BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penulisan
Pada umumnya keberadaan Pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pad padaa
tin tingkat gkat
yan yang
berb erbedaeda-b beda. eda.
Ada
peme pemeri rint ntah ahan an
yang yang
meng engatur atur
perekonomiannya secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah pemerintah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membanatu kelompok ekonomi lemah, dan sebagai stabilizer. Tugas-tugas kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan diartikan sebagai sebagai fungsi-fun fungsi-fungsi gsi Negara. Fungsi-fungsi Fungsi-fungsi Negara tersebut tersebut adalah sebagai sebagai funsi funsi regular regular dan fungsi sebagai agent of developmen development. t. Sebagai Sebagai agent of deve develo lopm pmen entt peme pemeri rint ntah ah memi memili liki ki pera peran n dan dan fung fungsi siny nyaa untu untuk k meng mengat atur ur perekonomian suatu negaa. Melalui teorinya Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga funsi yaitu : 1. Fung Fungsi si peme pemeri rint ntah ah untu untuk k meme memeli liha hara ra keam keaman anan an dala dalam m nege negeri ri dan dan pertahanan. 2. Fungsi Fungsi pemerintah pemerintah untuk menyelengg menyelenggarakan arakan peradilan. peradilan. 3. Fung Fungsi si peme pemeri rint ntah ah untu untuk k
meny menyed edia iaka kan n
bara barang ng-b -bar aran ang g
yang yang tida tidak k
disediakan oleh pihak swasta seperti halnya dengan jalan, dam-dam, dan sebagainya.
Dalam suatu perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai peranan untu untuk k meng mengat atur ur,, memp memper erba baik ikii
atau atau meng mengaa aahk hkan an akti aktivi vita tass ekon ekonom omii dari dari
pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pem pemba bang ngun unan an suatu suatu Nega Negara ra terg tergan antu tung ng kepa kepada da peran peranan an peme pemerin rinta tah h dalam dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian.
1
Kebutuhan Kebutuhan barang barang publik publik seperti seperti barang, jasa, jasa, atau system system merupakan merupakan sesu sesuat atu u yang yang haru haruss disi disiap apka kan n oleh oleh peme pemeri rint ntah ah dala dalam m rangk rangkaa memb member erika ikan n pelayanan kepada warga negaranya. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat perekonomian suatu Negara. Dalam Dalam menjal menjalank ankan an perann perannya ya pemeri pemerintah ntah terbent terbentur ur dalam dalam beberap beberapaa kegagalan untuk menjalankan fungsinya. Factor-faktor tersebut berpengaruh pada kebijakankebijakan yang akan diambil oleh pemerintah suatu Negara.
1.2 Identifikasi Masalah
Dari latar belakang penulisan di atas maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Bagaimana tugas-tug tugas-tugas as dan kewajib kewajiban an Pemerintah Pemerintah dalam dalam menguru menguruss rumah tangga Negara ? 2. Bagaimana Bagaimana bentuk bentuk fungsi fungsi pemerin pemerintah tah dalam dalam suatu suatu perekono perekonomian mian ? 3. Bagaim Bagaimana ana dampak dampak fungsi fungsi pemerint pemerintah ah terhada terhadap p kesejah kesejahtera teraan an msyarak msyarakat at suatu Negara ? 4. Apa Apa saja saja bent bentuk uk kega kegaga gala lan n peme pemerin rinta tah h menj menjala alank nkan an fung fungsi siny nyaa dalam dalam suatu perekonomian ?.
1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan Berdasarkan latar belakang belakang dan identifikasi identifikasi masalah masalah tersebut, tersebut, rumusan rumusan masalah pada penulisan ini adalah “ Bagaimana fungsi pemerintah dalam suatu perekonomian dan bentuk kegagalan yang dihadapi oleh pemerintah”.
1.4 Batasan Masalah
Tuli Tulisa san n ini ini memb membat atas asii
perm permas asal alah ahan an meng mengen enai ai baga bagaim iman anaa fung fungsi si
pemerintah dalam suatu perekonomian dan bentuk kegagalan yang dihadapi oleh pemerintah.
1.5 Tujuan Penulisan
2
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Untu Untuk k
meng engetah etahui ui tug tugas-t as-tug ugas as atau atau kewa kewaji jiba ban n
pemer emerin inta tah h
dala dalam m
mengurus rumah tangga Negara. 2. Untuk mengetahui mengetahui peran pemerintah pemerintah dalam dalam suatu suatu perekon perekonomian omian.. 3. Untu Untuk k meng menget etah ahui ui hamb hambat atan an dan dan kega kegaga gala lan n yang yang diha dihada dapi pi peme pemerin rintah tah dalam menjalankan fungsinya. 4. Untu Untuk k meng menget etah ahui ui damp dampak ak pera peran n dan dan fung fungsi si peme pemeri rint ntah ah terh terhad adap ap kesejahteraan masyarakat.
1.6 Manfaat Penulisan
Penuli Penulisan san makalah makalah ini diharap diharapkan kan dapat dapat berman bermanfaat faat bagi bagi penuli penuliss dan pembaca : 1. Sebag ebagai ai penge engeta tahu huan an meng engenai enai
peran eranan an pem pemerin erinta tah h
dalam alam suatu atu
perekonomian. 2. Sebaga Sebagaii penget pengetahu ahuan an mengen mengenai ai fungsi fungsi alokasi, alokasi, distribu distribusi si dan stabilit stabilitas as pemerintah dalam menjalankan rumah tangga negaa. 3. Sebagai Sebagai pengetahu pengetahuan an factor-fakto factor-faktorr penyebab penyebab kegagalan kegagalan pemerintah pemerintah dalam dalam menjalankan fungsinya.
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Tugas dan Kewajiban Pemerintah
Tugas-tugas atau kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara Negara diartikan diartikan sebagai sebagai fungsi-fung fungsi-fungsi si Negara. Fungsi-fungs Fungsi-fungsii Negara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungs ungsii Regu Regule ler r Fungsi Fungsi regula regularr adalah adalah fungsi fungsi pemeri pemerinta ntah h dalam dalam menjal menjalank ankan an fungsi fungsi utaman utamanya, ya, yaitu yaitu melaks melaksana anakan kan tugas tugas yang yang mempun mempunyai yai akibat akibat langsu langsung ng dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain : a. Fungsi Fungsi Politic Political al state, state, melipu meliputi ti segi-segi segi-segi sebagai sebagai berikut berikut : 1) Pemeli Pemelihar haraan aan ketena ketenanga ngan n dan ketert ketertiba iban. n. 2) Perta Pertaha hana nan n dan keam keaman anan an.. b. b. Fung Fungsi si dipl diplom omat atic, ic, peme pemeri rint ntah ah menj menjal alan anka kan n fung fungsi si ini ini dima dimaks ksud ud agar agar adanya adanya persah persahaba abatan tan dengan dengan NegaraNegara-neg negara ara lainny lainnyaa terutam terutamaa NegaraNegaratetangga. c. Fung Fungsi si seba sebaga gaii sumb sumber er huku hukum, m, fung fungsi si Negara Negara seba sebaga gaii sumb sumber er hoku hokum m adalah adalah pemerin pemerintah tah harus harus bertin bertindak dak adil adil terhad terhadap ap warga warga negaran negaranya ya dan melindungi hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggota masyarakat lainnya. d. Fungsi Fungsi administ administras rasii (admin (administ istrat rative ive), ), Negara Negara sebaga sebagaii admini administr strati ative ve apda apda hakikatnya menitikberatkan pada kekuatan ditangan rakyat dan pemerintah hanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakilwakilnya di MPR dan DPR. 2. Fungsi sebagai sebagai Agent Of Development a. Pemerin Pemerintah tah sebaga sebagaii stabil stabilita itator tor Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut :
4
1) Stan Standa darr Poli Politi tik, k, peme pemerin rinta tah h menc mencip ipta taka kan n suas suasan anaa polit politik ik yang yang aman aman dan tentram tentram dan menghi menghilan langka gkan n rongro rongronga ngan, n, baik baik yang yang berasal dari factor ekonomi maupun idiologi. 2) Stab Stabil ilit itas as
ekon ekonom omi, i,
peme pemeri rint ntah ah
mens mensta tabi bilk lkan an
pere pereko kono nomi mian an
melalui : -
Penekanan laju aju infla flasi,
-
Peni Pening ngka kata tan n pen penda dapa pata tan n mas masya yara raka kat, t,
-
Peni Pening ngka kata tan n produ produkt ktiv ivit itas as masy masyar arak akat at,,
-
Stabilisasi ha harga, da dan
-
Penc Pencip ipta taan an lapa lapan ngan gan kerja erja..
3) Stabilitas Stabilitas Sosial Sosial Budaya, Budaya, pemerintah pemerintah menghilang menghilangkan kan kebiasaan/ kebiasaan/ keb kebuday udayaa aan n
yan yang
dapat apat
meng engham hambat bat
pemb embang angunan unan
dan dan
mengga mengganti ntikan kannya nya tetapi tetapi tidak tidak mengur mengurang angii keprib kepribadi adian an bangsa bangsa Indonesia. b. Pemeri Pemerinta ntah h sebaga sebagaii Inovat Inovator, or, perana peranan n pemeri pemerintah ntah sebaga sebagaii Inovat Inovator or sangat sangat diperl diperluka ukan, n, baik baik secara secara makro makro maupun maupun mikro. mikro. Melalu Melaluii perana peranan n inilah inilah dapat dapat diciptakan ide-ide baru terutama ter utama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam pemerintahan pemerintahan modern, fungsi fungsi Pemerintah Pemerintah dapat diklasifik diklasifikasikan asikan dalam tiga golongan besar : 1. Fungsi Fungsi Alokasi Alokasi,, yaitu yaitu fungs fungsii pemeri pemerinta ntah h dalam dalam alokasi alokasi sumber sumber-su -sumbe mber r ekonomi. 2. Fung Fungsi si Dist Distri ribu busi si,, dan dan 3. Fung Fungsi si Stab Stabil ilis isas asi. i.
2.2 Fungsi Alokasi
Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu Negara adalah terbatas. Pemerintah Pemerintah harus menentukan menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang public, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang public yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar
5
yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Tidak Tidak semua semua barang barang dan jasa jasa yang yang ada dapat dapat disedi disediaka akan n oleh oleh sektor sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh system pasar ini disebut barang barang public, public, yaitu barang yang tidak dapat disediakan disediakan melalui melalui transaksi transaksi antara penjual dan pembeli.sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Barang Barang public public adalah adalah barang barang yang yang baik baik secara secara teknis teknis maupun maupun secara ekonom ekonomis is tidak tidak dapat dapat diteta ditetapka pkan n prinsi prinsip p pengec pengecual ualian, ian, atas atas barang barang tersebu tersebut. t. Bara Barang ng yang yang term termas asuk uk dala dalam m bara barang ng publ public ic wala walaup upun un memp mempun unya yaii sifa sifatt pengecualian, misalnya jalan-jalan dpat disediakan melalui system pasar.
Perbedaan antara barang swasta dan barang public ditunjukkan : Dapat Dikecualikan
Rival
Tidak dapat dikecualikan
Barang swasta murni :
Barang campuran (quasi public)
1. biaya pengecualian rendah
1. barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan
2. dihasilkan oleh swasta
diko dikons nsum umsi sika kan n
3. dijual melalui pasar
kepadatan.
4. dibiayai oleh hasil penj.
Dijual melalui pasar aau langsung oleh pemerintah.
Dihasilkan swasta/pemerintah
Contoh : Taman.
bers bersam amaa
teta tetapi pi
dapa dapatt
terja terjadi di
Contoh : sepatu, pensil dll
Barang campuran (quasi
Barang Publik Murni
private)
1. biaya pengecualian besar,
1.
Non Rival
barang
swasta
yang
2. dihasilkan oleh pemerintah,
menimbulkan eksternalitas,
3. disalurkan oleh pemerintah,
2. dibiayai dan hasil penjualan
4. diju dijual al mela melalu luii
atau dibiayai dengan APB
pemerintah.
Contoh
:
rumah
sakit,
pasa pasarr
atau atau lang langsu sung ng oleh oleh
Contoh : pertahanan dan peradilan.
transp transport ortasi asi umum, umum, pemanc pemancar ar TV
6
Dari Dari table table di atas atas dapat dapat diliha dilihatt bahwa bahwa barang barang public public dapat dapat dibeda dibedakan kan antara barang public murni dan barang public campuran (quasi public), begitu juga dengan barang swasta dibedakan antara barang awasta murni dan barang swasta campuran (quasi private). Barang campuran adalah barang yang tidak mempunyai mempunyai dua karekteristik karekteristik seka sekali ligu gus, s, yait yaitu u peng pengecu ecuali alian an riva rival, l, yang yang dima dimaks ksud ud deng dengan an riva rivall adal adalah ah penggunaan yang bersaingan. Apabila seseorang mengkonsumsikan dalam jumlah yang lebih sedikit.
2.3 Fungsi Distribusi
Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga upaya ini tidaklah mudah karena banyak factor yang mempengaruhi perolehan pendapatan, misalnya kepemilikan kepemilikan factor produksi, produksi, permintaan permintaan dan penawaran penawaran factor produksi, produksi, system system warisan dan kemampuan seseorang. Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan. Untuk Untuk itu Pemeri Pemerinta ntah h harus harus membua membuatt kebija kebijakan kan-ke -kebij bijaka akan n agar agar alokas alokasii sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui : 1. Perp erpaja ajakan, an, 2. Subsidi, 3. Peng Pengen entas tasan an kemi kemisk skin inan an,, 4. Transfer Transfer penghs penghsilan ilan dari daerah kaya ke daerah daerah miskin, miskin, 5. Bant Bantua uan n pend pendid idik ikan an,, 6. Bant Bantua uan n kes keseh ehat atan an,, dll dll
Distribusi Distribusi pendapatan pendapatan tergantung tergantung dari pemilikan pemilikan factor-faktor factor-faktor produksi produksi permintaan dan penawaran factor produksi system warisan dan kepemampuan memperoleh memperoleh pendapatan pendapatan.. Kemampuan Kemampuan memperoleh memperoleh pendapatan pendapatan tergantung tergantung dari
7
pendidikan, bakat dan sebagainya sedangkan warisan tergantung dari hokum yang berlaku. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Ada seba sebagi gian an ahli ahli ekon ekonom omii yang yang berp berpen enda dapa patt bahw bahwaa masa masala lah h efisi efisien ensi si haru haruss dipisa dipisahka hkan n dari dari masala masalah h keadil keadilan, an, atau atau arti arti kata kata lain, lain, masala masalah h keadil keadilan an dan masalah efisiensi merupakan kebalikan. Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga upaya ini tidaklah mudah karena banyak factor yang mempengaruhi perolehan pendapatan, misalnya kepemilikan kepemilikan factor produksi, produksi, permintaan permintaan dan penawaran penawaran factor produksi, produksi, system system warisan dan kemampuan seseorang. Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan. Efisiensi adalah objek ekonomi namun keadilan merupakan objek politik. Efisiensi terjadi apabila perubahan tidak memperburuk keadaan golongan lain namun ini mustahil dilakukan di dalam dunia nyata, kecuali bila yang terkena pen penga garu ruh h meng mengam ambi bill
memp mempero eroleh leh
komp kompen ensa sasi si..
kebi kebija jaks ksan anaa aan n
untu untuk k
Deng Dengan an
memb memban antu tu
demi demiki kian an mere mereka ka
peme pemeri rint ntah ah yang yang
haru haruss
meng mengha hada dapi pi
ketid ketidak akad adil ilan an ini ini deng dengan an (pro (progr gres esif) if),, memb member erik ikan an subs subsid idii yang yang dana danany nyaa diambilkan dari pajak yang dikenakan pada mereka yang memperoleh pendapatan atau kekayaan tertentu.
2.4 Fungsi Stabilitas
Pemerin Pemerintah tah dengan dengan kebijak kebijaksan sanaan aan fiscal fiscal perlu perlu memper mempertah tahank ankan an atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik serta tingakt pertumbuhan yang memadai. Pada pemerintahan modern saat ini, hamper semua Negara menyerahkan roda perekonomian kepada pihak swasta/ perusahaan. Pemerintah lebih berperan
8
sebaga sebagaii stabil stabilisa isator tor,, untuk untuk menjag menjagaa agar agar pereko perekonom nomian ian berjal berjalan an normal normal yaitu yaitu dengan cara : 1. Menjag Menjagaa agar agar permas permasalah alahan an yang terjadi terjadi pada satu sektor sektor pereko perekonom nomian ian tidak merembet ke sektor lain. 2. Menjag Menjagaa agar agar pereko perekonom nomian ian kondus kondusif if (inflasi terkendali, sistem keamanan
terjamin, dan kepastian hukum terjaga ).
Tanp Tanpaa adan adanya ya camp campur ur tang tangan an peme pemerin rinta tah h pere pereko kono nomi mian an akan akan tida tidak k terkendali terkendali sehingga sehingga nantinya nantinya akan menimbulkan menimbulkan penganguran penganguran tenaga tenaga kerja yang akan mengganggu mengganggu stabilitas stabilitas ekonomi. Untuk itu Pemerintah Pemerintah dapat melakukan melakukan kebijaksanaan moneter dengan menerapkan sarana persyaratan cadangan, tingkat diskonto, kebijakan pasar terbuka, dan lain-lain.
2.5 Kegagalan Pemerintah
Pasar yang gagal menimbulkan intervensi pemerintah dengan program programnya. Adapun factor-faktor penyebab kegagalan pemerintah adalah : 1. Campur Campur tangan tangan pemerin pemerintah tah kadang-k kadang-kada adang ng menimbul menimbulkan kan dampak dampak yang yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. 2. Pemerintah Pemerintah tidak tidak dapat dapat mengantisi mengantisipasi pasi akibat akibat kebijaka kebijakan n yang diambil diambilnya. nya. Sering kebijakan yang diambil menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. 3. Camp Campur ur tang tangan an peme pemeri rint ntah ah meme memerl rluk ukan an biay biayaa yang yang tida tidak k murah murah,, oleh oleh kaena itu maka campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan dan biay biayan anya ya seca secara ra cerm cermat at agar agar tida tidak k lebih lebih besa besarr dari dari pada pada biay biayaa masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. 4. Peme Pemeri rint ntah ah terb terbat atas as di dala dalam m meng mengen enda dali lika kan n akib akibat at kebi kebija jaks ksan anaa aan. n. Misa Misaln lnya ya saja saja,, peme pemerin rintah tah meng mengen enda dali lika kan n harg hargaa sewa sewa ruma rumah h yang yang dimaks dimaksudk udkan an agar agar yang yang miskin miskin dapat dapat menyew menyewaa rumah rumah secara secara murah. murah. Ternyata pengembang mengalihkan investasinya pada proyek lain. 5. Adanya Adanya kegagalan kegagalan dalam pelaksan pelaksanaan aan program program pemerin pemerintah tah.. Pelaks Pelaksana anaan an program pemerintah memerlukan tender, dan system yang kompleks.
9
6. Peme Pemerin rinta tah h pada pada haki hakika katn tnya ya memb memberi erika kan n pela pelaya yana nan n pada pada kelo kelomp mpok ok tertentu atau kepentingan tertentu (vested interest) dan mungkin memiliki kepentingan sendiri (self interest), serta sering bertentangan kepentingan (conflict of interest). 7. Peri Perila laku ku peme pemega gang ng kebi kebija jaka kan n
peme pemeri rint ntah ah yang yang bers bersif ifat at meng mengej ejar ar
keuntungan pribadi atau rent seeking behavior.
Hal-hal di atas akan menyebabkan bahwa tidak selamanya campur tangan pemer pemerinta intah h menyeb menyebabk abkan an terjadi terjadinya nya pening peningkat katan an kesejah kesejahtera teraan an masyar masyaraka akat. t. Dengan demikian seyogyanya pemerintah berhati-hati untuk tidak terlalu jauh mengintervensi hal-hal yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar, kecuali pemerintah telah memikirkan akibat kebijaksanaannya secara cermat.
10
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan di atas dapar disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Tugas Tugas-tu -tugas gas atau kewajiba kewajiban n pemerin pemerintah tah dalam menguru menguruss rumah rumah tangga tangga Negara adalah terdiri dari fungsi regular dan fungsi sebagai agent of
development. 2. Dalam Dalam pereko perekonom nomian ian modern modern,, perana peranan n pemeri pemerinta ntah h dapat dapat diklas diklasifi ifikas kasika ikan n dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. 3. Pada Pada fung fungsi si alok alokas asii peme pemeri rint ntah ah haru haruss mene menent ntuk ukan an mene menent ntuk ukan an dari dari barang-baran barang-barang g public public yang diperlukan diperlukan warganya, warganya, seberapa seberapa besar harus disediakan disediakan oleh pemerintah pemerintah,, dan seberapa besar yang dapat disediakan disediakan oleh rumah tangga perusahaan. 4. Pada Pada fung fungsi si dist distrib ribus usii peme pemerin rinta tah h beru berupa paya ya untu untuk k mend mendis istr trib ibus usik ikan an pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera. 5. Pada ada
fun fungsi gsi
stabi tabili lita tass
peme pemeri rint ntah ah den dengan gan
keb kebijak ijakan an fis fiskal kal
perl perlu u
memper mempertah tahank ankan an atau atau mencap mencapai ai tujuan tujuan seperti seperti kesemp kesempata atan n kerja kerja yang yang ting tinggi gi,, stab stabil ilit itas as ting tingka katt harg harga, a, reken rekenin ing g luar luar nege negeri ri serta serta ting tingka katt pertumbuhan yang memadai. 6. Tida Tidak k selam selaman anya ya camp campur ur tanga tangan n peme pemeri rint ntah ah meny menyeb ebab abka kan n terja terjadi diny nyaa peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3.2 Saran
Dari kesimpulan di atas dapat disarankan berupa : 1. Pemer emerin inta tah h
haru arus
beru erupay paya
menj menjal alan ank kan
fung fungsi sin nya
seca secara ra
adil adil,,
transparansi, dan menyeluruh. 2. Kebijakan-k Kebijakan-kebijak ebijakan/ an/ program program ekonomi ekonomi hendakn hendaknya ya sesuai sesuai dengan dengan kondisi kondisi masyarakat. 3. Kega Kegaga gala lan n pasa pasarr meru merupa paka kan n sebu sebuah ah tant tantan anga gan n bagi bagi peme pemeri rint ntah ah untu untuk k dapat memperbaiki ekonomi lebih baik lagi.
11
DAFTAR PUSTAKA
Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik . Yogyakarta :BPF3. Reksohadiprodjo, Sukanto. 1999. Ekonomika Publik. Yogyakarta: BPFE. Wardani, dkk. 2008. Teknik menulis karya ilmiah . Jakarta: Universitas Terbuka. www.Google.com
12
FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
TUGAS MAKALAH MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK
Dosen Pengampu : Drs. M. Arief Liputo, M.Pd
Disusun Oleh : ROBIN PRATAMA NIM : A1A108030
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI 2009
13
KATA PENGANTAR
له وبركاته حمةو ي علي س س Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah perorangan pada mata kuliah Ekon Ekonom omii Publ Publik ik.. Yang Yang memb membah ahas as tent tentan ang g “Fung “Fungsi si Pemer Pemerint intah ah Dalam Dalam Perekonomian”
Shalawat serta salam sejahtera semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Tersus Tersusunn unnya ya makalah makalah ini berkat berkat usaha usaha saya, saya, dan saya saya ucapka ucapkan n terima terima kasih kepada dosen mata kuliah Ekonomi public Bapak Drs. M. Arief Liputo, M.Pd yang yang telah telah member memberika ikan n penjela penjelasan san dan pengar pengaraha ahan n kepada kepada saya. saya. Saya Saya
menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah ini, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritiknya agar demi kesempurnaan makalah yang saya buat selanjutnya. Semoga makalah yang saya buat bermanfaat bagi saya khususnya dan para pembacanya. Jambi, November 2009
Penulis
ii 14
DAFTAR ISI
HALAMAN HALAMAN JUDUL....... JUDUL............ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............ ................... ................. .....
i
KATA PENGANTA PENGANTAR... R........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............. ................ ........
ii
DAFTAR DAFTAR ISI........ ISI............. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... ................. ....................... ..............
iii
BAB I PENDAHU PENDAHULUAN LUAN..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... ................. ...................... ............... ....
1
1.1 Latar Belakang Belakang Penulisan. Penulisan...... .......... .......... .......... .......... ............ ................... ....................... ...........
1
1.2 Identifika Identifikasi si Masalah..... Masalah.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............ .......... ...
2
1.3 Perumusan Perumusan Masalah..... Masalah.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................ .................... .........
2
1.4 Batasan Batasan Masalah Masalah..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............... ..................... ............... ....
2
1.5 Tujuan Penulisan... Penulisan........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....... ..
2
1.6 Manfaat Penulisan Penulisan..... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ....
3
BAB II PEMBAHASA PEMBAHASAN... N........ .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....... ..
4
2.1 Tugas dan Kewajiban Kewajiban Pemerintah.. Pemerintah....... .......... .......... ................ ...................... ............... ....
4
2.2 Fungsi Fungsi Alokasi. Alokasi...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... ........... .................. ................. .....
5
2.3 Fungsi Fungsi Distribusi... Distribusi........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............ ............ .....
7
2.4 Fungsi Fungsi Stabilitas. Stabilitas...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... .......... ....
8
2.5 Kegagalan Kegagalan Pemerintah. Pemerintah...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................ .................... .........
9
BAB III III PENUTUP... PENUTUP........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............. .................... ....................... ............. ..
11
4.1 Kesimpulan Kesimpulan..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................ ................ .....
11
4.2 Saran.. Saran....... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............... ..................... ............... ....
11
DAFTAR DAFTAR PUSTAKA PUSTAKA..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............. .................... ....................... ............. ..
12
iii 15
