Leasing

PENGERTIAN PENGERTIAN LEASING LEASIN G Posted on March 30, 2012 | Leave a comment

Rate This

Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk  penyediaan penyediaan barang  –  barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat lansung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak l essor. Secara umum leasing artinya Equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak  langsung. Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. perusahaan. Melalui leasing mereka bisa memperoleh dan untuk membiayai pembelian barang  –  barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara 3 -5 tahun atau lebih. Pihak utama dalam leasing, menurut Ahmad Awari, ada beberapa pihak yang terlibat dala perjanjian lease, yaitu sebagai berikut : 1. Pihak perusahaan sewa guna usaha (Lessor) adalah perusahan atau pihak yang memberikan  jasa pembiayaan pembiayaan kepada lessee lessee dalam bentuk bentuk barang modal. modal. 2. Perusahaan penyewa (Lesse) adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. 3. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk  dijual kepada lesse dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Ciri  –  ciri Leasing Ciri  –  ciri adalah sebagai berikut : 1. Biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda lease tersebut. 2. Hak milik benda lease ada pada leasor 3. Benda yang menjadi objek leasing adalah benda  –  benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. JENIS  –  JENIS LEASING 1. Finance Leasing (sewa guna usaha pembiayaan) Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barng modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan dan pemeliharaan barang modal yang

menjadi objek transaksi leasing. Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai imblan atau jasa penggunaan barang tersebut lesse akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang beruba uang rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah rental ini secar keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh lessor ditambah fktor bunga serta keuntungan pihak lessor. Selanjutnya capital atau finance lease masih bias dibedakan menjadi 2, yaitu : a. Direct finance lease Transaksi ini terjadi jika lessee sebelumny belum pernah memilike barang yang dijadikan objek lease. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa lessor membeli suatu barang atas permintaan lesse dan akan dipergunakan oleh lessee. l essee. b. Sale and lease back  Dalam transaksi ini lesse menjual barang yang telah dimilikinya kepada lessor. Atas barang yang sama ini kemudian dilakukan uatu konrak leasing antara lesse dengan lessor. Dengan memperhatikan mekanisme ini, maka perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dibandingkan direct finance lease. Di sini lesse memerlukan cash yng bisa dipergunakan untuk tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya. Bisa dikatakan bahwa dengan sistem saale and lease back memungkinkan lessor memberikan dana untuk keperluan pa saja kepada kliennya dan tentu saja dana yang dibutuhkana sesuai dengan nilai objek barang lease. 2. Operating lease (sewa menyewa biasa) Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewagunakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease,  jumlah seluruh pembayaran pembayaran sewa sewa guna usaha usaha berkala dalam dalam operating lease lease tidak mencakup mencakup  jumlah biaya yang yang dikeluarkan untuk memperoleh barang barang modal tersebut tersebut berikut dengan dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan  justru dari penjualan penjualan barang modal modal yang disewa guna guna usahakan usahakan atau melalui beberapa beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Perusahaan Perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya  –  biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. 3. Sales  –  Typed Lease (sewa guna usaha penjualan) Suatu transaksi sewa guna usaha, dimana produsen atau pabrikan juga berperan sebagai perusahaan sewa guna usaha sehingga jumlah traksaksi t ermasuk bagian laba sudah diperhitungkan oleh produsen atau pabrikan. 4. Leveraged Lease Suatu transaksi sewa guna usaha, selain melibatkan lessor dan lessee juga melibatkan bank  atau kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar transaksi. 5. Cross Border Lease Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan lesse yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan lesse terletak pada dua negara berbeda. Penggolongan Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) 1. Independent Leasing Company Perusahaan Perusahaan sewa guna usaha merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu produsen barang modal sehingga dalam pembiayaan pembiayaan barang modal yang dilakukan oleh independent leasing company ini dapat beragam ( tidak terf okus kepada satu merek barang modal, tetapi dapat terdiri dari berbagai merek maupun jenisnya).

2. Non Independent Leasing Company Perusahaan sewa guna usaha ini merupakan suatu perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen barang modal, dimana pendirian perusahaan sewa guna usaha untuk meningkatkan penjualan barang modal yang diproduksi oleh produsen yang bersangkutan. 3. Captive lessor Sering juga disebut two party lessor yang melibat dua pihak. 4. Lease broker atau packager Berfungsi mempertemukan calon lesse dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing tetapi lease broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk  menangani transaksi leasing untuk atas namanya. PROSEDUR MEKANISME LEASING Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebaga berikut : 1. Lesse bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan. 2. Setelah lesse mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. 3. Lessor mengevakuasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lesse (lama kontrak pembayaran sew lease), setelah ini maka kontrak lease dapat ditandatangani. 4. Pada yang sama, lesse dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak  lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Kontrak  pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan t ersebut. 5. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lesse. U ntuk  mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian purna jual. 6. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. 7. Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lesse), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada supplier. 8. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier. 9. Lesse membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang t elah dditentukan dalam kontrak lease. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut lease agrement, dimana didalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain: 1. Nama dan alamat lease 2. Jenis barang modal yang diinginkan 3. Jenis atau jumlah barang yang dileasekan 4. Syarat  –  syarat pembayaran 5. Syarat kepemilikan atau syarat lainnya 6. Biaya  –  biaya yang dikenakan 7. Sangsi  –  sangsi apabila lesse ingkar janji Setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon (Lessee) akan dikenakan berbagai macam biaya yang dibebankan terhadap lesse tidaklah sama. KEUNTUNGAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur

dan pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan  –  perusahaan, maka leasing didukung oleh keuntungan  –  keuntungan sebagai berikut : 1. Fleksibel. 2. Tidak diperlukan jaminan. 3. Capital saving. 4. Cepat dalam pelayanan. 5. Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional. 6. Sebagai pelindung terhadap inflasi. 7. Adanya hak opsi bagi lesse pada akhir mas lease. 8. Adanya kepastian hukum. 9. Terkadang leasing merupakan satu  –  satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan

LEASING Oleh: Ahmad Gozali Dikutip dari Auto Cyber Center Gusti Putu Widiyasa 1. Apa yang dimaksud dengan leasing dan dalam kelompok lembaga keuangan lainnya termasuk dalam bidang apa. 2. Tolong jelaskan Pengertian lembaga keuangan bank dalam bentuk gambar 3. Dalam lembaga keuangan lainnya disebutkan ada dana pensiun,  jelaskan siapa saja yang mengelola. 4. Siapakah yang menentukan bank untuk bisa dilikuidasi 5. Dari sekian jenis bank umum yang ada apa saja perbedaannya 6. Jenis dana yang dihimpun oleh bank apa saja 7. Fungsi bank dalam rangka pengembangan usaha. terima kasih atas waktunya dan semoga direspon

Jawaban: Perusahaan leasing adalah suatu bentuk perusahaan yang bergerak di  jasa sewa kendaraan, namun pada akhir tenor kepada customer diberikan pilihan apakah kendaraan ingin dibeli atau tetap menjadi milik perusahaan. Yang bisa menentukan apakah suatu lembaga keuangan itu dapat beroperasi atau tidak adalah lembaga pengawasnya. Untuk bank, lembaga pengawasnya adalah Bank Indonesia. Maka Bank Indonesia lah yang berhak untuk memberikan izin operasional dan mencabut izin tersebut.

Likuidasi dalam arti suatu bank tidak boleh lagi beroperasi atau ditutup adalah keputusan dari Bank Indonesia. Sedangkan likuidasi dalam arti badan hukumnya dibubarkan seperti PT pada umumnya yaitu kewenangan RUPS PT yang bersangkutan atau atas perintah pengadilan. Dari sekian banyak bank umum, bank dapat dipilah menjadi beberapa kelompok berdasarkan beberapa hal. Dilihat dari sistem operasional perbankan, bank dapat dibagi menjadi bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan aturan khusus yang diatur oleh agama Islam, ciri utamanya adalah tidak adanya bunga dan bank konvensional adalah bank seperti yang biasa kita kenal menggunakan bunga. Sedangkan kalau dilihat dari segi kelengkapan transaksi, kita bisa mengelompokkan bank menjadi bank devisa atau bukan. Bank devisa dapat melakukan transaksi dengan bank lain di luar negeri. Sedangkan yang bukan termasuk ke dalam bank devisa tidak bisa melakukan transaksi dengan bank di luar negeri. Dalam penghimpunan dana, kita bisa membaginya menjadi tiga macam. Pertama yaitu dalam bentuk giro (current account) yaitu rekening yang dilengkapi dengan buku cek/bilyet giro. Kedua yaitu tabungan (saving account) dimana nasabah bisa menyimpan dan mengambil uangnya kapan saja. Dan yang ketiga adalah deposito (deposit account) yaitu rekening simpanan yang dibatasi jangka waktu pengambilannya. Setidaknya ada tiga fungsi bank bagi sebuah usaha: 1. Kemudahan transaksi. Dengan adanya rekening perbankan, sebuah usaha bisa melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya dengan transfer, cek, giro, kartu debet, dan sebagainya. 2. Sumber pembiayaan Bank juga dapat menyediakan pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha. Untuk bank konvensional, pembiayaan ini bisa dilakukan dengan pinjaman atau kredit. Sedangkan untuk bank syariah, pembiayaannya bisa dilakukan dalam bentuk jual beli, kerja sama usaha dan sebagainya. 3. Sarana investasi Sebuah usaha yang mengalami kelebihan likuiditas dapat menggunakan bank sebagai sarana menyimpan dan mengembangkan dana sehingga lebih optimal dibandingkan disimpan begitu saja di dalam brankas. 4. ©2003 Digitized by USU digital Library  1 5. AKUNTANSI GUNA USAHA (LEASING) MENURUT PERNYATAAN SAK NO. 30 6. Drs. MANAHAN NASUTION, Ak 7. Jurusan Akuntansi 8. Fakultas Ekonomi 9. Universitas Sumatera Utara 10.A. Pegertian Akuntansi 11. Akuntansi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut sudut

12. pandang masing-masing ahli yang memberikan defenisi atas akuntansi. Secara 13. umum akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan 14. informasi kwantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang 15. diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomis. 16. Pegertian ini menekankan pada peranan akuntansi, yaitu untuk memberikan 17. informasi bagi kepentingan para pemakai daftar keuangan sebagai bahan 18. pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi tersebut 19. merupakan akuntansi oleh Financial Accounting Standard Board (FASB). Beberapa 20. defenisi lainnya oleh pra ahli diantaranya : 21.1. Encyclopedia Britannica 22. Encyclopedia Britannica mendefenisikan akuntansi sebagai berikut : 23. “Akuntansi adalah istilah yang luas yang menunjukkan teori-teori tertentu, 24. asumsi-asumsi mengenai cara bertindak (behaviour), peraturan-peraturan cara 25. mengukur dan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang 26. berguna tentang kegiatan-kegiatan dan tujuan-tujuan suatu organisasi”. 1 27. Pada defenisi ini akuntansi sudah diartikan secara luas atau keseluruhan, namun 28. belum memuat tentang sifat akuntansi. 29.2. American Institite of Certified Public Accountants (AICPA) 30. AICPA melalui Committee on Terminology (1941) mendefenisikan akuntansi 31. sebagai berikut : 32. "Akuntansi adalah suatu keahlian untuk mencatat, mengklasifikasikan dan 33. mengikhtisarkan dengan cara yang tepat dan dinyatakan dengan uang, transaksi 34. dan kejadian yang sebagian sekurang-kurangnya bersifat keuangan dan 35. menginterprestasikan hasil yang diperoleh".2 36. Agar informasi yang diberikan dapat dipeftanggungjawabkan, maka akuntansi 37. memelukan bermacam-macam teknik, seperti teknik pencatatan dan teknik 38. penyajian laporan keuangan. Kedua teknik ini mempunyai hubungan yang erat sekali 39. karena proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini bersumber dari hasil 40. pencatatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu untuk menghindari kesalahan 41. dalam penyajian, maka pencatatan harus dilakukan dengan cepat, sehingga hasil 42. yang diperoleh tidak menyesatkan. 43. 1 S. Hadibroto, Studi Perbandingan antara Akuntansi Amerika dan Belanda dan 44. pengaruhnya terhadap profesi di Indonesia. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 45. 1982 46. 2 S. Hadibroto, Sudarjat Sukadam, Akuntansi Intermediate, PT. Ichtiar Baru Van 47. Hoeve, Jakarta, 1982, hal 1 48. ©2003 Digitized by USU digital Library  2 49. Jadi akuntasni dapat membantu manajemen pernsahaan dalam menerima 50. informasi tentang data yang diperlukan dan selanjutnya akan diproses sedemikian 51. rupa yang akan digunakan untuk menentukan kebujaksanaan yang tepat dal am 52. mengelola organisasi dan upaya pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. 53. Pada saat sekarang, definisi akuntansi lebih dititik beratkan pada penjelasan 54. tentang konsep informasi akuntansi. Definisi akuntansi yang sesuai dengan 55. pengertian tersebut adalah sebagai berikut : 56. “Accounting is a service activity. Its function is to provide to quantitative 57. information, primarly in nature, about econiomics entities that is intentded to 58. be useful in making economic decisions”.3 59. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagai suatu aktivitas jasa, 60. akuntansi mencakup sekumpulan teknik-teknik namun dipraktekkan dalam suatu 61. kerangka teoritis yang harus dipatuhi. Kerangka ini tersusun dari prinsip dan praktek

62. yang telah memperoleh dukungan profesi karena logika dan kegunaannya telah 63. dapat diduga. Prinsip-prinsip dan praktek-praktek tersebut dinamakan prinsipprinsip 64. akuntansi yang berlaku umum. Prinsip tersebut memberikan petunjuk atau pedoman 65. pada propfesi akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 66. Dewasa ini akan lebih bermanfaat untuk meninjau akuntansi dari sudut fungsi 67. dan tujuannya, yang lebih banyak meninjau dari sudut kepentingan para pemakai 68. informasi keuangan. Untuk tujuan tersebut, pandangan yang l ebih dominan adalah 69. untuk pengembangan akuntansi. Salah satu defenisi dimaksud sebagai berikut : "The 70. basic pupose of financial accounting and financial statement is to provede financial 71. information about individual business enterprises that is useful in making economic 72. decisions."4 73. Dari sini dapat dilihat bahwa akuntansi, dalam hal ini akuntansi keuangan 74. menekankan pada peranannya yaitu untuk memberikan informasi bagai kepentingan 75. para pemakai, baik pihak intern maupun ekstern, sebagai bahan pertimbangan di 76. dalam pengambilan keputusan. 77. Daftar keuangan merupakan basil akhir dari proses akuntansi. Melalui proses 78. akuntansi keuangan, akibat aktivitas ekonomi yang banyak sekali dan kompleks dari 79. suatu perusahaan diakumulasi, dianalisis, dikuantifikasi, dicatat, diikhtisarkan dan 80. dilaporkan sebagai informasi keuangan tentang perusahaan tersebut. Daftar 81. keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi ini diatur menurut di siplin ilmu 82. akuntansi. Sebenarnya tidak ada aturan baku yang mewajibkan daftar keuangan 83. hams disusun menurut akuntansi, namun il mu akuntansi menyajikan daftar 84. keuangan hams disusun menurut akuntansi, namun ilmu akuntansi menyajikan 85. suatu tata cara pencatatan dan prosedur lainnya yang memungkinkan bagi penyusun 86. daftar keuangan untuk dapat lebih baik dalam melaporkan aktivitas lainnya. Oleh 87. sebab itu maka ilmu akuntansi menjadi pedoman bagi penyusun daftar keuangan 88. dalam melakukan tugasnya. 89. 3 FASB, APB Statement No.4 Basic Concepts and Accounting Principles Underlying 90. Financial Statemenets of Business Enterprises. Hing Ridge Park, Standford, 91. Connecticut, 1983, par.40 92. 4 Ibid. Par.21 93. ©2003 Digitized by USU digital Library  3 94.B. Pegertian Standar Akuntansi 95. Standar digunakan untuk mengukur apa yang dilakukan telah memberikan 96. hasil yang memuaskan. Dengan adanya standar maka penyimpangan yang terjadi 97. dalam perusahaan dapat diperbaiki. Dengan kata lain standar dpat dijadikan sebagai 98. petunjuk dalam melakukan suatu hal, misalnya dalam memperlaukan suatu 99. kejadian-kejadian dalam perusahaan. 100. Menurut Belkaoui, Standard akuntansi lazimnya terdiri dri tiga bagian yaitu : 101. 1. Uraian masalah yang akan ditanggulangi. 102. 2. Pembahasan logis (mungkin dengan menggali teori fundamental) mengenai 103. cara-cara untuk menyelesaikan masalah itu. 104. 3. Penyelesaian yang ditetapkan sejalan dengan keputusan atau teori. 5

105. Dengan adanya penerbitan suatu bentuk standar akuntansi, maka hal ini akan 106. semakin mendorong berkembangnya ilmu akuntansi, karena dengan beraneka 107. ragamnya sumber-sumber pemikiran tentang akuntansi, hampir setiap negara yang 108. sudah maju masing-masing melahirkan ilmu akuntansi yang disesuaikan dengan 109. kepentingan bangsanya. Hal ini mengakibatkan kepincangan bagi negaranegara 110. yang belum begitu berkembang perekonomiannya. 111. Maka dengan adanya standar yang dapat diterima secara umum diharapkan 112. dapat mengantisipasi adanya perbedaan-perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip 113. akuntansi. 114. Standar Akuntansi Keuangan 115. Agar daftar keuangan menjadi jelas dan dpat dimengerti oleh pemakai secara 116. universal maka diperlukan akuntansi keuangan yang ditata berdasarkan standar 117. akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi ini disusun oleh organisasi profesi 118. akuntansi dengan tujuan agar daftar keuangan menjadi lebih objektif,  jelas dan 119. dapat dimengerti oleh semua pihak. Standar akuntansi keuangan merupakan prinsip 120. akuntansi yang lazim atau berlaku umum. Prinsip akuntansi merupakan garis 121. pedoman, hukum-hukum peraturan yang digunaka dalam pekerjaan akuntansi dan 122. berlaku sebagai penuntun dalam peraktek akuntansi. Pegertian prinsip akuntansi 123. yang lazim dalam buku Finanxial Accounting adalah : 124. "General Accepted Accounting Prindiple (GAAP) is a technical accountin term. It 125. includes convention, concepts, standards, rulis, principles, and procedurs that are 126. necessary to define accepted accounting practice of particular time".6 127. Menurut S. Hadibroto, yang dimaksudkan dengan prinsip -prinsip akuntansi 128. adalah : 129. "Dasar-dasar maupun konsep yang menjadi pedoman bagi penilaian dan 130. penyajianh acta benda dan hutang-hutang dalam menyusun neraca. 131. Disamping itu prinsip-prinsip merupakan pula dasar untuk menentukan 132.  jumlah – jumlah maupun hasil (pendapatan) yang tercermin pada penyusunan 133. perhitungan laba rugi".7 5 Ahmad Belkaoui, Teori Akuntansi, Jilid I, diterjemahkan oleh Herman 134. Wibowo dan 135. Marinus Sinaga, Erlangga, Jakarta, 1987, hal.28 6 Jack Smith L, Robert M. Keinth and M. Wiliam L. Stephens, Financial 136. Accounting 137. International Edition, Mc. Graw Hill Book Co., Cincinnati, Ohio, 1988. p. 438 7 S. Hadibroto, Masalah Akuntansi, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 1984, 138. hal 18 ©2003 Digitized by USU digital Library  4 139.

140. Salah satu tujuan utama prinsip ini adalah untuk mengurangi perbedaan 141. perbedaan dalam praktek akuntansi sehingga akan meningkatkan komparabilitas dan 142. kredibilitas daftar keuangan. Tujuan-tujuan lain dari prinsip-prinsip ini : 143. "Principle are needed to (1) guide practice ini area where there are no rules or 144. conflicting rules, (2) avoid inconsistent procedures, (3) practioners in special 145. problems, (4) guide practice when the complexities of economic society raide 146. involved issues, and (5) ixplain to layment why rules should be used". 8 147. Dalam perkembangannya standar akuntansi selalu dipengaruhi keadaan 148. perekonomian suatu negara, seperti perubahan-perubahan dalam kondisi ekonomi 149. dan sosial sesuai dengan pengetahuan dan teknologi baru, sesuai dengan kebutuhan 150. para pemakai informasi keuangan. Dengan demikian standar akuntansi bersifat 151. dinamis karena akan selalu mengikuti perubahan-perubahan kondisi ekonomi dan 152. sosial negara yang menggunakannya. 153. Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan dalam standar akuntansi 154. keuangan yang digunakannya. PAI padd tahun 1974 merupakan standar akuntansi 155. pertama yang berlaku umum di Indonesia. Sebelum PAI di resmikan pada tahun 156. 1974, pedoman penyusunan daftar keuangan masih dilakukan bedasarkan prinsipprinsip 157. akuntansi pada paham yang luas yang dikenal dengan nama kebiasaan 158. pedagang yang baik. Pedoman ini tidak tertulis sehingga sukar untuk dipakai sebagai 159. rujukan dan dapat menimbulkan ketidakpastian. Dengan paham tersebut tiap 160. akuntan dapat menentukan sendiri prinsip-prinsip akuntansi yang mana yang sesuai 161. dengan paham goedkoopmansgebruik tersebut sehingga sifatnya agak subyektif. PAI 162. pada tahun 1974 memberi kesempatan secara teratur dan mengurangi perbedaan 163. dalam praktek-praktek akuntansi dilndonesia. Selama sepuluh tahun PAI tersebut 164. telah dijadikan acuan pokok dalam penyusunan daftar keuangan untuk pelaporan 165. kepada pihak diluar perusahaan dan juga merupakan acuan bagi auditor dalam 166. memberikan opini atas kewajaran daftar keuangan dalam rangka audit umum. 167. Sesuai dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia yang dengan 168. sendirinya menimbulkan berbagai masalah akuntansi dalam penyajian daftar 169. keuangan maka komite PAI-IAI telah melakukan rivisi secara mendasar atas PAl dan 170. hasil revisi tersebut dikodifikasi dalam buku PAl 1984 sebagai pengganti PAl 1974. 171. Dalam buku 1984 dihimpun prinsip, metode, prosedur dan teknik akuntansi

172. yang mengatur bagaimana penyusun daftar keuangan dari suatu perusahaan yang 173. ditujukan kepada pihakekstern dan intern perusahaan. 174. Oleh karena sifat dari perdagangan tidak lagi dibatasi dalam suatu negara 175. maka akuntansi yang sering disebut sebagai bahasa perdagangan, juga telah 176. berfungsi sebagai alat komunikasi perdagangan secara internasional. Diperlukan 177. suatu sistem akuntansi yang dapat menyatukan akuntansi yang berbedabeda yang 178. dipergunakan oleh perusahaan yang berbeda di negara-negara lain. 179. Usaha-usaha penyeragaman yang disebut harmonisasi telah menjadi usaha 180. dan semua profesi akuntansi di negara-negara yang menganut sistem perekonomian 181. yang terbuka. Sejalan dengan program harmonis standar akuntansi international 182. yang diprakasai oleh International Accounting Standard Committee, Ikatan Akuntansi 8 Jerome K. Pescow, Accountants Encyclopedia Revided, Volume V, 183. Prentice Hall Inc, 184. Englewood Cilffs, N.J. 1981, p. 9 185. ©2003 Digitized by USU digital Library  5 186. Indonesia telah memutuskan untuk mengadaptasi International Accounting 187. Standards sebagai dasar acuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di 188. Indonesia. 189. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.30 190. Mengharmonisasikan PAl dengan standar sakuntansi international merupakan 191. usaha yang dilakukan IAI dalam mengantisipasi globalisasi ekonomi serta semakin 192. aktifnya pasar modal di Indonesia karena Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 serta 193. serangkaian pernyataan PAI dan Interprestasi PAI dirasakan tidak dapat lagi 194. menampung dan menjawab permasalahan yang timbul dalam praktek. Usaha ini 195. dimulai dengan emberlakukan "Frame work for the Preparation and presentation of  196. Financial Statements" yang disusun International Accounting Standard Committee 197. sebgai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Daftar Keuangan Di Indonesia. 198. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi : 199. a) Komite penyusun standar akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan tugasnya. 200. b) Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang 201. belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. 202. c) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan 203. disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 204. d) Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan 205. dalam laporan keuangan yang disusun sesuaidengan standar akuntansi

206. keuangan.9

207. Kemudian diberlakukan pula seperangkat Standar Akuntansi Keuangan yang 208. terdiri dari 35 pernyataan yang bertaraf International. Disamping itu untuk 209. menghindari kesalapahaman yang serint terjadi dan agar nama sesuai dengan 210. makna, maka telah disepakati untuk mengganti sebutan Prinsip Akuntansi Indonesia 211. (PAl) dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 212. Dalam rangka pengembangan prinsip akuntansi Indonesia menjadi standar 213. Akuntansi Keuangan, maka pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia No.6 Tentang 214. Standar Akuntansi Keuangan No. 30 Tentang Akuntansi Sewa guna usaha (Leasing). 215. Perlunya standard khusus akuntansi untuk leasing ini dikarenakan memiliki ciri yang 216. berbeda dengan transaksi akuntansi yang lain khususnya dalam penilaian dan 217. pencatatan aktiva leasing perusahaan. 218. Perkembangan perekonomian Indonesia yang sedemikian pesat, khususnya 219. sejak pemerintah menggalakkan program deregulasi dan debi rokratisasi pada awal 220. dasa warsa 1980-an telah mendorong peningkatan kebutuhan yang mendesak 221. terhadap dana investasi yang harus dipenuhi melalui berbagai alternatif  sumber 222. pembiayaan. Tak terkecuali kebutuhan dan investasi yang dapat digali dari salah 223. satu alternatif sumber pembiayaan barang modal yang relatif baru di Indonesia, 224. yaitu sektor leasing atau sewa guna usaha. 225. Sejalan dengan perkembangan tersebut, timbul kebutuhan yang mendesak 226. pula untuk menyediakan Standar Akuntansi Keuangan yang dapat digunakan sebagai 227. pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi sewa guna usaha 228. sebagai salah satu cara pembiayaan disamping cara-cara konvensional yang lazim 229. dilakukan melalui sektor perbankan dan pasar modal. 9 IAI, SAK Op.cit. 230. 231. ©2003 Digitized by USU digital Library  6 232. Prinsip Akuntansi Indonesia 1984, khususnya Pernyataan Prinsip Akuntansi 233. Indonesia Standar Khusu No.6 tentang Akuntansi Sewa Guna usaha dirasakan belum 234. sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan akan standar akuntansi keuangan untuk 235. transaksi sewa guna usaha. Untuk itulah dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan 236. tersebut maka dirumuskanlah Standar Akuntansi Keuangan, khususnya Pernyataan 237. Standar Akuntansi Keuangan No. 30 Tentang Akuntansi Sewa guna usaha (Leasing). 238. C. Pengertian dan Klasifikasi Leasing. 239. 1. Pengertian Leasing

240. Dalam menjalankan operasinya perusahaan membutuhkan aktiva tetap dan 241. untuk memperolehnya perusahaan dapat menggunakan cara yang berbeda-beda. 242. Salah satu yang paling mudah adalah dengan cara membeli nya. Memperoleh aktiva 243. tetap dengan cara pembelian menimbulkan berbagai keuntungan dan kerugian bagi 244. pernsahaan dan memerlukan berbagai pertimbangan. Perusahaan perlu memikirkan 245. apakah dana yang ada mencukupi atau diperlukan suatu pinjaman, dan resiko lain 246. seperti ketinggalan zaman sehingga tidak ekonomis lagi bila dipakai ataupun ada 247. resiko kegagalan memakai serta kemungkinan biaya pemeliharaan yang terlalu 248. tinggi. 249. Cara lain dalam memperoleh aktiva yang dapat di terapkan adalah dengan 250. cara leasing. Leasing berasal dari kata Lease yang berarti sewa atau lebih umum 251. diartikan sewa menyewa yaitu pembiayaa peralatan atau barang modal untuk 252. digunakan pada proses produksi suatu pernsahaan baik secara langsung maupun 253. tidak langsung. Industri leasing menciptakan konsep baru untuk mendapatkan 254. barang modal serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membeli atau 255. memiliki barang tersebut. Ditinjau dari sudut ekonomi, leasing dapat pula dikatakan 256. sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat didalam masyarakat 257. dan menginvestasikannya kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang 258. dianggap produktif. Karena itu, sarana leasing merupakan alternatif yang baik bagi 259. perusahaan yang kurang modal atau hendak menghemat pemakaian tanpa harus 260. kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektorsektor 261. ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Untuk l ebih jelasnya, ada beberapa 262. defenisi leasing yaitu sebagai berikut : 263. Menurut Financial Accounting Standar Board (FASB) :”..An agreement 264. coonveying the right to use property, plant or equipment (land and/or depreciable 265. assets) usulally for a stated period of time”. 10 266. Definisi diatas menjelaskan adanya kesepakatan antara dua pi hak, lessor 267. (pihak yang menyewakan) dan lessee (penyewa). Dalam perjanjian ini terdapat 268. persetujuan penyerahan atau pengalihan hak guna atau hak pakai atas aktiva yang 269. dimilikinya yang dapat disiapkan selama periode tertentu dari lessor pada lessee. 270. Selama periode yang dimaksud dalam perjanjian sebagai balas jasa dari hak pakai

271. yang diberikan lessor kepada lessee dituntut untuk membayar sejumlah uang sewa 272. atau kompensasi yang lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Lamanya jangka 273. waktu suatu perjanjian lease tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh lessor dan 274. lessee, sehingga jangka waktu perjanjian lease ini dapat bervariasi tergantung pada 275. kesepakatan bersama. 10 Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial Accounting 276. Standard 277. No.13 Accounting for Leases, November 1976, par.1 278. ©2003 Digitized by USU digital Library  7 279. International Accounting Standard Committee mendefenisikan leasing 280. sebagai berikut : 281. "Lease: An agreement where by the lessor conveys to the lessee in return for 282. rent the right to use an asset for an agreed period of time. The definition of  283. lease includes contracts for the heire of an asset whiech contain of  provision 284. giving the hirer an option to acquire title of the asset upon to the fufilment of  285. agreed conditioons. These contracts are described as hire puchase contracts 286. In some countries, different names are used for agreement which have the 287. characteristic of a lease (e. g. baeboat characters). 11 288. Defenisi dan pengertian leasing menurut IAS No. 17 hampir sama dengan 289. pengertian leasing yang didefinisikan oleh FASB No. 13, tetapi IASC menambahkan 290. dalam definisinya bahwa dalam pengertian leasing tersebut terdapat hak opsi bagi 291. lessee untuk membeli aktiva yang dileasekan atau memperpanjang waktu leasing 292. berdasarkan nilai yang disepakati bersama. 293. Menurut hubungan dengan opsi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui 294. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri 295. Perdagangan Republik Indonesia, mendefenisikan leasing sebagai berikut : 296. "Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk 297. penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan untuk 298.  jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala 299. disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barangbarang 300. modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing 301. berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama."12 302. Definisi ini tampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang 303. lazim disebut finance lease atau sewa guna usaha pembiyaan, diartikan sebagai 304. suatu kegiatan pembiayaan dalam penyediaan barang-barang modal atau aktiva 305. yang disusutkan lainnya (depreciable assets) dan tidak selalu berakhir dengan

306. pemilikan barang oleh si penyewa (hak pilih/opsi) dan adanya pembayaran secara 307. berkala. Namun demikian dengan ditetapkannya keputusan Menteri Keuangan No. 308. 125/KMK.O13/1988 tanggal 20 Desember 1988, jenis kegiatan sewa gu na usaha 309. telah diperluaskan sebagai mana tersirat dalam pasal 1 keputusan tersebut yang 310. menampung definisi-definisi sebagai berikut : 311.  “d. Perusahaan sewa guna usaha (Leasing Company) adalah badan usaha 312. yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penediaan barang modal 313. secara financial lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa 314. guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara 315. berkala. 316. e. Financial lease adalah akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk 317. membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang di sepakati 318. bersama. 319. f. Operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna 320. usaha tidak mempnyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. 11 International Accounting Standard Committee, International Accounting 321. Standard 322. No. 17 Accounting for Leases, September 1982. par. 2 12 SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan 323. RI No. 324. Kep-122/MKIV/2/1974; No.32/M/SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974, Perizinan 325. Usaha Leasing Pasal 1 326. ©2003 Digitized by USU digital Library  8 327. g. Penyewa guna usaha (leassee) adalah perusahaan ataupun perorangan 328. yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan 329. sewa guna usaha.13 330. Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa unsur 331. yang harus terdapat dalam leasing yaitu : 332. Lessor yaitu pihak yang menyewakan aktiva atau barang-barang modal 333. antara lain perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen 334. Keuangan. 335. Lessee yaitu pihak penyewa aktiva atau pihak-pihak yang 336. membutuhkan/memakai barang-barang modal. 337. Objek leasing yaitu barang-barang yang menjadi objek perjanjian leasing 338. yang meliputi segala macam barang modal mulai dari yang berteknologi 339. tinggi hingga teknologi menengah ataupun keperluan kantor. 340. Pembayaran Uang sewa yaitu secara berkala dalam jangka waktu tertentu 341. yang bisa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap setentah tahun 342. sekali. 343. Nilai sisa yang ditentukan sebelum kontrak dimulai. 344. Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa leasing dimana lessee

345. mempunyai hak untuk menentukan apakah ia ingin membeli barang tersebut 346. dengan harga sebesar nilai sisa atau mengembalikan pada lessor. 347. Lease Term adalah suatu periode kontak sewa. 348. Disamping itu berbicara mengenai leasing, kita tentu tidak terlepas dari 349. transaksi-transaksi yang ada didalamnya. Transaksi-transaksi yang ada dalam 350. leasing tentu mengandung perkiraan-perkiraan (item-item) yang timbul dari adanya 351. transaksi leasing baik perkiraan yang merupakan tambahan dari perkiraan yang 352. sudah ada sebelumnya maupun perkiraan yang timbul yang ada hanya pada saat 353. transaksi leasing. 354. Perkiraan-perkiraan yang timbul apabila terjadinya transaksi leasing adalah : 355. - Aktiva 356. Aktiva secara umum dapat merupakan sesuatu yang mempunyai bentuk fisik atau 357. dapat merupakan sesuatu hak menurut hukum, kedua-duanya mempunyai nilai 358. uang. 359. Aktiva mempunyai tiga sifat dasar yaitu : 360. 1. Kemungkinan manfaat ekonomis masa depan. 361. 2. Dikendalikan oleh perusahaan. 362. 3. Sebagai akibat transaksi atau peristiwa-peristiwa masa lalu. 14 363. Jenis aktiva yang timbul pada saat terjadinya transaksi leasing adalah aktiva tetap 364. dan aktiva lancar. Aktiva tetap disini adalah barang atau peralatan yang dileasing 365. oleh penyewa guna usaha, sedangkan aktiva lancar adalah berupa antara lain 366. biaya yang dibayar dimuka, yaiktu untuk asuransi dibayar dimuka. 367. - Kewajiban 368. Kewajiban adalah hutang perusahaan yang harus dipenuhi kepada kreditur. 369. Penyelesaian kewajiban dilakukan perusahaan dimasa yang akan datang dalam 370. bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa kewajiban timbul dari transaksi 371. atau peristiwa masa lalu. Kewajiban yang terjadi akibat transaksi leasing antara 372. lain hutang lease bagi lessee. 13 Ikatan Akuntan Indonesia, Standard Akuntansi Keuangan, PSAK No.30 373. Salemba 374. Empat, Jakarta 1994, par 30.1 14 Eldon S. Hendriksen, Teori Akuntansi, Jilid I Edisi Keempat, terjemahan 375. Gunawan 376. Hutauruk, Erlangga, Jakarta, 1987, hal 301 377. ©2003 Digitized by USU digital Library  9 378. - Pendapatan 379. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bi asa dan 380. pendapatan ini dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda seperti penjualan, 381. penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalty, dan sewa.

382. Didalam transaksi leasing pendapatan dari transaksi tersebut diperoleh perusahaan 383. sewa guna usaha (lessor) berupa pendapatan bunga lease. 384. - Beban 385. Istilah beban dapat dinyatakan sebagai biaya yang secara langsung atau tidak 386. langsung telah dimanfaatkan dalam usaha menghaislkan pendapatan dalam suatu 387. periode atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan 388. masa berikutnya. Yang dimaksud dengan biaya adalah pengorbanan ekonomis 389. yang diperlukan untuk mempeorleh barang dan jasa. Beban mencakupi baik 390. kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan 391. yang biasa meliputi harga pokok penjual, gaji dan penyusutan. 392. Dalam transaksi leasing beban yant timbul antara lain beban pelaksana lease dan 393. beban asuransi yang ditanggung oleh penyewa gu na usaha (lessee). 394. 2. Klasifikasi Leasing 395. Secara garis besar Financial Accounting Standard Board membagi leasing atas 396. dua jenis yaitu Capital lease dan Operating lease. Sedangkan International 397. Accounting Standard Committee membagi leasng atas dua jenis juga tetapi dengan 398. istilah berbeda yaitu Financial lease dan Operating lease, perbedaanya hanya pada 399. istilah saja. 400. Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam Statement No. 13 pada 401.  “Acounting for Leases” membagi lease dalam dua grup yaitu : 402. Dari Sudut Lessee: 403. A. Capital Lease yaitu lease yang memenuhi satu atau lebih dari syaratsyarat 404. berikut ini : 405. 1. The lease transfer of ownership of the property to the lessee by the end of the 406. lese term. 407. 2. The lese contains a bargain purchase optin. 408. 3. The lese term is equal to 75 percent or more of the estimated economic life of  409. lesed property. 410. 4. The peresent value at the beginning of the lese term of the minimum lese 411. payment, excluding that portion of the payment r eprenting executory cost such as 412. insurance, maintennace, and taxes to be pad by l essor including anya profit there 413. on, equalis or exceed 90 percent of the excess of the fair value of the lese 414. property to the lessor. At the inception of lease over any relatid invesment tax 415. credit retained bay lessor and expected to be realizeed by aim."15 416. Dari kriteria -kriteria yang diberikan oleh FASB tersebut diatas, terdapat 417. istilah yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yaitu : 418. a. Lease term : Jangka waktu yang tetap dan tidak dapat dibatalkan termasuk : 419. 1. Periode yang mencakup hak opsi untuk memperbaharui kontrak lease;

420. 2. Periode yang mencakup digunakannya hak opsi untuk membeli aktiva yang 421. dilease; 422. 3. Periode yaitu lessor mempunyai hak untuk memperbaharui atau 423. memperpanjang masa lease; 15 FASB, APB Statement No. 4. Op.cit par.3 424. 425. ©2003 Digitized by USU digital Library  10 426. 4. Periode yaitu denda dikenakan bagi lessee atas kegagalannya untuk 427. memperbaharui lease dan jumlah denda tersebut dij amin pada permulaan 428. lease; 429. 5. Periode yang mencakup hak opsi pembaharuan yang biasa yaitu diberikan 430.  jaminan oleh lessee atas hutang lessor yang mungkin terjadi. 431. b. Bargian Purchase Option: Hak opsi yang di berikan kepada lessee untuk membeli 432. atau menolak "lease asset" setelah habis masa kontrak, yang biasanya dinilai 433. sebesar redidu. 434. c. Ececutory Cost: biaya yang terjadi pada l essor selama masa lease, misalnya biaya 435. pemeliharaan, biaya asuransi dan pajak. Umumnya executory coxt ini ditanggung 436. lessee dibayar kepada lessor secara periodek bersamaan dengan pembayaran 437. berkala, merupakan "Periode Coset" 438. d. Bargian Renewal Option:Hak pilih (opsi) yang diberi kan kepada lessee untuk 439. memperbaharui lease dengan pembayaran sewa yang lebih rendah daripada sewa 440. wajar yang ditaksir untuk biaya yang bersangkutan pada saat hak pilih tersebut 441. digunakan dan penggunaan hak pilih tersebut dijamin secara layak permulaan 442. masa lease 443. e. Estimated Residual Value of Leased Property: Taksiran nilai wajar akti va yang 444. dilease pada akhir masa lease, biasanya sebesar sepuluh persen dari harga 445. pembelian. 446. f. Fair Value of Lease Property: Taksiran nilai wajar aktiva yang dapat dijual atas 447. dasar transaksi yang normal diantara pihak yang tidak mempunyai hubungan 448. istimewa (arms length transaction). 449. g. Estimated Economic Life of Leased Property: Taksiran umur ekonomis dari barang 450. yang dapat digunakan oleh satu atau lebih pemakai (user) dengan 451. pemeliharaan/perbaikan dan dengan tujuan perggunaan sebagai mana ditentukan 452. pada tanggal penandatanganan kontrak leasing. 453. B. Operating Lease, adalah seperti transaksi sewa menyewa biasa dan  jangka 454. waktu sewanya lebih pendek dari pada umur ekonomis propertinya. Lessee 455. biasanya tidak mempunyai hak membeli pada waktu kontrak lease berakhir

456. sehingga tidak terjadi perpindahan hak milik barang. Kontrak sewa i ni bersifsat 457. cancelable yaitu dapat diputuskan pihak lessee sewaktu-waktu atau sebelum 458. masa kntak berakllir. 459. Untuk lebih jelas, apabila jenis lease yang tidak dapat memenuhi salah satu 460. kriteria yang tersebut diatas pada financiallease digolongkan sebagai operating 461. lease. 462. Dari Sudut Lessor 463. Terdapat beberapa jenis leasing yang disesuaikan dengan kebutuhan dan luas 464. bidang lease, yang anta lain adalah: 465. 1. Sales Type Leases 466. Sales type leases merupakan finacial lease, tetapi dalam hal ini leased property 467. pada saat permulaan lease mempunyai nilai yang berbeda dengan cost yang 468. ditanggung lessor. Lessor dalam hal ini bisa mempakan suatu fabrikan atau dealer 469. yang memakai metode leasing sebagsai salah satu jalur pmasarannya. 470. 2. Direct Financing Leases 471. Direct Financing leases adalah salah satu bentuk financial leasing yang dibiayai 472. langSung oleh lessor. Ditinjau mengenai tarifnya, tiap pembayaran leasse terdiri 473. dari bagian pengembalian investasi lessor dalam lease terdiri dari pagian 474. pengambilan investasdi lessor dalam leased property tersebut ditambah dengan 475. komponen income (keuntungan) yang diharapkan. 476. ©2003 Digitized by USU digital Library  11 477. Metode ini sering disebut full payout leasing, yaitu menunjukkan bahwa lessor 478. membiayai sepenuhnya (100%) dari lease peroperty yang bersangkutan. 479. Baik Sales Type maupun Direct Financial Lease harus memenuhi syarat yang 480. tersebut pada persyaratan-persyaratan capital lease, ditambah dengan kedua 481. syarat yang tercantum dibwah ini, 482. a. Coooectibilitias pembayaran lease yang minimum dapat diramalkan secara 483. wajar (reasonable). 484. b. Tidak ada faktor uncertainties besar yang mempengaruhi jumlah 485. unreimbursable cost, yang hams dibayar oleh lessor sehubungan dengan lease 486. yang bersangkutan. 487. 3. Leverage Leases 488. Leverage leases adalah financial lease dalam bentuk yang lebih kompleks sebab 489. melibatkan sekurangnya tiga pihak yng berdiri sendiri . Jadi disamping lessor dan 490. lessee ada pula credit proveder atau debt perticipatnt yang membiayai sebagaian 491. besar leased property. Dalam hal leverage leases, si lessee mempunyai equipment

492. dan melakukan penawaran harga; sama halnya dengan non l everage leases. 493. Tetapi dalam hal ini si lessor hanya menanggung sebagian kecil saja dari 494. pembiayaan leased property (sekitar 20% -40%) sedangkan sisanya ditanggung 495. oleh pihak ketiga (debt participant). Biasanya metode ini dipergunakan untuk 496. pembelian /pembiayaan barang modal yang nilainya sangat besar, sehingga tidak 497. mungkin dipikul sendiri oleh lessor. 498. 4. Operating Lease 499. Operating lease adalah suatu kontrak dimana barang leasenya tidak diamortisir 500. sampai babis selama primary leade period dan lessor tidak mengharpkan profit 501. semata-mata dari rental lease tersebut tetapi mengharpkan adanya recovery dari 502. hasil penjualan barang atau dengan menyewakan kembali barang itu kepada 503. pihak berikutnya.16 504. Untuk memahami klasifikasi lease, berikut ini disajikan flow chart kalisfikasi 505. lease yang ditinjau dari segi lessee dan segi lessor: 16 Djoko Prakoso, Leasing dan Permasalahannya, Cetakan Kedua, Dahara 506. Prize, 507. Semarang, 1990, hal 7 ©2003 Digitized by USU digital Library  12 508. 509. FLOW CHART KLASIFIKASI LEASE OLEH LESSE 510. YA 511. YA 512. TIDAK 513. YA 514. TIDAK 515. YA 516. TIDAK 517. YA 518. TIDAK 519. Sumber : Zaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermediate, BPFE, Yogyakarta, 520. 1984, hal 4 521. Perjanjian 522. Lease 523. Ada Transper 524. Hak Milik 525. Ada 526. Kemungkinan 527. untuk 528. membeli hak 529. aktiva yang 530. disewa 531. Jangka waktu 532. sewa > 75% 533. taksiran umur 534. ekonomis 535. Nilai tunai 536. pembayaran 537. > 90% dari

538. harga aktiva 539. Operating 540. Lease Capital Lease 541. ©2003 Digitized by USU digital Library  13 542. FLOW CHART KLASIFIKASI LEASE OLEH LESSOR  543. TIDAK 544. TIDAK 545. YA 546. TIDAK 547. YA 548. TIDAK 549. TIDAK 550. YA 551. TIDAK 552. TIDAK 553. YA 554. Sumber : Zaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermediate, BPFE, Yogyakarta, 555. 1984, hal 4 556. Perjanjian 557. Sewa 558. Memenuhi 559. salah satu 560. dari empat 561. kriteria 562. Ada kepastian 563. pembayaran 564. sewa 565. minimum 566. Ada lessor 567. sudah 568. melaksanakan 569. sebagian 570. besar 571. kewajibannya 572. Harga pasar 573. aktiva sama 574. dengan nilai 575. bukunya 576. DIRECT 577. FINANXIAL 578. LEASE 579. Sales Type 580. Lease 581. Operating 582. Lease ©2003 Digitized by USU digital Library  14 583. 584. Selain klasifikasi lese yang diuraikan sebelumnya masih ada lagi jenis lease 585. lainnya yang perlu diketahui yaitu : 586. a. Penjualan dan Lease Kembali (Sales and Leasebask) 587. Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini lessee menjual barang yang 588. dimilikinya kepada lessor. Atas barang yang sama ini kemudian dilakukan suatu 589. kontrak antara lessee dan lessor. Transaksi ini biasanya timbul karena lessee 590. membutuhkan kas untuk modal kerja atau keperluan l ainnya.

591. b. Sub Leases 592. Sub leases adalah sewa guna usaha dimana aktiva yang disewa oleh lessee 593. disewakan kembali kepada pihak ketiga. Transaksi sub lease ada dua macam 594. yaitu: 595. 1. Aktiva yang disewa oleh lessee pertama disewakan kepada lessee yang baru 596. dimana perjanjian leasing antara lessee pertama dengan lessor masih tetap 597. berlaku. 598. 2. Lessee yang baru menggantikan kedudukan lessee yang pertama dalam 599. perjanjian leasing. Lessee yang baru menjadi penanggung jawab pertama 600. dalam perjanjian leasing dan lessee yang lama bisa menjadi penanggung  jawab 601. kedua atau tidak bertanggung jawab sama sekali. 602. c. Cross Border Leases 603. Jenis ini leasing ini merupakan lease yang dilakukan antar negara. Adanya suatu 604. transaksi cross boerder murni untuk Indonesia saat ini belum diperbolehkan. 605. Dengan melakukan international leasing maka dapat memberikan tambahan 606. keuntungan bagi negara dalam rangka memungkinakan investor lokal untuk 607. melakukan investasi dalam peralatan milik asing untuk memperoduksi barang 608. dengan kualitas yang lebih tinggi untuk memenuhi permintaan lokal maupun 609. ekspor. Biasanya suatu perusahaan leasing melakukan transaksi leasing di luar 610. legaranya melalui perusahaan yang dimiliki oleh suatu group yang sama. 611. d. Sewa Guna Usaha Sindikasi (Syndicated Lease) 612. Jenis leasing ini melibatkan beberapa perusahaan sewa guna usaha secara 613. bersamaan melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna 614. usaha, biasanya dilakukan karena nilai transaksi yang terlampau besar atau 615. karena faktor lain. Salah satu perusahaan sewa guna usaha ditunjuk sebagai 616. koordinator sehingga penyewa guna usaha cukup berkomunikasi dengan 617. perushaan ini, untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi 618. sewa guna usaha. Pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan baik melalui sewa 619. guna usaha langsung maupun penjualan dan penyewaaan kembali. 620. 3. Kuntungan dan Kerugian Leasing 621. Situasi dari masing-masing perusahaan yang berbeda-beda menyebabkan faktorfaktor 622. yang menunjang pada suatu kasus tidaklah dapat diterapkan pada kasu s 623. lain. Salah satu keuntungan berikut ini mungkin akan menjelaskan lebih lanjut 624. sehingga menyebabkan kontrak lease akan menjadi aternatif yang menarik untuk 625. penyediaan modal/biaya(financing) pada situasi tertentu. Diantara keuntungan 626. tersebut adalah :

627. 1. Penghematan modal, yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar, 628. maksimum hanya untuk "down payment" yang jumlahnya biasanya tidak 629. besar. Hal ini merupakan penghematan modal bagi lessee, sehingga lesseee 630. dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperlu an lainnya, karena 631. leasing umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan. 632. 2. Sangat Fleksibel, yaitu bersifat sangat luas yang merupakan ciri utama bagi 633. kelebihan leasing dibanding dengan kredit dari bank. Fl eksibelitas meliputi 634. struktur kontaknya, besarnya pembayaran renta, jangka waktu pembayaran 635. serta nilai sisanya. 636. ©2003 Digitized by USU digital Library  15 637. 3. Sebagai Sumber Dana, Leasing merupakan salah satu sumber dana bagi 638. perusahan-perusahaan industri maupun perusahaan komersil lainnya. 639. Mekanisme untuk memperoleh dana yaitu dengan melalui sales dan leaseback 640. atas asset yang sudah dimiliki oleh lessee. Sementara itu credit line atau 641. fasilitas kredit yang sudah ada dari bank masih tetap tidak terganggu dan siap 642. digunakan setiap saat. 643. 4. On atau Off Balance Sheet, Leasing sesuai dengan kebutuhannya bisa 644. dibukukan dengan menggunakan on atau off balance sheet. Di Indonesia, 645. untuk keperluan perhitungan pajak digunakan off balance sheet. 646. 5. Menguntungkan cash flow 647. Fleksibelitas dari penentuan besarnya rental sangat menguntungkan cash flow. 648. Untuk suatu investasi dimana pendapat penjualan diperoleh secara musiman 649. atau juga dimana keuntungan baru bisa diperoleh pada masa-masa akhir 650. investasi maka besarnya rental juga bisa disesuaikan dengan kemampuan cash 651. flow yang ada. Pengaturan seperti ini bisa mencegah timbulnya gejolakgejolak 652. kekosongan dana di dalam kas perusahaan. Dilain pihak jika keadaan 653. keuangan cukup longgar maka besarnya rental bisa diperbesar untuk 654. mempercepat amotisasi principalnya. Ini semua bisa diatur dengan menyusun 655. struktur rental yang baik disesuaikan dengan proyeksi cash flownya. 656. 6. Menahan pengaruh inflasi 657. Dalam keadaan inflasi, lessee mengeluarkan biaya rental yaang sama. Dengan 658. demikian nilai riil dari rental tersebut telah berkurang. Atau bisa dikatakan 659. bahwa lessee membayar hari ini dengan perhitungan nilai mata uang kemarin. 660. 7. Sarana Kredit Jangka menengah dan jangka Panjang 661. Terutama sekali di Indonesia, saat ini dirasakan sangat sulit sekali untuk 662. mendapatkan dana pinjaman rupiah untuk jangka menengah dan jangka 663. panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, leasing merupakan salah satu 664. alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Melalui sales and leaseback maka 665. lesseee akan bisa mendapatkan dana yang diperlukan dengan masa 666. pengembalian jangka menengah atau jangka panjang. Bahkan leasing  juga 667. bisa melakukan bullet repayment seperti pada longterm bank l oan dimana

668. rental yang dilakukan tiap bulan hanyalah merupakan pembayaran interest 669. saja. 670. 8. Dokumentasinya sangat sederhana, biasanya sudah standard sehingga lebih 671. simpel bagi lesseee untuk memperpanjang transaksi leasing daripada 672. merundingkan perjanjian baru dengan pihak bank. Selanjutnya 673. pengelompokkan berbagai biaya dalam satu paket kemudian bisa digabungkan 674. menjadi satu dengan harga barang untuk k emudian diamortisasikan sepanjang 675. masa leasing. 676. Tentunya disamping keuntungan-keuntungan tersebut diatas, leasing juga 677. mempunyai kerugian/kelemahan antara lain sebagai berikut : 678. 1. Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif  mahal 679. bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena sumber 680. dana lessor pada umumnya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. 681. 2. Barang modal yang dilease tidak dapat di cantumkan sebagai unsur aktiva lesee 682. untuk tujuan "Collateral Credit" dari Bank, yaitu "Trade Creditor" mungkin akan 683. menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang lemah. 684. 3. Bagi para perusahaan tertentu kadang-kadang timbul masalah prestise antara 685. memiliki barang modal sendiri atau lease. 686. 4. Resiko yang lebih besarpada lessor, artinya adanya tanggung jawab yang 687. menuntut pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang 688. lain yang disebabkan oleh "lease property" tersebut, dan juga lessor belum tentu 689. ©2003 Digitized by USU digital Library  16 690. yakin bahwa barang lease tersebut bebas dari berbagai ikatan seperti "liens" 691. (gadai) "preferences", "priorities", charges" atau kepentingan-kepentingan 692. lainnya. 693. 4. Perbedaan antara Financial Leas dan Operating Lease 694. Dalam membedakan finacial lease dengan operating lease dapat diketahui 695. dengan memperlihatkan proses timbulnya transaksi itu dalam praktek. Pada financial 696. perusahaan leae atau lessor bertindak sebagai lembaga keuangan untuk barang 697. modal yang ditentukan oleh lesseee baik mengenai jenis maupun spesifikasinya, 698. kemudian mengadakan negosiasi dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat 699. perawatan dan lain-lain yang mempunyai hubungan langsung dengan pengoperasian 700. barang-barang modal. Lesssor akan membayar barang tersebut pada supplier dan 701. selanjutnya barang akan diserahkan pada l essee. Dalam penyerahan barang ini hak 702. milik secara hukum masih tetap pada lesssor. Dengan pemakaian barang yang

703. dileasekan ini lessee membayar sejumlah uang kepada lessor secara berkala untuk 704. suatu jangka waktu tertentu. Jumlah pembayaran ini secara keseluruhan akan 705. merupakan harga barang yang dibayar oleh lessor dan ditambah dengan bunga serta 706. keuntungan bagi pihak lessor. Pada akhir periode l ease, lessee memiliki hak opsi 707. untuk membeli barang tersebut sebesar nil ai sisanya, mengembalikan barang 708. tersebut kepada lessor, atau mengadakan perjanjian tahap berikutnya. Sifat-sifat 709. utama dari finaciallease adalah sebagai berikut : 710. - Barang modal yang akan dibeli, dipilih dan ditentukan sendiri oleh lessee yang 711. bersangkutan, jadi bukan oleh lessor. Lessor hanya menyediakan dananya saja. 712. - Setelah dibeli, hak kepemilikan ada ditangan lessor. 713. - Dengan memenuhi segala persyaratan yang disebutkan dalam perjanjiannya, 714. lessee berhak menggunakan barang modal selarna seluruh periode lease. 715. - Selama periode lease, perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak(noncancelable). 716. Dalam operating lease, lessor membeli barang kemudian menyewakannya 717. pada lessee dengan jangka waktu tertentu. Jumlah pembayaran se cara keseluruhan 718. tidak akan melebihi harga barang dan biaya yang dikeluarkan. Hal ini diakibatkan 719. oleh periode lease yang pendek dan apabila periode lease berakhir maka lessor akan 720. memperpanjang perjanjian lease dengan lessee yang sama atau membuat perjanjian 721. baru dengan lessee yang lain. Disamping itu lessor juga mengharapkan adanya 722. kenutungan penjualan barang yang dilakukan pada akhir masa lease. Pada operating 723. lease, lessor bertanggung jawab atas perawatan barang yang disewakan. Disini 724. secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lessee. Barang 725. modal yang sering digunakan dalam operating lease ini terutama barangbarang 726. modal yang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat, traktor, mesin mesin dan 727. sebagainya. 728. Menurut FASB No. 13 yaitu : 729.  “….”Suatu lease yang memindahkan semua manfaat resiko pada kepemilikan harta 730. milik harus dipertanggungjawabkan sebagai perolehan aktiva dan terjadinya 731. hutang/kewajiban oleh lessee dan sebagai penjualan untuk pembiayaan oleh 732. lessor"17 733. Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu lease yang mengalihkan 734. manfaat dan resiko kepemilikan barang modal harus dikapitalisasi oleh lessee,

17 Ruchyat Kosasih, Untaian Standard Akuntansi Keuangan, Ananda, 735. Yogyakarta, 736. 1982, hal. 203 737. ©2003 Digitized by USU digital Library  17 738. dimana lease dicatat di neraca sebagai aktiva (assets) disertai kewajiban untuk 739. membayar sewa lease. Aktiva yang dicatat ini disusutkan menurut metode akuntansi 740. seperti aktiva-aktiva lese yang lain dan kewajiban akan berkurang akibat 741. pembayaran-pembayaran selama periode lease, sedangkan bagi lessor kapitalisasi 742. lease adalah untuk menentukan apakah lease dapat digolongkan sebagai sales type 743. lease, direct finacing lease atau sebagian operating lease. 744. D. Perlakuan Akuntansi Leasing 745. 1. Perlakuan Akuntansi oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) 746. Kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan setelah diidentifikasi barulah 747. dilakukan pencatatan. Berikut ini akan dijelaskan cara memperlakukan transaksi 748. yang terjadi menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK no. 30). 749. Perlakuan akuntansi berbeda-beda pada tiap transaksi pada setiap jenis lease. 750. "1.1. Pada Capital Lease 751. a) Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan 752. kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh 753. pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus 754. dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama 755. masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan 756. dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga 757. berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban 758. penyewa guna usaha. 759. b) Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari 760. pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh 761. perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa 762. guna usaha. 763. c) Aktiva yang disewaguna usahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar 764. berdasrskan taksiran masa manfaatnya. 765. d) Kalau aktiva yang disewa guna usaha dibeli sebelum berakhirnya masa sewa 766. guna usaha, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa 767. kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. 768. e) Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan 769.  jangka panjang sesuai praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna 770. usaha. 771. f) Dalam hal melakukan penjualan dan penyewaan kembali (sales and leaseback)

772. maka transkasi tersebut haru dilakukan sebagai dua transaksi terpisah, yaitu 773. transaksi penjualan dan trandsaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga  jual 774. dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan 775. atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian 776. yang ditangguhkan harus dilakukan secara perporsional dengan bi aya 777. amortisasi aktiva yang disewa guna usaha apabila leaseback merupakan capital 778. lease atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback 779. merupakan operating lease. 780. 1.2. Pada Sewa Menyewa Biasa (Operating Lease) 781. Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang 782. diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, 783. meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama 784. pada setiap periode".18 18 Ikatan Akuntan Indonesia, Op. Cit, Hal. 30 10-30. 12 785. 786. ©2003 Digitized by USU digital Library  18 787. 2. Perlakan Akuntansi Oleh Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor) 788. Walau penulis dalam pembahasan selanjutnya mengenai akuntansi Leasing 789. hanya membatasi diri dari segi lessee, tetapi disini dijelaskan juga perlakuan 790. akuntansi dari segi lessor. 791. Berbeda dengan pihak lessee, lessor memperlakukan transaksi sebagai 792. berikut : 793. "2.1. Pada Finance lease 794. a) Penanaman netto dalam aktiva yang disewaguna ushakan harus diperlakukan 795. dan dicatat sebagai penanaman netto sewa guna usaha. Jumlah penanaman 796. netto terdiri dari jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga 797. opsi) yang akan diterima oleh perusahaan sewa guna usaha pada akhir masa 798. sewa guna usaha dikurangai dengan pendapatan sewa guna u saha yang belum 799. diakui (unearned lease income), dan simpanan jaminan (security income). 800. b) Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) 801. dengan perolehan aktiva yang disewaguna usahakan diperlukan sebagai 802. pendapatan sewa guna usaha yang belum di akui (unearned lease income). 803. c) Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara 804. konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan tingkat 805. pengembalian berkala (Periodie rate of retur) atas penanaman netto 806. perusahaan sewa guna usaha. 807. d) Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa 808. guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha maka perbedaan 809. antara harga jual dengan penanaman netto dalam sewa guna usaha pada saat 810. penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau

811. kerugian periode berjalan. 812. e) Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha 813. harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. 814. 2.2. Pada Operating Lease 815. a) Barang modal yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat 816. sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan. 817. b) Pembayaran sewa guna usaha (lese payment) selama tahun berjalan yang 818. diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan 819. sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis 820. lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembyaran sewa guna 821. usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode 822. c) Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam  jumlah 823. yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. 824. d) Kalau aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai 825. buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai kerugian atau 826. keuntungan tahun berjalan."19 827. E. Pelaporan dan Transaksi Sewa Guna Usaha 828. 1. Oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) 829. "1.1. Pada Capital Lease 830. A. Aktiva yang disewa guna usaha dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap 831. dalam kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang harus 832. disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. 833. B. Pengungkapan yang layak harus tercantum dalam catatan atas laporan 834. keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut: 19 Ikatan Akuntan Indonesia, Op. Cit, Hal. 30.9-30.10 835. 836. ©2003 Digitized by USU digital Library  19 837. - Jumlah pembayaran sewa guna usha yang hams dibyar paling tidak 838. untuk dua tahun berikutnya. 839. - Penyusutan aktiva yang disewa guna usaha yang dibebankan dalam 840. tahun berjalan. 841. - Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna 842. usaha. 843. - Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya 844. sehubungan dengan transaksi sales and leasebask. 845. - lkatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna 846. usaha (major convents) 847. 1.2. Pada Operating Lease 848. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan atas laporan keuangan 849. mengenai hal-hal sebagai berikut : 850. - Jumlah pembayaJan sewa guna usaha selama tahun berjalan yang 851. dibebankan sebagai biaya sewa. 852. - Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dilakukan paling tidak 853. untuk dua tahun berikutnya. 854. - Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. 855. - Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya 856. sehubungan dengan transaksi sales and leasebasck 857. - Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna 858. usaha (major convenants) 20 859. 2. Oleh Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor) 860.  “2.1. Pada Finance Lease

861. a. Aktiva dilaporkan berdasarkan urutan likuiditasnya, kewajiban dilaporkan 862. berdasarkan urutan jatuh temponya tanpa mengelompokkan ke dalam 863. unsur lancar dan tidak lancar (Uncelassified balance sheet) 864. b. Penanaman netto dalam aktiva yang disewagunausahakan harus 865. dilaporkan dalam neraca sebagai berikut : 866. Piutang sewa guna usaha Rp. XXX 867. Nilai sisa yang terjamin XXX 868. Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (XXX) 869. Simpanan Jaminan (XXX) 870. Penanaman netto sewa guna usaha XXX 871. Penyisihan piutang sewa guna usaha yang diragukan (XXX) 872. Jumlah penanaman netto XXX 873. c. Laporan laba rugi disajikan sedemikian rupa sehingga pendapatan 874. dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya ( single 875. step). Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai komponen 876. utama dalam kelompok pendapatan. 877. d. Jumlah penanaman netto dan pendapatan sewa guna usaha dalam sewa 878. guna usaha sindikasi dan leveraged leases harus dilaporkan masingmasing 879. pihak secara proporsional sesuai penyertaannya. 880. e. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan 881. keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut : 882. - Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan 883. transasksi sewa guna usaha. 884. - Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk dua tahun 885. berikutnya. 20 Ibid, Hal 30.14-30.15 886. ©2003 Digitized by USU digital Library  20 887. 888. - Sifat dari simpanan jaminan yang mernpakan kewajiban perusahaan 889. sewa guna usaha kepada penyewa guna usaha. 890. - Piutang sewa guna usaha yang dijaminkan kepada pihak ketiga. 891. - Sewa guna usaha sindikasi dan leveraged leases. 892. 2.2. Pada Operating Lease 893. a. Barang modal yang disewagunausahakan dilaporkan berdasarkan harga 894. perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 895. b. Aktiva yang disewagunausahakan dilaporkan secara terpisah dri aktiva 896. tetap yang tidak disewagunausahakan. 897. c. Perhitungan laba rugi harus disusun sedemikian rupa sehingg a seluruh 898. pendapatan dilaporkan dalam kelompok terpisah dari kelompok biaya 899. (single step). Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai 900. komponen utama dalam kelompok pendapatan. 901. d. Penyusutan aktiva yang disewa guna usaha akan dilaporkan secara 902. terpisah dari penyusutan yang tidak disewagunausahakan. 903. e. Pengungkapan yang layak hauns dicantumkan dalam catatan atas laporan 904. keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut : 905. - Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan 906. transaksi sewa guna usaha. 907. - Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk dua tahun 908. berikutnya. 909. - Sifat dari simpanan Jaminan (jika ada) 910. - Aktiva yang disewagunausahakan yang dijaminkan kepada pihak ketiga. 911. Sewa guna usha sindikasi dan leveraged leases". 21 912. DAFTAR PUSTAKA

913. Baridwan, Zaki, Akuntansi Keuangan Intermediate, Masalahmasalah Khusus, 914. Volume I, Lembaga dan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 915. Yogyakarta, 1984. 916. Belkaoui, Ahmed, Accounting Theroty, Harcourt Brace Javanovich, Inc, New York, 917. 1970 918. Hadibroto, S. Dachnial Lubis, Sudrajat Sukadam, Dasar-dasar Akuntansi, LP3ES, 919. Jakarta, 1978 920. Hadibroto, S, Sudarjat Sukadam, Akuntansi Intermediate, PT. Ichtiar Baru-Van 921. Hoeve, Jakarta, 1982 922. Jendriksen, Eldon S, Teori Akuntasni Jilid I, Edisi Keempat, Terjemahan Gunawan 923. Hutauruk Erlangga, Jakarta, 1987, hal. 301 924. Kosasih, Ruchyat, Untaian Standar Akuntansi Keuangan, Ananda, Yogyakarta, 925. 1982. 926. Pescow, Jerome K, Accountant's Encyclopedia Revised, Volume V, Prentice Hall 927. Inc, Englewood Cliffs, N.J. 1981 928. Smith, Jay M. Fred K. Skousen, Intermediate Accounting, Comprehensive 929. Voume, Eight Edition, South Western Publishing Company, Cincinnati, Ohio, 930. 1985 931. FASB, APB No.4. Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial 932. Statement of Business Enterprise, AICP A, Inc, New York, 1970 933. Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, 934. Jakarta, 1994. 21 Ibid. Hal. 30.12-30.14 935.