BAB 9 KODE ETIK PROFESI LAINNYA
KEBERADAAN BERBAGAI PROFESI
Tujuan khusus dari setiap organisasi profesi adalah untuk mengembangkan kompetensi para anggota secara berkelanjutan sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya dengan berpedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama. Kelompok – kelompok organisasi profesi seperti ini tidak membeda – bedakan bedakan latar belakang status para anggota mereka, baik dari sector swasta atau sector public (pegawai negeri). Setiap organisasi profesi mempunyai pedoman kode etik untuk menjadi standar/acuan perilaku bagi para anggotanya. Karena banyaknya ban yaknya organisasi profesi yang ada, maka pada kesempatan ini hanya akan dibahas beberapa contoh kode etik dari beberapa organisasi profesi, yaitu Profesi Badan Pemerintahan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII), Himpunan Psikologi Indonesia, dan Advokat Indonesia.
KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI)
Kode Etik BPK dituangkan dalam Peraturan Badan Pemriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, serta telah diumumkan dalam Lembaga Berita Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2007. Kode Etik ini berlaku untuk Anggota dan Pemeriksa BPK. Kedua istilah ini Anggota BPK dan Pemeriksa BPK mempunyai pengertian yang berbeda menurut Pasal 1 ayat 2 dan 3 Peraturan Badan Pemriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, yaitu : a. Anggota BPK adalah pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan berdasarkan Keputusan Presiden. b. Pemriksaan BPK adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK. Pasal 2 Kode etik BPK mengatur tentang nilai nilai dasar yang wajib dimiliki oleh anggota dan pemeriksa BPK. Nilai – nilai nilai dasar ini terdiri atas : a. b. c. d.
Mematuhi peraturan perundang – undangan undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK.
1
KODE ETIK PERHIMPUNAN AUDITOR INTERNAL INDONESIA (PAII)
Kode etik PAII ini dikutip dari buku Standar Profesional Audit Internal karangan Hiro Tugiman (1997). Kode etik PAII secara lengkap diberikan pada Lampiran 6 di bagian akhir buku ini. Ada dua kategori kode etik yang ditetapkan oleh PAII, yaitu kode etik PAII dan kode etik Qualified Internal Auditor (QIA). Kode etik PAII berlagi bagi organisasi profesi dan semua anggota PAII yang bekerja pada departemen/bagian audit internal suatu organisasi/perusahaan. Kode etik QIA adalah kode etik bagi anggota yang telah memperoleh kualifikasi/sertifikasi QIA melalui suatu pendidikan formal yang ditetapkan oleh PAII. Kode etik PAII terlihat sangat singkat dan sederhana. Karena terlalu singkat dan sederhana, ada beberapa hal yang pengaturannya tidak jelas dan/atau tidak lengkap, yaitu : 1. Kompetensi yang menyangkut persyaratan pengetahuan minimal yang diperlukan melalui pendidikan formal tidak diatur secara eksplisit. 2. Tanggung jawab profesi auditor internal hanya disebutkan kepada pemberi tugas (manajemen), tidak ada pernyataan yang menyebutkan hubungannya dengan atau dampaknya bagi kepentingan umum yang lebih luas. 3. Tidak ada pasal yang mengatur hubungan dengan rekan sejawat dan hubungan lainnya. 4. Tidak ada pasal yang mengatur tentang pengawasan dalam hal timbulnya penyimpangan terhadap kode etik yang dilakukan oleh anggotanya.
KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA
Kode etik ini berlaku bagi ilmuwan psikologi dan psikolog. Kedua profesi ini dibedakan berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, di mana latar belakang pendidikan ini menentukan boleh atau tidaknya seseorang melakukan praktik psikologi. Para ilmuwan psikologi dalam batas – batas tertentu dapat memberikan jasa psikologi, tetapi tidak boleh menjalankan praktik psikologi. Praktik psikologi hanya boleh dilakukan oleh para psikolog.
KODE ETIK PROFESI ADVOKAT
Advokat merupakan salah satu subprovesi di bidang hokum. Sebagaimana dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad (2006), peraturan hokum mengatur dan menjelaskan bagaimana serharusnya : a. b. c. d. e. f. g. h.
Legislator menciptakan hokum Pejabat melaksanakan administrasi Negara Notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hokum Pengacara membela kliennya dalam menginterpretasikan hokum Hakim menerapkan bukum dan menetapkan keputusannya Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya Konslutan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya 2
i.
Pendidik hukum menghasilkan ahli hukum
Selanjutnya dikatakan bahwa pekerjaan yang ditangani oleh para professional hukum tersebut merupakan bidang-bidang profesi hukum, jika dirinci adalah sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Profesi legislator Profesi administrator hukum Profesi notaries Profesi polisi Profesi jaksa Profesi advokat (pengacara) Profesi hakim Profesi hukum bisnis Profesi konsultan hukum Profesi dosen hukum
Menurut Notohamidjojo, seorang professional di bidang hukum perlu memiliki : 1. Sikap manusiawi, artinya tidak hanya menghadapi hukum secara formal, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. 2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. 3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret. 4. Sikap jujur, artinya menyatakan suatu hal benar menurut apa adanya, serta menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.
PERBANDINGAN KODE ETIK
1) Semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum, meskipun arti umum mempunyai tingkat keluasan yang berbeda. Contoh pengertian umum untuk : BPK adalah kepentingan Negara. Auditor Internal adalah manajemen suatu entitas (suatu bisnis). Psikologi adalah klien (individu, kelompok, istitusi). Advokat adalah klien dan demi penegakan hukum dan keadilan. 2) Untuk menjaga kepercayaan public, dalam setiap kode etik profesi pada umumnya ditekankan pentingnya memelihara kompetensi tinggi secara berkelanjutan. 3) Kompetensi mencakup pengetahuan melalui pendidikan formal sesuai dengan latar belakang profesinya, keterampilan teknis, dan sikap perilaku. Meskipun kompetensi yang menyangkut pengetahuan ada yang secara eksplisit diatur dalam kode etik (misalnya, kode etik psikologi), ada juga yang tidak diatur dalam kode etik karena sudah diatur dalam peraturan/perundangan (misalnya, kode etik advokat dan BPK), atau tidak diatur dalam kode etik tetapi diserahkan pada kebijakan/peraturan perusahaan (misalnya, kode etik auditor internal). 3
4) Aturan mengenai sikap perilaku umumnya menyangkut tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai pribadi, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, dan hubungan lainnya. 5) Tanggung jawab dan kesadaran diri berkaitan dengan karakter utama, prinsip – prinsip, atau nilai – nilai dasar yang harus dimiliki seorang professional untuk menunjang citra dan martabat profesinya yang luhur. Semua kode etik menjelaskan karakter utama, prinsip – prinsip, atau nilai dasar ini, walaupun tidak ada keseragaman mengenai jumlah, konsep, atau istilah yang digunakan. Berikut adalah contoh karakter, prinsip, atau nilai – nilai dasar dari beberapa profesi. Tabel 9.6 Perbandingan Kode Etik Institusi/Profesi
BPK PAII Psikologi Advokat
Penekanan Kode Etik
Independensi, integritas, dan profesionalitas Bersikap jujur, objektif, hati – hati, dan menghindari konflik kepentingan Menjaga kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati – hati Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, tidak membeda – bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan social, keyakinan politik, mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
PROFESI DAN HAKIKAT MANUSIA UTUH
Hakikat manusia utuh adalah hidup dengan menyeimbangkan pemenuhan PQ, IQ, EQ, dan SQ. Kesadaran untuk terus – menerus memelihara unsur kompetensi ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis mencerminkan upaya untuk meningkatkan IQ. Kesadaran untuk menumbuhkan sikap perilaku yang baik dalam menjalankan profesi sebenarnya sekaligus untuk memupuk EQ dan SQ. Membangun karakter, prinsip – prinsip, dan nilai – nilai dasar seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan integritas, kejujuran, independensi, objektivitas, dan sejenisnya merupakan fondasi untuk membangun SQ. Melayani klien dengan kompetensi tinggi, menjaga hubungan harmonis dengan rekan sejawat atas dasar saling menghormati, menghargai dan mempercayai, berbicara sopan dengan siapa pun, merupakan dasar bagi pengembangan EQ.
4
