c c adalah meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara cc BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: 1.V Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. 2.V Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek aktivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. 3.V Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. c Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada suatu . Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan. c -V enurut UU adalah BPK ʹ RI -V Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. c 1.V BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha ilik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha ilik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 2.V Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: °V enentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; °V eminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha ilik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha ilik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. °V elakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
c !"#$%%&' °V Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK (Pasal 1) BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. °V Pemeriksa tersebut merupakan jabatan fungsional (Pasal 34 ayat 2) °V Pemeriksa tersebut bisa berstatus sebagai PNS atau yang bukan PNS (Pasal 34 (3)) Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan pemeriksa selama menjalankan tugasnya. -V Nilai-nilai dasar
V ematuhi peraturan perundang-undangan
V engutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
V enjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme
V enjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK -V Kode Etik bagi Anggota BPK ÎV Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib memegang sumpah dan janji jabatan, bersikap netral dan tidak berpihak, menghindari terjadinya benturan kepentingan, menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas. Anggota BPK juga dilarang merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing, menjadi anggota partai politik, menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain meragukan independensinya. ÎV Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan, bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan, bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa. Anggota BPK juga dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. (c Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksawajib: °V memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya
°V menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara Pemeriksa °V saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas pemeriksaan °V menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang: °V menerima tugas yang bukan merupakan kompetensinya °V mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturan perundangundangan yang berlaku °V mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa kecuali atas ijin atau perintah Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota BPK °V mendiskusikan pekerjaannya dengan auditee di luar kantor BPK atau kantor auditee
c ) *Peraturan BPK ʹ RI nomor 01 Tahun 2007 Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa Tujuh Pernyataan standard 1.V Umum 2.V Pelaksanaan pemeriksaan keuangan 3.V Pelaporan Pemeriksaan Keuangan 4.V Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 5.V Pelaporan Pemeriksaan Kinerja 6.V Pelaksanaan dengan tujuan tertentu 7.V Pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu + SPKN memuat pernyataan professional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang professional Tujuan Standar Pemeriksaan adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi parapemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara c Berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara Jenis Pemeriksaa: 1.V Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan 2.V Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas 3.V Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa Tanggung Jawab: 1.V anajemen Entitas yang diperiksa engelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku enyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif enyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu enindaklanjuti rekomendasi BPK 2.V Pemeriksa erencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan engambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan elaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tinggi Objektive, enggunakan pertimbangan professional Pemeriksa bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan Standar Pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
3.V Organisasi Pemeriksa eyakinkan bahwa: °V independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan °V pertimbangan profesional (professional judgment) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan °V pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai °V peer-review yang independen dilaksanakan secara periodic dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah system pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan Standar Pemeriksaan Standard Umum Pemeriksaan °V Persyaratan kemampuan/keahlian °V Independensi °V Penggunaan kemahiran professional secara cermat dan seksama °V Pengendalian mutu c c Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Keuangan ; Pemeriksaan Kinerja ; dan Pemeriksaan denganTujuanTertentu Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia + °V Pemberian opini °V Deteksi atas penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundangan, kecurangan (fraud) dan ketidakpatutan (abuse) °V Deteksi atas penyimpangan terhadap pengendalian intern (, °V °V °V °V °V °V °V
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Laporan Keuangan BI; Laporan Keuangan BUN; Laporan Keuangan BUD; dan Laporan Keuangan badan-badan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. °V Anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan °V Posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana °V Arus kas dan saldo kas akhir sesuai dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran dan ekuitas dana dalam neraca; dan °V Pengungkapan informasi yang diharuskan seperti disebutkan dalam SPKN. °V Selain itu, pemeriksaan juga menguji efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelaporan keuangan dalam LK
c °V Pemeriksaan keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, khususnya Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Nomor 01 tentang Standar Umum Pemeriksaan, PSP 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, dan PSP 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan. °V SPKN memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan oleh IAI °V Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) °V Proses bisnis sektor pemerintahan? c °V DPR dan DPD °V DPRD Provinsi dan Gubernur °V DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota
c -c c .,c -/ Ketentuan Standar Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. #0.#c - 1.V Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan, 2.V Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa, 3.V Pemahaman Atas Entitas 4.V Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya, 5.V Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Intern, 6.V Pemahaman dan Penilaian Risiko, 7.V Penetapan aterialitas Awal dan Kesalahan tertolerir, 8.V Penentuan etode Uji Petik, 9.V Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal dan 10.V Penyusunan Program Pemeriksaan dan rogram KegiatanPerseorangan + °V Untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan Pemberi Tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan , c °V Secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yangmemadai °V emenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan °V emenuhi persyaratan kemampuan/keahlian pemeriksa °V Harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi °V emenuhi kualifikasi tambahan: memiliki keahlian di bidang akuntansi dan pemeriksaan (auditing), memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sebaiknya memiliki sertifikasi keahlian. .1c °V Tim pemeriksa secara kolektif harus memiliki pemahaman yang cukup atas standar akuntansi dan pengetahuan yang memadai atas pemeriksaan keuangan °V Di dalam tim pemeriksa, paling tidak satu orang memiliki register akuntan. °V Ketua tim harus memiliki pengalaman yang memadai paling tidak satu kali melakukan pemeriksaan keuangan. Apabila entitas yang diperiksa cukup besar lingkup dan sasarannya,
maka ketua tim dapat dibantu dengan beberapa ketua sub tim yang telah memiliki kualifikasi yang sama dengan ketua tim. °V Pengendali teknis harus memiliki pengetahuan dan pengalaman pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan keuangan dan atau pernah menjadi ketua tim pemeriksa paling tidak satu kali dan atau menduduki jabatan struktural dan atau menduduki jabatan fungsional paling tidak ketua tim senior. Penanggung jawab pemeriksaan keuangan adalah pemeriksa yang memiliki register akuntan dan memiliki pengalaman yang memadai melakukan pemeriksaan keuangan atau memiliki jabatan struktural/fungsional.Apabila entitas yang diperiksa cukup besar lingkup dan sasarannya, maka penanggung jawab dapat dibantu dengan wakil penanggung jawab yang telah memiliki kualifikasi yang sama dengan penanggung jawab. °V Dalam hal laporan keuangan disusun dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi, maka paling tidak satu orang dalam tim pemeriksa memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi informasi dan/atau pemeriksaan teknologi informasi. c ) + 1.V untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik entitas yang diperiksa, dan 2.V untuk mengidentifikasikan dan memahami hal-hal penting yang harus dipenuhi oleh entitas dalam mencapai tujuannya 1 / . 1.V Gambaran Jelas engenai Bidang Kerja Entitas 2.V Kekuatan Lingkungan 3.V Tren yang Signifikan 4.V Hubungan dengan DPR dan BPK, serta Lembaga Lain 5.V Sumber Pendapatan dan Pembiayaan 6.V Dasar Hukum dan Peraturan yang empengaruhi 7.V Faktor Sosial dan Politik yang empengaruhi Pemerintah 8.V Pengaruh Stakeholder (Pemegang Kepentingan): Lembaga Perwakilan 9.V Dampak dari Lingkungan Entitas terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan 10.V Pejabat kunci #0.#. c # 1.V endapatkan pemahaman yang mutakhir mengenai pengaruh lingkungan terhadap entitas 2.V emperoleh pengetahuan mengenai pengaruh stakeholders utama terhadap entitas. 3.V emahami tujuan dan sasaran entitas dan pengembangan strategi usaha untuk mencapainya 4.V engidentifikasi faktor sukses yang penting (critical success factors) bagi pencapaian tujuan entitas 5.V engidentifikasi dan mendapatkan gambaran umum proses kerja entitas 6.V emahami bagaimana manajemen mengendalikan proses kerja kritikalnya untuk mencapai faktor sukses kritikal entitas. 7.V engidentifikasi proses kerja kritikal entitas 8.V emahami bagaimana manajemen mengendalikan proses kerja kritikalnya untuk mencapai faktor sukses kritikal entitas. ( 1 1.V Pengalaman sebelumnya dengan entitas dan industri/lingkup kerjanya. 2.V Diskusi dengan pegawai dan manajemen/pimpinan entitas. 3.V Survei pendahuluan apabila entitas pertama kali diperiksa.
4.V Peraturan perundang-undangan yang secara signifikan dapat Peraturan perundangundangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi entitas. 5.V Laporan satuan pengawas intern 6.V Database entitas. 7.V Publikasi mengenai organisasi yang berhubungan dengan industri/lingkup kerja entitas. 8.V Entitas, lokasi dan fasilitas entitas yang diperiksa. Formulir Pemahaman Entitas c c Prosedur analitis merupakan suatu prosedur yang menggunakan perbandingan-perbandingan dan hubungan-hubungan menilai apakah suatu saldo akun tertentu layak / sesuai dengan seharusnya. +c . 1.V endapatkan strategi untuk memahami dan mengevaluasi proses-proses signifikan. 2.V embuat penilaian pendahuluan risiko secara gabungan. ).. (c * 1.V membantu pemeriksa dalam mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi yang membutuhkan pemeriksaan yang mendalam, ataupun pada area-area yang berisiko rendah 2.V meningkatkan pemahaman pemeriksa atas dampak dari kejadian meningkatkan pemahaman pemeriksa atas dampak dari kejadian penting dan kegiatan operasi/kerja entitas, kondisi keuangan, dan kemampuan keuangan entitas 3.V membantu pemeriksa untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak biasa, dan untuk menilai kewajaran dari perhitungan saldo akun-akun atau pos-pos keuangan sebelum melakukan prosedur analitis yang lebih rinci atau prosedur subtantif. c . . 1.V analisa terperinci, 2.V perbandingan saldo yang tercatat dengan data-data lainnya (seperti saldo keuangan tahun yang lalu, saldo akun-akun yang berhubungan, atau pos-pos sejenis di tahun lalu) atau 3.V penggunaan rasio-rasio atau hal lainnya yang masih penggunaan rasio-rasio atau hal lainnya yang masih berhubungan. . Analisis laporan Keuangan dapat dibedakan menjadi dua macam: 1.V Analisis Horisontal, biasanya digunakan antarpos dalam satu jenis laporan, misalnya saja hubungan antarpos dalam periode yang sama dan hubungan antarpos dalam antar periode yang berbeda. 2.V Analisis Vertikal, biasanya menggunakan perbandingan antarpos (perkiraan) antarjenis laporan keuangan, misalnya hubungan antar pos dalam periode yang sama. .. c Analisis dalam pemeriksaan berdasarkan objeknya dapat dibedakan menjadi: 1.V Analisis atas unsur yang ada di neraca 2.V Analisis atas unsur yang ada di LRA 3.V Analisis atas unsur yang ada di LAK 4.V Analisis atas antar unsur laporan keuangan
c )c / c , * Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan͟. + 1.V engidentifikasi tindak lanjut saran/rekomendasi BPK 2.V enilai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, apakah telah sesuai dengan rekomendasi tersebut atau tidak. 3.V engidentifikasi dampaknya pada pelaporan keuangan yangdiperiksa. / . 1.V Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya (untuk pemeriksaan tahun berkala di tahun kedua atau berikutnya). 2.V Surat tugas/keterangan atau rencana tindak lanjut (action plan) dari pejabat entitas atau database entitas. 3.V Laporan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun Laporan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dari entitas. 4.V Formulir PemantauanTindak Lanjut 5.V Hasil pemahaman umum atas entitas. ´ c +c ( . , 1.V emantau kegiatan pelaksanaan rekomendasi entitas, misal melalui laporan-laporan pelaksanaan rekomendasi yang diberikan entitas kepada pemeriksa, 2.V elakukan reviu yang lebih terperinci dengan entitas, misalnya dengan melakukan diskusi atau pertemuan (Rapat misalnya dengan melakukan diskusi atau pertemuan (Rapat Pra Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) dengan entitas untuk membahas pelaksanaan rekomendasi, dan 3.V Sebuah pemeriksaan tindak lanjut yang dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan lapangan. °V Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1.V Pelaksanaan tindak lanjut mungkin dapat pulamengindikasikan adanya risiko lain yang masih harusdiperhatikan dalam pemeriksaan tahun berjalan. 2.V Kekurangan dan perbaikan yang diidentifikasikan dalamproses tindak lanjut harus dilaporkan. 3.V Kekurangan pelaksanaan rekomendasi signifikan harusmenjadi bahan pertimbangan atas pemeriksaan tahunberjalan. °V Dokumentasi 1.V Formulir PemantauanTindak Lanjut. 2.V Status temuan. 3.V Pengaruh terhadap Laporan Keuangan yang diperiksa. c # c . °V Tujuan elakukan pengkajian atas risiko secara gabungan agar dapatdisusun prosedur pemeriksaan yang dapat digunakan untukmelakukan pemeriksaan yang efektif dan efisien. °V Ketentuan Standar SA Seksi 312 (PSA No. 25). Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpadisadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya,atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.
°V
°V
°V
°V
°V
°V
°V
Risiko ÎV Pemeriksa menerima suatu tingkat risiko pada saatmelaksanakan pemeriksaan. ÎV Seorang pemeriksa menyadari bahwa risiko itu ada,susah diukur dan memerlukan pemikiran yang hati-hatiuntuk meresponnya. ÎV Respon yang memadai terhadap risiko merupakan halpenting untuk mencapai pemeriksaan yang berkualitas. Risk and Evidence ÎV Auditors gain an understanding of theclient͛s business and industry andassess client business risk. ÎV Auditors use the audit risk model to furtheridentify the potential for misstatementsand where they are most likely to occur. odel Risiko Untuk Perencanaan PDR = AAR ÷ (IR × CR) PDR = Planned detection risk AAR = Acceptable audit risk IR = Inherent risk CR = Control risk Langkah-langkah Penilaian Risiko 1.V enetapkan tingkat risiko pemeriksaan yang dapatditerima (AAR). 2.V enilai risiko bawaan (IR) dan risiko pengendalian (CR). 3.V enentukan tingkat risiko deteksi (DR). 4.V erancang prosedur pemeriksaan substantif. Risiko Pemeriksaan Yang Dapat Diterima Risiko pemeriksaan adalah risiko yang timbul karena pemeriksa,tanpa disadari, tidak memodifikasi opininya sebagaimana mestinya,atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko Bawaan Risiko Bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongantransaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidakterdapat pengendalian yang terkait. Setiap saldo atau golongan transaksimemiliki risiko bawaan yang berbeda-beda sehingga salah saji dapat terjadi pada saldo atau golongan transaksi tertentu yang berbeda dengansaldo atau golongan transaksi yang lain. Risiko Pengendalian Risiko Pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yangterjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepatwaktu oleh pengendalian internal entitas. Risiko ini merupakan fungsiefektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas.Risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalamsetiap pengendalian internal.
c # c . °V Tujuan untuk mengkaji pengendalian intern yang diterapkan olehentitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif danefisien dan mengkaji kemungkinan terjadinya kecurangan(faktorfaktor yang memungkinkan terjadinya mistatement dankecurangan). °V Input Yang Diperlukan 1.V Kertas kerja hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. 2.V Hasil penelaahan umum atas entitas. 3.V Pembagian peran pemeriksa. 4.V Diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas. 5.V Diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan membacalaporan pemeriksaan intern.
6.V Peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruhterhadap entitas. 7.V Hasil penindaklanjutan pemeriksaan tahun sebelumnya. c . c # cc' °V Landasan 1.V Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara. 2.V Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah. °V Tujuan SPIP 1.V emberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainyaefektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraanpemerintah negara. 2.V Keandalan pelaporan keuangan. 3.V Pengamanan aset negara. 4.V Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. °V Unsur Sistem Pengendalian Intern 1.V Lingkungan pengendalian. 2.V Penilaian risiko. 3.V Kegiatan pengendalian. 4.V Informasi dan komunikasi. 5.V Pemantauan pengendalianintern. c . . .# . °V Pengertian aterialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabilaterjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yangmelingkupinya, mungkin dapat mengubah ataumempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkankepercayaan atas informasi tersebut.
c c aterialitas merupakan besaran penghilangan atau kesalahan pencatatan yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. materialitas diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu Perencanaan tingkat materialitas r = P yang berhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan Kesalahan tertolir (
TE) yang berhubungan dengan akun-akun atau pos-pos keuangan secara individual. Penetapan materialitas awal meliputi lima tahapan kegiatan: 1.V Penentuan dasar penetapan materialitas ( ) Dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan pemeriksa adalah total penerimaan atau total belanja, untuk entitas nirlaba; laba sebelum pajak atau pendapatan, untuk entitas yang bertujuan mencari laba; dan nilai aset bersih atau ekuitas, untuk entitas yang berbasis aset. 2.V Penentuan tingkat materialitas (rate of materiality) Tingkat/(rate) materialitas dapat ditetapkan sebagai berikut untuk entitas nirlaba: 0,5% sampai dengan 5% dari total penerimaan atau total belanja, untuk entitas yang bertujuan mencari laba: 5% sampai dengan 10% dari laba sebelum pajak atau 0,5% sampai dengan 1% dari total penjualan/pendapatan, dan untuk entitas yang berbasis aset: 1% dari ekuitas atau 0,5% sampai 1% dari total aktiva. 3.V Penetapan nilai materialitas awal (c /P) Nilai materialitas awal yang diperoleh merupakan besarnya kesalahan yang mempengaruhi pertimbangan pengguna Laporan Keuangan. 4.V Penetapan kesalahan yang dapat ditoleransi (0
/TE)
TE dapat dialokasikan sesuai dengan proporsi besaran nilai setiap akun, atau pemeriksa dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menilai apakah perlu mengalokasikan TE yang lebih ketat atau cukup longgar untuk akun tertentu berdasarkan pengalamannya terutama mengenai kecenderungan terjadinya salah saji pada akun-akun tertentu tersebut. 5.V Pertimbangan atas penetapan materialitas awal, TE dan opini Jika total salah saji yang ditemukan pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan lebih kecil dari P, dan salah saji pada tingkat akun masing-masing tidak lebih besar dari TE akun tersebut, maka pemeriksa dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, kecuali ada pertimbangan kualitatif yang mengharuskan pemeriksa memberi opini lain. Jika total salah saji yang ditemukan pada tingkat laporan keuangan lebih besar daripada P, maka pemeriksa memberikan pendapat tidak wajar. Jika total salah saji yang ditemukan pada tingkat akun lebih besar daripada TE akun tersebut, pemeriksa perlu mempertimbangkan untuk memberi opini wajar dengan pengecualian atas akun tersebut meskipun salah saji pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan masih dibawah P, atau jika salah saji pada akun tersebut menurut pertimbangan pemeriksa mempengaruhi laporan keuangan, pemeriksa dapat memberikan opini tidak wajar Faktor kualitatif yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan tingkat materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah pengendalian intern dan ketidakwajaran laporan keuangan. Faktor kualitatif yang harus dipertimbangkan pemeriksa dalam menentukan tingkat materialitas pada tingkat akun adalah signifikansi kesalahan tersebut terhadap entitas yang diperiksa, hubungannya terhadap laporan keuangan, serta dampak dari kesalahan tersebut terhadap laporan keuangan. Ada berapa faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan pemeriksa untuk menilai cukup tidaknya suatu bukti yang diperlukan, antara lain Tingkat materialitas dan risiko deteksi; Faktor faktor ekonomi; biaya dan manfaat, dan Ukuran dan karakteristik populasi. Langkah-langkah Uji Petik Pemeriksaan antara lain: 1.V Perencanaan: menentukan tujuan pengujian, menentukan prosedur pemeriksaan yang tepat, memutuskan teknik uji petik pemeriksaan, mendefinisikan populasi dan unit sampel, dan menentukan ukuran sampel. 2.V Pelaksanaan: memilih sampel dan melaksanaan pengujian. 3.V Evaluasi dan Dokumentasi: mengevaluasi hasil sampel dan mendokumentasikan kesimpulan. Pada dasarnya terdapat dua jenis teknik pemilihan sampel, yaitu: 1.V teknik pemilihan sampel secara probabilistik. 2.V teknik pemilihan sampel secara non-probabilistik. Program pemeriksaan disiapkan pemeriksa tiap penugasan untuk prosedur pengujian pengendalian intern dan pemeriksaan substantif atas akun atau pos-pos keuangan signifikan yang terkait. Program pemeriksaan mengungkapkan antara lain: 1.V Dasar pemeriksaan, 2.V Standar dan pedoman pemeriksaan, 3.V Entitas yang diperiksa, 4.V Tahun anggaran/tahun buku yang diperiksa, 5.V Identitas dan data umum entitas yang diperiksa, 6.V Tujuan pemeriksaan, 7.V etodologi pemeriksaan,
8.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V
Sasaran yang diperiksa, Pengarahan pemeriksaan, Jangka waku pemeriksaan, Susunan tim pemeriksaan, Instansi penerima hasil pemeriksaan, Kerangka isi laporan.
Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan. Pihak yang dikomunikasi adalah anajemen entitas yang diperiksa, Lembaga/badan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen/pemerintah seperti DPR/DPRD, dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas, dan Pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pelaporan keuangan.
