PROFESI PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MAKALAH SERTIFIKASI GURU Dosen Pengampu : Ibu Siti Rochanah
Disusun Oleh : (Kelompok 5) Daniel Avner (3215155025) Feby Dwitri Putri (321515) Radhita May Putri Setyani (3215154303)
Pendidikan Fisika 2015 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga makalah ini dapat tersusun dengan baik . Tidak lupa kami mengucapkan
banyak
terimakasih
atas
bantuan
dari
pihak
yang
telah
berkontribusi dengan memberikan materi maupun maupun pikirannya. Makalah ini disusun agar pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai Sertifikasi Guru, yang kami sajikan dan didapat dari berbagai sumber informasi, referensi, dan berita. Makalah ini berisi tentang pengertian, tujuan, manfaat, dasar hukum serta pola Sertifikasi Guru. Dan harapan kami semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi bacaan yang baik kepada pembaca khususnya para mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Jakarta, 7 Mei 2017
Tim Penyusun
ii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................................i
KATA PENGANTAR.............................................................................................iError! Bookmark not defined. DAFTAR ISI..................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................Error! Bookmark not defined. 1.1 Latar Belakang ............................................................................................Error! Bookmark not defined.
1.2
Rumusan Masalah........................................................................................2
1.3
Tujuan...........................................................................................................3
1.4
Manfaat Penulisan........................................................................................3
BAB II PEMBAHASAN.........................................................................................4 2.1
Pengertian Sertifikasi dan Hakikat Sertifikasi Guru.............................. 4
2.2
Dasar Hukum Sertifikasi Guru ..................................................................5
2.3
Prinsip Sertifikasi Guru ..............................................................................7
2.4
Syarat Sertifikasi Guru ...............................................................................8
2.5
Tujuan dan Manfaat Sertifikasi ................................................................9
2.6
Pola Sertifikasi Guru .................................................................................10
2.7
Prosedur Sertifikasi Guru ........................................................................16
BAB III PENUTUP..............................................................................................Error! Bookmark not defined. 3.1
Kesimpulan................................................................................................Error!
Bookmark not defined.
3.2
Saran..........................................................................................................Error!
Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................IV
iii
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sertifikasi agar pesan
Undang-Undang
tersebut
dapat
dilaksanakan
sesuai
dengan
harapan[1]. Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Penetapan peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio berdasarkan pada urutan prioritas masakerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Dengan persyaratan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama bagi guru muda yang berprestasi untuk mengikuti sertifikasi. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan yang mampu mengakomodasi guru-guru muda berprestasi yaitu melalui jalur pendidikan. Pelaksana sertifikasi melalui jalur pendidikan ini adalah LPTK yang ditunjuk
sesuai
keputusan
Mendiknas
No.
122/P/2007.
Mengingat
pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan ini melibatkan berbagai institusi terkait dan dalam upaya melakukan penjaminan mutu maka diperlukan pedoman penyelenggaraan [2]. Pasca disahkannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesi guru dan dosen kembali menjadi bahan pertimbangan oleh banyak pihak khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kehadiran
undang-undang
tersebut
manambah
wacana
baru
akan
dimantapkannya hak- hak dan kewajiban bagi guru dan dosen. Diantara hak yang
paling
ditunggu
selama
ini
adalah
adanya
upaya
perbaikan
kesejahteraan bagi guru dan dosen, salah satu upaya yang sementara dilaksanakan saat ini dalam rangka implementasi UUGD adalah pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 [3].
1. 2. 3.
Martinis Yamin & Maisah . 2010. STANDARISASI KINERJA GURU . Jakarta : Gaung Persada. Martinis Yamin & Maisah . 2010. STANDARISASI KINERJA GURU . Jakarta : Gaung Persada. Undang- Undang no 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
1
Banyak kalangan yang pesimis dengan adanya sertifikasi guru dan dosen ini, khususnya bagi mereka yang sampai saat ini belum memiliki kualifikasi akademik ( S1 atau Diploma empat (D4)) namun tak sedikit yang merasa gembira dan berbahagia terutama bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus karena sudah barang tentu setelah dinyatakan lulus, sudah ada jaminan bagi mereka bahwa pemerintah segera akan membayar tunjangan profesi tersebut, sebuah harapan sekaligus tantangan menuju guru profesional. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, antara lain menata sarana dan prasarana, mengutak atik kurikulum, meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi pendidikan guru, memberikan berbagai diklat atau pelatihan sampai pada meningkatkan
tunjangan
profesi
guru
dalam
arti
meningkatkan
kesejahteraan guru. Kebijakan sertifikasi profesi atau pemberian tunjangan profesi merupakan bentuk nyata pengakuan pemerintah kepada profesi guru dan tenaga kependidikan. Kendati memang, pengakuan atau penghargaan terhadap eksistensi profesi guru dan tenaga pendidikan, tidak selamanya berbentuk finansial. Namun pemberian tunjangan profesi adalah bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengakuan pemerintah dan masyarakat terhadap profesi keguruan. Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan seperti yang terjadi belakangan ini. Dew asa ini, fenomena yang terkait dengan sertifikasi guru adalah guru sebagai tenaga pendidik yang sering disebut sebagai agent of learning (agen pembelajaran) menjadi sosok yang cenderung certificate-oriented bukan program-oriented. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1.
Apa yang dimaksud dengan Sertifikasi Guru?
2.
Apa dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Guru?
3.
Apa saja prinsip Sertifikasi Guru?
4.
Apa saja persyaratan untuk Sertifikasi Guru?
5.
Apa tujuan dan manfaat Sertifikasi Guru? 2
6.
Apa saja pola di Sertifikasi Guru?
7.
Bagaimana prosedur Sertifikasi Guru?
8.
Apa saja Instrumen Sertifikasi Guru?
1.3 Tujuan
Tujuan utama dari penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah penyusun dan pembaca dapat mengetahui program Sertifikasi Guru dengan lebih jelas.
3
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Sertifikasi dan Hakikat Sertifikasi Guru
Sertifikasi menurut Wikipedia adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sedangkan, sertifikasi menurut KBBI adalah penyertifikatan [4]. Menurut kelompok kami, sertifikasi adalah sesuatu yang diberikan pada organisasi kepada anggota organisasi yang melakukan suatu tugas dengan baik. Menurut Syafarudin (2008:33), Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi[5]. Sedangkan Menurut Martinis Yamin, sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional [6] . Menurut kelompok kami, sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan kepada guru yang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Guru yang telah memenuhi standar profesional guru akan diberikan sertifikat pendidik. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Jadi, sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan sertifikasi profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi professional dan pedagogik dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian.
4.
Wikipedia
5.
Mulyasa. 2008 . Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru . Bandung : Remaja Rosdakarya . hlm 34
6.
Ibid., hlm. 35
4
Sertifikasi guru dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memilki sertifikasi pendidik. Pada hakikatnya sertifikasi merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan meningkatkan kualitas guru serta kesejahteraannya. Untuk meningkatkan kualitas guru dengan karakteristik yang dinilai kompeten maka salah satu caranya adalah dengan sertifikasi. 2.2 Dasar Hukum Sertifikasi Guru
Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru [7] : (1)
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. (2)
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
(3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. (5)
Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
I.UM.01.02-253. (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui jalur pendidikan. (8) Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
7.
M artinis Yamin & Maisah . 2010. STANDARISASI KINERJA GURU . Jakarta : Gaung Persada.
5
Berdasarkan kepentingan , maka dalam Undang- Undang Guru dan Dosen dengan tegas dirumuskan pada pasal 16, bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi guru yang diangkat oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki sertifikat pendidik yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok yang diangkat oleh pemerintah pada tingkatan masa kerja dan kualifikasi yang sama. Tunjangan profesi ini dialokasikan dalam APBN dan APBD. Subtansi yang sama bagi dosen diatur dalam pasal 53 UUGD. Dengan demikian maka diskriminasi antara guru dan dosen yang berstatus PNS dan non PNS tidak akan terjadi lagi[8]. Sertifikasi pendidik bagi guru diatur dalam pasal 11 ayat (2) dan (3) Undang- undang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang telah terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel. Setiap orang yang memiliki sertifikat pendidik itu memiliki kesempatan yang Sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu (pasal 12 UUGD)[9]. Agar sertifikat pendidik dapat diperoleh oleh guru yang berstatus PNS dan Non PNS tanpa banyak hambatan, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran, termasuk untuk meningkatkan kualifikasi akademik ( pasal 13 ayat 1 UUGD ). Selain tunjangan profesi, bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, dan yang belum tersertifikasi akan disediakan oleh Negara tunjangan fungsional atau tunjangan sejenis kepada guru, baik yang berstatus PNS maupun Non PNS. Tunjangan yang dimaksud ini dialokasikan Dalam APBN dan atau APBD, sehingga tidak ada keraguan bahwa tunjangan ini tidak akan dilaksanakan oleh pemerintah ( pasal 17 UUGD)[10]. Undang- Undang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa pendidik dan pekerja profesional yang berhak mendapatkan hak- hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan demikian pendidik diharapkan mengabdi secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut.
8. 9. 10.
Yunus Abu Bakar, dkk. 2009 . Profesi Keguruan. Hlm 9. Yunus Abu Bakar, dkk, loc.cit. Yunus Abu Bakar, dkk, loc.cit.
6
Didalam UUGD ditentukan bahwa :
Seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta
memiliki
kemampuan
untuk
mewujudkan
tujuan
pendidikan
nasional (Pasal 8).
Kualifikasi akademik diperoleh melalui perguruan tinggi program sarjana ( S1 ) atau program diploma empat ( D-IV ) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru ( pasal 9 ) dan S-2 untuk dosen ( Pasal 46 ).
Kompetensi profesi pendidik memiliki kompetensi pedagogig, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi ( Pasal 19 ).
2.3 Prinsip Sertifikasi Guru[11]
(1) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik y ang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. (2)
Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui
peningkatan guru dan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
11.
Mulyasa. 2008 . Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru . Bandung : Remaja Rosdakarya . Hlm. 34.
7
(3) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efesien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio. (5)
Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/ Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Ke pendidikan. 2.4 Syarat Sertifikasi Guru[12]
Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan nonakademik. Adapun persyaratan akademik adalah sebagai berikut: (1)
Bagi guru TK/RA , kualifikasi akademik minimum D4/S1, latar belakang
pendidikan tinggi di bidang PAUD, Sarjana Kependidikan lainnya, dan Sarjana Psikologi. (2)
Bagi guru SD/MI kualifikasi akademik minimum D4/S1 latar belakang
pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi. 12.
Mulyasa. 2008 . Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru . Bandung : Remaja Rosdakarya . Hlm. 35.
8
(3)
Bagi guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, kualifikasi akademik minimal
D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. (4)
Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik,
dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan. Persyaratan nonakademik untuk ujian sertifikasi dapat didentifikasi sebagai berikut: (1)
Umur guru maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi.
(2) Prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kerja, dan pangkat/golongan. (3)
Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam nonakademik, dapat
diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan. (4)
Jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi di tiap wilayah
ditentukan oleh Ditjen PMPTK berdasarkan prioritas kebutuhan 2.5 Tujuan dan Manfaat Sertifikasi
Secara umum tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program ini bertujuan sebagai berikut. (1) Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya. (2) Memantapkan kemampuan mengajar guru. (3) Menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen pembelajaran. (4)
Sebagai persyaratan untuk memasuki atau memangku jabatan
professional sebagai pendidik. (5) Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional. (6) Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan. Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diberikan sebagai berikut. (1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. 9
(2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. (3) Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK , dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. (4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. (5) Memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi. 2.6 Pola Serifikasi Guru
Sertifikasi Guru (Sergur) tahun 2016 dilaksanakan dengan pola Po rtofolio (PF) dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk guru yang diangkat sebelum 30 Desember 2005, sedangkan pola Sertifikasi Guru Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG) diperuntukkan bagi guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 s.d. 31 Desember 2015. Sedangkan untuk guru yang diangkat tahun 2016 melakukan pola sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).
10
2.6.1 Portofolio Sertifikasi Guru[13] Portofolio adalah bukti fisik (dokumentasi) yang menggambarkan pengalaman berkarya, kreasi dan prestasi yang dicapai oleh seorang guru dalam menjalankan tugas profesi dalam interval waktu tertentu. Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. Portofolio juga berfungsi sebagai: (1) Wahana guru untuk menampilkan dan atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas dan relevansi melalui karya- karya utama dan pendukung, (2) Informasi (buta) dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, (3) Dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti uji sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidik atau belum) (4) Dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dann pemberdayaan guru.
13.
Yunus Abu Bakar, dkk. 2009 . Profesi Keguruan. Hlm 11-16.
11
Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan, maka ada komponen-komponen portofolio yang dijadikan sebagai pedoman dalam meniali aktivitas seorang guru sebagai berikut: Kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidikan bergelar (S1, S2, dan S3) maupun pendidikan nongelar (D4 atau Post Graduate diploma ) baik dalam maupun luar negeri. Bukti fisik yang terkait dalam komponen ini dapat berupa ijasah atau sertifikat diploma. Pendidikan dan pelatihan, yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik kompetensi ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat. Pengalaman mengajar, Yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang ( dapat dari pemerintah, dan atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan/surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang. Perencanaan pembelajaran, yaitu persiapan pengelolah pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber dan media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Bukti fisik dari komponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran ( RP / RPP / SP ) yang diketahui / disahkan oleh atasan. Sedangkan, Pelaksanaan pembelajaran , yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran dikelas. Kegiatan ini mencakup kegiatan pra pembelajaran ( pengecekan kesiapan kelas dan aperseri ), kegiatan inti ( penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penguasaan bahasa ) dan penutu ( refleksi, rangkuman dan tindak lanjut ). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hsil penilaian kepala sekolah dan atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran ynag dikelola oleh guru. Penilaian Dari Atasan dan Pengawas, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial yang meliputi aspek- aspek ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreatifitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerjasama. Prestasi Akademik, yaitu prestasi yang dicapai guru utamanya yang terkait dengan bidang keahlian yang mendapat pengakuan dari lembaga/ paniti penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik ( juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau
12
non pendidikan ). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan, atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara. Karya Pengembangan Profesi, yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, artikel yang dimuat dalam media jurnal/ majalah/ surat kabar, menjadi reviwer buku, penulis soal ebtanas/ UN, modul/buku cetak lokal ( kabupaten atau kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran satu semester, media/ alat pembelajaran, laporan penelitian dan karya seni. Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari p ejabat yang berwenang. Keikut Sertaan Dalam Forum Ilmiah, yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta, bukti fisik yang dilampirkan dalam komponen ini berupa makalah dan sertifikat/ piagam bagi nara sumber dan sertifikat/ piagam bagi peserta. Pengalaman Organisasi Di Bidang Pendidikan Dan Sosial, yaitu pengalaman guru menjadi pengurus dan bukan hanya sebagai anggota di suatu organisasi pendidikan dan sosial. Pengurus organisasi dibidang pendidikan antara lain pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala LAB, kepala bengkel ketua studio, ketua asosiasi guru bidang studi asosiasi profesi dan Pembina kegiatan ekstra kurikuler ( pramuka, KIR, PMR, Mading, dll ). Sedangkan pengurus dibidang social antara lain ketua RW/RT, ketua LMD, dan Pembina kegiatan keagamaan. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Penghargaan Yang Relevan Dengan Bidang Pendidikan, yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas danmemenuhi criteria kuantitatif ( lama waktu, hasil, lokasi/geografi ), kualitatif (komitmen, etos kerja ) dan relevansi ( dalam bidang/ rumpun bidang )baik pada tingkat kepribadian/ kota, provinsi, nasional maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa foto kopi sertifikat, piagam atau surat keterangan. Komponen-kompone portofolio sertiikat guru dalam jabatan sebagaimana dijelaskan diatas, harus menjadi acuan bagi guru dalam menyusun portofolionya dan sudah dapat dihitung sendiri berapa besar nilai yang diperoleh berdasarkan bukti fisik yang kita miliki dengan mengacu pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi dan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007, dengan demikian bagi guru yang belum mencapai standar minimal angka yang disyaratkan untuk lulus yaitu 850 ( 57 % dari perkiraan skor maksimum ) seharusnya berupaya untuk melakukan aktifitas yang dapat memperoleh nilai seperti yang disyaratken dengan memperhatikan komponen mana yang kurang dan komponen mana yang belum ada nilai sama sekali.
13
Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikasi pendidik, sedangkan guru yang tidak lulus dapat (1) melakukan kegiatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau (2) mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi/ penilaian sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Guru yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru mendapat sertifikat pendidik. 2.6.2 PLPG[14] Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, modelmodel pembelajaran, dan karya ilmiah. Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan, mengemas perangkat pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi. Biasanya dilaksanakan dalam 10 hari. Peserta PLPG terdiri atas guru dengan : Pola portofolio yang bertatus MPLPG, atau tidak lulus verifikasi portofolio, Sertifikasi pola PLPG, dan Peserta yang tidak lulus/tidak menyelesaikan sertifikasi/PLPG tahun sebelumnya Tujuan PLPG adalah : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru Memantapkan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2006 dan 2013 Menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi Tata cara PLPG : Peserta PLPG hanya memiliki kesempatan dua kali pemanggilan. Peserta yang tidak dapat memenuhi pada panggilan pertama dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, akan dipanggil lagi pada PLPG tahap berikutnya selama rombel mata pelajaran y ang relevan masih tersedia (sesuai RAB). Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, dan diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi tahun berikutnya. Penyelenggaraan PLPG : PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah dan didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG.
14.
Mulyasa. 2008 . Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru . Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm 50-53
14
2.6.3 •
PLPG diselenggarakan selama 10 hari dengan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi 32 JP teori dan 58 JP praktik (untuk SD, SMP, SMA/SMK). PAUD/TK/RA, dan BK/Konselor tidak ada perubahan alokasi waktu. Satu JP setara dengan 50 menit. Lokasi pelaksanaan PLPG dapat di wilayah Rayon LPTK penyelenggara dan/atau dipusatkan di kabupaten/kota sekitar tempat guru berasal. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelayakan (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Kecukupan dan kelayakan ruangan. Rasio jumlah peserta dengan luas ruang belajar. Rasio jumlah peserta dengan ruang peerteaching. Kecukupan dan kelayakan mebeler. Kecukupan dan kelayakan alat bantu/media pembelajaran yang memadai. SG PPG[15] Syarat SG PPG : Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang belum memiliki sertifikat pendidik. •
•
•
•
•
•
2.6.4
Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi y ang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan. Memiliki status sebagai guru tetap dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai Guru PNS/Guru Tetap (GT)/guru tetap yayasan (GTY) pada yayasan yang sama. Khusus bagi GTY melampirkan Akte Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum dan HAM. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 tahun terakhir. Memenuhi skor minimal UKG yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah. PPG PRAJABATAN[16] Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut
Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1 / D-IV Non Kependidikan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan (Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang PPG).
15. 16.
Martinis Yamin & Maisah . 2010. STANDARISASI KINERJA GURU . Jakarta : Gaung Persada. Hlm 170. M artinis Yamin & Maisah . 2010. STANDARISASI KINERJA GURU . Jakarta : Gaung Persada.
15
Dengan
tujuan,
mewujudkan
fungsi
Menghasilkan pendidikan
guru
yang
nasional
,
memiliki yaitu
kemampuan
mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan bangsa serta tujuan pendidikan nasional. Syarat Calon Peserta Program PPG : •
S-1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
•
S-1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
•
S-1/ D-IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
•
S-1/ D-IV Non Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
•
S-1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh matrikulasi.
2.7 Prosedur Sertifikasi Guru[17]
Penyelenggaraan ujian sertifikasi guru melibatkan unsur lembaga, sumberdaya manusia, dan sarana pendukung. Lembaga penyelenggara ujian sertifikasi adalah LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah, yang anggotanya dari unsur lembaga penghasil (LPTK), lembaga pengguna (Ditjen Didasmen, Ditjen PMPTK, dan dinas pendidikan provinsi), dan unsur asosiasi profesi pendidik. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam ujian sertifikasi adalah pakar dan praktisi dalam berbagai bidang keahlian dan latar belakang pendidikan yang relevan. Sumber daya manusia tersebut berasal dari anggota penyelenggara di atas. Sarana pendukung yang diperlukan dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi adalah sarana akademik, praktikum dan administratif. Sarana pendukung ini disesuaikan dengan bidang keahlian, bidang studi, rumpun bidang studi yang menjadi tujuan ujian sertifikasi yang dilaksanakan Adapun prosedur dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Ditjen PMPTK sebagai berikut: (1) Mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi serta melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah (provinsi/ kabupaten/ kota) .
Martinis Yamin & Maisah . 2010. STANDARISASI KINERJA GURU . Jakarta : Gaung Persada.
16
(2) Melakukan rekrutmen calon peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik persyaratan administratif, akademik, maupun persyaratan lain. (3) Memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kebutuhan. (4) Mengumumkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah. (5) Melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang ditentukan (6) Melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat, dan menentukan kelulusan peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan. (7) Mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan cetak. (8) Memberikan bahan (IPKG I, IPKG II, instrumen Self-appraisal da portofolio, format penilaian atasan, dan format penilaian siswa) kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja. (9) Melaksanakan tes kinerja dalam bentuk real teaching ditempat yang telah ditentukan. (10) Mengadministrasikan hasil uji kinerja, dan mentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penialian dari uji kinerja, self-appraisal, portofolio dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan. (11) Memberikan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus. Prosedur atau kerangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi guru, baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan non kependidikan dapat di jelaskan sebagai beriku :
Lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukn kompetensi mengajar ( PKM ). Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang di laksanakan oleh kependidikan tinggi yang memiliki PPTK terakreditasi dan di tunjuk oleh Dikjen Dikti.Depdiknas.
Lulusan program sarjana non kependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar ( PKM ) pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PPTK) secara terstruktur. Setelah di nyataka lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru lulusan S1 non kependidikan boleh mengikuti uji sertifikat. Sedangkan lulusan sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses
17
pembentukan kompetensi mengajar ( PKM ), tetapi tetap wajib mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
Program peyelenggaraan PKM di persyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. (Depdiknas,2004)
Peserta uji kompetensi yang telah di nyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun non pendidikan di berikan sertifikasi kompetensi sebagai bukti yang bersangkuta memiliki wewenang utnuk melakukan peraktik dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
Peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval (10-15) tahun sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kemabali sesuai dengan tuntutan kemajuan IPTEK serta persyaratan dunia kerja. Prinsip uji kompetensi guru di selenggarakan secara komperehensif, terbuka, kooperatif, bertahap dan mutakhir (Depdiknas, 2004). Komperhensif maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan uji kompetensi perlu di lakukan secara utuh, mencakup ranah dan standar yang berlaku pada masing-masing studi. Terbuka adalah uji kompetensi yang di selenggarakan dengan fleksibilitas pilihan profesi, materi uji, proses dan waktu pelaksanaan ujuan. Kooperatif adalah terbukanya kerjasama, baik antara lembaga penyelenggara uji kompetensi dan lembaga yang melakuka pembentukan kemampuan antara lembaga uji kompetensi dan lembaga lain yang mempunyai fasilitas untuk uji kerja terkait. Bertahap adalah bahwa peserta menempuh uji kompetensi secara baian demi bagian sesuai dengan kesiapannya. Mutakhir adalah bahwa peserta yang telah mendapat sertifikasi kompetensi harus mengikuti uji kompetensi baru apabila tidak melaksanakan tugas dalam bidannya selama minimal 10 tahun atau adanya tuntutan kinerja baru sesuai perkembangan IPTEK, seni dan tuntutan dunia kerja.
18
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan kepada guru yang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memilki sertifikasi pendidik. Sertifikasi guru berprinsip pada pelaksanaan yang objektif, transparan akuntabel, terencana, sistematis,sesuai peraturan dan perundang-undangan, dan berujung pada peningkatan guru dan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakkan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai kompetensi yang ditentukan.Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan nonakademik. 3.2 SARAN
Sertifikasi guru dalam proses pelaksanaannya sudah sangat baik untuk meningkatkan kualitas guru pendidik di Indonesia. Dalam pelaksanaannya juga sudah cukup baik. tapi, ada beberapa hal yang harus digaris bawahi mengenai sertifikasi guru yang terdapat pada daerah jauh diluar kota atau perbatasan. Banyak guru yang belum memiliki sertifikasi, sehingga tujuan dari meningkatkan pendidikan bagi Indonesia belum berkerja secara menyeluruh. Apalagi kita ketahui bahwa untuk mengikuti sertifikasi diperlukan beberapa persyaratan yang dalam kenyataannya guru di daerah perbatasan masih kurang dalam syarat namun dibutuhkan disana.
19
DAFTAR PUSTAKA
Bakar, Yunus Abu, dkk. 2009 . Profesi Keguruan. Jakarta : Gramedia
Maisah, Martinis Yamin. 2010. STANDARISASI KINERJA GURU. Jakarta : Gaung Persada. Mulyasa. 2008. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru . Bandung : Remaja Rosdakarya.
Undang- Undang no 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Sertifikasi_guru. Diakses tanggal 7 mei 8:00 WIB.
iv
