1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Latar Bela Belaka kang ng Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang sandang pangan pangan dan papan. papan. Dengan Dengan berkembang berkembangnya nya pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan de!asa de!asa ini ini memaham memahamii etika etika kesehat kesehatan an merupa merupakan kan bagian bagian pentin penting g dari dari kesejahteraan masyarakat. "emahami etika kesehatan merupakan tuntunan yang dipandang semakin perlu karena etika kesehatan membahas tentang tata susila susila tenaga tenaga kesehat kesehatan an dalam dalam menjala menjalanka nkan n pr#$esi pr#$esiny nya a khususn khususnya ya yang yang berkaitan dengan pasien. %ehingga diharapkan dengan memahami etika kesehatan maka mutu pelayanan kesehatan akan semakin baik. "utu "utu pelayan pelayanan an keseha kesehatan tan adalah adalah upaya upaya yang yang diselen diselengga ggarak rakan an sendiri&se'ara bersama(sama dalam suatu #rganisasi untuk memelihara dan mening meningkat katkan kan kesehat kesehatan an men'eg men'egah ah dan menye menyembu mbuhka hkan n penyak penyakit it serta serta memulihkan memulihkan kesehatan kesehatan per#rangan per#rangan keluarga kel#mp#k kel#mp#k atau masyarakat. masyarakat. Namun terdapat beberapa masalah dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah tingginya biaya #bat. Biaya #bat merupakan k#mp#nen terbesar dalam pembiayaan kesehatan saat ini. Dari sudut keterjangkauan se'ara ek#n#mis harga #bat di Ind#nesia umumnya dinilai mahal dan struktur harga #bat tidak transparan yang salah satunya dipengaruhi #leh biaya pr#m#si. )leh karena itu dalam usaha melakukan pr#m#si jenis #bat maka perusahan $armasi harus mempr#m#sikan *arian #bat pr#duksinya kepada tenaga kesehatan seperti d#kter atau pera!at. Hal ini tentunya dapat mengindikasikan bah!a adanya hubu hubung ngan an anta antara ra tena tenaga ga keseh kesehat atan an sepe sepert rtii d#kt d#kter er atau atau pera! pera!at at deng dengan an perusahaan $armasi yang bersi$at simbi#sis mutualisme. Adanya dugaan pemberian k#misi #leh perusahaan $armasi kepada tenaga kesehatan +d#kter&pera!at, untuk menggunakan #bat dan jumlah yang sudah ditargetkan #leh perusahaan $armasi tersebut menjadi sebuah s#r#tan mengenai k#rupsi yang terjadi pada pr#$esi medis dan paramedis. K#rupsi meru merupa paka kan n suat suatu u $en#m $en#men enaa kejah kejahat atan an yang yang meng mengham hamba batt pelak pelaksan sanaa aan n
2
pembangunan sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar( benar dipri#ritaskan. %alah satu bentuk k#rupsi menurut Undang(Undang N#m#r - /ahun /ahun -0 -0 adalah grati$ikasi. 1rati$ikasi dapat meliputi pemberian uang barang rabat atau disk#n k#mi k#misi si pinj pinjam aman an tanp tanpaa bung bunga a tike tikett perja perjala lanan nan $asil $asilit itas as peng pengin inap apan an perjalanan !isata peng#batan 'uma('uma dan $asilitas lainnya. Pemberian 0 hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan sese#rang yang memberikan sesuatu sesuatu +uang +uang benda benda tiket tiket perjala perjalanan nan dan lain(lai lain(lain, n, kepada kepada #rang #rang lain merupakan hal yang diperb#lehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi mempengaruhi integritas independensi independensi dan #bjekti*ita #bjekti*itasnya snya dan sebagai suatu usaha untuk memper#leh keuntungan merupakan sebagai suatu tindak tindakan an yang yang tidak tidak dibena dibenarka rkan n dan hal ini termasu termasuk k dalam dalam penger pengertian tian grati$ikasi. %umb %umber er kejah kejahat atan an k#ru k#rups psii bany banyak ak dijum dijumpai pai dalam dalam masy masyara arakat kat m#dern de!asa ini sehingga k#rupsi justru berkembang dengan 'epat baik kualitas maupun kuantitasnya. K#rupsi dalam bentuk grati$ikasi dapat terjadi pada pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat merugikan masyarakat sebagai pasien. pasien. Untuk itu itu agar mutu pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan tetap pada le*el le*el yang baik maka perbuatan grati$ikasi harus ditindak sesuai dengan peraturan perundangan(undangan dan k#de k#de etik serta disiplin pr#$esi tenaga kesehatan. B. Perm Permas asal alah ahan an 2umusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu 3 4Apakah tindakan pemberian sesuatu dari perusahaan $armasi kepada tenaga kesehatan +d#kter&pera!at, termasuk grati$ikasi56.
BAB II /IN7AUAN PU%/AKA
3
3
A. 1rati$ikasi 0. Pengertian 1rati$ikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang barang rabat + discount , k#misi pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan $asilitas penginapan perjalanan !isata peng#batan 'uma('uma dan $asilitas lainnya. 1rati$ikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektr#nik atau tanpa sarana elektr#nik 0. Apabila di'ermati penjelasan di atas kalimat yang termasuk de$inisi grati$ikasi adalah sebatas kalimat pemberian dalam arti luas sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk(bentuk grati$ikasi. Dari penjelasan pasal 0-B Ayat +0, Undang(Undang N# - /ahun -0 tentang Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi juga dapat dilihat bah!a pengertian grati$ikasi mempunyai makna yang netral artinya tidak terdapat makna ter'ela atau negati$ dari arti kata grati$kasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 0-B dapat dipahami bah!a tidak semua grati$ikasi itu bertentangan dengan hukum melainkan hanya grati$ikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 0-B saja0. -. Kateg#ri 1rati$ikasi Penerimaan grati$ikasi dapat dikateg#rikan menjadi dua kateg#ri yaitu 3 a. 1rati$ikasi yang Dianggap %uap 1rati$ikasi yang Dianggap %uap adalah 1rati$ikasi yang diterima #leh Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berla!anan dengan ke!ajiban dan tugas penerima-. 1rati$ikasi yang Dianggap %uap meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada- 3 0, Marketing fee atau imbalan yang bersi$at transaksi#nal yang terkait dengan pemasaran suatu pr#duk8 -, Cashback yang diterima instansi yang
digunakan
untuk
kepentingan pribadi8 9, 1rati$ikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pelayanan publik atau pr#ses lainnya8 dan
4
:, Sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu pr#duk. b. 1rati$ikasi yang /idak Dianggap %uap 1rati$ikasi yang /idak Dianggap %uap adalah 1rati$ikasi yang diterima
#leh
Aparatur
Kementerian
Kesehatan
yang
tidak
berhubungan dengan jabatan dan tidak berla!anan dengan ke!ajiban dan tugas penerima-. 1rati$ikasi yang /idak Dianggap %uap yang terkait dengan Kegiatan Kedinasan meliputi penerimaan dari 9 3 0, Pihak lain berupa 'inderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat seminar !#rksh#p k#n$erensi pelatihan atau kegiatan lain sejenis8 -, Pihak lain berupa k#mpensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan
seperti
h#n#rarium transp#rtasi ak#m#dasi dan
pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada %tandar Biaya yang berlaku di instansi penerima sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda tidak terdapat K#n$lik Kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima 9. 9. Indikat#r Peraturan 1rati$ikasi 1rati$ikasi saat ini diatur di dalam Undang(Undang tentang Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi dan Undang(Undang tentang K#misi Pemberantasan K#rupsi. Berikut ini adalah beberapa gambaran yang dapat digunakan untuk lebih memahami mengapa grati$ikasi perlu diatur dalam suatu peraturan yaitu 3 a. Perkembangan Praktik Pemberian Hadiah Perkembangan praktik terkini pemberian hadiah di Ind#nesia diungkapkan
#leh
;erhe
+-9,
Harkristuti
+-=,
dan
Lukmant#r# +->,. ;erhe
5
terdapat praktik umum pemberian hadiah pada atasan dan adanya penekanan pada pentingnya hubungan yang si$atnya pers#nal budaya pemberian hadiah menurut ;erha
dan
apresiasi
kepada
sese#rang
yang
dianggap
telah
memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi hadiah9. Demikian berkembangnya pemberian ini yang kemudian dikembangkan menjadi 4k#misi
‟
sehingga para pejabat pemegang
#t#ritas banyak yang menganggap bah!a hal ini merupakan 4hak mereka . Lukmant#r# +->, disisi lain membahas mengenai praktik ‟
pengiriman parsel pada saat perayaan hari besar keagamaan atau di luar itu yang dikirimkan dengan maksud untuk memuluskan suatu pr#yek atau kepentingan p#litik tertentu sebagai bentuk praktik p#litik grati$ikasi9. ?atatan('atatan diatas paling tidak memberikan gambaran mengenai adanya ke'enderungan trans$#rmasi pemberian hadiah yang diterima #leh pejabat publik. 7ika dilihat dari kebiasaan tradisi saling memberi(menerima tumbuh subur dalam kebiasaan masyarakat. Hal ini sebenarnya p#siti$ sebagai bentuk s#lidaritas g#t#ng r#y#ng dan sebagainya. Namun jika praktik diad#psi #leh sistem bir#krasi praktik p#siti$ tersebut berubah menjadi kendala di dalam upaya membangun tata kel#la pemerintahan yang baik. Pemberian yang diberikan kepada pejabat publik 'enderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berp#tensi mempengaruhi kinerja pejabat publik men'iptakan ek#n#mi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan pada masyarakat 9. b. K#n$lik Kepentingan dalam 1rati$ikasi %alah satu kajian yang dilakukan #leh Direkt#rat Penelitian dan Pengembangan KPK +-@, mengungkapkan bah!a pemberian
6
hadiah atau grati$ikasi yang diterima #leh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya k#n$lik kepentingan. K#n$lik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berp#tensi mend#r#ng terjadinya tindak pidana k#rupsi 9. De$inisi k#n$lik kepentingan adalah situasi dimana sese#rang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan ke!enangan berdasarkan peraturan perundang(undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan !e!enang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya9. %ituasi yang menyebabkan sese#rang penyelenggara Negara menerima grati$ikasi atau pemberian&penerimaan hadiah atas suatu keputusan&jabatan merupakan salah satu kejadian yang sering dihadapi #leh penyelenggara
negara yang
dapat
menimbulkan
k#n$lik
kepentingan. Beberapa bentuk k#n$lik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian grati$ikasi ini antara lain adalah9 3 0, Penerimaan grati$ikasi dapat memba!a Kepentingan terseamar (vested interest) dan ke!ajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu8 -, Penerimaan grati$ikasi dapat mempengaruhi #bjekti*itas dan penilaian pr#$esi#nal penyelenggara negara8 9, Penerimaan grati$ikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana k#rupsi8 dan lain(lain. Penerimaan grati$ikasi
#leh penyelenggara
negara atau
pega!ai negeri dan keluarganya dalam suatu a'ara pribadi atau menerima pemberian suatu $asilitas tertentu yang tidak !ajar semakin lama akan menjadi kebiasaan yang 'epat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pega!ai negeri yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bah!a pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah(sah saja tetapi pemberian tersebut patut di!aspadai sebagai pemberian yang berp#tensi menimbulkan k#n$lik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku #leh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan(kepentingan dari
7
pemberi dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa 9. :. 1rati$ikasi %ebagai /indak Pidana K#rupsi Untuk mengetahui kapan grati$ikasi menjadi kejahatan k#rupsi perlu dilihat rumusan Pasal 0-B Ayat +0, Undang(Undang N#m#r 90 /ahun 0@@@ jun't# Undang(Undang N#m#r - /ahun -0 0. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut ... ! 7ika dilihat dari rumusan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bah!a suatu grati$ikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada se#rang Penyelenggara Negara atau Pega!ai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pega!ai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu grati$ikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. %alah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan #leh petugas baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersi$at negati$ dan dapat mengarah menjadi p#tensi perbuatan k#rupsi di kemudian hari. P#tensi k#rupsi inilah yang berusaha di'egah #leh peraturan undang(undang. )leh karena itu berapapun nilai grati$ikasi yang diterima se#rang Penyelenggara Negara atau Pega!ai Negeri
bila
pemberian
itu
patut
diduga
berkaitan
dengan
jabatan&ke!enangan yang dimiliki maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pega!ai Negeri tersebut segera melap#rkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut 9. 7adi dapat disimpulkan bah!a tidak benar bila Pasal 0-B dalam Undang(Undang N#m#r 90 /ahun 0@@@ jun't# Undang(Undang N#m#r - /ahun -0 telah melarang praktik grati$ikasi atau pemberian hadiah di Ind#nesia. %esungguhnya praktik grati$ikasi atau pemberian hadiah di
8
kalangan masyarakat tidak dilarang tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah
rambu
tambahan
yaitu
larangan
bagi
Pega!ai
Negeri&Penyelenggara Negara untuk menerima grati$ikasi yang dapat dianggap suap. B. Aspek Etik 1rati$ikasi Beberapa prinsip etik kesehatan terhadap pasien yang bertentangan dengan tindakan grati$ikasi yaitu 3 0. Berbuat baik + "eneficience,. Bene$i'ien'e berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pen'egahan dari kesalahan atau kejahatan penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan #leh diri dan #rang lain. /erkadang dalam situasi pelayanan kesehatan terjadi k#n$lik antara prinsip ini dengan #t#n#mi. -. /idak merugikan + #onmaleficience, Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau 'edera $isik dan psik#l#gis pada klien. 7#hns#n +0@@, menyatakan bah!a prinsip untuk tidak melukai #rang lain berbeda dan lebih keras daripada prinsip untuk melakukan yang baik . 9. Akuntabilitas + $ccountability, Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bah!a tindakan se#rang pr#$esi#nal dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terke'uali. /indakan pemberian sesuatu dari perusahaan $armasi kepada tenaga kesehatan +d#kter&pera!at, telah diatur dalam k#de etik $armasi dan k#de etik ked#kteran yaitu sebagai berikut 3 0. K#de Etik Carmasi Berikut ini dijelaskan dalam k#de etik $armasi tentang pemasaran pr#duk yaitu= 3 a. Pasal 9 .: Medical %epresentatif dilarang untuk memberi atau mena!arkan imbalan kepada angg#ta Pr#$esi Kesehatan diluar dari yang diuraikan dalam Pasal = di ba!ah. b. Pasal :
9
:.0.0 %etiap /rans$er Nilai yang diberikan kepada Pr#$esi Kesehatan yang berstatus pega!ai negeri dianggap sebagai grati$ikasi. Undang(Undang
Anti
Kesehatan
0:&-0:
N#.
K#rupsi
dan
mengatur
Peraturan ke!ajiban
"enteri penerima
grati$ikasi untuk melap#rkan grati$ikasi yang diterimanya. :.0.- Angg#ta IP"1 menentukan sendiri pr#ses untuk menegaskan status
kepega!aian
Pr#$esi
Kesehatan
apakah
mereka
berstatus pega!ai negeri atau s!asta +lihat &anya'awab ,. :.0.9 Dalam rangka menegakkan peraturan anti k#rupsi +melalui transparasi pemberian grati$ikasi untuk melindungi pihak( pihak terkait termasuk Angg#ta IP"1, dalam hal Pr#$esi Kesehatan adalah pega!ai negeri Angg#ta IP"1 !ajib mengambil langkah(langkah yang dianggap perlu untuk mengingatkan pega!ai negeri dimaksud atas ke!ajiban melap#rkan grati$ikasi tersebut. Langkah(langkah tersebut bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti kesepakatan tertulis undangan presentasi da$tar hadir dan lain(lain. IP"1 memahami bah!a ada situasi khusus +misalnya jamuan bisnis one'on'one, dimana peringatan di atas tidak dimungkinkan. :.0.: K#ndisi utama se!aktu mengikat Pr#$esi Kesehatan yang berstatus pega!ai negeri sebagai pembi'ara atau k#nsultan +'#nt#hnya angg#ta de!an penasehat, atau menyediakan $asilitas perjalanan ak#m#dasi dan&atau penda$taran kepada Pr#$esi Kesehatan yang berstatus penga!ai negeri untuk menghadiri pertemuan3 +i, Angg#ta IP"1 berinteraksi dengan Institusi dimana Pr#$esi Kesehatan tersebut bekerja dalam hal pemberian sp#ns#r untuk
menghadiri
A'ara
dan
keterlibatan
sebagai
pembi'ara untuk Pr#$esi Kesehatan yang berstatus pega!ai negeri dan
10
+ii, Ada d#kumen tertulis antara Angg#ta IP"1 dan Institusi8 yang ditandatangani #leh Indi*idu ang Ber!enang dari kedua belah pihak dan +iii,
2in'ian dukungan yang diberikan #leh Angg#ta
IP"1 harus dinyatakan se'ara jelas dalam suatu d#kumen tertulis dengan Institusi. Dalam k#nteks ini As#siasi "edis tidak dianggap sebagai Institusi dimana Pr#$esi Kesehatan tersebut bekerja. %emua k#ndisi dan pr#ses interaksi dengan Pr#$esi Kesehatan yang selanjutnya dijelaskan se'ara rin'i dalam K#de Etik ini juga berlaku dalam interaksi dengan Pr#$esi Kesehatan yang berstatus pega!ai negeri. :.-.: Angg#ta IP"1 dilarang mena!arkan segala induksi apresiasi d##r pri
dengan
ke!ajiban
untuk
mempr#m#sikan
merek#mendasikan atau menulis resep untuk pr#duk $armasi
'. Pasal = /idak diperb#lehkan mena!arkan hadiah&penghargaan insenti$ d#nasi keuangan dan sejenisnya kepada Pr#$esi Kesehatan dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan #bat&pr#duk suatu perusahaan -. K#de Etik Ked#kteran Berikut ini dijelaskan dalam k#de etik ked#kteran tentang kemandirian pr#$esi pada ayat 9 yaitu > 3 a. Ayat %etiap d#kter dilarang melakukan mengakibatkan
hilangnya
perbuatan
kebebasan dan
yang
dapat
kemandirian pr#$esi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 antara lain 3 a, "emberikan #bat alat&pr#duk kesehatan anjuran&nasehat atau tindakan ked#kteran pr#t#tipe&'ara&perangkat&sistem manajemen klinis pelayanan langsung pasien dan&atau penerapan ilmu
11
pengetahuan tekn#l#gi keterampilan&kiat ked#kteran yang belum berdasarkan bukti ilmiah (evidence) dan&atau diakui di bidang ked#kteran yang mengakibatkan hilangnya integritas m#ral dan keilmuannya b, "embuat ikatan atau menerima imbalan berasal dari perusahaan $armasi& #bat& *aksin& makanan& suplemen& alat kesehatan& alat ked#kteran& bahan& pr#duk atau jasa kesehatan& terkait kesehatan dan&atau berasal dari $asilitas pelayanan kesehatan apapun dan dari manapun dan&atau berasal dari pengusaha per#rangan atau badan lain yang akan menghilangkan keper'ayaan publik&masyarakat terhadap dan menurunkan martabat pr#$esi ked#kteran ', "elibatkan diri se'ara langsung atau tidak langsung dalam segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mempr#m#sikan atau mengiklankan
dirinya
barang
dan&atau
jasa
sebagaimana
dimaksud Pasal 9 'akupan pasal butir 0 dan - di atas guna kepentingan dan
keuntungan
pribadinya seja!at&pihak lain
kel#mp#knya b. Ayat 9 D#kter sebagai perse#rangan praktisi !ajib men#lak pemberian segala bentuk apapun bila dikaitkan atau patut diduga dikaitkan dengan kapasitas
pr#$esi#nalnya
dalam
meresepkan #bat& alat& pr#duk&
barang industri kesehatan tertentu dan anjuran penggunaan kesehatan
jasa
tertentu termasuk berniat mempengaruhi kehendak
pasien&keluarganya
untuk
membeli
atau
mengk#nsumsi
#bat&alat&pr#duk&barang&jasa tertentu karena ia telah menerima atau dijanjikan akan menerima
k#misi&keuntungan dari
perusahaan
$armasi&alat&pr#duk&jasa kesehatan tersebut. '. Ayat Dalam kehadirannya pada temu ilmiah setiap d#kter dilarang mengikatkan diri untuk mempr#m#sikan&meresepkan barang&pr#duk dan jasa tertentu apapun bentuk bantuan sp#ns#rshipnya. d. Ayat = +=, D#kter dapat menerima bantuan dari pihak sp#ns#r untuk keperluan
keikutsertaan
dalam
temu
ilmiah
men'akup
12
penda$taran ak#m#dasi dan transp#rtasi se!ajarnya sesuai k#de etik masing(masing. e. Ayat > +>, D#kter dilarang menyalahgunakan hubungan pr#$esi#nalnya dengan&terhadap pasien dan&atau keluarganya demi keuntungan pribadi dan dilarang melibatkan diri dalam k#lusi k#ng kalik#ng berbagi imbalan&k#misi&disk#n termasuk p#la pemasaran beragam jenjang +multi(le*el marketing, dan penarikan imbalan jasa se'ara paket yang dibayarkan di muka.
$.
Ayat 00 Pemberian sp#ns#r kepada se#rang d#kter haruslah dibatasi pada ke!ajaran dan dinyatakan jelas tujuan jenis !aktu dan tempat kegiatan
ilmiah tersebut serta kejelasan peruntukan pemberian
dimaksud dan se'ara berkala dilap#rkan kepada pimpinan #rganisasi pr#$esi setempat untuk diteruskan ke pimpinan nasi#nal Ikatan D#kter Ind#nesia. g. Ayat 0 %etiap d#kter !ajib mendukung pr#gram anti k#rupsi k#lusi dan nep#tisme dari pemerintah #rganisasi pr#$esi atau pihak manapun juga. alaupun hubungan antara d#kter dengan industri $armasi atau alat kesehatan dan pelbagai jasa ikutannya sudah dirasakan tak dapat dipisahkan namun hubungan yang menyimpangi k#de etik kedua pihak harus diakhiri karena ibarat lereng yang li'in +the slippery sl#pe, d#kter tergelin'ir menjadi pedagang yang menganggap sah k#misi disk#n dll padahal itu semua pasti memberatkan pasien&keluarganya yang tengah menderita atau pihak ketiga yang menanggungnya. D#kter memiliki kekuasaan besar untuk menentukan pilihan pr#duk&barang&jasa tersebut sehingga sepantasnya etika ked#kteranlah yang menjadi rem kekuasaan ini. Pada diri d#kter terlebih dahulu mun'ul tanggungja!ab daripada
13
kebebasannya.
Uraian tersebut
menggambarkan
bah!a pasal
ini
merupakan salah satu 'irri pr#$esi luhur >.
?. Aspek uridis 1rati$ikasi Adapun Undang(Undang dan Peraturan "enteri yang mengatur tentang grati$ikasi yaitu0-: 3 0. Undang(Undang 2epublik Ind#nesia N#m#r - /ahun -0 /entang Perubahan Atas Undang(Undang N#m#r 90 /ahun 0@@@ /entang Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi. a. Pasal 0-B +0, %etiap grati$ikasi kepada pega!ai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berla!anan dengan ke!ajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut 3 +a, ang nilainya 2p. 0.. +sepuluh juta rupiah, atau lebih pembuktian bah!a grati$ikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan #leh penerima grati$ikasi8 +b,ang nilainya kurang dari 2p. 0.. +sepuluh juta rupiah, pembuktian bah!a grati$ikasi tersebut suap dilakukan #leh penuntut umum. +-, Pidana
bagi
pega!ai
negeri
atau
penyelenggara
negara
sebagaimana dimaksud dalam Ayat +0, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat : +empat, tahun dan paling lama - +dua puluh, tahun dan pidana denda paling sedikit 2p. -.. +dua ratus juta rupiah, dan paling banyak 2p. 0... +satu miliar rupiah,. b. Pasal 0-? +0, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0-B ayat +0, tidak berlaku jika penerima melap#rkan grati$ikasi yang diterimanya kepada
K#misi
Pemberantasan
/indak
Pidana
K#rupsi.
Penyampaian lap#ran sebagaimana dimaksud dalam ayat +0, !ajib dilakukan #leh penerima grati$ikasi paling lambat 9 +tiga puluh, hari kerja terhitung sejak tanggal grati$ikasi tersebut diterima.
14
+9, K#misi Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi dalam !aktu paling lambat 9 +tiga puluh, hari kerja sejak tanggal menerima lap#ran !ajib menetapkan grati$ikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. +:, Ketentuan mengenai tata 'ara penyampaian lap#ran sebagaimana dimaksud dalam ayat +-, dan penentuan status grati$ikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat +9, diatur dalam Undang( Undang tentang K#misi Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi. -. Undang(Undang 2epublik Ind#nesia N#m#r 9 /ahun -- /entang K#misi Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi. a. Pasal 0= %etiap pega!ai negeri atau penyelenggara negara yang menerima grati$ikasi !ajib melap#rkan kepada K#misi Pemberantasan K#rupsi dengan tata 'ara sebagai berikut 3 +a, Lap#ran disampaikan se'ara tertulis dengan mengisi $#rmulir sebagaimana ditetapkan #leh K#misi Pemberantasan K#rupsi dengan melampirkan d#kumen yang berkaitan dengan grati$ikasi. +b, C#rmulir sebagaimana dimaksud pada huru$ +a, sekurang( kurangnya memuat 3 0, Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi grati$ikasi8 -, 7abatan pega!ai negeri atau penyelenggara negara8 9, /empat dan !aktu penerimaan grati$ikasi8 :, Uraian jenis grati$ikasi yang diterima8 dan , nilai grati$ikasi yang diterima Penjelasan pasal 0= menyebutkan bah!a Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tata 'ara pelap#ran dan penentuan status grati$ikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0- B Undang(Undang N#m#r - /ahun -0 tentang Perubahan atas Undang(Undang N#m#r 90 /ahun 0@@@ tentang Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi. 9. Peraturan "enteri Kesehatan 2epublik Ind#nesia N#m#r 0: /ahun -0: /entang Pengendalian 1rati$ikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. :. Undang(Undang 2epublik Ind#nesia N#m#r - /ahun 0@@@ /entang Penyelenggaraan Negara ang Bersih Dan Bebas Dari K#rupsi K#lusi Dan Nep#tisme. a. Pasal Penyelenggara Negara meliputi3
15
0. -. 9. :. . =.
Pejabat Negara pada Lembaga /ertinggi Negara8 Pejabat Negara pada Lembaga /inggi Negara8 "enteri8 1ubernur8 Hakim8 Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang(undangan yang berlaku8 dan >. Pejabat lain yang memiliki $ungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
negara
sesuai
perundang(undangan yang berlaku.
dengan
ketentuan
peraturan
16
BAB III PE"BAHA%AN
Pada dasarnya menerima grati$ikasi bukanlah sebuah tindak pidana karena de$inisi grati$ikasi bersi$at netral dan pemberiannya bersi$at sukarela dan dapat diberikan kepada siapa saja dan #leh siapa saja. Kriminalisasi terhadap grati$ikasi sendiri sudah dikenal di Ind#nesia sejak tahun 0@>0. Hal ini berkaitan erat dengan ke!enangan dan kekuasaan yang dimiliki #leh penyelenggara negara dan pega!ai negeri yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. %uatu grati$ikasi atau pemberian hadiah dapat berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada sese#rang tersebut melakukan tindakan menerima suatu grati$ikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun ketika sese#rang tersebut melakukan tindakan berla!anan dengan ke!ajiban atau tugasnya. %ebagai salah satu '#nt#h kasus dalam bidang kesehatan adalah kerjasama antara tenaga medis dengan perusahaan $armasi mengarahkan d#kter untuk untuk membeli #bat ataupun peralatan medis ke perusahaan $armasi dan ini tentu mempengaruhi d#kter dalam memberikan resep kepada pasien. Dan perusahaan $armasi pun membalas jasa d#kter dengan 'ara memberikan $ee. Akibat adanya biaya khusus untuk memberikan pelayanan para d#kter maka perusahaan $armasi menghitungnya sebagai biaya pr#m#si yang kemudian dibebankan kepada biaya pr#duksi yang semakin tinggi dan berakibat pada mahalnya harga #bat(#batan. Akhirnya harga #bat yang mahal pun semuanya dibebankan kepada pasien. 7ika ditinjau dari segi etika kesehatan tenaga medis tersebut melanggar prinsip etik bene$ien'e n#n(male$e'ien dan akuntabilitas. %e#rang tenaga medis harusnya dapat berbuat baik terhadap pasien tidak melakukan tindakan yang merugikan
pasien
serta
menjaga
nama
baik
pr#$esi
dengan
prinsip
akuntabilitasnya. Karena dengan tingginya harga #bat maka dapat merugikan pasien. Namun jika ditinjau dari aspek yuridis maka tindakan tersebut s ebenarnya termasuk dalam kateg#ri grati$ikasi dianggap suap.
17
17
Berdasarkan Peraturan "enteri Kesehatan 2epublik Ind#nesia N#m#r 0: /ahun -0: /entang Pengendalian 1rati$ikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 1rati$ikasi yang Dianggap %uap adalah 1rati$ikasi yang diterima #leh Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berla!anan dengan ke!ajiban dan tugas penerima salah satunya meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada marketing fee atau imbalan yang bersi$at transaksi#nal yang terkait dengan pemasaran suatu pr#duk -. Dalam Undang(Undang 2epublik Ind#nesia N#m#r - /ahun -0 /entang Perubahan Atas Undang(Undang N#m#r 90 /ahun 0@@@ /entang Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi Pasal 0-B ayat 0 dijelas kan bah!a 4 Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut !* Hal ini menunjukkan bah!a tindak pidana k#rupsi dalam bentuk grati$ikasi terbatas pada pega!ai negeri atau penyelenggara negara. %edangkan tidak dijelaskan bagaimana pemberlakuan pasal tersebut pada pihak s!asta dalam hal ini tenaga kesehatan +medis ataupun paramedis, di lingkup s!asta. Pega!ai Negeri dan Pejabat Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 0-B Undang(Undang
2epublik
Ind#nesia
N#m#r
-
/ahun
-0
/entang
Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi dijelaskan dalam pasal - Undang(Undang 2epublik Ind#nesia N#m#r - /ahun 0@@@ /entang Penyelenggaraan Negara ang Bersih Dan Bebas Dari K#rupsi K#lusi Dan Nep#tisme yaitu Penyelenggara Negara meliputi 3 0. -. 9. :. . =.
Pejabat Negara pada Lembaga /ertinggi Negara8 Pejabat Negara pada Lembaga /inggi Negara8 "enteri8 1ubernur8 Hakim8 Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang(
undangan yang berlaku8 dan >. Pejabat lain yang memiliki $ungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang( undangan yang berlaku.
18
Namun hal tersebut tidak mengindikasikan tenaga kesehatan yang bekerja dilingkungan s!asta dapat bebas melakukan praktik grati$ikasi tersebut. Bedasarkan surat edaran K#misi Pemberantasan K#rupsi N#m#r 3 B(99&0( 09&0&-0: pada p#in ke : dijelaskan tentang @ 3 a. /idak menyuruh atau menginstruksikan untuk mena!arkan atau memberikan suap grati$ikasi pemerasan atau uang peli'an dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah perse#rangan atau kelembagaan perusahaan d#mesti' atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk man$aat bisnis sebagaimana dilarang #leh perundang(undangan yang berlaku. b. /idak membiarkan adanya praktik suap grati$ikasi pemerasan atau uang peli'in
peli'an
dalam
bentuk
apapun
kepada
lembaga
pemerintah
perse#rangan atau kelembagaan perusahaan d#mesti' atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk man$aat bisnis sebagaimana dilarang #leh perundang(undangan yang berlaku. '. Bertanggungja!ab men'egah dan mengupayakan pen'egahan k#rupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas penga!asan dan perbaikan system sesuai dengan tugas dan $ungsinya. 1rati$ikasi saat ini merupakan suatu hal yang telah berubah menjadi kebiasaan negati*e. %etiap tenaga medis yang menerima $ee dari perusahaan $armasi meskipun tidak semua tenaga medis ataupun tenaga kesehatan melakukan hal tersebut seperti dijelaskan pada kasus diatas dapat dikateg#rikan melanggar k#de etik kepr#$esian masing(masing. Berikut ini dijelaskan dalam k#de etik $armasi dank #de etik ked#kteran yaitu => 3 0. K#de Etik Carmasi a. Pasal 9 .: Medical %epresentatif dilarang untuk memberi atau mena!arkan imbalan kepada angg#ta Pr#$esi Kesehatan diluar dari yang diuraikan dalam Pasal = di ba!ah. b. Pasal : :.0.0 %etiap /rans$er Nilai yang diberikan kepada Pr#$esi Kesehatan yang berstatus pega!ai negeri dianggap sebagai grati$ikasi. Undang(Undang
Anti
K#rupsi
dan
Peraturan
"enteri
19
Kesehatan
N#.
0:&-0:
mengatur
ke!ajiban
penerima
grati$ikasi untuk melap#rkan grati$ikasi yang diterimanya. :.0.- Angg#ta IP"1 menentukan sendiri pr#ses untuk menegaskan status
kepega!aian
Pr#$esi
Kesehatan
apakah
mereka
berstatus pega!ai negeri atau s!asta +lihat &anya'awab ,. :.0.9 Dalam rangka menegakkan peraturan anti k#rupsi +melalui transparasi pemberian grati$ikasi untuk melindungi pihak( pihak terkait termasuk Angg#ta IP"1, dalam hal Pr#$esi Kesehatan adalah pega!ai negeri Angg#ta IP"1 !ajib mengambil langkah(langkah yang dianggap perlu untuk mengingatkan pega!ai negeri dimaksud atas ke!ajiban melap#rkan grati$ikasi tersebut. Langkah(langkah tersebut bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti kesepakatan tertulis undangan presentasi da$tar hadir dan lain(lain. IP"1 memahami bah!a ada situasi khusus +misalnya jamuan bisnis one'on'one, dimana peringatan di atas tidak dimungkinkan. :.0.: K#ndisi utama se!aktu mengikat Pr#$esi Kesehatan yang berstatus pega!ai negeri sebagai pembi'ara atau k#nsultan +'#nt#hnya angg#ta de!an penasehat, atau menyediakan $asilitas perjalanan ak#m#dasi dan&atau penda$taran kepada Pr#$esi Kesehatan yang berstatus penga!ai negeri untuk menghadiri pertemuan3 +i, Angg#ta IP"1 berinteraksi dengan Institusi dimana Pr#$esi Kesehatan tersebut bekerja dalam hal pemberian sp#ns#r untuk
menghadiri
A'ara
dan
keterlibatan
sebagai
pembi'ara untuk Pr#$esi Kesehatan yang berstatus pega!ai negeri dan +ii, Ada d#kumen tertulis antara Angg#ta IP"1 dan Institusi8 yang ditandatangani #leh Indi*idu ang Ber!enang dari kedua belah pihak dan
20
+iii,
2in'ian dukungan yang diberikan #leh Angg#ta
IP"1 harus dinyatakan se'ara jelas dalam suatu d#kumen tertulis dengan Institusi. Dalam k#nteks ini As#siasi "edis tidak dianggap sebagai Institusi dimana Pr#$esi Kesehatan tersebut bekerja. %emua k#ndisi dan pr#ses interaksi dengan Pr#$esi Kesehatan yang selanjutnya dijelaskan se'ara rin'i dalam K#de Etik ini juga berlaku dalam interaksi dengan Pr#$esi Kesehatan yang berstatus pega!ai negeri. :.-.: Angg#ta IP"1 dilarang mena!arkan segala induksi apresiasi d##r pri
dengan
ke!ajiban
untuk
mempr#m#sikan
merek#mendasikan atau menulis resep untuk pr#duk $armasi '. Pasal = /idak diperb#lehkan mena!arkan hadiah&penghargaan insenti$ d#nasi keuangan dan sejenisnya kepada Pr#$esi Kesehatan dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan #bat&pr#duk suatu perusahaan -. K#de Etik Ked#kteran a. Ayat %etiap d#kter dilarang mengakibatkan
hilangnya
melakukan
perbuatan
kebebasan dan
yang
dapat
kemandirian pr#$esi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 antara lain 3 +a, "emberikan #bat alat&pr#duk kesehatan anjuran&nasehat atau tindakan ked#kteran pr#t#tipe&'ara&perangkat&sistem manajemen klinis pelayanan langsung pasien dan&atau penerapan ilmu pengetahuan tekn#l#gi keterampilan&kiat ked#kteran yang belum berdasarkan bukti ilmiah (evidence) dan&atau diakui di bidang ked#kteran yang mengakibatkan hilangnya integritas m#ral dan keilmuannya +b, "embuat ikatan atau menerima imbalan berasal dari perusahaan $armasi& #bat& *aksin& makanan& suplemen& alat kesehatan& alat ked#kteran& bahan& pr#duk atau jasa kesehatan& terkait kesehatan
21
dan&atau berasal dari $asilitas pelayanan kesehatan apapun dan dari manapun dan&atau berasal dari pengusaha per#rangan atau badan lain yang akan menghilangkan keper'ayaan publik&masyarakat terhadap dan menurunkan martabat pr#$esi ked#kteran +', "elibatkan diri se'ara langsung atau tidak langsung dalam segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mempr#m#sikan atau mengiklankan
dirinya
barang
dan&atau
jasa
sebagaimana
dimaksud Pasal 9 'akupan pasal butir 0 dan - di atas guna kepentingan dan
keuntungan
pribadinya seja!at&pihak lain
kel#mp#knya a. Ayat 9 D#kter sebagai perse#rangan praktisi !ajib men#lak pemberian segala bentuk apapun bila dikaitkan atau patut diduga dikaitkan dengan kapasitas
pr#$esi#nalnya
dalam
meresepkan #bat& alat& pr#duk&
barang industri kesehatan tertentu dan anjuran penggunaan kesehatan
jasa
tertentu termasuk berniat mempengaruhi kehendak
pasien&keluarganya
untuk
membeli
atau
mengk#nsumsi
#bat&alat&pr#duk&barang&jasa tertentu karena ia telah menerima atau dijanjikan akan menerima
k#misi&keuntungan dari
perusahaan
$armasi&alat&pr#duk&jasa kesehatan tersebut. b. Ayat Dalam kehadirannya pada temu ilmiah setiap d#kter dilarang mengikatkan diri untuk mempr#m#sikan&meresepkan barang&pr#duk dan jasa tertentu apapun bentuk bantuan sp#ns#rshipnya.
'. Ayat = =, D#kter dapat menerima bantuan dari pihak sp#ns#r untuk keperluan
keikutsertaan
dalam
penda$taran ak#m#dasi dan
temu
transp#rtasi
ilmiah
men'akup
se!ajarnya
sesuai
k#de etik masing(masing. a. Ayat > >, D#kter dilarang menyalahgunakan hubungan pr#$esi#nalnya dengan&terhadap pasien dan&atau keluarganya demi keuntungan pribadi dan dilarang melibatkan diri dalam k#lusi k#ng kalik#ng
22
berbagi
imbalan&k#misi&disk#n
termasuk
p#la
pemasaran
beragam jenjang +multi(le*el marketing, dan penarikan imbalan jasa se'ara paket yang dibayarkan di muka. a. Ayat 00 Pemberian sp#ns#r kepada se#rang d#kter haruslah dibatasi pada ke!ajaran dan dinyatakan jelas tujuan jenis !aktu dan tempat kegiatan
ilmiah tersebut serta kejelasan peruntukan pemberian
dimaksud dan se'ara berkala dilap#rkan kepada pimpinan #rganisasi pr#$esi setempat untuk diteruskan ke pimpinan nasi#nal Ikatan D#kter Ind#nesia. b. Ayat 0 %etiap d#kter !ajib mendukung pr#gram anti k#rupsi k#lusi dan nep#tisme dari pemerintah #rganisasi pr#$esi atau pihak manapun juga.
BAB I; PENU/UP
A. Kesimpulan "erujuk pada aspek etik dan hukum tindakan grati$ikasi pada tenaga kesehatan maka dapat disimpulkan bah!a jika se#rang tenaga medis melakukan tindakan memberi ataupun menerima imbalan yang diamana bertentangan dengan
tugas&ke!ajiban
24
+melanggar
k#de
etik,
serta
23
berhubungan dengan jabatannya maka dapat dig#l#ngkan kedalam tindakan grati$ikasi yang mengarah pada tindakan pidana k#rupsi. B. %aran 1rati$ikasi yang terjadi pada tenaga kesehatan dapat di'egah dengan jalan meningkatkan supremasi hukum memberikan hukuman kepada pemberi dan penerima grati$ikasi yang terg#l#ng tindak pidana k#rupsi serta meningkatkan kesadaran atas dasar men#l#ng #rang banyak sesuai dengan prinsip kemanusian sebagai tenaga kesehatan yang merupakan salah satu ujung t#mbak dalam me!ujudkan Ind#nesia yang sehat.
DAC/A2 PU%A/AKA
0. Undang(Undang N#m#r - /ahun -0 tentang Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi -. Peraturan "enteri Kesehatan 2epublik Ind#nesia N#m#r 0: /ahun -0: /entang Pengendalian 1rati$ikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 9. K#misi Pemberantasan K#rupsi. -0:. Buku %aku "emahami 1rati$ikasi Edisi Kedua. 7akarta 3 KPK. :. Undang(Undang 2epublik Ind#nesia N#m#r 9 /ahun -- /entang K#misi Pemberantasan /indak Pidana K#rupsi . Hasyim "usrur#h dan Prasety# 7#k# +tika eperawatan Penerbitan Bangkit #gyakarta -0-. =. K#de Etik IP"1 /entang Praktek Pemasaran Pr#duk Carmasi %evisi uni -./0 >. K#de Etik Ked#kteran -0-
24
. Undang(Undang 2epublik Ind#nesia N#m#r - /ahun 0@@@ /entang Penyelenggaraan Negara ang Bersih Dan Bebas Dari K#rupsi K#lusi Dan Nep#tisme. @. %urat Edaran K#misi Pemberantasan K#rupsi N#m#r 3 B(99&0( 09&0&-0:
