia dan penerbit), termasuk anggota komite audit, auditor, investor, dan perwakilan investor, badan pengawas auditor, para pembuat kebijakan lainnya, serta organisasi global dan regional seperti Financial Stability Board, Bank Dunia dan berbagai institusi Eropa lainnya. Dengan harapan untuk mendorong pembuat aturan nasional dan pihak yang terlibat dalam legislatif dan pembuat standar untuk mengambil tindakan yang layak dalam memadukan dan memenuhi kepentingan public secara global. Harapan lain untuk membantu organisasi global dan regional memainkan perannya untuk membatasi nasionalisasi yang sempit. Pendahuluan
Pada akhir tahun 1960an audit sangatlah sederhana dikarnakan tidak banyak standar akuntansi dan standar audit seperti saat ini, transaksi tidak terlalu rumit, derivative, entitas tujuan khusus dan pihak yang memahami aktivitas leasing masih sangat langka dan bahkan belum ada, akun konsolidasi belum menjadi persyaratan di banyak negara, serta belum canggihnya system teknologi informasi yang ada. Arikel ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi praktis dalam cara audit dari dunia yang terus berubah, dalam cara pengembangan (ISA) Standar Audit Internasional dibangun dan dijaga, konsekuensi yang timbul dari kenyataan bahwa banyak standar audit nasional dan peraturan terkait lainnya tidak lagi sesuai sehingga muncullah permohonan untuk konvergensi global Standar Internasional untuk Audit (ISA) yang diterbitkan oleh dewan standar internasional IAASB. GLOBALISASI ATAU SALING KETERGANTUNGAN EKONOMI GLOBAL
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinikan globalisasi adalah peningkatan arus barang dan sumber daya melintasi batas nasional dan kemunculan serangkaian struktur organisasi yang saling melengkapi untuk memenuhi aktivitas dan transaksi intenasional. Adanya saling ketergantungan ekonomi global, dimana hubungan lintas batas antar pasar dan antara kegiatan produksi dan keuangan sangat kuat hubungannya sehingga perkembangan ekonomi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan perkembangan di luar perbatasannya. Ukuran tradisional dari globalisasi seperti tingkat foreign direct investment (FDI). Tahun 1970 FDI 13 sampai 14 miliar dolar setahun, selama dekade pertama abad ini tingkat rata-rata per tahun mencapai sekitar 100 kali lipat jumlahnya.
36
Ukuran lainnya adalah Transnationality Index dihitung dari rata – rata 3 ratio, foreign assets terhadap total assets, foreign sales terhadap total sales dan foreign employment terhadap total employment. Rata-rata tahun 2008 untuk 100 perusahaan multinasional adalah 62.4 % dan ternyata terus meningkat selama bertahun-tahun. Pastinya audit perusahaan dimana 80 persen aset, penjualan dan karyawan di luar negri berbeda dengan perusahaan domestik. Akan ada ketergantungan yang besar pada pekerjaan auditor lain di luar negeri. Dibutuhkan kepercayaan lebih dari auditor untuk perusahaan luar negri. Saat ini auditor tidak memiliki pilihan lain selain memberikan pandangan global dalam mengeluarkan pendapat terhadap perusahaan transnasional. Kemampuan tim audit agar memiliki standar yang sama dalam komunikasi, membantu memastikan keseragaman kualitas dan menghapus sumber keraguan yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan. Tapi apakah auditor mendapat dukungan dalam menjalankan tugasnya tersebut? TEKHNOLOGI INFORMASI
Zaman dulu, perusahaan yang besar memasang mainframe berbasis rumah atau sistem komputer mini untuk mencatat transaksi dan mengelola bisnisnya. Auditor menguasai semuanya dengan dibantu oleh seorang specialist pemproses data elektronik. Kemudian muncul era transfer data elektronik, dengan kekuatan pemrosesan data terpusat namun inisiasi, pencatatan, pengendalian dan dokumentasi transaksi masih terdesentralisasi. Auditor masih memiliki akses untuk mengaudit meskipun auditor harus mengandalkan evaluasi orang lain terhadap sistem IT terpusat. Dengan dimulainya sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan perubahan menuju organisasi layanan bersama dan bentuk model bisnis lainnya dari perusahaan transnasional, garis perbatasan semakin kabur dalam cara perusahaan melakukan bisnis mereka, bahkan jika mereka masih harus mengatur operasi mereka di dalam badan hukum nasional. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur melakukan penjualan di 20 negara Eropa, dengan menggunakan sistem ERP, pembelian, hutang dan persediaan untuk wilayah tersebut diproses dan dicatat (dan dokumentasi pendukung disimpan) di Belanda, penjualan dan piutang di Jerman, aset tetap di Perancis dan treasury di Swiss. Operasi penjualan tersebut mendapat akses mengenai pembelian dari semua negara melalui pusat IT, tapi mereka tidak memiliki dokumen pendukung atas transaksi tersebut. Dan tidak mungkin juga perusahaan menurunkan tim audit di setiap negara karena biayanya sangat mahal. PENGATURAN STANDAR
Seiring kekuatan globalisasi semakin banyak negara yang membuka pintu bagi investasi asing mengakibatkan sektor publik maupun swasta semakin menyadari manfaat dari kerangka pelaporan keuangan yang berterima umum yang di dukung oleh standar audit internasional. Keuntungan kerangka keuangan global adalah: 1. Daya banding informasi keuangan yang lebih baik bagi investor 2. Kesediaan yang lebih besar bagi investor untuk menginvest lintas batas 37
3. Cost of capital yang lebih rendah 4. Alokasi sumber daya yang lebih efisien 5. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi Standar audit pertama kali diperkenalkan di Inggris pada awal tahun 1939, tetapi inggris hanya menggunakan rekomendasi pada tahun 1941, dan pernyataan non binding tahun 1961, pengenalan terhadap standar pada tahun 1980. Di Eropa, standar audit menunggu adanya syarat audit. Di belanda, belgia, spanyol, perusahaan public tidak harus di audit hingga tahun 1970, 1988, 1989. Prancis membutuhkan syarat audit sejak tahun 1966, tetapi standar audit berbeda dengan rekomendasi yang dikenalkan tahun 1988. Di jepang, audit dikenalkan tahun 1951, tapi standar audit belum matang hingga tahun 1992. International Auditing Practices Committee (IAPC) menerbitkan ISA pada tahun 1991 untuk menggantikan pedoman yang lama. Penerapan ISA mendapat dukungan dari IFAC pada tahun 1994. IAASB menerbitkan International Standard on Quality Control (ISQC) pada tahun 2004. Kredibilitas dari Standar Tahun 2009 International Organization of Stock Exchange Organizations (IOSCO) mendukung ISA. Tahun 2006 World Federation of Exchanges (WFE) mendukung ISA. European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) juga mendukung kredibilitas dari standar yang dikeluarkan oleh IAASB. Perwakilan IAASB termasuk pengatur audit, masyarakat yang mengerti dengan kepentingan public, non praktisi, pengamat, komunitas perbankan, asuransi, komunitas akademik. Kondisi Terkini Penggunaan ISA Eropa
Eropa belum mampu untuk mengajak 27 anggotanya menggunakan ISA hingga awal tahun 2011. Amerika American Institute of Certified Public Accountants menggunakan ISA pada tahun 2011. Standar yang dikeluarkan oleh Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) berbeda dengan ISA dalam hal substansi, seperti dalam hal sedikitnya pedoman pada kelompok audit. Kedua standar akan menghasilkan audit yang efektif. Negara - negara lain Australia, Brazil, Canada, China, Hong Kong, India, Japan, Mexico and Africa Selatan, Rusia, Korea Selatan menggunakan ISA ISA dan Forum Perusahaan Akhir tahun 1970 jaringan internasional mulai menggunakan metodologi global, perusahaan di amerika menggunakan ceklist dan program yang disyaratkan standar audit
38
yang berkualitas, standar etis dan persyaratan yang diminta oleh Negara yang bersangkutan. Staff audit harus mendapat pelatihan mengenai standard an persyaratan tersebut. Standar internasional, ISA, mulai mendapatkan tingkat kredibilitas yang tinggi. Krisis keuangan di Asia pada tahun 1997, adalah efek dari tidak jelasnya standar akuntansi dan standar audit untuk pelaporan keuangan. Diskusi antara pihak pembuat peraturan, IFAC dan perusahaan - perusahaan besar mendukung untuk menggunakan ISA dan membentuk forum perusahaan. Anggota forum perusahaan memiliki kewajiban: 1. Menyesuaikan standar pengendalian kualitas dengan standar internasional 2. Membuat kebijakan dan metodologi audit yang berdasarkan kepada ISA 3. Membuat kebijakan dan metodologi yang sesuai dengan kode etik akuntan professional yang dikeluarkan oleh IFAC Hasil dari komitmen adalah 95% dari perusahaan yang terdaftar di dunia akan mengadopsi ISA. Masalah yang ada sekarang adalah pengguna laporan keuangan yang didapat dari laporan audit dibingungkan dengan standar yang berbeda – beda. Jadi kenapa tidak nasional dan legislator regional menggunakan standar tunggal dengan kualitas yang tinggi, standar audit dan pelaporan yang kredibel yang akan mengarahkan kepada system pelaporan keuangan dengan tingkat kepercayaan yang lebih. Penggunaan ISA dan Small Medium Enterprise (SME) IFAC mendukung standar tunggal untuk audit termasuk untuk SME. IFAC mempromosikan konsep ‘an audit is an audit’ (“sebuah audit adalah sebuah audit”), walaupun pendekatan auditnya berbeda tapi standar auditnya tidak. Pernyataan EFFAS: Mendukung penggunaan ISA untuk untuk semua perusahaan termasuk perusahaan kecil yang membutuhkan audit. Kemungkinan kerugian potensial adalah kebingungan dari pengguna laporan keuangan seperti analis keuangan, meningkatnya kompleksitas transnasional audit yang menggunakan metodologi yang berbeda untuk komponen yang berbeda, meningkatnya biaya audit dikarnakan dua metodologi, alat dan pelatihan. Pernyataan APB: Harus ada kesepakatan antara regulator dan praktisi dalam memenuhi syarat dokumentasi untuk audit perusahaan kecil. Pendekatan alternative, jika persyaratan administrtatif memberatkan perusahaan kecil, maka bisa dihapuskan, diganti dengan review. IAASB memiliki tugas untuk mengupdate standarnya. ISA dan Sistem Pengawas Peraturan Perusahaan dan audit regulator harus meningkatkan kolaborasi. International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) mempromosikan harmonisasi pengetahuan dan pengalaman diantara anggotanya.
39
