ETIKA BISNIS DAN PROFESI
ETIKA DALAM PRAKTIK PERPAJAKAN
Oleh:
REFI AGUS REFINA 2013230887
RIZKI KURNIASARI 2013230890
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014
Etika dalam Praktik Perpajakan
A. Latar Belakang
Di Indonesia banyak sekali kasus yang berhubungan dengan Etika Bisnis dalam Bidang Pajak. Kasus-kasus seperti korupsi, penyuapan, penggelapan permasalahan laporan keuangan serta mafia pajak yang terjadi belakangan ini tentunya sangat bertentangan dengan kode etik bisnis. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik dalam pemerintahan yang telah disebutkan melibatkan beberapa profesi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik bisnis seperti pejabat administrasi negara, pegawai perpajakan, akuntan publik, dan lain sebagainya.
Dalam Kasus Ini kami Membahas Tentang Penyimpangan Pajak Yang Dilakukan Oleh Gayus Tambunan, Asian Agri, dan Kasus PT Sulasindo Niagatama. Kami mengkait antara persoalan penyimpangan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, Asian Agri, dan Kasus PT Sulasindo Niagatama dengan hal lainnya yang lebih luas, menjadikan kasus tersebut dibicarakan di hampir semua lapisan, mulai di pasar-pasar hingga di tempat-tempat terhormat seperti di ruang sidang DPR dan bahkan di istana negara. Nama Gayus Tambunan menjadi sedemikian terkenal dan terasa sedemikian penting untuk dibicarakan oleh siapa saja. Tidak bisa dibayangkan betapa banyak energi terbuang percuma hanya untuk sekedar membicarakan penyimpangan keuangan oleh seorang PNS golongan tiga ini.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara adalah dengan tujuan untuk membantu pengembangan Negara, melakukan pembayaran gaji terhadap karyawan yang bekerja di kantor yang merupakan milik Negara. Dalam hal ini, makalah ini akan membahas tentang kasus pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, Asian Agri, dan kasus PT Sulasindo Niagatama.
Di tengah-tengah begitu besarnya semangat memberantas korupsi di negeri ini, maka kasus Gayus Tambunan, Asian Agri, dan kasus PT Sulasindo Niagatama menjadi penting untuk lebih dicermati. Kasus ini sebenarnya, jika mau, berhasil membuka mata banyak orang, bahwa ternyata penyimpangan keuangan yang merugikan negara sudah sedemikian parah dan akut, dilakukan oleh pelaku ekonomi kelas kakap dan bekerjasama dengan oknum pegawai pemerintah.
B. TINJAUAN PUSTAKA
Kode etik adalah nilai atau norma yang secara tegas menyatakan mana yang benar dan yang terbaik, dan juga sebaliknya. Dalam kode etik diwajibkan mengetahui perbuatan mana yang benar atau salah dan perbuatan yang harus dilakukan juga yang harus dihindari.
Etika profesi akuntansi adalah peraturan yang mengatur perilaku baik maupun buruknya seseorang terhadap pekerjaan sebagai akuntan atau pengetahuan akuntansi yang dimilki oleh seseorang tersebut. Jadi contohnya seseorang yang memilki etika dengan membantu pemberian pelatihan atau pengetahuan sebagai akuntan terhadap orang lain yang membutuhkan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik adalah :
- Kebutuhan individu, dimana dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dimana seseorang dapat meraih keinginan yang diinginkan dalam konteks negative untuk memenuhi kebutuhannya, dan keinginan tersebut termasuk dalam hal perilaku yang tidak sesuai atau disebut dengan pelanggaran etika.
- Pelanggaran etika terjadi karena bisa dikarenakan tidak ada pandangan yang jelas terhadap perilaku atau sikap yang sebagaimana harus dilakukan
- Kebiasaan atau perilaku yang tidak wajar atau bisa disebut sebagai pelanggaran etika yang dilakukannya tidak sesuai pada tempatnya.
- Lingkungan yang tidak sesuai, jadi misalnya seseorang yang mendiami dilingkungan yang tidak sesuai maka seseorang tersebut terpengaruh terhadap lingkungannya dikarenakan faktor psikologi sosial.
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara disamping penerimaan dari sumber lain. Dengan posisi yang sedemikian penting itu pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Dalam struktur keuangan Negara tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dari tahun ke tahun telah banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang, penerbitan peraturan perundang-undangan baru dibidang perpajakan, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber hukum pajak lainnya.
Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah :
Prof. Dr. P. J. A. Adriani = pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. = pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R. = Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
Smeets = Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah
Suparman Sumawidjaya = pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Ciri-ciri Pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut :
Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya
Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif)
C. KASUS GAYUS TAMBUNAN
Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau hanya Gayus Tambunan lahir di Jakarta, 9 Mei 1979; umur 33 tahun adalah mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Namanya menjadi terkenal ketika Komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia.
Nama Gayus Tambunan menjadi terkenal bukan karena perbuatannya yang terpuji, melainkan justru sebaliknya, tercela. PNS golongan tiga yang bekerja di direktorat pajak ini pernah melakukan rekayasa pembayaran pajak bagi para pengusaha besar hingga merugikan uang negara yang tidak kecil. Atas cara kerjanya itu, pemerintah dirugikan, pengusaha diuntungkan, dan Gayus Tambunan sendiri mendapatkan bagiannya. Menurut informasi, keuntungan yang diperoleh oleh Gayus sebenarnya belum begitu besar, yaitu belum mencapai jumlah angka triliyunan rupiah. Akan tetapi, dengan apa yang dilakukannya itu, negara dirugikan, tertib administrasi suatu lembaga yang semestinya dipelihara menjadi rusak. Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap negara yang seharusnya di pelihara sebaik-baiknya terganggu. Tidak bisa dibayangkan, apa yang akan terjadi manakala dengan kasus itu, berakibat semangat masyarakat membayar pajak menjadi menurun. Gambaran itu, tentu tidak boleh terjadi.
Kronologi Penanganan Kasus gayus.
Tudingan adanya praktek mafia hukum di tubuh Polri dalam penanganan kasus money laundring oknum pegawai pajak bernama Gayus Halomoan Tambunan semakin melebar. Tak hanya Polri dan para penyidiknya, Kejaksaan Agung dan tim jaksa peneliti pun turut gerah dengan tudingan Susno Duadji yang mulai merembet ke mereka. Mereka (tim jaksa peneliti) pun bersuara mengungkap kronologis penanganan kasus Gayus, berikut adalah kronologis versi tim peneliti kejaksaan agung. Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening milik Gayus di Bank Panin. Polri, diungkapkan Cirrus Sinaga, seorang dari empat tim jaksa peneliti, lantas melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri, Gayus dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. "Karena Gayus seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Seiring hasil penelitian jaksa, hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapannya. Itu pun tidak terkait dengan uang senilai Rp.25 milliar yang diributkan PPATK dan Polri itu. Untuk korupsinya, terkait dana Rp.25 milliar itu tidak dapat dibuktikan sebab dalam penelitian ternyata uang sebesar itu merupakan produk perjanjian Gayus dengan Andi Kosasih. Pengusaha garmen asal Batam ini mengaku pemilik uang senilai hampir Rp.25 miliar di rekening Bank Panin milik Gayus. "Ada perjanjian tertulis antara terdakwa dan Andi Kosasih. Ditandatangani 25 Mei 2008," kata dia. Menurut Cirrus keduanya awalnya berkenalan di pesawat. Kemudian keduanya berteman karena sama-sama besar, tinggal dan lahir di di Jakarta Utama. Karena pertemanan keduanya, Andi lalu meminta gayus untuk mencarikan tanah dua hektar guna membangun ruko di kawasan Jakarta Utara.
Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar US$ 6 juta. Namun Andi, dikatakan Cirus baru menyerahkan uang sebesar US$ 2.810.000. Andi menyerahkan uang tersebut kepada Gayus melalui transaksi tunai di rumah orang tua istri Gayus lengkap dengan kwitansinya, sebanyak enam kali yaitu pada pada 1 juni 2008 sebesar US$ 900.000 US dolar, kemudian 15 September 2008 sebesar US$ 650.000, 27 Oktober 2008 sebesar US$ 260.000, lalu pada 10 November 2008 sebesar US$ 200.000, 10 Desember 2008 sebesar US$ 500.000, dan terakhir pada 16 Februari 2009 sebesar US$ 300.000.
"Andi menyerahkan uang karena dia percaya dengan Gayus. Sementara untuk money laundringnya, dikatakan Cirrus itu hanya tetap menjadi dugaan sebab Pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan (PPATK) sama sekali tidak dapat membuktikan uang senilai Rp 25 milliar itu merupakan uang hasil kejahatan pencucian uang (money laundring). PPATK sendiri telah dihadirkan dalam kasus itu sebagai saksi. Dalam proses perkara itu, PPATK tidak bisa membuktikan transfer rekening yang yang diduga tindak pidana.
Dari perkembangan proses penyidikan kasus tersebut, ditemukan juga adanya aliran dana senilai Rp 370 juta di rekening lainnya di bank BCA milik Gayus. Uang itu diketahui berasal dari dua transaksi dari PT.Mega Cipta Jaya Garmindo. PT. Mega Cipta Jaya Garmindo dimiliki oleh pengusaha Korea, Mr. Son dan bergerak di bidang garmen. Transaksi dilakukan dalam dua tahap yaitu pada 1 September 2007 sebesar Rp 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp 200 juta.
Setelah diteliti dan disidik, uang itu diketahui bukan merupakan korupsi dan money laundring juga. "Bukan korupsi, bukan money laundering, tapi penggelapan pajak murni.Uang itu untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi. Tapi setelah dicek, pemiliknya Mr Son, warga Korea, tidak tahu berada di mana. Tapi uang masuk ke rekening Gayus. Tapi ternyata dia nggak urus (pajaknya). Uang itu tidak digunakan dan dikembalikan, jadi hanya diam di rekening Gayus. Berkas P-19 dengan petujuk jaksa untuk memblokir dan kemudian menyita uang senilai Rp 370 juta itu. Dalam petunjuknya itu, jaksa peneliti juga meminta penyidik Polri menguraikan di berkas acara pemeriksaan (BAP) keterangan itu beserta keterangan tersangka (Gayus T Tambunan).
Dugaan penggelapan yang dilakukan Gayus itu, diungkapkan Cirrus terpisah dan berbeda dasar penanganannya dengan penanganan kasus money laundring, penggelapan dan korupsi senilai Rp 25 milliar yang semula dituduhkan kepada Gayus. Cirrus dan jaksa peneliti lain tidak menyinggung soal Rp 25 milliar lainnya dari transaksi Roberto Santonius, yang merupakan seorang konsultan pajak. Kejaksaan pun tak menyinggung apakah mereka pernah memerintahkan penyidik Polri untuk memblokir dan menyita uang dari Roberto ke rekening Gayus senilai Rp 25 juta itu. Sebelumnya, penyidik Polri melalui AKBP Margiani, dalam keterangan persnya mengungkapkan jaksa peneliti dalam petunjuknya (P-19) berkas Gayus memerintahkan penyidik untuk menyita besaran tiga transaksi mencurigakan di rekening Gayus. Adapun tiga transaksi itu diketahui berasal dari dua pihak, yaitu Roberto Santonius dan PT. Mega Jaya Citra Termindo. Transaksi yang berasal dari Roberto, yang diketahui sebagai konsultan pajak bernilai Rp 25 juta, sedangkan dari PT. Mega Jaya Citra Termindo senilai Rp 370 juta. Transaksi itu terjadi pada 18 Maret, 16 Juni, dan 14 Agustus 2009.
Uang senilai Rp 370 juta itu disita berdasarkan petunjuk dari jaksa peneliti kasus itu. Penanganan kasus Gayus sendiri bermula ketika PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan pada rekening Gayus Tambunan. PPATK pun meminta Polri menelusurinya. Kembali ke kasus, berkas Gayus pun dilimpahkan ke pengadilan. "Jaksa lalu mengajukan tuntutan 1 tahun dan masa percobaan 1 tahun,". Dari pemeriksaan atas pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sebelumnya, beredar kabar bahwa ada "guyuran" sejumlah uang kepada polisi, jaksa, hingga hakim masing-masing Rp 5 miliar.
Diduga gara-gara itulah Gayus terbebas dari hukuman. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, 12 Maret lalu, Gayus, yang hanya dituntut satu tahun percobaan, dijatuhi vonis bebas. "Mengalirnya (uang) belum kelihatan ke aparat negara atau ke penegak hukum," kata Yunus. Namun, anehnya penggelapan ini tidak ada pihak pengadunya, pasalnya perusahaan ini telah tutup. Sangkaan inilah yang kemudian maju kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang. Hasilnya, Gayus divonis bebas. "Di Pengadilan Negeri Tangerang, Gayus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Tapi kami akan ajukan kasasi," tandas Cirrus. Sosok Gayus dinilai amat berharga karena ia termasuk saksi kunci dalam kasus dugaan makelar kasus serta dugaan adanya mafia pajak di Ditjen Pajak. Belum diketahui apakah Gayus melarikan diri lantaran takut atau ada tangan-tangan pihak tertentu yang membantunya untuk kabur supaya kasus yang membelitnya tidak terbongkar sampai ke akarnya. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meyakini kasus Gayus HP Tambunan bukan hanya soal pidana pengelapan melainkan ada juga pidana korupsi dan pencucian uang. Gayus diketahui kini berada di Singapura. Dia meninggalkan Indonesia pada Rabu 24 Maret 2010 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Namun dia pernah memberikan keterangan kepada Satgas kalau praktek yang dia lakukan melibatkan sekurangnya 10 rekannya.
Imigrasi Belum Endus Posisi Gayus, Gayus Tambunan hengkang ke Singapura pada Rabu 24 Maret. Namun posisi pastinya saat ini belum terendus. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengatakan kasus markus pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan melibatkan sindikasi oknum polisi, jaksa, dan hakim. Satgas menjamin oknum-oknum tersebut akan ditindak tegas oleh masing-masing institusinya, koordinasi perkembangan ketiga lembaga tersebut terus dilakukan bersama Satgas. Ketiga lembaga tersebut sudah berjanji akan melakukan proses internal.Kasus ini merupakan sindikasi (jaringan) antar berbagai lembaga terkait. Perkembangan selanjutnya kasus ini melibatkan susno duadji, Brigjen Edmond Ilyas, Brigjen Raja Erisman. setelah 3 kali menjalani pemeriksaan, Susno menolak diperiksa Propam. Sebabnya, dasar aturan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 45, 46, 47, dan 48 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 25 Perpres No I Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan, harus diundangkan menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Komisi III DPR Siap Beri Perlindungan Hukum untuk Susno.
Pada tanggal 30 Maret 2010, Polisi telah berhasil mendeteksi posisi keberadaan Gayus di negara Singapura dan kini tinggal menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah Singapura untuk memulangkan Gayus ke Indonesia. Polri mengaku tidak akan seenaknya melakukan tindakan terhadap Gayus meski yang bersangkutan telah diketahui keberadaannya di Singapura. Pada tanggal 31 Maret 2010, tim penyidik Divisi Propam Polri memeriksa tiga orang sekaligus. Selain Gayus Tambunan dan Brigjen Edmond Ilyas, ternyata Brigjen Raja Erisman juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan oleh tiga tim berbeda. Tim pertama memeriksa berkas lanjutan pemeriksaan Andi Kosasih, tim kedua memeriksa adanya keterlibatan anggota polri dalam pelanggaran kode etik profesi, dan tim ketiga menyelidiki keberadaan dan tindak lanjut aliran dana rekening Gayus.
Pada tanggal 7 April 2010, Komisi III DPR mengendus, seorang jenderal bintang tiga di Kepolisian diduga terlibat dalam kasus Gayus P Tambunan dan seseorang bernama Syahrial Johan ikut terlibat dalam kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, dari Rp24 milliar yang digelapkan Gayus, Rp11 milliar mengalir ke pejabat kepolisian, Rp5 milliar ke pejabat kejaksaan dan Rp4 milliar di lingkungan kehakiman, sedangkan sisanya mengalir ke para pengacara.. Efek berantai kasus Gayus juga menyentuh istana. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Satgas Anti Mafia Hukum untuk mengungkap kembali kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SBY menduga dalam kasus tersebut terdapat mafia hukum.
Setelah penyelidikan sekian lama, akhirnya pada tanggal 19 Januari 2011, Gayus Tambunan telah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan suap mafia pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta.
Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Kasus Gayus
Pada saat pengungkapan kasus ini, Polri mengungkapkan beberapa nama yang terkait dalam kasus ini adalah sebagai berikut:
12 Pegawai Dirjen Pajak termasuk seorang direktur, yaitu Bambang Heru Ismiarso dicopot dari jabatannya dan diperiksa.
2 orang Petinggi Kepolisian , Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Radja Erizman dicopot dari jabatanya dan diperiksa.
Bahasyim Assifie, mantan Inspektur Bidang Kinerja dan Kelembagaan Bappenas.
Andi Kosasih.
Haposan Hutagalung sebagai pengacara Gayus.
Kompol Muhammad Arafat.
Lambertus (staf Haposan).
Alif Kuncoro.
Beberapa aparat kejaksaan diperiksa.
Jaksa Cirus Sinaga dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, karena melanggar kode etik penanganan perkara Gayus HP Tambunan.
Jaksa Poltak Manulang dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Pra Penuntutan (Pratut) Kejagung.
Kasus Gayus Tambunan adalah cerminan bangsa Indonesia yang lemah dalam penegak hukum dalam pemberantas korupsi atau penyelewengan pajak. Gayus Tambunan sebagai pegawai PNS atau sekarang yang merupakan mantan pegawai yang bekerja di kantor pajak, seharusnya tidak melakukan penyelewengan pajak yang merugikan Negara Indonesia dan merugikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang merupakan salah satu tempat sekolah Gayus dulu. Kasus ini diduga bermilyaran yang merugikan Negara. Di kasus ini, banyak diungkapkan nama-nama yang terkait dalam kasus ini yang tidak terlalu diperhatikan sehingga seringnya Negara ini kecolongan dengan adanya penyelewengan pajak. Kasus ini berakhir dengan hukuman 7 tahun penjara dengan denda Rp. 300 juta, tetapi diduga kasus ini lebih tepatnya dianggap belum selesai karena diisukan Gayus masih bisa berkeliaran setelah dia divonis beralah.
Kasus Gayus Tambunan juga menjadi pelajaran, bahwa mestinya siapapun tidak boleh dalam mengambil keputusan hanya berdasar pada pikiran dangkal dan sederhana. Misalnya, memberi remunerasi kepada instansi tertentu agar di tempat itu tidak terjadi korupsi. Kenyataan itu memberikan petunjuk, bahwa ternyata korupsi bisa terjadi pada orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Korupsi lebih disebabkan oleh karena rendahnya moral, watak, karakter atau akhlak seseorang, sehingga mereka terlalu mencintai harta kekayaan dari pada mencintai bangsa dan negaranya.
Sekalipun uang yang diselewengkan Gayus Tambunan tidak seberapa, artinya belum mencapai triliyunan rupiah sebagaimana dalam kasus Bank Century, tetapi kasus tersebut harus diselesaikan secara tuntas. Korupsi di negeri ini, sekecil apapun harus dihindari. Penyakit korupsi rupanya sama dengan jenis penyakit pada umumnya. Jika tidak segera diobati, penyakit itu akan meluas dan mematikan seluruh bagian tubuh lainnya. Negara ini tidak boleh mati atau bubar, oleh karena korupsi yang dibiarkan.
Kasus Gayus Tambunan tersebut semestinya dijadikan momentum untuk memberantas berbagai mafia, mulai mafia hukum, mafia pajak, mafia politik, birokrasi dan lain-lain. Namun tidak boleh upaya menyelesaikan persoalan itu justru menambah persoalan baru hingga mengakibatkan rakyat yang selama ini menderita, bertambah lebih menderita lagi
D. KASUS ASIAN AGRI
"Kasus ini bukan hanya kasus pajak, tapi bisa diarahkan ke pencucian uang," karena penggelapan pajak tersebut kemudian dicuci dan hasilnya masuk ke Sukanto melalui perusahaannya di luar negeri, kasus pajak dan pencucian uang yang terjadi di asian agri ini dengan menggunakan modus transaksi fiktif untuk menghindari pembayaran pajak yang sangat luar biasa karena mencapai puluhan miliar rupiah dalam sehari. Transaksi-tarnsaksi fiktif untuk menekan pajak, yang kemudian hasilnya dinikmati dari luar negeri, karena ditransfer ke luar negeri.
Salah satu transkasi fiktif itu yaitu pada 1 November ditemukan biaya fiktif di 11 perusahaan milik Sukanto yang nilainya sangat besar, yakni mencapai Rp 20,8 miliar dalam sehari. Setelah itu, dana tersebut masuk ke kedua orang kepercayaan Sukanto. Lalu dana tersebut dikonversi ke dolar dan dikirim lagi ke perusahaan milik Sukanto yang berada di luar negeri. Dari perusahaan yang berada di luar negeri itulah dana tersebut masuk ke Sukanto.
Dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) menghukum Asian Agri, anak perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut harus membayar denda Rp 2,5 triliun atas kasus penggelapan pajak. Putusan perkara penggelapan pajak diputuskan sebagai corporate liability (pertanggungjawaban kolektif), yaitu Fucarious Liability (Perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya).
"MA memutuskan bersalah Asian Agri untuk bayar denda Rp 2,5 triliun. Kasus tersebut dengan terdakwa atas nama Suwir Laut alias Lie Che Sui dengan nomor 2239.K/pid.sus/2012,". MA menyatakan, eksekusi kasus Asian Agri yang telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), kini menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab, MA telah mengirimkan petikan putusan PK tersebut ke PN Jakarta Pusat.
Kasus penggelapan pajak ini dibongkar oleh Mantan Group Financial Controller Asian Agri,Vincentius Amin Sutanto. Anak perusahaan Raja Garuda Mas ini terbukti merugikan negara Rp 1,4 triliun. Vincentius telah divonis 11 tahun penjara karena dituduh melakukan pencucian uang.
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menilai dalam kasus korupsi PT Asian Agri harusnya diterapkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang yaitu Undang-Undang No 25 tahun 2003. Apalagi, sebelumya telah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membuktikan nilai predicate crime pidana di bidang perpajakan, dengan penerapan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, dapat menjangkau korporasi dengan hukuman denda atau pembekuan dana. "Bisa juga dilakukan pembubaran perusahaan jika terbukti melakukan pencucian uang,".
Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) menghukum Asian Agri, anak perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut harus membayar denda Rp 2,5 triliun atas kasus penggelapan pajak. Putusan perkara penggelapan pajak diputuskan sebagai corporate liability (pertanggungjawaban kolektif) yaitu Fucarious Liability (Perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya).
Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan melakukan koordinasi untuk melakukan eksekusi kasus penggelapan pajak PT Asian Agri. "Dalam mengeksekusi kasus ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
Kasus penggelapan pajak ini pertama kali dibongkar bekas akuntan PT Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto. Anak usaha Raja Garuda Mas ini diduga merugikan negara Rp 1,4 triliun. Vincentius divonis 11 tahun penjara karena dituduh menggelapkan uang perusahaan. Vincent merupakan mantan Finansial Controller PT Asian Agri harus mengembalikan barang bukti Rp28,337 miliar milik PT Asian Agri. Penggelapan pajak PT Asian Agri terjadi tahun 2002-2005 dengan modus merekayasa jumlah pengeluaran perusahaan. Penggelapan pajak anak perusahaan Raja Garuda Mas milik Soekanto Tanoto itu diperkirakan mencapai Rp 1,340 triliun Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan memvonis terhadap mantan Manajer Pajak Asian Agri, Suwir Laut, 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto itu juga dihukum membayar denda Rp 2,5 Triliun atau setara dengan dua kali lipat nilai pajak yang digelapkan. Denda tersebut harus dibayar tunai dalam waktu satu tahun.
E. KASUS PT SULASINDO NIAGATAMA
Menanggapi kasus penyalahgunaan faktur pajak yang dilakukan oleh PT Sulasindo Niagatama, pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Bambang Suheryadi menjelaskan, persoalan yang menjerat terdakwa Hadi Mulyono ini merupakan modus baru bagi perusahaan yang ingin lepas dari kewajibannya membayar pajak. Terdakwa hanya dikorbankan oleh aktor utamanya yang ingin lepas dari jeratan hukum akibat penyalahgunaa faktur pajak hingga merugikan negara ratusan miliar.
Oleh karena itu, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut harus bisa mencari kebenaran materiil. "Kalaupun terdakwa secara formil ikut terlibat dalam perkara tersebut karena sesuai akte notaris tercantum sebagai komisaris, namun majelis hakim harus bisa membuktikan kebenaran materiil dalam perkara tersebut,".
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya, menjerat terdakwa yang merupakan komisaris bayaran PT Sulasindo Niagatama -perusahaan yang bergerak dibidang impor barang- dengan Pasal 39a jo pasal 43 UU RI No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 28 tahun 2007 dan UU RI No 16 tahun 2009 jo pasal 6 ayat (1) KUHP karena dianggap telah bersalah menerbitkan faktur pajak fiktif telah menjual barang impor kepada beberapa perusahaan. Akibat faktur pajak fiktif yang telah diterbitkan terdakwa tersebut, negara dirugikan hingga Rp 118 miliar.
F. PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Jumlah kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang selesai dilakukan penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-2012) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Total perkiraan kerugian negara mencapai lebih dari 1,13 trilyun rupiah. Selama 4 tahun tersebut, 92 kasus telah dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan dan 69 diantaranya telah divonis di pengadilan dengan putusan penjara dan total putusan denda pidana hampir sebesar 4,3 trilyun rupiah. Kasus tindak pidana di bidang perpajakan selama ini didominasi oleh kasus faktur pajak tidak sah (fiktif) dan bendaharawan. Pelaku selama 4 tahun terakhir dilakukan oleh 68 Wajib Pajak Badan, 14 Wajib Pajak Bendaharawan dan 10 orang Wajib Pajak Orang Pribadi.
Kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang sangat menonjol adalah kasus faktur pajak fiktif Asian Agri dengan total kerugian negara mencapai 1,25 trilyun rupiah. Kasus tersebut telah diputus Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan putusan 2 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun serta denda pidana sebesar lebih dari 2,5 trilyun rupiah. Kasus Asian Agri pada awalnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat sebelum akhirnya dibatalkan dengan putusan kasasi MA.
Beberapa kasus besar lain yang telah divonis Pengadilan selama 4 tahun terakhir yaitu kasus Sulasindo Niagatama dengan total kerugian negara lebih dari 27 milyar rupiah. Kasus Sulasindo Niagatama divonis pengadilan 2 tahun penjara dan denda pidana sebesar 336 milyar rupiah. Pada tahun 2013 diharapkan pengadilan telah memberikan putusan terhadap 32 berkas P-21 kasus tindak pidana perpajakan dari tahun 2010-2012 yang belum divonis.
Optimalisasi penanganan tindak pidana di bidang perpajakan membutuhkan konsistensi dalam penegakan hukum dan kerjasama DJP dengan lembaga penegak hukum di luar DJP. Untuk mencapai kondisi tersebut, selain penetapan rencana strategis yang akan dicapai, DJP telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understansing) dengan lembaga penegak hukum di luar DJP yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung meliputi kerjasama penyidikan pajak, pengamanan kegiatan dan pelaksanaan tugas DJP, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, kerjasma dalam proses penindakan dan penuntutan perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara.
