AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MEMAHAMI FUNGSI BPK, BPKP DAN INSPEKTOR DI PEMERINTAH INDONESIA
DOSEN PENGAMPU :
MUHAMMAD AHYARUDDIN,SE.,M.Sc. AHYARUDDIN,SE.,M.Sc.,AK ,AK
ADI ANGGRENI PUTRI
(160301075)
DEVI GUSTARINA
(160301054)
MAYA ASTRIA
(160301067)
AKUNTANSI 1 SEMESTER III
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas izin-Nya penulis bisa menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Makalah ini semoga menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan dan kesempatan dari-Nya, penulis dapat melakukan kegiatan positif yaitu dengan banyak membaca. Makalah ini dibuat untuk menyelesaikan tugas Akuntansi Sektor Publik yang diberi oleh dosen pengampu Bpk Muhammad Ahyaruddin, SE., M.Sc, Ak. Makalah ini menjelaskan tentang Memahami Fungsi BPK, BPKP dan Inspektorat Di Pemerintah Indonesia, dimana makalah ini berfungsi sebagai pemenuhan tugas yang telah diberikan secara perkelompok. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, orang tua, dan teman-teman AK1, serta seluruh mahasiswa UMRI yang telah membantu penulis dalam mendukung menyelesaikan makalah ini. Penulis mengharapkan semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Penulis juga memohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan makalah ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi memperbaiki makalah penulis selanjutnya, sehingga kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. Terima kasih. Pekanbaru, 10 Januari 2018
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang ................................................................................................... 1
B.
Rumusan Masalah .............................................................................................. 2
C.
Tujuan Penulisan ................................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN A.
Perbedaan Pengawasan dan Pemeriksaan (Pengauditan).................................... 3
B.
Jenis-Jenis Audit Sektor Publik .......................................................................... 3
C.
Pendekatan-Pendekatan dalam Audit Sektor Publik........................................... 4
D.
Proses Audit dalam Sektor Publik ...................................................................... 5
E.
Peran dan Fungsi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)................... 5
F.
Isu dan Tantangan dalam Audit di Pemerintahan Indonesia ............................... 6
BAB III PENUTUP A.
Kesimpulan ......................................................................................................... 7
B.
Saran.................................................................................................................... 7
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ 8
ii
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar belakang Hampir semua negara di dunia ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tujuan negara pada umumnya telah ditumuskan didalam konstitusi negara. Di Indonesia, tujuan negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungsi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah dara indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdarkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada masa setelah reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yang ditetapkan pada Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR selama tahun 1999-2000. Tujuan perubahan UUD 1945 pada saat ini adalah untuk menyempurkan aturan dasar seperti tataan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan dan kebutuhan bangsa. Sejak masa reformasi itulah, indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertingi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem checks dan balance.
1.2
Rumusan masalah A. Apa saja jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ? B. Apa saja nilai-nilai dasar yang menjadi acuan bagi BPK untuk bekerja ? C. Apa saja fungsi dari BPKP ?
1.3
Tujuan A. Untuk memenuhi tugas Akuntansi Sektor Publik yang diberikan olek Bapak Muhammad Ahyaruddin, SE.,M.Sc.,Ak B. Untuk menambah pemahaman tentang fungsi BPK, BPKP dan Inspektorat di Pemerintaha Indonesia
1
BAB II PEMBAHASAN 2.1
Fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat Salah satu lembaga negara dalam UUD 1945 adalah kekuasaan pengawasan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 23 huruf e angka (1) menyebutkan "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri". Keberadaan lembaga audit eksternal pemerintah telah sejak awal diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu dengan adanya Badan Pemeriksa keuangan. Badan ini di luar struktur pemerintah karena itu berada dalam posisi setara dengan pemerintah. Fungsi utama Badan Pemeriksa Keuangan adalah memeriksa tanggung jawab keuangan negara, yang secara operasional dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara yang diaudit adalah pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), yang untuk pelaksanaannya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Melihat fungsi yang diemban oleh BPK di atas, secara nyata dapat dipahami dan disepadankan dengan fungsi auditor eksternal yang digunakan dalam konteks lembaga privat (swasta), yaitu fungsi auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) yang melakukan evaluasi untuk memberikan pernyataan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan Pasal 3 angka (1) Nomor 15 Tahun 2004 bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kewenangan BPK yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2004 ini cukup besar sehingga terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal diwajibkan disampaikan oleh BPK, dan hasil pemeriksaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Jadi tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara hanya dipegang oleh BPK, sedangkan aparat pengawasan lainnya seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Inspektorat hanya dapat melakukan pengawasan terhadap pembangunan. Jadi, dapat dikatakan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan pengawas eksternal, sedangkan BPKP dan Inspektorat merupakan pengawas internal. 3
2.2
Jenis pemeriksaan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan pleh BPK, yaitu : 1. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan keuangan adalah pmeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penyataan ini dilakukan untuk memberikan penyatan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. 2. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemerksaan aspek
ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektivitas. Tujuannya adalah untuk mengindentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus yan tidak termasuk didalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Hal ini termasuk pemeriksaan atas keuangan dan pemeriksaan investigasi. Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas tujuan tertentu memuat kesimpulan.
4
2.3
Kedudukan BPK Berikut ini merupakan kedudukan BPK hingga nilai-nilai dasar yang menjadi acuan bagi BPK untuk bekerja: 1.
Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang kaunagan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan. BPK merupaka lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengawasi semua kekayaan negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya. BPK berkedudukan di Jakarta dan memilik perwakilan di provinsi.
2.
Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan. BPK memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang.
3.
Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
4.
Visi Badan Pemeriksa Keuangan Terwujudnya BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri, professional, efektif, efisien dan modern dalam system pengelolaan keuangan Negara yang dalam setiap kegiatannya: (1) memiliki pengendalian intern yang kuat; (2) memiliki aparat pemeriksa intern yang kuat; dan (3) hanya diperiksa oleh satu aparat pemeriksa eksternal.
5.
Misi Badan Pemeriksa Keuangan Mewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangn Negara yang bebas dan mandiri, professional, efektif, efisien dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik, berkedudukan di ibukota Negara dan ibukota disetiap provinsi,
serta
mampu
memberdayakan DPR, 3
DPD,
dan DPRD dalam
melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 6. Nilai – nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan a. Independensi BPK RI adalah lembaga Negara yang independen di bidang organisasi, legislasi dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga Negara lainnya. b. Integritas PK RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar perilaku professional. c. Profesionalisme BPK RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionaisme pemeriksaan keuangan Negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi. 2.4
BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan sebuah lembaga nondepartemen (LPND) yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada presiden. BPKP diperlukan sebagai badan atau lembaga pengawas yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi objek pemeriksanya. Tugas pokok BPKP yaitu : 1. Mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan keuangan dan pembangunan, 2. Menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan, 3. Menyelengarakan pengawasan pembangunan. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), BPKP merupakan aparat pengewas intarnal pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada preseden dan berwenang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara
4
berdasarkan menetapan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden. 2.5
Fungsi BPKP Tugas pelaksanaan dan fingsi BPKP ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 dan terakhir dengan PP Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas BPKP adalha untuk melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya fungsi BPKP yaitu : 1.
Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
2.
Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara.
3.
Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
4.
Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah
5.
Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah
6.
Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
7.
Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontaktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.
Evaluasi
terhadap
pelaksanaan good
corporate
governance dan
laporan
akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontaktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
9.
Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah,
pengawasan
terhadap
hambatan
kelancaran
pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan. 11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP : a. Audit, BPKP melakukan audit atas : 1)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2)
Laporan keuangan dan kinerja BUMN/BUMD/ badan usaha lainnya.
3)
Pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri
4)
Kredit usaha tani (KUT) dan kredit ketahanan pangan (KKP)
5)
Peningkatan penerimaan begara, termasuk penerimaan bukan pajak (PNBP)
6)
Dana off balance sheet BUMN maupun yayasan yang terkait
7)
Dana off balance budget pada departemen/LPNP
8)
Audit tidak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan
9)
Audit khusus (audit investigasi)
10) Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan penting untuk segera dilakukan. b. Konsultasi, Asistensi, dan Evaluasi BPKP berperan sebagai konsultasi bagi para stakeholder menuju tata pemerintahan yang baik ( good governance), yang mencakup : 1)
Akuntabilitas kinerja instansu pemerintah (AKIP)
2)
Sistem akuntansu keuangan daerah (SAKD)
3)
Good corporate governance (GCG) pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
c. Pemberantasan KKN Di bidang perbantuan pemberantasan korupsi, BPKP membantu pemerintah memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membentuk gugus tugas
antikorupsi
dengan
6
keahlian
audit
fronsik.
d. Pendidikan dan pelatihan pengawasan 1)
Di bidang pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP menjadi istansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah.
2)
Setiap auditor pemerintah harus memilik sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor.
3)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP berperan menyelenggara pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah.
2.6
Inspektorat Jenderal Departemen keuangan hanya memiliki satu aparat pengawasan fungsional, yaitu Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal dalam kementerian Negara Republik Indonesia adalah unsur pembantu yang ada disetiap departemen atau kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan departemen atau kementeriannya. Tugas pokok Inspektorat yaitu menyelenggarakan pengawasan dilingkungan departemen terhadap semua pelaksanaan tugas unsur departemen agar
dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan
menteri dan peratuaran perundang-undangan berlaku, yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan. 2.7
Fungsi Inspektorat Jendral a.
Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan.
b.
Pelaksanaan
pengawasan
internal
atas
pelaksanaan
tugas
di
lingkungan
Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
c.
Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.
d.
Penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan.
e.
Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
7
BAB III PENUTUP 3.1
Kesimpulan Dengan adanya undang-undang pajak dan retribusi daerah potensi penerimaan daerah kabupaten atau kota dari sumber pajak semakin besar, dapat berupa bagi hasil pajak pusat, bagi hasil pajak provinsi dan pajak sesuai kewenangan kabupaten atau kota. SAP mengatur tentang perlakuan akuntansi pendapatan yang meliputi pedoman tentang definisi elemen, pengakuan, pengukuran dan penyajian. Namun demikian perlakuan akuntansi menurut SAP masih berpotensi menimbulkan kekeliruan perlakuan terhadap penerimaan dari pajak terutama karena perlakuan pendapatan yang diakui pada saat kas diterima dalam rekening kas umum daerah.
8
DAFTAR PUSTAKA Halim, Abdul dan M.Syam Kusufi. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta : Salemba Empat.
9
