PERANAN ETIKA BISNIS TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERUSAHAAN Disampaikan sebagai salah satu tugas UTS untuk mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi Oleh : Dion Ferdinando 1051282/Ak-R
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA JURUSAN AKUNTANSI 2013
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan globalisasi di Indonesia saat ini menyebabkan kebutuhan akan laporan keuangan yang handal sangat diperlukan. Hal ini menyebabkan adanya tuntutan terhadap manajemen perusahaan untuk memberikan kinerjanya dengan baik, terutama dalam segi laporan keuangan yang akan ditampilkan ke publik, sehingga diperlukan adanya etika bisnis yang baik. Didalam aktivitasnya suatu perusahaan, baik pada masa lalu maupun masa kini, dipastikan ingin mencapai tujuan dengan sebaikbaiknya. Dalam pencapaian tujuan tersebut seringkali perusahaan menerapkan strategi-strategi yang mungkin bisa berdampak pada suatu pelanggaran etika, segala cara dilakukan manajemen perusahaan agar tujuannya bisa tercapai. Pada perjalanannya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan mungkin tidak telaksana dengan baik, sedangkan disatu sisi manjemen perusahan menginginkan kinerjanya dinilai baik, sehingga kondisi perusahaan yang tidak sehat seringkali oleh manajemen ditutupi dengan menampilkan atau melaporkan kinerja keuangannya tetap baik. Akibat dari kondisi seperti inilah manajemen biasanya bekolusi dengan akuntan internal dan akuntan publik dalam menyusun laporan keuangannya agar kinerja perusahaan tetap bisa dinilai baik oleh para calon investor, calon kreditur, pemilik perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan.
Karena ingin memperoleh kepastian tentang kesenjangan dan harapan, maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang “Peranan Etika Bisnis Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Penyajian Laporan Keuangan Dalam Perusahaan” 1.2 Identifikasi Masalah Identifikasi masalah dalam hal ini ialah : 1. Bagaimana peranan etika bisnis di dalam perusahaan? 2. Apa hubungan etika bisnis terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam penyajian laporan keuangan?
1.3 Tujuan Penulisan Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas “Etika Bisnis dan Profesi Akuntasi” serta mempelajari mengenai etika bisnis, transparansi dan akuntabilitas didalam perusahaan.
1.4 Tujuan Makalah Tujuan makalah ini untuk memperoleh keyakinan tentang bagaimana peranan etika bisnis terhadap transparansi dan akutabilitas dalam penyajian laporan keuangan.
BAB II LANDASAN TEORETIS 2.1 Etika 2.1.1 Definisi Etika Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Etika adalah Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. 2.1.2
Jenis Etika
1. Etika Filosofis Ialah etika yang menguraikan pokok-pokok etika atau moral menurut pandangan filsafat. Dalam filsafat yang diuraikan terbatas pada baik-buruk, masalah hak-kewajiban, masalah nilai-nilai moral secara mendasar.
2. Etika Teologis Ialah etika yang mengajarkan hal-hal yang baik dan buruk berdasarkan ajaran-ajaran agama. Etika ini memandang semua perbuatan
moral sebagai perbuatan yang mewujudkan kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan.
3. Etika Sosiologis Etika ini menitik beratkan pada keselamatan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Etika sosiologis memandang etika sebagai alat untuk mencapai keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat.
4. Etika Deskriptif Etika ini berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang bernilai. Etika ini berbicara tentang kenyataan sebagaimana adanya tentang nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkrit. Dengan demikian etika ini berbicara tentang realitas pengahayatan nilai, namun tidak menilai. Etika ini hanya memaparkan, karenanya dikatakan bersifat diskriptif.
5. Etika Normatif Etika ini berusaha untuk menetapkan sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam bertindak. Etika ini berbicara tentang norma-norma yang menuntun perilaku manusia serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya. Secara umum norma-norma tersebut dikelompokan menjadi dua, yaitu :
Norma khusus : norma yang mengatur tingkah laku dan tindakan manusia dalam kelompok/bidang tertentu.
Norma umum : norma umum justru sebaliknya karena norma umum bersifat universal, yang artinya berlaku luas tanpa membedakan
kondisi atau situasi, kelompok orang tertentu. Secara umum norma umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : Norma Sopan Santun : norma ini menyangkut aturan pola tingkah laku dan sikap lahiriah seperti tata cara berpakaian, cara bertamu, cara duduk, dll. Norma Hukum : norma ini sangat tegas dituntut oleh masyarakat. Alasan ketegasan tuntutan ini karena demi kepentingan bersama. Dengan adanya berbagai macam peraturan, masyarakat mengharapkan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan bersama. Keberlakuan norma hukum dengan norma sopan santun lebih tegas dan lebih pasti karena disertai dengan jaminan, yakni hukuman terhadap orang yang melanggar norma ini. Norma Moral : norma ini mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma moral menjadi tolak ukur untuk menilai tindakan seseorang itu baik atau buruk, oleh karena itu norma moral lebih tinggi dari pada norma yang sebelumnya.
6. Etika Deontologi Istilah deontologi berasal dari kata yunani yang berarti kewajiban, etika ini menetapkan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Argumentasi dasar yang dipakai adalah bahwa suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari suatu tindakan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri baik pada dirinya.
7. Etika Teleologis Teleologis berasal dari kata yunani, yakni telos yang berarti tujuan. Etika teleologis menjadikan tujuan menjadi ukuran untuk baik buruknya suatu tindakan. Dengan kata lain, suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan untuk mencapai sesuatu yang baik atau kalau akibat yang ditimbulkan baik. Dalam teori teleologis terdapat dua aliran, yaitu : Egoism Etis : inti pandangan dari egoism adalah tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri sendiri. Utilitarianisme : berasal dari bahasa latin yaitu utilis yang memiliki arti baik jika membawa manfaat yang baik bagi seluruh masyarakat.
2.2 Definisi Bisnis Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.kata bisnis sendiri memiilki tiga penggunaan, tergantung pada skupnya. Penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesautan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
2.2.1
Jenis-Jenis Bisnis
1. Monopsoni Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi monopsoni sering terjadi didaerah-daerah perkebunan dan industri hewan potong (ayam), sehingga posisi tawar menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen.
2. Monopoli Monopoli (dari bahasa yunani; monos, satu + polein, menjual) adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis.sebagai penentu harga (price-maker).
3. Oligopoli Adalah pasar dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Dalam pasar oligopoli, perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, dimana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka.
4. Oligopsoni Adalah keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha mengusasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas.
2.3 Pengertian Etika Bisnis Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup keseluruhan aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap professional. 2.3.1
Pendekatan Dasar Tingkah Laku Etika Bisnis
Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal (1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :
Utilitarian Approach Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
Individual Rights Approach Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
Justice Approach Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.
2.3.2
Manfaat Etika Berbisnis Adapun manfaat perusahaan berperilaku etis adalah:
1. Perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial mendapatkan rasa hormat dari stakeholder. 2. Kerangka kerja yang kokoh memandu manager dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja yang semakin komplek. 3. Suatau perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi. 4. Banyak perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab sosial dapat menambah uang dalam bisnis mereka Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena :
Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.
Mampu meningkatkan motivasi pekerja.
Melindungi prinsip kebebasan berniaga.
Mampu meningkatkan keunggulan bersaing.
2.4 Akuntabilitas Merupakan suatu evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh diluar tanggung jawab dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungannya. Ada empat dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri. 2.4.1
Pembagian Akuntabilitas 1. Akuntabilitas keuangan : akuntabilitas keuangan merupakan peranggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkutan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas manfaat : akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektifitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting ialah efektivitas dari sudut pandang output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome 3. Akuntabilitas prosedural : akuntabilitas procedural merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.
2.5 Transparansi Transparansi merupakan salah satu prasyarat akuntanbilitas administratif kepada publik. Transparansi merupakan salah satu elemen kunci di dalam good corporate governance yang berupa penjaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan publik. Folscher (2000) mengungkapkan keuntungan dari adanya transparansi ialah;
1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makroekonomi, sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian dapat diminimalisir. 2. Meningkatkan akuntanbilitas. Media dan masyarakat dapat melakukan fungsi control terhadap perussahaan-perusahaan lebih baik lagi jika mereka mempunyai informasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dan pengeluaran perusahaan. 3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada perusahaanperusahaan dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan perusahaan. 4. Serta meningkatkan iklim investasi perusahaan.
BAB III PEMBAHASAN 3.1 Peranan Etika Bisnis di Dalam Perusahaan Peranan etika bisnis di era globalisasi pada masa kini dalam perusahaan sangatlah penting untuk dijunjung, karena etika bisnis ini berpengaruh sangat besar terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan berani melanggar etika bisnis yang sudah seharusnya diterapkan, maka dapat dipastikan bahwa kelangsungan hidup perusahaan akan dipertaruhkan. Contoh nyata perusahaan yang melanggar etika bisnis ialah seperti kasus kecurangan yang terjadi antara Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen dengan perusahaan energi gas dan listrik Enron yang ada di Amerika Serikat. Kecurangan ini terjadi karena setiap dari pelaku tersebut tidak menjunjung tinggi etika bisnis di dalam perusahaannya. Mereka hanya berfikir bagaimana caranya untuk memperkaya diri sendiri. Karena ingin memperkaya diri, maka aturan-aturan yang seharusnya di patuhinya pun berani mereka langgar. Hal ini dikatakan dalam teori tentang etika, yaitu Etika teleologis yang membahas tentang apa yang menjadi ukuran baik buruknya suatu tindakan. Dengan kata lain suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan untuk mencapai sesuatu yang baik atau kalau akibat yang ditimbulkan baik. Didalam etika teleologis disebutkan ada dua aliran, yaitu aliran egoism etis (mengenai tentang inti pandangan dari egoism adalah tindakan dari setiap orang pada dasarnya untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri sendiri) dan aliran utilitarianisme (yang memiliki arti baik jika bisa membawa manfaat baik bagi seluruh masyarakat.)
Kasus yang menimpa Enron dan KAP publik Arthur Andersen ini, dapat dimasukan atau digolongkan kedalam aliran egoism etis (mengenai tentang inti pandangan dari egoism adalah tindakan dari setiap orang pada dasarnya untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri sendiri) karena masingmasing individu baik dari pihak perusahaan maupun auditor eksternal, memiliki kepentingan tersendiri yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Selain itu mereka melanggar norma-norma yang berlaku, salah satu norma yang mereka langgar ialah Norma hukum (norma ini sangat tegas dituntut oleh masyarakat. Alasan ketegasan tuntutan ini karena demi kepentingan bersama. Dengan adanya berbagai macam peraturan, masyarakat mengharapkan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan bersama. Keberlakuan norma hukum lebih tegas dan lebih pasti karena disertai dengan jaminan, yakni hukuman terhadap orang yang melanggar norma ini.) Jadi inilah alasannya mengapa etika bisnis di dalam perusahaan sangatlah penting, tujuannya ialah untuk menjaga hubungan para individu-individu yang ada di dalam perusahaan, maupun diluar perusahaan agar mereka bisa mendahulukan apa yang menjadi tujuan utama dari suatu organisasi atau perusahaan, bukan tujuan utama masing-masing individu yang tidak ada kaitannya dengan tujuan utama perusahaan seperti memperkaya diri sendiri, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut. Dalam hal ini pun, individu-individu dituntut untuk sadar dan mengerti akan hukum, tujuannya ialah untuk mengurangi tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Menurut Von der Embse dan R.A. Wagley ada tiga tindakan yang dapat dilakukan untuk merumuskan tingkah laku etika bisnis yaitu :
Utilitarian Approach Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu,
dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
Individual Rights Approach Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang
harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
Justice Approach Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak
adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.
3.2 Hubungan Etika Bisnis Terhadap Transparansi dan Akuntanbilitas Dalam Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Dalam hubungan etika bisnis dengan transparansi dan akuntanbilitas dalam penyajian laporan keuangan perusahaan sangatlah erat kaitannya, karena transparansi dan akuntanbilitas dalam laporan keuangan perusahaaan dapat dipengaruhi oleh etika bisnis yang diterapkan didalam perusahaannya. Jika penerapan etika bisnis yang ada didalam perusahaan lemah atau kurang memadai, maka akan dapat dipastikan trasnparansi dan akuntanbilitas dalam penyajian laporan keuangan perusahaan tidak akan dilakukan dengan baik.
Hal yang perlu dilakukan agar perusahaan dipandang oleh masyarakat luas baik pemegang saham, kreditur maupun investor, seharusnya ialah perusahaan menerapkan berbudaya etika bisnis yang baik didalam perusahaan. Apabila perusahaan sudah bisa menerapkan budaya etika di dalamnya dengan sangat baik, maka kepercayaan publik terhadap perusahaan akan sangat baik. Sehingga bagaimana transparansi dan akuntanbilitas dalam penyajian laporan keuangan perusahaan sudah tidak perlu diragukan lagi oleh masyarakat luas. Apabila sebaliknya, jika perusahaan mengabaikan budaya yang seharusnya menjadi suatu tolak ukur yang sangat penting dimata masyarakat luas, maka dapat banyak orang yang akan meragukan bagaimana perusahaan itu menjalankan aktivitasnya, seperti mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan untuk mencapai tujuan, menerangkan kinerja dan tindakan yang dilakukannya, memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Walaupun banyak masyarakat awam tidak mengetahui etika bisnis, transparansi, akuntanbilitas itu seperti apa, tetapi bila perusahaan melakukan kecurangan terhadap publik, masyarakat sudah dapat menilai bahwa perusahaan tersebut tidak layak lagi bagi mereka. Di Indonesia ini sudah banyak perusahaan yang sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat luas, tetapi ada beberapa dari perusahaan tersebut bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada mereka. Banyak perusahan tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat luas, karena mereka mengabaikan nilai-nilai tentang bagaimana caranya etika berbisnis dengan baik serta mengabaikan juga transparansi dan akuntanbilitas perusahaan.
Oleh karena itu hubungan antara etika bisnis dengan transparansi serta akuntabilitas perusahaan sangatlah erat kaitannya. Jika salah satu dari hal tersebut diabaikan, ini dapat mengubah citra perusahaan menjadi baik atau buruk di hadapan masyarakat luas. Karena hukum sosial itu lebih berat dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya seperti hukuman penjara ataupun denda. Hukum sosial itu dapat memberhentikan kelangsungan hidup perusahaan secara singkat, karena itu kembali lagi kepada teori etika tentang etika teleologis yang membahas tentang apa yang menjadi ukuran baik buruknya suatu tindakan. Dengan kata lain suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan untuk mencapai sesuatu yang baik atau kalau akibat yang ditimbulkan baik. Didalam etika teleologis disebutkan ada dua aliran, yaitu aliran egoism etis (mengenai tentang inti pandangan dari egoism adalah tindakan dari setiap orang pada dasarnya untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri sendiri) dan aliran utilitarianisme (yang memiliki arti baik jika bisa membawa manfaat baik bagi seluruh masyarakat). Jika perusahaan hanya membawa manfaat baik bagi segelintir orang dan tidak dapat membawa manfaat baik bagi seluruh masyarakat yang dilayaninya, maka perusahaan itu tidak akan bertahan lama.
BAB IV SARAN DAN KESIMPULAN 4.1 Kesimpulan Berdasarkan dari pembahasan yang telah dibuat dengan teori yang telah dipelajari, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 1. Peranan etika bisnis dapat membentuk suatu budaya didalam perusahaan. Apabila peranan etika didalam perusahaan lemah, maka dapat dipastikan tidak akan tercipta budaya etika yang baik atau dapat membentuk suatu budaya, namun budaya yang dibentuknya tidak sesuai dengan peraturanperaturan etika yang semestinya. 2. Pemahaman etika bisnis memiliki pengaruh atau dapat mempengaruhi terhadap akuntanbilitas dan trasnparansi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. 3. Tanpa berjalannya transparansi didalam perusahaan, maka akuntanbilitas pun tidak akan berjalan dengan baik pula, karena transparansi dengan akuntanbilitas dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada pasangan yang saling mempengaruhinya.
4.2 Saran Berdasarkan dari pembahasan yang telah dibuat, maka dapat diajukan saran antara lain : 1. Tanamkan budaya etika yang baik dari awal ketika mendirikan sebuah perusahaan.
2. Bentuk divisi kepatuhan untuk memantau dan menilai apakah semua pengendalian internal, budaya etika dapat dijalankan dengan baik. 3. Jika budaya di perusahaan tersebut buruk dan sulit untuk dirubah, maka hal yang harus dilakukan ialah hilangkan atau keluarkan 80% karyawan di dalam perusahaan, kemudian lakukan penerimaan ulang dengan cara yang benar dan ketat sesuai prosedur, setelah itu ubah budaya karyawan lama di dalam perusahaan dengan budaya yang benar oleh karyawan baru.
DAFTAR PUSTAKA
http://proyekaly.wordpress.com/2010/06/16/pengertian-etika-jenis-jenis-etika/ http://dahlia-lya.blogspot.com/2011/11/pengertian-bisnis.html http://antilicious.wordpress.com/2011/11/24/makalah-etika-bisnis/ http://cakzainul.blogspot.com/2012/02/makalah-etika-bisnis-dan-tanggungjawab.html http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20290366-S-Febri%20Medina.pdf http://www.tesisdisertasi.blogspot.com/2010/05/definisi-akuntabilitas.html?m=1
