BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Cempaka Putih
1.1.1. Keadaan Geografis
Kecamatan Cempaka Putih adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota madya Jakarta Pusat, memiliki wilayah seluas 4,67 Km 2 yang terbagi menjadi tiga Kelurahan, yaitu Kelurahan Cempaka Putih Timur (2,22 Km 2), Kelurahan Cempaka Putih Barat (1,21 Km 2) dan Kelurahan Rawasari (1,24 Km2). Jumlah Rukun Warga di Kecamatan Cempaka Putih Sebanyak 30, sedangkan Rukun Tetangga sejumlah 366 (Laporan Profil Kesehatan PKM Kecamatan Cempaka Putih 2017). Dengan batas wilayah : 1. Sebelah Utara
: Jl. Suprapto (Kecamatan Kemayoran).
2. Sebelah Barat
: Jl. Pramuka (Kecamatan Matraman).
3. Sebelah Selatan
: Jl. Rawa Selatan, Jl. Mardani (Kecamatan Cempaka
Putih). 4. Sebelah Timur
: Jl. Jendral Ahmad Yani (Kecamatan Pulo Gadung).
Gambar 1.1 Peta Kecamatan Cempaka Putih (Sumber : Laporan Profil Kesehatan PKM Kecamatan Cempaka Putih 2017)
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan Cempaka Putih Kelurahan
Cempaka Putih Barat
Luas wilayah Jumlah RW (Km) 1,21 13
151
Cempaka Putih Timur
2,22
106
8
Jumlah RT
Rawa sari 1,24 9 109 Jumlah 4,67 30 366 Sumber: Laporan Tahunan PKM Kecamatan Cempaka Putih, 2017 Dari tabel di atas menunjukkan kelurahan Cempaka Putih Timur memiliki wilayah paling besar yaitu 2,22 Km dibandingkan dengan 2 kelurahan yang lain. 1.1.2
Keadaan Demografi
Jumlah penduduk kecamatan Cempaka Putih sampai akhir bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut : Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Cempaka Putih Kelurahan Cempaka Putih Timur
Jumlah Penduduk 26.942
Cempaka Putih Barat
44.112
Rawa sari Jumlah
29.681 100.735
Sumber: Laporan Tahunan Kantor Kecamatan Cempaka Putih dan Kantor Lurah, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Barat dan Rawa sari, 2017
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Cempaka Putih Timur
Laki-Laki 11.345
Perempuan 12.643
Cempaka Putih Barat
18.663
19.042
Rawa sari 13.140 10.019 Jumlah 43.148 41.704 Sumber: Laporan Tahunan PKM Kecamatan Cempaka Putih, 2017
Jumlah penduduk di Kelurahan Cempaka Putih Barat dengan 44.112 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawa sari. Disusul oleh Kelurahan Rawa sari dengan 29.681 penduduk dan Kelurahan Rawa sari sebesar 26.942 penduduk. Tabel 1.4 Gambaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Jenis Pendidikan Kelurahan Jumlah Cempaka Cempaka Rawa Penduduk Putih Putih sari Timur Barat Tidak Sekolah 385 1.090 1.475
Tidak Tamat SD/Sederajat
4.388
158
523
5.069
Tamat SD/Sederajat
4.933
2.170
1.076
8.179
Tamat SLTP/Sederajat
7.558
2.809
1.945
12.312
Tamat SLTA/Sederajat
6.886
19.103
759
26.748
Tamat Universitas/PT 1.963 3.410 158 5.531 Jumlah 26.113 27.650 5.551 59.314 Sumber: Laporan Tahunan Kantor Kecamatan Cempaka Putih dan Kantor Lurah, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Barat dan Rawa sari, 2017 Menurut data di atas mayoritas penduduk di Kelurahan Rawa sari memiliki tingkat Pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Timur. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk di Kelurahan Rawa sari yang tidak sekolah sebesar 1.090 dan yang tamat Universitas/PT hanya sebesar 158 orang. Sedangkan Kelurahan Cempaka Putih Barat merupakan Kelurahan yang lebih baik tingkat pendidikan pada penduduknya dilihat dari tidak adanya penduduk yang tidak sekolah dan jumlah penduduk yang tamat Universitas/PT sebesar 3.410.
Tabel 1.5 Gambaran Penduduk Menurut Tenaga Kerja Jenis Pencaharian Pencaharian
Karyawan
Kelurahan Cempaka Putih Timur 6.294
Rawa sari
Jumlah Penduduk
Cempaka Putih Barat 6.099
3.312
15.705
Pedagang
2.915
9.156
398
12.469
Pegawai Negeri Sipil
4.891
2.567
2.389
9.856
TNI/POLRI
41
1.710
25
1.776
Pensiunan TNI/POLRI/PNS
2.954
3.385
881
7.220
Pertukangan
1.149
73
21
1.243
Lain-lain 6.323 111 3.407 9.841 Jumlah 24.567 23.110 10.433 58.110 Sumber: Laporan Tahunan Kantor Kecamatan Cempaka Putih dan Kantor Lurah Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Barat dan Rawa sari. Dari data di atas, terlihat penduduk di Kecamatan Cempaka Putih Paling banyak bekerja sebagai Karyawan dengan total 15.705 15.705 penduduk.
No. 1
Tabel 1.6 Sarana Umum di Kecamatan Cempaka Putih Sarana Umum dan Lingkungan Masjid/ Musholla/ Gereja
Jumlah 31/9/2
2
Panti Asuhan
2
3
Restaurant dan Rumah Makan
101
4
Tempat-tempat Umum
134
5
Tempat Pembuangan Sampah
3
6
Sarana Air Bersih (PAM dan Sumur Bor dengan Pompa )
10.981
7
Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)
1
8 Pasar Sumber : Laporan Tahunan PKM Kecamatan Cempaka Putih, 2017
3
Tabel 1.7 Jumlah Rumah Tinggal di Kecamatan Cempaka Putih Jenis Bangunan
Cempaka
Cempaka
Rawa
Putih Timur
Putih
sari
Jumlah
Barat
Rumah permanen
874
1.044
2.992
4.910
Rumah Semi Permanen
1.582
857
69
2.508
Rumah Biasa
807
54
-
861
Rumah Susun
-
1
-
1
Rusun Apartemen
-
-
1
1
Sumber : Laporan Tahunan Kantor Kecamatan Cempaka Putih dan Kantor Lurah Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Barat dan Rawa sari Mayoritas penduduk di Kecamatan Cempaka Putih bertempat tinggal di rumah permanen dan semi-permanen berdasarkan jumlah masing-masing yaitu 4.910 dan 2.508. Di daerah Rawa sari menyumbangkan nilai terbesar dari rumah permanen sebesar 2.992 dibandingkan dengan wilayah yang lain. Tabel 1.8 Jumlah Sekolah di Kecamatan Cempaka Putih SEKOLAH TK SD SMP SMA SMK MA Swas Neg Swas Neg Swas Neg Swas Neg Neg Cempaka 10 5 2 4 1 1 0 3 0 0 Putih Barat
Cempaka Putih Timur
8
3
7
0
3
0
2
0
1
1
Rawa sari 10 2 4 2 1 1 0 1 0 0 Jumlah 28 10 13 6 5 2 2 4 1 1 Sumber : Laporan Tahunan PKM Kecamatan Cempaka Putih, 2017
Tabel 1.9 Sarana Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Cempaka Putih No 1
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kelurahan
Jumlah 3
2
Puskesmas Keliling
2
3
Klinik Pratama
23
4
Bidan Praktik Mandiri
3
5
Dokter Praktik Mandiri
12
6
Rumah Sakit
4
7
Pengobatan Tradisional
7
8
Apotek 7 Sumber: Laporan Tahunan PKM Kecamatan Cempaka Putih, 2017 Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan terbanyak di
Cempaka Putih adalah Klinik Pratama sebanyak 23 Klinik. 1.2
Gambaran Umum Puskesmas
Kesehatan merupakan hak azasi yang tercantum dala m UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 tahun 1992 sehingga kesehatan perlu diupayakan, diperjuangkan, dan ditingkatkan serta dipelihara oleh setiap individu dan seluruh komponen bangsa agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Terwujudnya keadaan sehat adalah kehendak semua pihak, tidak hanya oleh orang per orang, tetapi juga oleh keluarga, kelompok dan bahkan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan, salah satu diantaranya yang penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan (Blum, 1974). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan pelayanan kesehatan strata pertama dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Untuk mencapai hasil optimal dan meningkatkan mutu serta kinerja Puskesmas, Departemen Kesehatan sejak tahun 2002 telah melaksanakan revitalisasi Puskesmas yang meliputi
pengembangan kebijakan Puskesmas, pengadaan tenaga, perbaikan fisik dan peralatan (Depkes 2006). Pembahasan tentang Puskesmas telah tertuang dalam SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat.
1.2.1
Definisi Puskesmas
Puskesmas ialah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pela yanan kesehatan yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pela yanan namun tidak mencakup aspek pembiayaan. Seiring dengan semangat otonomi daerah maka puskesmas dituntut untuk mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan tetapi pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah. Jumlah kegiatan pokok puskesmas diserahkan pada setiap puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun puskesmas tetap melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional. Peran puskesmas adalah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif. Tidak sebatas pada aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti rumah sakit. Puskesmas merupakan salah satu jenis organisasi yang sangat dirasakan oleh masyarakat umum. Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah maka banyak terjadi perubahan yang mendasar dalam sektor kesehatan, yaitu terjadinya perubahan paradigma pembangunan kesehatan menjadi paradigma sehat. Dengan paradigma baru ini, mendorong terjadi perubahan konsep yang sangat mendasar dalam pembangunan kesehatan, antara lain :
1. Pembangunan kesehatan yang semula lebih menekankan pada upaya kuratif dan rehabilitatif menjadi lebih fokus pada upaya preventif dan kuratif tanpa mengabaikan kuratif-rehabilitatif. 2. Pelaksanaan upaya kesehatan yang semula lebih bersifat terpilah-pilah ( fragmented fragmented ) berubah menjadi kegiatan yang terpadu (integrated ( integrated ). ). 3. Sumber pembiayaan kesehatan yang semula lebih banyak dari pemerintah berubah menjadi pembiayaan kesehatan lebih banyak banyak dari masyarakat. 4. Pergeseran pola pembayaran dalam pelayanan kesehatan yang semula fee for service menjadi service menjadi pembayaran secara pra-upaya. 5. Pergeseran pemahaman tentang kesehatan dari pandangan konsumtif menjadi investasi. 6. Upaya kesehatan yang semula lebih banyak dilakukan oleh pemerintah akan bergeser lebih banyak dilakukan oleh oleh masyarakat sebagai mitra pemerintah ( partnership) partnership) 7. Pembangunan kesehatan yang semula bersifat terpusat (centralization (centralization)) menjadi otonomi daerah (decentralization (decentralization). ). 8. Pergeseran proses perencanaan dari top down down menjadi bottom up up seiring dengan era desentralisasi.
1.2.2
Wilayah Kerja Puskesmas
Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan pertimbangan dalam penentuan wilayah kerja puskesmas. Puskesmas merupakan perangkat pemerintah daerah tingkat II sehingga pembagian wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh walikota / bupati dengan saran teknis dari kepala dinas kesehatan kabupaten / kota. Sasaran penduduk yang dilayani oleh satu puskesmas adalah sekitar 30.000 - 50.000 penduduk. Untuk jangkuan yang lebih luas dibantu oleh puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Puskesmas di kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih merupakan puskesmas Pembina yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi puskesmas kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi.
1.2.3
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Masyarakat di Puskesmas
Pelayanan kesehatan menyeluruh yang diberikan puskesmas meliputi : 1. Promotif (peningkatan kesehatan) 2. Preventif (upaya pencegahan) 3. Kuratif (pengobatan) 4. Rehabilitatif (pemulihan kesehatan) Pelayanan tersebut ditunjukkan kepada semua penduduk tidak membedakan jenis kelamin, umur, sejak pembuahan dalam kandungan kandungan sampai meninggal.
1.2.4
Fungsi Puskesmas
Untuk mencapai Indonesia sehat 2015, Puskesmas harus menjalankan fungsinya secara optimal. Adapun fungsi Puskesmas sebagai berikut : 1. Pusat penggerak pembanguan berwawasan kesehatan Puskesmas
selalu
berupaya
menggerakkan
dan
memantau
penyelenggaraan pembangunan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 2. Pusat pemberdayaan masyarakat Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menerapkan, menyelenggarakan dan memantau progran kesehatan. Pemberadayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan
memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat. 3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan
tingkat
pertama
secara
menyeluruh,
terpadu
dan
berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi : a.
Pelayanan kesehatan perorangan Pelayanan yang bersifat pribadi ( private goods) goods) dengan tujuan utama
menyembuhkan
penyakit
dan
pemulihan
kesehatan
perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan dengan rawat inap. b.
Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan yang bersifat publik ( public goods) goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa
mengabaikan
penyembuhan
penyakit
dan
pemulihan
kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
Untuk melaksanakan fungsinya, Puskesmas menjalankan beberapa proses. Proses ini dilaksanakan dengan cara : 1. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri. 2. Memberikan petunjuk pada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. 3. Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun maupun rujukan rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan
tersebut tidak menimbulkan ketergantungan. 4. Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 5. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan program Puskesmas. Setiap kegiatan yang dilakukan di puskesmas memerlukan evaluasi untuk menilai apakah program yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Untuk itu dibuat indikator keberhasilan sesuai dengan fungsi puskesmas. 1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yang menilai tatanan sekolah, tatanan tempat kerja dan tatanan tempat – tempat umum mempunyai indikator : a.
Tersedianya air bersih
b.
Tersedianya jamban yang saniter
c.
Tersedianya larangan merokok
d.
Adanya dokter kecil untuk SD atau PMR untuk SLTP
2. Pusat pemberdayaan masyarakat, indikatornya : a.
Tumbuh kembang, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
b.
Tumbuh dan kembangnya LSM
c.
Tumbuh dan berfungsinya kesehatan masyarakat
3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama, meliputi : a.
Promosi kesehatan masyarakat
b.
Kesehatan lingkungan
c.
KIA ( Kesehatan Ibu Ibu dan Anak )
d.
KB ( Keluarga Berencana )
e.
Perbaikan gizi masyarakat
f.
P2M ( Pemberantasan Penyakit Menular )
g.
Pengobatan dasar
Sebagai satu unit organisasi yang melaksanakan berbagai usaha di bidang kesehatan, Puskesmas memiliki wewenang dan tanggung jawab di wilayah kerja tertentu, biasanya satu wilayah kerja Puskesmas didasarkan atas beberapa faktor yaitu:
1. Jumlah penduduk 2. Keadaan geografis 3. Keadaan sarana dan perhubungan dan dan 4. Keadaan infra struktur masyarakat lainnya.
1.2.5
Peran Puskesmas
Dalam konteks otonomi daerah saat ini, puskesmas mempunyai peran yang vital sebagai institusi pelaksana teknis dituntut memiliki kemampuan managerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran tersebut ditunjukkan dalam bentuk ikut serta menentukan kebijakan daerah melalui sistem perencanaan yang matang, tatalaksana kegiatan yang tersusun rapi serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung-jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 1. Unit Pelaksana Teknis Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. 2. Pembangunan kesehatan Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa
Indonesia
untuk
meningkatkan
kesadaran,
kemauan,
dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 3. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan
di
wilayah
kabupaten/kota
adalah
dinas
kesehatan
kabupaten/kota, sedangkan puskesmas bertanggungjawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.
4. Wilayah kerja Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan. Tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung
jawab
wilayah
kerja
dibagi
antar
puskesmas,
dengan
memperhatikan kebutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing – masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
1.2.6
Visi Puskesmas
Visi puskesmas adalah tercapainya kecamatan yang sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat 2016. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator kecamatan sehat adalah : 1. Lingkungan sehat. 2. perilaku penduduk yang sehat. 3. Cakupan kesehatan yang bermutu. 4. Derajat kesehatan penduduk yang tinggi di kecamatan.
1.2.7
Misi Puskesmas
Dalam rangka untuk mewujudkan “Indonesia Sehat 2016” ditetapkan misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas yang bertujuan guna mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas akan selalu menggerakkan pembangunan sektor lain yang diselenggarakan di wilayah kerjanya, agar memperhatikan aspek kesehatan, yaitu pembangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terhadap lingkungan dan perilaku masyarakat.
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas akan selalu berupaya agar setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya makin berdaya di bidang kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat. 3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Puskesmas akan selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan berusaha untuk memuaskan masyarakat, mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat. 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Puskesmas akan selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan bertempat tinggal di wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang sesuai. Upaya pemeliharaan dan peningkatan yang dilakukan Puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari sisi yang bersangkutan.
Untuk mencapai misi Puskesmas di atas digunakan strategi sebagai berikut : a. Meningkatkan profesionalisme petugas b. Mengembangkan dan menetapkan pendekatan kewilayahan c. Mengembangkan kemandirian Puskesmas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota d. Mengembangkan dan menetapkan azas kemitraan serta pemberdayaan masyarakat dan keluarga
1.2.8
Upaya Kesehatan Wajib Masyarakat
Upaya kesahatan wajib masyarakat adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib i ni diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut antara lain : 1. Promosi kesehatan masyarakat 2. Kesehatan masyarakat 3. KIA ( Kesehatan ibu dan anak ) 4. KB ( Keluarga Berencana ) 5. Perbaikan gizi masyarakat 6. P2M ( Pengendalian Penyakit Menular ) 7. Pengobatan Dasar
Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil. Karenanya, kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya. Setiap kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).
Tabel 1.7 Upaya Kesehatan Wajib, Kegiatan dan Indikator dalam Puskesmas Upaya Kesehatan Wajib
Kegiatan
Promosi Kesehatan
Promosi hidup bersih dan Tatanan sehat sehat Perbaikan perilaku sehat
Kesehatan Lingkungan
Penyehatan pemukiman
Cakupan air bersih Cakupan jamban keluarga Cakupan SPAL Cakupan rumah sehat
ANC Pertolongan persalinan
Cakupan K1, K4 Cakupan linakes
MTBS
Cakupan MTBS
Kesehatan ibu dan anak
Indikator
Upaya Kesehatan Wajib
Kegiatan
Indikator
Imunisasi
Cakupan imunisasi
Keluarga Berencana
Pelayanan Berencana
Pemberantasan penyakit menular
Diare ISPA DBD Tuberkulosis
Keluarga Cakupan MKJP
MKJP
non
Cakupan kasus diare Cakupan kasus ISPA Cakupan kasus DBD Cakupan kelambunisasi Cakupan penemuan kasus Angka penyembuhan
Gizi
Distribusi vit A/ Fe / cap Cakupan vit A /Fe / cap yodium yodium PSG % gizi kurang / buruk, SKDN Promosi Kesehatan % kadar gizi
Pengobatan
Medik dasar UGD
Cakupan pelayanan Jumlah kasus yang ditangani Laboratorium sederhana Jumlah pemeriksaan Sumber : Trihono.2005.Manajemen Kesehatan , Arrimes,ed.
Di samping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti tersebut di atas, Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat seperti Pekan Imunisasi Nasional. Dalam hal demikian, baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah.
Sedangkan upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok Puskesmas yang telah ada yakni :
1. Upaya Kesehatan Sekolah 2. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat ( Public Health Nursing /PHN) 3. Upaya Kesehatan Gigi dan mulut 4. Upaya Kesehatan Jiwa 5. Upaya Kesehatan Usia lanjut 6. Upaya Kesehatan Remaja Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula bersifat upaya inovasi yakni upaya lain di luar upaya puskesmas tersebut di atas yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi ini adalah dalam rangka mempercepat tercapainya visi puskesmas. Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini dilakukan oleh puskesmas bersama dinas kesehatan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan masukan dari Konkes/BPKM/BPP. Upaya kesehatan pengembangan dilakukan apabila upaya kesehatan wajib puskesmas telah terlaksana secara optimal dalam arti target cakupan serta peningkatan mutu pelayanan telah tercapai. Penetapan upaya kesehatan pengembangan pilihan puskesmas ini dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Dalam keadaan tertentu upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula ditetapkan sebagai penugasan oleh dinas kabupaten/kota. Apabila puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan, padahal telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka dinas kesehatan kabupaten/kota bertanggungjawab dan wajib menyelenggarakannya. Untuk itu dinas kesehatan kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan berbagai unit fungsional lainnya. Kegiatan upaya kesehatan dasar dan upaya kesehatan pengembangan di Puskesmas adalah : 1. Upaya Kesehatan Dasar a. Upaya Promosi Kesehatan b. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak c. Upaya Keluarga Berencana d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
e. Upaya Kesehatan Lingkungan f. Upaya Pengendalian Penyakit Menular g. Upaya Pengobatan 2. Upaya Kesehatan Pengembangan a. Upaya Kesehatan Sekolah b. Upaya Kesehatan Olah Raga c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat d. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut e. Upaya Kesehatan Jiwa f. Upaya Kesehatan Mata g. Upaya Kesehatan Usia Lanjut h. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional Penyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan upaya pengembangan harus menerapkan
azas
penyelenggaraan
puskesmas
secara
terpadu.
Azas
penyelenggaraan tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi puskesmas. Dasar pemikirannya adalah pentingnya menerapkan prinsip dasar dari setiap fungsi puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya puskesmas, baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Azas penyelenggaran puskesmas yang dimaksud adalah: 1. Azas pertanggungjawaban wilayah Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk ini
puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut : a.
Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan sehingga berwawasan kesehatan.
b.
Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
c.
Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya.
d.
Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya.
2. Azas pemberdayaan masyarakat Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap program puskesmas. Untuk ini, berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP). Beberapa kegiatan yang harus
dilaksanakan
oleh
puskesmas
dalam
rangka
pemberdayaan
masyarakat antara lain : a. KIA : Posyandu, Polindes, Bina Keluarga Balita (BKB) b. Pengobatan : Posyandu, Pos Obat Desa (POD) c. Perbaikan Gizi : Panti Pemulihan Gizi, Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) d. Kesehatan Lingkungan : Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Desa percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL) e. UKS : Dokter Kecil, Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Pokestren) f.
Kesehatan Usia Lanjut : Posyandu Usila, Panti Wreda
g. Kesehatan Kerja : Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) h. Kesehatan Jiwa : Tim Pelaksana Kesehatan jiwa Masyarakat (TPKJM) i.
Pembinaan Pengobatan Tradisional : Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Pembinaan Pengobatan Tradisional (Battra).
3. Azas Keterpaduan Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya hasil yang
optimal,
penyelenggaraan
setiap
program
puskesmas
harus
diselenggarakan secara terpadu. Ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan yakni : a. Keterpaduan Lintas Program Upaya memadukan penyelengaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab puskesmas. Contoh keterpaduan lintas program antara lain:
i.Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) : Keterpaduan KIA dengan P2M, gizi, promosi kesehatan dan pengobatan. ii.UKS : Keterpaduan kesehatan lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa. iii.Puskesmas keliling : Keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB, Gizi, promosi kesehatan, dan Kesehatan gigi. iv.Posyandu : Keterpaduan KIA dengan KB, gizi, P2M, Kesehatan jiwa dan promosi kesehatan. b.
Keterpaduan Lintas Sektor. Upaya memadukan penyelenggaraan program puskesmas dengan program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatn dan dunia usaha. Contoh keterpaduan lintas Sektoral antara lain : i.UKS : Keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan dan agama. ii. Promosi Kesehatan : Keterpaduan sektor kesehatan dengan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama dan pertanian. iii. KIA : Keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, PKK dan PLKB. iv.Perbaikan Gizi : Keterpaduan sektor kesehatan dengan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama, pertanian, koperasi, dunia usaha dan organisasi kemsyarakatan. v. Kesehatan Kerja : Keterpaduan sektor kesehatan dengan dengan camat, lurah/kepala desa, tenaga kerja dan dunia usaha.
4. Azas Rujukan Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki oleh puskesmas terbatas. Padahal puskesmas berhadapan
langsung dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan kesehatan. Untuk membantu puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan tersebut dan juga untuk meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan setiap program puskesmas harus ditopang oleh azas rujukan. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama. Ada dua macam rujukan yang dikenal yakni : a. Rujukan Kesehatan Perorangan (Medis) Apabila suatu puskesmas tidak mampu menangani suatu penyakit tertentu, maka puskesmas tersebut dapat merujuk ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu (baik vertikal maupun horizontal). Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas : i.Rujukan Kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan tindakan medis (contoh : operasi) dan lain-lain. ii.Rujukan Bahan Pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. iii.Rujukan Ilmu Pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga puskesmas dan atau menyelenggarakan pelayanan medis spesialis di puskesmas. b. Rujukan Kesehatan Masyarakat (Kesehatan) Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan dan bencana. Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat juga dilakukan apabila satu puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat wajib dan pengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat.
Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi masalah kesehatan masyarakat dan atau tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, maka puskesmas wajib merujuknya ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Rujukan kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam : i.Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging, peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan habis pakai dan bahan pakaian. ii.Rujukan tenaga, antara lain tenaga ahli untuk penyidikan kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan, gangguan kesehatan karena bencana alam. iii.Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya kewenangan dan
tanggung
jawab
penyelesaian
masalah
kesehatan
masyarakat dan atau penyelenggaraan kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Rujukan operasional diselenggarakan apabila puskesmas tidak mampu. 1.3 Visi Misi dan Prinsip Dasar Puskesmas Cempaka Putih Visi Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih:
Menjadikan Puskesmas Pilihan Utama di DKI Jakarta Misi Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih:
1) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan kompeten secara berkelanjutan. 2)
Meningkatkan mutu pelayanan secara menyeluruh yang berorientasi pada
kebutuhan pelanggan. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan berkualitas. 4) Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis 5) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lintas sektoral. Nilai-nilai Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih: 1) Integrasi 2) Profesional
3) Kerja sama 4) Inovatif 5) Empati
Branding Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih: 1) Ramah 2) Nyaman 3) Terpercaya
1.3.2
Wilayah Kerja
Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih meliputi 3 wilayah Kelurahan yaitu Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur, dan Rawa sari. Seluruh kelurahan di Cempaka Putih masuk ke dalam wilayah kerja Puskesmas Cempaka Putih.
1.3.3 Sumber Daya Manusia Tabel 1.11 Pegawai Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih berdasarkan Tingkat Pendidikan Jenis Ketenagakerjaan Kepala Puskesmas Kepala Tata Usaha Epidemiologi Penyuluh Kesehatan Dokter Umum Dokter Gigi Bidan Perawat Perawat Gigi Analisis Kesehatan Sanitarian Nutrisionis Apoteker Asisten Apoteker Administrasi Umum Pengemudi Cleaning Service Satpam Jumlah Total
Tingkat Pendidikan S2 S1 D4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 24 0 0 8 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 46 1 203
D3 0 0 0 0 0 0 24 29 2 5 3 2 0 7 4 0 0 0 76
D1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 77
Sumber: Laporan Tahunan PKM Kecamatan Cempaka Putih, 2017
SPRG/SPK/SMF/SMA 0 0 0 0 0 0 0 1(SPK) (1SPRG) 1(SMAK) 0 0 0 4(SMF) 25(SMA) 6(SMA) 17(SMA) 18(SMA) 73
1.4
Program Keluarga Berencana di Puskesmas Kecamatan Cempaka
Putih
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Program KB di Indonesia tidak lagi hanya terfokus pada pengaturan kelahiran dalam rangka pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, berkembangnya isu HAM, termasuk hak-hak reproduksi dan hak-hak perempuan (kesejahteraan gender) mendorong program KB untuk memberikan penekanan yang sama pada program kesehatan reproduksi serta peningkatan partisipasi pria. Pemakaian kontrasepsi mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pengendalian kelahiran dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi. Tujuan Keluarga Berencana secara umum adalah menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kesehatan ibu sehingga di dalam keluarganya akan berkembang Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) (BKKBN, 2014).
1.4.1
Tujuan
Keluarga berencana (KB) adalah perencanaan kehamilan, sehingga kehamilan hanya terjadi pada waktu yang diinginkan. Tujuannya agar : 1. Tujuan umum berupa menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kesehatan ibu sehingga mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) melalui pengendalian pertumbuhan, meningkatkan keikut sertaan kelestrarian ber – KB seluruh pelosok sehingga akan menurunkan angka fertilitas yang bermakna. 2. Tujuan khusus berupa; Meningkatkan pemerataan pemakaian MKJP baik terhadap peserta baru maupun kb aktif, meningkatkan dan semakin meratanya penggarapan terhadap generasi muda dalam kaitannya dengan pendewasaan usia kawin dan sebagai bantuan mendukung gerakan KB nasional di daerah, Semakin meratanya kemandirian masyarakat dalam ikut serta
memberikan
(BKKBN,2014).
pelayanan
atau
mendapatkan
pelayanan
KB
1.4.2
Sasaran
Sasaran program Keluarga Berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Jumlah pasangan usia subur yang menjadi 24 sasaran program ditetapkan berdasarkan survei pasangan usia subur yang dilaksanakan sekali setiap tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) di masing-masing kelurahan atau dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) (BKKBN,2014). Sasaran program Keluarga Berencana mempunyai tiga sasaran diantaran ya : 1. Sasaran Primer Masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Sesuai dengan permasalahan kesehatan, maka sasaran ini dapat dikelompokkan menjadi kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui untuk masalah KIA (kesehatan ibu dan anak), anak sekolah untuk kesehatan remaja, dan sebagainya. Upaya promosi yang dilakukan terhadap sasaran primer
ini
sejalan
dengan
strategi
pemberdayaan
masyarakat
(empowerment). 2. Sasaran sekunder Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. Disebut sasaran sekunder karena dengan memberikan pendidikan kesehatan pada kelompok ini diharapkan untuk selanjutnya kelompok ini akan memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat disekitarnya. Disamping itu dengan perilaku sehat para tokoh masyarakat sebagai hasil pendidikan kesehatan yang diterima, maka para tokoh masyarakat ini akan memberikan contoh atau acuan perilaku sehat bagi masyarakat sekitarnya. Upaya promosi kesehatan yang ditujukan kepada sasaran sekunder ini adalah sejalan dengan strategi dukungan sosial (social support). 3. Sasaran tersier Para pembuat keputusan atau penentuan kebijakan baik ditingkat pusat, maupun daerah adalah sasaran ters ier pendidikan kesehatan dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok ini akan mempunyai dampak terhadap perilaku para tokoh masyarakat (sasaran sekunder), dan juga kepada masyarakat umum (sasaran
primer). Upaya promosi kesehatan yang ditujukan kepada sasaran tersier ini sejalan dengan strategi advokasi (BKKBN,2014).
1.4.3
Program dan Upaya
Program dan Upaya KB Nasional antara lain : 1. Pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja dan konseling calon pengantin. 2. Konseling dan pelayanan KB pada WUS/PUS 3. Promosi KB pasca persalinan 4. Pelayanan KB pasca persalinan 5. Penerangan dan motivasi 6. Pelembagaan program 7. Pendidikan KB 8. Pendidikan dan pelatihan tenaga program 9. Pelayanan KB 10. Pencapaian peserta KB Baru 11. Pencapaian peserta KB Aktif 12. Prasarana dan Sarana 13. Pelaporan dan Penelitian
1.4.4
Ruang Lingkup
Mengadakan penyuluhan KB, baik di Puskesmas maupun di masyarakat (pada saat kunjungan, posyandu, pertemuan dengan kelompok PKK, dasa wisma dan sebagainya). Termasuk dalam kegiatan penyuluhan ini adalah konseling untuk PUS (BKKBN dan Kemenkes R.I. 2012). Menyediakan dan pemasangan alat-alat kontrasepsi, meliputi : 1. IUD 2. Pil KB 3. Implant (susuk KB) 4. Suntik 5. Kondom
Kegiatan program KB di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih adalah mengadakan penyuluhan KB, menyediakan alat-alat kontrasepsi dan memberikan pelayanan KB pada usia subur serta mengadakan pelayanan KB keliling. Akseptor KB terdiri dari dua, yaitu KB baru dan KB aktif. KB baru adalah akseptor yang baru mengikuti program KB pertama kali tetapi belum tentu berdomisili di Kecamatan Cempaka Putih. Sedangkan KB aktif adalah akseptor yang mengikuti KB terusmenerus yang berdomisili di Kecamatan Cempaka Putih (BKKBN dan Kemenkes R.I. 2012).
1.4.5
Strategi Pendekatan dan Cara Operasional Program Pelayanan KB
Strategi pendekatan dalam program keluarga berencana antara lain (BKKBN,2014): 1. Pendekatan kemasyarakatan (community approach). Diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan peran serta masyarakat (kepedulian) yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. 2. Pendekatan
koordinasi
aktif
(active
coordinative
approach)
Mengkoordinasikanberbagai pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergik dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar. 3. Pendekatan integrative (integrative approach) Memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberi manfaat pada semua pihak. 4. Pendekatan kualitas (quality approach) Meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberi pelayanan (provider) dan penerima pelayanan (klien) sesuai dengan situasi dan kondisi. 5. Pendekatan kemandirian (self rellant approach) Memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan masyarakat yang telah mampu untuk segera mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program KB nasional.
6. Pendekatan tiga dimensi ( three dimension approach) Strategi tiga dimensi program KB sebagai pendekatan program KB nasional, dibagi dalam tiga tahap pengelolaan program KB sebagai berikut : a. Tahap perluasan jangkauan Pola tahap ini penggarapan program lebih difokuskan lebih kepada sasaran : Coverage Wilayah
Penggarapan wilayah adalah penggarapan program KB lebih diutamakan pada penggarapan wilayah potensial, seperti wilayah Jawa, Bali dengan kondisi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan yang besar Coverage Khalayak
Mengarah kepada upaya menjadi akseptor KB sebanyak-banyaknya. Pada tahap ini pendekatan pelayanan KB didasarkan pada pendekatan klinik. b. Tahap pelembagaan Tahap ini untuk mengantisipasi keberhasilan pada tahap potensi yaitu tahap perluasan jangkauan. Tahap coverage wilayah diperluas jangkauan propinsi luar Jawa Bali. Tahap ini inkator kuantitatif kesertaan ber- KB pada kisaran 45-65 % dengan prioritas pelayanan kontrasepsi dengan metode jangka panjang, dengan memanfaatkan momentum-momentum besar. c. Tahap pembudayaan program KB Pada tahap coverage wilayah diperluas jangkauan propinsi seluruh Indonesia. Sedangkan tahap coverage khalayak diperluas jangkauan sisa PUS yang menolak, oleh sebab itu pendekatan program KB dilengkapi dengan pendekatan Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera) dan Kukesra (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera).
Adapun kegiatan/cara operasional pelayana KB adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pela yanan komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan dengan memberikan penerangan
konseling, advokasi, penerangan kelompok (penyuluhan) dan penerangan massa melalui media cetak, elektronik. Dengan penerangan, motivasi diharapkan
meningkat
sehingga
terjadi
peningkatan
pengetahuan,
perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam ber KB, melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga tercapai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) 2. Pelayanan kontrasepsi dan pengayoman peserta KB Dikembangkan program reproduksi keluarga sejahtera. Para wanita baik sebagai calon ibu atau ibu, merupakan anggota keluarga yang paling rentan mempunyai potensi yang besar untuk mendapatkan KIE dan pelayanan KB yang tepat dan benar dalam mempertahankan fungsi reproduksi. Dalam mencapai sasaran reproduksi sehat, dikembangkan 2 gerakan yaitu: pengembangan gerakan KB yang makin mandiri dan gerakan keluarga sehat sejahtera dan gerakan keluarga sadar HIV/AIDS. Pengayoman, melalui program ASKABI (Asuransi Keluarga Berencana Indonesia), tujuan agar merasa aman dan terlindung apabila terjadi komplikasi dan kegagalan. 3. Peran serta masyarakat dan institusi pemerintah PSM ditonjolkan (pendekatan masyarakat) serta kerjasama institusi pemerintah (Dinas Kesehatan, BKKBN, Depag, RS, Puskesmas). 4. Pendidikan KB Melalui jalur pendidikan (sekolah) dan pelatihan, baik petugas KB, bidan, dokter berupa pelatihan konseling dan keterampilan (Saifuddin A B, 2003).
1.4.6
Macam Metode Kontrasepsi yang Ada Dalam Program KB (Keluarga
Berencana) Di Indonesia
1. Metode Kontrasepsi Sederhana Metode kontrasepsi sederhana ini terdiri dari 2 yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain : Metode Amenorhoe Laktasi (MAL), Coitus Interuptus, metode Kalender, Metode Lendir Serviks
(MOB), Metode Suhu Basal Badan, dan Simptotermal yaitu perpaduan antara suhu basal dan lendir servik. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, dan spermisida. 2. Metode Kontrasepsi Hormonal Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu kombinasi (mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik) dan yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan/injeksi. Sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik dan implant.
3. Metode Kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu AKDR yang mengandung hormon (sintetik progesteron) dan yang tidak mengandung hormon. Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam yaitu Metode Operatif Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria (MOP). MOW sering dikenal dengan tubektomi karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba/tuba falopii sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan MOP sering dikenal dengan Vasektomi yaitu memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak diejakulasikan. 4. Metode Kontrasepsi Darurat Metode kontrasepsi yang dipakai dalam kondisi darurat ada 2 macam yaitu pil dan AKDR (Cunningham F G, Gant NF, 2009).
1.4.7 Hasil Kegiatan Program Keluarga Berencana di Puskesmas Wilayah Kecamatan Cempaka Putih 2018
Akseptor KB terdiri dari dua, yaitu KB baru dan KB aktif. KB baru adalah akseptor yang baru mengikuti program KB pertama kali tetapi belum tentu berdomisili di Kecamatan Cempaka Putih. Sedangkan KB aktif adalah akseptor yang mengikuti KB terus-menerus yang berdomisili di Kecamatan Cempaka Putih.
Secara umum, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta tahun 2008, target untuk peserta KB baru dan KB Aktif tahun 2018 adalah 100% dari PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat). Indikator pelayanan KB : 1. Tenaga 2. Sarana dan prasarana 3. Cakupan pelayanan 1.5. Pencapaian Target Cakupan Program Keluarga Berencana di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Periode Januari – Oktober 2018
Berikut ini adalah data – data pencapaian target cakupan program KB di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Periode Januari – Oktober 2018 yang didapatkan dari laporan bulanan program Keluarga Berencana di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Periode Januari – Oktober 2018, yaitu sebagai berikut
Tabel 1.8 Indikator Pelayanan Program KB No
Indikator
1
Akseptor KB Aktif
100 %
83%
2
Akseptor KB Pasca Persalinan
100%
83%
3
Jumlah PUS 4T BerKB
100%
83%
4
Jumlah
yang
0%
0%
yang
0%
0%
Akseptor KB yang mengalami
0%
0%
0%
0%
Akseptor
Target 1 Tahun
KB
Target 10 Bulan
mengalami Efek samping 5
Jumlah
Akseptor
KB
mengalami komplikasi 6
kegagalan 7
Akseptor KB yang Drop Out
Peserta KB aktif di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih meliputi peserta KB aktif dengan kondom, suntik, pil, implan, AKDR, MOW dan MOP, sedangkan
peserta KB Pasca Persalinan meliputi peserta KB Pasca Persalinan dengan kondom, suntik, pil, implan, AKDR pasca plasenta, AKDR <42 hari, MOW, dan MOP . Pada cakupan peserta KB aktif digunakan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai pembanding. Adapun jumlah PUS pada kecamatan Cempaka Putih mencapai 14.529 PUS yang terdiri dari 4.362 PUS di Kelurahan Cempaka Putih Timur, 6.298 PUS di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan 3.869 PUS di Kelurahan Rawasari. Sedangkan pada cakupan KB Pasca Persalinan digunakan jumlah ibu yang bersalin pada periode yang sama di Kecamatan Cempaka Putih sebagai pembanding. Adapun jumlah ibu yang bersalin di Kecamatan Cempaka Putih pada periode Januari-Oktober sebanyak 1.306 ibu, yang terdiri dari 380 ibu melahirkan di Kelurahan Cempaka Putih Timur, 590 ibu di Kelurahan Cempaka Putih Barat, dan 336 ibu di Kelurahan Rawasari.
Tabel 1.9 Cakupan Peserta KB Aktif di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
2 3
Jumlah PUS KB Aktif Pencapaian
Target
(a)
(b)
(b/ax100%)
(%)
4362
3863
88,6
83%
6298
5383
85,4
83%
Rawasari
3869
3045
78,7
83%
Total PKM Kec.
14529
12291
84,6
83%
Kelurahan
Cempaka
Putih
Timur Cempaka
Putih
Barat
Tabel 1.10 Cakupan Peserta KB Aktif dengan Kondom di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
Puskesmas
Cempaka Timur
KB Aktif (a)
Putih
3863
Kondom
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
258
6,67
11,9
No
2 3
Kondom
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
5383
611
11,35
11,9
Rawasari
3045
715
23,48
11,9
Total PKM Kec.
12291
1584
12,89
11,9
Puskesmas
Cempaka
KB Aktif (a)
Putih
Barat
Tabel 1.11 Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Pil di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
2 3
Pencapaian
Target
(b/ax100%)
(%)
519
13,43
11,9
5383
1590
29,53
11,9
Rawasari
3045
660
21,67
11,9
Total PKM Kec.
12291
2769
22,52
11,9
Puskesmas
Cempaka
Putih
Timur Cempaka
Putih
Barat
KB Aktif (a)
Pil (b)
3863
Tabel 1.12 Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Suntik di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
2 3
Suntik
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
3863
1922
49,75
11,9
5383
1835
34,08
11,9
Rawasari
3045
890
29,22
11,9
Total PKM Kec.
12291
4647
37,8
11,9
Puskesmas
Cempaka
KB Aktif (a)
Putih
Timur Cempaka
Putih
Barat
Tabel 1.13 Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB AKDR di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
AKDR
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
3863
847
21,92
5383
771
14,32
11,9
Rawasari
3045
571
18,75
11,9
Total PKM Kec.
12291
2189
17,8
11,9
Puskesmas
Cempaka 1
2 3
KB Aktif (a)
Putih
Timur
Cempaka
Putih
Barat
11,9
Tabel 1.14 Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Implan di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
2 3
Puskesmas
Cempaka
KB Aktif (a)
Putih
Implan
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
3863
208
5383
415
7,7
11,9
Rawasari
3045
103
3,38
11,9
Total PKM Kec.
12291
726
5,9
11,9
Timur Cempaka
Putih
Barat
5,38
11,9
Tabel 1.15 Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOW di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
Puskesmas
Cempaka Timur
KB Aktif (a)
Putih
3863
MOW
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
104
2,69
11,9
No
2 3
MOW
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
5383
141
2,61
11,9
Rawasari
3045
93
3,05
11,9
Total PKM Kec.
12291
338
2,75
11,9
Puskesmas
Cempaka
KB Aktif (a)
Putih
Barat
Tabel 1.16 Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOP di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
2 3
MOP
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
3863
5
0.12
11,9
5383
20
0.37
11,9
Rawasari
3045
13
0.42
11,9
Total PKM Kec.
12291
38
0.3
11,9
Puskesmas
Cempaka
KB Aktif (a)
Putih
Timur Cempaka
Putih
Barat
Tabel 1.17 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
2 3
Sasaran Bulin
KBPP
Pencapaian
Target
(a)
(b)
(b/ax100%)
(%)
380
4
0,1
83
590
21
0,39
83
Rawasari
336
6
0,20
83
Total PKM Kec.
1306
31
0,25
83
Puskesmas
Cempaka
Putih
Timur Cempaka
Putih
Barat
Tabel 1.18 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
2 3
Kondom
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
4
0
0
10,3
21
0
0
10,3
Rawasari
6
0
0
10,3
Total PKM Kec.
31
0
0
10,3
Puskesmas
Cempaka
KBPP (a)
Putih
Timur Cempaka
Putih
Barat
Tabel 1.19 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Pil di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
2 3
Pil
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
4
0
0
10,3
21
0
0
10,3
Rawasari
6
0
0
10,3
Total PKM Kec.
31
0
0
10,3
Puskesmas
Cempaka
KBPP (a)
Putih
Timur Cempaka
Putih
Barat
Tabel 1.20 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
Puskesmas
Cempaka
Suntik
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
4
2
50
10,3
KBPP (a)
Putih
Timur
2
Cempaka Putih
21
12
57,14
10,3
3
Rawasari
6
3
50
10,3
No
Puskesmas
KBPP (a)
Total PKM Kec.
31
Suntik
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
17
54,8
10,3
Tabel 1.21 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB AKDR Pasca Plasenta dengan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari
– Oktober 2018 No
1
2 3
Puskesmas
Cempaka
KBPP (a)
Putih
AKDR
Pencapaian
Target
PP (b)
(b/ax100%)
(%)
4
1
21
0
Rawasari
6
0
0
10,3
Total PKM Kec.
31
1
3,22
10,3
Timur Cempaka
Putih
Barat
25
0
10,3
10,3
Tabel 1.22 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB AKDR <42 Hari PP dengan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 AKDR No
Puskesmas
KBPP (a)
<42 hari PP (b)
1
2 3
Cempaka
Putih
Pencapaian
Target
(b/ax100%)
(%)
4
1
25
10,3
21
7
33,3
10,3
Rawasari
6
2
33,3
10,3
Total PKM Kec.
31
10
32,25
10,3
Timur Cempaka
Putih
Barat
Tabel 1.23 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1 2 3
Puskesmas
Cempaka Putih Timur Cempaka Putih Barat Rawasari Total PKM Kec.
KBPP (a)
Implan (b)
Pencapaian (b/ax100%)
Target (%)
4
0
0
10,3
21
2
9,52
10,3
6 31
1 3
16,67 9,68
10,3 10,3
Tabel 1.24 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOW dengan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
2 3
Puskesmas
Cempaka
KBPP (a)
Putih
MOW
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
4
0
21
0
Rawasari
6
0
0
10,3
Total PKM Kec.
31
0
0
10,3
Timur Cempaka
Putih
Barat
0
0
10,3
10,3
Tabel 1.25 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
2 3
Pencapaian
Target
(b/ax100%)
(%)
0
0
10,3
21
0
0
10,3
Rawasari
6
0
0
10,3
Total PKM Kec.
31
0
0
10,3
Puskesmas
Cempaka
Putih
Timur Cempaka
Putih
Barat
KBPP (a)
MOP (b)
4
Tabel 1.27 Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 Perserta No
Puskesmas
KB Aktif (a)
KB
PUS Pencapaian
4T
Target
(b/ax100%)
(%)
(b)
1
2 3
Cempaka
Putih
3863
149
3.85
83
5383
351
6,52
83
Rawasari
3045
191
6,27
83
Total PKM Kec.
12291
691
5,62
83
Timur Cempaka
Putih
Barat
Tabel 1.26 Cakupan Peserta KB yang Mengalami Efek Samping di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 Efek No
Puskesmas
KB Aktif (a)
Samping (b)
1
2 3
Cempaka
Putih
Pencapaian
Target
(b/ax100%)
(%)
3863
0
0
0
5383
0
0
0
Rawasari
3045
0
0
0
Total PKM Kec.
12291
0
0
0
Timur Cempaka
Putih
Barat
Tabel 1.26 Cakupan Peserta KB yang Mengalami Komplikasi di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
Komplikasi
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
3863
0
0
0
5383
0
0
0
Rawasari
3045
0
0
0
Total PKM Kec.
12291
0
0
0
Puskesmas
Cempaka
1
KB Aktif (a)
Putih
Timur Cempaka
2
Putih
Barat
3
Tabel 1.26 Cakupan Peserta KB yang Mengalami Kegagalan di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
Kegagalan
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
3863
0
0
0
5383
0
0
0
Rawasari
3045
0
0
0
Total PKM Kec.
12291
0
0
0
Puskesmas
Cempaka
1
KB Aktif (a)
Putih
Timur Cempaka
2
Putih
Barat
3
Tabel 1.27 Cakupan Peserta KB yang Mengalami Drop Out di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No
1
Puskesmas
Cempaka Timur
KB Aktif (a)
Putih
3863
Drop Out
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
6
0.15
0
No
2 3
Drop Out
Pencapaian
Target
(b)
(b/ax100%)
(%)
5383
20
0,37
0
Rawasari
3045
5
0,16
0
Total PKM Kec.
12291
31
0,25
0
Puskesmas
Cempaka
KB Aktif (a)
Putih
Barat
1.6. Identifikasi Masalah
Dari berbagai pencapaian program KB yang dievaluasi di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Periode Januari – Oktober 2018, program-program yang tidak memenuhi standar yaitu kurang dan lebih dari target yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Identifikasi masalah program KB dilakukan dengan cara menghitung dan membandingkan nilai kesenjangan antara apa yang diharapkan (expexted ) dengan apa yang telah terjadi (observed ) akan dipilih dua masalah yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Adapun identifikasi masalah yang didapat antara lain: 1) Cakupan Peserta KB Aktif di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 84,6% 2) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 12,89%. 3) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Pil di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 22,52%. 4) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 37,8%. 5) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB AKDR di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 17,8%. 6) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,9%. 7) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 2,75%.
8) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,3%. 9) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25% 10) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Kondom di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. 11) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Pil di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. 12) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Suntik di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 54,8%. 13) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB AKDR Pasca Plasenta di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 3,22%. 14) Cakupan KB Pasca Persalinan dengan Peserta KB AKDR <42 Hari PP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 32,25%. 15) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Implan di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 9,68%. 16) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOW di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% 17) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOP di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% 18) Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,62% 19) Cakupan Peserta KB yang Mengalami Drop Out di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25%.
1.2 Rumusan Masalah
Setelah didapatkan identifikasi masalah dari program Keluarga Berencana di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih maka dengan cara menghitung dan membandingkan nilai kesenjangan antara apa yang diharapkan ( expected ) dengan apa yang telah terjadi (observed ) akan dipilih dua masalah yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah untuk membuat perencanaan yang baik sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan. Rumusan masalah meliputi 4 W 1 H ( What, Where, When, Whose, How much) Rumusan masalah dari program program Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas adalah sebagai berikut: 1) Cakupan Peserta KB Aktif di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 84,6% melebihi dari target yaitu 83% 2) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 12,89%. melebihi dari target yaitu 11,9% 3) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Pil di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 22,52%. melebihi dari target yaitu 11,9% 4) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 37,8% melebihi dari target yaitu 11,9% 5) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB AKDR di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 17,8% melebihi dari target yaitu 11,9% 6) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,9% kurang dari target yaitu 11,9% 7) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 2,75% kurang dari target yaitu 11,9%
8) Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,3% kurang dari target yaitu 11,9% 9) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25% kurang dari target yaitu 83% 10) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Kondom di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 % kurang dari target yaitu 10,3% 11) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Pil di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 % kurang dari target yaitu 10,3% 12) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Suntik di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 54,8% melebihi dari target yaitu 10,3% 13) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB AKDR Pasca Plasenta di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 3,22% kurang dari target yaitu 10,3% 14) Cakupan KB Pasca Persalinan dengan Peserta KB AKDR <42 Hari PP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 32,25% melebihi dari target yaitu 10,3% 15) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Implan di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 9,68% kurang dari target yaitu 10,3% 16) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOW di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% kurang dari target yaitu 10,3% 17) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOP di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% kurang dari target yaitu 10,3%
18) Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,62% kurang dari target yaitu 83% 19) Cakupan Peserta KB yang Mengalami Drop Out di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25% melebihi dari target yaitu 0%
BAB II PENETAPAN PRIORITAS MASALAH DAN PENYEBAB MASALAH
2.1
Penetapan Prioritas Masalah Masalah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan (expected ) dengan apa yang aktual terjadi (observed ). Idealnya, semua permasalahan yang timbul harus dicarikan jalan keluarnya, namun karena keterbatasan sumber daya, dana dan waktu menyebabkan tidak semua permasalahan dapat dipecahkan sekaligus. Untuk itu perlu ditentukan masalah yang menjadi prioritas. Setelah pada tahap awal merumuskan masalah, maka dilanjutkan dengan menetapkan prioritas masalah yang harus dipecahkan. Prioritas masalah didapatkan dari data atau fakta yang ada secara kualitatif, kuantitatif, subjektif, objektif serta adanya pengetahuan yang cukup. Pada BAB I, telah dirumuskan masalah yang terdapat pada program Keluarga Berencana (KB) yang merupakan salah satu dari 6 program kesehatan dasar di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia, dana dan waktu, maka dari semua masalah yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Dalam penetapan prioritas masalah, digunakan teknik skoring dan pembobotan. Untuk dapat menetapkan kriteria, pembobotan dan skoring perlu dibentuk sebuah kelompok diskusi. Agar pembahasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan mencapai sasaran, maka setiap anggota kelompok diharapkan mempunyai informasi dan data yang tersedia. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penetapan prioritas masalah meliputi:
1
1.
Menetapkan kriteria
2.
Memberikan bobot masalah
3.
Menentukan skoring tiap masalah
2.1.1 Non-Scoring Technique Bila tidak tersedia data, maka cara penetapan prioritas masalah yang lazim digunakan adalah teknik non skoring. Dengan menggunakanteknik ini, masalah dinilai melalui diskusi kelompok, oleh sebab itu juga disebut “ Nominal Group Technique ” (NGT). NGT terdiri dari dua, yaitu : A. Metode Delbeq Menetapkan
prioritas
masalah
menggunakan
tekhnik
ini
dilakukan melalui diskusi dan kesepakatan sekelompok orang, namun yang tidak sama keahliannya. Sehingga untuk menentukan prioritas masalah, diperlukan penjelasan terlebih dahulu untuk memberikan pengertian dan pemahaman peserta diskusi, tanpa mempengaruhi peserta diskusi. Hasil diskusi ini adalah prioritas masalah yang disepakati bersama. B. Metode Delphi Yaitu masalah didiskusikan oleh sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang sama melalui pertemuan khusus. Para peserta diskusi diminta untuk mengemukakan pendapat mengenai beberapa masalah pokok. Masalah yang terbanyak dikemukakan pada pertemuan tersebut, menjadi prioritas masalah. 2.1.2
Scoring Technique Berbagai teknik penentuan prioritas masalah dengan menggunakan teknik skoring antara lain :
2.1.2.1 Metode Bryant
Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: 1. Prevalence Besarnya masalah yang dihadapi
2. Seriousness Pengaruh buruk yang diakibatkan oleh suatu masalah dalam masyarakat dan dilihat dari besarnya angka kesakitan dan angka kematian akibat masalah kesehatan tersebut. 3. Manageability Kemampuan untuk mengelola dan berkaitan dengan sumber daya. 4. Community concern Sikap dan perasaan masyarakat terhadap masalah kesehatan tersebut. Parameter diletakkan pada baris dan masalah-masalah yang ingin dicari prioritasnya diletakkan pada kolom. Kisaran skor yang diberikan adalah satu sampai lima yang ditulis dari arah kiri ke kanan sesuai baris untuk tiap masalah. Kemudian dengan penjumlahan dari arah atas ke bawah sesuai kolom untuk masing-masing masalah dihitung nilai skor akhirnya. Masalah dengan nilai tertinggi dapat dijadikan sebagai prioritas masalah. Tetapi metode ini juga memiliki kelemahan yaitu hasil yang didapat dari setiap masalah terlal u berdekatan sehingga sulit untuk menentukan prioritas masalah yang akan diambil.
2.1.2.2 Metode Matimatik PAH O
Dalam metode ini parameter diletakkan pada kolom dan mas alahmasalah yang ingin dicari prioritasnya diletakkan pada baris, dan digunakan kriteria untuk penilaian masalah yang akan dijadikan sebagai prioritas masalah. Kriteria yang dipakai ialah: 1. Magnitude Berapa banyak penduduk yang terkena masalah atau penyakit yang ditunjukkan dengan angka prevalensi 2. Severity Besarnya kerugian yang timbul yang ditunjukkan dengan case fatality rate masing-masing penyakit.
3. Vulnerability Sejauh mana ketersediaan teknologi atau obat yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut 4. Community and political concern Menunjukkan sejauh mana masalah tersebut menjadi concern atau kegusaran masyarakat dan para politisi 5. Affordability Menunjukkan ada tidaknya dana yang tersedia. 2.1.2.3 Metode MCUA (Multiple Cr iteri a Utility Assessment)
Pada metode ini parameter diletakkan pada baris dan harus ada kesepakatan mengenai bobot kriteria yang akan digunakan, dan masalahmasalah yang ingin dicari prioritasnya diletakkan pada kolom. Metode ini memakai lima kriteria untuk penilaian masalah tetapi masing-masing kriteria diberikan bobot penilaian dan dikalikan dengan penilaian masal ah yang ada sehingga hasil yang didapat lebih objektif. Masalah dengan nilai tertinggi dapat dijadikan sebagai prioritas masalah. Kriteria yang dipakai terdiri dari: 1. Emergency Emergency menunjukkan seberapa fatal suatu permasalahan sehingga menimbulkan kematian atau kesakitan. Parameter yang digunakan dalam kriteria ini adalah CFR (Case Fatality Rate), jika masalah yang dinilai berupa penyakit. Adapun jika yang dinilai adalah masalah kesehatan lain, maka digunakan parameter kuantitatif berupa angka kematian maupun angka kesakitan yang dapat ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. 2. Greatest member Kriteria ini digunakan untuk menilai seberapa banyak penduduk yang terkena masalah kesehatan tersebut. Untuk masalah kesehatan yang berupa penyakit, maka parameter yang digunakan adalah prevalence rate. Sedangkan untuk masalah lain, maka greatest
member ditentukan dengan cara melihat selisih antara pencapaian suatu kegiatan pada sebuah program kesehatan dengan target yang telah ditetapkan. 3. Expanding Scope Menunjukkan seberapa luas pengaruh suatu permasalahan terhadap sector lain di luar sektor kesehatan. P arameter penilaian yang digunakan adalah seberapa luas wilayah yang menjadi masalah, berapa banyak jumlah penduduk di wilayah tersebut, serta berapa banyak sektor di luar sektor kesehatan yang berkepentingan dengan masalah tersebut. 4. Feasibility Kriteria lain yang harus dinilai dari suatu masalah adalah seberapa mungkin masalah tersebut diselesaikan. Parameter yang digunakan adalah ketersediaan sumber daya manusia berbanding dengan jumlah kegiatan, fasilitas terkait dengan kegiatan bers angkutan yang menjadi masalah, serta ada tidaknya anggaran untuk kegiatan tersebut. 5. Policy Berhubung orientasi masalah yang ingin diselesaikan adalah masalah kesehatan masyarakat, maka sangat penting untuk menilai apakah masyarakat memiliki kepedulian terhadap masalah tersebut serta apakah kebijakan pemerintah mendukung terselesaikannya masalah tersebut. Hal tersebut dapat dinilai dengan apakah ada seruan atau kebijakan pemerintah yang concern terhadap masalah tersebut, apakah ada lembaga atau organisasi masyarakat yang concern terhadap permasalahan tersebut, serta apakah masalah tersebut terpublikasi di berbagai media.
Metode ini memakai lima kriteria yang tersebut di atas untuk penilaian masalah dan masing-masing kriteria harus diberikan bobot penilaian untuk dikalikan dengan penilaian masalah yang ada sehingga hasil yang didapat lebih objektif. Pada metode ini harus ada kesepakatan mengenai kriteria dan bobot yang akan digunakan. Dalam menetapkan bobot, dapat dibandingkan antara kriteria yang satu dengan yang lainnya untuk mengetahui kriteria mana yang mempunyai nilai bobot yang lebih tinggi. Nilai bobot berkisar sa tu sampai lima, dimana nilai yang tertinggi adalah kriteria yang mempunyai bobot lima. 1. Bobot 5: sangat penting 2. Bobot 4: penting 3. Bobot 3: cukup penting 4. Bobot 2: tidak penting 5. Bobot 1: sangat tidak penting
2.1.3
Pemilihan Metode MCUA Berdasarkan
kriteria
yang
ada,
maka
diputuskan
untuk
menggunakan metode MCUA karena metode ini menempatkan parameter pada kedudukan dengan berdasarkan bobot dan memberikan hasil final score yang objektif di mana score yang diberikan pada tiaptiap parameter ditambahkan, lebih sederhana dan mudah dalam penggunaannya. Dari masalah yang didapat diberikan penilaian pada masing-masing masalah dengan membandingkan masalah satu dengan lainnya, kemudian tiap masalah tersebut diberikan nilai.
2.1.3.1 E mergency
Emergency menunjukkan besar kerugian yang ditimbulkan oleh masalah. Ini ditujukan dengan Case Fatality Rate (CFR) masing-masing penyakit. Sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan penyakit digunakan proxy. Nilai proxy didapatkan dari berbagai
sumber, sedangkan sistem scoring proxy CFR ditentukan berdasarkan hasil diskusi, argumentasi, serta justifikasi. Pada permasalahan ini, pengaruh jangka panjang KB adalah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), sehingga kelompok kami memakai angka kematian ibu sebagai proxy. Berdasarkan data SUPAS 2015, Angka Kematian Ibu di Indonesia adalah 305 orang per 100.000 jumlah kelahiran hidup, menjadi 0,3%.
Tabel 2.1 Penentuan Score E mergency Berdasarkan Proxy AKI No.
Range (%)
Nilai
1.
0.5% - 8.79%
1
2.
8.8% - 17.09%
2
3.
17.1% - 25.29%
3
4.
25.3% - 34.59%
4
5.
34.6% - 42.89%
5
6.
42.9% - 51.19%
6
7.
51.2% - 59.49%
7
8.
59.5% - 67,79%
8
9.
67.8%-76.09%
9
10.
76.1%-85,39%
10
Tabel 2.3 Scori ng Emergency di Wilayah Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Januari – Oktober 2018 Besar risiko Total Nilai No. Daftar Masalah (Target (%) – (Besar risiko + Pencapaian (%)) Proxy) Cakupan Peserta KB Aktif di Puskesmas se1,9 1. Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 1,6 2018 sebesar 84,6%
Skor
1
2.
Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 12,89%.
0,99
1,29
1
3.
Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Pil di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 22,52%.
10,6
10,9
2
4.
Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 37,8%.
25,9
26,2
4
5.
Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB AKDR di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 17,8%.
5,9
6,2
1
6.
Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 6 Januari – Oktober 2018 sebesar 5,9%.
6,3
1
7.
Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 9,15 Januari – Oktober 2018 sebesar 2,75%.
9,45
2
8.
Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 11,6 Januari – Oktober 2018 sebesar 0,3%.
11,9
2
9.
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – 82,75 Oktober 2018 sebesar 0,25%
83,05
10
10.6
2
10.3
10.6
2
44,5
44,8
6
7,08
7,38
1
21,9
22,2
3
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB 10. Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih 10,3 periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Pil 11. di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB 12. Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 54,8%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB AKDR Pasca Plasenta di Puskesmas se-Kecamatan 13. Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 3,22%. Cakupan KB Pasca Persalinan dengan Peserta KB 14. AKDR <42 Hari PP di Puskesmas se-Kecamatan
15.
16.
17.
18.
19.
Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 32,25%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 9,68%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,62% Cakupan Peserta KB yang Mengalami Drop Out di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25%.
0,6
0,9
1
10,3
10,6
2
10,3
10,6
2
77,3
77,6
10
0,25
0,55
1
2.1.3.2 Greatest Member
Kriteria ini digunakan untuk menilai seberapa banyak penduduk yang terkena masalah kesehatan tersebut. Untuk masalah kesehatan yang berupa penyakit, maka parameter yang digunakan adalah prevalence rate. Sedangkan untuk masalah lain, maka greatest member ditentukan dengan cara melihat selisih antara pencapaian suatu kegiatan pada sebuah program kesehatan dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 2.4. Penentuan Score Greatest Member Total Nilai (%)
Score
0.25 – 17.9
1
18 – 35.9
2
36 – 53,9
3
54 – 76.9
4
77 – 94.9
5
Tabel 2.3 Scoring Greatest Member di Wilayah Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Januari – Agustus 2018
No.
Daftar Masalah
1.
Cakupan Peserta KB Aktif di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 84,6% Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 12,89%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Pil di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 22,52%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 37,8%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB AKDR di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 17,8%.
2.
3.
4.
5.
Besar Masalah (Target (%) – Pencapaian (%))
Skor
1,6
1
0,99
1
10,6
1
25,9
2
5,9
1
No.
Daftar Masalah
6.
Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,9%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 2,75%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,3%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25% Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Pil di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 54,8%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB AKDR Pasca Plasenta di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 3,22%. Cakupan KB Pasca Persalinan dengan Peserta KB AKDR <42 Hari PP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 32,25%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 9,68%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,62%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Besar Masalah (Target (%) – Pencapaian (%))
Skor
6
1
9,15
1
11,6
1
82,75
5
10,3
1
10.3
1
44,5
3
7,08
1
21,9
2
0,6
1
10,3
1
10,3
1
77,3
4
Besar Masalah (Target (%) – Pencapaian (%))
No.
Daftar Masalah
19.
Cakupan Peserta KB yang Mengalami Drop Out di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – 0,25 Oktober 2018 sebesar 0,25%. 2.1.3.3 E xpanding Scope
Expanding Scope menunjukkan seberapa luas pengaruh suatu permasalahan terhadap sektor lain diluar kesehatan, berapa banyak jumlah penduduk di wilayah tersebut, serta ada tidaknya sektor di luar sektor kesehatan yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Untuk keterpaduan lintas program diberikan nilai 2 karena masalah pada suatu program memungkinkan untuk menimbulkan masalah pada sektor lainnya yang berhubungan langsung dan sedangkan yang tidak ada kaitan dengan sektor lainnya diberikan nilai 1. Tabel 2.6. Penentuan Nilai E xpanding Scope Berdasarkan Keterpaduan Lintas Program Periode Januari – Oktober 2018 KETERPADUAN LINTAS PROGRAM NILAI Tidak ada keterpaduan lintas program 0
Ada keterpaduan lintas program
1
Tabel 2.7 Penentuan Nilai E xpanding Scope Berdasarkan Keterpaduan Lintas Sektoral Periode Januari – Oktober 2018 KETERPADUAN LINTAS SEKTORAL
NILAI
Tidak ada keterpaduan lintas sektoral
0
Ada keterpaduan dengan 1 lintas sektoral
1
Ada keterpaduan dengan 2 lintas sektoral
2
Ada keterpaduan dengan >2 lintas sektoral
3
Skor
1
Tabel 2.3 Scori ng E xpanding Scope di Wilayah Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Januari – Oktober 2018
No.
Daftar Masalah
1.
Cakupan Peserta KB Aktif di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 84,6% Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 12,89%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Pil di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 22,52%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 37,8%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB AKDR di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 17,8%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,9%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 2,75%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,3%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25% Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Kondom di Puskesmas se-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lintas Program
Lintas Sektoral
Skor
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Pil di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Suntik di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 54,8%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB AKDR Pasca Plasenta di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 3,22%. Cakupan KB Pasca Persalinan dengan Peserta KB AKDR <42 Hari PP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 32,25%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Implan di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 9,68%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOW di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOP di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,62% Cakupan Peserta KB yang Mengalami Drop Out di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25%.
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
2.1.3.4 F easibility
Feasibility merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai seberapa mungkin suatu masalah dapat diselesaikan. Pada dasarnya, kriteria
ini adalah kriteria kualitatif, oleh karena itu perlu dibuat parameter kuantitatif sehingga penilaian terhadap kriteria ini menjadi obyektif. Kriteria penilaian terhadap ketersediaan teknologi, sumber daya, ataupun obat – obatan yang efektif untuk mengatasi permasalahan. Penilaian sumber daya menggunakan rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
Untuk
penilaian
teknologi
akan
digunakan
penilaian
ketersediaan alat. Dan untuk penilaian obat akan dinilai dari ketersediaan obat terhadap kegiatan puskesmas.
Tabel. Ratio Tenaga Kesehatan dengan Jumlah penduduk di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih Januari – Oktober 2018 No
Puskesmas
1
Kelurahan Cempaka Putih
Tenaga
Jumlah
Kesehatan
Penduduk
18
26.942
1:1.496
18
44.112
1:2.450
15
29.681
1:1.978
100.735
1:667
Ratio
Timur 2
Kelurahan Cempaka Putih Barat
3
Kelurahan Rawasari
4
Se-Kecamatan
Cempaka 151
Putih
Tabel. Penentuan Score Rasio Tenaga Kesehatan dengan Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih Januari – Oktober 2018
Range (%)
Score
1 : 2.501 – 1: 3.000
1
1 : 2.001 – 1 : 2.500
2
1 : 1.501 – 1 : 2000
3
1 : 1.001 – 1 : 1.500
4
1 : 501 – 1 : 1.000
5
1 : 100 – 1 : 500
6
Tabel 2.10 Skoring Ketersediaan Alat/Obat Terhadap Kegiatan Di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Januari – Oktober 2018 Kategori
Alat/Obat
Ketersediaan
Skor
Tidak ada
1
Ada tetapi kurang
2
Ada dan cukup
3
Tabel 2.11. Scori ng F easibility di Wilayah Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Januari – Oktober 2018 No.
Daftar Masalah
1.
Cakupan Peserta KB Aktif di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 84,6% Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 12,89%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Pil di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 22,52%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 37,8%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB AKDR di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 17,8%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,9%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 2,75%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Alat dan
SDM
Jumlah
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
Obat
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,3%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25% Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Kondom di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Pil di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Suntik di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 54,8%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB AKDR Pasca Plasenta di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 3,22%. Cakupan KB Pasca Persalinan dengan Peserta KB AKDR <42 Hari PP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 32,25%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Implan di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 9,68%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOW di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOP di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,62%
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
19.
Cakupan Peserta KB yang Mengalami Drop Out di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25%.
3
5
8
2.1.3.5 Policy
Untuk dapat diselesaikan, aspek lain yang harus dipertimbangkan dari suatu masalah kesehatan adalah apakah pemerintah memiliki concern terhadap masalah tersebut. Parameter yang digunakan untuk menilai seberapa concern pemerintah adalah kebijakan pemerintah yang concern terhadap permasalahan tersebut, serta apakah masalah tersebut terpublikasi di berbagai media. Parameter tersebut diberikan nilai berdasarkan parameter yang dapat memberikan informasi yang paling dapat dipahami masyarakat serta pendekatan seccara personal dengan individu mengenai kegiatan KB. Kebijakan pemerintah diberikan nilai terendah dikarenakan proses sosialisasi bergantung pada sektor-sektor lain agar dapat sampai ke masyarakat. Program khusus KB diberi nilai tertinggi dikarenakan pendekatan terhadap anggota masyarakat sudah berjalan langsung sebagai usaha eradikasi & eliminasi penyakit yang ditekankan oleh pihak pemerintahan. Dalam menilai aspek kebijakan pemerintah, penilaian mengacu kepada: 1. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 212 tahun 2016. 2. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 3. Peraturan Daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2014 Organisasi Perangkat Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 186 tahun 2012 tentang Program Ketahanan Keluarga 5. Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi
6. Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 tahun 2010 tentang 7. Peraturan Gubernur Nomor 227 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana. Tabel 2.12. Penentuan Nilai Policy
Parameter
Score
Penyuluhan: Ada Tidak Ada
2
Media (Cetak dan/atau Elektronik): Elektronik dan Cetak Elektronik atau Cetak
2
Kebijakan Pemerintah (Nasional dan/atau Daerah): Ada Tidak Ada
1
1
2 1
Tabel 2.13 Skoring Policy terhadap program KB di Wilayah Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Janauari – Oktober 2018 No. Daftar Masalah Penyuluhan Media Kebijakan Nilai 1. Cakupan Peserta KB Aktif di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – 2 2 2 6 Oktober 2018 sebesar 84,6% 2. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 2 2 2 6 Januari – Oktober 2018 sebesar 12,89%. 3. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Pil di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 2 2 2 6 Januari – Oktober 2018 sebesar 22,52%. 4. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 2 2 2 6 Januari – Oktober 2018 sebesar 37,8%. 5. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB AKDR di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 2 2 2 6 Januari – Oktober 2018 sebesar 17,8%. 6. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 2 2 2 6 Januari – Oktober 2018 sebesar 5,9%. 7.
8.
Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 2 Januari – Oktober 2018 sebesar 2,75%. Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 2 Januari – Oktober 2018 sebesar 0,3%.
1
2
5
1
2
5
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25% Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Pil di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0 %. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 54,8%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB AKDR Pasca Plasenta di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 3,22%. Cakupan KB Pasca Persalinan dengan Peserta KB AKDR <42 Hari PP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 32,25%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 9,68%. Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0%
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
1
2
5
2
1
2
5
2
1
2
5
17.
18.
19.
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih 2 periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0% Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 2 Januari – Oktober 2018 sebesar 5,62% Cakupan Peserta KB yang Mengalami Drop Out di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode 2 Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25%.
1
2
5
1
2
5
1
2
5
Tabel 2.16. Penentuan Masalah Menurut Metode MCUA di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Periode Januari – Oktober 2018 MS-1 No
MS-2
MS-3
MS-4
MS-5
MS-6
Parameter Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
1
Emergency
2
1
2
2
1
2
2
2
4
2
4
8
2
1
2
2
1
2
2
Greatest Member
5
1
5
5
1
5
5
1
5
5
2
10
5
1
5
5
1
5
3
Expanding Scope
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
4
Feasibility
3
8
24
3
8
24
3
8
24
3
8
24
3
8
24
3
8
24
5
Policy
4
6
24
4
6
24
4
6
24
4
6
24
4
6
24
4
6
24
Jumlah
59
59
61
70
59
59
Tabel 2.16. Penentuan Masalah Menurut Metode MCUA di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Periode Januari – Oktober 2018 MS-7 No
MS-8
MS-9
MS-10
MS-11
MS-12
Parameter Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
1
Emergency
2
2
4
2
2
4
2
10
20
2
2
4
2
2
4
2
6
12
2
Greatest Member
5
1
5
5
1
5
5
5
25
5
1
5
5
1
5
5
3
15
3
Expanding Scope
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
4
Feasibility
3
8
24
3
8
24
3
8
24
3
8
24
3
8
24
3
8
24
5
Policy
4
5
20
4
5
20
4
6
24
4
6
24
4
6
24
4
6
24
Jumlah
57
57
97
61
61
79
Tabel 2.16. Penentuan Masalah Menurut Metode MCUA di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Periode Januari – Oktober 2018 MS-13 No
MS-14
MS-15
MS-16
MS-17
MS-18
Parameter Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
Bobot
N
BN
1
Emergency
2
1
2
2
3
6
2
1
2
2
2
4
2
1
2
2
10
20
2
Greatest Member
5
1
5
5
2
10
5
1
5
5
1
5
5
1
5
5
4
20
3
Expanding Scope
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
4
Feasibility
3
8
24
3
8
24
3
8
24
3
8
24
3
8
24
3
8
24
5
Policy
4
6
24
4
5
20
4
5
20
4
5
20
4
5
20
4
5
20
Jumlah
59
64
55
57
55
88
Tabel 2.16. Penentuan Masalah Menurut Metode MCUA di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Periode Januari – Oktober 2018 MS-19 No
Parameter Bobot
N
BN
1
Emergency
2
1
2
2
Greatest Member
5
1
5
3
Expanding Scope
1
4
4
4
Feasibility
3
8
24
5
Policy
4
5
20
Jumlah
55
Keterangan :
1) MS-1: Cakupan Peserta KB Aktif di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 2) MS-2: Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Kondom di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 3) MS-3: Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Pil di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 4) MS-4: Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Suntik di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 5) MS-5: Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB AKDR di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 6) MS-6: Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB Implan di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 7) MS-7: Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOW di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 8) MS-8: Cakupan Peserta KB Aktif dengan KB MOP di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 9) MS-9: Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 10) MS-10: Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Kondom di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 11) MS-11: Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Pil di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 12) MS-12: Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Suntik di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 13) MS-13: Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB AKDR Pasca Plasenta di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018
14) MS-14: Cakupan KB Pasca Persalinan dengan Peserta KB AKDR <42 Hari PP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 15) MS-15: Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB Implan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 16) MS-16: Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOW di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 17) MS-17: Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan dengan KB MOP di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 18) MS-18: Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 19) MS-19: Cakupan Peserta KB yang Mengalami Drop Out di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018
2.2. Prioritas Masalah Terpilih
Masalah prioritas untuk program kesehatan ibu dan anak pada puskesmas di wilayah Kecamatan Cempaka Putih yang akan ditetapkan akar penyebab masalahnya melalui diagram fishbone sebagai berikut: 1) Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25% kurang dari target yaitu 83% dengan final score 97 2) Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,62% kurang dari target yaitu 83% dengan final score 88
2.3. Menentukan Kemungkinan Penyebab Masalah Setelah dilakukan penetapan prioritas masalah yang ada, selanjutnya
ditentukan kemungkinan penyebab masalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah yang ada terlebih dahulu. Pada tahapan dilakukan mecari akar permasalahan dari tiap tiap masalah yang dijadikan prioritas. Pada ta hapan ini digunakan diagram sebab akibat yaitu diagram tulang ikan. Dengan memanfaatkan pengetahuan serta data – data yang telah didapatkan maka dapat disusun berbagai penyebab masalah secara teoritis. Penyebab masalah dapat timbul dari bagian input maupun proses. Input merupakan sumber daya atau masukan oleh sesuatu. Sumber daya adalah a. Man Jumlah staf/petugas, keterampilan, pengetahuan dan motivasi kerja b. Money Jumlah dana yang tersedia c. Material Jumlah peralatan medis dan jenis obat d. Method Mekanisme cara yang digunakan
Proses adalah suatu kegiatan yang melalui proses maka suatu input akan diubah menjadi output. Proses tersebut terdiri dari: a. Planning Sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi, sampai dengan menetapkan alternative kegiatan untuk mencapainya b. Organizing Rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki organisasi dan memanfaatkan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi c. Actuating Proses bimbingan kepada staf agar mereka mampu berkerja secara optimal melakukan tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dengan dukungan sumber daya yang tersedia d. Controlling Proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan melakukan koreksi apabila didapatkan adanya penyimpangan
Method
Belum adanya penyuluhan yang terfokus pada program KB Pasca Persalinan
Masyarakat cenderung tidak menggunakan KB pasca persalinan
Environment
Money
Kurangnya tenaga kerja untuk mengkontrol pelaksanaan
Pengawasan program KB pasca persalinan yang tidak berjalan
Controlling
Program KB Pasca Persalinan tidak menjadi fokus utama pada program
Kurangnya Tenaga kerja yang melakukan
Petugas yang kurang memberikan penyeluhan mengenai penggunaan KB
Actuating
Man
Petugas yang bekerja tidak sesuai denga bidangnya
Kurang tersedia alat untuk penyuluhan
Kurangnya tenaga kerja yang disiapkan untuk penyuluhan terfokus tentang KB pasca
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan KB pasca persalinan
Material
Tidak ditemukan adanya masalah
Banyaknya program yang dijalankan puskesmas
Kurangnya pengaturan program KB Pasca Persalinan
Organizing
Kurangnya tenaga ahli program KB Pasca Persalinan
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25%
Perencanaan program puskesmas yang dilakukan setahun sekali
Perencanaan program yang hanya mengacu dengan yang sudah ada
Planning
Skema 1. F ishbone Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari Oktober 2018
–
Method
Belum adanya penyuluhan yang terfokus pada program KB PUS 4T
Kurangnya tenaga kerja yang disiapkan untuk penyuluhan terfokus tentang KB PUS 4T
Kurangnya penyuluhan oleh petugas kesehatan
Kurangnya kesadaran masyarakat PUS 4T untuk menggunakan
Environmen
Kurangnya tenaga kerja untuk mengkontrol pelaksanaan
Pengawasan program KB PUS 4T yang tidak berjalan
Controlling
Material
Money
Man Kurangnya tenaga ahli yang mampu melakukan penyuluhan KB PUS
Kurang tersedia alat untuk penyuluhan
Program KB PUS 4T tidak menjadi fokus utama pada program
Kurangnya perencanaan dan pengaturan program KB
Pelaksanaan program KB PUS 4T yang tidak berjalan
Actuating
Kurangnya pemahaman tenaga ahli
Tidak ditemukan adanya masalah
Kurangnya pengaturan e mb a i an tu a s
Kurangnya pengaturan program KB PUS 4T
Organizing
Kurangnya tenaga ahli program KB PUS 4T
Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,62% kurang dari target yaitu 83%
Perencanaan program puskesmas yang dilakukan setahun
Kurangnya perencanaan penyuluhan tentang program KB PUS 4T
Planning
Skema 2. F ishbone Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018
BAB III MENETAPKAN ALTERNATIF CARA PEMECAHAN MASALAH
3.1 Menetapkan Alternatif Cara Pemecahan Masalah dan Menentukan Cara
Pemecahan Masalah yang Paling Fleksibel
Setelah menentukan akar penyebab masalah yang paling dominan, untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan akar penyebab masalah yang paling dominan tersebut maka ditentukan beberapa alternatif pemecahan masalah. Penetapan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan metode MCUA (Multiple Criteria Utility Assesment), yaitu dengan memberikan skoring pada bobot berdasarkan hasil diskusi, argumentasi, dan justifikasi
kelompok. Parameter diletakkan pada baris, sedangkan
alternative diletakkan pada kolom. Selanjutnya kepada setiap masalah diberikan nilai dari kolom kiri ke kanan sehingga hasil yang didapatkan merupakan perkalian antara bobot kriteria dengan skor dari setiap alternatif masalah dandijumlahkan tiap baris menurut setiap kriteria berdasarkan masing – masing alternatif masalah tersebut. Kriteria dalam penetapan alternatif masalah yang terbaik adalah:
1. Mudah dilaksanakan. Diberi nilai 1 – 4, dimana nilai 4 merupakan masalah yang paling mudah dilaksanakan dan nilai 1 adalah masalah yang paling sulit dilaksanakan. 2. Murah biayanya. Diberi nilai 1 – 4, dimana nilai 4 merupakan masalah yang paling murah biaya pelaksanaannya dan nilai 1 adalah masalah yang paling mahal biaya pelaksanaannya. 3. Dapat memecahkan masalah dengan sempurna. Diberi nilai 1 – 4, dimana nilai 4 merupakan masalah yang paling mungkin diselesaikan dengan sempurna dan nilai 1 adalah masalah yang sulit diselesaikan dengan sempurna.
4. Waktu penerapan sampai masalah terpecahkan tidak lama. Diberi nilai 1 – 4, dimana nilai 4 merupakan masalah yang paling dapat diselesaikan dengan cepat dan nilai 1 adalah masalah yang memerlukan waktu paling lama dalam penyelesaiannya.
3.2
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 0,25% kurang dari target yaitu 83%
Dari sembilan akar penyebab masalah, maka dipilih tiga akar penyebab masalah yang paling dominan dan ditetapkan alternatif pemecahan masalahnya, sebagai berikut: 1. Kurangnya tenaga kerja yang melakukan penyuluhan tentang KB Pasca Persalinan terhadap masyarakat Alternatif : Penambahan tenaga kerja ahli yang difokuskan untuk
penyuluhan KB Pasca Persalinan 2. Perencanaan program puskesmas yang dilakukan setahun sekali Alternatif: Melakukan perencanaan program lebih matang dan evaluasi
yang dilakukan enam bulan sekali 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan KB pasca persalinan Alternatif: Melakukan penyuluhan secara rutin untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB pasca persalinan
Tabel 3. MCUA Alternatif Pemecahan Masalah Cakupan Peserta KB Pasca
Persalinan di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No.
1 2
Parameter
Dapat memecahkan masalah dengan sempurna Mudah dilaksanakan
Bobot
AL-1
AL-2
AL-3
N
BN
N
BN
N
BN
4
4
16
4
16
4
16
3
2
6
4
12
1
3
3 4
Murah biayanya Waktu penerapannya sampai masalah terpecahkan tidak terlalu lama
2
1
2
3
6
2
4
1
1
1
3
3
1
1
Jumlah
25
37
24
Keterangan:
AL – 1 : Penambahan tenaga kerja ahli yang difokuskan untuk penyuluhan KB Pasca Persalinan
AL – 2 : Melakukan perencanaan program lebih matang dan evaluasi yang dilakukan enam bulan sekali
AL – 3 :Melakukan penyuluhan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB pasca persalinan
Dari hasil penetapan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan metode MCUA, berdasarkan pada jumlah BN tertinggi didapatkan hasil berupa peringkat sebagai berikut: 1. Melakukan perencanaan program lebih matang dan evaluasi yang dilakukan enam bulan sekali 2. Penambahan tenaga kerja ahli yang difokuskan untuk penyuluhan KB Pasca Persalinan 3. Melakukan penyuluhan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB pasca persalinan
3.3 Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas seKecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 sebesar 5,62% kurang dari target 83%
Dari sembilan akar penyebab masalah, maka dipilih tiga akar penyebab masalah yang paling dominan dan ditetapkan alternatif pemecahan masalahnya, sebagai berikut:
1. Kurangnya tenaga kerja ahli pada program KB PUS 4T di Puskesmas Cempaka Putih Alternatif : Penambahan tenaga kerja ahli yang bertugas pada program KB
PUS 4T 2. Program KB PUS 4T tidak menjadi fokus utama pada program penyuluhan kesehatan di Puskesmas. Alternatif : Menjadikan program KB PUS 4T menjadi salah satu fokus
utama di Puskesmas. 3. Pembagian tugas antar tenaga kesehatan yang tidak tetap. Alternatif : Mengatur pembagian tugas yang tepat sesuai dengan bidang
dan keahlian Tabel 3. MCUA Alternatif Pemecahan Masalah Cakupan Peserta KB Pasangan Usia Subur 4T di Puskesmas se-Kecamatan Cempaka Putih periode Januari – Oktober 2018 No.
1
Parameter
Dapat memecahkan masalah dengan sempurna
Bobot
AL-1
AL-2
AL-3
N
BN
N
BN
N
BN
4
4
16
4
16
4
16
2
Mudah dilaksanakan
3
2
6
1
3
4
9
3
Murah biayanya
2
1
2
1
2
3
6
4
Waktu penerapannya sampai masalah
1
1
1
1
1
3
1
terpecahkan tidak terlalu lama Jumlah
25
22
32
Keterangan:
AL – 1 : Penambahan tenaga kerja ahli yang bertugas pada program KB PUS 4T
AL – 2 : Menjadikan program KB PUS 4T menjadi salah satu fokus utama di Puskesmas.
AL – 3 : Mengatur pembagian tugas yang tepat sesuai dengan bidang dan keahlian
