BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Permasalahan korupsi merupakan permasalahan serius dalam suatu bangsa dan merupakan merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat menggoyahkan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi korupsi telah telah ditetap ditetapkan kan oleh Majelis Majelis Permusy Permusyawa awarata ratan n akyat akyat epubli epublik k !ndonesi !ndonesiaa sebagai salah satu agenda re"ormasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang dihara diharapka pkan. n. #al #al ini berdam berdampak pak semak semakin in melem melemah ahkan kan citr citraa Pemeri Pemerint ntah ah dimat dimataa masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarak masyarakat at terhada terhadap p hukum, hukum, dan bertamb bertambahny ahnyaa jumlah jumlah angka angka kemiski kemiskinan nan absolut. absolut. $pab $pabil ilaa tida tidak k ada ada perb perbai aika kan n yang yang bera berart rti, i, maka aka kond kondis isii ters terseb ebut ut akan akan sang sangat at membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. %ukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 19&', sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa !ndonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum huk um pidana pidana "orma "ormall (huku (hukum m acara acara pidana pidana). ). *amu *amun n demiki demikian an,, masi masih h ditem ditemui ui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri dari jerat hukum. +erle erlepas pas dari dari kuant kuantita itass perat peratura uran n perund perundang ang-un -undan danga gan n yang yang dihas dihasil ilkan kan,, permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang yang cender cenderung ung tole toleran ran terha terhadap dap perila perilaku ku korups korupsi. i. $kibat kibatny nyaa sistem sistem sos sosial ial yang yang
1
terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisi" dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal. $kan tetapi, yang tak kalah memprihatinkan adalah dampak korupsi bagi pembentukan sikap pandang masyarakat sehari-hari. itengarai, masyarakat dewasa ini cenderung tidak berkeberatan atau setidaknya abai tentang perilaku korupsi. $kibatnya, kondisi yang serba abai ini akan dapat menjelma menjadi serba mengijinkan (permisi"). ama-kelamaan kondisi sosial ini akan berpotensi memberi ruang pembenaran bahkan kesempatan bagi pelaksanaan korupsi. +ermasuk didalam kebiasaan melakukan pungutan tambahan atas proses pengurusan pembayaran pajak, perijinan, pengurusan pasport dan pengurusan +P, maupun penerimaan baik berupa barang atau uang yang diterima oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri apabila ada kaitan langsung terhadap tugasnya. Maka penerimaan tersebut dapat dikategorikan penerimaan grati"ikasi. i dalam /ndang-undang *o.0 tahun 01 pasal 102 pemberian grati"ikasi tersebut dianggap perbuatan suap dan masuk kategori korupsi.
1.2 Rumusan Masalah
1. $pa pengertian dari grati"ikasi 3 0. 2agaimana pemberian dalam konsep grati"ikasi 3 4. 2agaimana tata cara pelaporan grati"ikasi 3 5. 2agaimana analisis kasus $nas /rbaningrum dalam kaitannya dengan grati"ikasi 3
1.3 Tujuan
1.
/ntuk mengetahui pengertian dari grati"ikasi.
0.
/ntuk mengetahui pemberian dalam konsep grati"ikasi.
2
4.
/ntuk mengetahui tata cara pelaporan grati"ikasi.
5.
/ntuk mengetahui analisis kasus $nas /rbaningrum dalam kaitannya dengan grati"ikasi.
1. Man!aat
Man"aat pembuatan makalah ini adalah untuk memahami tentang bentuk-bentuk korupsi khususnya bentuk korupsi grati"ikasi dan untuk memahami analisis kasus $nas /rbaningrum dalam kaitannya dengan grati"ikasi. BAB II PEMBAHA"AN
0.1 Pengert#an $rat#!#kas#
ata grati"ikasi berasal dari bahasa 2elanda yaitu 6rati"icatie atau dalam bahasa !nggris, 6rati"ication, yang berarti kepuasan, kegembiraan atau uang sogok. Sedangkan menurut amus 2esar 2ahasa !ndonesia, 6rati"ikasi berarti uang hadiah kepada pegawai negeri di luar gaji yang telah ditentukan. orupsi yang terkait kropsi yaitu pegawai negeri menerima grati"ikasi dan tidak lapor P (jaja, 01). 6rati"ikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atau di perolehnya suatu bantuan atau keuntungan (Puspito, dkk, 01) Menurut // *o. 0 tahun 01 tentang perubahan // *omor 41 tahun 1999 tentang pembratasan tindak pidana korupsi dan penjelasannya, grati"ikasi dide"inisikan
3
sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, "asilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan "asilitas lainnya. alam pasal 10 2 // *o 0 tahun 01, dinyatakan bahwa setiap grati"ikasi kepada pegawai negeri berupa pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2.2 Pem%er#an &alam '(nse) $rat#!#kas#
!stilah 6rati"ikasi berasal dari bahasa 2elanda “gratikatie“ yang diadopsi dalam bahasa !nggris menjadi “gratification“ yang artinya “pemberian sesuatu/hadiah“ . 2lack7s
aw
ictionary
memberikan
pengertian
grati"ikasi
atau Gratification adalah sebagai a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit yang dapat diartikan sebagai sebuah pemberian yang diberikan atas
diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. ita terkadang sangat sulit membedakan antara hadiah (gift) dengan suap (bribe) ketika berhadapan dengan pejabat.
ari penjabaran diatas, jelas grati"ikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. #adiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi moti"nya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. 6rati"ikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi dan objekti:itasnya keputusan yang akan diambil seorang pejabat;penyelenggara negara terhadap sebuah hal. idalam Pasal 10 2 $yat (1) *o. 41 +ahun 1999 jo //. *o. 0 +ahun 01 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan grati"ikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, "asilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan "asilitas lainnya. 6rati"ikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4
Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang penyelenggara negara inilah yang menjadi landasan grati"ikasi masuk dalam kategori delik suap dan diancam dengan sanksi pidana didalam ketentuan Pasal 10 2 ayat (1) dan (0) //. *o. 41 +ahun 1999 jo //. *o. 0 +ahun 01 tentang Pemberantasan +indak Pidana orupsi. 1. Setiap grati"ikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan< $. yang nilainya p 1.., (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa grati"ikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima grati"ikasi= 2. yang nilainya kurang dari p 1.., (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa grati"ikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 0. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (empat) tahun dan paling lama 0 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit p 0.., (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak p 1..., (satu miliar rupiah). Pasal 10 % //. *>. 41 +ahun 1999 JO //. *o. 0 +ahun 01< 1. etentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 b ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan grati"ikasi yang di terima kepada komisi pembrantasan tindak pidana korupsi. 0. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima grati"ikasi paling lambat 4 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal grati"ikasi tersebut di terima. 4. omisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 4 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan grati"ikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 5. etentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (0) dan penentuan status grati"ikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam undang-undang tentang komisi pembrantasan tindak pidana korupsi.
5
Pasal 10 % //. *o. 41 +ahun 1999 jo //. *o. 0 +ahun 01 ini sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik grati"ikasi ini sendiri, dimana ditegaskan bahwa< etentuan setiap grati"ikasi dianggap pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan grati"ikasi yang diterimanya kepada omisi Pemberantasan +indak Pidana orupsi. Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima grati"ikasi paling lambat 4 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal grati"ikasi tersebut diterima. omisi Pemberantasan +indak Pidana orupsi dalam waktu paling lambat 4 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan grati"ikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
2.3 *ara Pela)(ran $rat#!#kas#
$da beberapa pejabat;mantan pejabat yang melaporkan;mengembalikan uang atau barang yang patut diduga berhubungan gratifikasi melebihi batas waktu 4 (tiga puluh) hari, namun statusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka. ?adi penerapan Pasal mengenai 6rati"ikasi ini sebenarnya masih tumpul. 6rati"ikasi ini erat sekali hubungannya dengan penghasilan pegawai negeri kita yang relati:e masih sangat kecil, sehingga pemberian ; grati"ikasi ini dianggap sebagai penghasilan tambahan. 6rati"ikasi merupakan salah satu bentuk +indak Pidana orupsi bila dapat dibuktikan apakah ketika grati"ikasi itu terjadi bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku pegawai negeri sipil;penyelenggara negara atau tidak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10% //. *o. 41 +ahun 1999 jo //. *o. 0 +ahun 01 laporan wajib dilakukan oleh penerima grati"ikasi paling lambat 4 (tiga puluh) hari kerja disampaikan secara tertulis dengan mengisi "ormulir sebagaimana ditetapkan oleh omisi Pemberantasan orupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan grati"ikasi. @ormulir pelaporan ini sekurang-kurangnya memuat < 1. *ama dan alamat lengkap penerima dan pemberi grati"ikasi= 0. ?abatan pegawai negeri atau penyelenggara negara= 4. +empat dan waktu penerima grati"ikasi=
6
5. /raian jenis grati"ikasi yang diterima dan*ilai grati"ikasi yang diterima. /ntuk selanjutnya P mencatat dan menentukan status kepemilikan grati"ikasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan omisi Pemberantas orupsi, apakah grati"ikasi tersebut masih status kepemilikan si penerima grati"ikasi atau menjadi milik negara.
2. 'asus $rat#!#kas# Anas Ur%an#ngrum &an Anal#s#sn+a 'asus Anas Ur%an#ngrum
Mantan etua /mum Partai emokrat, $nas /rbaningrum didakwa menerima grati"ikasi proyek #ambalang dan kasus-kasus lain serta pencucian uang dalam sidang hari ?umat (4;&). Mantan $nggota P yang juga mantan etua /mum Partai emokrat $nas /rbaningrum menjalani sidang perdana di Pengadilan +indak Pidana orupsi (+ipikor), di ?akarta hari ?umat (4;&) terkait dugaan kasus grati"ikasi proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan Sekolah >lahraga *asional di 2ukit #ambalang, 2ogor ?awa 2arat dan proyek-proyek lainnya serta tindak pencucian uang. ?aksa Penuntut umum yang diketuai oleh Audi %ristiana juga menyatakan bahwa $nas /rbaningrum menerima grati"ikasi berupa satu unit mobil +oyota #arier senilai p B' juta dan satu unit mobil Cell"ire senilai p '4& dari pengurusan proyek, salah satunya #ambalang melalui Permai 6roup. $nas juga dinyatakan menerima uang sebesar p 58' juta dari kegiatan sur:ei pemenangan ongres Partai emokrat pada 01 lalu serta uang p 11B milliar dan /SD &,0 juta. Pemberian uang dan mobil tersebut lanjut ?aksa Penuntut /mum berkaitan dengan kepengurusan proyek #ambalang di ementerian Pemuda dan >lahraga, proyek
7
pendidikan tinggi di ementerian Pendidikan dan ebudayaan, serta proyek $P2* lain yang diurus Permai 6roup. Selain itu, Mantan etua /mum Partai emokrat itu juga didakwa telah melakukan pencucian uang sekitar p04,8 milliar lebih ketika menjabat sebagai anggota ewan Perwakilan akyat 09-015. /ang itu kata ?aksa digunakan untuk membeli lahan dan bangunan di jalan +eluk Semangka dan jalan Selat Makassar, uren Sawit, ?akarta +imur, dua biang tanah di Aogyakarta dan dua bidang lahan di Panggung #arjo, Sewon, 2antul, Aogyakarta. ?aksa Penuntut mengatakan, EAaitu terdakwa sebagai anggota P ! mengetahui pemberian tersebut untuk mengupayakan proyek pengurusan pendidikan dan sarana olahraga #ambalang di ementerian Pemuda dan >lahraga. Proyek-proyek di perguruan tinggi irektorat Pendidikan +inggi ementerian Pendidikan *asional dan proyek-proyek lain yang dibiayai $P2* yang didapatkan Permai 6roup.E /sai Persidangan, $nas /rbaningrum yang mengenakan kemeja putih panjang menilai dakwan korupsi dan pencucian uang ?aksa Penuntut umum spekulati" dan imajiner. ia berharap agar Presiden Susilo 2ambang Audhoyono dan Fdhi 2askoro Audhoyono (!bas) menjadi saksi "akta. $tas perbuatan grati"ikasinya $nas terancam hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan kasus pencucian uang, Mantan etua #M! itu terancam penjara paling lama 1 tahun alam kasus penerimaan grati"ikasi ini, $nas didakwa melanggar pasar 10 huru" a atau huru" b atau pasal 11 /ndang-/ndang Pemberantasan +indak Pidana orupsi. !a juga didakwa melanggar Pasal 4 dan atau Pasal 5 // *o 8 +ahun 01 tentang Pencegahan dan Pemberantasan +indak Pidana Pencucian /ang, atau Pasal 4 ayat 1 dan atau Pasal B ayat 1 // *o.1& tahun 00 tentang Pencucian /ang, juncto Pasal && ayat 1 ke -1 /#P.
8
Anal#s#s 'asus Anas Ur%an#ngrum ,
asus $nas /rbaningrum termasuk dalam bentuk korupsi yaitu grati"ikasi, karena korupsi yang di lakukan oleh $nas /rbaningrum sesuai dengan pengertian grati"ikasi yang telah disebutkan di atas. alam kasus $nas /rbaningrum, ?aksa Penuntut umum yang diketuai oleh Audi %ristiana juga menyatakan bahwa $nas /rbaningrum menerima grati"ikasi berupa satu unit mobil +oyota #arier senilai p B' juta dan satu unit mobil Cell"ire senilai p '4& dari pengurusan proyek, salah satunya #ambalang melalui Permai 6roup. $nas juga dinyatakan menerima uang sebesar p 58' juta dari kegiatan sur:ei pemenangan ongres Partai emokrat pada 01 lalu serta uang p 11B milliar dan /SD &,0 juta. Pemberian uang dan mobil tersebut lanjut ?aksa Penuntut /mum berkaitan dengan kepengurusan proyek #ambalang di ementerian Pemuda dan >lahraga, proyek pendidikan tinggi di ementerian Pendidikan dan ebudayaan, serta proyek $P2* lain yang diurus Permai 6roup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh $nas /rbaningrum merupakan salah satu bentuk dari korupsi yaitu grati"ikasi, di mana dalam hal ini $nas /rbaningrum menerima grati"ikasi dalam bentuk pemberian uang dan penerimaan barang atau "asilitas berupa mobil secara cuma-cuma yang berkaitan dengan kepengurusan proyek #ambalang di ementerian Pemuda dan >lahraga, proyek pendidikan tinggi di ementerian Pendidikan dan ebudayaan, serta proyek $P2* lain yang diurus Permai 6roup. BAB III PENUTUP
3.1 'es#m)ulan
Menurut // *o. 0 tahun 01 tentang perubahan // *omor 41 tahun 1999 tentang pembratasan tindak pidana korupsi dan penjelasannya, grati"ikasi dide"inisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat
9
(diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, "asilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan "asilitas lainnya. 2erdasarkan pengertian grati"ikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh $nas /rbaningrum merupakan salah satu bentuk dari korupsi yaitu grati"ikasi, di mana dalam hal ini $nas /rbaningrum menerima grati"ikasi dalam bentuk pemberian uang dan penerimaan barang atau "asilitas berupa mobil secara cuma-cuma yang berkaitan dengan kepengurusan proyek #ambalang di ementerian Pemuda dan >lahraga, proyek pendidikan tinggi di ementerian Pendidikan dan ebudayaan, serta proyek $P2* lain yang diurus Permai 6roup.
3.2 "aran
ini kejahatan grati"ikasi seperti dalam kasus $nas /rbaningrum sering bermunculan di !ndonesia. ?ika negara diurus dan dikuasai oleh sekelompok orang. P sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pemberantasan korupsi harus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan grati"ikasi . Memutuskan kejahatan tindak korusi grati"ikasi bukan perkara mudah, tetapi segala usaha dan cara mesti kita coba. !ni bukan saja saja tugas P tetapi juga tugas seluruh warga negara !ndonesia untuk saling membagi saran dan ide tentang hal caracara menghentikan kejahatan korupsi ini. >leh karena itu marilah kita semua menghindarkan diri dari korupsi supaya diri kita tenang dan *egara kita aman, nyaman, tentram dan sejahtera, dengan bersama-sama kita mengamalkan al-Guran dan asSunnah.
DA-TAR PU"TA'A
bout !s " nas didakwa #erima Gratifikasi dan $encucian !ang . (01B, Mei). etrie:ed September 4, 01B, "rom Coaindonesia Heb site< http<;;www.:oaindonesia.com;a;anas-didakwa-terima-grati"ikasi-dan-pencucianuang;190&895.html
10
bout !s " Gratifikasi. (01&, September 0). etrie:ed September 4, 01B, "rom Hikipedia Fnsiklopedia 2ebas Heb site< https<;;id.wikipedia.org;wiki;6rati"ikasi
Ausnah, M. (01&). %odul $endidikan nti &orupsi' umajang< $PF /M$?$*6.
11
