BU DOPI 085379701760 Sistem politik terdiri atas dua kata, sistem dan politik Sistem !erarti suatu kesatuan "an# ter!entuk dari !e!erapa unsur atau elemen Unsur atau elemen itu salin# !erkaitan, !er$u!un#an, dan mendukun# se$in##a ter%ipta satu kesatuan &totalitas' untuk men%apai tu(uan )sal kata politik menurut etimolo#i adala$ se!a#ai !erikut 1 Pen#eta$uan men#enai ketatane#araan atau kene#araan &sistem pemerinta$an*dasar pemerinta$an' + Se#ala urusan dan tindakan &ke!i(aksanaan, siasat, dan se!a#ain"a' men#enai pemerinta$an ne#ara atau ter$adap ne#ara lain 3 ara !ertindak dalam men#$adapi dan menan#ani suatu masala$ Den#an demikian, sistem politik !erarti !er!a#ai ke#iatan "an# dilakukan ole$ !e!erapa unsur atau lem!a#a ne#ara "an# salin# !erkaitan dan men"atu untuk men%apai tu(uan-tu(uan ne#ara Unsur atau lem!a#a-lem!a#a ne#ara terse!ut salin# !er$u!un#an dan !eker(a sama untuk mendukun# pen"elen##araan ne#ara danmen%apai tu(uan !erne#ara
Pengertian Legislatif Legislatif adalah sebuah lembaga kenegaraan di Indonesia yang dalam hal ini memiliki tugas untuk membuat atau menciptakan produk undang-udang. Lembaga yang disebut sebagai lembaga legislator adalah DPR. Jadi, jika nda bertanya !apa sih salah satu tugas pokok DPR itu"!, maka ja#abannya, salah satu tugas utama DPR adalah membuat undang-undang. .ekuasaan .ekuasaan le#islati/ terletak pada P dan DPD 1 P .e2enan#an a en#u!a$ menetapkan UUD ! elantik presiden dan 2akil presiden dll + DP 4u#as 4u#as a em!entuk UU ! em!a$as )PB !ersama presiden, dll un#si a un#si le#islasi ! un#si an##aran % un#si pen#a2asan ak-$ak DP a ak interpelasi ! ak an#ket % ak men"ampaikan pendapat d ak men#a(ukan pertan"aan e ak Imunitas / ak men#a(ukan usul UU 3 DPD
un#si a en#a2as atas pelaksanaan UU tertentu ! Pen#a(uan usul
Pengertian Eksekutif ksekuti/ !erasal dari kata eksekusi &execution' "an# !erarti pelaksana em!a#a eksekuti/ adala$ lem!a#a "an# ditetapkan untuk men(adi pelaksana dari peraturan perundan#-undan#an "an# tela$ di!uat ole$ pi$ak le#islati/ .ekuasaan eksekuti/ !iasan"a dipe#an# ole$ !adan eksekuti/ ksekuti/ merupakan pemerinta$an dalam arti sempit "an# melaksanakan pemerinta$an, pem!an#unan, dan kemas"arakatan !erdasarkan peraturan perundan#undan#an dan $aluan ne#ara, untuk men%apai tu(uan ne#ara "an# tela$ ditetapkan se!elumn"a Or#anisasin"a adala$ ka!inet atau de2an menteri dimana masin#-masin# menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tu#as, 2e2enan#, dan tan##un# (a2a!n"a
$ang masuk dalam lingkaran eksekutif adalah presiden, #akil presiden serta jajaran kabinet dalam pemerintahan. Jajaran kabinet dalam sebuah pemerintahan dalam hal ini pemerintahan Republik Indonesia adalah para menteri yang telah ditunjuk dan dilantik secara resmi oleh presiden. :e2enan#, ke2a(i!an, dan $ak presiden antara lain a eme#an# kekuasaan pemerinta$an menurut UUD ! enetapkan peraturan pemerinta$ % en#an#kat mem!er$entikan menteri-menteri; dll Pen#ertian UUD 19>5 men"e!utkan tentan# kekuasaan ke$akiman dan memiliki tu#as masin#-masin# .ekuasaan ke$akiman dilakukan ole$ 1 a$kama$ )#un# &)' + a$kama$ .onstitusi &.' 3 .omisi Ins/ekti/
%uprastruktur politik %uprastruktur politik ialah lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas &kekuasaan' negara. %uprastruktur politik yang dibentuk atas ajaran (rias Politika dibagi menjadi tiga, yait ).
kekuasaan eksekutif ialah sebuah kekuasaan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan,
*. kekuasaan yudikatif ialah sebuah kekuasaan guna mempertahankan peraturan perundang-undangan, da +.
kekuasaan legislatif ialah sebuah kekuasaan guna menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan
Infrastruktur politik Infrastruktur politik adalah suatu lembaga politik yang ada di masyarakat. Infrastruktur politik meliputi partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan &ormas', lembagalembaga s#adaya masyarakat &L%',kelompok-kelompok penekan, media massa, tokohtokoh politik, dan kelompok kepentingan. Infrastruktur politik memiliki peran &fungsi' sebagai berikut. ). omunikasi politik, yaitu berfungsi untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik asosiasi, institusi, atau pikiran intragolongan maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. *. Pendidikan politik, yaitu guna meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar mereka juga dapat ikut berperan serta dengan maksimal dalam sistem politik. al ini sesuai dengan paham demokrasi bah#a masyarakat &#arga negara' harus mampu untuk menjalankan partisipasi politik. +. elakukan seleksi kepemimpin, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. /. gregasi kepentingan, merupakan penyertaan segala aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan yang ber#enang supaya tuntutan0 dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari suatu keputusan politik. 1. empertemukan kepentingan ragam serta nyata-nyata hidup di dalam masyarakat. al ini disebabkan oleh adanya pendapat, kepentingan, dan peran serta yang berbeda dalam lingkungan dan kondisi pada masyarakat untuk dapat ditampung dalam suatu aspirasi yang sama. Partisipasi politik se%ara $ara?a$ !erarti keikutsertaan, dalam konteks politik $al ini men#a%u pada pada keikutsertaan 2ar#a dalam !er!a#ai proses politik .eikutsertaan 2ar#a dalam proses politik tidakla$ $an"a !erarti 2ar#a mendukun# keputusan atau ke!i(akan "an# tela$ di#ariskan ole$ par a pemimpinn"a, karena kalau ini "an# ter(adi maka istila$ "an# tepat adala$ mo!ilisasi politik Partisipasi politik adala$ keterli!atan 2ar#a dalam se#ala ta$apan ke!i(akan, mulai dari se(ak pem!uatan keputusan sampai den#an
penilaian keputusan, termasuk (u#a peluan# untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan
De?nisi dan Pen#ertian 4oko$ Politik atau Politi%al )%tor "aitu seseoran# "an# karena latar !elakan# se(ara$n"a, sepak ter(an#n"a dalam per(uan#an dan idealismen"a, dikenal ole$ mas"arakat se$in##a se#ala pendapatn"a atau pemikirann"a maupun per!uatann"a diikuti 4oko$-toko$ politik !iasan"a mempun"ai kemampuan-kemampuan karismatis, oratorik "an# !ersi/at mempersatukan, menen#a$i dan dapat memanipulasikan sim!ol-sim!ol se$in##a dapat men#endalikan massa
UBU@) )4)) I)S4U.4U D) SUP)S4U.4U POI4I.
In/rastruktur dan suprastruktur politik san#at erat kaitan keduan"a dan tidak mun#kin dipisa$kan dalam ke$idupan politik se$ari-$ari Suprastruktur politik se!a#ai pem!uat ke!i(akan tidak mun#kin den#an sendirin"a mem!uat suatu peraturan tanpa pertim!an#an, saran, dan pendapat dari lem!a#a in/rastruktur politik .arena (ika tanpa adan"a saran dari in/rastruktur, san#at mun#kin akan ter(adi kesala$pa$aman se!a! !elum tentu ke!i(akan "an# di!uat terse!ut sesuai den#an apa "an# dike$endaki ole$ mas"arakat
