14
medis, tenaga para medis dan tenaga non medis/tradisional terlatih. c.
Penyelenggaraan kefarmasian dan sarana kesehatan Dalam
penyelenggaraan
kefarmasian
meliputi
obat,
makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan; registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan. 4)
Sekertariat, mempunyai fungsi : a.
Penyusunan program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi : penyusunan program dan anggaran.
b.
Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi : urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.
c.
Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan Dalam
penyelenggaraan
urusan
keuangan
dan
perlengkapan meliputi : urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan perlengkapan.
15
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pola Minimal
2.2.
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian di Dinas Kesehatan
Pembinaan adalah kegiatan untuk menyiapkan, mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas agar mempunyai kompetensi untuk memenuhi persyaratan. Pengawasan adalah teknik pemantauan yang tujuannya adalah melihat adanya kesesuaian antara pelaksanaan suatu kegiatan/program dengan standar/prosedur dan atau peraturan yang berlaku.
Pengendalian
adalah
kegiatan
yang
terkoordinasi
untuk
mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar memenuhi standar maupun persyaratan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi pengulangan adanya pelayanan yang tidak sesuai.
2.2.1.
Kegiatan Pembinaan
16
Pembinaan dilakukan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Kegiatan pembinaan tersebut diarahkan untuk (1) : a. Memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; b.
Menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan;
c. Memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; d. Memenuhi
kebutuhan
masyarakat
untuk
mendapatkan
perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman; e. Memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan; f. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Kegiatan komunikasi,
pembinaan informasi,
dilaksanakan edukasi
(KIE)
melalui dan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat; pemberdayaan tenaga kesehatan dan pembiayaan.
2.2.2.
Kegiatan Pengawasan
Pengawasan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dalam melakukan pengawasan, apabila tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdapat dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum maka tim pengawas dapat mengambil tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis; pencabutan izin sementara atau izin tetap. Kegiatan pengawasan dapat berupa pemberian izin terhadap setiap
penyelenggaraan
upaya
kesehatan
dan
pemeriksaan
terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan.(1) Pemberian izin yang dilakukan di dinas kesehatan kota/kabupaten, meliputi :
17
1. Perizinan Tenaga Kefarmasian(2,11)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang
pekerjaan
kefarmasian
dan
Permenkes
No.
889/Menkes/Per/V/2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian, setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut berupa : a.
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian;
b.
Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitasi produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran; atau
c.
Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) bagi tenaga teknis kefarmasian
yang melakukan
pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. Untuk memperoleh SIPA dan SIKA, Apoteker harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tempat
pekerjaan
kefarmasian
dilaksanakan. Permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan : a. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir oleh Komite Farmasi Nasional (KFN); b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran; c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
18
Untuk pengajuan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Penerbitan SIPA atau SIKA paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Sedangkan untuk memperoleh STRA, Apoteker harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) Memiliki ijazah Apoteker; 2)
Memiiki sertifikat kompetensi profesi;
3)
Memiliki
surat
persyaratan
telah
mengucapkan
sumpah/ janji Apoteker; 4)
Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan
5)
Membuat
pernyataan
akan
mematuhi
dan
melaksanakan ketentuan etika profesi. Untuk memperoleh SIKTTK, tenaga teknis kefarmasian mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tempat pekerjaan. Permohonan SIKTTK harus melampirkan : a. Fotokopi STRTTK; b. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian; c. Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian; dan d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar. Untuk
memperoleh
STRTTK,
tenaga
teknis
kefarmasian harus memenuhi persyaratan : a. Memiiki ijazah sesuai dengan pendidikannya; b. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
19
c. Memilik
rekomendasi
tentang
kemampuan
dari
Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan d. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian. Dalam mengajukan permohonan SIKTTK harus dinyatakan secara tegas permintaan SIKTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Penerbitan SIKTTK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Sedangkan
untuk
memperoleh
STRTTK,
Tenaga
Teknis Kefarmasian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1)
Memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya;
2)
Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
3) Memiliki
rekomendasi tentang kemampuan dari
Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan 4)
Membuat
pernyataan
akan
mematuhi
dan
melaksanakan ketentuan etika kefarmasian.
2. Perizinan Sarana Kesehatan
Perizinan sarana kesehatan yang diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota meliputi Pedagang Eceran Obat (Toko Obat), Apotik. a) Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) (9,10)
Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obatobat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W)
20
untuk menjual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. Untuk mendirikan pedagang eceran obat, terdapat persyaratan
yang harus
dipenuhi
oleh
pemohon,
diantaranya memiliki bagunan, sarana dan fasilitas yang lengkap, papan nama yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persyaratan lain yang harus dipenuhi pedagang eceran obat untuk mendirikan toko obat antara lain : 1)
Surat permohonan
2)
Fotokopi KTP pemohon / pemilik toko obat
3) Akta pendirian perusahaan bila berbentuk Badan Hukum yang disahkan terdaftar pada Menkem HAM. 4) Gambar denah lokasi tempat usaha dan denah ruangan (toko) 5)
Fotokopi
ijazah
dan
SIKTTK 6) Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggung Jawab pada toko obat diatas materai. 7) Fotokopi tanda bukti kepemilikan tempat / status bangunan tempat usaha milik sendiri lampirkan sertifikat dan bila sewa minimal 2 tahun dengan melampirkan surat sewa dan fotokopi KTP pemilik. 8) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bila berbentuk badan hukum. 9) Surat pernyataan tidak akan menjual obat daftar G dan tidak melayani resep dokter.
21
10) Pas foto berwarna dari pemohon dan tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab sebanyak 2 lembar ukuran 4x6. Untuk
mendapatkan
izin
harus
mengajukan
permohonan yang mengikuti tata cara perizinan, adapun proses perizinan pedagang eceran obat adalah sebagai berikut : •
Pedagang
eceran
obat
harus
membuat
surat
permohonan izin usaha pedagang eceran obat yang ditujukan
kepada
Kepada
Dinas
Kesehatan
Kabupaten / Kota setempat dengan melampirkan : - Alamat, denah lokasi - Nama toko obat - Nama pemilik - Nama dan Alamat Tenaga Teknis Kefarmasian - Fotokopi ijazah dan nomer SIK Tenaga Teknis Kefarmasian Izin Usaha Pedagang Eceran Obat ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan. Pada setiap pemberian izin Pedagang Eceran Obat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Kepala Balai POM setempat. b) Apotek (11,12,19)
Apotek adalah suatu tempat, tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendirikan apotek, Apoteker harus memiliki Surat Ijin Apoteker (SIA) yaitu surat yang diberikan Menteri Kesehatan Republik Indoseia kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana apotek untuk mendirikan apotek di suatu tempat tertentu. Wewenang
22
pemberian SIA dilimpahkan oleh Menteri Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten / Kota. Selanjutnya Kepala Dinkes wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin apotek setahun sekali kepada Menteri Kesehatan dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. a. Persyaratan Perizinan Apotek - Fotokopi ijazah dan sumpah apoteker - Fotokopi
Surat
Tanda
Registrasi
Apoteker
(STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) - Fotokopi KTP apoteker - Surat Keterangan sehat dari dokter - Fotokopi lolos butuh (jika diperlukan) - Surat pernyataan dari APA yang menyatakan bahwa dirinya tidak merangkap bekerja di apotek / industry
lain
dan
sanggup
melaksanakan
pekerjaan menjadi APA di apotek yang dimaksud. - Melampirkan peta lokasi dan denah bangunan (dibuat sendiri) - Melampirkan akte sewa /kontrak rumah Untuk apoteker yang menggunakan bangunan pihak lain, maka surat perjanjian kontrak rumah harus dibuat di notaries (kontrak minimal 5 tahun).
Sedangkan
untuk
apoteker
yang
menggunakan bangunan milik sendiri, maka akte sewa /kontrak tidak diperlukan (cukup dengan fotokopi sertifikat kepemilikan rumah). - Surat izin atasan untuk APA yang bekerja sebagai PNS/BUMN. b. Tata Cara Pemberian Izin Apotek
23
Sesuai
dengan
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang
Perubahan
Kesehatan
RI
No.
Atas
Peraturan
Menteri
922/MENKES/PER/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek adalah sebagai berikut : 1.
Permohonan Izin Apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-1.
2.
Dengan menggunakan Formulir APT-2 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada melakukan
Kepala
Balai POM untuk
pemeriksaan setempat
terhadap
kesiapan apotek untuk melakukan kegiatan. 3.
Tim Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis
dari
Kabupaten
Kepala /
Kota
Dinas
Kesehatan
melaporkan
hasil
pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-3. 4.
Apabila
pemeriksaan
apoteker
pemohon
tidak
dapat
dilaksanakan,
membuat
surat
24
pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan menggunkan contoh Formulir Model APT-4. 5.
Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-5.
6.
Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau Kepala Balai POM masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat dalam
waktu
mengeluarkan
12 (dua Surat
belas) hari Penundaan
kerja dengan
menggunakan contoh Formulir Model APT-6. 7.
Terhadap Surat Penundaan, apoteker diberi kesempatan yang
belum
untuk
melengkapi
dipenuhi
persyaratan
selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.
25
8.
Terhadap
permohonan
izin
apotek
yang
ternyata tidak memenuhi persyaratan atau lokasi apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat dalam jangka waktu selambatlambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasannya
dengan
mempergunakan
contoh Formulir Model APT-7. Untuk mendapatkan izin Apotek, Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain. 1)
Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.
2)
Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.
Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam mendirikan sebuah apotek yaitu: b.
Lokasi dan Tempat Lokasi usaha apotek pada umumnya adalah mudah diakses oleh masyarakat, keamanan lingkungan, ada atau tidaknya apotek lain, letak apotek yang didirikan mudah atau tidaknya pasien untuk memarkir kendaraan, jumlah
26
penduduk, jumlah praktek dokter, dokter, serta keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. c.
Bangunan Bangunan Bangunan apotek harus memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan teknis teknis sehingg sehinggaa dapat dapat menjam menjamin in kelanc kelancaran aran pelaksanaan tugas dan fungsi apotek serta memelihara mutu perbekalan farmasi. Apotek harus harus mempun mempunyai yai papan papan nama nama yang yang terbuat terbuat drai bahan yang memadai dan memuat nama apot apotek ek,, nama nama Apot Apotek eker er Peng Pengelo elola la Apot Apotek ek (APA), (APA),nom nomor or SIA, SIA, dan alamat alamat apotek apotek.. Luas Luas bangunan
apotek
tidak
dipermasalahkan,
bangunan apotek terdiri dari ruang tunggu, ruan ruang g admi admini nist stras rasi, i, ruan ruang g perac peracik ikan an,, ruan ruang g penyimpanan obat, dan toilet. Bangunan apotek haru haruss dile dileng ngka kapi pi deng dengan an sumb sumber er air air yang yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang cukup, alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, ventilasi, dan sistem sanitasi yang baik. d.
Perl Perlen eng gkap kapan Apo Apotek tek Perlen Perlengka gkapan pan apotek apotek adalah adalah semua semua perala peralatan tan yang yang
dipe diperg rgun unak akan an
untu untuk k
mela melaks ksan anak akan an
pengelolaan apotek. Perlengkapan yang harus tersedia di apotek adalah : 1. Alat pembuatan, pembuatan, pengola pengolahan, han, dan peracikan, peracikan, seperti timbangan, mortar, dan gelas ukur. 2. Perleng engkapan
dan
ala alat
penyimpanan
perbekalan farmasi seperti lemari obat dan lemari pendingin. 3. Wadah Wadah pengem pengemas as dan pembung pembungkus kus seperti seperti etiket dan plastik pengemas.
27
4. Temp Tempat at peny penyim impa pana nan n
khus khusus us nark narkot otik ika, a,
psikotropika, dan bahan beracun. 5. Alat Alat dan perlengka perlengkapan pan laborator laboratorium ium untuk untuk pengujian sederhana seperti erlenmeyer, dan gelas ukur. 6. Alat Alat admi admini nist stras rasii seper seperti ti blan blanko ko pesa pesana nan n obat, faktur, kwitansi, dan salinan resep. 7. Buku Buku stand standar ar yang yang diwa diwaji jibk bkan an antar antaraa lain lain Farmakope Indonesia edisi terbaru. Menu Menuru rutt
Kepu eputusa tusan n
1332 1332/M /Men enk kes/S es/SK/ K/2 2002, 002,
Men Menteri teri Kep Kepala ala
Keseh esehat atan an Dina Dinass
RI
No. No.
Kese Keseha hata tan n
Kabu Kabupa pate ten/ n/Ko Kota ta setem setempa patt dapa dapatt menc mencab abut ut Sura Suratt Izin Izin Apotek, apabila : 1) Apot Apotek eker er suda sudah h tida tidak k lagi lagi meme memenu nuhi hi syar syarat at seba sebaga gaii APA 2) Apot Apotek eker er tidak tidak meme memenu nuhi hi kewaji kewajiba ban n dala dalam m pela pelaya yana nan n kefarmasian. 3) APA APA berh berhal alan anga gan n mela melaku kuka kan n tuga tugasn snya ya lebi lebih h dari dari 2 tahun secara terus menerus. 4) Terj Terjad adii pela pelang ngga gara ran n terh terhad adap ap unda undang ng-u -und ndan ang g tenta tentang ng narkotika dan psikotropika. 5) Surat Surat Izin Izin Kerja Kerja Apote Apoteker ker Peng Pengelo elola la Apoti Apotik k dicabu dicabut. t. 6) Pemi Pemili lik k saran saranaa apot apotek ek terseb tersebut ut terbuk terbukti ti terlib terlibat at dala dalam m pelanggaran perundang-undangan dibidang dibidang obat. 7) Apot Apotek ek tid tidak lag lagi memen emenu uhi persy ersyar arat atan an seba sebaga gaii apotek. Khusus SIK yang dimaksud pada butir 5) telah diganti dengan dengan SIPA SIPA berdas berdasark arkan an Peratu Peraturan ran Menter Menterii Keseha Kesehatan tan Republik Indonesia No. 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Ijin Praktek, Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian. c)
Caba Cabang ng Penya enyalu lurr Ala Alatt Ke Keseha sehata tan n
(13)
28
Cabang penyalur alat kesehatan adalah unit usaha dari dari peny penyal alur ur alat alat keseh kesehat atan an yang yang tela telah h memi memilik likii pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor Nomor 1191/M 1191/Menk enkes/P es/Per/V er/VIII/ III/201 2010 0 tentan tentang g penyal penyalura uran n alat kese keseha hata tan, n, untu untuk k mend mendap apat atka kan n izin izin usah usahaa caba cabang ng penyalur alat kesehatan harus diajukan permohonan yang yang meng mengik ikut utii tata tata cara cara peri perizi zina nan. n. Ada Ada bebe beberap rapaa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut : 1) Berb Berben entu tuk k bada badan n huku hukum m yang yang tela telah h memp mempero eroleh leh izin izin usah usahaa sesu sesuai ai deng dengan an kete ketent ntua uan n pera peratu tura ran n perundang – undangan; 2) Memil Memilik ikii pena penang nggu gung ng jawa jawab b tekn teknis is yang yang beke bekerja rja penuh dengan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku; 3) Memili Memiliki ki sarana sarana dan prasaran prasaranaa berupa berupa ruangan ruangan dan perlengkapan lainnya yang memadai untuk kantor admi admini nist stra rasi si dan dan guda gudang ng stat status us mili milik k send sendir iri, i, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun; 4) Memiliki
benkel
atau
bekerja
sama
dengan
perusahaan lain dalam melaksanakan jaminan purna jual, untuk perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan yang memerlukannya; 5) Meme Memenu nuhi hi Cara Cara Dist Distri ribu busi si Alat Alat Kese Keseha hata tan n yang yang Baik (CDAKB) Adap Adapu un
pro proses ses
periz erizin inan an
caba caban ng
peny penyal alur ur
alat alat
kesehatan adalah sebagai berikut : 1) Setela Setelah h pemoho pemohon n mengaj mengajuk ukan an permoh permohona onan n tertuli tertuliss kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat
29
dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memberikan tembusan
kepada
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota selambat – lambatnya 12 hari sejak menerima tembusan. Kemudian akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk membentuk tim pemeriksaan bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat; 2) Tim pemeriksaan bersama selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan. 3) Apabila telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat – lambatnya 6 (enam)
hari
kerja
pemeriksaan
dari
meneruskan
kepada
setelah tim
menerima
pemeriksaan
Kepala
Dinas
hasil
bersama Kesehatan
Provinsi; 4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 sampai dengan nomor 4 tidak dilaksanakan pada waktunya, pemohon yang bersangkutan dapat membuat
surat
pernyataan
siap
melaksanakan
kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat; 5) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada nomor 5, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dapat
melakukan
tindakan
penundaan
atau
penolakan permohonan izin Cabang Penyalur Alat Kesehata (CPAK); 6) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah
diterima
laporan
hasil
pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada nomor 4, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengeluarkan izin Cabang PAK
30
terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada nomor 6 kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi
persyaratan
yang
belum
dipenuhi
selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat penundaan. Pencabutan izin cabang penyalur alat kesehatan akan dicabut apabila : 1) Mendistribusikan
alat
kesehatan
yang
tidak
mempunyai izin edar; 2) Mengadakan atau menyalurkan alat kesehatan yang bukan dari cabang penyalur alat kesehatan; 3) Dengan sengaja menyalahi jaminan purna jadi; 4) Izin cabang penyalur alat kesehatan tidak berlaku; 5) Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sudah tidak
memenuhi persyaratan sarana, prasarana
dan/atau sudah tidak aktif selama 1 (satu) tahun penuh.
3.
Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (14)
Perizinan pangan industri rumah tangga adalah perizinan yamg diberikan kepada perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Perizinan produk yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota adalah sertifikasi produksi produk pangan industri rumah tangga. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 tentang Setifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT), SPP-IRT diberikan oleh oleh Bupati / Walikota. SPP-IRT diberikan setelah Industri Rumah Tangga (IRT) memenuhi persyaratan dengan membuktikan : 1. Surat Penyuluhan Keamanan Pangan
31
2. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Indutri Rumah Tangga. Tata cara pemberian SPP-IRT adalah sebagai berikut : 1.
Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT Permohonan diterima oleh Bupati / Walikota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi : (1) Formulir Permohonan SIPP-IRT yang memuat informasi sebagai berikut : (a) Nama jenis pangan (b) Nama dagang (c) Jenis kemasan (d) Berat bersih / isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl) (e) Komposisi (f) Tahapan produksi (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP (h) Nama pemilik (i) Nama penanggung jawab (j) Informasi tentang masa simpan (kadaluwarsa) (k) Informasi tentang kode produksi (2) Dokumen lain antara lain : (a) Surat keterangan atau izin usaha dari instansi yang berwenang (b) Rancangan label pangan
2.
Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (a) Penyelenggaraan
Penyuluhan
Keamanan
Pangan
dikoordinasi oleh Bupati / Walikota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. (b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikasi kompetensi di bidang penyuluhan keamanan
32
pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. (c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar / Balai POM setempat. (d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP Untuk mendapatkan izin perbekalan kesehatan rumah tangga permohonan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: •
Surat permohonan dari direktur atau piminan perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat sebanyak dua rangkap dan satu rangkap diatas materai Rp.6.000.
•
Surat izin perindustrian atau tanda daftar industri (TDI) dari Dinas Perindustrian (yang operasionalnya > dari lima juta rupiah).
•
Surat
keterangan dari perindustrian
dan
energi (yang
operasionalnya > dari lima juta rupiah). •
Akte pendirian perusahaan, bila dalam bentuk CV lampirkan akte notaris;
•
Peta lokasi dan denah ruang produksi.
•
Rancangan etiket atau label.
•
Fotokopi KTP pemilik
•
Pas foto pemilik 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar
•
Status bangunan (sewa/ bangunan milik sendiri). Apabila milik sendiri harus melampirkan fotocopy sertifikat dan bila sewa harus melampirkan surat sewa minimal dua tahun beserta fotokopi pemilik bangunan yang masih berlaku.
33
4.
Perizinan Usaha Obat Tradisional
(15)
Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan minerak, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakn untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Industri Obat Tradisional yang selanjutnya disebut IOT adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescens. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Menteri dalam pemberian izin mendelegasikan kewenangan pemberi izin untuk : •
IOT kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
•
UKOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
•
UMOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
a. Persyaratan izin UMOT terdiri dari : 1)
Surat permohonan;
2) Fotokopi akta pendirian bahan usaha perorangan yang sah sesuai ketententuan peraturan perundang-undangan; 3) Susunan
Direksi/
Pengurus
dan
Komisaris/
Badan
Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan; 4) Fotokopi KTP/ Identitas pemohon dan/ atau Direksi/ Pengurus dan Komisaris/ Badan Pengurus; 5) Pernyataan pemohon dan/ atau Direksi/ Pengurus dan Komisaris/
Badan
Pengawas
tidak
pernah
terlibat
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;
34
6)
Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan;
7) Surat Tanda Daftar Perusahaan dalamhal permohonan bukan perseorangan; 8) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan; 9)
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
10)
Fotokopi Surat Keterangan Domisili.
b. Proses Perizinan UMOT 1) Permohonan Izin UMOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan untuk izin UMOT, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menunjuk izin untuk melakukan pemeriksaan setempat. 3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan teknis, dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyetujui, menunda, atau menolak permohonan izin UMOT dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Balai POM Setempat. 5) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan
diterima
oleh
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota, tidak dilakukan pemeriksaan/ verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dapat membuat surat penyataan siap berproduksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2.2.3.
Kegiatan Pengendalian
35
Kegiatan pengendalian kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
adalah pengendalian terhadap tenaga
kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, dan produk farmasi, makanan dan minuman. Kegiatan pengendalian yang dimaksud adalah
kegiatan
yang
terkoordinasi
untuk
mengarahkan
pelaksanaan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi pengulangan adanya pelayanan yang tidak sesuai. Kegiatan yang dilakukan terkait pengendalian : 1.
Penerimaan,
perekapan
dan
pengevaluasian
laporan
bulanan pemakaian obat narkotik, psikotropik dan zat adiktif lainnya dari apotik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya kemudian dimasukkan kedalam Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) yang dapat diakses secara online. 2.
Sampling serta pengujian produk makanan dan minuman tertentu yang beredar di pasaran.
2.3.
Sumber Daya Manusia(5) 2.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Jabatan Fungsional
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditentukan bahwan pengangkatan dalam jabatan (fungsional dan structural) berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan. Dalam
mengimplementasikan
kompetensi
jabatan
bidang
kesehatan perlu mempertimbangkan hal-hal yang secara substansial terkait dengan sifat pembangunan kesehatan antara lain : a. Pelayanan kesehatan terkait dengan pelayanan public yang sangat spesifik
yang
bertujuan
menyelamatkan
jiwa
manusia
yang
membutuhkan tingkat kompetensi yang tinggi yang diikuti dengan pengawasan, bimbingan dan pengendalian teknis oleh tenaga yang mumpuni.
36
b. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang padat teknologi dan padat profesi, yang hinga saat ini tidak kurang dari 24 jabatan fungsional kesehatan dan nonkesehatan: c. Sebagai penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Strata kedua (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) dan Strata ketiga (Dinas Kesehatan Provinsi) dalam Sistem Kesehatan Nasional maka organisasi kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Daerah baik Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dituntut tidak hanya berciri manajerial, melainkan juga harus berciri pelayanan.
2.3.2. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Jabatan Struktural
Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan struktural Dinas Kesehatan Daerah meliputi jabatan dalam organisasi Dinas Kesehatan Daerah. Sesuai dengan uraian di atas dan merujuk Persyaratan Jabatan yang diatur dalam Pedoman Formasi Dan Persyaratan Jabatan Dinas Kesehatan Daerah, disamping telah memehui jenjang kepangkatan dan standar kompetensi umum yang telah ditetatpkan, pejabat perangkat daerah bidang kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya harus mempunyai penguasaan bidang pengetahuan yang terkait dengan bidang kesehatan berupa penguasaan teknis, manajerial maupun profesionalisme,serta memiliki motivasi untuk menggunakan dan mengembangkannya.
2.4. Pengelolaan Perbekalan Kesehatan
Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan (pemilihan obat, kompilasi pemakaian obat dan perhitungan obat), pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi penggunan pemusnahan.
obat,
pencatatan,
pelaporan
dan
penghapusan
atau
37
2.4.1. Perencanaan (16,17)
Perencanaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan.
Tujuan
perencanaan
adalah
untuk
menetapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk obat program kesehatan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mutlak diperlukan koordinasi dan keterpaduan dalam hal perencanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, sehingga pembentukan tim perencanaan obat terpadu adalah merupakan suatu kebutuhan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi yang terkait dengan masalah obat di setiap Kabupaten/Kota. 1)
Manfaat Perencanaan Obat Terpadu a)
Menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran.
b)
Keterpaduan dalam evaluasi, penggunaan anggaran.
c)
Kesamaan persepsi antara pemakai obat dan penyedia anggaran.
d) Estimasi kebutuhan obat lebih tepat.
2)
e)
Koordinasi antara penyedia anggaran dan pemakai obat.
f)
Pemanfaatan dana pengadaan obat dapat lebih optimal.
Tim Perencaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu. Tim Perencaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu di Kabupaten/Kota
dibentuk
melalui
Surat
Keputusan
Bupati/Walikota. 3)
Proses Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Proses perencanaan pengadaan obat diawali dengan kompilasi data yang disampaikan Puskesmas kemudian oleh instalasi farmasi Kabupaten/Kota diolah menjadi rencana kebutuhan obat dengan menggunakan teknik-teknik perhitungan tertentu.
38
Kegiatan
yang dilakukan
perencanaan kebutuhan
obat,
meliputi : a)
Tahap Pemilihan Obat Fungsi pemilihan obat adalah untuk menentukan obat yang benar-benar diperlukan sesuai dengan pola penyakit. Untuk
mendapatkan
perencanaan
obat
yang
tepat,
sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang meliputi : (2) Obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik dan statistik yang memberikan efek terapi jauh lebih baik dibandingkan
resiko
efek
samping
yang
akan
ditimbulkan. (3) Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin, hal ini untuk menghindari duplikasi dan kesamaan jenis. Apabila terdapat beberapa jenis obat dengan indikasi yang sama dalam julah banyak, maka kita memilih bersadarkan Drug of choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi. (4) Jika ada obat baru, harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih baik. (5) Hindari penggunaan obat kombinasi kecuali jika obat tersebut
mempunyai
efek
yang
lebih
baik
dibandingkan obat tunggal. Pemilihan obat berdasarkan pada Obat Generik terutama yang tercantum dalam Dafat Obat Esensial Nasional (DOEN) dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang masih berlaku. b)
Tahap Kompilasi Pemakaian Obat Kompilasi pemakaian obat adalah rekapitulasi data pemakaian obat di unit pelaksanaan kesehatan, yag bersumber
dari
Laporan
Permintaan Obat (LPLPO).
Pemakaian
dan
Lembar
39
Kompilasi pemakaian obat dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung stok optimum. Informasi yang diperoleh adalah : (1) Pemakaian tiap jenis obat pada masing-masing unit pelayanan kesehatan/ puskesmas pertahun. (2) Persentase pemakaian tiap jenis obat terhadap total pemakaian
setahun
seluruh
unit
pelayanan
kesehatan / puskesmas. (3) Pemakaian rata-rata untuk setiap jenis obat untuk tingkat Kabupaten/Kota secara periodic c)
Tahap Perhitungan Kebutuhan Obat Dalam merencanakan kebutuhan obat perlu dilakukan perhitungan secara tepat. Perhitunan kebutuhan obat dapat dilakukan dengan menggunakan metode konsumsi dan atau metode morbiditas. (1) Metode Konsumsi Metode konsumsi adalah metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. Untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan metode konsumsi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a)
Pengumpulan dan pengolahan data
(b)
Analisa data untuk informasi dan evaluasi
(c)
Perhitungan perkiraan kebutuhan obat
(d)
Penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana.
Untuk memperoleh data kebutuhan obat yang mendekati ketepatan, perlu dilakukan analisa trend pemakaian obat 3 (tiga) tahun sebelumnya atau lebih. Data yang perlu dipersiapkan untuk perhitungan dengan metode konsumsi : (a)
Daftar obat,
40
(b)
Stok awal,
(c)
Penerimaan,
(d)
Pengeluaran,
(e)
Sisa stok,
(f)
Obat hilang/ rusak, kadaluarsa,
(g)
Kekosongan obat,
(h)
Pemakaian rata – rata/ pengerakan obat pertahun,
(i)
Waktu tunggu,
(j)
Stok pengaman,
(k)
Perkembangan pola kunjungan,
Rumus : A = ( B+C+D ) – E A = Rencana pengadaan B = Pemakaian rata-rata x 12 bulan C = Stok pengaman 10 % - 20 % D = Pemakaian selama waktu tunggu 3-6 bulan E = Sisa stok (2)
Metode Morbiditas. Metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Faktor-faktor yang pelru diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit, waktu tunggu dan stok pengaman. Langkah-langkah perhitungan metode morbiditas adalah : (a)
Menetapkan pola morbiditas penyakit berdasarkan kelompok umur – penyakit.
(b)
Menyiapkan data populasi penduduk. Komposisi demografi dari populasi yang akan diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin untuk umur antara : •
0 s/d 4 tahun
•
5 s/d 14 tahun
•
15 s/d 44 tahun
•
≥ 45 tahun
41
(c)
Menyediakan data masing-masing penyakit pertahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada.
(d)
Menghitung
frekuensi
kejadian
masing-masing
penyakit pertahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada. (e)
Mengitung jenis, jumlah, dosis, frekuensi dan lama pemberian obat menggunakan pedoman pengobatan yang ada.
(f)
Menghitung jumlah yang harus diadakan untuk tahun anggaran yang akan datang.
d)
Tahap Penyesuaian Rencana Pengadaan Obat Dengan melaksanakan penyesuaian rencana pengadaan obat dengan jumlah dana yang tersedia maka informasi yang didapat adalah jumlah rencana kemasan, untk rencana pengadaan obat tahun yang akan datang. Beberapa teknik manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam perencanaan kebutuhan obat adalah dengan cara : (1) Analisa ABC. Berdasarkan berbagai pengamatan dalam pengelolaan obat, yang paling banyak ditemukan adalah tingkat konsumsi pertahun hanya diwakili oleh relatif sejumlah kecil item. Sebagai contoh, dari pengamatan terhadap pengadaan obat dijumpai bahwa sebagian besar dana obat (70%) digunakan untuk pengadaan, 10% dari jenis / item obat yang paling banyak digunakan sedangkan sisanya sekitar 90% jenis / item obat menggunakan dana sebesar 30%. Oleh karena itu analisa ABC mengkelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu :
42
•
Kelompok A
: adalah kelompok jenis obat yang jumlah
nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. •
Kelompok B
: adalah kelompok jenis obat yang jumlah
nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. •
Kelompok C
: adalah kelompok jenis obat yang jumlah
nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan (2) Analisa VEN Salah satu cara untuk meningkatkan effisiensi penggunaan dana obat yang terbatas adalah dengan mengelompokkan obat yang didasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Semua jenis obat yang tercantum dalam daftar obat dikelompokkan kedalam tiga kelompok berikut : •
Kelompok V
: adalah kelompok obat yang vital, yang
termasuk dalam kelompok ini antara lain :
Obat penyelamat (life saving drugs)
Obat untuk pelayanan kesehatan pokok (vaksin, dll)
Obat
untuk
mengatasi
penyakit-penyakit
penyebab
kematian terbesar. •
Kelompok E
: adalah kelompok obat yang bekerja kausal,
yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. •
Kelompok N
: merupakan obat penunjang yaitu obat yang
kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Penggolongan obat system VEN dapat digunakan untuk : a. Penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Obat-obatan yang perlu ditambah atau dikurangi dapat didasarkan atas pengelompokkan obat menurut VEN. b. Dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok V agar diusahakan tidak terjadi kekosongan obat.
43
Untuk menyusun daftar VEN perlu ditentukan lebih dahulu kriteria penentuan VEN. Kriteria sebaiknya disusun oleh suatu tim. Dalam menentukan kriteria perlu dipertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Langkah-langkah menentukan VEN
Menyusun kriteria menentukan VEN
Menyediakan data pola penyakit
Merujuk pada pedoman pengobatan
2.4.2. Pengadaan(18,19)
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan proses untuk penyedian obat yang dibutuhkan di Unit Pelayanan Kesehatan. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuanketentuan
dalam
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Instansi
Pemerintah dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengadaan
obat
dilaksanakan sesuai
dengan
ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Junto Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012. Tujuan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan adalah : 1) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. 2) Mutu obat dan perbekalaan kesehatan terjamin 3) Obat dan perbekalan kesehatan dapat diperoleh pada saat diperlukan. Pengadaan
merupakan
kegiatan
untuk
merealisasikan
kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui, melalui :
44
a. Pembelian Pembelian baik secara tender (terbuka dan tertutup), penunjukan langsung dan pembelian langsung dari pabrik, distributor, pedagang besar farmasi atau rekanan. b. Sumbangan atau pemberian atau rekanan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk kesehatan dasar (PKD) dibiayai melalui berbagai sumber anggaran. Berbagai sumber anggaran yang membiayai pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tersebut antara lain :
APBD : Program Kesehatan, Program Pelayanan Keluarga Miskin
APBD I
Dana Alokasi Umum (DAU/ APBD II)
Sumber-sumber lain. Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dibiayai dengan
APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif terbuka dan bersaing,
transparan,
adil/
tidak
diskriminatif
atau
akuntabel.
Penunjukan langsung adalah salah satu metode pengadaan barang/ jasa pemerintah sesuai Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah, disamping beberapa metode pengadaan barang/ jasa, yaitu : lelang, pemilihan langsung, maupun swakelola. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 bahwa pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam
rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dimasukkan kedalam kriteria barang/ jasa khusus. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa khusus dapat dilakukan dengan metode penunjukkan langsung.
45
Hal-hal Hal-hal yang yang perlu perlu diperh diperhati atikan kan dalam dalam pengad pengadaan aan obat obat perbek perbekala alan n kesehatan adalah :
Kriteria obat dan perbekalan kesehatan
Persyaratan pemasok
Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat
Penerimaan dan pemeriksaan obat dan perbekalan kesehatan
Pemantauan status pesanan
2.4.3. 2.4.3. Pemer Pemeriks iksaan aan dan dan Pene Penerim rimaan aan(16,17)
Pemeriksaan dan penerimaan merupakan salah satu kegiatan pengadaan agar obat yang diterima sesuai denga jenis, jumlah dan mutuny mutunyaa berdasa berdasarka rkan n dokume dokumen n yang yang menyer menyertai tainya nya dilaku dilakukan kan oleh oleh panitia penerima yang salah satu anggotanya adalah tenaga farmasi. Pemeriksaan mutu obat dilakukan secara organoleptik, khusus pemeriksaan label dan kemsan perlu dilakukan pencatatan terhadap tanggal kadaluarsa, nomor registrasi dan nomor batch terhadap obat yang yang dite diterim rima. a. Bila Bila terj terjad adii kerag keragua uan n terh terhad adap ap mutu mutu obat obat dapa dapatt diakukan pemeriksaan mutu di Laboratorium yang ditunjuk pada saat pengadaan
dan
merupakan
tanggung
jawab
pemasok
yang
menyediakan pedoman dalam penerimaan perbekalan farmasi adalah sebagai berikut : a. Obat Obat harus harus mempun mempunyai yai Sert Sertifik ifikat at Anali Analisa sa b. Obat harus bersumber dari distributor utama c. Harus Harus mempun mempunyai yai Materi Material al Safety Safety Data Sheet Sheet (MSDS) (MSDS) jika bahan bahan kimia atau obat d. Khus Khusus us untu untuk k alat alat keseh kesehat atan an atau atau kedo kedokt ktera eran n haru haruss memp mempun unya yaii Certificate of Origin (CO). e. Kada Kadalu luar arsa sa min minim imal al 2 tahu tahun. n.
2.4. 2.4.4. 4. Peny Penyim impa pana nan n(16,17)
Pen Penyim yimpan panan
adal adalah ah
suat suatu u
kegi kegiat atan an
menyi enyim mpan pan
dan
memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada
46
tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat.
Tujuan penyimpanan obat-obatan adalah untuk :
Memelihara mutu obat
Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab
Menjaga kelangsungan persediaan
Memudahkan pencarian dan pengawasan
Kegiatan penyimpanan obat meliputi : 1. Peng Pengatu aturan ran Tata Tata Ruan Ruang g Untuk mendapatkan kemudahan dalam penyimpanan, penyusunan, pencarian
dan
pengawasan
obat-obatan,
maka
diperlukan
pengaturan tata ruang gudang dengan dengan baik. Fakt Faktor or-fa -fakt ktor or yang yang perl perlu u dipe dipert rtim imba bang ngka kan n dala dalam m meran merancan cang g gudang adalah sebagai berikut : a. Kemu Kemuda daha han n ber berge gera rak k Untuk memudahkan bergerak, maka gudang perlu ditata sebagai berikut : •
Gudang menggunakan sistem satu lantai jangan menggunakan sekat- sekat. Jika digunakan sekat, perhatikan posisi dinding dan pintu untuk mempermudah gerakan.
•
Berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran obat, ruang gudang dapat ditata berdasarkan sistem arus garis lurus, arus U atau arus L.
b. Sirkulasi udara yang baik Salah Salah satu faktor faktor yang yang pentin penting g dalam dalam meranc merancang ang gudang gudang adal adalah ah adan adanya ya sirk sirkul ulasi asi udar udaraa yang yang cuku cukup p di dala dalam m guda gudang ng.. Sirkulasi yang baik akan memaksimalkan umur hidup dari obat sekali sekaligus gus berman bermanfaat faat dalam dalam memper memperpan panjan jang g dan memper memperbai baiki ki kondisi kerja. Idealnya dalam gudang terdapat AC, namun biayanya akan menjad menjadii mahal mahal untuk untuk gudang gudang yang yang luas. luas. Altern Alternati atiff lain lain adalah adalah
47
menggunakan kipas angin, apabila kipas angin belum cukup maka perlu ventilasi melalui atap.
c. Rak da dan Pa Pallet Penempatan rak yang tepat dan penggunaan pallet yang akan dapat meningkatkan sirkulasi udara dan perputaran stok obat. Penggunaan pallet memberikan keuntungan : •
Sirkulasi udara dari bawah dan perlindungan terhadap banjir
•
Peningkatan efisiensi penanganan stok
•
Dapat menampung obat lebih banyak
•
Pallet lebih murah dari pada rak
d. Kond Kondis isii penyi penyimp mpan anan an khusu khususs •
Vaksin memerlukan cold chain khusus dan harus dilindungi dari kemungkinan kemungkinan putusnya putusnya aliran listrik (diperlukan (diperlukan tenaga tenaga khusus untuk memantau suhu).
•
Narkotik dan bahan berbahaya harus disimpan dalam lemari khusus dan selalu terkunci.
•
Bahan-bahan mudah terbakar seperti alkohol dan eter disimpan dalam mangan khusus, sebaiknya disimpan dalam bangunan khusus terpisah dari gudang induk
e. Penc Penceg egah ahan an keba kebaka kara ran n Perl Perlu u dihi dihind ndar arii adan adanya ya penu penump mpuk ukan an baha bahan-b n-bah ahan an yang yang mudah mudah terbakar terbakar seperti dus, kartoon, dan lain-lain. lain-lain. Alat pemadam pemadam kebakaran harus dipasang pada tempat yang mudah dijangkau dan dalam jumlah yang cukup. Tabung pemadam kebakaran sebaiknya diperiksa secara berkala untuk memastikan g masih berfungsi atau tidaknya. 2.
Peny Penyus usun unan an Stok Stok Obat Obat Obat Obat disu disusu sun n
menu menuru rutt
bent bentuk uk sedi sediaa aan n
dan dan
alfa alfabe beti tis. s. Untu Untuk k
memudahkan memudahkan pengendali pengendalian an stok maka dilakukan dilakukan langkah-lan langkah-langkah gkah berikut :
48
a) Gunakan prinsip FEFO (First Expired First Out) dan FIFO (First In Fist Out) dalam penyusunan obat yaitu obat yang masa kadaluarsanya lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal sebab umumnya obat yang datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal dan umumnya relatife lebih tua dan masa kadaluarsanya mungkin lebih awal. b) Susunan obat dalam kemasan besar diatas pallet secara rapih dan teratur. c) Gunakan lemari khusus untuk menyimpan narkotika d) Simpan obat yang dapat dipengaruhi oleh temperatur, udara, cahaya dan kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai. e) Simpan obat dalam rak dan berikan nomor kode, pisahkan obat dalam dengan obat-obatan untuk pemakaian luar. f) Cantumkan nama pada masing-masing obat pada rak dengan rapih. g) Apabila persediaan obat cukup banyak, maka biarkan obat tetap dalam boks masing-masing dan ambil seperlunya. h) Obat-obatan yang mempunyai batas waktu pemakaian perlu dilakukan rotasi stok agar obat tersebut tidak selalu berada dibelakang sehingga obat dapat dimanfaatkan sebelum masa kadaluarsanya tiba. i) Item obat harus ditempatkan pada satu lokasi walaupun dari sumber anggaran yang berbeda. 3.
Pencatatan dan Kartu Stok Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluarsa). Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat mutasi 1 (satu) jenis obat yang berasal dari 1 (satu) sumber anggaran. Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat satu kejadian mutasi obat. Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan, pengadaan distribusi dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik obat dalam tempat penyimpananya. Kegiatan yang harus dilakukan :
49
•
Kartu stok diletakkan bersamaan / berdekatan dengan obat
bersangkutan. •
Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari
•
Setiap terjadi mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak/kadaluarsa) langsung dicatat dalam kartu stok.
•
4.
Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan.
Pencatatan dan Kartu Stok Induk a. Petugas pencatatan dan evaluasi, mencatat segala penerimaan dan pengeluaran obat di Kartu Stok Induk (Formulir II) berdasarkan BAPPB, SBBK atau dokumen lain yang sejenis. b. Kartu Stok Induk adalah : 1. Sebagai pencerminan obat-obat yang ada di gudang 2. Alat pembantu bagi ordonatur untuk pengeluaran obat 3. Alat pembantu dalam menentukan kebutuhan c. Bagian judul pada kartu stok induk persediaan obat diisi dengan :
Nama obat tersebut
Satuan obat
Sumber/ asal obat
Jumlah persediaan minimum yang harus ada dalam persediaan, dihitung sebesar waktu tunggu (6 bulan)
Jumlah
persediaan
maksimum
yang
harus
ada
dalam
persediaan, dihitung sebesar stok kerja + waktu tunggu + stok pengaman (± 20 bulan). d. Kolom-kolom pada kartu stok induk persediaan obat diisi dengan : 1. Tanggal diterima atau dikeluarkan obat 2. Nomor tanda bukti BAPPO dan atau DBMO dan lain – lain 3. Dari siapa diterima obat atau kepada siapa dikirim obat 4. Sampai dengan (9) jumlah obat yang diterim berdasarkan sumbet anggaran. 5. Sampai dengan (15) jumlah obat yang dikeluarkan 6. Sampai dengan (21) sisa stok obat dalam persediaan
50
7. Keterangan yang dianggap perlu, missal tanggal dan tahun kadaluarsa, nomor batch dan lain-lain.
5.
Pengamatan Mutu Obat Mutu obat yang disimpan digudang dapat mengalami perubahan baik karena faktor fisik maupun kimiawi, Perubahan mutu obat dapat diamati secara visual dan jika dari pengamatan visual diduga ada kerusakan yang tidak dapat ditetapkan dengan cara organoleptik, harus dilakukan sampling untuk pengujian laboratorium. Tindak lanjut terhadap obat yang terbukti rusak adalah :
Dikumpulkan dan disimpan terpisah
Dikembalikan/ diklaim sesuai aturan yang berlaku
Dihapuskan sesuai aturan yang berlaku.
2.4.5
Pendistribusian(16,17)
Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari gudang obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan kesehatan. 1) Tujuan Distribusi a. Terlaksananya distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan secara merata dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat dibutukan. b. Terjaminnya ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan kesehatan. 2) Rencana Distribusi a. Membuat jadwal pengiriman obat b. Penyusunan peta lokasi, jalur dan jumlah pengiriman obat 3) Kegiatan Distribusi Kegiatan distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi terdiri dari :
51
a. Kegiatan distribusi rutin yang mencakup distribusi untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan. b. Kegiatan distribusi khusus yang mencakup distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan diluar jadwal distribusi rutin. Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (1) Perumusan Stok Optimum Perumusan stok optimum persediaan dilakukan dengan memperhitungkan siklus distribusi rata-rata pemakaian, waktu tunggu serta ketentuan mengenai stok pengaman. Rencana distribusi obat ke setiap unit pelayanan kesehatan termasuk rencana tingkat ketersediaan, didasarkan kepada besarnya stok optimum setiap jenis obat di setiap unit pelayanan kesehatan. Stok optimum = stok kerja + stok pengaman
Ket : Stok kerja
: rata-rata pemakaian obat dalam satu periode
tertentu Pada akhir periode distribusi akan diperoleh persediaan sebesar stok pengaman di setiap unit pelayanan kesehatan. Rencana tingkat ketersediaan di Instalasi Farmasi tiap akhir periode juga dapat ditetapkan. Tujuan dari penetapan rencana ketersediaan pada akhir atau awal rencana distribusi adalah untuk memastikan bahwa persediaan obat di Instalasi Farmasi cukup untuk melayani kebutuhan obat selama perode distribusi tersebut. Posisi persediaan yang direncanakan tersebut diharapkan dapat mengatasi
setiap
penyimpanan
keterlambatan
pelaksanaan
permintaan obat oleh unit pelayanan kesehatan atau pengiriman obat oleh Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota. (2) Penetapan frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan kesehatan frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan : a. Anggaran yang tersedia b. Jarak unit pelayanan Kesehatan dari instalasi farmasi
52
c. Fasilitas gudang unit pelayanan kesehatan d. Sarana yang ada di instalasi farmasi e. Jumlah tenaga di instalasi farmasi f. Faktor geografis dan cuaca (3) Penyusunan peta lokasi, jalur dan jumlah pengiriman Agar lokasi biaya pengiriman dapat dipergunakan secara efektif dan efisien maka instalasi farmasi perlu membuat peta lokasi dari unit-unit pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Hal ini sangat diperlukan terutama untuk pelaksanaan distribusi aktif dari instalasi farmasi. Jarak (km) antara instalasi farmasi dengan setiap unit pelayanan kesehatan dicantumkan pada peta lokasi. Dengan mempertimbangkan jarak, biaya transportasi atau kemudahan fasilitas yang tersedia, dapat ditetapkan rayonisasi dari wilayah pelayanan distribusi. Disamping itu dilakukan pula upaya untuk memanfaatkan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat membantu pengangkutan obat ke UPK misalnya kunjungan rutin petugas Kabupaten
ke
UPK,
pertemuan
dokter
Puskesmas
yang
diselenggarakan di kabupaten/kota. (4) Tata Cara Pendistribusian Obat a) Instalasi farmasi di Kabupaten/Kota melaksanakan distribusi obat ke Puskesmas di wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit pelayanan kesehatan. b) Puskesmas Induk mendistribusikan kebutuhan obat-obatan untuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya yang ada di wilayah binaannya. c) Distribusi obat-obatan dapat pula dilaksanakan langsung dari instalasi farmasi ke Puskesmas Pembantu sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. d) Tata cara distrbusi obat ke unit pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan cara dikirim oleh instalasi farmasi atau diambil oleh unit pelayanan kesehatan.
53
e) Obat-obatan yang akan dikirim ke puskesmas harus disertai dengan LPLPO dan atau SBBK. f) Tiap pengeluaran obat dari instalasi farmasi harus segera dicatat pada kartu stok obat dan kartu stok induk obat serta Buku Harian Pengeluaran Obat. 2.4.6. Pencatatan dan Pelaporan (16,17)
Pencatatan dan pelaporan data obat di Dinas Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengelolaan obat secara tertib baik obat yang diterima, disimpan dan didistribusikan maupun yang digunakan di puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya. Pelaporan
adalah
kumpulan
catatan
dan
pendataan
kegiatan
administrasi perbekalan farmasi, tenaga dan perlengkapan kesehatan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan dari pencatatan dan pelaporan untuk mengetahui tersedianya data mengenai jenis dan jumlah penerimaan, persediaan, pengeluaran/ pengunaan obat. 1.
Kegiatan pencatatan dan pelaporan Kegiatan pencatatan dan pelaporan meliputi : a. Pencatatann
dan
pengelolaan
data
untuk
mendukung
perencanaan pengadaan obat melalui kegiatan perhitungan tingkat kecukupan obat per unit pelayanan kesehatan. b. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa rencana distribusi akan dapat didukung sepenuhnya oleh sisa stok obat di instalasi farmasi. c. Perhitungan dilakukan langsung pada kartu rencana distribusi obat. d. Tingkat kecukupan dihitung dari sisa stok obat di instalasi farmasi dibagi dengan pemakaian rata-rata obat di unit pelayanan kesehatan. 2.
Pencatatan dan pelaporan Pencatatan dan pelaporan terdiri dari : c.
Kartu stok dan kartu stok induk
54
d.
LPLPO dan SBBK
e.
Buku penerimaan
f.
Buku pengeluaran
a.
Pencatatan kartu stok
Fungsi :
•
1.
Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat (penerimaan,
pengeluaran,
hilang,
rusak
atau
kadaluarsa) 2. Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi 1 (satu) jenis obat yang berasal dari 1 (satu) sumber anggaran. 3. Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatatat 1 (satu) kejadian mutasi obat 4. Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan pengadaan distribusi dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik obat dalam tempat penyimpanannya. Kegiatan yang harus dilakukan :
•
1. Kartu stok diletakkan bersamaan/berdekatan dengan obat bersangkutan 2. Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari 3. Setiap terjadi mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak/daluarsa) langsung dicatat didalam kartu stok 4. Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan.
b.
Pencatatan kartu stok induk •
Fungsi :
55
1. Kartu stok induk digunakan untuk mencatat mutasi obat (penerimaan,
pengeluaran,
hilang,
rusak
atau
kadaluarsa) 2. Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi 1 (satu) jenis obat yang berasal dari semua sumber anggaran 3. Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat 1 (satu) kejadian mutasi obat 4. Data pada kartu stok induk diguanakan sebagai : a. Alat kendali bagi Kepala Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terhadap keadaan fisik obat dalam tempat penyimpanan. b. Alat bantu untuk penyusun laporan, perencanaan pengadaan
dan
distribusi
serta
pengendalian
persediaan. Kegiatan yang harus dilakukan :
•
a.
Kartu stok induk diletakkan diruang Kepala Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
b.
Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari
c.
Setiap terjadi mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak/daluarsa) langsung dicatat didalam kartu stok
d.
Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan.
c.
LPLPO
Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO) disampaikan oleh puskesmas/unit pelayanan kesehatan ke instalasi farmasi. Petugas pencatatan dan melakukan evaluasi dan pengecekan sesuai dengan rencana distribusi dari instalasi
farmasi
lalu dikirimkan ke dinas
kesehatan
kabupaten/kota untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala
56
Dinas Kabupaten/Kota. Formulir yang digunakan sebagai dokumen bukti mutasi obat adalah formulir LPLPO atau disebut juga formulir laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Formulir ini dipakai untuk permintaan dan pengeluaran obat. LPLPO berguna sebagai : 1.
Bukti pengeluaran obat di unit pengelolaan obat public dan perbekalan kesehatan
2.
Bukti penerimaan obat di rumah sakit/puskesmas
3.
Surat
permintaan/pesanan
obat
dari
rumah
sakit/puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten/kota 4.
Sebagai
bukti
penggunaan
obat
di
rumah
sakit/puskesmas.
d.
SBBK
Surat Bukti Barang Keluar adalah sebuah dokumen bukti pengeluaran obat yang dibuat oleh Gudang Farmasi Kabupaten / Kota kepada pihak penerima obat, yaitu Puskesmas. Dokumen ini berisi tanggal dan nomer dokumen, alamat Puskesmas penerima, nama obat, jumlah obat, nama petugas yang menyerahkan dan petugas yang menerima dengan persetujuan kepala gudang farmasi.
2.4.7. Penghapusan / Pemusnahan (16,17)
Pemusnahan adalah rangkaian kegiatan pemusnahan sediaan farmasi dalam rangka pembebasab barang milik / kekayaan negara ini tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penghapusan sediaan farmasi adalah sebagai berikut : a. Penghapusan merupakan bentuk pertanggung jawaban petugas terhadap sediaan farmasi/ obat-obatan yang diurusinya, yang sudah ditetapkan
untuk
dihapuskan/
ketentuan yang berlaku.
dimusnahkan
sesuai
dengan
57
b. Menghindarkan pembiayaan (biaya, penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan dan lain-lain) atau barang yang sudah tidak layak untuk diperlihara. c. Menjaga keselamatan dan terhindar dari pengotoran lingkungan. Kegiatan penghapusan/ pemusnahan sediaan farmasi adalah sebagai berikut : a. Membuat
daftar
sediaan
farmasi/
obat-obatan
yang
akan
dihapuskan beserta alasan-alasannya. b. Memisahkan sediaan farmasi/ obat-obatan yang kadaluarsa/ rusak pada tempat tertentu sampai pelaksanaan pemusnahan. c. Memisahkan narkotik dan psikotropika dari obat lainnya. d. Melaporkan kepada atasan mengenai sediaan farmasi/ obat-obatan yang akan dihapuskan. e. Membentuk panitia pemeriksaan sediaan farmasi/ obat-obatan melalui surat Keputusan Bupati/ Walikota. f. Membuat berita acara hasil pemeriksaan sediaan farmasi/ obatobatan oleh panitia pemeriksaan dan penghapusan sediaan farmasi/ obat-obatan. g. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada berwenang/ pemilik toko. h. Melaksanakan penghapusan setelah ada keputusan dari yang berwenang.
2.4.8. Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota ke Puskesmas (16,17)
1. Tujuan Kegiatan Diperolehnya informasi tentang kinerja Dinas Kesehatan maupun Puskesmas terutama dari aspek manajerial sebagai input dalam perbaikan manajemen. 2. Metode dan Langkah kegiatan : a. Pemberitahuan ke puskesmas b. Pengumpulan data di lokasi dilaksanakan dengan metode wawancara,
pengamatan
pemaparan hasil.
dan
penelaahan
dokumen
serta
58
c. Tim
monitoring
dan
evaluasi
terpadu
Kabupaten/Kota
melakukan kunjungan ke Puskesmas dan jajarannya minimal setiap 6 (enam) bulan sekali. d. Tim melakukan pertemuan dengan pengelola program di puskesmas
dan
melakukan
kunjungan
ke
sasaran
yang
disepakati (Pustu, Poskesdes, dll) e. Kegaiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan instrument monitoring yang telah disiapkan. f. Tim monitoring dan evaluasi terpadu melakukan telaahan terhadap hasil monitoring yang dilaksanakan di puskesmas dan jajarannya serta memberikan umpan balik secara langsung baik lisan maupun tulisan tertulis di buku tamu puskesmas. g. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya akan dikaji oleh Tim monitoring dan evaluasi terpadu bersama penanggung jawab program terkait di Kabupaten/Kota. h. Tim monitoring dan evaluasi terpadu memberikan laporan hasil monitoring kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2.5. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota 2.5.1. Definisi(19)
Gudang perbekalan di bidang Farmasi di Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang selanjutny disebut gudang farmasi. Gudang farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya yang bertujuan akan digunakan untuk melaksanakan program kesehatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 610/Menkes/SK/XI/1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gudang Perbekalan Kesehatan di bidang farmasi Kabupaten/Kota menetapkan bahwa gudang farmasi berkedudukan
sebagai
unit
pelaksanaan
teknis
dalam
lingkungan
Departemen Kesehatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian
59
perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab
langsung
kepada
Kepala
Kantor
Departemen
Kesehatan Kabupaten/Kota. Dengan berlakunya otonomi daerah untuk selanjutnya gudang farmasi Kabupaten diusulkan menjadi instalasi farmasi Kabupaten/Kota dan berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan. Tujuan pembentukan
instalasi
farmasi
Kabupaten/Kota
adalah
untuk
melaksanakan pengelolaan obat dan alat kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna agar obat dan alat kesehatan tersedia dalam jumlah dan jenis yang cukup dan pada waktu yang tepat, serta melaksanakan pemeliharaan mutu obat dan alat kesehatan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh, terarah dan terpadu.
2.5.2. Kedudukan dan Struktur Organisasi (19)
Sebagai unit pelaksana teknis dalam lingkungan Depkes yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ka. Dinas Kesehatan, gudang farmasi Kabupaten/Kota terdiri dari 2 type yaitu type A dan type B yang didasarkan pada : a. Beban kerja b. Jumlah kefarmasian c. Institusi kesehatan d. Jumlah penduduk yang dilayani e. Jumlah proyek yang dilaksanakan Di dalam pembentukan organisasi kesehatan di daerah perlu dipertimbangkan keberadaan, kapasitas serta kesiapan dalam merumuskan/ melaksanakan kebijakan kesehatan. Organisasi tersebut juga harus mampu membuat perencanaan operasional, serta mengembangkan berbagai inisiatif baru untuk menyelaraskan visi Kementrian Kesehatan. Untuk tugas dan fungsi unit pengelola obat dari perbekalan kesehatan
dapat
mengacu
kepada
SK
Menkes
RI
No.
610/Menkes/SK/XI/81 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja
60
Gudang Perbekalan Kesehatan di bidang Farmasi di Kabupaten/Kota, sementara untuk kedudukan organisasi yang akan dibentuk disesuaikan dengan keperluan dalam rangka pelaksanaan salah satu bidang tugas untuk menunjang tugas pokok induknya. Kebijakan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota mencakup berbagai obat publik dan perbekalan kesehatan yang berasal dari berbagai sumber anggaran dan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan di masing – masing Kabupaten/Kota untuk melakukan secara
terpadu.
perencanaan,
Adapun
pengadaan,
fungsi
yang
penyimpanan,
harus
dijalankan
pendistribusian,
meliputi pencatatan
pelaporan, dan evaluasi yang berintegrasi dengan unit kerja terkait. Kebijakan ini didasarkan kepada efisiensi, efektifitas dan profesionalisme. Gambaran mengenai situasi sumber daya manusia pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi dikelompokkan menjadi penanggung jawab Instalasi Farmasi dan proporsi tenaga berdasarkan latar belakang pendidikan.
BAB III PELAKSANAAN PKPA
3.1. Waktu dan Tempat PKPA
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di laksanakan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Seksi Perbekalan Kesehatan, UPTD Gudang Farmasi dan Seksi Pengawasan Obat dan Makanan pada bulan Oktober 2012.
3.2. Kegiatan PKPA
Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama PKPA, yaitu : 1. Tahap pengenalan terdiri dari : observasi dokumen dan buku panduan di dinas kesehatan tangerang 2. Pengamatan dan pelatihan di gudang farmasi yang terdiri dari : wawancara, diskusi, observasi, pelayanan dan pemantauan puskesmas melalui pengecekan LPLPO, penyiapan obat pada saat kegiatan distribusi obat. 3. Perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan terdiri dari : diskusi, observasi dokumen dan ikut bekerja 4. Mengikuti kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari: - Pembinaan : diskusi, observasi dokumen, melakukan bimbingan kepada apotek-apotek di tangerang, melakukan supervise ke apotek dan rumah sakit. - Pengawasan : penyelenggaraan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan bahan narkotika, psikotropioka, zat adiktif serta bahan berbahaya lainnya - Pengendalian : observasi dokumen, penerimaan, perekapan dan pengevaluasian
laporan
bulanan
pelaporan
obat
narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari apotek dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
61
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN KEGIATAN
4.1. Dinas Kesehatan Kota Tangerang 4.1.1. Pengertian Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Dinas Kesehatan Kota Tangerang merupakan salah satu unit pelaksana pemerintahan daerah dibidang kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat kota Tangerang, Dinas Kesehatan Kota Tangerang dikepalai oleh seorang kepala Dinas Kesehatan yang dibantu oleh seorang kepala tata usaha (bagian sekretariatan) Dinas Kesehatan Kota Tangerang.(7)
4.1.2. Landasan Hukum
Berdasarkan
penelusuran
dokumen
di
Dinas
Kesehatan
Kabupaten / Kota Tanggerang, Landasan hokum yang digunakan antara lain : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
62
63
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Kesehatan Daerah; 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 284 Tahun 2007 tentang Apotik Rakyat; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional; 15. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
No.
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Ijin Praktek, Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian. 16. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
No.
377/Menkes/Per/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya; 17. Peraturan
Menteri
Kesehatan No. 1191 Tahun
2010 tentang
Penyaluran Alat Kesehatan; 18. Surat
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
No.
1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/Menkes/SK/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. 19. Keputusan Menteri Kesehatan No. 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
64
20. Surat
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
No.
267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.
4.1.3. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah “Masyarakat Kota Tangerang yang Sehat Secara Mandiri”. Latar belakang dan makna visi
tersebut
adalah
bahwa
dalam
mewujudkan
seksesnya
pembangunan setidaknya terdapat dua komponen yaitu pemerintah dan masyarakat. Selama ini terdapat kesan bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat adalah obyek pembangunan. Hal ini membawa konsekuensi tujuan pembangunan tidak tercapai dengan optimal karena pemerintahan memiliki berbagai keterbatasan antara lain sumber dana dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan saat ini menempatkan pemerintahan sebagai fasilitator pembangunan bukan lagi penguasa dan mendorong pertisipasi aktif konstruktif masyarakat. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan di atas, maka misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang dirumuskan adalah mendorong masyarakat Kota Tangerang yang sehat secara mandiri. Upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kota Tangerang tahun 2009-2013 maka Dinas Kesehatan Kota Tangerang menetapkan Misi Tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1.
Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya aparatur yang professional;
2.
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;
3.
Mewujudkan kesehatan lingkungan yang berkualitas.
Dengan kewenangan yang dimiliki maka Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengemban misi untuk mencapai visi melalui berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik secara promotif,
65
preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Untuk itu pembinaan operasional dan fasilitas kesehatan menjadi sangat penting. Disamping itu upaya yang berorientasi eksternal berupa pembinaan dan pemberdayaan pastisi masyarakat juga sangat penting. 4.1.4. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Tangerang (14)
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang No. 24 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas kesehatan, tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan kota tangerang, meliputi : 1. Tugas Pokok Tugas pokok dinas kesehatan kota tangerang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Fungsi Dalam melaksnakan tugas, dinas kesehatan kota tangerang menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesehatan c. Melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan d. Perencanaan dan pelaksanaan informasi kesehatan serta penanganan kesehatan masyarakat e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan f. Pembinaan teknis unit kerja dinas dan unit pelaksana teknis dinas serta tenaga fungsional g. Pembinaan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan serta penecegahan dan pemberantasan penyakit h. Pengawasan obat dan makanan i.
Pemberian izin pelayanan bidang kesehatan
66
j.
Pembinaan,
pengendalian
dan
pengawasan
bidang
kesehatan k. Evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan ketatausahaan l.
Pengordinasian lintas sektor
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.1.5. Struktur Organisasi(14)
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang No. 24 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata cara kerja Dinas Kesehatan telah disusun jabatan struktural satuan organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terdiri dari: 1.
Kepala Dinas Kesehatan
2.
Sekretariat, yang membawahi : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b) Sub Bagian Keuangan c) Sub Bagian Perencanaan
3.
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, yang membawahi : a) Seksi Kesehatan Reproduksi, Ibu dan Keluarga Berencana b) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat c) Seksi Kesehatan Anak; Remaja dan Usia Lanjut
4.
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, yang membawahi : a) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan b) Seksi Sertifikasi dan Sarana Kesehatan c) Seksi Kesehatan Khusus
5.
Bidang
Pengendalian
Penyakit
Menular dan Penyehatan
Lingkkungan (P2MPL), yang membawahi : a) Seksi Pengendalian Penyakit b) Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi c) Seksi Penyehatan Lingkungan
67
6.
Bidang Pengembangan Sumber Daya, yang membawahi : a) Seksi Perbekalan Kesehatan b) Seksi Peran Serta Masyarakat c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehataan
7.
UPTD Pusat Kesehatan (Puskesmas) a) UPTD Gudang Farmasi b) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah c) UPTD Kesehatan Daerah d) Kelompok Jabatan Fungsional Bagi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, maka Dinas
Kesehatan Kota Tangerang menganut pola maksimal.
4.1.6. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 4.1.6.1. Pembinaan
Pembinaan dan pengawasan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang merupakan salah satu tugas pokok yang dilakukan oleh Seksi POM yang dikepalai oleh seorang Apoteker, Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di sarana pelayanan
kesehatan
termasuk
Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan Napza (UP2N) yang dilakukan secara koordinasi dengan sektor terkait, juga terhadap sarana produksi dan distribusi farmasi dan makanan minuman, dan monitoring tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada sarana produksi makanan dan minuman. (14) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan seksi POM melakukan : 1. Supervisi ke Sarana Pelayanan Kesehatan Supervisi dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pembinaan. Selain itu, supervise ini biasanya dilakukan untuk melihat kelengkapan persyaratan yang sudah
68
ditentukan oleh Dinkes Kota Tangerang di apotek. Apabila terdapat beberapa syarat yang tidak ada di apotek tersebut, seksi POM Dinkes Kota Tangerang memberikan waktu seminggu untuk melengkapi kekurangan tersebut. Seksi POM juga melakukan pemeriksaan surat izin, bangunan, perlengkapan peralatan, personalia (apoteker, tenaga teknis
kefarmasian),
distribusi,
administrasi,
wadah
pengemas dan pembungkus, buku pedoman wajib, tempat penyimpanan
khusus
narkotika
dan
psikotropika,
kesesuaian kartu stok dengan fisik obat, terutama untuk obat narkotika dan psikotropika, sumber obat, pelaporan narkotika dan psikotropika. Apabila ada yang tidak sesuai, maka harus ditelusuri tujuan penggunaannya. Supervisi ke Apotek, toko obat dan Instalasi Farmasi dilakukan selama 1 tahun sekali, total jumlah tahun 2012 Apotek ada sebanyak 265, 33 toko obat dan 26 Instalasi Farmasi. 2. Surveilance ke pasar Tradisional dan Pasar Modern Surveilance merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seksi POM untuk memeriksa Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang berbahaya pada makanan yang sudah mendapatkan nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) untuk wilayah Kota Tangerang. BTP yang berbahaya misalnya formalin, borax, pewarna, rodamin B, methanol yellow dan cemaran logam berat seperti Hg, Sianida dan lain-lain. Makanan yang diperiksa adalah makanan yang sudah beredar di masyarakat. Apabila terdapat bahan tambahan pangan yang berbahaya pada
makanan
Tangerang
tersebut,
akan
seksi
memberikan
POM
Dinkes
peringatan
Kota
tertulis,
peringatan keras atau pembekuan sementara. Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan kepada masyarakat
69
dalam
mengkonsumsi makanan
tersebut dan
untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 3. Pembinaan dan Monitoring PIRT Pembinaan dan monitoring ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dari PIRT tersebut sudah sesuai dengan standar kesehatan dan persyaratan PIRT yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes RI dan BPOM RI. Pembinaan dan monitoring ke PIRT dilakukan setiap 1 tahun sekali, pada tahun 2012 tercatat 260 PIRT dengan target 50 PIRT (target tergantung dari persetujuan, dana dan keadaan). 4. Pengujian Jajanan Sekolah a)
Pengujian dan pendataan secara cepat yaitu pengujian bahan tambahan pangan yang berbahaya dilakukan dengan menggunakan test kit. Seksi POM mengambil beberapa sampel, dan kemudian diujikan. Sampel makanan tersebut contohnya tahu, gorengan, bakso, usus goreng dan lain-lain. Bahan tambahan pangan yang berbahaya misalnya borax, formalin, rodamin B, methanol yellow, siklamat dan cemaran logam berat seperti Hg, Pb, Arsen, Sianida dan lain-lain.
b)
Pemeriksaan
makanan
dengan
menggunakan
laboratorium pihak ke tiga. c)
Pendataan
pengambilan
sampel
makanan
yang
beredar d)
Pengawasan pangan berkemasan dan bermerk yaitu pemeriksaan terhadap Kode dan Tanggal Kadaluasa.
5. Penyuluhan Penyuluhan yang dilakukan diantaranya adalah terhadap PIRT mengenai pentingnya keamanan makanan dari bahan tambahan pangan berbahaya, penyegaran
70
pengetahuan
untuk
higienitas
bahan
pangan
dan
penyuluhan di sekolah.
4.1.6.2. Pengawasan
Kegiatan pengawasan kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Tangerang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Seksi Pengawas Obat dan Makanan. Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah berupa pemberian izin dan pemeriksaan terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan (tenaga kefarmasian, sarana pelayanan kesehatan serta produk). Kegiatan yang dilakukan Seksi Pengawasan Obat dan Makanan terkait pengawasan : 1) Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan obat – obatan / obat tradisional pada sarana – sarana kesehatan di Kota Tangerang. 2) Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengunaan bahan – bahan narkotik, zat adiktif serta bahan – bahan berbahaya lainnya. 3) Penyelenggaraan pengawasan atas penerapan standart kesehatan pada makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri – industri makanan dan minuman. 4) Penyelenggaraan pengawasan dan penerapan standart kesehatan pada makanan dan minuman yang terdapat di rumah makan dan usaha jasa boga. 5) Penyelenggaraan pengujian terhadap makanan dan minuman yang diproduksi rumah – rumah makan dan usaha – usaha jasa boga. 6) Penyelenggaraan pemprosesan terhadap permohonan perizinan yang berkenaan dengan penerapan standart kesehatan makanan dan minuman. 7) Penyelenggaraan pemprosesan permohonan izin praktek tenaga kesehatan (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian).
71
8) Penyelenggaraan pemrosesan terhadap permohonan izin praktek dan rekomendasi bagi sarana – sarana kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh kalangan swasta. Kegiatan perizinan yang terkait kefarmasian (meliputi perizinan praktik tenaga kefarmasian, perizinan sarana pelayanan kesehatan dan perizinan produk) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.(14,16) Pelayanan Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan
perizinan
dan
non
perizinan
yang
proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 tahun 2011, semua hal yang terkait perizinan di Kota Tangerang termasuk pemberian izin yang terkait dengan kefarmasian dilakukan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT). Berikut ini tata cara memperoleh izin apotek : 1) Apoteker membuat surat permohonan izin apotek yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang dengan membawa persyaratan sebagai berikut : a. Fotokopi KTP apoteker penanggung jawab apotek dan pemilik sarana apotek. b. Fotokopi surat izin praktik apoteker (SIPA) c. Pas foto apoteker penanggung jawab apotek ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. d. Denah bangunan dan denah lokasi apotek e. Bukti kepemilikan tempat dan bentuk hak milik/kontrak f. Fotokopi pajak bumi dan bangunan g. Daftar ketenagaan apotek dengan mencantumkan nama, alamat, dan tanggal lulus. h. Fotokopi surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian i.
Daftar alat perlengkapan apotek
72
j.
Surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai instansi pemerintahan lainnya.
k. Akte perjanjian kerjasama apoteker penanggung jawab apotek dengan pemilik sarana apotek. l.
Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang – undangan dibidang obat.
2) Apabila persyaratan tersebut sudah terpenuho maka apoteker dapat langsung mengajukan permohonan izin ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT). 3) Apabila apoteker belum memiliki surat izin praktek apoteker (SIPA) maka apoteker mengajukan surat permohonan izin praktek apoteker (SIPA) kepada kepala Dina Kesehatan melalui Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, dengan membawa persyaratan sebagai berikut : a. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar. Apabila SIPA apoteker penanggung jawab apotek sudah diterbitkan maka berkas perizinan apotek dapat diserahkan ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT). Pemeriksan apotek dalam rangka memperoleh izin apotek dilakukan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT). Apabila hasil pemeriksaan sudah selesai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT) maka surat izin apotek dapat diterbitkan. Kegiatan
pemeriksaan
yang
dilakukan
Seksi
Pemeriksaan
Pengawasan Obat dan Makanan meliputi : 1)
Inspeksi rutin terhadap sarana pelayanan kesehatan Sarana pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah meliputi apotek, puskesmas, rumah sakit, toko obat dan industri rumah
73
tangga Pelaksanaan pemeriksaan terhadap sarana pelayanan kesehatan yang berlokasi di Kota Tangerang dilakukan rutin setiap tahunnya.
Namun
tidak
semua
sarana pelayanan
kesehatan tersebut selalu diperiksa rutin setiap tahun. Hal ini dikarenakan tiap sarana pelayanan kesehatan tersebut memiliki prioritas pemeriksaan yang berbeda-beda serta faktor anggaran yang terbatas. Tujuan dari kegiatan pemeriksaan ini adalah untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan
yang
bermutu. Terkait pemerintahan terhadap apotek dalam rangka inspeksi rutin Seksi Pengawasan Obat dan Makanan memeriksa kondisi apotek pada saat itu apakah sesuai dengan waktu pertama kali pemeriksaan dalam rangka memperoleh izin apotek atau tidak. Apabila terjadi pelanggaran atau terdapat ketidak sesuaian terhadap peraturan yang ada maka Seksi Pengawasan Obat dan Makanan akan memberikan sanksi terhadap apotek tersebut. Pada saat pemeriksaan Seksi Pengawasan Obat dan Makan membawa daftar pemeriksaan apotek yang ditulis tangan (belum ada form daftar pemeriksaan). 2)
Sidak pangan Jajanan Anak sekolah (PJAS) Sidak pangan jajanan anak sekolah bertujuan untuk mengetahui kadar bahan tambahan pangan yang terkandung di dalam pangan apakah masih dalam ambang batas aman untuk dikonsumsi atau tidak. Pelaksanaan sidak PJAS ini dilakukan rutin setiap tahunnya.sampling pengujian dilakukan secara acak terhadap pangan yang dijual di sekitar sekolah di Kota Tangerang. Pengujian bahan tambahan pangan yang di uji meliputi kandungan pewarna makanan (rhodamin B, methanol yellow, dsb),kandungan pemanis makanan (sakarin,dsb) dan cemaran logam berat (Hg, sianida, dsb). Proses pengujian pangan tersebut dilakukan secara sederhana menggunakan tes kit.
3)
Sampling produk yang beredar di pasaran
74
Produk yang dilakukan sampling meliputi makanan, minuman, kosmetik serta jamu. Kegiatan sampling yang dilakukan meliputi pengujian terhadap kada bahan tambahan obat, bahan kimia berbahaya atau bahan kimia obat yang terkandung di dalam produk tersebut. Proses pengujian dilakukan secara sederhana menggunakan tes kit. Jika dalam proses pemeriksaan terjadi hal – hal yang tidak sesuai dengan peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan maka akan diberi sanksi administratif berupa peringatan, peringan keras atau pencabutan izin usaha. Untuk menanggulangi dan mencegah hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan pembinaan seperti melakukan penyuluhan terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat.
4.1.6.3. Pengendalian
Pengendalian terhadap sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu tugas pokok yang dilakukan oleh Seksi POM. Dalam rangka pengendalian seksi POM melakukan : 1. Pengendalian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di sarana pelayanan kesehatan termasuk upaya pencegahan penyalahgunaan napza (UP2N) yang dilakukan secara koordinasi dengan sector terkait. 2. Menerima, merekap dan mengevaluasi laporan bulanan pemakaian obat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari apotek dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. 3. Menyusun, mengendalikan dan mengawasi standar mutu keamanan produk makanan minuman. Seksi
POM
melakukan
pelaporan
penggunaan
narkotika
dan
psikotropika melalui SIPNAP on line dan manual dan pelaporan dilakukan setiap bulan. Setiap sarana pelayanan kesehatan yang berada di wilayah Kota Tangerang wajib melaporkan penggunaan narkotika dan psikotropika, jika jumlah yang dilaporkan terjadi peningkatan yang tidak wajar maka akan ditindaklanjuti.
75
4.2. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
dilaksanakan
oleh Bidang Pengembangan Sumber
Daya
khususnya Seksi Perbekalan Kesehatan. Kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan oleh Seksi Perbekalan Kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan kegiatan penyimpanan dan pendistribusian dilaksanakan oleh UPTD Gudang Farmasi. Dalam Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, terdapat 2 kepanitiaan yang dibentuk yaitu : 1. Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Panitia ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota yang anggotanya terdiri dari staf Dinas Kesehatan Kota Tanggerang dan pemerintah daerah Kota Tangerang. Panitia ini bertugas untuk melakukan pengadaan barang / jasa di Dinas Kesehatan termasuk didalamnya pengadaan perbekalan farmasi yang telah direncanakan oleh Seksi Perbekalan Kesehatan. 2. Panitia Penerimaan Perbekalan Farmasi Panitia ini ditetapkan oleh surat keputusan kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Panitia ini terdiri dari anggota tim pengadaan Obat dan Alat Kesehatan, staf seksi Perbekalan Kesehatan, dan staf UPTD Gudang Farmasi. 4.2.1
Perencanaan
Proses Perencanaan Obat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut : 1.
Tahap pemilihan obat Pemilihan obat yang dilakukan merujuk pada Daftar Obat Esensial Nasional dan Daftar Obat Pelayanan Dasar Kesehatan. Dalam pemilihan obat tersebut seksi Perbekalan Kesehatan menggunakan analisa VEN berdasarkan data penggunaan obat tahunan sebelumnya
76
sampai saat kini. Data tersebut diperoleh dari LPLPO yang dikirim oleh puskesmas yang ada di Kota Tangerang. 2.
Tahap kompilasi obat Pada tahap ini, kompilasi obat diperoleh dari data pemakaian obat dari 32 UPTD puskesmas di Kota Tangerang berupa laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). LPLPO ini kemudian direkap menjadi data pemakaian obat Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Perekapan data pemakaian obat tersebut dilakukan secara manual dan komputerisasi.
3.
Tahap perhitungan kebutuhan obat Metode yang digunakan menentukan kebutuhan obat di Dinas Kesehatan
Kota
Tangerang
adalah
metode
konsumsi.
Data
kebutuhan obat yang dianalisa adalah data pemakaian obat 1 – 2 tahun sebelumnya. 4.
Tahap penyesuaian rencana pengadaan obat Dalam menghitung rancangan total kebutuhan obat, analisa yang digunakan adalah analisa ABC – VEN. Dimana analisa ABC berdasarkan anggaran yang tersedia sedangkan analisa VEN berdasarkan kebutuhan obat yang dibutuhkan UPTD puskesmas di Kota Tangerang. Sumber anggaran dalam perencanaan pengadaan obat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Askes, dan APBD Provinsi Banten.
4.2.2
Pengadaan
Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan kimia di Dinas Kesehatan Kota Tangerang dilaksanakan secara elektronik. Pengadaan tersebut dilakukan dengan cara e-tendering menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Pemda Kota Tangerang. Penentuan pemenang dari
77
pengadaan tersebut ditentukan berdasarkan criteria yang telah dibuat oleh tim pengadaan obat dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Setelah
diumumkan
pemenang,
maka
peserta
pemenang
akan
menandatangi kontrak dengan panitia pengadaan obat dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Pengiriman obat, alat kesehatan dan bahan kimia yang telah ditender dikirim secara bertahap dalam 2 kali (tiap 6 bulan) yaitu di bulan maret dan oktober.
4.2.3
Penerimaan
Penerimaan perbekalan farmasi dari pemenang tender dilakukan oleh tim penerimaan perbekalan farmasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Perbekalan farmasi tersebut kemudian dicek kebenaran antara barang yang dating dengan faktur. Selain itu, ada beberapa hal yang juga diperhatikan diantaranya expired date, kondisi barang dan tanda sumber anggaran (APBD, Askes, Jamsostek). Setelah diterima, obat, alat kesehatan dan bahan kimia tersebut dicatat dan disimpan di Gudang Farmasi Kota Tangerang.
4.2.4 Penyimpanan
Kegiatan penyimpanan perbekalan farmasi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
dilaksanakan
oleh
UPTD
Gudang
Farmasi.
Kegiatan
penyimpanan yang dilakukan UPTD Gudang Farmasi terdiri dari beberapa tahap yaitu : penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan. Penerimaan yang dimaksud adalah menerima hasil pengadaan perbekalan farmasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang diterima gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang diterima gudang farmasi dari tim penerimaan perbekalan farmasi Dinas Kota Tangerang. Barang yang masuk kemudian dicek kembali dan dicatat. Tata cara penyimpanan perbekalan farmasi di Gudang Farmasi Kota Tangerang disusun berdasarkan alphabetis, sumber anggaran, bentuk
78
sediaan dan sifat stabilitas obat. Pengaturan stok obat menerapkan sistem FIFO (First In First Out) yakni barang yang masuk pertama dikeluarkan terlebih dahulu dan FEFO (First Expired Date First Out) yakni obat yang waktu kadaluarsanya mendekati dikeluarkan lebih dahulu. Penempatan obat, alat kesehatan dan bahan kimia diletakkan di rak pada ruangan khusus penyimpanan obat narkotik dan psikotropika. Untuk sediaan vaksin disimpan pada ruangan dengan kondisi khusus.
4.2.5
Pendistribusian
Pendistribusian obat dan alat kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang. Pendistribusian obat dan alat kesehatan dari UPTD Gudang Farmasi ke 32 UPTD puskesmas dilakukan setiap sebulan sekali. Jadwal pendistribusian masing – masing UPTD Puskesmas ditetapkan oleh kepala UPTD Gudang Farmasi berdasarkan jarak lokasi UPTD Puskesmas berada.
4.2.6
Pencatatan dan Pelaporan
Kegiatan pencatatan dan pelaporan perbekalan farmasi di Dinas Kesehatan dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya Seksi Perbekalan Kesehatan, UPTD Gudang Farmasi dan UPTD Puskesmas. Berikut ini macam – macam pencatatan dan pelaporan yang dilakukan meliputi : 1.
LPLPO LPLPO merupakan dokumen yang dikerjakan oleh UPTD puskesmas setiap bulan sebagai dokumen permintaan obat ke UPTD Gudang Farmasi. LPLPO dibuat dalam rangkap 3, yaitu untuk Dinas Kesehatan yang diteruskan ke Seksi Perbekalan Kesehatan, UPTD Gudang Farmasi, dan arsip UPTD Puskesmas. LPLPO ditandatangi oleh petugas pengelola obat dan kepala UPTD puskesmas. Sedangkan untuk mengajukan permintaan obat harus disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Ketika permintaan obat dan alat
79
kesehatan akan diberikan harus ditanda tangani oleh Kepala UPTD Gudang Farmasi. 2.
Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) SBBK dikeluarkan oleh UPTD Gudang Farmasi yang berfungsi sebagai bukti pengeluaran obat dan alat kesehatan yang diminta oleh UPTD puskesmas, SBBK ditanda tangani oleh pihak UPTD puskesmas yang bertugas dan petugas UPTD Gudang Farmasi yang bertugas.
3.
Kartu stok dan kartu stok induk Kegiatan pencatatan kartu stok dan kartu stok induk dilakukan oleh UPTD Gudang Farmasi. Kartu stok merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat obat / alat kesehatan yang masuk dam keluar on site. Kartu stok ini diletakkan didekat tempat obat / alat kesehatan tersebut disimpan. Sedangkan kartu stok induk merupakan kartu yang berisi rekapan penerimaan, pengeluaran dan sisa stok obat / alat kesehatan. Kartu stok induk berfungsi sebagai alat untuk memonitor persediaan obat / alat kesehatan di UPTD Gudang Farmasi. Pencatatan kartu stok dan kartu stok induk dilakukan per item.
4.2.7
Penghapusan / Pemusnahan
Kegiatan penghapusan / pemusnahan sediaan farmasi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang dilakukan 1 tahun sekali. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bantuan pihak ke-3 yang dihadiri oleh kepala UPTD Gudang Farmasi dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang diwakili oleh Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan.
4.2.8. Monitoring dan Evaluasi Ke Puskesmas
Monitoring dan Evaluasi ke Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang dilakukan oleh Seksi Perbekalan Kesehataan. Monitoring yang dilakukan adalah dengan :
80
a) Pemberitahuan ke Puskesmas b) Tim monitoring dan evaluasi dari seksi Perbekalan Kesehatan melakukan kunjungan ke Puskesmas c) Tim
melakukan
pertemuan
dengan
pengelola
program
di
Puskesmas d) Kegiatan
monitoring
dan
evaluasi
dilaksanakan
dengan
menggunakan instrument monitoring yang telah disiapkan e) Tim
melakukan
telaahan
terhadap
hasil
monitoring
yang
dilaksanakan di Puskesmas serta memberikan umpan balik secara langsung baik lisan maupun tertulis di buku tamu Puskesmas f) Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya akan dikaji oleh tim g) Tim memberikan laporan hasil monitoring kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pada saat kami PKPA Seksi Perbekalan Kesehatan tidak mempunyai jadwal monitoring dan evaluasi ke Puskesmas.
4.3
UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang 4.3.1
Pengertian UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang
UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang membantu kepala dinas dalam hal penyelenggaraan
penerimaan,
penyimpanan
dan
pendistribusian perbekalan farmasi untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya di Kota Tangerang. UPTD Gudang Farmasi bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas. ( Perarutan Wali kota No. 24 tahun 2008 ) 4.3.2
Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2008 tentang organiasasi dan tata kerja Dinas Kesehatan, tugas pokok dan fungsi UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang meliputi :
81
1. Tugas Pokok Tugas pokok UPTD Gudang Farmasi memimpin dan mengatur
pelaksanaan
berkenaan
dengan
sebagian
tugas
penyelenggaraan
Dinas
yang
penerimaan,
penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, UPTD Gudang Farmasi menyelenggarakan fungsi : a.
Perumusan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan UPTD Gudang Farmasi;
b.
Pelaksanaan penerimaan hasil pengadaan perbekalan farmamsi Dinas;
c.
Pelaksanaan penyimpanan perbekalan farmasi;
d.
Pemantauan mutu perbekalan farmasi yang disimpan di UPTD Gudang Farmasi;
e.
Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai UPTD Gudang Farmasi;
f. 4.3.3
Pelaporan
Kegiatan di UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang
UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang melakukan kegiatan pengelolaan perbekalan kesehatan namun tidak melakukan perencanaan dan pengadaan. Sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, kegiatan yang dilakukan di UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang meliputi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatam dan pelaporan. 1. Penerimaan Penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan hasil pengadaan perbekalan farmasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan perbekalan farmasi. Peneriman perbekalan
82
farmasi di UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang diterima oleh tim penerima perbekalan farmasi. Pada saat penerimaan perbekalan kesehatan, ada beberapa hal yang perlu di cek meliputi : a. Surat perintah melakukan pengiriman barang dari pihak pemenang tender. b. Barang yang dikirim sesuai faktur atau tidak c. Kondisi barang d. Waktu kadaluarsa e. Tanda sumber anggaran pada kemasan kecil obat 2. Penyimpanan UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang memiliki 2 gudang penyimpanan perbekalan kesehatan yaitu gudang A dan gudang B. Gudang A memiliki 2 lantai yang digunakan untuk menyimpan sediaan farmasi berbentuk cair (situp, suspense, emulsi, injeksi), reagen/bahan – bahan kimia, alat kesehatan dan obat – obatan narkotika dan psikotropika. Sedangkan gudang B juga memiliki 2 lantai yang digunakan untuk menyimpan sediaan farmasi berbentuk pada dan semisolid. Penyusunan penyimpanan perbekalan farmasi disusun berdasarkan alphabetis, sumber anggaran dan FIFO/FEFO. Kondisi gudang penyimpanan perbekalan farmasi sudah dilengkapi
pending
ruangan,
blower,
alat
pengukur
kelembaban udara dan thermometer. Penempatan obat – obatan diletakkan diatas pallet dan arah arus penyusunan mengikuti pola U. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika ditempatkan di ruangan terpisah dan terkunci yang disusun pada rak – rak besi. Sedangkan penyimpanan sediaan vaksin ditempatkan pada ruangan khusus yang kondisi ruangannya diatur secara khusus. 3. Pendistribusian
83
UPTD Gudang Farmasi melakukan distribusi perbekalan kesehatan
ke 32 UPTD Puskesmas. Pendistribusian
perbekalan farmasi dilakukan berdasarkan LPLPO yang dikirim UPTD puskesmas. Pendistribusian perbekalan farmasi dilakukan setiap bulan ke 32 UPTD puskesmas di Kota Tangerang dengan jadwal distribusi yang berbeda – beda setiap UPTD puskesmas. Hal ini didasari oleh jarak alokasi UPTD puskesmas berada. 4. Pencatatan Pencatatan yang dilakukan di UPTD Gudang Farmasi adalah mencatat perbekalan farmasi yang masuk dan keluar, menghitung persediaan stok akhir gudang dan mengarsipkan LPLPO dari UPTD puskesmas. 5. Pelaporan UPTD Gudang Farmasi melakukan pelaporan mengenai penermaan
perbekalan
pemenang
tender,
pemusnahan
sediaan
farmasi
yang
persediaan
stok
farmasi
kepada
diterima akhir Kepala
dari
gudang, Dinas
Kesehatan Kota Tangerang.
4.4. Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang berhubungan dengan Kefarmasian terdiri dari 20 orang Apoteker (5 Apoteker di Seksi POM, 1 Apoteker di Seksi Sertifikasi, 1 Apoteker di Seksi Perbekalan Kesehatan, 2 Apoteker di Seksi Pembiayaan dan Jaminan kesehatan, 2 Apoteker di UPTD Gudang Farmasi dan 9 Apoteker di 9 UPTD Puskesmas) dan 41 orang Tenaga Teknis Kefarmasian, selain itu terdapat profesi dokter, dokter gigi, sarjana kesehatan masyarakat, perawat, bidan dll.
4.5. Tugas Pokok dan Fungsi Apoteker di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
84
Di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, terdapat 3 Apoteker yang menduduki jabatan structural yaitu Seksi Pengawasan Obat dan Makanan, Seksi Perbekalan Kesehatan dan UPTD Gudang Farmasi. 1. Seksi Pengawasan Obat dan Makanan Seksi Pengawasan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksaan sebagian tugas pelayanan kesehatan yang berkenaan dengan pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang kefarmasian serta kesehatan makanan dan minuman. Dalam menjalankan tugasnya, kepala seksi Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai fungsi : (1)
Perumusan usulan Rencana Kerja, Kinerja dan anggaran tahunan seksi Pengawas Obat dan Makanan.
(2)
Penyelenggaraan
pengawasan,
pembinaan,
serta
pengendalian
dibidang farmasi. (3)
Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, serta pengendalian di bidang kesehatan makanan dan minuman.
(4)
Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotik, psikotropik dan zat adiktif lainnya, kosmetika, obat tradisional dan bahan berbahaya.
(5)
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana produksi, distribusi, pelayanan farmasi, makanan dan minuman.
(6)
Monitoring penggunaan Bahan Tambahan Pangan
(BTP) pada
sarana produksi dan distribusi makanan minuman. (7)
Pengawasan
dan
pembinaan
terhadap
para
pegawai
yang
membantunya. 2. Seksi Perbekalan Kesehatan Seksi Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksaan sebagian tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya yang berkenaan dengan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan penggunaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan lingkungan unit pelaksana teknis Dinas. Dalam
85
menjalankan tugasnya, kepala seksi Perbekalan Kesehatan mempunyai fungsi : (1) Perumusan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Perbekalan Kesehatan. (2) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan. (3) Pelaksanaan pengadaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan (4) Pengawasan
dan
pembinaan
terhadap
para
pegawai
yang
membantunya. (5) Pelaporan 3. UPTD Gudang Farmasi UPTD Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, kepala seksi Gudang Farmasi mempunyai fungsi : (1) Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan UPTD Gudang Farmasi. (2) Pelaksaaan penerimaan hasil pengadaan perbekalan farmasi Dinas. (3) Pelaksanaan penyimpanan perbekalan farmasi (4) Pelaksanaan distribusi perbekalan farmasi (5) Pemantauan mutu perbekalan farmasi yang disimpan di UPTD Gudang Farmasi. (6) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai UPTD Gudang Farnasi. (7) Pelaporan
86
BAB V PEMBAHASAN PKPA
5.1. Dinas Kesehatan Kota Tangerang 5.1.1. Definisi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Dinas Kesehatan Kota Tangerang merupakan salah satu unit pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang dikepalai oleh seorang kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada walikota. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 2007 yang mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
5.1.2. Landasan Hukum Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 267 tahun 2008 bahwa landasan hokum pembentukkan Dinas Kesehatan harus mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahin 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, Dinas Kesehatan Kota Tangerang sudah mengikuti ketentuan yang ada pada keputusan Menteri Kesehatan RI No. 267 tahun 2008.
5.1.3. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Visi adalah masyarakat Kota Tangerang yang sehat secara mandiri. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 267 tahun 2008, visi yang dimiliki Dinas Kesehatan harus sejalan dengan visi Kementerian Kesehatan RI yakni membangun masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Hal ini menyatakan bahwa visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang sejalan dengan visi dari Kementerian Kesehatan RI. Misi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya aparatur yang professional;
87
88
mewujudkan pelayanan lingkungan yang berkualitas. Hal ini telah sejalan dengan misi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan; menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
5.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesehatan; c. Melaksanakan
teknis
administratif
meliputi
administrasi
umum,
kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan; d. Perencanaan dan pelaksanaan informasi kesehatan serta penanganan kesehatan masyarakat; e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan; f. Pembinaan teknis unit kerja dinas dan unit pelaksana teknis dinas serta tenaga fungsional; g. Pembinaan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan serta pencegahan dan pemberantasan penyakit; h. Pengawasan obat dan makanan; i.
Pemberian izin pelayanan bidang kesehatan;
j.
Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bidang kesehatan;
k. Evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan ketata-usahaan; l.
Pengkoordinasian lintas sector;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
89
Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 267 tahun 2008, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5.1.5. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 267 tahun 2008, besaran organisasi Dinas Kesehatan harus mempertimbangkan potensi daerah meliputi kapasitas fiskal daerah dan jumlah penduduk. Dinas Kesehatan Kota Tangerang menganut struktur pola maksimal. Penggunaan struktur pola maksimal ini berdasarkan potensi daerah yang dimiliki Kota Tangerang dengan kapasitas fiskal daerah sedang hingga tinggi dan jumlah penduduk tinggi. Namun ada beberapa bidang yang berbeda dengan literatur (5) yakni Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan yang dilapangan menjadi Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang berada dibawah Bidang Pengembangan Sumber Daya. Walaupun terdapat perbedaan struktur, fungsi dari Seksi tersebut masih sejalan dengan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan yang tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 267 tahun 2008.
5.2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Berdasarkan
hasil
pengamatan
kegiatan
pembinaan,
Pengawasan
dan
Pengendalian Kefarmasian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yaitu sebagai berikut : 1. Kegiatan pembinaan kefarmasian berupa pemberian bimbingan supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. 2. Kegiatan pengawasan kefarmasian
berupa pemberian
rekomendasi
perizinan tenaga kefarmasian dan pemeriksaan. 3. Kegiatan pengendalian kefarmasian berupa monitoring pemakaian obat narkotika, psikotropika dan zat adiktif serta monitoring penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) pada produk makanan dan minuman.
90
Kegiatan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian yang dilakukan di Dinas Kota Tangerang belum sesuai dengan undang-undang kesehatan dimana pemerintah daerah dan perangkatnya melakukan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya. Ada beberapa hal yang berbeda mengenai kegiatan pengawasan terkait perizinan, yaitu terkait perizinan apotek, tata cara perizinan apotek di Kota Tangerang belum semua mengikuti Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922 tahun 1993 tentang Ketetuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 14 Tahun 2011, semua hal yang terkait penerbitan surat izin apotek dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT) Kota Tangerang bukan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Sedangkan tata cara permohonan SIPA dan SIKA di Kota Tangerang juga sudah megikuti Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332 tahun 2002. Kegiatan perizinan praktek kerja tenaga kefarmasian, sarana pelayanan kesehatan dan sarana produksi serta distribusi di Kota Tangerang di Dinas Kesehatan Kota Tangerang menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Dimana kegiatan perizinan dilakukan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Penerapan sistem layanan terpadu satu pintu ini bagus diterapkan karena pelayanan publik menjadi lebih cepat, murah, mudan, transparan, pasti dan terjangkau.
5.3. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang dilakukan oleh Seksi Perbekalan Kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan
91
hasil pengamatan kegiatan-kegiatan tersebut sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan obat perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Namun ada beberapa hal yang belum dilaksanakan yaitu pembentukkan tim teknis perencanaan obat dan perbekalan kesehatan terpadu Kabupaten/Kota. Berdasarkan
pedoman
pengelolaan
obat
perbekalan
kesehatan
Kabupaten/Kota, tim teknis perencanaan obat dan perbekalan kesehatan terpadu Kabupaten/Kota terdiri dari : 1. Ketua yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi program kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2. Sekretaris
yang
diduduki
oleh
Kepala
Unit
Pengelolaan
Obat
Kabupaten/Kota atau Kepala Seksi Farmasi yang menangani kefarmasian Dinas Kesehatan. 3. Anggota terdiri dari unsur Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, unsur program yang terkait di Dinas Kabupaten/Kota dan unsur lainnya yang terlibat dalam pengadaan perbekalan kesehatan. Berdasarkan analisa terhadap hasil pengamatan dengan literature sebaiknya perlu dibentuk tim perencanaan obat dan perbekalan kesehatan secara independen. Agar perencanaan obat dan perbekalan kesehatan tersebut dapat lebih terkelola dengan teratur dan baik sehingga mengurangi beban kerja seksi perbekalan kesehatan.
5.4. UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang
UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang membantu kepala dinas dalam hal penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya di Kota Tangerang. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007, UPTD merupakan unit pendukung tugas kepala dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang bersifat spesifik. Kegiatan yang dilakukan UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang meliputi penerimaan,
penyimpanan,
pendistribusian,
pencatatan
dan
pelaporan.
92
Berdasarkan
pedoman
pengelolaan
obat
dan
perbekalan
kesehatan
Kabupaten/Kota, kegiatan yang dilakukan UPTD Gudang Farmasi Kota Tangerang sudah mengikuti pedoman tersebut.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
1. Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan tugas perbantuan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Tangerang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tangerang melalui Sekretaris Daerah. 2. Kegiatan kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Tangerang meliputi : a) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kefarmasian merupakan salah satu tugas pokok yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Obat Makanan yang dikepalai oleh seorang Apoteker. b) Kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu tugas pokok yang dilakukan oleh Seksi Perbekalan Kesehatan yang dikepalai oleh Apoteker. Sedangkan kegiatan sub pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (penyimpanan dan pendistribusian perbekalan kesehatan) dilakukan oleh UPTD Gudang Farmasi yang dikepalai oleh seorang Apoteker. 3. Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan apoteker di Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang nomor 24 tahun. a) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang apoteker yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian
tugas
pelayanan
kesehatan
yang
berkenaan
dengan
pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang farmasi serta kesehatan makanan dan minuman. b) Seksi Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh seorang apoteker yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya yang berkenaan dengan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan penggunaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan di lingkungan unit pelaksana teknis Dinas.
93
94
c) UPTD Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang apoteker yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
6.2. Saran
Peserta Praktek Kerja Profesi Apoteker diharapkan dapat lebih dilibatkan dalam kegiatan kerja di Seksi Pengawasan Obat dan Makanan selain mendapatkan penjelasan dari seksi tersebut
