A. Lembaga Eksekutif
Presiden Republik Arab Mesir adalah kepala negara Mesir. negara Mesir. Di bawah Konstitusi bawah Konstitusi Mesir, Mesir, presiden juga panglima tertinggi angkatan bersenjata dan kepala cabang eksekutif pemerintahan pemerintahan Mesir. Presiden Mesir. Presiden yang kini menjabat adalah Adly adalah Adly Mansour sejak 3 Juli 2013. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Presiden pertama Mesir adalah Muhammad Naguib, Naguib, salah satu pemimpin Mesir pemimpin Mesir Revolusi tahun 1952, 1952, yang menjabat pada tanggal 18 Juni 1953, hari dimana Mesir dideklarasikan sebagai negara republik. Setelah Revolusi
Mesir
2011, Hosni
Mubarak yang
menjabat
selama 14 selama 14
Oktober 1981 1981 hingga 11 Februari 2011 Februari 2011 dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada 10 Pada 10 Februari 2011, Mubarak menyerahkan kekuasaan presiden kepada Wakil Presiden Omar Suleiman, sehingga menjadikan Suleiman sebagai presiden de facto. Setelah pengunduran diri Mubarak, posisi Presiden Mesir Mes ir secara se cara resmi kosong dan Dewan dan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata pimpinan Bersenjata pimpinan Field Field Marshal Mohamed Marshal Mohamed Hussein Tantawi mengontrol penuh kekuasaan eksekutif. Pada 30 Juni 2012, Juni 2012, Mohamed Morsi dilantik sebagai Presiden Mesir, setelah memenangkan pemilu memenangkan pemilu presiden Mesir 2012 pada 2012 pada 24 24 Juni Kekuasaan Presiden
Di bawah sistem yang diciptakan pada tahun 1980 oleh amandemen konstitusi, presiden adalah figur pimpinan eksekutif yang disebut dengan Perdana Menteri Mesir. Selama darurat militer, presiden militer, presiden juga mengurapi dekan fakultas dan jurusan, dan juga dapat mendaftar atau menyingkirkan orang-orang di sektor swasta. Mesir telah berada dalam darurat militer sejak tahun 1981.
Pasal 75 dari Konstitusi Mesir menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi presiden. Presiden republik harus menjadi warga negara Mesir, yang lahir dari orangtua Mesir dan memiliki hak-hak sipil dan politik penuh. Usia presiden tidak boleh kurang dari 40 tahun. Pemilihan Umum
Prosedur pemilihan yang diambil sebelum akhir masa presiden yang sedang menjabat (incumbent) dengan 60 hari. Pencalonan
Persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam Pasal 76 dari konstitusi Mesir mengenai calon kantor presiden.
Calon sudah harus menduduki salah satu posisi kepemimpinan puncak di partai mereka untuk jangka waktu satu tahun.
Kandidat partai politik harus telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun, dan berhasil menang 3% dari kursi di Majelis Rakyat (majelis rendah parlemen), dan 5% di Dewan Shora (majelis tinggi).
Kandidat Independen harus menerima dukungan dari 250 anggota yang dipilih dari badan perwakilan Mesir (sekitar 6,5% dari total 3847 perwakilan), dimana minimal 65 dukungan yang akan diperoleh dari Majelis Rakyat (yang merupakan 14%), 25 dukungan dari Dewan Syura (juga 14%) dan 10 dukungan Dewan lokal dari 14 governorat (4,5%) untuk memastikan keterwakilan geografis.
Prosedur Pemilihan ( Presidential Standard )
Sebelum amandemen Konstitusi Mesir 1971 pada tahun 1980, presiden republik dipilih langsung dalam sistem dua tahap yang unik. Majelis Rakyat, majelis rendah Parlemen
mencalonkan salah satu dari sejumlah calon presiden. Para calon presiden memerlukan setidaknya dua pertiga mayoritas di Majelis Rakyat dalam rangka untuk melanjutkan ke tahap kedua pemilu. Pengunduran Diri
Presiden dapat mengundurkan diri dengan mengajukan pengunduran dirinya kepada Majelis Rakyat. Presiden Gamal Abdel Nasser mengajukan pengunduran diri setelah Mesir mengalami kekalahan pada tahun 1967 ketika berperang dengan Israel, sebelum kembali menjabat setelah demonstrasi massal oleh masyarakat Mesir. Presiden Mubarak juga mengundurkan diri pada tanggal 11 Februari 2011 setelah protes 18 hari terhadap rezimnya.
B. Lembaga Legislatif
Majelis Rakyat ( parlemen Mesir
Majilis Al-Sha’ab) atau Majelis rendah
merupakan lembaga legislatif di negara Mesir. Majelis yang
merupakan padanan DPR ini dipilih melalui referendum, dengan masa jabatan 6 tahun. Presiden berhak melantik wakil presiden, perdana menteri dan menteri kabinet, serta membubarkan dewan rakyat, dapat mengambil langkah darurat pada masa luarbiasa. Dewan rakyat ( badan legislatif) pada masa tidak bersidang dapat melakukan penguasaan lewat pengumuman perintah undang-undang. UUD yang diamandemen melalui referendum pada tanggal 22 Mei tahun 1980 menetapkan pembinaan sistem politik pada dasar sistem multi partai. Presiden dapat terpilih kembali untuk berkali-kali, dan dalam UUD baru itu ditambah pasal tentang pengadaan dewan permusyawaratan. Dewan rakyat sebagai badan legislatif
tertinggi. Anggotanya dilahirkan melalui pemilihan umum, dengan masa jabatan 5 tahun.
C. Lembaga Yudikatif
Mahkamah
Konstitusi
Agung
Mesir (bahasa
Arab:
, Al-Mahkamah al- Dustūrīyah al -‘Ulyā) adalah Mahkamah Agung di Republik Arab Mesir yang berpusat di Kairo. Yang bertujuan untuk mengontrol hukum agar sesuai dengan konstitusi dan menghapus hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi Mesir. Lembaga ini merupakan badan kehakiman yang independen dari otoritas legislatif dan eksekutif di Mesir, dan terdiri dari satu Ketua, dan satu Wakil atau lebih serta beberapa penasehat, dan 7 hakim konsitusi, dan keputusan akhir tidak dapat dibanding dengan cara apapun.
