MAKALAH
UUD 1945 Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pend.Pancasila Dosen Pengampu !atma Ainie" #.$P"MM
Penulis
Disusun oleh Dimas Mandalin Put%a !u&ad Ahmad 'nda%(anto #a)a%ul Hida(at $ta *atnasa%i
!AKULTA# !A#T$K+M U,$-'*#$TA# #A$,# AL/U*&A, 0152013
Kata pengantar Assalamualaikum.Wr.Wb Puji Puji syukur syukur saya saya (penul (penulis) is) panjat panjatkan kan kepada kepada Allah llah SWT, SWT, karena karena atas rahmat-N rahmat-Nya ya yang berlim berlimpah pah,, kami kami (penul (penulis) is) dapat dapat menyus menyusun un makala makalah h ini dengan baik sesuai dengan kemampuan kami (penulis). Tidak lupa pula kami (penulis) uapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukung dukungan an kepada kepada kami kami (penuli (penulis) s) untuk untuk menyele menyelesai saikan kan makalah makalah ini. ini. !ntuk !ntuk selanjutnya kami (penulis) mengharapkan sem"ga makalah ini dapat menambah #a#asan bagi kami sendiri dan juga mahasis#a !ni$ersitas Sains Al-%ur&an, khususnya mahasis#a pr"di Teknik Teknik 'n"rmatika. Kami menyadari bah#a penyusunan makalah ini jauh dari sempurna, untu untuk k itu itu kami kami (pen (penul ulis is)) meng mengha hara rapka pkan n saran saran dan dan krit kritik ik agar agar maka makalah lah ini ini mendekati sempurna, kami (penulis) sadar bah#a kesempurnaan hanya milik NA NA. Akhir kata, sem"ga makalah yang kami (penulis) susun ini berguna bagi kita semua. Amin-amin yarabbal *alamin. Wassalamualaikum.Wr.Wb
DA!TA* $#$ Kata pengantar .......................................................................................... +ATA 'S'.............................................................................................. A ' P/N+A0!1!AN.......................................................................... 2.2 1atar belakang masalah ................................................................. 2.3 Perumusan masalah ....................................................................... 2.4 Tujuan penelitian............................................................................ A '' P/5ASA1A0AN...................................................................... 3.2. Sejarah !!+ 2678......................................................................... 3.3. Perubahan !!+ 2678.................................................................... 3.4. Tujuan Perubahan !!+ 2678........................................................ A ''' P/5A0ASAAN 5ASA1A0
3.1. kelemahan UUD
45................................................................................... 3.2 kelemahan UUD RIS.................................................................................... 3.3 kelemahan UUD 1950.................................................................................. 3.4 kelemahan UUD 45...................................................................................... A '9 P/N!T!P ................................................................................................ 7.2. Kesimpulan....................................................................................................
7.3. Kritik +am Saran............................................................................................. 7.4. +atar pustaka................................................................................................
A $ P',DAHULUA, 1.1.
Lata% elakang
!ndang-!ndang +asar Negara epublik 'nd"nesia Tahun 2678, atau disingkat !!+ 2678 atau !!+ :78, adalah hukum dasar tertulis (basic law), k"nstitusi pemerintahan negara epublik 'nd"nesia saat ini. !!+ 2678 disahkan sebagai undang-undang dasar negara "leh PPK' pada tanggal 2; Agustus 2678. Sejak tanggal 3< +esember 2676, di 'nd"nesia berlaku K"nstitusi 'S, dan sejak tanggal 2< Agustus 268= di 'nd"nesia berlaku !!+S 268=. +ekrit Presiden 8 >uli 2686 kembali memberlakukan !!+ 2678, dengan dikukuhkan seara aklamasi "leh +P pada tanggal 33 >uli 2686. Pada kurun #aktu tahun 2666-3==3, !!+ 2678 mengalami 7 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan epublik 'nd"nesia. +alam kurun #aktu 2666-3==3, !!+ 2678 mengalami 7 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang !mum dan Sidang Tahunan 5P?
Sidang !mum 5P 2666, tanggal 27-32 @kt"ber 2666 Perubahan Pertama !!+ 2678
Sidang Tahunan 5P 3===, tanggal <-2; Agustus 3=== Perubahan Kedua !!+ 2678
Sidang Tahunan 5P 3==2, tanggal 2-6 N"$ember 3==2 Perubahan Ketiga !!+ 2678
Sidang Tahunan 5P 3==3, tanggal 2-22 Agustus 3==3 Perubahan Keempat !!+ 2678 Sebelum dilakukan Perubahan, !!+ 2678 terdiri atas Pembukaan, atang Tubuh (2B bab, 4< pasal, B8 ayat (2B ayat berasal dari 2B pasal yang hanya terdiri dari 2 ayat dan 76 ayat berasal dari 32 pasal yang terdiri dari 3 ayat atau lebih), 7 pasal Aturan Peralihan, dan 3 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 7 kali perubahan, !!+ 2678 memiliki 3= bab, 4< pasal, 267 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 3 pasal Aturan Tambahan. +alam isalah Sidang Tahunan 5P Tahun 3==3, diterbitkan !ndang-!ndang +asar Negara epublik 'nd"nesia Tahun 2678 +alam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan K"mpilasi Tanpa Ada @pini.
1.0.
*umusan Masalah
+alam pembuatan makalah ini kami mengangkat beberapa rumusan masalah diantaranya?
1..
2)
agaimana perjalanan Sejarah !!+ 2678C
3)
agaimana Perubahan !!+ 2678C
4)
Apakah Tujuan Perubahan !!+ 2678 C
Tu6uan penelitian
+ari rumusan masalah diatas kami memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut? 2)
!ntuk mengetahui sejarah !!+ 2678.
3)
!ntuk mengetahui perubahan !!+ 2678.
4)
!ntuk mengetahui Tujuan Perubahan !!+ 2678.
A $$ P'*MA#ALAHA, 0.1. #e6a%ah UUD 1945 adan Penyelidik !saha Persiapan Kemerdekaan 'nd"nesia (P!PK') yang dibentuk pada tanggal 36 April 2678 adalah badan yang menyusun ranangan !!+ 2678. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 3; 5ei hingga 2 >uni 2678, 'r. S"ekarn" menyampaikan gagasan tentang D+asar NegaraD yang diberi nama Panasila. Pada tanggal 33 >uni 2678, 4; angg"ta P!PK' membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 6 "rang untuk meranang Piagam >akarta yang akan menjadi naskah Pembukaan !!+ 2678. Setelah dihilangkannya anak kalimat Ddengan ke#ajiban menjalankan syariah 'slam bagi pemeluk-pemeluknyaD maka naskah Piagam >akarta menjadi naskah Pembukaan !!+ 2678 yang disahkan pada tanggal 2; Agustus 2678 "leh Panitia Persiapan Kemerdekaan 'nd"nesia (PPK'). Pengesahan !!+ 2678 dikukuhkan "leh K"mite Nasi"nal 'nd"nesia Pusat (KN'P) yang bersidang pada tanggal 36 Agustus 2678. Naskah ranangan !!+ 2678 'nd"nesia disusun pada masa Sidang Kedua adan Penyelidik !saha Persiapan Kemerdekaan (P!PK'). Nama adan ini tanpa kata D'nd"nesiaD karena hanya diperuntukkan untuk tanah >a#a saja. +i Sumatera ada P!PK' untuk Sumatera. 5asa Sidang Kedua tanggal 2=-2< >uli 2678. Tanggal 2; Agustus 2678, PPK' mengesahkan !!+ 2678 sebagai !ndang-!ndang +asar epublik 'nd"nesia. Peri"de berlakunya !!+ 2678 2; Agustus 2678- 3< +esember 2676
+alam kurun #aktu 2678-268=, !!+ 2678 tidak dapat dilaksanakan s epenuhnya karena 'nd"nesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 5aklumat Wakil Presiden N"m"r E pada tanggal 2B @kt"ber 2678 memutuskan bah#a KN'P diserahi kekuasaan legislati, karena 5P dan +P belum terbentuk. Tanggal 27 N"$ember 2678 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel (DSemi-ParlementerD) yang pertama, sehingga peristi#a ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih dem"kratis. Peri"de berlakunya K"nstitusi 'S 2676 3< +ese mber 2676 - 2< Agustus 268=
Pada masa ini sistem pemerintahan ind"nesia adalah parlementer. bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya ederasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.
Peri"de !!+S 268= 2< Agustus 268= - 8 >uli 2686
Pada peri"de !!+S 8= ini diberlakukan sistem +em"krasi Parlementer yang sering disebut +em"krasi 1iberal. Pada peri"de ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lanar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau g"l"ngannya. Setelah negara ' dengan !!+S 268= dan sistem +em"krasi 1iberal yang dialami rakyat 'nd"nesia selama hampir 6 tahun, maka rakyat 'nd"nesia sadar bah#a !!+S 268= dengan sistem +em"krasi 1iberal tidak ""k, karena tidak sesuai dengan ji#a Panasila dan !!+ 2678. Akhirnya Presiden menganggap bah#a keadaan ketatanegaraan 'nd"nesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berenana untuk menapai masyarakat adil dan makmurF sehingga pada tanggal 8 >uli 2686 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran K"nstituante dan berlakunya kembali !!+ 2678 serta tidak berlakunya !!+S 268= Peri"de kembalinya ke !!+ 2678 8 >uli 2686-26BB
Karena situasi p"litik pada Sidang K"nstituante 2686 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai p"litik sehingga gagal menghasilkan !!+ baru, maka pada tanggal 8 >uli 2686, Presiden Sukarn" mengeluarkan +ekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali !!+ 2678 sebagai undang-undang dasar, menggantikan !ndang!ndang +asar Sementara 268= yang berlaku pada #aktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan !!+ 2678, di antaranya?
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua 5PG+P dan 5A serta Wakil Ketua +PA menjadi 5enteri Negara
5PS menetapkan S"ekarn" sebagai presiden seumur hidup
Pember"ntakan Partai K"munis 'nd"nesia melalui Herakan 4= September Partai K"munis 'nd"nesia
Peri"de !!+ 2678 masa "rde baru 22 5aret 26BB- 32 5ei 266;
Pada masa @rde aru (26BB-266;), Pemerintah menyatakan akan menjalankan !!+ 2678 dan Panasila seara murni dan k"nsekuen. Pada masa @rde aru, !!+ 2678 juga menjadi k"nstitusi yang sangat DsakralD, di antara melalui sejumlah peraturan?
Ketetapan 5P N"m"r 'G5PG26;4 yang menyatakan bah#a 5P berketeta pan untuk mempertahankan !!+ 2678, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
Ketetapan 5P N"m"r '9G5PG26;4 tentang eerendum yang antara lain menyatakan bah#a bila 5P berkehendak mengubah !!+ 2678, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui reerendum.
!ndang-!ndang N"m"r 8 Tahun 26;8 tentang eerendum, yang merupakan pelaksanaan TAP 5P N"m"r '9G5PG26;4.
Peri"de 32 5ei 266;- 26 @kt"ber 2666
Pada masa ini dikenal masa transisi. aitu masa sejak Presiden S"ehart" digantikan "leh .>.0abibie sampai dengan lepasnya Pr"$insi Tim"r Timur dari NK'.
Peri"de !!+ 2678 Amandemen
Salah satu tuntutan e"rmasi 266; adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap !!+ 2678. 1atar belakang tuntutan perubahan !!+ 2678 antara lain karena pada masa @rde aru, kekuasaan tertinggi di tangan 5P (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu Dlu#esD (sehingga dapat menimbulkan multitasir), serta kenyataan rumusan !!+ 2678 tentang semangat penyelenggara negara yang belum ukup didukung ketentuan k"nstitusi.
0.0. P'*UAHA, UUD 1945 Salah satu keberhasilan yang diapai "leh bangsa 'nd"nesia pada masa re"rmasi adalah re"rmasi k"nstitusi"nal (constitutional reform). e"rmasi k"nstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena !!+ 2678 sebelum perubahan dinilai tidak ukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan dem"krasi dan hak asasi manusia. Perubahan !!+ 2678 dilakukan seara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang 5P dari 2666 hingga 3==3I2J. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang !mum 5P Tahun 2666. Arah perubahan pertama !!+ 2678 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan +e#an Per#akilan akyat (+P) sebagai lembaga legislati. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan 5P Tahun 3===. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah #ilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan +P, dan ketentuan-ketentuan terperini tentang 0A5.I3J Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan 5P 3==2.Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuanketentuan tentang Pemilihan !mum.I4J Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan 5P Tahun 3==3. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan +e#an Pertimbangan Agung (+PA), pendidikan dan kebudayaan, perek"n"mian dan kesejahteraan s"sial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.I7J /mpat tahap perubahan !!+ 2678 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi !!+ 2678. Naskah asli !!+ 2678 berisi <2 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan
menghasilkan 266 butir ketentuan.I8J Saat ini, dari 266 butir ketentuan yang ada dalam !!+ 2678, hanya 38 (23) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 2<7 (;;) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan. +ari sisi kualitati, perubahan !!+ 2678 bersiat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya "leh 5P menjadi dilaksanakan menurut !ndang-!ndang +asar. 0al itu menyebabkan semua lembaga negara dalam !!+ 2678 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup #e#enangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (concentration of power and responsibility upon the President) menjadi prinsip saling menga#asi dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan ita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang dem"kratis. Setelah berhasil melakukan perubahan k"nstitusi"nal, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan !!+ 2678 yang telah diubah ter sebut. Pelaksanaan !!+ 2678 harus dilakukan mulai dari k"ns"lidasi n"rma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, !!+ 2678 harus menjadi auan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan #arga negara (the living constitution).
0.. Tu6uan Pe%u7ahan UUD 1945 Tujuan perubahan !!+ 2678 #aktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, 0A5, pembagian kekuasaan, eksistensi negara dem"krasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan !!+ 2678 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan !!+ 2678, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat strutuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan epublik 'nd"nesia (NK'), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil. Sebelum kita menganalisis bagaimanakah keunggulan dan kelemahan amandemen maka kita harus mengetahui bah#a amandemen !!+ 2678 memiliki berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. erdasarkan Panduan dalam 5emasyarakatkan !!+ Tahun 2678 yang diterbitkan 5P-' tujuan amandemen yaitu 2.
5enyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam
menapai tujuan nasi"nal yang tertuang dalam Pembukaan !!+ 2678 dan tidak bertentangan dengan Pembukaan !!+ 2678 itu yang berdasarkan Panasila dalam #adah Negara Kesatuan epublik 'nd"nesia.
3.
5enyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta
memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham dem"krasi. 4.
5enyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia
agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang diita-itakan "leh !!+ 2678. 7.
5enyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara seara dem"kratis dan m"dern,
antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem heks and balanes yang lebih ketat dan transparan, pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengak"m"dasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan Laman. 8.
5enyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan k"nstitusi"nal dan ke#ajiban negara
me#ujudkan kesejahteraan s"sial, menerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, m"ral dan s"lidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan me#ujudkan negara kesejahteraan. B.
5elengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara dan perjuangan negara untuk
me#ujudkan dem"krasi, seperti pengaturan #ilayah negara dan pemilihan umum <.
5enyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai
dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara 'nd"nesia de#asa ini sekaligus mengak"m"dasi keenderungannya untuk kurun #aktu yang akan datang.
BAB III PEMBAHASAN MASALAH 3.1 UUD 1945 sebelum amandemen
1.. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes !eks"#el$ seh"ngga dapat men"m#ulkan le#"h dar" satu ta%s"r mult"ta%s"r$. 2. &edudukan pen'elasan UUD 1945 ser"ng kal" d"perlakukan dan mempunya" kekuatan hukum sepert" pasal-pasal #atang tu#uh$ UUD 1945. 1. ("dak rele)an dengan perkem#angan *aman. 2. +as"h terdapat pasal yang mult"ta%s"r.
3.2 UUD RIS
,. &nst"tus" repu#l"k "ndnes"a ser"kat 1949 RIS$ 1. atar #elakang dan prses ter'ad"nya knst"tus" RIS. Se'ak d"tetapkan/ UUD 1945 t"dak dapat d"laksanakan dengan se#a"k#a"knya. Se#a# #angsa "ndnes"a mas"h terus #er'uang mem#ela dan mempertahankan kemerdekaan yang akan d"rampasa kem#al" leh #elanda. •
elanda #erusaha terus untuk menghanurkan &RI dengan ara melanarkan agres" m"l"ter I 1949$ dan agres" m"l"ter II 194$. ,danya agres" m"l"ter #elanda "n" mem#uat "ndnes"a dan #elanda mengadakan perund"ngan l"nggar 'at" 10-15 septem#er 194$ dan perund"ngan ren)"lle 1 'anuar" 194$.
•
6er'uangan #angsa "ndnes"a t"dak akan pernah mat" dem" mempertahankan kemerdekaan. Indnes"a terus menekan dan
melanarkan
serangan
1
maret
194
terhadap
#elanda.
,k"#atnya/ "ndnes"a dan #elanda harus melakukan perund"ngan lag" yang d"se#ut kn%erens" me'a #undar &+$ d" den haag/ #elanda. &+ menghas"lkan #e#erapa kesepakatan/ d"antaranya7 elanda akan mengaku" kedaulatan RIS pada akh"r #ulan desem#er 1949. 6enyelesa"an "r"an #arat akan d"selesa"kan satu tahun kemud"an setelah adanya pengakuan kedaulatan. 6ada tanggal 2 septem#er 1949/ #elanda mengaku" kedaulatan negara RIS. Se'ak saat "tulah #erd"r" negara RIS dengan menggunakan knst"tus" repu#l"k "ndnes"a ser"kat 1949. 8"layah RIS mel"put" seluruh w"layah #ekas 'a'ahan elanda. ,dapun UUD 1945 hanya #erlaku d" dalam w"layah repu#l"k Indnes"a #ag"an RIS$ yang #er"#u kta d" gyakarta. 2. S"stemat"ka dan Is" pkk &nst"tus" RIS S"stemat"ka &nst"tus" RIS
terd"r"
•
dar"
7
+ukad"mah yang terd"r" dar" 4 al"nea. D" dalamnya terantum dasar •
negara panas"la. atang tu#uh yang terd"r" dar" #a# dan 19 pasal. &nst"tus" RIS #ers"%at sementara. :al "n" d"tun'ukkan dalam pasal 1 yang #er#uny" ;&nst"tuante s"dang pem#uat knst"tus"$/ #ersama-sama dengan
pemer"ntah
selekas-lekasnya
menetapkan
&nst"tus"
Repu#l"k Indnes"a Ser"kat yang akan menggant"kan knst"tus" sementara "n"<.
3. Impl"kas"
&nst"tus"
RIS
terhadap
#entuk
negara
dan
s"stem
ketatanegaraan. erlakunya knst"tus" RIS 1949 mem#uat #entuk negara "ndnes"a men'ad" negara %erderas" atau sr"kat. egara %erderas" atau ser"kat adalah suatu negara yang terd"r" dar" #e#erapa negara #ag"an yang
merdeka
dan
#erdaulat
kemud"an
negara-negara
mengga#ungkan d"r" untuk mem#entuk suatu "katan ker'a.
terse#ut
&nst"tus" RIS pasal I ayat I$/ #er#uny"7 ;repu#l"k "ndnes"a ser"kat yang merdeka dan #erdaulat "alah suatu negara hukum yang demkras" dan #er#entuk %ederas"<. erdasarkan pasal terse#ut 'elaslah #ahwa semen'ak #erlakunya knst"tus" RIS 1949 "n" adalah negara %ederas". +enurut ketentuan pasal II knst"tus" RIS #ahwa daerah RIS mel"put"7 Repu#l"k "ndnes"a dengan daerah menurut status =u sepert" •
dalam persetu'uan per'an'"an ren)"lle$/ negara "ndnes"a t"mur/ negara pasundan termasuk d"str"k %ederal 'akarta$/ negara 'awa t"mur/ negara madura/ negara sumatra selatan/ negara sumatra t"mur status =u asahan selatan dan la#uhan #atu #erhu#ungan •
dengan negara sumatra t"mur$. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak #erd"r" ya"tu7 'awa tengah/ #angka/ #el"tung/ r"au/ kal"mantan #arat daerah "st"mewa$/ dayak
•
#esar/ daerah #an'ar/ kal"mantan tenggara dan kal"mantan t"mur. Daerah-daerah "ndnes"a sele#"hnya yang #ukan daerah-daerah #ag"an. Daerah yang ada pada p"n a dan # merupakan negaranegara #ag"an yang mempunya" kemerdekaan menentukan nas"# send"r". egara-negara #ag"an "n" #ersatu dalam "katan %ederas" RIS #erdasarkan knst"tus" RIS 1949.
4. 6er#edaan 6kk ,ntara UUD 1945 dengan &nst"tus" RIS . 1. 2. 3.
4. 5.
UUD 1945
&nt"tus" RIS 1949
entuk negara7 &esatuan
entuk negara 7 Ser"kat > ?ederas" S"s"tem 6emer"ntahan 7 6arlementer &edaulatan 7 &edaulatan negara d"lakukan leh pemer"ntah #ersama-sama dengan D6R
S"sten pemer"ntahan 7 6res"dens"l &edaulatan 7 &edaulatan d" tangtan rakyat dan d"lakukan sepenuhnya leh +6R Demkras" 7 Demkras" 6anas"la ("dak d"kenal senat mela"knkan utusanutusan dar" daerahdaerah dan glnganglngan
Demkras" 7 "#eral D"kenal senat se#aga" wak"l daerah-daerah #ag"an
.
a. #. . d. e. %.
,lat-alat perlengkapan negara t"dak d"se#utkan seara khusus dalam UUD a. 1945$ #. +6R . D6R d. 6res"den e. 6& %. +ahkamah ,gung Dewan 6ert"m#angan ,gung
,lat-alat perlengkapan negara RIS 6res"den +enter"@menter" Senat D6R +akamah ,gung Indnes"a Dewan 6engawas &euangan
3.3 UUD 1950
. UUD Sementara 1950 UUDS 1950 $ 1.
atar #elakang dan prses ter'ad"nya UUDS 1950 (er#entuk nya RIS t"dak se'alan dengan ke"ng"nan para pend"r" negara
dan semangat prklamas" 1 ,gustus 1945. Sela"n "tu/ pem#entukan RIS d" anggap se#aga" #entukan elanda seh"ngga #e#erapa negara #ag"an memutuskan #erga#ung kem#al" ke dalam &RI. 6engga#ungan negaranegara #ag"an terse#ut #erdasarkan UU darurat n 11 tahun 1950 tentang tata ara peru#ahan susunan kenegaraan dar" w"layah negara Repu#l"k Indnes"a Ser"kat. 6ada tanggal 19 +e" 1950 RIS hanya terd"r" dar" 3 negara #ag"an ya"tu7 egara Repu#l"k Indnes"a/ egara Indnes"a ("mur/ dan negara Sumatera ("mur. 6ada saat "tu/ keaadaan daerah-daerah t"dak menetu/ sukar untuk d" atur dan d" per"ntah. :al "tu mem#uat menurunnya kew"#awaan pemer"ntahan RIS. ,kh"rnya/ d" lakukan perund"ngan antara pemer"ntah RIS (ermasuk atas nama egara Indnes"a ("mur dan egara Sumatera ("mur$ dengan pemer"ntah RI yang #ertu'uan untuk kem#al" ke &RI. 6ada tanggal 19 +e" 1950 d" tanda tangan" persetu'uan antara pemer"ntah RIS dengan pemer"ntah RI untuk kem#al" ke &RI kemud"an d" #entuklah se#uah pan"t"a #ersama yang #ertugas meranang UUDS &RI.
6an"t"a peranang UUDS d" ketua" leh 6r%.DR.Sepm se#aga" wak"l RIS dan +R.,#dul hak"m se#aga" wak"l RI. :as"l ker'a pan"t"a #ersama terse#ut d" serahkan kepada D6R/ SA,( D, &I6. ,kh"rnya dengan sed"k"t peru#ahan/ D6R/ SA,(/ dan &I6 mener"man ranangan has"l ker'a pan"t"a #ersama terse#ut men'ad" UUDS 1950. 6eru#ahan knst"tus" RIS men'ad" UUDS 1950 d"dasarkan pada undangundang %ederal . tahun 1950 tentang peru#ahan knst"tus" sementara RIS men'ad" UUD RI yang tertul"s dalam lem#aran egara . 5 tahun 1950. askah peru#aha terse#ut termuat dalam pasal I UU . tahun 1950. erasarkan pasal II UU . tahun 1950/ UUDS 1950 mula" #erlaku tanggal agustus 1950. +aka se'ak saat "tu susunan egara %ederas" atau ser"kat #eru#ah men'ad" &RI.
3.4 UUD 1945 seela! amandemen
Kelemahan 0asil Amandemen !!+ 2678 Setelah empat kali melakukan amandemen !!+ 2678, yang sejatinya dilakukan untuk menutupi kelemahan sebelumnya namun ternyata hasil dari amandemen tersebut menimbulkan beberapa kelemahan lagi. 0al ini menyebabkan terjadi pengel"mp"kan sikap masyarakat. Satu kel"mp"k menghendaki !!+ 2678 dikembalikan kepada yang asli, kel"mp"k lainnya menginginkan diadakan lagi perubahan atau amendemen kelima !!+ 2678, dan kel"mp"k terakhir tetap pada !!+ 2678 pasa-amendemen. Ada beberapa akt"r menyangkut kelemahan !!+ 2678 pasa-amendemen. Pertama, adanya kekaburan dan ink"nsistensi te"ri dan materi muatan !!+ 2678. Kedua, kekaauan struktur dan sistematisasi pasal-pasal !!+ 2678. Ketiga, ketidaklengkapan k"nstitusi dan pasal-pasal yang multi-interpretati, yang menimbulkan instabilitas hukum dan p"litik.
+alam hal ini, K"misi K"nstitusi yang dibentuk berdasarkan Ketetapan 5P N" 2G3==3 dan Keputusan 5P N" 7G3==4 dengan tugas melakukan pengkajian seara k"mprehensi tentang perubahan !!+ NK' Tahun 2678 "leh 5P, juga menyebutkan hal sama. Setelah bertugas selama tujuh bulan dan menyerahkan hasil kerjanya, berupa Naskah Kajian Akademis Perubahan !!+ NK' Tahun 2678 dan Naskah Perubahan !!+ NK' Tahun 2678 kepada Ketua 5P Amien ais pada 37 April 3==4, K"misi K"nstitusi menyatakan terdapat 42 butir kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan !!+ 2678 pasa-amendemen. Selanjutnya, ketidaksempurnaan !!+ 2678 pasaperubahan, berdasarkan en"mena d"minasi kekuasaan +P atau legislati$e hea$y. Salah satu bukti adalah Pasal 24 ayat (4) !!+ 2678, yakni Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan +P. iasanya ke#enangan menerima duta negara lain adalah d"main eksekuti atau Presiden, maka ketentuan adanya pertimbangan +P menunjukkan d"minasi kekuasaan +P yang telah memasuki d"main Presiden. Kemudian ink"nsistensi dan kekaburan te"ri !!+ 2678 yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial. 0al ini dapat dilihat dari Pasal 3= ayat (8) !!+ 2678 yang berisikan, M+alam hal ranangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan "leh Presiden dalam #aktu tiga puluh hari semenjak ranangan undang-undang tersebut disetujui, ranangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan #ajib diundangkan. Pasal ini, bersiat ink"nsisten dan kabur, sebab dalam sistem pemerintahan presidensial segenap legislasi (pembuatan !!) merupakan #e#enang badan legislati. Sehingga Presiden tidak mengambil keputusan terhadap hasil akhir legislasi #alaupun Presiden berhak mengajukan suatu !! kepada +P dan +P+ untuk sekt"r hubungan pusat dan daerah. @leh karena itu, Presiden berhak men"lak !! atau hak $et", dengan ketentuan bah#a b"b"t keputusan parlemen yang menentukan $aliditas dari !! tersebut. 5isalnya, dengan 3G4 dukungan suara di +P atau 3G4 suara pada masing-masing kamar untuk menghasilkan ranangan undang-undang yang tidak b"leh dit"lak "leh Presiden. @leh sebab itu, bisa dikatakan bah#a Pasal 3= ayat (8) !!+ 2678 adalah legislati$e hea$y. Selanjutnya, masalah penyebutan dengan perubahan atau amandemen !!+ 2678 yang berarti mengubah pasal-pasal tertentu tanpa mengubah teks asli, tetapi memberi tambahan terhadap pasal-pasal yang sudah ada. Seperti diketahui, setelah dilakukan perubahan "leh 5P, dari 4< Pasal !!+ 2678, ditambah empat pasal Aturan Peralihan dan
dua ayat Aturan Tambahan serta Penjelasan !mum dan Penjelasan Pasal demi Pasal !!+ 2678 yang diputuskan "leh Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan 'nd"nesia (PPK') pada 2; Agustus 2678, hanya B pasal (sekitar 2B,32) yang belum diubah. Pasal-pasal tersebut adalah, 2) Pasal 7 tentang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut !ndang !ndang +asarF 3) Pasal 2= tentang Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan +arat, Angkatan 1aut, dan Angkatan !daraF 4) Pasal 23 tentang ke#enangan Presiden menyatakan keadaan bahayaF 7) Pasal 33 tentang ke#enangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti !ndang !ndangF 8) Pasal 38 tentang syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakimF dan B) Pasal 36 tentang agama. Sedangkan pasal-pasal yang diubah berjumlah 42 Pasal (;4,<6) ditambah dengan pasal-pasal baru dengan sistem pen"m"ran pasal lama ditambah huru A, , O, +, dan seterusnya beserta ayat-ayat yang baru dalam pasal-pasal lama. +engan pasal-pasal baru yang berjumlah 4B pasal atau 6<,4= dari !!+ 2678 asli, patut dipers"alkan bah#a 5P telah mengganti k"nstitusi lama dengan yang baru, dan bukan amandemen !!+ 2678. Kemudian, masalah ink"nsistensi yang menyangkut bagian mana dari !!+ 2678 pasa-amandemen yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu. +alam !!+ 2678 pasa-amandemen yang tidak dapat diubah adalah hanya bentuk Negara Kesatuan epublik 'nd"nesia. 0al ini berarti bah#a terhadap landasan dasar il"s"is kehidupan bangsa dan negara yakni Pembukaan !!+ 2678 dan Panasila, seara te"ritis, terbuka penasiran untuk dapat diubah sekalipun diperlukan persyaratan sesuai Pasal 4< ayat (2) !!+ 2678, karena Pasal 4< ayat (8) !!+ 2678 tidak menantumkannya. Sedangkan, Pembukaan !!+ 2678 yang berisikan Panasila, adalah perjanjian luhur bangsa atau pata sunt seranda. Kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang bersiat mendasar dari !!+ 2678 pasa-amandemen itulah yang menyebabkan !!+ 2678 tidak bisa berlaku sebagai k"nstitusi yang hidup, yang berlaku puluhan tahun ke depan. @leh karena itu dibutuhkan sebuah s"lusi untuk menegah kelemahan-kelemahan ini kembali bermunulan di masa yang akan datang, karena tidak menutup kemungkinan amandemen !!+ 2678 kembali akan dilakukan. Salah satu s"lusi yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk K"misi K"nstitusi dalam membuat drat k"nstitusi sebelum dibahas dalam rapat paripurna 5P.
BAB I"
P',UTUP
1. kesimpulan Seiring dengan berkembangnya Laman dari #aktu ke #aktu, yang kemudian disebut sebagai era Hl"balisasi, pengaktualisasian pengamalan-pengamalan Panasila dan !!+ 2678 dalam berbagai bidang dikehidupan berbangsa dan bernegara di 'nd"nesia sangat penting. 'ni demi kebaikan dan kemajuan bersama. Hl"balisasi tidak bisa dihindari, yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikannya dengan kehidupan yang berm"ral dan beragama di 'nd"nesia. >ika kita hanya bisa menyesuaikan diri dengan era gl"balisasi tanpa menyaring dengan kebudayaan Panasila, maka hanya akan siasia saja dan justru akan mengalami kemunduran. Kemunduran m"ral khususnya.
0. K%itik
5enurut saya, masih banyak hal-hal di 'nd"nesia yang perlu diperbaiki demi menyambut era gl"balisasi. idang-bidang dasar seperti p"litik, ek"n"mi, s"sial budaya, serta hukum harus banyak mengalami perubahan mengarah kepada yang lebih baik. Hl"balisasi tidak bisa kita hindari, tetapi kita perlu untuk tetap menanamkan pengamalan nilai-nilai Panasila dan !!+ 2678 demi teriptanya 'nd"nesia yang lebih maju namun tetap mempertahankan iri ke-'nd"nesia-an-nya. Saya yakin meskipun seanggih-anggihnya perubahan Laman nanti, apabila kita tetap berpegang teguh terhadap kedua ped"man tersebut, maka kehidupan negara ini akan menjadi semakin baik kedepannya, amin
. #a%an Alangkah baiknya peraturan di 'nd"nesia lebih di pertegas, Karena pada saat ini banyak sakali kasus kasus yang menyangkut terhadap peraturan perundan undangan. Sebagaimana "nt"h kasus k"rupsi, dari dulu sampai saat ini k"rupsi masih belum teratasi. 'ni adalah salah satu sebab dari kelemahan hukum dan pelaku hukum di 'nd"nesia. +an se"lah "lah keadilan tidak ada sama sekali. 'ni yang membuat semakin b"br"knya Negara 'nd"nesia. 5ementingkan kepentingan pribadi dan enggan memikirkan kepentingan negara.
Da)ta% Pustaka I2J sebagaimana dimuat dalam http?GGid.#ikipedia."rgG#ikiG!ndang!ndangQ+asarQNegaraQepublikQ'nd"nesiaQTahunQ2678RSejarahQA#al F , diakses Pada Tanggal 2 @kt"ber 3=28 pukul 2=.4= W' I3J , sebagaimana dimuat dalam http?GGid.#ikipedia."rgG#ikiG5ajelisQPermusya#aratanQakyat F , diakses Pada Tanggal 2 @kt"ber 3=28 pukul 2=.4= W'
I4J sebagaimana dimuat dalam http?GG###.balip"st."mGmediadetail.phpC m"duledetail"piniindekid<id3;22 F , diakses Pada Tanggal 2 @kt"ber 3=28 pukul 2=.7= W'
I7J sebagaimana dimuat dalam http?GGdh"n"-#areh.bl"gsp"t."mG3=23G=3Gtugas-mpr-dan#e#enang-mpr.html ? diakses Pada Tanggal 2 @kt"ber 3=28 pukul 2=.8= W'
I8J sebagaimana dimuat dalam http?GGjakarta78.#"rdpress."mG3==6G=;G=6Gk"nstitusisejarah-k"nstitusi-ind"nesiaG F , diakses Pada Tanggal 2 @kt"ber 3=28 pukul 2=.88 Wita
IBJ sebagaimana dimuat dalam http?GGalsaind"nesia."rgGsiteGperkembangan-k"nstitusi-dannilai-k"nstitusi-di-ind"nesia-pasa-kemerdekaan-negara-republik-ind"nesia-tahun-2678G ? di akses Pada Tanggal 2 @kt"ber 3=28 pukul 22.== W'
