Makalah eksekutif

MAKALAH LEMBAGA EKSEKUTIF

 Diajukan Untuk Memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah mencurah limpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini, sholawat dan salam kami curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami selaku penyusun makalah ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dan memberikan bantuan baik secara materi ataupun non materi, terutama kepada teman-teman dan kepada Dosen Pendidikan Pancasila sehingga kami mampu meneyelesaikan makalah ini dengan tema .Lembaga Eksekutif. Akhirnya, penyusun berharap makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi kelompok kami, mahasiswa Teknik Industri, dan umumnya bagi kita semua. Demikian makalah ini kami  buat, kami selaku penyusun, mohon maaf apabila dalam makalah ini terdapat banyak kesalahan, karena kami masih dalam tahap pembelajaran.

Garut, 23 Desember 2014

Penulis

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1 1.1.

Latar Belakang ................................................................................................................. 1

1.2.

Rumusan Masalah ................................................. ........................................................... 1

1.3.

Tujuan................................................. .............................................................................. 1

1.4.

Manfaat........................................................ ..................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................................ 2 2.1.

Lembaga Eksekutif ................................................ ........................................................... 2

2.2.

Fungsi-fungsi eksekutif ................................................. ................................................... 3

2.3.

Kewajiban Eksekutif ........................................................................................................ 4

2.4.

Tipe Lembaga eksekutif ................................................ ................................................... 6

2.5.

Sistem Lembaga Eksekutif terbagi menjadi dua: ............................................................. 6

2.6.

Kekuasaan eksekutif ......................................................................................................... 7

BAB III PENUTUP ........................................................................................................................ 9 3.1.

Kesimpulan............................................................ ........................................................... 9

3.2.

Saran ................................................... .............................................................................. 9

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 10

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang melaksanakan  pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan negara, untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri dimana masing-masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

1.2. Rumusan Masalah 1.2.1.

Apa yang dimaksud dengan lembaga eksekutif ?

1.2.2.

Apa fungsi badan eksekutif ?

1.2.3.

Apa saja kewjiban lembaga eksekutif ?

1.2.4.

Apa saja tipe lembaga eksekutif ?

1.2.5.

Sistem apa saja yang terdapat dalam lembaga eksekutif ?

1.2.6.

Apa kekuasaan eksekutif ?

1.3. Tujuan untuk mengetahui pengertian, fungsi nya, serta kewajiban nya, tipenya, sistem nya, dan kekuasaan lembaga eksekutif  .

1.4. Manfaat Dapat memahami tentang pengertian, fungsi nya, serta kewajiban nya, tipenya, sistem nya, dan kekuasaan lembaga eksekutif bagi penulis serta pembaca.

1

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Lembaga Eksekutif Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang melaksanakan  pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan negara, untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri dimana masing-masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Menurut tafsiran tradisional azas Trias Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, tugas  badan eksekutif hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang-geraknya. Zaman modern telah menimbulkan paradoks, bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif, lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan  badan eskekutifnya. Secara umum arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh  presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Sedangkan wewenang menurut Meriam Budiardjo mencakup beberapa bidang: 

Diplomatik: menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya.



Administratif:

melaksanakan

peraturan

serta

perundang-undangan

dalam

administrasi Negara. 

Militer: mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan negara dan melakukan  perang bila di dalam keadaan yang mendukung.



Legislatif : membuat undang-undang bersama dewan perwakilan Yudikatif memberikan grasi dan amnesti.

2

2.2. Fungsi-fungsi eksekutif  Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepala suatu negara, simbol suatu negara. Di Indonesia sendiri lembaga eksekutif dipegang  penuh oleh seorang presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD 1945  presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR Setelah dilantik presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan  program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan presiden dan wakil  presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan  pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut: 1.

membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.

mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu, Sedangkan, konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita yaitu :

a. Menerima duta dari negara lain  b. memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

3

Sebagai seorang kepala pemerintahan presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia, Wewenang, hak, dan kewajiban. Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya: 1.

memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945.

2.

 berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR .

3.

menetapkan peraturan pemerintah.

4.

memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang dan  peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

5.

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan

seseorang

yang

telah

dituduh

secara

tidak

sah

atau

dilanggar

kehormatannya. 6.

memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan, abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan  panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut: 1.

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan  persetujuan DPR.

2.

membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.

3.

menyatakan keadaan bahaya.

2.3. Kewajiban Eksekutif Badan Eksekutif merupakan pihak yang amat menentukan keberlangsungan program sesuatu negara. Di negara-negara demokratis, badan Eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, badan Eksekutif mencakup juga  pegawai negeri sipil dan militer. Dalam sistem negara presidentil, para menteri merupakan  pembantu presiden dan langsung dipimpin oleh presiden. Sedangkan dalam sistem parlementer, 4

Perdana Menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang  bertanggung jawab. Sedangkan, raja dalam sistem monarkhi konstitusionil dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat.

Secara singkat, badan Eksekutif berwewenang sebagai berikut: 1.

Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

2.

Melaksanakan undang-undang serta peraturan-lain dan menyelenggarakan administrasi negara.

3.

Mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan serta  pertahanan negara.

4.

Memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.

5.

Merencanakan rancangan undang-undang dan pembimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Karena negara Indonesia mayoritas ummat Islam maka semestinya Presiden yang

memimpin lembaga eksekutif harus menjalankan wewenangnya selaras dengan ketentuan Islam, dan itu menjadi kewajiban baginya walaupun ia bukan seorang muslim, apalagi kalau kepala negara itu seorang muslim seperti di Indonesia. Dalam membina hubungan diplomatik dengan negara luar ia harus mengedepankan relasi yang bernuansa Syari’ah, jangan sampai wujud hubungan dengan negara luar dalam bidang prostitusi, dalam bidang perniagaan narkoba, dalam  bidang perampokan dan seumpamanya. Badan legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh badan eksekutif di mana para anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Struktur-struktur politik yang termasuk ke dalam kategori ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Eksekutif adalah struktur politik yang melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri atas 2 bagian yaitu Governing Bodies dan Support Bodies. Governing Bodies adalah struktur politik yang menjalankan fungsi pemerintahan harian negara secara langsung. Sementara itu Support Bodies,

5

 berada di bawah lembaga Presiden, dan menjalankan fungsi dukungan terhadap Governing Bodies. Menurut UUD 1945, untuk menjalankan mekanisme pemerintahan di negara Republik Indonesia maka, di dirikan satu lembaga tertinggi negara dan Lima lembaga tertinggi negara yang merupakan komponen yang melaksanakan atau meyelenggarakan kehidupan negara. Lembaga tertinggi negara ialah majelis permusyawaratan rakyat MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan pelaksana dari kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga tinggi negara adalah aparat-aparat negara utama yang kedudukannya adalah dibawah MPR, sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam UUD 1945, lembagalembaga tinggi negara adalah sebagai berikut: a

Majelis Permusyawaratan Rakyat

 b

Dewan Perwakilan rakyat

c

Presiden dan Wakil Presiden

d

Mahkamah Agung

e

Mahkamah konstitusi

f 

Badan Pemeriksa Keuangan

2.4. Tipe Lembaga eksekutif Tipe lembaga eksekutif terbagi menjadi dua yaitu : 1.

Hareditary Monarch yakni pemerintahan yang kepala negaranya dipilih berdasarkan keturunan. Contohnya: Inggris dengan dipilihnya kepala negara dari keluarga kerajaan.

2.

Elected Monarch yakni kepala negara biasanya presiden yang dipilih oleh badan legislatif ataupun lembaga pemilihan.

2.5. Sistem Lembaga Eksekutif terbagi menjadi dua: 1.

Sistem Pemerintahan Parlementer Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala

pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan kepala negara

dipimpin oleh presiden. Tetapi, kepala negara disini hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat. 6

2.

Sistem Pemerintahan Presidensial

Kepala pemerintahan dan kepala negara,

keduanya dipengang oleh presiden.

2.6. Kekuasaan eksekutif dipengaruhi oleh:

A.

Sistem pemerintahan 1.

Presidensia : Hubungan di dalam sebuah trias politika tidak dapat saling menjatuhkan. Cth: Indonesia dari tahun 2004- sekarang.

2.

Parlementer: Ada bagian di dalam sebuah trias politika yang dapat menjatuhkan  bagian lain yaitu, legislatif terhadap eksekutif riil. Cth: Indonesia pada era  parlementer.

3.

Presidensial

semu:

eksekutif

tidak

dapat

di

 jatuhkan oleh pengembang kekuasaan legislatif. Namun, ironisnya ada lembaga tertinggi

negara yang notabene adalah bagian dari legislatif dan dapat

menjatuhkan eksekutif. Cth: Indonesia pada masa Orde Baru. 4.

Parlementer semu: eksekutif riil merupakan bagian dari legislatif karena ia dipilih oleh legislatif (parlemen) dan konsekuensinya ia dapat dijatuhkan parlemen.  Namun, parlemen ternyata dapat juga dibubarkan oleh eksekutif, tepatnya eksekutif nominal. Cth: Perancis, dimana PM dapat dipecat parlemen, dan  parlemen dapat dibubarkan presiden sekaligus mempercepat pemilu legislatif.

B.

Jenis eksekutif 1.

Eksekutif riil adalah bagian dari eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Cth: kepala pemerintahan.

2.

Eksekutif nominal adalah bagian dari eksekutif yang menjalankan kekuasaan simbolik dan seremonial. Cth: kepala negara.

C.

Fungsi dasar eksekutif 1.

Kepala negara Tugas utama: menjadi simbol negara dan memimpin kegiatan seremonial kenegaraan.

2.

Kepala

pemerintahan

Tugas

utama:

 pemerintahan). 7

memimpin

kabinet

(menjalankan

D.

Konsekuensi dari implementasi prinsip kekuasaan yang mempengaruhi pola hubungan dalam trias politika. 1.

Pemisahan kekuasaan.

2.

Pembagian kekuasaan.

E.

Asas pemerintahan yang diaplikasikan eksekutif 1.

Sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, medebewind.

8

BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Jadi,kesimpulan lembaga/badan membentuk

menurut

kelompok

yang menjalankan Departemen/Lembaga

kami

pemerintahan

yaitu seperti

lembaga eksekutif

merupakan

presiden dan wakil presiden

non Departemen untuk membantu presiden dalam

melaksanakan atau menjalankan pemerintahan Negara. Lembaga penyelenggara kekuasaan Negara berikutnya adalah lembaga eksekutif yang  berfungsi menjalankan undang-undang. Di Negara-negara demokratis ,secara sempit lembaga eksekutif di artikan sebagai kekuasaan yang di pegang oleh raja atau (presiden) beserta menteri-menterinya (kabinetnya). Dalam arti luas,lembaga eksekutif juga mencakup para  pegawai negeri sipil dan militer. Oleh karenanya sebutan mudah bagi lembaga eksekutif adalah pemerintah lembaga dan eksekutif dijalankan oleh presiden dan di bantu oleh para menteri . jumlah anggota eksekutif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota legislatif ,hal ini bisa di maknai karena eksekutif berfungsi hanya menjalankan undangundang yang di buat oleh legislatif . pelaksanaan undang-undang ini tetap masih diawasi oleh legislatif ,selain melaksanakan undang-undang, Eksekutif juga mempunyai tugas untuk melaksanakan kewajibannya.

3.2. Saran Untuk penyempurnaan makalah ini penulis mengharapkan suatu kritikan atau saran yang gunanya bersifat membangun dan penyempurnaan makalah ini. Penulis menyadari  dalam  penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna,karena penulis masih dalam tahap belajar dalam penulisan makalah ini.

9

DAFTAR PUSTAKA http://putrapemerintahan.blogspot.com/2012/05/lembaga-eksekutif-sistem-politik.html http://pelitarezza.blogspot.com/2013/12/tugas-pokok-dan-fungsi-eksekutif.html

10