Makalah Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi

MAKALAH KASUS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI

ETIKA PROFESI AKUNTANSI “ KASUS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI “

DISUSUN OLEH : IRWAN HASIHOLAN (23210641) 4 EB 21

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA JAKARTA 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan berkat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Makalah ini dengan judul “ Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi “ tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan dari Makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Etika Profesi Akuntansi. Selesainya Penulisan Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan mengucapkan terima

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





kasih atas segala bantuan yang diberikan, baik itu bimbingan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung yang sangat membantu penulis dalam pembuatan makalah ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Ibu Early Armein selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Akuntansi yang telah membantu memberikan masukan kepada penulis untuk pembuatan makalah ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan dengan segala kerendahan hati semoga Makalah ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca pembaca guna pengembangan pengembangan selanjutny selanjutnya. a.

Jakarta, November 2013 Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap profesi pasti memiliki sebuah etika atau hal-hal yang harus di patuhi. Dengan adanya etika setiap tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan harus dipikirkan terlebih dahulu agar dalam bertindak tidak semenamena. Maka dari itu, saya akan mencoba membahas sedikit tentang etika. Khususnya etika yang berhubungan dengan profesi akuntansi.





diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yg lain. Di dalam akuntansi juga memiliki etika yang harus di patuhi oleh setiap anggotanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan akuntan publik, bekerja bekerja di lingkungan dunia dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. profesion alnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme profesion alisme tertingg tertinggi, i, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. 5 KASUS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI

1. Kasus Enron Kasus KAP Andersen dan Enron Kasus KAP Andersen dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan, dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, dimana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $ 393, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar $ 644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perusahaan-p erusahaan yang didirik didirikan an oleh Enron. Analisa : Pelanggar Pelanggaran an etika dan prinsip profesi akuntansi telah dilanggar dalam kasus ini, yaitu pada prinsip pertama berupa pelanggaran tanggung jawab profesi untuk memelihara kepercayaan masyarakat pada jasa professional seorang akuntan. Prinsip kedua yaitu kepentingan publik juga telah dilanggar dalam kasus ini. Seorang akuntan seharusnya tidak hanya mementingkan kepentingan klien saja, tapi juga kepentingan publik. 2. Sembilan KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Jakarta, 19 April 2001 .Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga telah





melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah AI & R, HT & M, H & R, JM & R, PU & R, RY, S & S, SD & R, dan RBT & R. “Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporanny laporannyaa sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas suatu kejahatan,” ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. ICW menduga, hasil laporan KAP itu bukan sekadar “human error” atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya, karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan sembilan KAP itu tidak ringan. “Kami mencurigai, kesembilan KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu,” tegasnya. Menurut Tetan, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari kesembilan KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. Analisis : Dalam kasus tersebut ditemukan KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. KAP tersebut telah melakukan penyimpangan terhadap tujuan profesi akuntansi, yaitu memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme profesion alisme tertingg tertinggi, i, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Selain itu KAP tersebut juga melanggar Prinsip pertama - Tanggung Jawab Profesi, Prinsi Prinsip p Kedua - Kepentinga Kepentingan n Publik, Prinsip Ketiga – Integritas, Integritas, Prinsip Keempat – Obyektivitas, Obyektivitas, Prinsip Kedelapan - Standar Teknis. Seharusmya KAP tersebut harus bertanggung jawab kepada





obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Setiap KAP harus melaksanakan jasa profesio profesionalnya nalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesiona proesionall yang relevan 3. JAKARTA, KOMPAS – Dewan Perwakilan Rakyat sulit diharapkan mau membongkar praktik mafia anggaran yang terjadi di lembaga tersebut dan melibatkan pejabat pemerintah. Partai politik dan politikusnya di DPR diuntungkan dengan kondisi tetap tak terungkapnya praktik mafia anggaran karena mereka mengandalkan pembiayaan politik dari transaksi haram seperti dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigra Transmigrasi. si. “Setidaknya di dua kasus, Kemenpora dan Kemenkertrans menjadi contoh konkret bahwa praktik mafia anggaran terus berjalan. Sulitnya kita berharap pada politiku politikuss untuk memberantas korupsi karena mereka juga terjebak pada agenda dan kepentingan pragmatis ,” kata Koordinator Divis Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan di Jakarta, Senin (12/9). Abdullah mencontohkan praktik mafia anggaran yang coba diungkap anggota DPR Wa Ode Nurhayati. Namun yang terjadi, Badan Kehormatan DPR justru memproses yang bersangkutan meskipun dia sebagai penyingkap aib (whistle blower). BK DPR tak pernah memeriksa pihak-pihak yang disebutkan Wa Ode. “Parpol dan politikusnya mengandalkan permodalan politik dari kongkalikong semacam ini, jadi sulit mereka m au mengungkap praktik mafia anggaran,” kata Abdullah. Abdullah mengatakan, praktik mafia anggaran dimulai sejak perencanaan, misalnya dalam kasus dana percepatan infrastruktur daerah (DPID) di Kemnakertrans. Dalam perencanaan, orang di lingkaran menteri menawarkan beberapa daerah untuk mendapatka mendapatkan n program atau wilayah proyek DPID. “Tentunya dengan imblana fee tertentu,” katanya. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, anggaran yang sudah disetujui DPR dalam kenyataannya tidak diberikan ke daerah secara gratis. Dalam kasus suap di Kemenpora dan Kemnakertrans, terlihat jelas DPR dan pemerintah saling mengambil uang dari anggaran yang seharusny seharusnyaa untuk daerah. “Harus ada fee buat p arlemen, sementara birokrat kita juga butuh duit . Keduanya saling membutuhkan. Pejabat di kementerian membutuhkan uang untuk biaya kenaikan pangkat dan upeti bagi atasan mereka. Menteri juga membutuhkan uang untuk membantu partai politiknya.





Kedua : Kepentingan Publik, Prinsip Ketiga : Integritas, Prinsip Keempat : Obyektivitas, Prinsip Kelima : Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Prinsip Ketujuh : Perilaku Profesional, Prinsip kedelapan : Standar Teknis. Seharusnya seorang akuntan harus menaati prinsip-prinsip etika profensi akuntansi tersebut. 4. Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono yang diduga menyuap pajak. September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indones Indonesia ia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung menanggun g risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat eksekutifn eksekutifnya. ya. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan.

5. Komisaris PT Kereta Api Komisaris PT Kereta Api mengungkapkan adanya manipulasi laporan keuangan BUMN tersebut di mana seharusnya perusahaan merugi namun dilaporkan memperoleh keuntungan. “Saya tahu bahwa ada sejumlah pos yang sebetulnya harus dinyatakan sebagai beban bagi perusahaan tetapi malah dinyatakan masih sebagai aset perusahaan. Jadi ada trik akuntansi,” kata salah satu Komisaris PT Kereta Api, Hekinus Manao di Jakarta, Rabu. Ia menyebutkan, hingga kini dirinya tidak mau menandatangani laporan keuangan itu karena adanya ketidakbenaran dalam laporan keuangan BUMN perhubungan perhubun gan itu.







penyandang Master of Accountancy Accountancy,, Case Western Reserve University University,, Cleveland, Ohio USA tahun 1990. Akibat tidak ada tanda tangan dari satu komisaris, rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Kereta Api yang seharusnya dilaksanakan sekitar awal Juli 2006 ini juga harus dipendin dipending. g.

BAB II PEMBAHASAN

Analisis : 1) Berdasarkan kasus pelanggaran di atas, kita dapat mengetahui bahwa 9 KAP yang melaksanakan tugas pengauditan pada bank-bank bermasalah telah jelas jelas melanggar kode etik sebagai seorang akuntan publik. Seperti yang kita ketahui, Fungsi khusus seorang akuntan publik adalah : ·

Membuat perhitungan perhitungan tentang layanan yang dicapai oleh pemerintah kemudian menilai apakah pimpinan pemerintah telah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang telah ditugaskan kepadanya oleh para pemilik.





Sedangkan peranan akuntan publik adalah : ·

Membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas termasuk identifikasi bidang keputusan yang rumit dan penetapan tujuan serta sasaran organisasi.

·

Mengarahkan Mengarahk an dan mengendalikan secara efektif sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi.

·

Menjaga dan melaporkan kepemilikan atas sumber daya yang dikuasai organisasi. Berdasarkan Fungsi Khusus dan Peranan seorang akuntan publik, 9 KAP yang melakukan kecurangan terhadap Negara dengan memberikan laporan keuangan plasu, dapat dikategorikan dikategorikan sebagai tindakan korupsi, karena mereka secara sengaja melakukan pemalsuan tersebut. Bukan hanya Negara yang dirugikan, namun masyarakat juga dapat dirugikan karena laporan yang KAP buat seolaholah menandakan bank-bank tersebut dalam keadaan sehat. Seorang akuntan publik yang baik, harus mencerminkan sosok yang jujur dan independent. ind ependent. Agar tidak melakukan manipulasi dan fraud terhadap laporan yang akan di audit.

2)

Terjadinya kecurangan yang di lakukan oleh self regulation atau perikatan, dari KAP tersebut yang menyebabkan kemungkinan melakukan pemalsuan laporan keuangan yang diperiksanya, dan bukan human error tetapi sudah dlakukannya pengsiasatan untuk menutupi laporan keuangan dari badan tersebut. Dan mengambil hak masyarakat halayaknya. 3) Dari sisi mentalitas, orang-orang yang menjadi tersangka dalam kasus ini merupakan orang-orang yang tidak tahu betul yang dinamakan etika dalam profesi akuntansi akuntansi karena mereka telah melanggar kode etik dalam tanggung





BAB III PENUTUP

Solusi : 1)

Dari analisis yang telah dibuat, solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap setiap laporan yang telah dipublikasikan, dan memberikan pelanggaran yang berat kepada seluruh akuntan publik yang telah terdaftar jika melakukan kecurangan. Peranan BPKP juga harus lebih diperketat dalam mengawasi keuangan pembagunan pembagunan agar fraud dapat diminimalisasikan.

2)

Sebaiknya, sebagai profesi akuntan publik di dalam setiap penugasan jasa atestasi, seorang akuntan publik diwajibkan besikap indenpenden terhadap semua stakeholder perusahaan atau ppun yang lainnya, karna merupakan out put pernyataan akuntan publik atas asersi yang di periksanya, periksanya, dan itu pun merupakan sebuah laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya yang





tersebut harusnya dapat menolak dan benar-benar berlaku jujur dalam pengauditan pengauditan laporan keuangan.

Kesimpulan 5 kasus di atas telah melanggar prinsip-prinsip etika yang digariskan dalam kode etik akuntansi , yaitu prinsip integritas , objektivitas , Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional , dan prinsip perilaku professional. professional. Tindakan yang tidak etis bagi seorang akuntan, dimana seorang akuntan seharusnya bertindak jujur dan mengikuti kaidah-kaidah yang ada.





DAFTAR PUSTAKA

1)

anwarsyam.

2012.

Fungsi

dan

Peranan

Besar

Internal

Auditor.

http://anwarsyam.staff.ipb.ac.id/2012/03/14/fungsi-dan-peranan-besar-internalauditor/.. Di akses pada 14 Maret 2012 auditor/ 2)

kerockan.

2010.

Fungsi

dan

cara

kerja

akuntansi

publik.

http://kerockan.blogspot.com/2010/10/fungsi-dan-cara-kerja-akuntansi publik.html. publik.html. Di akses akses pada 14 Oktober 2010. 2010. 3)

Aniesrusyantini. Aniesrusyantini . 2012. Kasus-kasus pelanggaran etika profesi akuntansi. http://aniesrusyantini.blogspot.com/2012/01/kasus-kasus-pelanggaran-etika profesi.html profesi.h tml.. Di akses pada 12 January 2012.

4)

K. Bertens, 1994, Etika, Jakarta : Gramedia Utama.

Makalah Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi

Recommend Documents