1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Indonesia sebagai negara yang dikenal kaya akan sumber daya alam, dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, khususnya hutan. Indonesia memiliki hamparan hutan yang luas sekitar ± 99,6 juta hektar atau 52,5 % luas wilayah Indonesia (Badan Pusat Statistik). Hutan sebagai paru-paru dunia merupakan asset berharga yang perlu dijaga kelestariannya demi generasi yang akan datang. Hutan di Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati dengan berbagai macam flora dan fauna didalamnya. Hutan menjadi habitat berbagai flora fl ora dan fauna endemik, sehingga keberadaan hutan dapat menjadi pelindung flora dan fauna yang ada. Pengelolaan hutan menjadi mutlak diperlukan, karena rusaknya hutan dapat mengancam musnahnya ribuan spesies flora dan fauna. Disamping itu, pengelolaan hutan yang baik juga dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Kelestarian hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai khalifah di muka bumi ini untuk senantiasa menjaga alam semesta beserta isinya demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Disinilah peranan penting perum perhutani dalam mengadakan usaha pengelolaan, pengurusan dan perlindungan hutan yang digunakan untuk kemanfaatan umum tanpa mengabaikan perolehan laba.
2
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Negara dibawah naungan Departemen Kehutanan dan Kementerian BUMN yang menyelenggarakan usaha dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Meskipun Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Negara, namun tidak bisa terlepas dari pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi. Sektor pajak merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah disamping sektor migas. Beban pengeluaran negara yang besar, baik untuk pembangunan maupun pembiyaan pengeluaran rutin tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan terhadap sumber-sumber penerimaan negara harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pajak merupakan iuran wajib yang disetorkan kepada pemerintah sebagai kas negara yang dikenakan terhadap setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya guna membiayai pengeluaran negara. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah, dll. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap obyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh. Undang-Undang yang mengatur tentang pajak penghasilan baik meliputi besarnya tarif pajak, tata tat a cara pembayaran, pelaporan,dll adalah UU No 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983. Dalam Undang-Undang tersebut memuat beberapa pasal, salah satunya adalah pasal 21 yang mengatur pajak penghasilan (PPh) bagi
2
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Negara dibawah naungan Departemen Kehutanan dan Kementerian BUMN yang menyelenggarakan usaha dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Meskipun Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Negara, namun tidak bisa terlepas dari pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi. Sektor pajak merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah disamping sektor migas. Beban pengeluaran negara yang besar, baik untuk pembangunan maupun pembiyaan pengeluaran rutin tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan terhadap sumber-sumber penerimaan negara harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pajak merupakan iuran wajib yang disetorkan kepada pemerintah sebagai kas negara yang dikenakan terhadap setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya guna membiayai pengeluaran negara. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah, dll. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap obyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh. Undang-Undang yang mengatur tentang pajak penghasilan baik meliputi besarnya tarif pajak, tata tat a cara pembayaran, pelaporan,dll adalah UU No 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983. Dalam Undang-Undang tersebut memuat beberapa pasal, salah satunya adalah pasal 21 yang mengatur pajak penghasilan (PPh) bagi
3
pegawai/karyawan.
Berdasarkan
Undang-undang
pajak
penghasilan,
sistem
pemungutan pajak penghasilan di Indonesia dilakukan menganut With Holding Tax System, System, dimana pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh pihak fiskus untuk melakukan pemungutan, dan atau pemotongan pajak kepada pihak yang menerima penghasilan. Dengan sistem ini diharapkan akan mampu mengurangi beban pemerintah dalam menanggung biaya pemungutan pajak karena telah ditangani oleh perusahaan tempat karyawan bekerja, sehingga
pemerintah
menjadi lebih mudah dalam melakukan pemungutan pajak. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana perusahaan menentukan besarnya pajak penghasilan pegawai atau karyawan yang harus disetor kepada pemerintah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul laporan praktek kerja lapangan (PKL) dengan judul : “MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH”.
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang telah penulis paparkan maka penulis merumuskan permasalahan : a. Bagaimana mekanisme penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah ?
4
b. Bagaimana mekanisme pembukuan atas penghitungan dan pemotongan pajak
penghasilan (PPh) 21 atas gaji pegawai tetap dalam sistem ERP Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah ? c. Bagaimana mekanisme pembayaran dan atau penyetoran pajak penghasilan
(PPh) 21 atas gaji pegawai tetap pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah ? d. Bagaimana mekanisme pelaporan pajak penghasilan (PPh) 21 atas gaji pegawai
tetap pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah ?
1.3
Tujuan dan Manfaat Laporan
1.3.1 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan laporan kerja praktek lapangan adalah sebagai berikut : 1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Manajemen Universitas Negeri Semarang. 2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghitungan dan pemotongan, pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. 3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembukuan PPh 21 dalam sistem ERP Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. 4. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan atau penyetoran PPh 21 atas gaji pegawai tetap pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. 5. Untuk mengetahui mengetahui bagaimana mekanisme mekanisme pelaporan PPh 21 atas gaji pegawai pegawai tetap pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.
5
1.3.2 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penulisan laporan praktek kerja lapangan ini adalah : 1. Bagi Penulis Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan prosedur
penghitungan,
pemotongan,
penyetoran
dan
pelaporan
pajak
penghasilan (PPh) pasal 21 yang telah diperoleh selama penyusunan laporan ini. 2. Bagi Perusahaan Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pihak perusahaan terkait dalam pembuatan kebijakan pajak yang lebih efektif dalam rangka kemajuan perusahaan. 3. Bagi civitas akademis Untuk memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu khususnya mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
1.4
Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan
Kegiatan praktek kerja lapangan penulis dilaksanakan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang terhitung dari tanggal 4 Agustus – 29 Agustus 2014. Dalam praktek kerja lapangan ini penulis di tempatkan pada bagian Biro Keuangan.
1.5
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi : 1. Observasi
6
Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti (Gorys Keraf, 1993:162). Dalam metode observasi ini diperoleh data mengenai cara penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan (Pph) pasal 21. 2. Wawancara Wawancara atau interview adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seorang autoritas (seorang
ahli
atau
yang
berwenang
dalam
suatu
masalah)
(Gorys
Keraf,1993:161). Dalam hal ini, data dikumpulkan dengan mengajukan pertanyaan kepada karyawan Biro Keuangan Staff Perpajakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (Pph) pasal 21. Adapun data yang diperoleh adalah penjelasan mengenai tata cara penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pph pasal 21 serta berkas-berkas yang diperlukan. 3. Studi Pustaka Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca atau memanfaatkan buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat para ahli dengan menempatkan pendapat tersebut sebagai metode tersendiri (Gorys Keraf, 1993:165). Dalam studi pustaka ini dikumpulkan data dengan cara membaca buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan pajak penghasilan (Pph) Pasal 21.
7
BAB II LANDASAN TEORI
2.1
Pengertian Pajak Penghasilan
Menurut Siti Resmi (2009) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undangundang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.
8
2.2
Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Menurut Siti Resmi (2009), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi
dalam
negeri
sehubungan
dengan
pekerjaan
atau
jabatan,
jasa,
dan kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang jumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.
2.3
Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Setiap pemungutan atau pemotongan yang dilakukan oleh negara tentunya harus mempunyai dasar hukum. Begitu juga dengan pemungutan pajak, yang dasar hukumnya termuat dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara haruslah berdasarkan Undang-undang”. Demikian juga halnya dengan pemotongan pajak penghasilan pasal
21.
Dalam
melaksanakan
pemotongan
pemotongan/pemungutan dilakukan berdasarkan:
tersebut
di
PPh
9
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007. 2. Undang-undang
Nomor
7
Tahun
1983
tentang
Pajak
Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26. 2.4
Subyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Penerima penghasilan atau yang disebut juga subyek pajak yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain :
10
1. Pegawai tetap, termasuk Komisaris atau Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap. 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi: a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris; b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,
bintang
iklan,
sutradara,
kru
film,
foto
model,
peragawan/peragawati,pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya; c. olahragawan; d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; f. pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; g. agen iklan; h. pengawas atau pengelola proyek; i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; j. petugas penjaja barang dagangan;
11
k. petugas dinas luar asuransi; l. distributor
multilevel
marketing
atau
direct
selling;dan
kegiatan
sejenisnya. 4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi : a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; b. peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja; c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; e. peserta kegiatan lainnya. Sedangkan, yang tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 dan atau 26 antara lain : 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat : a. bukan Warga Negara Indonesia; dan b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak
12
menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
2.5
Obyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Penghasilan yang dikenakan pemotongan atas Pajak Penghasilan (PPh0 Pasal 21 antara lain : 1. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 3. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; 4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan; 5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
13
2.6
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Berdasarkan tarif pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 menjelaskan besarnya tarif pajak penghasilan ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak adalah sebagai berikut : Tabel 3.3a Tarif Pajak Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000
5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000
15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000
25%
Diatas Rp 500.000.000
30%
Sedangkan, untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tarifnya adalah sebagai berikut : Tabel 3.3b Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Orang Probadi Katerangan
Tarif Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
Rp 24.300.000
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin
Rp
Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami
Rp 24.300.000
Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga
Rp
2.025.000
2.025.000
14
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
3.1
Sejarah Berdiri dan Perkembangan Perusahaan
Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tahun 1972 berdasarkan PP No.15 tahun 1972 yang telah diubah menjadi PP No.36 Tahun 1936. Perum Perhutani mengalami 4 masa perkembangan yaitu Masa Feodal (sebelumnya tahun 1604), Masa Kolonial Belanda (Tahun 1604-1942), Masa Pendudukan Jepang (Tahun 1942-1945), dan Masa Kemerdekaan (Tahun 1945 – sekarang). Sejalan dengan perubahan yang terjadi, maka sejarah hutan dan kehutanan di Jawa dan Madura juga mengalami keadaan pasang surut, dengan adanya perubahaan yang disebabkan karena kondisi Indonesia yang mengalami masa perkembangan. Adapun kronologis perkembangan pendirian Perum Perhutani adalah sebagai berikut : 1. Masa Feodal (Sebelum Tahun 1604)
Pada masa faeodal, semua hutan yang ada di kawasan Jawa dan Madura masih berada dibawah kekuasaan para raja. Hutan-hutan masih sangat luas dan belum ada pengurusan hutan secara teratur. 2. Masa Kolonial Belanda (Tahun 1602-1942)
Pada masa kolonial Belanda, secara bertahap hutan diambil alih dari tangan raja, walaupun pada masa itu dikeluarkan landasan hukum di bidang pengurusan hutan berisi peraturan, instruksi, perjanjian, dan usaha untuk pengurusan hutan. Pada tahun 1808 dibawah kepemimpinan Daendels, dibentuk Badan Pelaksana
15
Khusus (BPK) yang terdiri dari Inspektur Jendral Lembaga Administrasi Hutan, kemudian diadakan usaha untuk merintis kegunaan dan pengurusan hutan yang lebih baik berdasarkan ilmu pengetahuan modern yang dipelopori oleh 2 orang ahli kehutanan dari Jerman yaitu Muller dan Jordes pada tahun 1845. Pada tahun ini juga dibentuk Denist Van Bosc Wezen yang merupakan kesatuan tugas untuk menguasi wilayah dari kehutanan setempat dan diteruskan dengan berlakunya Undang-undang Kehutanan Np.1 Tahun 1879. Setelah diadakan pembaharuan diberbagai bidang, maka dibuatlah perundang-undangan Kehutanan yang dikenal dengan nama Bosc Reglement (Peraturan Kehutanan). Pada tahun 1879, hutan jati mulai dijaga secara intensif dan disesuaikan denga perkembangan ekonomi kehutanan modern staf di Eropa untuk meningkatkan hasil hutan secara komersial. Dalam usaha tersebut, maka pada tahun 1929 dibentuk Jati Bedrisf (Perusahaan Jati) tetapi mengalami kegagalan. Kemudian tahun 1936 struktur organisasi berubah menjadi jawatan da ini berlaku sampai masa kolonial Belanda. 3. Masa Pendudukan Jepang (Tahun 1942 – 1945)
Pada masa pendudukan Jepang (1942) Denist Van Bosc Wezen diganti dengan nama Ringo Tyud Zumuzjo. Badan ini pada awalnya ditempatkan berada dibawah Departemen Kehakiman (1942) yang dimaksudkan untuk melindungi para tenaga kerja. Kemudian pada tahun 1943 berada dibawah Departemen Perkapalan karena hasil hutan mulai dipasarkan keluar pulau Jawa. Selama masa pendudukan Jepang, hutan di pulau Jawa mengalami kerusakan fisik dan kegiatan produksi sering terhambat. Hal ini disebabkan karena pihak Jepang terus menerus mengadakan penebangan hutan yang jauh melampaui. Pada akhir masa
16
pemerintahan Jepang, Ringo Tyud Zumuzjo ditempatkan dibawah Departemen Kehutanan. 4. Masa Kemerdekaan (Tahun 1945 – Sekarang)
Setelah Indonesia merdeka, Ringo Tyud Zumuzjo diambil alih pemerintah Republik Indonesia dan dijadikan Jawatan Kehutanan yang sifatnya imperialisme dan
berada
dibawah
Kementerian Pertanian.
Kementerian
Kemakmuran
yang
akhirnya
menjadi
Kemerdekaan Indonesia menyebabkan adanya usaha
pemerintah kearah pemberian otonomi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957. Peraturan ini juga membawa pengaruh perubahan struktur kehutanan, dari Jawatan menjadi dinas kehutanan yang berada dibawah kekuasaan Pemerintah Daerah (PEMDA) sebagai perencana tetap yang diatur oleh pusat. Dinas Kehutanan kemudian mengalami perubahan dan diubah menjadi Perusahaan Negara berdasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1961 dengan nama Badan Umum Kehutanan Negara. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1967 atas dasar Pasal 23 UUD 1945, tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang didalamnya menetapkan, mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat bagi rakyat dan negara. Beradasarkan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1967 inilah yang mendasari keluarnya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972, yang mengubah status dari Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur Menjadi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang dan Perum Perhutani Divisi RegionalI Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya.
17
Sedangkan Direksi Perum Perhutani berkedudukan di Jakarta. Dalam perjalanan usahanya, pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1978 tentang penambahan Unit Produksi Perum Perhutani, sehingga Perum Perhutani bertambah 1 unit lagi yaitu Perum Perhutani Divisi RegionalII Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung.
2.1
Lokasi Perusahaan
Sebelum tahun 1994 lokasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah awalnya berada di gedung Bank Harapan Sentosa yang berlokasi di Jalan Pandanaran Semarang. Kemudian pada awal 1994, kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah pindah di Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang. Lokasi tersebut dipilih karena letaknya yang strategis karena lokasinya yang berada dipinggir jalan raya sehingga memudahkan akses transportasi khususnya bagi karyawaan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.
3.2
Visi dan Misi Perusahaan
3.2.1 Visi
“Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 3.2.2 Misi
1. Mengelola
sumberdaya
hutan
dengan
prinsip
pengelolaan
lestari
berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai, meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa
18
lingkungan, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan berkelanjutan. 2. Membangun
dan
mengembangkan
perusahaan,
organisasi
serta
sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal, memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan. 3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.
3.3
Wilayah Kerja dan Bidang Usaha Perusahaan
3.3.1 Wilayah Kerja
Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi kawasan hutan negara yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur serta Provinsi Jawa Barat dan Banten, serta daerah lain yang telah ditetapkan kecuali kawasan yang berfungsi sebagai kawasan suaka alam, dan Hutan Wisata. Total wilayah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 2.446.907,27 Ha. Wilayah kerja Perum Perhutani dibagi kedalam unit - unit, yaitu : 3 Wilayah kerja kawasan hutan negara Provinsi Jawa Tengah, yang disebut Divisi Regional Jawa Tengah. 4 Wilayah kerja kawasan hutan negara Provinsi Jawa Timur, yang disebut Divisi RegionalI Jawa Timur.
19
5 Wilayah kerja kawasan hutan negara Provinsi Jawa Barat dan Banten, yang disebut Divisi RegionalII Jawa Barat dan Banten. Kantor Unit berperan dalam memberikan layanan manajemen kapada satuan organisasi dibawahnya yakni Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dan Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) berupa : a. Pengendalian strategi sebagian Direksi b. Pengarahan dan pembinaan c. Pengendalian manajemen Berikut ini adalah daftar Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dan Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) yang berada dibawah naungan Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah : Tabel 2.4a Unit Kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KPH Blora Purwodadi Cepu Randublatung Gundih Mantingan Kebonharjo Pemalang Banyumas Timur Banyumas Barat Telawa Semarang Pekalongan Barat Pekalongan Timur Pati Surakarta Balapulang Kedu Utara Kedu Selatan Kendal
KBM IK Brimbung IK Cepu Sar 1 Tegal Sar 2 Cepu Agroforestry Induustri Non Kayu Jasa Lingkungan dan Produksi lain
20
3.3.2 Bidang Usaha Perusahaan
Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa bagi pemanfaatan umum sekaligus menumpuk keuntungan, serta menyelenggarakan usaha bidang kehutanan untuk menunjang pelaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembagunan. Dalam mengemban tugas dan tanggungjawab tersebut, Perum Perhutani berupaya menjaga keseimbangan fungsi sumber daya hutan baik ekologis, sosial, dan ekonomi. Penjelasan mendetail mengenai bidang usaha yang dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan Hutan Pengelolaan hutan diawali dengan kegiatan perencanaan hutan, yang meliputi : a. Rencana Umum Perusahaan (RUP) Rencana Umum Perusahaan (RUP) merupakan rencana jangka panjang besifat menyeluruh yang memuat kebijakan dan strategi optimalisasi sumber daya guna mencapai tujuan perusahaan. b. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) merupakan rencana untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari untuk masing-masing kelas perusahaan sebagai acuan penyusunan rencana guuna terjaminnya kelestarian hutan. Guna penyusunan RKPH perlu dilakukan penataan hutan, meliputi tata batas, pembagian hutan, risalah (inventaris) hutan, pembuatan/perbaikan alur,pengukuran dan perpetaan.
21
c. Rencana Lima Tahun Perusahaan (RLTP) Rencana Lima Tahun Perusahaan (RLTP) merupakan rencaa yang memuat kebijakan operasional dan pelaksanaan upaya-upaya mencapai sasaran perusahaan dalam 5 tahun. d. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) merupakan rencana kegiatan secara rinci dalam satu tahun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) e. Rencana Teknik Tahunan (RTT) Rencana Teknik Tahunan (RTT) adalah rencana tahunan yang disusun mengacu pada RPKH. 2. Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan Reboisasi dan rehabilitasi hutan dilakukan di lokasi bekas tebangan maupun kawasan yang masih tidak produktif. Pelaksanaan reboisasi melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (SPHBM) baik dengan tanam tumpang sari, penetapan pola tanam, optimalisasi ruang, maupun pengembangan usaha produktif lainnya. Sejak tahun 1985, pekerjaan reboisasi selain bersifat rutin juga dilaksanakan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) serta penanaman dalam rangka pemulihan pohon jati yang telah dilakukan di Cepu dan Padangan. 4. Pemeliharaan Hutan Pemeliharaan hutan bertujuan untuk membuat tegaknya hutan berpotensi tinggi pada saat masa tebang serta menjaga kesuburan tanah dan kelestarian
22
lingkungan. Kegiatan pemeliharaan hutan meliputi pemagkasan tanaman sela, penyiangan,
pembersihan
tunas
air,
pemangkasan
cabang
(pruning),
penjarangan, pencegahan terhadap hama dan penyakit, pencegahan gangguan penggembalan dan perlindungan hutan lainnya. 5. Perlindungan Hutan Perlindungan hutan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan dari gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan meliputi pencurian pohon, okupasi lahan/bibrikan, penggembalan liar, kebakaran hutan dan bencana alam. 6. Pemungutan Hasil Hutan Dalam pemungutan hasil hutan, Perum Perhutani menerapkan sistem padat karya
untuk
memberikan
kesempatan
kerja
kepada
penduduk
sekitar.
Pemungutan hasil hutan dapat berupa pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu. Kegiatan pemungutan hasil hutan kayu meliputi kegiatan penebangan, pembagian barang, pengangkutan dan pemupukan di tempat pengumpulan kayu (TPK). Sementara jenis kayu yang dihasilkan terdiri atas jenis kayu jati, pinus, mahoni, damar, mangium, sengon dan rimba lainnya. Sedangkan, untuk pemungutan hasil hutan non kayu berupa getah pinus, gatah damar, minyak kayu putih, madu, seedlak dan murbei untuk pakan ulat sutera, kopi, minyak atsiri, penagkaran buaya dan sebagainya. 7. Industri Hasil Hutan Perum Perhutani memiliki Industri hasil hutan yakni Industri Pengolahan Kayu di Cepu, Brumbung, Gresik, dan 12 Unit Penggergajian dengan produk
23
antara lain Garden Furniture (GF), Housing Component , Veener Sayat , TOP , Paket Block , Flooring. Selain itu juga, Perum Perhutani memiliki 8 pabrik pengolahan gondorukem dan terpentin, 12 pabrik minyak kayu putih, Pabrik seedlak, dan pabrik pemintalan benang sutera. 8. Pemasaran Hasil Hutan Sasaran pasar produk Perum Perhutani untuk pasar dalam negeri umumnya berupa kayu bulat, sedangkan untuk pasar luar negeri berupa kayu gergajian, produk jadi, gondorukem dan terpentin. Mekanisme pemasaran berupa kontrak, penjualan lagsung dan lelang. Perum Perhutani juga bekerjasama dengan World Wide Fund (WWF)
dan Tropical Forest Trust (TFT) untuk mendapatkan
sertifikasi Sustainable Forest Management (SFM) dan Chain of Custody (CoC) yang merupakan standar pengelolaan hutan, industri perkayuan dan perdagangan kayu yang disyaratkan para para pembeli dari Eropa dan Amerika.
3.4
Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah gambaran sistematis yang menjelaskan mengenai hubungan tugas, tanggungjawab dan wewenang antar tiap-tiap bagian dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas
perusahaan. Dengan
adanya struktur organisasi akan memudahkan dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas, sehingga masing-masing elemen yang ada dalam orgaisasi dapat dikoordinasikan dengan baik sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang yang diberikan, sehingga tidak akan terjadi benturan tugas.
24
Berdasarkan
SK
Direksi
Nomor
554/Kpts/Dir/2005
yang
telah
disempurnakan dengan SK Nomor 489/Kpts/Dir/2006 tentang struktur organisasi Perum Perhutani, ditegaskan pemisahan kelola Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dan Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM). Wilayah kerja Perum Perhutani dibagi menjadi 3 unit dan masing-masing unit dipimpin oleh Kepala Unit dibantu oleh Wakil Kepala Unit dengan dibantu oleh Kapala Biro (Karo). Masing-masing unit membawahi beberapa Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) yang dipimpin oleh seorang Administratur dan Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) dipimpin oleh General Manager , dengan rincian sebagai berikut : Divisi Regional Jawa Tengah : 20 KPH dan 6 KBM Divisi RegionalI Jawa Timur : 24 KPH dan 6 KBM Divisi RegionalII Jawa Barat dan Banten : 13 KPH dan 3 KBM Struktur Organisasi Perum Perhutani secara garis besar merupakan struktur organisasi garis yaitu suatu organisasi dimana hubungan antara pegawai-pegawai dalam perusahaan tertentu merupakan suatu garis lurus dari para atasan hingga para bawahan dan memegang tugas sendiri-sendiri, sehingga kekuasaan dan tanggung jawab dari tingkat tertinggi sampai yang teendah terpisah secara jelas dan tegas. Adapun struktur organisasi yang diterapkan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
berdasarkan
Surat
Keputusan
Direksi
Perum
Perhutani
Nomor
019/Kpts/Dir/2009 yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2009 dapat dilihat pada gambar 1. Struktur organisasi Perum Perhutani dipimpin oleh Direktur Utama yang berada dibawah menteri Kehutanan Dirjen Pembinaan Hutan. Direktur utama
25
membawahi empat direksi, yaitu Direktur Produksi, Pemasaran, Keuangan, dan Umum. Selain keempat Direksi tersebut terdapat 3 unit produksi Perum Perhutani yang bertanggung jawab terhadap Direktur Utama, yakni Kepala Divisi Regional Jawa Tengah, Divisi RegionalI Jawa Timur dan Divisi RegionalII Jawa Barat. Untuk lebih mempermudah dalam mengimplementasikan kebijakan perusa haan dan pengelolaan hutan, maka setiap unit diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya masing-masing. Adapun penjelasan tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah adalah sebagi berikut : 1. Kepala Unit a. Tugas Pokoknya adalah : - Melaksanakan semua rencana dan kebijakan dari Direksi. - Memimpin dan mengurus Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. b. Kepala Unit mempunyai wewenang yaitu menetapkan cara-cara pelaksanaan kebijaksanaan Direksi dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. c. Kepala Unit bertanggungjawab kepada Direksi atas tugas yang telah dilaksanakannya. 2. Wakil Kepala Unit a. Tugas Pokonya adalah : - Membantu Kepala Unit melaksanakan tugas-tugas pimpinan. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Unit.
26
b. Wewenang : Mengkoordinasi,
membina dan mengawasi bidang produksi, industri,
keamanan dan agraria. c. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit. 3. Kepala Biro Perencanaan
a.
Tugas pokok : Membantu Kepala Unit dalam hal perencanaan prasarana hutan dan perencanaan pembangunan hutan berdasarkan asas kelestarian.
b.
Wewenang : Membuat perencanaan prasarana hutan dan perencanaan pembangunan hutan.
c.
Bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
Biro Perencanaan membawahi empat Kepala Seksi (Kasi), yaitu : 1. Kepala Seksi Perencanaan Umum 2. Kepala Seksi Pengukuran dan Perpetaan 3. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Hutan 4. Kepala Seksi Peerencanaan Hutan (I,II,II,IV) a) Seksi Perencanaan Hutan Daerah I berkedudukan di Pekalongan meliputi Kesatuan Pemangku Hutan Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Balapulang, Kendal, Pemalang. b) Seksi Perencanaan Hutan Daerah II berkedudukan di Yogyakarta meliputi Kesatuan Pemangku Hutan Banyumas Timur, Banyumas Barat, Kedu Selatan dan Surakarta.
27
c) Seksi Perencanaan Hutan Daerah II berkedudukan di Salatiga meliputi Kesatuan Pemangku Hutan Semarang, Purwodadi, Randublatung, Telawa, Gundih. d) Seksi Perencanaan Hutan Daerah IV berkedudukan di Rembang meliputi Kesatuan Pemangku Hutan Pati, Kebonharjo, Blora, Mantingan, Cepu. 4. Kepala Biro Pembinaan Hutan
a. Tugas Pokok : Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit dalam mengatur dan mengkoordinasi bidang pembinaan hutan. b. Wewenang : - Mengatur dan membimbing petunjuk kerja pembinaan hutan serta melaksanakan pengawasan di Biro Pembinaan Hutan. - Memimpin dan mengendalikan kegiatan Biro Pembinaan Hutan. c. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit. Biro Pembinaan Hutan membawahi tiga Kepala Seksi yaitu ; 1. Kepala Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan 2. Kepala Seksi Pemeliharaan 3. Kepala Seksi Pembinaan Lingkungan 5. Kepala Biro Produksi
a. Tugas pokok : Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit dalam mengatur dan mengkoordinasi bidang produksi. b. Wewenang : - Mengatur dan memberi petunjuk kerja serta melakukan pengawasan terhadap Biro Produksi.
28
- Melakukan pembinaan eksploitsi hutan dan pembangunan lingkungan. c. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit. Biro Produksi membawahi tiga Kepala Seksi yaitu : 1. Kepala Seksi Eksploitasi Kayu 2. Kepala Seksi Eksploitasi Non Kayu 3. Kepala Seksi Usaha Lain 6. Kepala Biro Industri
a. Tugas Pokoknya adalah : - Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit dalam mengatur dan mengkoordinasi bidang industri. - Membantu Kepala Unit dalam bidang pemikiran, pengembangan dan pengolahan hasil hutan. b. Wewenang : Mengatur, membimbing dan mengawasi di Biro Industri. c. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit. Biro Produksi mempunyai tiga Kepala Seksi yaitu : 1.
Kapala Seksi Industri Kayu
2.
Kepala Seksi Industri Non Kayu
3.
Kepala Seksi Industri Industri
7. Kepala Biro Keamanan, Agraria dan Humas
a. Tugas : Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit dalam mengatur dan mengkoordinasi bidang keamanan agraria. b. Wewenang : Mengatur, membimbing dan mengawasi di Biro Keamanan, Agraria dan Humas.
29
c. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit. Biro Keamanan, Agraria dan Humas memiliki tiga Kepala Seksi yaitu : 1. Kepala Seksi Hukum dan Agraria 2. Kepala Seksi Keamanan 3. Kepala Seksi Humas 9. Kepala Biro Pemasaran
a. Tugas pokoknya adalah : - Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit dalam mengatur dan mengkoordinasi Bidang Pemasaran - Membantu Kepala Unit dalam Bidang Pemasaran, penjualan hasil hutan, pengujian hasil hutan dan analisa pasar. b. Wewenang : Mengatur, membimbing dan mengawasi di Biro Pemasaran c. Bertanggunngjawab kepada Kepala Unit Biro Pemasaran mempunyai tiga Kepala Seksi yaitu : 1. Kepala Seksi Penjualan 2. Kepala Seksi Analisa Pasar 3. Kepala Seksi Pengujian 10. Kepala Biro Teknik dan Perlengkapan
a. Tugas pokoknya adalah : - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit dalam mengatur dan menkoordinasikan bidang teknik dan perlengkapan
30
- Melaksanakan pengawasan kepada administratur dibawahnya dalam pelaksanaan
pengadan
barang,
penyimpanan,
pemeliharaan
dan
penghapusan barang-barang. b. Wewenang : Mengatur, membimbing dan mengawasi dalam Biro Teknik dan perlengkapan. c. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit Biro Teknik mempunyai tiga Kepala Seksi yaitu : 1. Kepala Seksi Pembangunan 2. Kepala Seksi Analisa Perlengkapan 3. Kepala Seksi Instalasi 11. Kepala Biro Keuangan
a. Tugas pokoknya : Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit dalam mengatur dan mengkoordinasi Bidang Keuangan. b. Wewenang : - Mengatur, membimbing dan mengawasi Biro Keuangan - Menyusun anggaran dan pendapatan perusahaan, administrasi keuangan dan pembangunan serta pemeriksaan keuangan. c. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit. Biro Keuanagn mempunyai tiga Kepala Seksi yaitu : 1. Kepala Seksi Anggaran dan Pembelanjaan 2. Kepala Seksi Akuntansi dan Perpajakan 3. Kepala Seksi Verifikasi 12. Kepala Biro Umum
31
a. Tugas pokoknya adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit dalam mengatur dan mengkoordinasi bidang tata laksana dan administrasi umum. b. Wewenang : Mengatur, membimbing dan mengawasi Biro Umum. c. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit. Biro Umum mempunyai dua Kepala Seksi yaitu : - Kepala Seksi Umum dan Perkantoran - Kepala Seksi Personalia 13. Kepala Biro Pengawasan
a. Tugas pokoknya adalah membantu Kepala Unit dalam tugas pengawasan terhadap semua pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah unitnya. b. Wewenang : mengawasi semua pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah unit. c. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit. Biro Pengawasan memiliki dua Kepala Seksi yaitu : - Kepala Seksi Pengawasan Wilayah I - Kepala Seksi Pengawasan Wilayah II
32
GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH
33
BAB IV PEMBAHASAN
4.1
Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Non Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) khususnya bagi mahasiswa Jurusan Manajemen S1 sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi prodi Manajemen S1 serta sebagai sarana mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama dibangku kuliah sebagai bekal mahasiswa ketika terjun dalam dunia kerja nantinya. Obyek kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan No.1517 Semarang. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan selama kurang lebih 4 minggu, mulai dari tanggal 4 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2014. Dimana Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan setiap hari Senin s/d Jum’at, jam kerja mulai pukul 07.00 – 15.00 WIB. Selama Praktek Kerja Lapangan (PKL)
penulis
ditempatkan di Biro Keuangan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Untuk pakaian yang digunakan penulis pada saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan menggunakan atasan kemeja (warna bebas), celana kain (tidak diperbolehkan memakai jeans), sepatu hitam dan jas almamater. Sedangkan setiap hari jum’at pagi sebelum melaksanakan Praktek Kerja Lapangan diadakan kegiatan senam pagi pukul 07.00 dengan memakai pakaian olahraga.
34
4.2
Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan
Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan mahasiswa mengerjakan tugastugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Adapun uraian spesifik kegiatan yang dilakukan penulis selama praktek kerja lapangan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Spsesifik kegiatan praktek kerja lapangan 4 -29 Agustus 2014 Minggu ke-1, Tanggal 4 Agustus - 8 Agustus 2014 No
Hari
Tanggal
Kegiatan PKL
Menginput data transaksi pembayaran kas tanggal 25 Juli 2014 Menginput data transaksi pembayaran Bank 2 Selasa 05/08/2014 tanggal 16-17 Juli Mengapprove transaksi pembayaran dan 3 Rabu 06/08/2014 penerimaan Bank tanggal 22 -25 Juli 2014 Rekonsiliasi data saldo Bank bulan Juli 2014 4 Kamis 07/08/2014 dengan saldo Bank pada program ERP Juli 2014 Melanjutkan rekonsiliasi data saldo Bank dengan 5 Jum'at 08/08/2014 saldo Bank pada program ERP bulan Juli 2014 Minggu ke-2, Tanggal 11 Agustus - 15 Agustus 2014 1
Senin
04/08/2014
No
Hari
Tanggal
1
Senin
11/08/2014
Menginput data transaksi pembayaran dan penerimaan kas tanggal 08 Agustus 2014
12/08/2014
Menginput data transaksi penerimaan kas tanggal 11 Agustus 2014 serta mengiput data kekurangan pembayaran gaji
2
Selasa
3
Rabu
13/08/2014
4
Kamis
14/08/2014
5
Jum'at
15/08/2014
Kegiatan PKL
Menginput data transaksi pembayaran kas tanggal 11 Agustus serta mengapprove penerimaan dan pembayaran kas tanggal 11 Agustus 2014 Menginput data transaksi pembayaran kas tanggal 12 Agustus 2014 Menginput data transaksi penerimaan dan pembayaran kas tanggal 14 Agustus 2014
35
Minggu ke-3, Tanggal 18 Agustus – 22 Agustus 2014
1
Senin
18/08/2014
Input bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai Perum Perhutani Divisi Jawa Tengah
2
Selasa
19/08/2014
Input data konfirmasi faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2012 Perum Perhutani Divre Jateng dan KPH Kedu Utara
3
Rabu
20/08/2014
Input Jurnal Memorial atas transaksi tanggal 20 Agustus 2014
4
Kamis
Mengumpulkan bukti kas masuk dan biaya untuk 21/08/2014 pemeriksaan tim verifikasi dari direksi dari bulan Januari s/d Juni 2014
5
Jum'at
22/08/2014
Input bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 serta bukti pemotongan PPh pasal 23
Minggu ke-4, Tanggal 25 Agustus s/d 29 Agustus 2014 Hari
Tanggal
Kegiatan PKL
Senin
25/08/2014
Input pembayaran apresiasi kinerja Triwulan II tahun 2014 untuk pegawai dan pejabat Pe rum Perhutani Divre Jateng
Selasa
26/08/2014
Entri gaji karyawan melalui sistem ERP untuk bulan Agustus lewat Bank
Rabu
27/08/2014
Input penerimaan dan pembayaran kas tanggal 26 Agustus 2014
Kamis
28/08/2014
Input penerimaan dan pembayaran kas tanggal 27 Agustus 2014
Jum'at
29/08/2014
Input penerimaan dan pemngeluaran kas tanggal 28 Agustus 2014
36
4.3
Analisis Pembahasan
4.3.1 Mekanisme Pengitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap
Sistem perpajakan yang digunakan untuk pemotongan Pph Pasal 21 adalah menggunakan Witholding Tax System. Withholding Tax System adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan dan atau pemotongan pajak terutang pihak yang menerima penghasilan. Sesuai dengan sistem tersebut maka dalam hal ini, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah bertindak sebagai pihak ketiga yang berwenang untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajak penghasilan seluruh pegawainya. Adapun
jenis
penghasilan
yang
dikenakaan
pemungutan
dan
atau
pemotongan atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah anatara lain : Gaji, Upah, Honorarium, Tunajangan, serta pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak penerima penghasilan. Dalam hal ini akan dibahas mengenai penghitungan pajak penghasilan atas gaji pegawai tetap. Pengenaan tarif PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah adalah sebesar 5 % dari penghasilan bruto bagi pegawai yang memiliki NPWP. Sedangkan, pegawai yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif PPh 21 sebesar 6 %. Kriteria pegawi yang harus memiliki NPWP adalah semua pegawai yang memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
37
Adapun mekanisme penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap adalah sebagai berikut : 1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap, terlebih dahulu perlu diketahui penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara menjumlahkan gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan serta pendapatan lain-lain yang diterima pegawai. Kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan 5 % dari penghasilan bruto (Maksimal Rp 1.296.000,- per tahun atau Rp 108.000,- per bulan) serta Iuran-iuran yang terkait dengan penghasilan tetap. 2. Penghasilan netto tersebut dikurangi dengan PTKP 1 tahun sesuai dengan tanggungan pihak yang menerima penghasilan. Selisih yang diperoleh dari pengurangan penghasilan netto dengan PTKP 1 tahun itulah yang akan menjadi Penghasilan Kena Pajak (PKP). Karena di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah penghasilan yang diperoleh pegawai tetap tidak lebih dari 50.000.000 perbulan maka tarif PPh yang dikenakan adalah 5 % dari penghasilan kena pajak (PKP) bagi pegawai yang memiliki NPWP , sedangkan bagi pegawai yang belum memiliki NPWP tarif PPh 21 yang dikenakan adalah sebesar 6% dari PKP. 3. PPh pasal 21 setahun dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang berlaku dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). 4. Pajak penghasilan (PPh) dalam setahun
kemudian dibagi dengan 12 bulan
sehingga diketahui pajak penghasilan (Pph) 21 dalam sebulan.
38
4.3.2 Mekanisme Pencatatan Transaksi atas PPh Pasal 21 dalam Sistem ERP di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah :
Setelah dilakukan penghitungan dan atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap, selanjutnya staf perpajakan di Biro Keuangan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 serta berkas-berkas lain yang diperlukan. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada korektor untuk dikoreksi. Selanjutnya di serahkan kepada KSS perpajakan untuk dikoreksi lagi dan divalidasi. Dari KSS perpajakan kemudian diserahkan kepada Kasi akuntansi dan perpajakan untuk mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetuuan dari KSS Akuntansi dan Perpajakan selanjutnya diserahkan kepada Kasir untuk mencairkan uang pajak . Dari kasir kemudian diserahkan kepada
operator yang bertugas
mengentri data untuk dibukukan dalam sistem ERP dengan menginputkannya di penerimaan kas dengan nomor rekening 2111. Slip bukti penerimaan kas tersebut nantinya akan disimpan sebagai arsip di gudang. Adapun tahap-tahap pencatatan atau pembukuan transaksi atas PPh 21 dalam sistem ERP adalah sebagai berikut : 1.
Untuk masuk ke sistem ERP terlebih dahulu harus login sesuai dengan username dan password yang ada. Berikut ini tampilan login ERP pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah :
39
Gambar 2 : Tampilan Login Sistem ERP Perum P erhutani Sumber : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
2.
Kemudian pada halaman awal akan muncul beberapa menu utama, diantaranya Home, Master, Transaksi, Posting, Laporan 1, Tabel, Grafik, Laporan 2. Masing-masing menu utama tersebut memiliki sub-sub menu. Karena transaksi PPh 21 menyebabkan kas masuk bagi Perum Perhutani maka pencatatan transaksi atas pajak penghasilan (PPh) 21 masuk dalam sub menu penerimaan Kas. Sehingga pada halaman awal kita memilih menu Transaksi kemudian sub menu Penerimaan Kas. Untuk lebih jelasnya tampilan yang muncul adalah sebagai berikut :
40
Gambar 3 : Halaman Awal Sistem ERP Perum Perhutani Sumber : Perum Perhutani
41
3.
Selanjutnya akan muncul tampilan bukti penerimaan kas sebagai berikut :
Gambar 4 : Bukti Pemerimaan Kas Sumber : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
Setiap kali akan menambahkan pencatatan transaksi baru, terlebih dahulu harus membuat header dengan mengklik icon “Add” yang ada dipojok kanan atas, sehingga akan muncul tampilan :
42
Gambar : Header Penerimaan Kas Sumber : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Adapun cara pengisiannya adalah sebagai berikut ; 1. Nomor Penerimaan Kas
: diisi sesuai dengan urutan yang ada.
2. Diterima dari
: diisi dengan nama wajib pajak yang dikenakan pemotongan PPh 21
3. Alamat
: diisi sesuai dengan alamat perusahaan, yakni dalam hal ini Perum Perhutani Divre Jateng beralamat di Jalan Pahlawan No.15-17 Semarang.
4. Deskripsi
: diisi Bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan atau 26
5. No Akun
: diisi Kas unit/divisi
6. Tanggal Penerimaan Kas
: diisi sesuai tanggal saat transaksi terjadi
7. Aliran Kas
: diisi 114 untuk Pembayaran Pajak dan PnBP
4.
Setelah header dibuat, maka tahap selanjutnya adalah membuat detail dari isi header tersebut. Sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut :
43
Gambar 6 : Detail Penerimaan Kas Sumber
: Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
Adapun cara pengisiannya adalah sebagai berikut : 1. No Akun
: diisi sesuai dengan nomor rekening yang ada. Dalam hal ini untuk pajak penghasilan pasal 21 nomor rekeningnya adalah 211119
2. Produk
: Hanya diisi untuk rekening kepala 5, selain rekening kepala 5 kode produk tidak perlu diisi.
3. Lokasi/bagian: diisi sesuai seksi wajib pajak. 4. Kuantitas
: kolom pertama diisi angka satu, sedangkan kolom kedua diisi sesuai dengan jumlah pajak yang dibayarkan.
5. Rupiah
: diisi jumlah uang pajak yang dibayarkan dalam rupiah
6. Terbilang
: diisi jumlah uang pajak yang dibayarkan dalam bilangan.
44
7. Deskripsi
: diisi uraian tujuan kegiatan. Dalam hal ini adalah Bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Perlu diperhatikan penulisan uraian ini hanya cukup untuk dua baris kalimat, sehingga penulisannya harus secara singkat agar dapat terbaca oleh sistem.
4.4.3 Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah :
1. Setelah PPh 21 dipungut dan atau dipotong setiap bulanannya oleh staf pajak di Biro Keuangan, kemudian staf pajak tersebut berkewajiban untuk menyetorkan uang pajak beserta berkas-berkas yang diperlukan ke Bank Persepsi.
Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan untuk menerima pembayaran pajak, diantaranya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, dll. Seandainya Bank Persepsi tidak bisa maka uang pajak dapat disetorkan melalui Kantor Pos. 2. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah adalah : a. Pembayaran atau penyetoran Masa PPh Pasal 21 maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. b. Apabila pada akhir tahun ternyata diketahui terjadi kekurangan pembayaran, maka pembayaran kekurangan pajak yang terutang
45
berdasarkan SPT (Surat Pemeritahuan) Tahunan PPh Pasal 21 maksimal disetor tanggal 25 bulan berikutnya sebelum SPT tersebut disampaikan. 3. Keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 2 % perbulan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar, dihitung dari jatuh tempo pembayaran. 4. Berkas-berkas yang diperlukan dalam penyetoran PPh pasal 21 anatara lain SPT Masa (Surat Pemberitahuan Masa Pajak), Bukti potong PPh Pasal 21/26, SSP (Surat Setor Pajak). Untuk SSP harus dibuat rangkap 5 dan diisi sesuai dengan jumlah seluruh PPh pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar. Penggunaan SSP adalah sebagai berikut : a. Lembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak, yakni dalam hal ini pegawai Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) c. Lembar ke-3 untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) d. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan giro yang menerima pembayaran uang pajak. e. Lembar ke-5 untuk arsip Waib Pungut atau pihak lain.
4.4.4 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
Setelah dilakukan penghitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 21 maka selanjutnya Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah harus melaporkan
46
penghitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang tersebut menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dalam melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut : 1. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dalam melakukan pelaporan pajaknya menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) yang harus diambil sendiri di Kantor Pelayanan Pajak setempat, dalam hal ini Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang tengah, yang berada di Jalan Pemuda No. 2 Semarang. 2. Dalam hal ini Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah menggunakan 2 jenis SPT dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yakni : a. SPT Masa PPh Pasal 21, adalah Surat pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak bulanan. b. SPT Tahunan PPh Pasal 21, adalah Surat pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak. 3. Batas waktu penyampaian pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
maksimal dilaporkan tanggal 20
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 maksimal dilaporkan pada akhir bulan ketiga setelah
47
berakhirnya tahun pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah. 4. Keterlambatan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi akan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Sedangkan, untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda Rp 1.000.000 perbulan.
48
BAB V PENUTUP 4.1
Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Perum Perhutani maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Perum Perhutani selaku pemberi kerja bertindak sebagai pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai tetap. Selain gaji pegawai tetap, Perum Perhutani juga memungut dan memotong penghasilan lain berupa Honorarium, Pesangon dan Tunjangan lain 2. Pegawai yang memiliki penghasilan diatas PTKP wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pegawai yang memiliki NPWP tarif PPh Pasal 21 adalah sebesar 5 % dari penghasilan kena pajak (PKP). Sedangkan, bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP tarif PPh 21 adalah sebesar 6% dari PKP. 3. Batas waktu pembayaran dan atau penyetoran pajak penghasilan (PPh) 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran maka akan dikenakan denda administratif sebesar 2 % perbulan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar. 4. Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah menggunakan 2 jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yakni
