BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Badan Program Pembangunan di bawah PBB (United Nations Development
Programme/UNDP)
dalam
laporan Human
Development Report 2016 mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2014. IPM Indonesia 2015 sebesar 0,689 dan berada di tingkat 113 dari 188 negara di dunia. IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Namun, di saat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut. Khusus akses ke layanan dasar, UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdasarkan laporan UNDP diatas, akan menjadi penghambat era globalisasi, karena era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa ingin maju.
Dengan
keyakinan,
bahwa
pendidikan
bermutu
dapat
menunjang pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu, pendidikan perlu mendapat perhatian yang besar agar kita dapat mengejar ketertinggalan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna percepatan pembangunan sesuai nawacita pemerintahan saat ini. Ketika perang dunia II dan terjadi pengeboman di wilayah Hiroshima dan Nagasaki, hal pertama yang ditanyakan oleh kaisar Hiro Hito adalah, “Berapa jumlah guru yang masih tersisa?”. Hal ini membuktikan bahwasannya dengan adanya guru, maka kehancuran
1
Jepang
akibat
Bom
Nuklir
dapat
dibangun
kembali
sebuah
peradaban berpendidikan yang lebih baik. Bertolak dari hal diatas, dan melihat sejarah pendidikan di jepang,
maka
komponen
penting
adalah
kinerja
guru
yang
profesional. Guru merupakan faktor yang dominan dan penting dalam pendidikan formal, karena keberadaan guru dominan terhadap semua sumber daya pendidikan. 1.2
Rumusan Masalah a)
Apa pengertian dan tugas pokok seorang guru profesional ?
b)
Apa pengertian, tujuan, dan manfaat dari program sertifikasi guru?
c) 1.3
Bagaimanakah problematika dari program sertifikasi guru ?
Tujuan Penulisan a)
Mengetahui pengertian dan
tugas tugas
pokok pokok
seorang seorang guru
profesional b)
Mengetahui pengertian, tujuan, dan manfaat dari program sertifikasi guru
c)
Mengetahui
problematika
sertifikasi guru.
2
yang
terjadi
dengan dengan
adanya adanya
BAB II PEMBAHASAN 2.1
Landasan Teori
2.1.1 Pengertian dan Tugas Pokok Guru Profesional Posisi dan kedudukan guru dapat dilihat dalam berbagai dimensi, yaitu guru sebagai pribadi, dalam keluarga, di sekolah, sebagai anggota masyarakat , dan guru sebagai hamba Allah SWT. Dalam pandangan Islam, pendidikan ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Tugas pendidik dalam pandangan Islam secara umum ialah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif 1. Pendidik dalam keluarga adalah orang tua. Adapun pendidik di sekolah adalah guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membingbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah2. Dengan mempertimbangkan guru sebagai jabatan profesional, tugas guru tidak lagi hanya memberikan pelajaran di dalam kelas pada jam pelajaran yang telah di jadwal, tetapi juga meliputi : a) Merencanakan program pembelajaran; b) Mengelola proses pembelajaran; c) Menilai proses hasil belajar; d) Mendiagnosis berbagai masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran; dan e) Memperbaiki program pembelajaran dan memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik di luar jam pelajaran. 2.1.2
Guru Sebagai Tenaga Profesional
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 1
Ahmad Tafsir. 2001. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam . Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya Badrudin, Uus Ruswandi, Pengembangan Kepribadian Guru, Bandung: Insan Mandiri, 2010.: 15
2
3
keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi 3 . Jabatan guru merupakan jabatan profesional, kriterianya antara lain bahwa jabatan tersebut melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan lama untuk memangkunya, memerlukan latihan dalam jabatan yang bersinambungan, merupakan karier hidup dan kenggotaan yang permanen, menentukan baku
prilakunya,
mementingkan
layanan,
mempunyai
organisasi
profesional, dan kode etik yang ditaati oleh anggotanya 4 Sekarang, guru dituntut mampu merancang dan memilih bahan pembelajaran yang tepat, strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang
siswa
yang
berbeda,
mengelola
pembelajaran
dengan
menyenangkan, memilih dan menggunakan media pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran, dan merancang evaluasi sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan kompetensi. Sebagai jabatan profesional, jabatan guru memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus. Dalam rangka menjamin profesionalitas guru sebagai pekerjaan khusus, Undang Undang
Guru dan Dosen menetapkan prinsip-prinsip
profesionalitas yang meliputi: a)
Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
b)
Memiliki
komitmen
untuk
meningkatkan
mutu
pendidikan,
keimanan,ketakwaan, dan akhlak mulia; c)
Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
d)
Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e)
Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
f)
Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
3
UU No. 14/2005 ibid: 16
4
4
g)
Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
h)
Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
i)
Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
2.1.3
Sertifikasi guru Definisi
sertifikasi
secara
umum
mengacu
pada
National
Commision on Educatinal Services (NCES) disebutkan “Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach”. Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan indepeden ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik. Persyaratan kualifikasi akademik minimun dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan Undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki Undang-undang guru tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimun dan standar kompetensi bagi guru. Sertifikasi guru dipandang sebagai proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal 8 dari UUGD menyatakan bahwa guru
5
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007. Menurut manfaat uji sertifikasi antara lain sebagai berikut: 1) melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. 2) melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. 3) menjadi wahana penjamin mutu bagi lembaga penyelenggara pendidikan
tenaga
kependidikan
(LPTK)
yang
bertugas
mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. 4) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku
2.2
5
Problematika Sertifikasi Guru di Indonesia
2.2.1. Persyaratan masuk
5
Muslich , Masnur, (2007) KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual . Jakarta: PT. Bumi Angkasa : 9
6
Sebagai suatu program, sertifikasi guru memiliki prasyarat lulus sertifikasi
sebagai
permasalahan
tolak
timbul,
baik
ukur
profesionalisme
masalah
yang
terkait
guru.
Beragam
dengan
proses
pelaksanaannya maupun permasalahan yang terkait dengan kualitas guru yang
bersangkutan.
Pada
periode
awal
program
sertifikasi
guru
dilaksanakan, persyaratan awal adalah pengumpulan dokumen portofolio dengan jumlah skor 850. Pengumpulan
dokumen
portofolio
ini
mengundang
banyak
diselenggarakannya seminar atau workshop yang diikuti oleh guru hanya sekedar mencari sertifikat sebagai salah satu bagian portofolio, dilain pihak
tidak
dipungkiri
banyak
oknum
guru
yang
membuat
atau
menggunakan sertifikat aspal. Secara jujur harus diakui, implementasi program sertifikasi guru sangat rentan terhadap ulah manipulasi, kecurangan, nepotisme, dan berbagai ulah tak terpuji lainnya. Rekruitmen guru yang berhak mengikuti uji sertifikasi hanya mereka yang memiliki hubungan kedekatan dengan “lingkaran” birokrat pendidikan di tingkat lokal. Apalagi, pertimbangan utama yang dikedepankan adalah golongan tua alias masa kerja. Para guru “muda” yang sarat prestasi pun bisa jadi akan tersingkir.
2.2.2. Pelaksanaan Pendidikan Latihan Profesi Guru dan Program Profesi Guru Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) LPG adalah salah satu program pemerintah yang digariskan harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standarkompetensi guru(1) pedagogik, (2)profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial6 . Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)bisa tak berarti apaapa jika program ini tidak memenuhi kriteria program pengembangan guru yang efektif antara lain (1) kolaboratif, (2) berorientasi pada kepentingan siswa, dan (3) memperdalam materi ajar dan cara pengajaran secara 6
buku pedoman PLPG 2011
7
tepat. guru-guru selaku peserta PLPG harus mengikuti pelatihan 90 jam. Ini biasanya dilaksanakan selama 2 minggu dengan jadwal pelatihan pagi hingga sore hari. Mereka mendapat beberapa materi berbeda yang biasanya dengan nara sumber berbeda setiap harinya.Syarat wajib nara sumber berdasarkan pedoman PLPG adalah dosen. Ini berarti, guru-guru yang mungkin jauh lebih berpengalaman dari dosen pun tidak berhak sebagai nara sumber dalam PLPG. Berdasarkan pedoman sertifikasi, penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian meliputi ujian tulis dan ujian kinerja (praktik mengajar). Ujian tulis untuk mengungkap kompetensi profesional, sedangkan ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi ini juga diharapkan dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Salah satu akibat dari kebijakan ini, peserta PLPG yang mungkin sudah berusia dan tidak selalu dalam kondisi prima, mendapat berbagai tugas yang menuntut mereka kerja lembur. Mungkin untuk setiap pelaksana PLPG tidak seragam, tetapi sebagai contoh Rayon Unesa mewajibkan guru menyiapkan sebanyak tiga Rencana Pelajaran yang dilengkapi dengan perangkatnya (misalnya media, lembar kerja siswa, lembar evaluasi, dan lain-lain) dan akan melakukan peer teaching atau praktek mengajar didepan guru-guru lain yang mungkin sedang agak panik menunggu gilirantetapi terpaksa harus berpura-pura menjadi siswa. Situasi ini lebih berefek pada kepanikan, kekhawatiran, dan bukan belajar secara lebih menyenangkan. Tidak jarang terdengar ketegangan dan kepanikan guru, apalagi dalam waktu singkat, mereka mendengarkan model-model pembelajaran yang belum pernah didengarkan sebelumnya, cara-cara penilaian siswa yang tidak sederhana dan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapinya di lapangan (karena penilaian yang berorientasi pada UNAS). Mereka pun dituntut mengemas teori-teori yang telah diajarkannya dalam suatu perangkat atau rancangan pembelajaran. Rancangan ini pun harus
8
didemonstrasikan di depan guru-guru lainnya dan akan dinilai oleh dosen. Tidak terdapat kolaborasi pada hal ini, jika dosen datang layaknya sebagai orang yang lebih pakar dalam pengajaran bidang tertentu, sedangkan guru datang sebagai obyek yang akan dinilai dan ditentukan nasib kelulusannya? Apakah ada jaminan dosen tersebut bisa mengajar secara lebih baik sedangkan cara pengajaran dosen tersebut belum tentu pernah dievaluasi. Dalam PLPG, para guru datang dengan permasalahan yang berbeda, dengan kondisi kelas, siswa dan sekolah yang juga berbeda-beda. Guru yang hanya dilatih dengan suatu metode baru dan telah tampil mengajar di hadapan teman-temannya dan telah mendapatkan kritik, mereka akan pulang di sekolahnya tanpa membawa perubahan dan dampak pada siswa-siswanya. Tidak jarang siswa bahkan menjadi korban karena telah ditinggalkan oleh gurunya mengikuti PLPG dan lebih celaka lagi ketika banyak guru dari sekolah tersebut mengikuti PLPG dalam waktu bersamaan. Bahkan mahasiswa juga kadang-kadang menjadi korban, karena dosen harus menjadi fasilitator di acara PLP G. Program
PPG
(disebut
PPG
Bersubsidi)
berbentuk
masa
perkuliahan selama satu tahun lamanya. Selama perkuliahan peserta dituntut
untuk
membuat
segenap
perangkat
pembelajaran
dan
pemantapan mengajar (peer teaching) di depan pembimbing. Selanjutnya, setelah masa perkuliahan itu selesai, peserta harus mengikuti Uji Kompetensi (UK) lokal dan nasional. Jika pada tahap akhir ini peserta mampu menjawab ujian kompetensi baik lokal maupun nasional dengan baik dan mencapai angka seperti yang telah ditentukan, barulah peserta berhak menerima sertifikat pendidik untuk dinyatakan sebagai guru profesional dan berhak mendapatkan tunjangan profesi. PPG Pada guru dibebankan syarat cukup berat, di antaranya angka kelulusan UKG (uji kompetensi guru) harus delapan, guru harus mengikuti tes, dan lain-lain. 2.2.3. Evaluasi Program Sertifikasi Guru
9
Besar tunjangan sertifikasi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan-undangan, yaitu sebesar satu kali gaji pokok PNSD yang bersangkutan,
tidak
termasuk
untuk
bulan
ke-13.
Selain TPG PNSD, pemerintah juga mengalokasikan tunjangan profesi kepada 257.209 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp11, 6 triliun melalui Kementerian Agama (Kemenag).Kemudian, bagi guru non PNS, pemerintah mengalokasikan tunjangan sebesar Rp4,9 triliun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Rp4,8 triliun melalui Kemenag. Anggaran tunjangan tersebut diperuntukkan bagi 222.204 guru Non PNS Kemendikbud dan 213.654 gurun Non PNS Kementerian Agama yang telah lulus sertifikasi. Besar anggaran diatas, menjadikan sertifikasi guru menjadi variabel favorit bagi tugas akhir mahasiswa. Beberapa penelitian banyak dilakukan oleh mahasiswa baik sebagai tugas akhir skripsi, tesis, bahkan disertasi. Dibawah ini beberapa penelitian tentang sertifikasi guru :
Nama Peneliti
Judul Penelitian
Hasil Penelitian
(Tahun) 1). Kurnia
Pengaruh
Widowati
sertifikasi
(2012)
Sertifikasi dan profesionalisme guru dan berpengaruh positif terhadap kinerja
profesionalisme
guru.
guru terhadap
persamaan regresi linier berganda
Kinerja
guru
kecamatan
Hal
ini
dapat
dilihat
dari
di Y = 8,406 + 0,334X1+0,442X2. berdasarkan
persamaan
tersebut
wirosari kabupaten terlihat bahwa koefisien regresi dari grobogan.
masing-masing variabel independen
(Studi kasus pada bernilai
positif,
artinya
variabel
seluruh guru yang sertifikasi dan profesionalisme guru bersertifikat
di secara bersama sama berpengaruh
10
Kecamatan
terhadap kinerja guru.
Wirosari, Kabupaten Grobogan) 2). Hesti
Pengaruh
1)Terdapat
Murwati
sertifikasi profesi
profesi guru terhadap motivasi kerja,
guru terhadap
hal ini ditunjukkan oleh t hitung>t
motivasi Kerja dan
table yaitu 10,664>1,664.
kinerja guru di
2)
SMK negeri Se-
profesi guru terhadap kinerja guru,
Surakarta
hal ini ditunjukkan oleh t hitung > t
(Studi kasus pada
tabel yaitu 8,226>1,991.
(2013)
pengaruh
Terdapat
sertifikasi
pengaruh
sertifikasi
seluruh guru yang sudah berertifikat di SMK Negeri SeSurakarta) Fatiah
Pengaruh
Kharisma
Sertifikasi
Melati, Susilaning sih,
1. Berdasarkan hasil analisis data Guru
diperoleh r hitung 0,264 > r tabel
Dan Motivasi Kerja
0,256,
Guru
terdapat
Terhadap
Sohidin
Guru
(2013)
Surakarta
Kinerja
SMAN
yang
berarti
bahwa
hubungan
antara
sertifikasi guru terhadap kinerja
5
guru. hitung
Selain 0,346
itu, >
diperoleh 0,256,
r
yang
berarti bahwa terdapathubungan antara
motivasi
kerja
guruterhadap kinerja guru. 2. Berdasarkan
hasil
penelitian
diperolah
persamaan
garis
regresiyaitu (1) Y= 41,298 + 0,344X dan(2) Y= 30,791 + 0,762
11
X,berdasarkan
persamaan
(1)
makadidapatkan nilai t hitung 2,065
>
t
tabel
1,672
dan
signifikansi t hitung 0,043 < t tabel 0,05, yang berarti bahwa terdapat
pengaruh
signifikan
yang
sertifikasi
guru
terhadap kinerja guru SMA N 5 Surakarta. Berdasarkan
persamaan
menunjukkan
hasil
yaitu
(2) nilai
thitung 2,786 > nilai t tabel 1,672 dan signifikansi t hitung 0,007 <0,05, pengaruh yang signifikan motivasikerja
guru
terhadap
kinerja guruSMA N 5 Surakarta. 3. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi
sertifikasi
guru
diperoleh nilai koefisien regresi bertanda
positif
dan
nilai
koefisien determinasi 0,070. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif sertifikasi guru terhadap
kinerja
guru
dan
besarnya pengaruh adalah 7% dan sisanya 93% dipengaruhi oleh variabel lain.
Khairul
Pengaruh
1. Terdapat pengaruh yang positif
Azwar,
Sertifikasi Dan
antara sertifikasi guru terhadap
Yusrizal,
Kinerja Guru
hasil belajar di SMP Negeri 2
12
dan
Terhadap
Banda Aceh dengan nilai korelasi
Murniati
Peningkatan Hasil
1,208.
Persamaan
regresi
AR
Belajar Siswa di
bersifat
linier
dengan
SMPN 2 Banda
persamaan ̂ ̂=51,316+0,715 1.
Aceh
dengan
kontribusi
kinerja
guru
variabel
terhadap
hasil
belajar di SMP Negeri 2 Banda Aceh.
2. Terdapat pengaruh yang positif antara
kinerja
guru
terhadap
hasil belajar di SMP Negeri 2 Banda Aceh dengan nilai korelasi 2,030.
Persamaan
regresi
bersifat linier dengan persamaan ̂=105,163−0,578 2.
dengan
kontribusi variabel sertifikasi guru terhadap hasil belajar di SMP Negeri 2 Banda Aceh.
Hasil berbeda ditunjukan oleh Siswandari, dkk (2012), dalam penelitian hibah doktornya dengan judul “Dampak Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik”. Dalam penelitiannya Siswandari, dkk memberikan simpulan berikut : 1.
Hanya 37% dari guru bersertifikasi yang dapat menyampaikan materi dengan
jelas,
kemampuan
pemanfaatan
media
dan
teknologi
pembelajaran, kemampuan mengikuti perkembangan ipteks dan inovasi pembelajaran serta pengembangan keprofesian berkelanjutan masih perlu ditingkatkan.
13
2.
Guru
bersertifikasi
pembelajaran
di
belum
kelas
menunjukkan
secara
signifikan.
peningkatan Hal
ini
kualitas
antara
lain
diindikasikan oleh kemampuan menjelaskan materi yang masih kurang, masih kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran (sekitar 25% dinyatakan kurang sampai cukup) dan 20% guru berindikasi kurang memperhatikan keadaan siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan keprofesian berkelanjutan (continuing professional development ) bagi para guru pasca sertifikasi dan
bahan
pertimbangan
bagi
pemerintah
pusat
dalam
mengembangkan kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan guru Indonesia.
Hal ini sejalan pula dengan Penelitian oleh Bank Dunia (sektor Pengembangan Manusia). Pada naskah kebijakan yang di publish Oktober 2012, menunjukkan bahwa gelar sarjana merupakan proksi yang lemah untuk beberapa kompetensi profesional. Rata-rata guru sekolah dasar mendapatkan nilai yang rendah dalam ujian mata pelajaran, sementara guru yang bergelar sarjana hanya mendapatkan nilai yang sedikit lebih baik dibandingkan guru yang memiliki kualikasi yang lebih rendah (Gambar 2) . Bukti ini menunjukkan bahwa, setidaknya untuk guru sekolah dasar, gelar sarjana bukan merupakan kriteria yang efektif untuk menyeleksi guru-guru berkualikasi baik agar dapat mengikuti program sertifikasi.
14
Sertikasi juga membawa perbaikan yang signikan dalam hal pendapatan guru. Sampai sejauh mana kenaikan pendapatan bagi guru bersertikat mengubah perilaku mereka, dan apakah hal tersebut berdampak pada pembelajaran siswa? Peningkatan pendapatan berarti pengakuan yang lebih baik terhadap guru dan berkurangnya tekanan untuk melakukan pekerjaan
sampingan
Peningkatan
demi
pendapatan
memenuhi juga
dapat
kebutuhan
rumah
meningkatkan
tangga. motivasi
danmendorong guru untuk tiba di sekolah tepat waktu, mempersiapkan materi pengajaran mereka dengan lebih baik dan secara umum menjadi lebih efektif. Sebelum meneliti efek sertikasi pada hasil pembelajaran siswa, kami mempelajari apa yang terjadi pada guru setelah mendapat sertikat. Bank dunia ingin menyelidiki sejauh mana sertikasi membawa perubahan dalam kehidupan guru, dan kemudian apakah ada indikasi bahwa sertikasi bisa menyebabkan kinerja yang lebih baik di dalam kelas
15
Proses sertifikasi belum menghasilkan perbaikan pengetahuan guru tentang materi pelajaran. Gambar 3 menunjukkan efek kausalitas sertikasi pada karakteristik guru. Batang pada grak yang mengarah ke bawah menunjukkan
penurunan
dan
batang
yang
mengarah
ke
atas
menunjukkan peningkatan dalam indikator yang ditampilkan. Saat batang melampaui garis putus-putus, hal tersebut menjadi signikan secara statistik, yang berarti bahwa dampak yang diukur tidak mungkin terjadi karena kebetulan belaka. Dua batang pertama mewakili dampak sertikasi pada nilai ujian guru. Batang tersebut berada dalam batas-batas signikansi statistik dan menunjukkan bahwa proses sertikasi itu sendiri, yang meliputi pelatihan PLPG selama 90 jam bagi sebagian besar guru, belum membawa perbaikan yang berarti terhadap pengetahuan guru tentang materi pelajaran.
16
Gagasan
awal
sertifikasi
adalah
untuk
meningkatkan
mutu
pendidikan secara keseluruhan. Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagai suatu kesatuan upaya pemberdayaan guru. Maka program
ini
hendaknya
janganlah
dipandang
sebagai
peningkat
kesejahteraan guru semata, akan tetapi untuk meningkatkan kompetensi profesi guru. Karena itu proses ini harus betul-betul dilakukan secara teliti dan cermat agar tak menurunkan mutu guru.
BAB III PENUTUP
17
3.1 Simpulan Peningkatan pendapatan - rata-rata dari sekitar USD 250 menjadi USD 500 per bulan menjadikan guru memiliki penghasilan yang memadai, sehingga mengurangi kebutuhan mereka untuk melakukan pekerjaan sampingan. Namun, ada sisi-sisi perilaku guru yang tampaknya tidak terpengaruh oleh sertikasi. Misalnya, sertikasi guru tidak memiliki dampak yang signifikan secara statistik pada keanggotaan kelompok kerja guru sperti KKG atau MGMP, jumlah jam mengajar (di sekolah sampel atau di sekolah lain) dan tingkat ketidakhadiran guru. Kriteria akademik yang digunakan untuk mensertifikasi guru belum dapat menjamin tingkat minimum kompetensi guru. Banyak guru dengan gelar sarjana S1 mengalami kesulitan dengan ujian kompetensi yang diberikan dalam penelitian ini. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa ujian ini dirancang untuk mengukur kompetensi dalam hal pengetahuan tentang materi pelajaran yang merupakan hal penting untuk pengajaran yang efektif Guru sebagai pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jabatan guru merupakan jabatan profesional. Kriteria jabatan profesional antara lain bahwa jabatan itu melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan lama untuk
memangkunya,
bersinambungan, permanen,
memerlukan
merupakan
menentukan
baku
karier
latihan hidup
prilakunya,
dalam dan
jabatan
yang
kenggotaan
yang
mementingkan
layanan,
mempunyai organisasi profesional, dan mempunyai kode etik yang ditaati oleh anggotanya. Program sertifikasi sudah menjadi barang wajib, hal ini pula yang membuat mahasiswa pada program studi keguruan naik secara signifikan. Peniadaan program ini menjadi bencana besar bagi guru karena banyak guru yang menggantungkan ekonominya pada program ini.
18
Penamaan baru pada program sertifikasi guru hendaknya juga mengedapankan mutu output guru sebagai manusia pembelajar dengan penyederhanan evaluasi dan monitoring yang lugas, tepat dan terencana. 3.2 Saran Berdasarkan makalah diatas, beberapa saran yang dapat kami tawarkan anatar lain : 1. Perlu melibatkan siswa sebagai instrument penilian guru tentu bebas intervensi agar tingkat valid evaluasi kinerja guru dapat tercapai. 2. Lebih banyak penilitian tentang sertifikasi guru dari lembaga non pemerintah/ independen yang bisa memberikan masukan “jujur” 3. Perlu perbaikan mekanisme penilaian monev oleh pengawas Pembina agar hasil lebih terintegritas. 4. Sosialisasi yang tepat dan cepat perlu dilakukan jika ada kebijakan baru. Pemangku kepentingan harus bijak dalam mengeluarkan steatment pada program ini, kesimpangsiuran informasi yang diterima
menjadi
disharmoni
pada
pelaksanaan
program
dilapangan.
DAFTAR PUSTAKA Badrudin, Uus Ruswandi, Pengembangan Kepribadian Guru, Bandung: Insan Mandiri, 2010.
19
Fatiah Kharisma Melati, Susilaningsih, Sohidin (2013) Pengaruh Sertifikasi Guru Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru SMAN 5 Surakarta. Jurnal Penelitian UNS Vol 2 no 1 hal 71 Hesti Murwati (2013) Pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap motivasi Kerja dan kinerja guru di SMKN Se-Surakarta (Studi kasus pada seluruh guru yang sudah berertifikat di SMK Negeri SeSurakarta).Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi (BISE) Vol 1, No 1 (2013) Kemendikbud. 2011. Buku Pedoman PLPG . Jakarta: Kemendikbud. Khairul Azwar, Yusrizal, dan Murniati AR. (2015).Pengaruh Sertifikasi Dan Kinerja Guru Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa di SMPN 2 Banda Aceh. Jurnal Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Unsyiah Kurnia Widowati (2012) Pengaruh sertifikasi dan profesionalisme guru terhadap Kinerja guru di kecamatan wirosari kabupaten grobogan. (Studi kasus pada seluruh guru yang bersertifikat di Kecamatan Wirosari, Kabupaten.skripsi UMS Muslich, Masnur, (2007) KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual . Jakarta: PT. Bumi Angkasa Naskah kebijakan Sertifikasi Guru di Indonesia: Peningkatan Pendapatan atau Cara untuk Meningkatkan Pembelajaran?.oktober 2012, Kantor Pembanguna Manusia. Bank Dunia Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan tanggal 4 Mei 2007. Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta: Depdiknas Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen. Jakarta: Depdiknas https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke113/ diakses 5 desember 2017.
20
