BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Kekuasaan negara adalah kekuasaan mengatur, menertibkan ,dan memajukan kepentingan umum dalam rangka mencapai tujuannya. Kekuasaan itu biasanya di serahkan kepada lembaga negara yang bekerja, baik sendiri maupun berhubungan. Penyerahan kekuasaan kepada lembaga negara di maksudkan agara tujuan nasional lebih efisien, karena hal itu memberi perlindungan dan jamnan hak asasi manusia, yaitu warga negara selain di atur juga di beri kesempatan mengenai haknya (misalnya berbicara, mencari nafkah, dan persamaan dalam hukum). Kekuasaan kelembagaan negara umumnya berpedoman pada Trias Politica dari Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan atau dari John Lock tentang pembagian kekuasaan. Kita ketahui saat ini negara kita memakai asas trias politica tidak murni. Artinya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mengikuti asas Montesquieu secara penuh, jadi masih ada interperensi dari lembaga-lembaga ekskutif, legislatif, dan yudikatif itu sendiri. Jika adanya interperensi berarti kita dapat menemukan adanya hubungan lembagalembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Membahas tentang Lembaga Tinggi suatu Negara Pasti tidak bisa lepas dari konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Karena konstitusi merupakan hukum dasar penyelenggaraan suatu pemerintahan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD '45) adalah konstitusi Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, dalam sidang BPUPKI. UUD '45 berlaku dari sejak disahkan, hingga waktu pengakuan kedaulatan RIS (di mana konsitusi yang berlaku adalah UUD RIS sampai dengan 17 Agustus 1950, digantikan dengan UUD Sementara sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.) UUD '45 mulai berlaku kembali setelah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, sampai sekarang. Pada masa Orde Reformasi, UUD '45 telah mengalami proses amandemen sebanyak 4 kali. UUD 1945 merupakan landasan dasar Nasional dan landasan dasar Internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dapat mempertahankan kemerdekaan dan persatuan Indonesia sampai saat ini. Dalam sistem ketatanegaraan RI , DPR termasuk lembaga tinggi negara bersama Presiden, BPK, dan MA. Masing-masing lembaga tinggi negara tersebut mempunyai tugas, wewenang, dan hak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sistem pemerintahan bukan parlementer, tetapi presidensil. B. Maksud dan Tujuan Penulisan makalah ini bermaksud dan bertujuan untuk persyaratan tugas mata kuliah Pancasila dari dosen pembimbing. Serta untuk memberikan wawasan serta pengetahuan kepada para pembaca khususnya tentang peran lembaga legislatif di Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-undang dibuat harus sesuai dengan keperluan dan harus peka zaman, artinya aturan yang dibuat oleh para DPR kita sebelum di syahkan menjadi Undang-undang sebelumnya harus disosialisasikan dahulu dengan rakyat, apakah tidak melanggar norma- norma adat atau melanggar hak-hak azazi manusia. Salah satu bukti bahwa Undang-Undang yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zamanya adalah Undang-Undang dasar 1945. Dengan mengalami empat kali perubahan yang masing-masing tujuanya tidak lain hanya untuk bisa sesuai dengan kehendak rakyat dan bangsa kita, dalam arti bisa mewakili aspirasi rakyat yang disesuaikan zamanya , dimana dalam amandemen yang ke-4 rakyat memegang kekuasaan yang paling tinggi, sangat berbeda dengan sebelum amandemen yang MPR merupakan wakil rakyat untuk mewujudkan aspirasinya yang salah satu tugasnya adalah dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, karena dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang korup, syarat dengan aroma KKN yang membentuk kekuasaan tak terbatas terhadap Presidenya. Kita tahu bahwa dalam masa Orde Baru Presiden kita tidak pernah mengalami pergantian selama 32 tahun meski telah mengalami Pemilihan Umum sebanyak tidak kurang dari 6 kali Pemilu. Oleh sebab itu para mahasiswa kita dan para aktivis lainya mengadakan Reformasi yang berimbas juga pada reformasi didalam isi UUD 1945. Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraan sebelum dan sesudah amandemen ke-4. 1. Sebelum Amandemen Ke -4 Pada saat sebelum amandemen ke-4 lembaga tertinggi Negara adalah MPR seperti yang tersebut dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyarawatan Rakyat.Adapun lembaga Tinggi Negara pada saat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung. Berikut bagan Lembaga Negara sebelum amandemen yang ke4. Tugas kenegaraan Lembaga legislatif Sebelum amandemen:
A) MPR • Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power)
karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia adalah MPR yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. • Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat. Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain: • Presiden, sebagai presiden seumur hidup. • Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut. • Memberhentikan sebagai pejabat presiden. • Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya. • Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden. • Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak m enduduki kursi DPR. B) DPR • Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden. • Memberikan persetujuan atas PERPU. • Memberikan persetujuan atas Anggaran. • Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban presiden. 2. Sesudah Amandemen Ke-4 Sebagai kelembagaan Negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, seperti juga, seperti juga DPR, Presiden, BPK dan MA. Dalam pasal 1 ayat (2) yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku/pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaanya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perakilan Daerah (DPD), yang kesemuanya direkrut melalui pemilu. Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan Negara juga mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga Negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai Badan legislative terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, Badan Eksekutif Presiden dan wakil Presiden, sedang badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) juga lembaga baru. Lembaga Negara lama yang dihapus adalah dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan pemeriksa keuangan tetap ada hanya diatur tersendiri diluar kesemuanya/dan sejajar. Tugas dan kewenagan MPR RI sesudah perubahan, menurut pasal 3 UUD 1945 ( perubahan Ketiga ) yaitu: a. Majelis Permusyawaran Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD
b. Majelis Permusyawaran Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. c.Majelis Permusyawaran Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), De wan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan (Amandemen) UUD 1945: • Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada HAM serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. • Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat Negara (hakim). • Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh UU berdasakan f ungsi masing-masing. • Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945. • Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip Negara berdasarkan hukum. • Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Tugas Lembaga Tinggi Negara sesudah amandemen ke-4 : 1. MPR • Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. • Menghilangkan supremasi kewenangannya. • Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. • Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu). • Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. • Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu. 2. DPR • Posisi dan kewenangannya diperkuat. • Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
• Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. • Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme control antarlembaga negara 3. DPD • Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. • Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. • Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. • Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
BAB III STUDI KASUS Anggota DPR yang Terlibat Korupsi : Suap Alih Fungsi Hutan Al Amin Divonis Delapan Tahun Penjara Hakim juga mengharuskan Al Amin membayar denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis selama delapan tahun penjara terhadap Al Amin Nasution. Al Amin terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hakim juga mengharuskan Al Amin membayar denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara. Putusan majelis hakim ini jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada Pada 10 Desember 2008, Jaksa Penuntut Umum menuntut Al Amin 15 tahun penjara. Al Amin juga harus membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan serta mengembalikan uang yang dinikmati sebesar Rp 2,957 miliar. Jaksa menjerat Al Amin dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf e, dan Pasal 11 Undangundang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal pemerasan bagi Amin Jaksa kenakan pada kasus proyek pengadaan alat komunikasi GPS (Global Positioning System) Departemen Kehutanan. Korupsi selain membuat hutang Negara semakin meningkat juga mencemarkan nama baik Negara . Korupsi juga membuat orang yang miskin menjadi miskin dan yang kaya menjadi semakin kaya seperti dalam kasus di atas. Akibatnya harga-harga naik dan membuat rakyat menderita.
DPR dan Polri keroyok KPK: Sebagai lembaga yang sama-sama dicap terkorup di Indonesia, nampaknya lembaga legislatif tidak mau ketinggalan untuk mendukung Polri. Lembaga legislatif ini menghembuskan isu untuk merubah undang-undang tentang KPK yang secara konstitusional sudah sangat pas dengan kebutuhan bangsa ini. Usulan peninjauan kembali pasal-pasal yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPK jelas-jelas akan melemahkan KPK. Pasalnya, point yang diajukan untuk dirubah adalah pasal-pasal penting yang sangat berkait erat dengan sistem kerja KPK. Dihapuskanya hak KPK untuk melakukan penyadapan terhadap pihak-pihak yang diindikasikan melakukan kejahatan korupsi tentu akan sangat memperberat kerja KPK. Jika, point ini benar-benar dihilangkan, maka alamat habis riwayat KPK. Karena hak prerogatif inilah yang dapat digunakan KPK untuk mengungkap segala kejahatan korupsi yang mendera di negari ini. Jika para anggota dewan melakukan penggembosan KPK melalui perangkat hukum (undang-undang), maka polri melakukanya dengan penarikan anggotanya yang diperkerjakan di KPK. Pertarungan ini tentu akan tidak seimbang, mengingat keberadaan KPK akan sangat tergantung pada dua institusi ini. Secara hukum, eksistensi KPK sangat tergantung dari undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sedangkan dalam implemantasi kerjanya KPK sangat membutuhkan lembaga Polri yang memberikan pengamanan kepada mereka.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
Dari beberapa penjelasan mengenai lembaga-lembaga tinggi Negara di atas, dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa poin yang memang dirubah pada struktur kelembagaan pada era sebelum dan sesudah amandemen. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kinerja yang ada di pemerintahan pusat. Namun dalam kenyataannya, masih banyak sekali penyimpangan-penyimpang yang terjadi dalam proses implementasinya. Pergeseran yang paling nampak adalah terjadi pada MPR yang bukan lagi menjadi lembaga tertnggi Negara seperti sebelum amandemen, namun setelah amandemen MPR menjadi lembaga tinggi Negara yang beranggotakan DPR dan DPD. Sehingga, setelah amandemen, MPR menjadi lembaga yang setingkat dengan DPR, DPD, Kepresidenan, dan lain-lain. Selain itu ada juga beberapa perubahan yang cukup signifikan, yakni pada sector pemilihan umum presiden maupun kepala daerah. Dalam pemilihan umum presiden, pada masa setelah amandemen, dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini bertujuan untuk melakukan proses demokrasiyang lebih mengedepankan partisipasi rakyat. Akhirnya, adanya suatu perubahan dalam struktur maupun proses dalam pemerintahan pada masa sebelum dan sesudah amandemen merupakan suatu langka yang harus ditempuh demi mencapai tujuan nasional.
B. Saran Dalam melakukan berbagai proses kebijakan pada sistem pemerintahan di lembagalembaga tinggi negara, hendaknya para pejabat pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Sehingga untuk mengambil suatu keputusan haruslah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan berdampak pada rakyat. Seorang pejabat pemerintah dalam lembaga-lembaga tinggi Negara harus mengemban amanat yang sebaik mungkin yang telah dipercayakan rakyat. Karena mereka adalah pemimpin yang harus memberikan contoh pada masyarakatnya. Yang terakhir, dengan adanya pergeseran yang ada pada lembag-lembaga tinggi Negara, sistem pemerinthan juga harus melakukan proses yang sebaik mungkin untuk mencapai tujuan Nasional sesuai dengan yang tercantum pada pembukaan UUD 1945.
DAFTAR PUSTAKA Alfian. 1986 . Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta : Gramedia Dahl, Robert. 1978 . Modern Political Analysis. New Delhi : Prentice Hall of India Private Ltd Easton, David. 1971. The Political System. New York : Alferd Knopf Ndaraha, Talizuduhu. 1983 . Metodologi Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Bina Aksara Syafiie, Inu Kencana. 1994 . Ilmu Pemerintahan. Bandung : Mandar Maju http://zridoangk.blogspot.com/2009/03/tugas-dan-wewenang-lembaga-tinggi.html http://chicha14.blogspot.com/2011/04/sistem-politik-indonesia-lembaga.html http://politik.kompasiana.com/2012/10/02/presiden-kita-gagal-total-terkait-kasus-polri-vs-kpk/ http://toraerdo.blogspot.com/2010/06/lembaga-legislatif-dan-korupsi-di.html
