0
KODE ETIK ADVOKAT
MAKALAH
Diajukan sebagai Tugas Mata Kuliah Etika dan Profesi Hukum dengan Dosen Drs.H.E. Mudjaidi Amin,S.H.,M.H.
SITY NURUL AFIFAH 1111141220 G/VI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2017
i
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah ma kalah “Kode “Kode Etik Advokat”. Advokat”. Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas Etika dan Profesi Hukum. Hukum.
Adapun
isi
dari
makalah ini yaitu yaitu menjelaskan tentang
Pengertian advokat, kode etik advokat, peranan advokat sebagai penegak hukum, batas kewenangan advokat, kasus pelanggaran pelanggaran etika profesi. Penulis
berterima
kasih
kepada
Bapak Drs.H.E.Mudjaidi
Amin,S.H.,M.H. selaku dosen mata kuliah Etika dan Profesi Hukum yang telah memberikan bimbingan kepada kami, dan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat positif dan membangun dari semua pihak agar makalah ini menjadi lebih baik dan bermanfaat.
Serang, 9 Mei 2017
Penulis
i
ii
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................. ................................................................... ............................................ .......................... .... i DAFTAR ISI ................................................ ....................................................................... ............................................. .................................... .............. ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................ .................................................................. ............................................ .................................. ............1 B. Rumusan Masalah ........................................... ................................................................. ............................................ .............................. ........2
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Advokat .................................................... .......................................................................... ......................................... ...................3 B. Kode Etik Advokat ...................................... ............................................................ ............................................ .................................. ............6 C. Peranan advokat sebagai penegak hukum ............................. ................................................... ............................ ......16 D. Batas kewenangan advokat .............................................................. ............................................................................... .................19 E. Analisis kasus pelanggaran etika profesi ........................ .............................................. ................................... .............22
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .......................................... ................................................................ ............................................ ....................................... .................25 B. Saran ............................................. .................................................................... ............................................. ............................................. .........................26
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
i
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma moral tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat, dan perilaku baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya. 1 Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku terebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan. 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). law). Oleh karena itu, Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
1
Abdulkadir Muhammad, Etika Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 25. Ibid., hlm 79.
2
i
1
2
Dalam usaha mewujudkan prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai officium nobile, nobile, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hakhaknya di forum yang telah ditentukan. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undangundang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa organisasi advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (officium mobile), mobile), sehingga setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut. Dalam pembukaannya, Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa kode etik tersebut sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat, yang menjamin dan melindungi namun juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggun jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Dan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut, maka organisasi advokat membentuk suatu dewan kehormatan yang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.
B. RUMUSAN MASALAH
1. 2. 3. 4. 5.
Apakah yang dimaksud dengan advokat? Apakah yang dimaksud dengan kode etik advokat? Bagaimana peranan advokat sebagai penegak hokum? Bagaimana batas kewenangan advokat? Bagaimana kasus pelanggaran etika profesi?
i
3
BAB III PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN ADVOKAT
Istilah Pengacara dan Advokat sering digandengkan penyebutannya. Pengacara dan Advokat keduanya sama-sama bergerak dalam lapangan bantuan hokum. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, digunakan istilah Penasihat Hukum. Sementara dalam rangka pengangkatan seseorang menjadi advokat, istilah yang dicantumkan dalam keputusan Menteri Kehakiman disebut dise but advokat. 3 Perbedaan dua istilah itu dalam kompetensinya. Advokat wilayah bantuan hokum yang dapat ditangani adalah meliputi wilayah seluruh Indonesia, sedangkan
pengacara
hanya
meliputi
satu
wilayah
Pengadilan
tinggi.
Pengangkatan advokat dilakukan oleh Menteri Kehakiman, sedang pengacara diangkat dengan keputusan ketua pengadilan tinggi tempat pengacara itu berpraktek.4 Advokat adalah salah satu penegak hukum yang termasuk dalam Catur Wangsa Penegak Hukum selain Polisi, Jaksa dan Hakim. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini. Kata Advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu Advocare Advocare yang berarti To defend, to call to one’s aid, to vouch or to warrant. , sedangkan dalam bahasa Inggris Advokat itu disebut Advocate disebut Advocate,, yang berarti to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly.
3
Dardji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Hukum, Jakarta, Gramedia, 1995, hlm 255. 4 Suparman Usman, Etika Usman, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, Indonesia, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008, hlm179.
i
3
4
Di Indonesian muncul penamaan-penamaan terkait dengan profesi yang membela orang-orang berperkara. berperkara. lawyer 5, Pengacara6, barrister , Konsultan Hukum7 dan Penasihat Hukum 8. Variasi penamaan Advokat sebelumnya dikarenakan dalam beberapa undang-undang memakai istilah yang berbeda misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan Penasehat Hukum di dalamnya sedangkan Dengan disahkannya UU. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka seluruh penamaan terhadap profesi yang berhubungan dengan konteks pembelaan baik didalam persidangan maupun diluar persidangan telah disatukan juga menjadi “Advokat” sehingga penamaan pena maan yang beragam seperti: lawyer, lawyer, Pengacara, barrister , Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum sudah tidak ti dak dipakai lagi. Profesi advokat sudah dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile). nobile). disebutnya Advokat sebagai profesi yang mulia karena Advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak azasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat advokat tidak boleh melanggar melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat berkewajiban memberikan bantuan 5
Menurut definisi Black law Dictionary, lawyer is a peson lerned in the law, as an attorney, counsel or solicitor, a person who is practicing law; lihat Henry Cambell Black, Black’s Law Dictionary, Edisi Kelima, St. Paul: West Publishing, 1979, hlm 799, dan dalam Http://en.wikipedia.org./wiki/lawyer 6 Menurut kamus besar bahas Indonesia Pengacara berarti ahli hukum yang bertidak sebagai peasehat atau pembela perkara perkara di Pengadilan. 7 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsultan adalah orang yang dapat memberikan pendapat (petunjuk, pertimbangan) dalam suatu keahlian seperti perbankan, pertanian dan penasehat. Dalam hal ini kosultan hukum hukum dilakukan oleh orang yang ahli hukum. hukum. 8 Penasehat Hukum Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberi bantun Hukum.
i
5
hukum9 berupa jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. Dan dibalik pekerjaan profesionalnya yang menerima profit atau lawyer fee, tidak melupakan asas kemnusiaan yang mulia yaitu pro-bono atau bantuan hukum Cuma-cuma 10 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma . Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai pekerjaan bermartabat Advokat karenanya harus mampu melibatkan diri leih tinggi dengan aparat penegak hukum, dasar filosofis, asas-asas, teori-teori da tentunya norma-
9
Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan yang memberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UndangUndang. dalam undang-Undang ini pemberi bantuan hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh Advokat saja tetapi juga oleh Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas Hukum. 10 Dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Cuma-Cuma, dinyatakan bahwa Bantuan Hukum Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima menerima pembayaran honorarium honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mewakili, mendampingi, membela, membela, dan melakukan tindakan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
i
6
norma hukum dan hampir semua aspek harus dikuasai. 11 Jadi sangat keliru jika Advokat dikatakan membela orang salah karena membela hak hukum termasuk Hak Asasi Manusia seseorang yang wajib dibela sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Undang-undang Dasar, Konvenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 54 Kitab Kita b Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
B. KODE ETIK ADVOKAT
Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (Code of conduct) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya.Menurut Filsuf Jerman-Amerika. Hans Jonas Nilai adalah The Addresses of a yes yaitu : Sesuatu yang kita iakan atau kita aminkan “ Nilai mempunyai konotasi positif sebaliknya sebali knya sesuatu yang kita jauhi atau lawan dari nilai adalah “Non Nilai” (Disvalue ). ). Istilah nilai: nilai: value (Inggris); valua, valere valere (Latin); Worth, Weorth, Wurth Wurth (Amerika) yang berarti kuat dan berharga. Nilai berguna sebagai sumber dan tujuan pedoman hidup manusia. Oleh karena ada nilai tersebut, maka muncullah kemudian Sebuah Norma yaitu sebuah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat “pasti dan tidak berubah,” yang dengannya kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya atau kualitasnya, kita ragukan. Konon Norma dalam bahasa latin memiliki arti “car penter’s square” square” : siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya (meja, bangku, lemari dan sebagainya) benar-benar lurus. Dengan merujuk pada kepada arti Etika yang sesuai, maka arti kata moral12 sama dengan arti kata Etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang
11
Jawahir Tantowi, Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat Di Era Global : disampaikan dalam seminar denga tema “Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 : Suatu Kemajuan Atau Kemundururan. Sumbangsih untuk RUU Perubahan UU Advokat”. Diselengarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Indonesia Bars Association). Bumi Hotel Surabaya Jl. Basuki Rahmat 106-128. Surabaya. Jumat, 5 April 2013. 12 Kata Moral berasal dari bahasa bahasa Latin Mos Latin Mos,, jamaknya Mores yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis kata Etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, Etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.
i
7
menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Apabila dikatakan : “Advokat yang membela perkara itu tidak bermoral” artinya perbuatan Advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok profesinya” profesinya”. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asas-asas akhlak (moral), nilai, kesusilaan, yang mengatur tentang perilaku baik dan buruk dalam hidup dimasyarakat. Antara etika dan etiket terdapat perbedaan yang jelas. Etika sama berarti dengan moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Namun kedua istilah ini sering dicampuradukkan. Mengenai tujuan adanya kode etik, Subekti menilai bahwa “fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya”. anggotanya ”. Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Jadi paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yaitu : 1. menjaga dan meningkatkan kualitas moral; 2. menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; 3. melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi. Kesemua maksud tersebut bergantung dengan prasyarat utama yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik. Namun teori hukum positivis posi tivis dari Hart, Kelsen dan Austin menyebabkan kemudian kode etik itu dibuat secara tertulis. Ada beberapa alasan kode-kode etik profesi tersebut dibuat tertulis, karena : 1. Kode-kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial 2. Kode-kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atu oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya
i
8
3. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi Tujuan dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah: 1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institution), dan (institution), dan masyarakat pada umumnya. 2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya. 3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan jahat dari anggota tertentu. 4. Standar-standar etika mencerminkan/ membayangkan pengharapan moral dari komunitas. 5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain : 1. Merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi tertentu. 2. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga sering menimbulkan penyalahgunaan yang meresahkan masyarakat dan membingungkan profesi itu sendiri. 3. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-drop begitu saja dari atas, sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan professional sendiri. 4. Kode etik merupakan self-regulation merupakan self-regulation (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri, Ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki, yang prinsipnya tidak pernah dapat dipaksakan dari luar. 5. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis, oleh karenanya kode etik sering berisi ketentuan wajib lapor tentang pelanggarannya.
i
9
Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah Tangga organisasi. Demikian pula halnya Undang-undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat. Pengadilan Tinggi dan sekarang berada sepenuhnya pada organisasi advokat. Karena itu, pada saat itu kartu advokat tidak lagi dikeluarkan oleh pengadilan tinggi melainkan oleh KKAI.13 Sebelum diundangkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003, tidak ada kewajiban bagi advokat untuk menjadi anggota organisasi advokat. Hal itu terjadi karena administrasi advokat, terutama tugas pengangkatan, berada pada Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi. Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hubungan antara advokat dan kliennya dipandang dari advokat sebagai officer of the court , yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut : 13
Harlen Sinaga, Dasar-dasar Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, Jakarta, Advokat, Jakarta, Erlangga, 2011, hlm 17.
i
10
1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya. 2. Karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin, maka advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku. Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap
pelanggaran,
dan
pemberhentian
advokat
yang
pelaksanaannya
dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan 14: 1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; 3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan; 4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kewaji ban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela; 6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. Uraian penting mengenai Kode Etik Advokat meliputi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Adovokat yang dipilah menjadi beberapa bagian antara lain: 1. Etika Kepribadian Advokat.
Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam 14
Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 20072012”. Bandung, 19 Januari 2008. 2008 .
i
11
melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya (Pasal 2 Kode Etik Advokat) Etika Kepribadian Advokat juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat bahwa : a. Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum karena pertimbangan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya, nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya. b. Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. c. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjujung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. d. Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana. e. Wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi organisasi profesi. f. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat, g. Wajib senantiasa menjungjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile). h. Dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat. i.
Advokat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara ( Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat
dan
tidak
diperkenankan
namanya
dicantumkan
atau
dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu
i
12
perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Implementasi kepribadian advokat yang tergambat dari ketentaun Pasal 3 di atas dapat dimaknai sebagai suatu gambaran sosok seorang advokat yang lebih mengutamakan nilai-nilai objektif dalam menjalankan profesinya tersebut. Apalagi pengakuan akan nilai advokat sebagai profesi yang terhormat disini dimaknai sebagai suatu ungkapan yang harus dipegang dan dijunjung tinggi oleh setiap advokat. Sebab apabila advokat tidak memahami dengan baikakan jiwa dan roh kepribadiannya tersebut, akan membawa pengaruh yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat mengenai keberadaan advokat tersebut. 15 2. Etika Hubungan Dengan Klien.
Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut : a. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. b. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. c. Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang d. Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien e. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. f. Dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa. g. Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. h. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara Advokat dank klien itu.
15
Supriadi, Etika Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 90.
i
13
i.
Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugia terhadap kliennya.
j.
Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingankepentingan
bersama
dua
pihak
atau
lebih
yang
menimbulkan
pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan k. Hak retensi terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya. 3. Hubungan Dengan Teman Sejawat.
Etika dengan teman sejawat juga diatur dalam kode etik advokat. Hubungan dengan teman sejawat ditegaskan dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat yang menerangkan: a. Saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. b. Dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik scara lisan maupun tertulis. c. Keberatan-keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. d. Tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman sejawat e. Apabila Klien menghendaki mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan kliennya untuk memenuhi kewajibannnya apabila masih ada terhadap advokat semula. f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara ini, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap Klien tersebut. Sedangkan khusus bagi advokat asing yang bekerja di Indonesia atau Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
i
14
menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik yang ada. 4. Etika Cara Bertindak menangani Perkara
Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Adapun etika cara bertindak menangai perkara sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik adalah Etik adalah : a. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman-teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan bersan gkutan dibuat dengan membubuhkan catatan “sans Prejudice” b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat, tetapi tidak berhasil , tidak dibenarkan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. c. Dalam perkara yang sedang berjalan advokat tidak dapat menghubungi hakim tanpa adanya pihak lawan dalam perkara perdata ataupun tanpa jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. d. Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut Umum daam perkara pidana. e. Apabila mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat maka hubunga dengan orang itu hanya dapat dilakukan melalui advokat tersebut. f. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dikemukanka secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu advokat memiliki hak imunitas hukum baik perdata maupun pidana. g. Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi orang yang tidak mampu. h. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.
i
15
5. Kode etik lainnya yang menyangkut profesi advokat.
Selain kode etik yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat ketentuanketuan tentang kode etik yang diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Advokat tersebut antara lain: a. profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum sejajar dengan jaksa dan hakim. b. Dilarang memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang lain termasuk pemasangan papan nama dengan bentuk dan atau ukuran yang berlebihan. c. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkarkan diadakan di suatu tempat yang merugikan kedudukan dan martabat Advokat. d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papn nama kantor advokat atau
mengizinkan
orang
yang
bukan
advokat
tersebut
untuk
memperkenalkan dirinya sebagai advokat. e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawannya-karyawannya yang tidak berkualitas unuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada kliennya dengan lisan atau dengan tulisan f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyaraka mengenai tindakantindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan tersebut bertujuan untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh Advokat. g. Advokat wajib mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepatan tentang cara penangan perkara dengan kliennya. h. Bagi advokat yang pernah menjadi hakim atau panitera dalam pengadilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menagani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.
i
16
Advokat dalam menjalankan profesinya tidaklah kebal hukum .terdapat pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan advokat yang bersangkutan. Dalam Pasal 9 Huruf b Kode Kode Etik Advokat disebutkan: “ Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik dicabang maupun dipusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri ”. Tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat. Untuk Pengaduan, dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu: Klien, Teman Sejawat Advokat, Pejabat Pemerintah, Anggota Masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota sebagaimana s ebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Advokat. Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi Advokat yang melanggar adalah Sanksi-sanksi penghukuman sebagaimana tertuag dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat berupa: Peringatan Biasa, Peringatan Keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Oleh karena diatur dalam kode etik (code of conduct), conduct), maka sejatinya advokat yang tidak professional adalah advokat yang menggadaikan etika profesinya. C. PERANAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM
Secara normatif, Undang-undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif
i
17
mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien. Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela membel a masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU yaitu UU no.18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan
masyarakat,
diberlakukan.Dalam
tempat
masyarakat
hukum
sederhana,
pola
tersebut
berlaku
penegakan
atau
hukumnya
dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. hukumnya. Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasa r
i
18
fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu: 1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara. 2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial. 3. Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas “clemency” “clemency” atau sekedar memohon keadilan. Selain peran diatas, Advokat juga memiliki peran dalam pengawasan penegakan
hukum,
penjaga
kekuasaan
kehakiman
dan
sebagai
pekerja
sosial.peran tersebut akan di jabarkan sebagai berikut: 1. Peran Advokat sebagai pengawas penegakan hukum huku m
Fungsi pengawasan penegakan hukum terutama dijalankan oleh perhimpunan advokat. advokat. Pengawasan ini mencakup dua hal yaitu: Internal, secara internal peran himpunan advokat harus dapat menjadi sarana efektif mengawasi tingkah laku advokat dalam profesi penegakan hukum atau penerapan hukum. Harus ada cara- cara yang efektif untuk mengendalikan advokat yang tidak mengindahkan etika profesi dan aturan-aturan untuk menjalankan tugas advokat secara baik dan benar. Eksternal, secara eksternal baik himpunan advokat maupun advokat secara individual harus menjadi pengawas agar peradilan dapat berjalan secara benar dan tepat. Bukan justru sebaliknya, advokat menjadi bagian dari upaya menghalangi suatu proses peradilan. 2. Peran Advokat sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman
Perlindungan atau jaminan kehakiman yang merdeka tidak boleh hanya diartikan sebagai bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuasaan Negara atau pemerintahan.Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus juga diartikan sebagai lepas dari pengaruh atau tekanan publik, baik yang terorganisasi dalam infra struktur maupun yang insidental.Tekanan itu dapat
i
19
dalam bentuk melancarkan tekanan nyata, membentuk pendapat umum yang tidak
benar,
ancaman
dan
pengrusakan
prasarana
dan
sarana
peradilan.Tekanan tersebut dapat pula bersifat individual dalam bentuk menyuap penegak hukum agar berpihak. Advokat sebagai penegak hukum, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan kehakiman semestinya ikut menjaga
agar
kekuasaan
kehakiman
yang
merdeka
dapat
berjalan
sebagaimana mestinya. 3. Peran Advokat sebagai pekerja sosial
Pekerja sosial dalam hal ini adalah pekerja sosial di bidang hukum. Sebagaimana diketahui, betapa banyak rakyat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi tidak berdaya. Mereka bukan saja tidak berdaya secara ekonomis tetapi mungkin juga tidak berdaya menghadapi kekuasaan.Berdasar hal tersebut, maka persoalan- persoalan hukum yang yang dihadapi rakyat kecil dan lemah yang memerlukan bantuan, termasuk dari para advokat. Undang-Undang Advokat pasal 21 dalam hal ini memaparkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dari Berbagai peran advokat tersebut memberikan pemahaman bahwa advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan jasa atau bantuan hukum kepada kliennya. Bantuan hukum tersebut bisa berupa nasehat hukum, pembelaan atau mewakili (mendampingi) kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. pengadilan.
D. BATAS KEWENANGAN ADVOKAT
Problematika secara sosiologis keberadaan advokat di tengah-tengah masyarakat seperti buah simalakama.Fakta yang tidak terbantahkan adalah keberaaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum. Tetapi ada juga sebagian masyarakat menilai bahwa keberadan advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan, penelitian negatif ini tidak terlepas dari sepak terjang dari advokat sendiri yang kadang kala menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum
i
20
tidak sesuai dengan harapan dan yang paling disayangkan adalah sebagian kecil advokat menjadi bagian dari mafia peradilan. Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat
dalam
menjalanakan
profesinya
dan
juga
menghindari
adanya
kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan tetapi Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diberikan kewenangan. Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan pemberian kewenangan kepada advokat. Kewenangan tersebut diperlukan selain untuk menciptakan kesejajaran diantara aparat penegak hukum juga untuk menghindari adanya multi tafsir diantara aparat penegak hukum yang lain dan kalangan advokat itu sendiri terkait dengan kewenangan. Sementara UU No. 18/2003 tentang Advokat tidak mengatur tentang kewenangan Advokat di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian maka terjadi kekosongan norma hukum terkait dengan kewenangan Advokat tersebut. Perlu diketahui bahwa profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Dengan demikian maka profesi Advokat sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara. Bedanya adalah kalau Advokat adalah lembaga privat yang berfungsi publik sedangkan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah lembaga publik. Jika Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.
i
21
Kewenagan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara.Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian.Yaitu pertama kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua, membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan
hukum,
sosialisasi
berbagai
peraturan
perundang-undangan,
konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam praktik seringkali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali dinigasikan (diabaikan) oleh aparat penegak hukum.Hal ini mengakibatkan kedudukan advokat “tidak sejajar” dengan aparat penegak hukum yang lain.Dari kondisi itu tampak urgensi adanya kewenangan advokat didalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegak hukum.Kewenangan advokat tersebut diberikan untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum secara baik.
i
22
E. ANALISIS KASUS PELANGGARAN ETIKA PROFESI
JAKARTA – Kasus dugaan suap yang diduga dilakukan pengacara kondang OC Kaligis terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, sedianya telah mencoreng profesi advokat. Izin praktik hukum dari seorang OC Kaligis pun bisa dicabut bila terbukti melakukan suap. 16 “Ya ini peristiwa yang menyedihkan dan menyebalkan karena senioritas tidak mengubah orientasi profesi hanya pada kemenangan. Ini yang dalam konteks TPPU disebut gate keeper profesional yang membantu para terdakwa korupsi menyembunyikan uang. Dalam konteks ini sang professional telah melacurkan diri menjadi penyuap ataupun calo perkara,” ujar Advokat Abdul Fickar Hadjar kepada Okezone, Selasa (14/7/2015). Menurut Abdul Fickar, jika terbukti OC Kaligis telah merendahkan officium nobile yang sejatinya mencederai kehormatan profesi advokat. Selain itu, dirinya menilai OC Kaligis telah melakukan persaingan yang tidak sehat sesame lawyer dengan cara menyuap. Sementara itu terkait dengan izin praktiknya, sambung Abdul Fickar, bisa saja dilakukan dan bila dia tergabung dalam organisasi advokat. Maka yang bisa mencabutnya setelah ada sidang etik dan disiplin profesi.
KPK Tangkap Hakim Medan
“(Kalau tidak tergabung dalam organisasi organ isasi advokat-red) Berarti izinnya dari izin menteri kehakiman dulu, berarti organisasi yang ada harus mendorong itu ke menteri,” pungkasnya. KPK diketahui melakukan OTT dan menetapkan M. Yagari Bhastara Guntur (MYB) alias Gerry sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan. Gerry yang tergabung dalam Lawfirm OC Kaligis and Partners itu diduga menyuap untuk memuluskan gugatan yang diajukan Pemprov Sumatera Utara melalui Kabiro Keuangan Ahmad Fuad Lubis. 16
http://news.okezone.com/read/2015/07/15/337/1182030/coreng-profesi-advokat-izin-praktik-ockaligis-harus-dicabut
i
23
Sementara uang suap tersebut diduga diberikan kepada tiga hakim PTUN dan satu panitera yang juga sudah berstatus tersangka.Mereka adalah Ketua Majelis Hakim Tripeni Irianto Putro, Hakim Anggota Dermawan Ginting dan Amir Fauzi serta Panitera Syamsir Yusfan. Adapun gugatan tersebut dilakukan untuk menguji kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumut yang menerbitkan sprindik atas kasus dugaan korupsi Bansos dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Sumut.KPK kini juga sudah menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka dan menahannya di rutan Pomdam Jaya, Guntur. 1. Analisa Kasus
Terseretnya pak OC Kaligis dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan membuat banyak orang terkejut. Karena selama ini bapak OC Kaligis terkenal sebagai pengacara yang memperjuangkan keadilan ternyata sama seperti pengacara lainnya. Suka menyuap, jual beli perkara dan memutarbalikan fakta. Ada beberapa dampak terhadap penangkapan bapak OC Kaligis: Pertama, semakin membuat citra pengacara di mata masyarakat semakin menurun. Bila bapak OC Kaligis saja yang gigih memperjuangkan keadilan publik selama ini dan memperjuangkan kejujuran dalam berperkara, apalagi dengan pengacara-pengacara lain yang hanya berjuang demi material semata. Kedua, citra KPK yang sempat meredup akibat kriminalisasi yang dilakukan oleh polri mulai meningkat karena dulu masyarakat sempat tidak yakin dengan KPK, tetapi sekarang mulai sedikit yakin dengan kinerja KPK saat ini. Ketiga, terbongkarnya kasus suap yang menyeret Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara, telah menguatkan bukti bahwa selama ini, pemerintah daerah tidak juga lepas dari pemerasan para hakim lewat para pengacara.Kasus-kasus yang melibatkan pemer intah daerah kerap dikalahkan oleh pengadilan.Sebagai contoh Pemrov DKI Jakarta kerap dikalahkan oleh pengadilan atas berbagai kasus sengketa tanah, properti dan sebagainya. Keempat, mereka semua yang melakukan tindak pidana korupsi melanggar sumpahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat merusak moral bangsa Indonesia
i
24
2. Analisis Pelanggaran Sesuai dengan Etika Profesi yang Berlaku
Dalam kasus yang menyeret bapak O.C Kaligis.Sebagai seorang advokat profesional tidak seharusnya melakukan tindakan seperti kasus diatas.Pada dasarnya
bahwa
setiap
advokat
harus
profesional
dalam
melakukan
pekerjaanya.Setiap advokat dituntut untuk selalu sel alu melihat sebuah masalah dengan sebenar-benarnya tanpa mengambil jalan pintas sebagai penyelesaian untuk setiap kasus yang ditangainya. Setiap advokat harus patuh pada etika profesi yang berlaku. Berikut adalah pelanggaran etika profesi advokat untuk kasus diatas, antara lain : a. Pasal 3 huruf b yaitu,” yaitu,” Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan” Keadilan ”. b. Pasal 4 huruf a yaitu,” Advokat dalam perkara-perkara perkara -perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai” damai”. c. Pasal 4 huruf c,” Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang” menang ”. d. Pasal 9 huruf a,” Setiap Advokat Ad vokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.”
i
25
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Advokat. Advokat memiliki memil iki peranan dalam dala m penegakan hukum, sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman dan sebagai pekerja sosial. Demikian pula halnya Undang-undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat. Tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan
masyarakat,
diberlakukan.Dalam
tempat
masyarakat
hukum
sederhana,
pola
tersebut
berlaku
penegakan
atau
hukumnya
dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat
i
25
26
penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Kewenagan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara.Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat.
B. Saran
Sebagai Advokat yang taat hukum sudah seharusnya selalu mementingkan hukum positif yang berlaku serta mematuhi segala kode etik advokat guna mencerminkan sebagai Penegak Hukum yang baik, bukan sebaliknya. sebagai advokat seharusnya membantu klien mendapatkan keadilan, bukan membantu membebaskan orang yang bersalah.
i
27
DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara CumaCuma, BUKU
Dardji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. Pokok-pokok Filsafat Hukum. Hukum. Jakarta: Gramedia. Jawahir Tantowi, Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat Di Era Global : disampaikan dalam seminar denga tema “Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 : Suatu Kemajuan Atau Kemundururan. Jimly Asshiddiqie, Bahan Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012”. 2007-2012”. Bandung, 19 Januari 2008 . Muhammad, Abdulkadir. 2006. Etika Profesi Hukum. Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Sinaga, Harlen. 2011. Dasar-dasar Profesi Profesi Advokat. Advokat. Jakarta:Erlangga. Jakarta:Erlangga. Suparman Usman. 2008. Etika 2008. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama. Supriadi. 2008. Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. INTERNET
www.peradi.or.id http://news.okezone.com/read/2015/07/15/337/1182030/coreng-profesi-advokatizin-praktik-oc-kaligis-harus-dicabut
i
28
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap penulis adalah Sity Nurul Afifah lahir di kota Tangerang pada tanggal 27 Januari 1966 dari ayah yang bernama Sukanedi dan ibu yang bernama Haslinda. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menempuh jenjang pendidikan tingkat dasar di SD Pondok Jagung 1 kota Tangerang pada tahun 2002-2003, kemudian di SD Negeri 1 Panyileukan kota Bandung, dan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 12 kota Banda Aceh pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Banda Aceh pada tahun 2008-2009, kemudian di SMP Negeri 8 Bandung pada tahun 20092011, dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di SMA Pertiwi 1 Padang dan lulus pada tahun 2014. Kemudian setelah tamat SMA penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jurusan Ilmu Hukum. Sekarang penulis sedang menempuh semester satu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten.
i
