BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Paragraf 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas menjabarkan Kemudian,
program pasal
Kabupaten/Kota
dan
88
bertugas
Anggaran
menyebutkan membantu
pelaksanaan
pemilu
2019.
Sekretariat
KPU
Kabupaten/Kota
dalam
bahwa KPU
penyusunan Anggaran Pemilihan Umum 2019 hingga pertanggung jawabannya. jawabannya. Dalam teknisnya, KPU Kabupaten/Kota hanya merencanakan kebutuhan anggaran kegiatan yang dilaksanakan lingkup kabupaten/kota dimana pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pelaksa naan Kegiatan Pemilu 2019 yang kemudian akan diuraikan dalam laporan ini. Berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/PP.01Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar TIM Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja dilingkup KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum 2019. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 perlu dibentuk kelompok kerja. Berdasarkan hal tersebut diatas, KPU Kota Kendari membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilihan umum Tahun 2019 dan dalam pelaporan kegiatan tersebut menjadi uraian laporan ini. B. SASARAN KEGIATAN Sasaran kegiatan ini adalah menyusun perencanaan anggaran ditingkat KPU Kota Kendari untuk diusulkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga sehingga menjadi pertimbangan pertimbangan Komisi Pemilihan Umum
1
Republik Indonesia dalam merumuskan dan kemudian menetapkan Anggaran pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari laporan ini dibuat adalah sebagai bahan laporan pelaksanaan setiap kegiatan yang akan disampaikan kepada Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan pembuatan laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahapan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan Penyusunan
Anggaran
Kebutuhan
Pelaksanaan
Pemilihan
Umum
ditingkat KPU Kota Kendari. BAB II GAMBARAN UMUM A. DASAR 1. Undang-undang
Nomor
7
Tahun
2017
tentang
pelaksanaan
pemilihan umum tahun 2019 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Program, Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 3. Keputusan
Komisi
Kpt/01/KPU/IX/2017
Pemilihan tentang
Umum Standar
Nomor
153/PP.01-
TIM
Pelaksana
Kegiatan/Kelompok Kerja dilingkup KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum 2019 4. Keputusan Walikota Kendari Nomor 616 Tahun 2017 tentang Satandarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa di lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun 2018.
2
B. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN POKJA Jangka waktu pelaksanaan Pokja Sesuai dengan Keputusan KPU Kota kendari
Nomor
:
55/PP.01.1-Kpt/7471/Sek.-Kot/III/2018
tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sejak tanggal Januari sampai dengan Maret 2018. C. ANGGARAN KEGIATAN Anggaran Kegiatan ini dibebankan pada DPA Anggaran Belanja Negara (APBN) 076 KPU Kota Kendari yang kebutuhannya meliputi: 1. Pembayaran Honorarium Pokja 2. Konsumsi 3. Alat Tulis dan Kelengkapan Lain 4. Akomodasi
D. SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA ( POKJA ) 1. Susunan Kelompok Kerja Stuktur dan susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemilihan Umum Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :
NO
NAMA
1.
Hayani Imbu, S.Sos
2.
Yasir, S.Pd
3.
Uddin Yusuf, S.Sos., M.Si
4.
Sahil Sangura, SE
5.
Wawan Friadi LILI, SE
JABATAN
JABATAN DALAM
DALAM
KELOMPOK
INSTANSI
KERJA
Ketua KPU Kota Kendari
Pengarah
Anggota KPU
Pengarah
Kasubbag
Penanggung
Program dan data
Jawab
Bendahara
Ketua
Staf
Sekretaris
3
6.
Nurhani, S.Si
Staf
Anggota
7.
Jumawal, SE
Staf
Anggota
Staf
Anggota
Staf
Anggota
Staf
Anggota
8. 9. 10.
Maya Puspita Hamra, S.IP.,M.p Nelni, A.Md Juhasman
11.
Rahmatullah
Staf
Anggota
12.
Muh. Risal Padli
Staf
Anggota
2. Uraian Tugas Pengarah : a. Memberikan
arahan,rumusan
kebijakan,
strategi
umum,
pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan pokja; b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran pokja; c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan pokja; d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota pokja; e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan pokja, f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan pokja; g. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Pokja; h. Memantau
dan
mengevaluasi
perkembangan/kemajuan
hasil
pelaksanaan pokja; i. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pokja; j. Memantau dan mengevaluasi kinerja pokja. Penanggungjawab : a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan keputusan pokja
4
b. Bertanggungjawab
terhadap
penyusunan
rencana
dan
jadwal
kegiatan pokja; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pokja; d. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pokja. Ketua : a. Membantu
penanggungjawab
dalam
mengkoordinasikan teknis
pelaksanaan pokja; b. Membantu
penanggungjawab
dalam
penanggungjawab
dalam
pemantauan
sesuai
tugasnya; c. Membantu
penyusunan
laporan
pelaksanaan penyuluhan; d. Membantu penanggungjawab menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pokja; e. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja; f. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pokja; g. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas pokja; h. Memeriksa dan menandatangani
laporan hasil pelaksanaan
kegiatan pokja; Sekretaris : a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyelesaikan
segala
sesuatu
mengenai
administrasi
kegiatan; c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan d. pelaksanaan pokja; e. Menyusun rekapitulasi indicator hasil pelaksanaan pokja; f. Menghimpun laporan pelaksanaan pokja; g. Menghimpun
laporan
monitoring
dan
evaluasi
hasil
pelaksanaan pokja;
5
Anggota : a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan pokja; b. Memfasilitasi
setiap
pelaksanaan
kegiatan
dan
memelihara
kerjasama; c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas pokja; dan d. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pokja.
BAB III URAIAN KEGIATAN PEMBAHASAN Pada bagian ini akan diuraikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemilihan Umum 2019 KPU Kota Kendari. 1. Persiapan Dalam kegiatan persiapan, Kelompok kerja membuat rencana kebutuhan anggaran dengan format rincian anggaran sebelumnya (Pemilu Terakhir) yang memuat kebutuhan anggaran kegiatan setiap divisi. Kemudian, KPU Kota Kendari dan Kelompok Kerja mengadakan Rapat Internal untuk membahas kebutuhan anggaran. Dalam rapat ini dijelaskan bahwa terjadi perubahan-perubahan kegiatan disetiap divisi sehingga diminta untuk setiap divisi memasukkan rencana anggaran berdasarkan item kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan kegiatan Pemilihan umum Tahun 2019. 2. Pelaksanaan Dalam
pelaksanaan
kegiatan,
anggota
kelompok
kerja,
menyusun
rancangan kebutuhan anggaran berdasarkan kegiatan yang dimasukkan
6
oleh
masing-masing
mengelompokkan
dan
divisi
KPU
Kota
menyandingkan
Kendari. uraian
Kegiatan
kegiatan
ini
dengan
pelaksanaan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum 2019. 3. Survey Setelah melaksanakan kegiatan penyandingan pada tahapan sebelumnya, kelompok kerja melakukan survey harga dengan rincian yang telah dipilah sehingga menghasilkan rincian umum. Dalam survey ini, Kelompok Kerja menyandingkan antara hasil survey dan Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari. Tentu dalam survey yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan harga. Oleh karenanya KPU Kota Kendari mencermati kembali dan menggunakan harga berdasarkan hasil survey dilapangan. 4. Pencermatan Kembali Setelah anggota kelompok kerja melakukan survey dan menentukan harga satuan, kemudian menyusun kedalam kebutuhan anggaran secara utuh untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. Selanjutnya, Kelompok Kerja ini melaksanakan Rapat Internal bersama dengan KPU Kota Kendari dalam rangka mencermati kembali kebutuhan anggaran berdasarkan rincian anggaran kegiatan yang telah disusun secara utuh. 5. Penyerahan Tentu setelah penyerahan terjadi koreksi dan perbaikan-perbaikan atas masukan dan saran oleh peserta rapat sebelumnya. Kelompok kerja lalu membenahi dan memfinalisasi dalam bentuk rincian kebutuhan anggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yang kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dijadikan usulan dalam penyusunan Anggaran di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
7
BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Bahwa Kelompok kerja telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan
kegiatan
Penyusunan
Anggaran
untuk
Pelaksanaan
Pemilihan Umum 2019. Dalam menjalankan tugas, tentu terdapat permasalahan
dan
juga
hambatan,
namun
Kelompok
Kerja
dapat
menyelesaikan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Halhal
mengenai
penggunaan
anggaran,
dapat
dipertanggungjawabkan
manakala diperlukan.
8
