Skema Sertifikasi Level 6

2017

SKEMA SERTIFIKASI MERANCANG SISTEM OTOMASI INDUSTRI (KKNI - LEVEL 6)

LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI

Skema sertifikasi Merancang Sistem Otomasi Industri merupakan skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI. Kemasan kompetensi yang diidentifikasi berdasarkan pada kebutuhan industri manufaktur ( otomotif, elektronika, permesinan), industri proses dan produksi (pengolahan makanan dan minuman, hasil pertanian dan perkebunan, textil), industri kimia ( pabrik pupuk, pabrik semen) , energi dan ketenagalistrikan, minyak dan gas, pertambangan (mineral dan batubara). Unit kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 631/MEN/ 12/2016 Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain (YTDL) Bidang Otomasi Industri tanggal 21 Desember 2016. Skema sertifikasi ini digunakann untuk memastikan kompetensi skema sertifikasi Okupasi Merancang Sistem Otomasi Industri dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI dan asesor kompetensi.

Ditetapkan tanggal: 16 Januari 2017 Oleh:

Disahkan tanggal : 16 Januari 2017 Oleh:

Drs. Chrestian Mamesah, Dipl.Ed.,M.Pd Ketua Komite Skema Otomasi Industri

Ketua LSP P3 Elektroteknik IATKI

Nomor Dokumen: Nomor Salinan : Status Distribusi: Terkendali Takterkendal

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 ELEKTROTEKNIK IATKI Jl. Sukasenang V No.27 Cikutra Bandung 40124 Jawa-Barat Tlp 022 7273313 E-mail : [email protected]


1. LATAR BELAKANG a.

Pembangunan nasional dibidang ekonomi dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui industri yang maju, sebagai motor penggerak utamanya dibutuhkan sumber daya yang tangguh dan kompeten, tertuang di Undang-undang Perindustrian Nomor 3 tahun 2014.

b.

Sumber daya yang tangguh didalamnya mencakup kompetensi kerja, dimana individu mempunyai kecakapan dalam aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar Kompetensi Kerja Nasional SKKNI ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2015.

c.

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI yang diwadahi LSP (Lembaga Sertifikasi Kompetensi). Salah satu fungsi karakteristik dari Lembaga Sertifikasi Profesi adalah melakukan asesmen, dengan menggunakan kriteria kompetensi dan tingkatannya sesuai dengan standar nasional. Asesmen dapat diakui, jika direncanakan dan disusun dengan baik oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, yang secara substansial dapat menjamin ketidakberpihakan kegiatan dan mengurangi resiko konflik kepentingan, serta persyaratan lain yang tercakup dalam Pedoman yang dikeluarkan oleh BNSP. Persyaratan sertifikasi ditetapkan dan dipatuhi untuk menjamin agar lembaga sertifikasi menjalankan sistem sertifikasi secara konsisten dan profesional, relevan demi kepentingan pengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja.

d.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 ELEKTROTEKNIK IATKI adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan layanan sertifikasi pada masyarakat, meliputi instansi pendidikan dan dunia industri. Proses sertifikasi bertujuan memastikan dan memelihara kompetensi serta memberikan jaminan kualitas kompetensi tenaga kerja. Sistem sertifikasi dicapai melalui suatu proses asesmen, survailen periodik dan asesmen ulang terhadap kompetensi profesi yang disertifikasi.

e.

Skema sertifikasi Profesi LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan standar kompetensi, membuat materi uji kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi, melakukan akreditasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi.



2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI Jabatan Pekerjaan Level KKNI Tujuan Utama Fungsi Kunci Fungsi Utama

: Engineer (atau jabatan lain yang equivalent level 6) : Level 6 : Meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem di Industri : Meningkatkan (meng-upgrade) fungsi sistem otomasi : • Merancang peralatan dan sistem otomasi di industri • Mengembangkan software aplikasi sistem otomasi di industri Uraian Tugas Pekerjaan : Seorang ahli dalam perencanaan sistem otomasi ( Automation Enginer ) level 6 adalah seseorang yang dapat bekerja secara independen atau bekerja dalam satu tim dimana orang tersebut dapat memanage performansi dari suatu proyek perencanaan dan pemasangan sistem otomasi. Seseorang yang memiliki pengetahuan konsep yang khusus serta memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah, bertaggungjawab terhadap pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja proyek/ organisasi serta dapat mengambil keputusan dan memberi petunjuk yang solutif. Membangun kerjasama dengan tenaga-tenaga ahli yang profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing ( Mechanics, Electricians, Technologists, IT specialists) Seseorang yang bekerja berdasarkan prinsip energy efficiency, sustainability, and environmental preservation.

Standar Kualifikasi : Standar kualifikasi Industrial Automation Specialist level 6 adalah dokumen yang berisikan uraian kerja serta serta seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap atau kompetensi yang diperlukan untuk keberhasilan dalam suatu performansi kerja dalam proyek perencanaan dan pemasangan sistem Otomasi, yang merupakan kompetensi minimal yang harus dicapai oleh Tenaga Kerja yang bekerja dibidang Otomasi Industri serta Lulusan S1/ D4 Teknik Otomasi Industri/ ekvalen atau D3 Teknik Otomasi Industri /ekivalen dengan pengalaman kerja (minimal 1 tahun) dibidang keahlian Otomasi Industri.



Tujuan Sertifikasi Tujuan dari penyusunan skema sertifikasi ini adalah sebagai berikut: 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi Tenaga Kerja memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar pada Okupasi Merancang

Sistem Otomasi Industri. 3.2 Menjadi acuan LSP dan assesor kompetensi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan sertifikasi.

3. ACUAN NORMATIF 4.1 Acuan regulasi yang menjadi rujukan adalah : 4.1.1

Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

4.1.2

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

4.1.3

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.1.4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri

4.1.5

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

4.1.6

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

4.1.7

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4.1.8

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.

4.1.9

Permenakertrans No.08 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan PBK.

4.1.10 : Kepmen Nomor 631/MEN/ 12/2016 Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain (YTDL) Bidang Otomasi Industri tanggal 21 Desember 2016.



4.2 Acuan pedoman operasional yang menjadi rujukan 4.2.1 Peraturan BNSP No.1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi 4.2.2 Peraturan BNSP No.4/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi 4.2.3 Pedoman Mutu LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI 4.2.4 Pedoman Operasi Standar LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI 4.2.5 SKKNI Otomasi Industri

5. KEMASAN KOMPETENSI Jenis Kemasan : KKNI / OKUPASI NASIONAL / KLASTER Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNI Perancangan Sistem Otomasi Industri terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Otomasi Industri Rincian Unit Kompetensi : Merancang dan Mengembangkan Sistem Otomasi Industri Kelompok Unit Kompetensi :



TABEL: PETA OKUPASI/ KLASTER PADA AREA FUNGSI KOMPETENSI OTOMASI INDUSTRI Level 6 Jabatan Pekerjaan

Engineer (atau jabatan lain yang equivalent level 6)

Level KKNI

Level 6

Tujuan Utama

Meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem di Industri

Fungsi Kunci

Meningkatkan (meng-upgrade) fungsi sistem otomasi Merancang peralatan dan sistem otomasi di industri Mengembangkan software aplikasi sistem otomasi di industri Utama Pilihan C.282900.035.01 Menulis program software C.282900.039.01 Merancang sistem pneumatik

Fungsi Utama Fungsi Dasar Unit Kompetensi Teknis

 

C.282900.044.01

Merancang Sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) C.282900.045.01 Merencanakan rancangan sistem menyeluruh C.282900.038.01 Merancang sistem kelistrikan C.282900.040.01 C.282900.043.01

Unit Kompetensi Pendukung

C.282900.012.01 C.282900.013.01

C.282900.041.01 Merancang sistem hidrolik

C.282900.042.01 Merancang Peralatan dan Penepat Mekanik

Merancang sistem elektronik Merancang diagram alur program software Sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Memelihara lingkungan tempat kerja Memelihara efektivitas hubungan di tempat kerja



6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI 6.1 Bagi Mahasiswa yang duduk pada semester akhir (semester 8) program S1/ D4 untuk Program Studi Teknik Otomasi Industri/ Ekivalen, serta D3

Program Studi Teknik Otomasi Industri/ Ekivalen dan telah memiliki pengalaman bekerja di Industri Otomasi dan memenuhi standar nilai yang ditetapkan dan dibuktikan dengan rekaman penilaian dan log book. 6.2 Tenaga Kerja/ Karyawan yang bekerja di bidang perancangan Peralatan dan Sistem Otomasi dan pengembangan Software Aplikasi Sistem Otomasi di

Industri.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1. Hak Pemohon 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7.

Pemohon berhak mendapatkan informasi mengenai proses uji kompetensi melalui penjelasan secara langsung mengenai materi yang akan diujikan. Pemohon berhak menyampaikan keluhan dan/atau banding jika dalam rekomendasi asesmen dirasakan kurang memuaskan. Pemohon yang dinyatakan kompeten dalam asesmen akan diberikan sertifikat kompetensi. Pemohon sertifikasi berhak memperoleh jaminan kerahasiaan dalam proses sertifikasi. Pemegang berhak menggunakan sertifikat kompetensi untuk kepentingan pengakuan diri sesuai dengan bidang kompetensi yang tercantum dalam sertifikat kompetensi. Pemegang serifikat, berhak mendapatkan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terkait persyaratan sertifikasi kompetensi Pemegang sertifikat berhak mendapatkan pemeliharaan kompetensi melalui resertifikasi kompetensi jika masa berlaku sertifikatnya telah habis.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 7.2.1.

Melaksanakan keprofesian sesuai dengan bidang kompetensinya dengan tetap menjaga kode etik profesi.

7.2.2.

Tidak menyalahgunakan sertifikat dan kompetensi yang dimilikinya untuk kegiatan yang melanggar norma dan hukum Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 ELEKTROTEKNIK IATKI Jl. Sukasenang V No.27 Cikutra Bandung 40124 Jawa-Barat Tlp 022 7273313 E-mail : [email protected]


7.2.3.

Menjamin tidak akan ada Sertifikat Kompetensi yang digunakan untuk promosi yang dapat memberikan akibat salah paham pengertian di masyarakat.

7.2.4.

Pemegang Sertifikat harus memberikan pelayanan yang sesuai dan kerjasama yang memungkinkan kepada LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI untuk memonitor kegiatan yang sesuai dengan standar, regulasi dan Pedoman LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI

7.2.5.

Mengijinkan LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI dan asesor untuk melakukan asesmen, surveilan, verifikasi terhadap aktivitas pemegang Sertifikat.

7.2.6.

Jika diminta oleh LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI, pemegang Sertifikat harus memberikan rekaman keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

8. BIAYA SERTIFIKASI 8.1. Biaya sertifikasi untuk skema sertifikasi ini bagi mahasiswa diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI 8.2. Biaya sertifikasi untuk Tenaga Kerja di Industri/ Perusahaan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI

9. PROSES SERTIFIKASI 9.1. Persyaratan pendaftaran 9.1.1. 9.1.2.

Pemohon sertifikasi diberi gambaran mengenai persyaratan, ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi APL 01 yang dilengkapi dengan bukti sebagai berikut : a. b. c. d.

Copy KTM/ Kartu Karyawan Instansi/ KTP Copy Logbook Sertifikat Pelatihan PLC dan AutoCAD, MATLAB dan Labview Copy sertifikat pendukung Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 ELEKTROTEKNIK IATKI Jl. Sukasenang V No.27 Cikutra Bandung 40124 Jawa-Barat Tlp 022 7273313 E-mail : [email protected]


e. Pas foto 3x4 (background merah) f. Bagi yang sudah bekerja tunjukkan pengalaman bekerja dibidang keahlian Otomasi Industri yang di tandatangani oleh atasan langsung. g. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

9.1.3. 9.1.4.

Batas waktu pengembalian formulir dan dokumen pendaftaran maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan proses uji kompetensi LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI akan mengkaji dan melakukan verifikasi seluruh berkas pendaftaran

9.2. Proses Asesmen 9.2.1. Asesmen Skema Merancang sistem otomasi direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi . 9.2.2.

LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI menugaskan assesor kompetensi untuk melakukan assesmen.

9.2.3. Asesor memlih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan diusulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan. 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi. 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran asesmen mandiri APL02 untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan. 9.2.6.

Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi atutran bukti direkomendasikan untuk proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi 9.3.1.

Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek berlangsung dan diikuti ujian tertulis serta lisan, pengamatan atau cara lain yang handal dan obyektif berdasarkan dan konsisten dengan skema serta sesuai dengan karakteristik peserta.

9.3.2.

Uji kompetensi dilaksanakan ditempat uji kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan.

9.3.3.

Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Perancangan Sistem Otomasi Industri diverifikasi/dikalibrasi secara tepat



9.3.4.

Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, terulis, lisan diiperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti

Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan belum kompeten. 9.4. Keputusan Sertifikasi 9.4.1.

Keputusan sertifikasi diberikan setelah peserta sertifikasi memenuhi persyaratan: a. Peserta telah mengikuti tahapan uji kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup kompetensi yang diikuti. b. Peserta direkomendasikan lulus uji kompetensi

9.4.2.

Keputusan sertifikasi dilakukan oleh LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi

9.4.3.

Ketua LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI dan manajer sertifikasi bertanggung-jawab dalam persiapan persyaratan evaluasi dan pelaksanaan keputusan sertifikasi, bila perlu dilakukan audit untuk memeriksa pelaksanaan hasil/ keputusan sertifikasi tersebut.

9.4.4.

Manajer sertifikasi memberitahukan jadwal pelaksanaan dan agenda kegiatan evaluasi keputusan sertifikasi.

9.4.5.

Keputusan sertifikasi terbatas pada kesesuaian dengan persyaratan dalam skema sertifikasi

9.4.6.

Persyaratan personil untuk keputusan sertifikasi : a. Personil yang membuat keputusan sertifikasi bukan merupakan asesor yang menguji b. Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan p roses sertifikasi.

9.4.7.

LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat setelah seluruh persyaratan sertifikasi terpenuhi dengan masa berlaku selama 3 tahun

9.4.8.

LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI memelihara informasi kepemilikan untuk setiap pemegang sertifikat dengan ketentuan: Masa simpan sertifikat Merancang sistem otomasi adalah 4 tahun



9.4.9.

LSP P3 ELEKTRO TEKNIK IATKI menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh Ketua LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI dan Ketua Dewan Pengarah serta manajer sertifikasi

9.4.10. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI disesuaikan dengan pedoman BNSP 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 9.5.1.

Komite Skema mengesahkan aturan mengenai proses pembekuan dan pencabutan sertifikasi

9.5.2.

LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI mengidentifikasi adanya penyalahgunaan sertifikasi yang meliputi: a. b. c. d.

Penggunaan sertifikat yang tidak relevan dengan skema dan ruang lingkup sertifikasi Penggunaan sertifikat yang merugikan LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI Pemalsuan sertifikat atau mengubah data sertifikat Penggunaan sertifikat untuk kegiatan yang melanggar hukum

9.5.3.

Hasil identifikasi dibandingkan dengan skema sertifikasi yang dimiliki LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI untuk proses validasi apakah ada penambahan dan pengurangan lingkup sertfikasi

9.5.4.

LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI memutuskan pembekuan dan pencabutan sertifikat melalui rapat jika ada acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog dan lain-lain. Keputusan harus ditandatangani oleh Ketua LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI atau Manajer Bidang Sertifikasi.

9.5.5.

LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat dan menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI serta mengembalikan sertifikat kepada LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI yang menerbitkannya.

9.5.6.

LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI bersama pemegang sertifikat mengadakan perjanjian tertulis mengikat yang berisi : a. Selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikat yang dibekukan b. Pemegang sertifikat yang dicabut haknya, tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya

9.5.7.

LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI melaporkan kepada BNSP terkait pencabutan sertifikat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 ELEKTROTEKNIK IATKI Jl. Sukasenang V No.27 Cikutra Bandung 40124 Jawa-Barat Tlp 022 7273313 E-mail : [email protected]


9.6. Proses Sertifikasi Ulang 9.6.1 Masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun 9.6.2 Jika pemegang sertifikat selama 3 (tiga) tahun tidak bekerja pada bidang yang sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. 9.6.2 Proses sertifikasi ulang bagi pemegang sertifikat Merancang sistem otomasi di industri tidak dilakukan untuk peserta yang berasal dari mahasiswa. 9.7. Penggunaan Sertifikat 9.7.1. 9.7.2.

LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI menerbitkan sertifikat yang sah dan resmi sesuai dengan persyaratan pada LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI tentang keputusan sertifikasi Sebelum diserahkan, pemegang sertifikat harus menandatangani perjanjian penggunaan sertifikat yang berisi hal-hal sebagai berikut : a. mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi; b. sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan; c. tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan; d. penghentian penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI atau sertifikasi LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI; e. tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.

9.7.3. Apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat, maka LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI akan mengambil tindakan sebagai berikut : a. Melakukan klarifikasi dengan memanggil pemegang sertifikat, jika terbukti benar maka kepadanya diberikan surat peringatan. Pemegang sertifikat yang menyalahgunakan wajib memberikan informasi kepada pihak-pihak yang dirugikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 minggu setelah terbitnya surat peringatan b. Apabila surat peringatan diabaikan maka akan dilakukan penghentian penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI atau sertifikasi LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat kepada LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI; c. Pemegang sertifikat yang dicabut haknya akan dipublikasikan dan masuk dalam daftar hitam LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 ELEKTROTEKNIK IATKI Jl. Sukasenang V No.27 Cikutra Bandung 40124 Jawa-Barat Tlp 022 7273313 E-mail : [email protected]


9.8. Banding 9.8.1. 9.8.2. 9.8.3. 9.8.4. 9.8.5.

Manajer sertifikasi bertanggung jawab dalam penanganan proses banding yang dilakukan oleh pemohon atau peserta. Pemohon atau Peserta dapat melakukan banding terhadap hasil uji kompetensi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil sertifikasi disampaikan Untuk melakukan banding, pemohon atau peserta tidak dikenai biaya tambahan. Pengajuan banding dapat dilakukan oleh pemohon atau peserta dengan mengisi Formulir Pengajuan Banding dan ditujukan kepada manajer sertifikasi. Proses banding akan ditindaklanjuti oleh LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI dengan : a. Melakukan validasi dan menyelidiki banding dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa b. Pengujian atau pengukuran ulang hasil uji kompetensi c. Evaluasi proses selama uji kompetensi d. Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya e. Meminta bukti pendukung lainnya dari pemohon atau peserta untuk memenuhi persyaratan f. LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI melakukan putusan terhadap banding. Banding yang diajukan oleh pemohon atau peserta memungkinkan

untuk merubah hasil sertifikasi setelah ditinjau ulang kecukupannya dan dinyatakan memenuhi persyaratan oleh manajer sertifikasi. Setiap perubahan hasil sertifikasi akan dikeluarkan sertifikat yang baru dan menarik/ membatalkan sertifikat yang lama. 9.8.6. 9.8.7. 9.8.8. 9.8.9. 9.8.10.

Pemohon atau peserta hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) kali banding dalam 1 (satu) kali proses sertifikasi. LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI melakukan publikasi mengenai proses banding melalui website. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding. LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding. LSP P3 ELEKTROTEKNIK IATKI memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.


Skema Sertifikasi Level 6

Recommend Documents