sistem operasional perbankan syariah

Hasab Muarif Ambari (VIA Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, hlm 49
Mardani, Ekonomi Syariah di Indonesia, hlm 117
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm 2
Sheikh Mishary bin Rashed Al-Afasy,( VIA Qur'an-Terjemah.org), QS:Luqman ayat 34
Sheikh Mishary bin Rashed Al-Afasy,(VIA Qur;an-Terjemah.org), QS:Ali Imran ayat: 130
Ibid, hlm 3

Burhannudin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, hlm 1-2
Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, hlm 150
Ibid, hlm153-155
Ibid , hlm 155
Ibid, hlm 34
Ibid, hlm 157-158
Ibid, hlm 157-158
Hamid. Basyaib,dkk, Bank Tanpa Bunga, hlm 9-12
Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, hlm 67
Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, hlm 55
Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, hlm 67(5)
Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, hlm 56
Ibid, hlm 160
Ibid, 160
Ibid , hlm 161
Ibid, hlm 162
Nadi Samawa, Landasan Hukum Perbankan Syariah, http://nadisamawa.blogspot.com, 19 maret 2014

SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Disusun oleh
Karlena Aprianti (13820029)

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

I. PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, pinjaman dan bentuk lainya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut ensiklopedia Islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam sistem pembayaran serta penyebaran pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syaria'ah Islam.
Menurut ensiklopedia, berarti bank islam adalah bank yang tata cara beroperasi atau kegiatan operasionalnya harus berlandasankan dengan hukum Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist.
Menurut UU No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebut bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalakan kegiatan usahanya berdasakan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 Ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Di perbankan syariah terdapat banyak peranan, salah satunya adalah kegiatan operasional. Kegiatan operasional perbankan syariah di Indosnesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT. BMI).
Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998.
Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil degan pelaku tunggal, ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah saat ini salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Secara kelembagaan bank syariah dibedakan ke dalam Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), masing-masing bentuk bank syariah ini memiliki sistem operasional sendiri-sendiri, namun dari aspek mekanisme kerjanya ada beberapa persamaannya. Makalah ini dibuat untuk menjelaskan sistem operasional bank syariah.
Pembahasan makalah ini secara umum akan dikembangkan dalam beberapa topik pembahasan yaitu : Filsafat operasional perbankan syariah, Sistem kelembagaan bank syariah, Ciri-ciri dan landasan Operasional Bank Syariah, dan Kegiatan operasional bank syariah.

II. PEMBAHASAN

Filsafat Perbankan Syariah
Falsafah operasional Bank Syari'ah bertujuan untuk mencari keridhoan Allah, memperoleh kebajikan di dunia akhirat, dan untuk menghindari adanya penyimpangan didalam bank yang keluar dari tuntutan agama. Berikut ini adalah falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syari'ah :
Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara :
Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usah (QS. Luqman, ayat : 34)
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
QS:Luqman " Ayat: 34
Menghindari penggunaan system peresentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengundang unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan terhadap hanya karena berjalanya waktu (QS. Ali'Imron, 130)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
QS:Ali Imran " Ayat: 130
Menghindari penggunaan system perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567)
Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572)
Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.
Pada dasarnya perbedaan antara bank syari'ah dengan bank non syari'ah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Didalam bank syari'ah dan konvensioanal terdapat istilah bunga dan bagi hasil.
Adapun perpedaan sistem bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut :
Hal
Sistem Bunga
Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil
Sebelumnya.
Sesudah berusaha sesudah ada untungnya.
Yang menetukan sebelumnya
Bunga, besarnya nilai rupiah.
Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:50, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian
Ditanggung nasabah saja.
Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga.
Asal perhitungan
Dari dana pinjaman, fixed, tetap.
Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besar.
Titik perhatian proyek/usaha
Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank.
Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama antara nasabah dan lembaga.
Besarnya
Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui.
Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum
Berlawanan dengan QS. Luqman : 34
Melaksanakan QS. Luqman : 34

B. Sistem Operasional Kelembagaan Bank Syariah
Lembaga keuangan (financial institution) adalah perusahaan yang usahanya bergerak dalam bidang jasa keuangan. Yang juga diartikan sebagai segala kegiatan lembaga keuangan ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangannya, perhimpunan dananya, menyalurkan dana dan juga jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam dunia bisnis,lembaga keuangan ini mempunyai fungsi sangat penting yang terutamanya lembaga keuangan ini sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) antara pihak pemilik modal dengan pihak lainnya yang membutuhkan jasa lembaga keuangan. Hubungan antara pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga keuangan ini harus selalu dibentuk atas dasar kontrak perjanjian atau perikatan.
Di dalam aspek hukum lembaga keuangan syariah, pada waktu akan melakukan penyusunan kontrak perjanjian atau perikatan, masing-masing pihak diwajibkan untuk mengacu pada hukum dan ketentuan syariah. Keterikatan ini perwujudan dari fitrah perbuatan manusia yang selalu terikat dalam hkum syara'. Lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah maka dapat disebut Lembaga Keuangan Syariah.
Lembaga keuangan syariah berfungsi menyediakan jasa dan perantara bagi pemilik modalnya dengan perusahan-perusahaan yang membutuhkannya dana. Dapat dikatakan kehadiran lembaga keuangan yang memfasilitasi arus peredaran uang didalam dunia bisnis, sehingga uang-uang yang berasal dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk bentuk produk penghimpunan dana , sebelum disalurkannya kembali kepada orang-orang yang membutuhkan didalam bentuk biaya.

Sistem operasional lembaga keuangan syariah sebenarnya membicarakan tentang bagaimana kinerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu, maka adanya Job description dan job spesification, kedua hal ini sangat penting dalam sistem operasional di bank syariah.
Deskripsi Tugas (description)
Dalam deskripsi tugas dijelaskan apa tugas dan wewenang masing-masing bagian yang terikat dalam sisitem operasional bank syariah.
Dewan Pengawas Syariah
Dewan pengawas syariah terdapat 3 orang atau lebih, mulai dari profesi yang ahli dalam hukum islam, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah, berfungsi memberikan fatwa Agama terutama dalam produk-produk bank syariah. Kemudian, bersama Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya.
b) Dewan Komisaris
Dewan Komisaris terdiri dari 3 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama, tugasnya pengawas intern Bank Syariah,mengarahkan pelaksaan yang dikerjakan oleh Direksi supaya tetap mengikuti kebijaksanaa Perseroaan dan kententuan yang berlaku.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :
Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksaan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
Menyelenggarakan rapat umum bagi para pemegang saham untuk pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan Direksi.
Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan keoada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan Direksi.
c) Direksi
Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, yang bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank Syariahsehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum Bank Syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta disyahkan dalam RUOS, agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.
Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh Dewan Komisaris.
Mengajukan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainya kepada Dewan Komisaris untuk memdapatkan penilaian.
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama
Mewakili Direksi atas nama Perseroan
Memimpin dan mengelola Perseroan sehingga tercapai tujuan Perseroan
Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur
Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi
Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
Bertanggung Jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
d) Bidang Marketing
Fungsi bidang marketing adalah sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk mambantu Direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit).
Tugas-tugas Pokok Bidang Marketing
Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang berada dibawah supervisi-nya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efesien dan efektif tang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun Bank Syariah.
Melakukan Monitoring, evaluasi, review, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Marketing (perkreditan) pada unit/bagian yang ada dibawah supervisi-nya.
Bertindak sebagai Komite Pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan (kredit).
Berkewajiban unutk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah.
Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.
e) Bidang Operasional
Fungsi Bidang Operasional sebagai aparat manajement yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank.
Tugas-tugas pokok Bidang Operasional :
Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggumg jawabnya.
Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap pelaksanna tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.
Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
Aktif memberikan saran, pendapat kepada Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tugasnya sehari-hari termasuk mengusulkan produk-produk perbankan yang diperlukan nasabah.
f) Bidang Umum
Fungsi Bidang Umum adalah sebagai staf/karyawan bank bertugas untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Tugas-tugas pokok Bidang Umum
Menginvestasikan kebutuhan-kebutuhan karyawan atau perusahaan dan kemudian sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Memelihara/menjaga harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik, dan bertanggung jawab atas keamanan harta/peralatan tersebut.
Memberikan informasi kepada seluruh karyawan mengenai hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan Direksi.
g) Bidang Pengawasan
Bidang pengawasan adalah penegasan manajerial yang ditangani oleh Direksi (Direktur Utama), agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta dapat mencapai keberhasilan yang optimal.
Tugas pokok Bidang Pengawasan tersebut mengawasi seluruh kegiatan Bank Syariah agar dapat berjalan lancar sehingga dapat mencapai kebarhasilan secara baik.
Tugas-tugas Khusus (job Spesification)
Bagian-bagian yang termasuk dalam menangani secara khusus pada operasional bank syariah meliputi :
a) Mobilisasi Dana (Funding)
Bagian Mobilisasi Dana bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan funding yang ada, seperti saham, deposito mudharabah, tabungan mudharabah. Titipan Wadi'ah yad dhomanah, infaq, dan shadaqah.
b) Account Officer (A/O)
A/O bertugas memproses calon Debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi Debitur. Selain membina Debitur agar bisa memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamanya A/O juga menyelesaikan khasus Debitur yang mungkin terjadi, dengan demikian A/O sangat berperan mulai dari memperoses calon Debitur, membina, sampai menyelesaikan masalah Debitur ketika ada khasusu yang menimpa Debitur nantinya.
c) Bagian Support Pembiayaan
Bagian support pembiayaan ini bekerjasama dengan A/O dalam mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kreteria dan persyaratanya. Tapi walaupun mereka bekerjasama mereka memproses calon Debitur itu berbeda, A/O dalam memperoses calon Debitur dilihat dari keandalannya (kelayakannya), sedangkan bagian Support pembiayaan dari segi keabsahanya, seperti kebenaran lampiranya, usaha maupun penggunaan pembiayaan, transaksi jaminan, keabsahan jaminan, dan kelayakan lainnya.
d) Bagian Administrasi Pembiayaan
Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun Bagian support Pembiayaan. Tetapi setelah calon Debitur menjadi Debitur segala urusan pembayaran mulai dari pencairan dana sampai pelunasan ataupun penbayaran-pembayaran para debitur itu semua akan ditangani oleh Bagian Administrasi Pembiayaan.
e) Bagian Pengawasan Pembiayaan
Tugas pengawas pembiayaan untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat peringatan kepada debitur apabila peminjaman yang dipinjam debitur belum dibayar oleh Debitur tersebut dan debitur harus dibuatkan surat peringatan. Bagian Pengawasan pembiayaan ini selain membuat surat-surat peringatan mereka juga melakukan penagihan-penagihan, tetapi penagihan disini bukan menggunakan Depkoletor karena bank Syariah diharamkan untuk menggunakan hal seperti itu.
f) Service Assistance (S/A)
S/A ini memberikan informasi dalam hal operasional kantor bank syariah, jadi apa bila ingin mengetahui info-info operasional bank syariah langsung ke S/A. Di samping itu S/A juga mengadministrasikan nasabah Funding yang baru.
g) Kas dan Teller
Kas dan Teller bertugas untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Selain itu tugas Kas dan Teller juga mengatur dan memilihara saldo atau mengatur posisi uang di kas bagi yang penarikan, posisi uang kas yang melakukan penerimaan yang semua itu tersimpan dalam khasanah bank.
h) Bagian Jasa Nasabah (Janas)
Janas bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi pembayaran nasabah (Funding) kemudian melakukan penjurnalan. Penjurnalan janas ini dimulai dari ikhtisar,jurnal umum, sampai kebuku besar.
i) Bagian Pembukuan
Bagian pembukuan bertugas di dalam pembuatan neraca, membuat daftar laba-rugi, dan bagian pembukuan ini juga bertugas dalam pembuatan laporan ke Bank Indonesia dan tugas lain yang sesuai dengan policy perusahaan.
j) Sekertariat
Tugas sekertariat adalah pengelolaan surat-menyurat, arsip-arsip, dan dokumen yang penting yang berpengaruh terhadap perkembangan atau kemajuan disuatu perusahaan. Selain itu sekertariat dapat juga diserahi tugas lain sesuai dengan kebijakan perusahaan.
k) Personalia
Personalia bertugas di pekerjaan yang terkait dengan kepegawaian, seperti urusan kesejaterahan karyawan (gaji dan tunjangan), kenaikan pangkat, pendidikan latihan, dan urusan kesejatrahan yang lain.
l) Perbekalan/Perlengkapan
Perbekalan bertugas mempersiapkan sarana serta perlengkapan kantor. Dapat pula diberi tugas sesuai kebijakan perusahaan.
m) Bagian Keamanan dan urusan Rumah Tangga Kantor
Bagian keamanan dan urusan rumah tangga kantor bertugas mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharaannya, dan urusan rumah tangga lainya.
n) Bagian Pengawasan Personalia
Bagian pengawasan personalia bertugas mengawasi personalia karyawan dan kegiatan tugasnya di Bank Syariah, kemudian melaporkan kepada Direksi.
Tugas-tugas pokok bagian pengawasan Personalia :
Menyelenggarakan daftar hadir
Membuat kartu pegawai untuk tiap karyawan, kemudian penyelenggaraanya
Menyelenggarakan penilaian karyawan
o) Bagian Pengawasan Marketing
Berfungsi mengamati kegiatan Bidang Marketing, kemudian melaporkan kepada Direksi yang membidanginya
Tugas-tugas pokok bagian pengawasan marketing
Menyelenggarakan Register calon Debitur dan Kreditur
Pencatatan kasus-kasus yang timbul di dalam marketing, baik personalia yang menangani maupu tugas Marketing
Secara periodis memberikan laporan kepada Direksi yang membidangi.
Memberikan masukan, opini,pendapat dan cara pemecahannya.
p) Bagian pengawasan Operasional
Berfungsi mengamati kegiatan dibidang operasional, kemudian melaporkan kepada Direksi yang Membidanginya
Tugas-tigas pokok bagian Bidang Operasional
Pencatatan kasus-kasus yang terjadi di Bidang Operasional Kantor.
Memberikan masukan,opini, pendapat serta cara pemecahanya.
q) Bagian Pengawasan Umum
Berfungsi mengamati kegiatan bidang umum dalam operasional, seperti di Bagian Perbekalan, Bagian Keamanan dan Urusam Rumah Tangga Kantor, kemudian memberikan laporan kepada Direksi yang membidanginya.
Tugas-tugas pokok Bagian Pengawasan Umum
Pencatatan kasus-kasus yang terjadi dibidang Pengawasan Umum terutama di Bagian Perbekalan, Bagaian Keamanan dan di Bagian Urusan Rumah Tangga
Secara periodik memberikan laporan kepada direksi yang membidanginya.
Memberikan masukan, opini maupun pendapat serta cara pemecahan masalahnya,
r) Bagian Pembukuan / Akuntansi
Bagian ini secara langsung berhadapan dengan persoalan Akuntansi adalah pembukuan.
C. Ciri-ciri dan Landasan Opersional Bank Syariah
Perbankan syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan hukum islam dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut kententuan al-qur'an dan hadist perbankan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian di wujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku (tidak rigit) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran harus dihindari, karena presentase sangat berhubungan pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjiannya telah berakhir.
Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek bank Islam tidak boleh menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka.
Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposit/tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan, sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayaai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam sehingga kepada nasabah tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
Bank islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama.
Adanya pos pendapatan "rekening pendapatan non halal" sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvesionalyang menerapkan sistem bunga.
Ciri lain bank Islam adalah adanya dewan pengawas syariah yang bertugas untuk mengawasi sistem operasional bank dari sudut syariah.
Produk-produk dalam Bank Syariah menggunakan sebutan-sebutan dari istilah arab.
Adanya produk yang tidak terdapat di dalam bank konvesional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.
Fungsi kelembagaan bank islam selain menjabatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhakan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah.
Ciri-ciri bank Islam seperti yang dijelaskan tersebut bersifat universal dan kumulatif, artinya bank Islam yang beroperasi dimana saja harus memiliki ciri seperti yang telah dijelaskan. Adapun landasan operasioanal bank syariah :
Menghindari riba, karena memang riba mengandung ketidak-adilan dan dapat merusak prinsip kemitraan.
Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.
Pembiayaan hanya dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun kebutuhan nasabah lainnya yang disamping Bankable , juga tidak bertentangan dengan syariah.
Tidak membenarkan transaksi spekulatif (masyir), jual-beli atas suatu barang yang belum dimiliki (garar) dan jual-beli bersyarat (mengandung unsur riba)
Dalam berinteraksi dengan nasabah, bank syariah memposisikan diri sebagai mitra investor dan pedagang, bukan dalam hubungan Lender & borrower sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional.
Akad transakasi yang sudah disepakati dengan nasabah tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya.

D. Kegiatan Operasional Perbankan Syariah
Bidang Marketing
Sebagai langkah awal bidang marketing membuat rencana target, baik unutk produk funding maupun produk financing. Dalam membuat target tersebut haruslah disesuaikan dengan Rencana Kerja Operasional Bank Syariah yang dibuat oleh Direksi.
Kegiatan Operasionalnya
Pemasaran produk dengan melalui bermacam-macam media pemasaran, baik media elektronik, cetak, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian, khutbah jum'at dan sebagainya
Kegiatan funding officer dan anggotanya terutama dalam mobilisasi dana, hasilnya :
Funding : saham, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, titipan (wadi'ah) atau zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS)
Setelah diadministrasikan oleh FO, funding yang baru diserahkan kepada SA dan bagian jasa nasabah (janas), sedangkan funding kelanjutan langsung diserahkan kepada teller/kasir.
Hasil pembiayaan diserahkan kepada A/O unutk diproses selanjutnya.
c) Operasioanl accounts officer (A/O) atau pembina pembiayaan
Membuat struktur dana dan alokasi dana dari dana mobilisasi tersebut untuk memenuhi permohonan pembiayaan yang masuk.
Memproses calon Debitur yang masuk
Membina Debitur agar lancar pengembalian pembiayaannya serta mengurangi risiko (menekankan risiko) atas pembiayaan yang diberikan.
d) Operasional Bagian support Pembiayaan (BSP)
Memproses Calon Debitur dari segi keabsahan (legal)
Mengatasi permasalahan Debitur yang mungkin terjadi.
e) Operasional Bagian Administrasi Pembiayaan
Menyiapkan surat persetujuan pembiayaan (SPP)
Menyiapkan Aqad pembiayaan serta persetujuan jaminan
Menyiapkan slip-slip pencairan pembiayaan
Menyiapkan kartu angsuran untuk Debitur
Menyiapkan kartu pembiayaan (untuk bank)
Menyiapkan slip-slip pembayaran kembali, angsuran atau pelunasan
Menyelenggarakan file Debitur
Pengamanan Jaminan
Khusus untuk mudharabah atau musyarakah
Membuat table rencana pembayaran
Membuat aktualisasi pembayaran
f) Operasional bagian Pegawasan Pembiayaan
Membuat Regestrasi Calon Debitur
Membuat Registrasi Debitur
Membuat daftar Rencana angsuran/Pembayaran Debitur dan Aktualisasinya
Membuat surat-surat Peringatan
Pemecahan Permasalahan Debitur
Execusi Jaminan.
B. Bidang Operasional
Service Operasional
Informasi kegiatan Bank Syariah terutama bidang Marketing dan bidang Operasional
Pencatatan nasabah Funding yang baru.
Teller/Kasir
Transaksi Keuangan Tunai : setoran dan pembayaran
Laporan Kas harian
Jasa Nasabah
Penyelenggaran funding : deposito mudharabah, tabungan mudharabah, wai'da yad dhomanah, zakat, infaq (ZIS)
Pembuatan Kartu Tabungan
Pembuatan Register Deposito
Jurnal Funding
Penghitungan Bagi Hasil Deposito dan Tabungan Mudharabah
Bonus wadi'ah yad Dhomanah
Bagian Tata Buku
Pembukuan transaksi fisik pada Kasir/Teller
Pembukuan transaksi Rekening Bank
Pembuatan Neraca dan Daftar Rugi/Laba Harian
Pembuatan Neraca dan Daftar Rugi/Laba Bulanan
Laporan ke Bank Indonesia
C. Bidang Umum
Sekertariat
Surat-menyurat
Arsip dan Dokumen
Perbekalan
Inventarisasi kebutuhan sesuai dengan anggaran
Belanja Barang Investasi dan Biaya
Urusan Inventaris dan Penyusutan (cadangan penyusutan)
Personalia
Daftar Hadir Karyawan, Surat-surat Ijin dan Surat-surat Tugas
Urusan Gaji Karyawan dan Jaminan Sosial
Penyelenggaran kartu pegawai dan data pegawai
Kenaikan gaji dan pangkat
Pendidikan dan pembinaan karyawan
Urusan Rumah Tangga Kantor
Keamanaan dan Tata Tertib Kantor
Pemeliharaan Kantor dan Pemeliharaan Inventarisasi Kantor serta perlengkapan/perbekalan kantor.
D. Bidang Pengawasan
Pengawasan Marketing
Pengawasan sesuai dengan Syariah
Pengawasan prosedural
Publik opini, masukan untuk pemecahan masalah
Pengawasan Personil
Pengawasan dalam Dinas dan Pengawasan di luar Dinas
Pengamalan Islam
Kedisplinan
Keterampilan Kerja
Kreativitasnya
Kerjasama
b) Penilaian secara Periodik
Pengawasan Umum
Pengawasan kekayaan/Inventaris
Pengawasan perbekalan/biaya kantor
Pengawasan akuntansi.
E. DASAR HUKUM OPERASIONAL BANK SYARIAH
1. PERIODE SEBELUM TAHUN 1992
Sebelum tahun 1992 di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR Syariah yaitu : BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al-Mukaromah dimana sebagai pendiri adalah alumni ITB atau Masjid Salman (Masjid dalam lingkungan kampus ITB, Bandung). Pada periode ini BPRS didirikan sesuai dengan perundang-undang perbankan yang berlaku saat itu (bank konvensional), dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bank syariah disamping masyarakat yang belum memungkinkan untuk diajak bertransaksi syariah, sehingga BPR-Syariah tersebut mati secara pelan-pelan.
2. PERIODE TAHUN 1992 – 1998
Dalam periode ini lahir puluhan BPR Syariah dan satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dijelaskan pada Undang-undang nomor 7 tahun 1992 mengenai bank syariah yaitu mengatur tentang usaha bank syariah sebagai berikut :
Usaha Bank Umum : "Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkanv prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (pasal 6 huruf m)."
Usaha Bank Pengkreditan Rakyat : "Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (pasal 13 huruf c)."
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan tersebut pemerintah mengeluarkan dua ketentuan perbankan syariah yaitu :
a) Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil. Sehingga undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah tersebut sebagai landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah.
b) Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Sehingga undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pengkreditan Rakyat dalam periode ini.
3. PERIODE TAHUN 1998 – 2008
Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut telah dibahas ketentuan-ketentuan bank syariah misalnya :
a) Dalam pasal 1 angka 13 disebutkan "prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musbarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
b) Pasal 6 huruf m " menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatanlain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ".
Dalam penjelasan pasal ini disebutkan " pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :
1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
3) Persyaratan baik pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
c) Masih banyak pasal lain yang mengatur tentang perbankan syariah oleh karena dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 telah dibahas bank syariah, pemerintah mencabut dua peraturan pemerintah tersebut diatas dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1998. Sebagai peraturan pelaksanaannya Bank Indanesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang merupakan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan beberapa cabang syariah dari bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, Bank Jabar Syariah dsb.
4. Periode setelah tahun 2008
Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran buku ini. Bank Syariah yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-undang nomor 21 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 69 undang-undang tersebut yaitu:
"Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini".
F. FAKTOR-FAKTOR DALAM MENENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PERBANKAN SYARIAH.

III. PENUTUP
Kegiatan operasional perbankan syariah harus dilakukan oleh suatu bank yang seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan syariah Islam, maka dari itu diperlukan suatu lembaga yang bertugas untuk memberikan nasehat kepada bank tersebut mengenai produk-produk pelayanan perbankan yang menyimpang dari ketentuan syariah islam. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan saran-saran kepada Bank Indonesia didalam pengawasan dan pembinaan bank syariah.
Agar terdapat kemurnian dalam pelaksanaan operasinya, bank yang beroperasi secara Syariah Islam tidak boleh dilakukan oleh Bank konvensional, melainkan oleh lembaga bank yang terpisah. Agar masyarakat dapat membedakan mana yang Syariah dan mana yang Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Basyaib,Hamid.,dkk, Bank Tanpa Bunga, Yogyakarta: PT.MITRA GAMA WIDYA,1992.

Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: GRAHA ILMU,2010.

Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Jakarta: PT Refika Aditama,2011.

Muhammad, Manajemen Bank Syariah,Yogyakarta:Unit Pernebitan dan Percetakan (UUP)AMPYKPN,2002.

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan UUP,2005.

Soemitra,Andri, Bank & Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana,2009.

Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu,2012.

Sheikh Mishary bin Rashed Al-Afasy,Quran-Terjemah.Org,1976.

http://nadisamawa.blogspot.com/2013/01/landasan-hukum-perbankan-syariah.html

sistem operasional perbankan syariah

Recommend Documents