LEMBAR PENGESAHAN
: PENGELOAA N PE LABUHA LABUHA N PERIK A N A N PA NTAI
JUDUL
(PPP) K UALA UALA T U NGK AL AL K ABU ABUPATEN T A NJU NG JABU NG BAR AT.
NAMA
: INDR A MAHYUDI. S
NPM
: 08106154246010
JUR USA
FAK UL ULT AS
N
: MA PE NFAATA N SUMBER DAYA DAYA PERIK A N A N : PERIK A NA N U NIVERSITAS MUAR A BU NGO
Disetujui oleh:
Ketua Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan
( Syafrialdi, S.Pi,.
M.Si.
Dosen Pemimbing
)
( Syafrialdi, S.Pi,.
i
M.Si.
)
RINGKASAN
INDR A
MAHYUDI.
S, NPM
08106154246010. Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Pemimbing Syafrialdi, S. Pi.,
M.
Barat, Dosen
Si.
Pembangunan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang tersimpan di wilayah perairan nusantara khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Jambi
Barat
Provinsi
sampai saat ini perlu mendapat perhatian yang memadai mengingat
besarnya potensi yang tersimpan dalam sumber daya laut. Pelabuhan perikanan sebagai penyedia fasilitas operasional kapal-kapal perikanan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung kegiatan peningkatan perikanan laut. Sehingga keberadaan pelabuhan perikanan perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan dan implementasi peran sebagai penyedia fasilitas pokok kegiatan penangkapan perikanan laut. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan mahasiswa Fakultas Perikanan
UMB
ini bertujuan untuk mengenal berbagai usaha perikanan
khususnya usaha penangkapan ikan, mengetahui bagaimana system pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai, memotivasi mahasiswa untuk bisa jadi insane perikanan yang berpikir maju sehingga nantinya akan dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan baik dan bijak dan bertambahnya pengalaman serta wawasan tentang dunia perikanan baik perikanan tangkap, riset, pengelolaan, dan lain- lain.
ii
RINGKASAN
INDR A
MAHYUDI.
S, NPM
08106154246010. Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Pemimbing Syafrialdi, S. Pi.,
M.
Barat, Dosen
Si.
Pembangunan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang tersimpan di wilayah perairan nusantara khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Jambi
Barat
Provinsi
sampai saat ini perlu mendapat perhatian yang memadai mengingat
besarnya potensi yang tersimpan dalam sumber daya laut. Pelabuhan perikanan sebagai penyedia fasilitas operasional kapal-kapal perikanan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung kegiatan peningkatan perikanan laut. Sehingga keberadaan pelabuhan perikanan perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan dan implementasi peran sebagai penyedia fasilitas pokok kegiatan penangkapan perikanan laut. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan mahasiswa Fakultas Perikanan
UMB
ini bertujuan untuk mengenal berbagai usaha perikanan
khususnya usaha penangkapan ikan, mengetahui bagaimana system pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai, memotivasi mahasiswa untuk bisa jadi insane perikanan yang berpikir maju sehingga nantinya akan dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan baik dan bijak dan bertambahnya pengalaman serta wawasan tentang dunia perikanan baik perikanan tangkap, riset, pengelolaan, dan lain- lain.
ii
Sedangkan metoda praktek yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan
ini yaitu metoda O bservasi lapangan dan praktek lapangan, yang mana
penulis langsung melakukan pengamatan untuk terlibat dalam kegiatan dan mendapatkan data yang sebenarnya, serta wawancara langsung pada instrukturinstruktur petugas PPI dan masyarakat setempat yang di kunjungi guna melengkapi data lapangan. Setelah melakukan observasi lapangan dan praktek lapangan penulis mengetahui bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi belum beroperasi secarak maksimum karena beberapa hal, diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat setempat tentang fungsi dan manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal sehingga masyarakat berangkapan bahwa pelabuhan perikanan terlalu banyak aturan dan mekanisme pelaksanaannya sangat panjang, apa lagi untuk pendaratan ikan dan pembeliaan ES balok. Dan
akhirnya penulis dapat menyimpulkan hal-hl seperti di ataslah yang
membuat para nelayan berpindah alih dan memilih pelabuhan perikanan swasta atau yang sengaja di buat oleh para pengumpul atau perusahan lainnya dengan alasan disinilah para nelayan tidak dipersulit dalam memasarkan hasil tangkapannya. tangkapannya.
Faktor-faktor inilah yang yang menyebabkan menyebabkan Pelabuhan Perikanan
Pantai Kuala Tungkal tidak beroperasi secara optimal karena sebagian besar kegiatan pelabuhan tidak berjalan sebagaimana mestinya. mestinya.
iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat
Allah
SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan menyelesaikan laporan
praktek
PELABUHA
kerja
N
lapangan
PERIK A N A N
K ABU ABUP ATEN T A NJU NG
ini
dengan
P A NTAI
JABU NG BAR AT´
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat
judul
(PPP)
³PENGE LOLAA N
K UALA UALA
TU NGK AL AL
yang dilaksanakan di PPP Kuala
yang merupakan daerah pesisir pantai
timur Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi
Muhammad
S AW
yang merupakan hamba dan rasulnya bagi seluruh alam. Laporan
ini dibuat sebagai hasil akhir dari Praktek Kerja
Lapangan
Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan, Muara Bungo. Dalam
pada
Universitas
penulisan laporan ini penulis banyak mendapat bimbingan
dari berbagai pihak dan penulis mengucapakan terima kasih kapada: 1.
Ayah Bundaku
yang telah banyak memberi dukungan materil dan moril yang
tiada akhirny ak hirnya. a. 2.
Bapak
Ir.
Yuddi, M.
Si selaku
Dekan
Fakultas Perikanan
Universitas Muara
Bungo.
3.
Bapak
Syafrialdi, S.Pi,.
M.
Si selaku Ketua Prodi PSP dan dosen pemimbing
Praktek Kerja Lapangan serta dosen pemimbing dalam pembuatan laporan ini. 4.
Bapak D junaidi,
5.
Bapak
S.Pi,.
M.
Si selaku dosen pemimbing Praktek Kerja
dan Ibu petugas PPP Kuala Tungkal beserta jajaran staf.
iv
Lapangan.
6. Rasa terima kasih juga penulis ucapkan pada teman-teman yang telah membantu dan memberikan dorongan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Penulis telah berusaha membuat laporan sebaik mungkin, namun kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini berrmanfaat bagi pembaca dan khususnya penulis sendiri.
Amin Ya
Robbal
Alamin.
Muara Bungo,
Oktober
Penulis
v
2011
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. i RINGKASAN .................................................................................................. ii KATA PENGANTAR ...................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................... vi DAFTAR TABEL ............................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... ix
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2. Tujuan dan Manfaat ............................................................................. 3 1.3. Waktu dan Tempat ............................................................................... 4 II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Potensi Perairan Indonesia ................................................................... 2.2. Manfaat Pelabuhan............................................................................... 2.3. Dasar Hukum Pelabuhan Perikanan...................................................... 2.4. Tipe Pelabuhan Perikanan dan Sistem Pengelolaannya .........................
5 6 7 7
III. MATERI DAN METODA
3.1. 3.2.
Materi Praktek .....................................................................................
11 Metoda Praktek .................................................................................... 11
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.
Hasil ....................................................................................................
12 4.1.1. Keadaan Umum PPP Kuala Tungkal......................................... 12 4.1.2. Landasan Hukum O perasional PPP Kuala Tungkal ................... 13 4.1.3. Susunan Struktur Organisasi PPP Kuala Tungkal ...................... 14 4.1.4. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai ................................... 15 4.1.5. Fasilitas dan Kelembagaan PPP Kuala Tungkal ........................ 16 4.2. Pembahasan ......................................................................................... 18 4.2.1. Pengelolaan PPP Kuala Tungkal ............................................... 18 4.2.2. Peluang Pengembangan PPP Kuala Tungkal ............................. 24
vi
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan.......................................................................................... 26 5.2. Kritik dan Saran ................................................................................... 26 DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan .............. 13 Fasilitas Pada PPP Kuala Tungkal...................................................... 17 Frekuensi Penyalur Es balok tahun 2010 ............................................ 20 Frekuensi Kunjungan Kapal Tahun 2010 ........................................... 22 Frekuensi Jumlah Kapal Naik Docking Tahun 2010 ..................... ...... 23
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Sruktur Organisasi PPP Kuala Tungkal ......................................... 15
ix
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang tersimpan di wilayah perairan nusantara sampai saat ini perlu mendapat perhatian yang memadai mengingat besarnya potensi yang tersimpan dalam sumber daya laut. Bila
dibanding dengan luas wilayah lautan yang dimiliki Indonesia maka usaha
pemerintah dalam memanfaatkan potensi kelautan masih membutuhkan banyak peningkatan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu aspek p enting dari sumber daya laut nusantara yang perlu digali dan dikembangkan. Potensi perikanan yang ada di perairan Indonesia diketahui melimpah, mengingat perairan Indonesia merupakan daerah tropis dengan kandungan plankton yang kaya, sebagai tempat berkumpulnya ikan-ikan. Pelabuhan perikanan sebagai penyedia fasilitas operasional kapal-kapal perikanan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung kegiatan peningkatan perikanan laut. Sehingga keberadaan pelabuhan perikanan perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan dan implementasi peran sebagai penyedia fasilitas pokok kegiatan penangkapan perikanan laut. Dewasa
ini banyak dilakukan proyek-proyek pembangunan pelabuhan
perikanan oleh pemerintah, dengan harapan pembangunan pelabuhan perikanan akan dapat secara signifikan meningkatkan hasil perikanan laut, meningkatkan mutu penangkapan, serta dapat meningkatkan taraf pendapatan dan kehidupan
x
nelayan.
Hal
ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam guna mengetahui
peranan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang tersebar di berbagai daerah saat ini. Keberadaan pelabuhan dengan kuantitas yang cukup tinggi tentu menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah. Salah satu masalah pokok yang
penting
diperhatikan
pengelolaannya.
pengoperasian,
sesudah
Kegiatan
pelabuhan
pengelolaan
pemeliharaan,
rehabilitasi
perikanan pelabuhan dan
dibangun meliputi
pelayanan
dalam
adalah kegiatan rangka
pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan. Jika pengelolaan tidak terlaksana dengan baik maka hal ini dapat mengganggu dalam perwujudan fungsi dan peranan
pelabuhan
perikanan
dalam
rangka
pelaksanaan
pengawasan
penangkapan dan pengendalian sumber daya ikan serta pengawasan mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap. Penataan-penataan
ulang
dan
pembangunan
fasilitas
pendukung
pelabuhan dilakukan di berbagai pelabuhan perikanan diharapkan dapat mengatasi problem-problem pelabuhan.
Banyaknya
pelabuhan-pelabuhan perikanan yang
dioperasikan maka di masa mendatang membutuhkan strategi pengelolaan agar masing-masing pelabuhan mampu berfungsi sesuai dengan tujuan dan visi pendiriannya. Dengan
melihat banyaknya kapal perikanan yang singgah dan tingkat
banyaknya komoditi ikan yang didaratkan menunjukkan tingkat perkembangan dan pertumbuhan pelabuhan.
Dari
hal ini maka dapat dievaluasi apakah sebuah
pelabuhan layak dikembangkan atau tidak.
Dengan
menggunakan optimasi maka
diharapkan dapat diketahui jumlah optimal kapal ikan yang dibutuhkan untuk
xi
mendapat hasil tangkapan yang maksimal serta tingkat opti mal kebutuhan panjang dermaga dan kolam pelabuhan yang dibutuhkan. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No : 32 Tahun 2009, Tanggal 3 September 2009. Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal merupakan
UPTD Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang terletak di Jln. Parit VII ( Tujuh ) Desa.
Tungkal I Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung
Barat
Provinsi Jambi.
Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal di bangun untuk kepentingan serta pengembangan kawasan perikanan yang mengedepankan ketertiban, kebersihan, dan keamanan sehingga di harapkan para pelaku usaha (Stakeholder) maupun mitra usaha yang berinvestasi dapat mengermbangkan usahanya dengan perasaan aman dan nyaman. Memperhatikan
potensi dan manfaat fasilitas serta permasalahan di
lapangan, maka di perlukan suatu perencanaan strategi yang berkesinambungan sehingga dapat mengkomodir kepentingan kelompok nelayan, pengusaha dan stakeholder lainnya serta mampu mengatasi permasalahan dilapangan sehingga pada gilirannya nanti akan menunjang pengembangan dan pembangunan Sub sektor Perikanan dan Kelautan menuju pertumbuhan ekonomi wilayah.
1.2. Tujuan dan Manfaat Adapun
1.
Mengetahui
Tujuan dan manfaat dari praktek lapangan ini yaitu:
bagaimana system pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai yang
baik dan bagaimana strategi pengembangannya.
xii
2.
Memotivasi
mahasiswa untuk bisa jadi insan perikanan yang berpikir maju
sehingga nantinya akan dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan baik dan bijak.
1.3. Waktu dan Tempat
Praktek Kerja
Lapangan
ini dilaksanankan pada tanggal 6 September
sampai 19 September 2011 di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
xiii
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Potensi Perairan Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia baik dari segi luas wilayah maupun jumlah pulaunya (17.480 pulau), dengan garis pantai terpanjang ke empat (95.150 km) setelah Kanada, Berdasarkan
USA
dan Rusia Federasi.
konvensi P BB tahun 1982, tentang hukum laut, wilayah laut yang
dapat dimanfaatkan seluas 5,8 juta km2 (3,1 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif) (Lukito, 2009). Ikan adalah salah satu bentuk sumberdaya alam yang bersifat renewable atau mempunyai sifat dapat pulih / dapat memperbaharui diri. Sumberdaya ikan pada umumnya mempunyai sifat open access dan common property yang artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
Dalam
statistik perikanan yang dimaksud
dengan perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan serta pasca panen ikan (Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jambi, 2004) . U
paya memanfaatkan sumberdaya perikanan laut secara optimal dan
lestari, merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa Negara (Yahya, 2009).
xiv
Potensi lestari sumber daya ikan (S DI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun, atau 7,5 persen dari total potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini tingkat pemanfaatan ikan Indonesia baru mencapai 4,4 juta ton per tahun.
Dua
tahun lalu
Indonesia berhasil membukukan jumlah ikan tangkapan sebesar 6,4 juta ton ikan, yang diprediksi akan naik menjadi 9 juta ton pada tahun 2010 (Tokoh Indonesia.Com, 2009 ) .
2.2. Manfaat Pelabuhan
Pelabuhan mulai dikenal sejak manusia mengenal transportasi air. Pada awalnya pelabuhan hanyalah merupakan tepian dari perairan yang terlindung dari gangguan alam. Pelabuhan mulai ada di sungai pedalaman yang jauh dari laut. Sejak manusia menggunakan perahu untuk transportasi di lautan, pelabuhan mengalami perkembangan, letaknya tidak lagi di pedalaman tetapi di muara sungai atau teluk yang terlindung dari gangguan alami seperti serangan ombak, angin, dan badai. Semakin lama pelabuhan tidak lagi menjadi tempat labuh perahu-perahu tetapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat. Peran kapal pun berkembang tidak hanya sebagai penangkap ikan atau perhubungan penduduk antar pulau tetapi fungsinya semakin meluas menjadi alat transportasi antar bangsa, pelabuhan pun menjadi tempat akulturasi kebudayaan dari beberapa bangsa (Martinus, 2006). Pelabuhan secara umum bisa diartikan sebagai tempat kapal berlabuh dengan aman dan dapat melakukan bongkar muat barang serta turun naik penumpang (Salim, 1994).
xv
2.3. Dasar Hukum Pelabuhan Perikanan Landasan
hukum dari Pelabuhan Perikanan terdapat dalam (Peraturan
Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Per.16/MEN/2006)
Pelabuhan Perikanan bahwa: Sesuai dengan Pasal 41
Undang-Undang
tentang
Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, serta mempercepat layanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan.
2.4. Tipe Pelabuhan Perikanan dan Sistem Pengelolaannya
Pembangunan Pelabuhan Perikanan dirancang sesuai dengan kemampuan sumberdaya wilayah, termasuk sumberdaya kelautan, serta sesuai dengan volume usaha perikanan di wilayah pengembangan perikanan yang telah ditetapkan. Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 4 golongan, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau tipe
A,
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau tipe
B,
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau tipe C, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau tipe D (Soewito, 2000). Untuk
mendukung kegiatan penangkapan ikan di laut perlu ditunjang
dengan tersedianya prasarana perikanan, terutama Pelabuhan Perikanan. Pemerintah melalui
Dinas
Perikanan dan Kelautan Propinsi Jambi membangun
salah satu prasarana perikanan (Pelabuhan Perikanan) di kawasan Kabupaten Kuala Tungkal. Pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala
xvi
Tungkal, Tanjung Jabung untuk
meningkatkan
Barat.
Pembangunan PPP Kuala Tungkal bertujuan
produktivitas
usaha
penangkapan
ikan
di
Jambi,
meningkatkan pemasaran hasil tangkap dan pengolahan ikan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta melakukan pembinaan kepada nelayan. Dalam
ilmu manajemen dikenal istilah siklus manajemen (management
cycle) yang berarti tindakan perencanaan (planning), diikuti kegiatan pelaksanaan (organizing, coordinating, directing) serta kegiatan pengendalian (controlling). Dari
evaluasi nantinya akan diperoleh umpan balik (feed back) berupa data
perbaikan untuk keperluan perencanaan selanjutnya. Keseluruhan pengelolaan Pelabuhan Perikanan merupakan penjabaran dari pr oses manajemen yakni fungsifungsi manajemen sebagai operasinya, kepala pelabuhan sebagai managernya dan organisasi pelabuhan perikanan sebagai perangkat kerasnya.
Dalam
melaksanakan
pengelolaan Pelabuhan Perikanan, sesuai dengan struktur organisasi Pelabuhan Perikanan bahwa yang bertindak sebagai manager a dalah Kepala Pelabuhan.
Oleh
karena itu, seorang Kepala Pelabuhan harus melaksanakan prinsip manajemen dalam pengelolaan pelabuhan sehari-hari (Satriya, 2006). Menurut
Kalalo (1996), operasional Pelabuhan Perikanan secara
sederhana adalah suatu pemanfaatan fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan untuk mendorong terselenggaranya kegiatan produksi dan jasa di bidang usaha perikanan. Tingkat keuntungan ekonomis yang diperoleh Pelabuhan Perikanan sebagai basis usaha berdasarkan indikator umum operasional, yaitu pendaratan ikan, kunjungan kapal, penyaluran perbekalan kapal dan penyerapan tenaga kerja.
xvii
Kantor Pelabuhan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi
Jambi.
Kantor pelabuhan
mempunyai tugas memberi pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta mengeluarkan surat perijinan kapal. Sebelum berlayar dan melakukan operasi penangkapan ikan, suatu kapal perikanan harus mempunyai beberapa surat yaitu surat ijin berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan serta Surat Ijin
Usaha
Penangkapan Ikan (SI UP) dan Surat Ijin
Pengangkutan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh
Dinas
Perikanan dan Kelautan
(Widjayanto, 2009) . O
perasional Pelabuhan Perikanan harus ditingkatkan sesuai dengan
kemajuan usaha penangkapan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan. Pendayagunaan pembangunan prasarana Pelabuhan Perikanan sangat tergantung kepada kemampuan menggerakkan unsur yang terlibat dalam pemanfaatan fasilitas yang dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi usaha penangkapan. Desa
Usaha
yang dimaksud adalah masyarakat nelayan, Koperasi
Unit
(K UD), pembeli ikan, penyalur barang dan jasa, serta berbagai instansi
pemerintah yang terkait (Direktorat Bina Prasarana, 1981). Menurut
Lubis (2000), suatu pengoperasian pelabuhan perikanan yang
berhasil diantaranya harus mencapai prinsip-prinsip sebagai berikut: 1.
Baik
atau berhasil jika ditinjau dari segi ekonomi.
2. Sistem pembongkaran dan pengelolaan yang efektif dan efisien. 3. Fleksibel dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kemampuan untuk melindungi nelayan.
xviii
4. Pengoperasian yang baik antara perilaku-perilaku yang berperan dalam Pelabuhan Perikanan personal itu sendiri, nelayan, pengusaha penangkapan, pedagang pengolah, koperasi dan organisasi-organisasi lain.
xix
III. MATERI DAN METODA
3.1. Materi Praktek Materi
pada praktek kerja lapangan adalah tentang Pelabuhan Perikanan
Pantai Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung
Barat
beserta system
pengelolaannya.
3.2. Metoda Praktek Metoda
praktek yang dipakai dalam Praktek Kerja
Lapangan
ini yaitu
metoda O bservasi lapangan dan praktek lapangan, yang mana penulis langsung melakukan pengamatan untuk terlibat dalam kegiatan sehingga dapat memperoleh data dan gambaran yang sebenarnya.
xx
IV. HASIL PEMBAHASAN
4.1. Hasil 4.1.1. Keadaan Umum Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal.
Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal terletak di tepi muara sungai Pengabuan Kuala Tungkal Ibu kota Kabupaten Tanjung tepatnya dikordinat 0° 48' 50"
LS
103° 29' 00³
BT
Jabung Barat
yang
peta laut No 41 kepulauan
Riau dan Pulau - pulau lingga merupakan daerah pasang surut yang cukup tinggi berkisar 2 m pada waktu pasang teringgi mengingat letaknya dekat dengan Katulistiwa / 0° dan mendapatkan 2 kali pasang surut.
Jarak
lokasi
UPTD
PPP
Kuala Tungkal dari ibu Kota Kabupaten 4 Km dan dari ibu kota Provinsi 137 Km. Luas
Panjang 200
tanah Pelabuahan Perikanan Pantai Kuala Tungkal ± 4
M
dan
Lebar
200
M
Ha
dengan
dengan letak yang strategis di muara sungai
Pengabuan sehingga dapat di singgahi kapal-kapal yang masuk menuju Kuala Tungkal. Sedangkan untuk akses jalan darat dapat dilalui dengan lancar karena didukung sarana jalan yang memadai. Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal memiliki sumber daya manusia sebanyak 14 orang terdiri dari 10 orang PNS dan 4 orang tenaga Honorer,
sedangkan 2 dari 4 orang tenaga
Honorer
menunggu pengangkatan dari Pemerintah Provinsi
sudah masuk data
Jambi. Untuk
Base
/
lebih jelasnya
komposisi pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini: Tabel 1 . Komposisi Pegawai
Berdasarkan
Penddidikan dan Golongan.
xxi
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Golongan
Pendidikan
IV
III
S2 S1 D IV D III SMU SMK SMP SD
1 -
2
Jumlah
1
4
II
I
Honor
Jumlah
4
1
1 1 -
3 2
4 3
5
3
3
4
14
(Sumber: PPP Kuala Tungkal 2010) Berdasarkan
Tabel 1, menunjukan bahwa dari 14 orang pegawai
Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal terdapat 4 ( empat ) orang ( 28,6 %) yang berlatar belakang pendidikan teknis Perikanan dan 10 ( sepuluh ) orang ( 71,4 % ) non teknis perikanan (
Administrasi/pertanian/ekonomi/umum)
dari segi
kuantitas dan kwalitas jumlah pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal masih sangat perlu penambahan. 4.1.2. Landasan Hukum Operasional PPP Kuala Tungkal
1. Pasal 41
UU
No. 45 Tahun 2009 atas perubahan
UU
No 31 Tahun 2004
tentang Perikanan. 2. Peraturan Gubernur Nomor : 32 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 Tentang organisasi dan tata kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal. 3. Persetujuan
Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor b.62/ Men
tanggal 29 Januari 2010. 4. Peraturan Daerah No 4 tahun 2010 tanggal 31
Desember
4.1.3. Susunan Struktur Organisasi PPP Kuala Tungkal
xxii
2010.
kp/ i / 2010
Susunan
Organisasi
Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal
berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 32 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Kuala Tungkal pada
Organisasi
Dinas
dan Tata kerja Pelabuhan Perikanan Pantai
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah sebagai
berikut : Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan teknis
O perasional
dan / atau kegiatan teknis
penunjang dinas dibidang pengelolaan pelabuhan yaitu : a. Penyusunan rencana teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan dan kesyahbandaran perikanan pantai. b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan dan kesyahbandaran perikanan pantai. c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelabuhan Perikanan Pantai d. Pengelolaan ketatausahaan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanan oleh Kepala
Dinas
sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Sedangkan Sub bagian Tata
Usaha
mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan program, kepegawaian, dan keuangan.
Dan
untuk Seksi
Kesyahbandaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai. Demikian
pula dengan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
xxiii
Dalam
melaksanakan tugasnya
kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh kepala seksi dan secara administrative dikoordinasikan oleh kepala sub bagian Tata Pelabuhan Perikanan Pantai
Usaha.
Kuala Tungkal mempunyai struktur
organisasi sebagai berikut berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi nomor : 32 Tahun 2009:
KEPALA PELABUHA N PERIK A NA N PA NT AI
SUB BAGIA N AHA TATA KELOM POK F U NGSIO NAL
JABAT A N
SEKSI T ATA PENG USAHAA N
SEKSI KES YAHBA NDAR A N
Gambar 1. Sruktur Organisasi PPP Kuala Tungkal (Sumber: PPP Kuala Tungkal Tahun 2009)
Susunan Eselon dilingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala tungkal adalah : a. Kepala Pelabuhan merupakan jabatan struktural eselon III/a. b. Kepala Sub
Bagian
dan Kepala Seksi merupakan jabatan Struktural esolon
IV/a. 4.1.4. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai
Pembinaan dan pengembangan terhadap pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada saat ini masih menjadi salah satu program prioritas untuk mampu mengemban pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin luas dan
xxiv
kompleks.
Peningkatan
profesionalisme
diarahkan
untuk
meningkatkan
kemampuan dan kerampilan pegawai melalui berbagai pelatihan, bina teknologi, kursus, sosialisasi, dan apresiasi dengan maksud : 1.
Untuk
meningkatkan motivasi dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan
tugas; 2.
Untuk
memberikan pemahaman pegawai akan pentingnya tugas yang
diembannya dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan loyalitas; 3.
Untuk
memberikan kesempatan kepada pegawai dan meninggkatkan karir
khususnya motivasi melalui tour of area dan tour of duty perlu diberikan guna meningkatkan kinerja pegawai. Pendidikan dan pelatihan diberbagai bidang keterampilan yang telah diikuti oleh pegawai Pelabuahan Perikanan Pantai Kuala Tungkal terdiri dari berbagai macam pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Pemerintah Provinsi berguna untuk peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia
Jambi,
yang
( S DM ) guna
menyongsong tugas dan fungsi yang semakin menantang. 4.1.5. Fasilitas dan Kelembagaan PPP Kuala Tungkal Adapun
fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai ( PPP ) Kuala Tungkal
terdiri dari : 1. Fasilitas P okok. 2. Fasilitas Fungsional dan, 3. Fasilitas Penunjang
xxv
Secara rinci fasilitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini: Tabel 2. Fasilitas pada Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal No. A.
Jenis Fasilitas
Volume
Fasilitas Pokok Dermaga Tempat docking kapal Jalan lingkungan Drainase/gaung-gaung Lahan
B.
C.
industri perikanan Areal parkir Fasilitas Fungsional Pabrik Es Tempat pelangan ikan Cold Storage Sumur Bor Ruang Genset Bak Reservoar Gardu Listrik Ice Culer/Es Curah
Satuan
1 1 1 1
309 M1 100 M1 100 M1 200 M1 0.5 Ha 0.25 Ha
1 1 1 6 2 1 1 1
140 M2 200 M2 76 M2 30 M2 85 M2 -
Fasilitas Penunjang
Kantor Administarsi Rumah Karyawan Mushollah Wc Nelayan Ruang Pertemuan Nelayan Pos Jaga Bangsal Pengolahan Terasi Bangsal Pengolahan Ikan Kering Bangsal Pengolahan Kerupuk Bangsal Penampungan Udang Ketak
1 1 1 1 1 3 1 2 1 1
98 M2 71 M2 45 M2 15 M2 200 M2 15 M2 240 M2 256 M2 128 M2 70 M2
(Sumber : PPP Kuala Tungkal 2011)
xxvi
Keterangan
Kapasitas Produksi 8 Ton/Per hari
Kapasitas Produksi 5 Ton/Per hari
Hubungan
kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dengan
instansi terkait dalam kawasan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing
masing instansi. Instansi yang ada dalam kawasan kerja Pelabuhan
Perikanan Pantai Kuala Tungkal antara lain : Indonesia ( H NSI),
Angkatan Laut,
Polisi
Air,
Himpunan
Nelayan Seluruh
dan Satuan Kerja Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Satker P2S DKP).
4.2. Pembahasan 4.2.1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal
Keberadaan kapasitasnya sebagai
Pelabuhan
Pertikanan
UPTD Dinas
Pantai
Kuala
Tungkal
dalam
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi setelah
didirikan diharapkan mampu mengakomodir kepentingan para penguna jasa pelabuhan (investor, nelayan dan masyarakat disekitar pelabuhan), melalui penyediaan sarana dan prasara, sehingga dapat meningkatkan produktifitas nelayan/pengusaha kesejahteraannya.
perikanan
Akan
yang
pada
gilirannya
akan
meningkatkan
tetapi pada saat itu PPP Kuala Tungkal belum memiliki
fasilitas-fasilitas yang cukup untuk memenuhi kegiatan nelayan sehingga pada tahun 2010 di bangun lagi beberapa fasilitas diantaranya sebagai berikut: 1.
Unit
2.
Unit
kegiatan penampungan udang ketak oleh pengusaha local. kegiatan wisata kuliner yang dilaksanakan oleh Koperasi
Ekonomi Pengembangan Pesisir ( LEPP) bersama.
xxvii
Mitra Mandiri
Lembaga
dan kelompok usaha
3.
Unit
kegiatan pengolahan kerupuk disentra pengolahan kerupuk yang baru
dibangun. 4.
Unit
kegiatan pengolahan ikan kering ( asin ) disentra pengolahan yang baru
dibangun. Beberapa
alternatif kebijakan operasional yang dipandang cukup efektif
untuk menarik minat investor menanamkan modalnya dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melaui rasa aman dan nyaman dalam berusaha menyediakan sarana air bersih,
Listrik
P L N, informasi, jumlah armada penangkapan ikan berdasarkan alat
tangkapnya, dermaga sandar dan juga ketersedianya sumberdaya manusia dalam jumlah yang cukup dan berkualitas memegang peranan penting dalam pelaksanaan operasional pelabuhan. Disamping
itu dalam operasionalnya telah dilengkapi dengan berbagai
peraturan dan kepastian hukum yang jelas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima bagi pengguna jasa Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, dengan kata lain Pelabuhan Perikanan Pantai yang mutifungsi, efesien dan efektif yang saling berinteraksi satu sama lainnya membentuk suatu komunitas industry perikanan yang terpadu sehingga pelaksanaan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai yang meliputi pendaratan ikan, kunjungan kapal ikan, penyaluran perbekalan ( air bersih, es, dan bahan bakar ), penyerapan tenaga kerja dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dapat terealisasi dengan baik. Dalam
pelayanan
jasa
untuk
persiapan
pelayaran
khususnya
kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai sampai dengan tahun 2011 belum
xxviii
dapat dilakukan melalui petugas Pelabuhan, karena petugas Kesyahbandaran yang bersertifikat belum tersedia, namun telah diusulkan untuk mengikuti pelatihan di Jakarta.
Sedangkan penerbitan Surat
Layak O
perasional ( SLO ) dilaksanakan
oleh petugas Satuan Kerja Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Satker P2S DKP), serta membantu pengurusan SI UP / SPI / SIP dan pengecekan fisik kapal oleh petugas yang bersetifikat untuk cek fisik kapal telah tersedia.
Untuk
kegiatan penerbitan S LO telah dilaksanakan di Pelabuhan
Peikanan Pantai Kuala Tungkal. Pelayanan jasa persiapan berlayar lainya seperti pelayanan es dan bahan bakar telah dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal kepada masyarakat nelayan dan para pengusaha lainnya dalam rangka untuk membantu nelayan mendapatkan produk perikanan yang bermutu baik mulai dari paska panen, pengolahan, penyimpanan sampai dengan pendistribusian karena es memegang peranan penting dalam mempertahankan nilai komuditi produk perikanan. Penyaluran es di Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dilaksanakan oleh Koperasi
Lepp Mitra Mandiri.
Penyaluran es selama tahun
2010 dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini: Tabel 3. Frekuensi Penyaluran Es No. 1 2 3 4 5 6
Bulan Januari
Februari Maret A Mei Juni
Balok
Tahun 2010
Volume Es ( Balok )
10.014 8.753 9.137 pril 10.535 8.891
Nilai Produksi ( Balok )
90.126.000 74.400.500 77.664.500 10.068
85.578.000 89.547.500 75.573.500
xxix
7 8 9 10 11 12
Juli
7.492 6.751 Agustus September 5.930 Oktober 9.422 November Desember 6.694 Jumlah
63.682.000 64.134.500 56.335.000 89.509.000 6.632
63.004.000 63.593.000
100.319
893.147.500
(Sumber: PPP Kuala Tungkal 2010) Bila
kita lihat dari Tabel 3 pelayanan es memiliki produksi yang sangat
tinggi, akan tetapi sangat di sayangkan pada bulan Juli tahun 2011 lalu produksi es balok terhenti karena mengalami kerusakan berat pada mesin dan PPP Kuala Tungkal dan tidak memiliki cukup dana untuk memperbaikinya, sedangkan produksi es curah terpaksa berhenti karena sedikitnya minat nelayan atau pengusaha lainnya untuk membeli. Dan
untuk pelayanan jasa bahan bakar terhadap nelayan sejauh ini
berjalan dengan baik walaupun SPB N yang di miliki oleh PPP Kuala Tungkal bekerja sama dengan pengusaha swasta karena keterbatasan dana untuk pengembangan jasa ini, dengan kata lain antara PPP Kuala Tungkal melakukan pembagian kepemilikan saham. Sementara itu untuk kegiatan pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal sampai saat ini belum berjalan optimal karena kapal-kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya hanya beberapa kapal Koperasi Ekonomi Pengembangan Pesisir ( LEPP)
Mitra Mandiri
armada milik nelayan perorangan dan mulai dari bulan
L embaga
dan beberapa kapal
Agustus
2011 Tempat
Pendaratan Ikan PPP Kuala Tungkal nyaris tidak beroperasi sama sekali karena
xxx
masyarakat setempat banyak beralih ke TPI swasta atau milik perseorangan dan kelompok pengumpul. Hal
ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat
tentang fungsi dan manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dan belu m adanya Peraturan
Bupati
tentang keharusan nelayan mendaratkan ikan di
Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, sesuai dengan perikanan tangkap.
Masyarakat
UU
No. 31 tentang
setempat beranggapan dalam system pelelangan
ikan atau pendaratan ikan yang diberikan oleh PPP Kuala Tungkal telalu berbelit belit dan rumit serta memberikan potongan yang cukup besar di mata masyarakat nelayan. Bila
kita amati kapal nelayan yang berlabuh dan mendaratkan ikannya di
PPP Kuala Tungkal pada awal berdiri dan di resmikannya PPP Kuala Tungkal cukup tinggi yaitu pada tahun 2010 diantaranya: Tabel 4. Frekuensi Kunjungan Kapal Tahun 2010 No.
Bulan
Jumlah Kunjungan Kapal ( Kali )
1
Januari
1.094
2
Februari
764
3
Maret
1.319
4
A
pril
768
5
Mei
734
6
Juni
910
7
Juli
758
8
Agustus
297
9
September
207
10
Oktober
383
11
Ket
November
311
xxxi
12
Desember
304
Jumlah
7.849
(Sumber: PPP Kuala Tungkal 2010) Begitu
sangat disayangkan unit ini tidak berjalan dengan baik, padahal
begitu besar fungsi dan manfaat Tempat Pelelangan Ikan PPP Kuala Tungkal bagi masyarakat dalam peranan menstabilkan harga ikan di pasaran, menjaga kestandaran mutu ikan dan system distribusi yang seimbang. Padahal bila dilaksanakan secara baik, professional dan bijak maka hasil produksi TPI PPP Kuala Tungkal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (P AD) sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat setempat. Selanjutnya salah satu pelayanan jasa yang ada di PPP Kuala Tungkal yaitu sarana yang menunjang untuk pemeliharaan dan perawatan kapal nelayan dan pelaku usaha perikanan sehingga dapat melakukan aktifitas melaut dengan baik.
Di
Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal telah tersedia sarana docking
kapal dengan kapasitas 1 GT s/d 60 GT (Gros T on). Sarana ini telah dimanfaatkan mulai dari tahun 2010 walaupun hanya dengan memanfaatkan system pasang surut sampai saat ini masih berjalan dengan baik dan lancar.
Untuk
lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini: Tabel 5. Frekuensi Jumlah Kapal Yang Naik Docking Tahun 2010 Ukuran kapal / GT Kapal No.
Bulan
1 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
Jumlah Kapal
1
Januari
4
4
-
-
-
8
2
Februari
2
2
1
-
-
5
3
Maret
7
1
-
-
-
8
xxxii
4
A
5
Mei
3
2
-
-
-
5
6
Juni
2
1
-
-
-
3
7
Juli
3
1
-
-
-
4
8
Agustus
2
1
-
-
-
3
9
September
1
2
-
-
-
3
Oktober
2
1
-
-
-
3
10 11 12
pril
3
November
2
2
-
1
-
-
-
-
5
-
3
Desember
1
2
-
-
-
3
Jumlah
32
20
1
-
-
53
(Sumber: PPP Kuala Tungkal 2010) 4.2.2. Peluang Pengembangan PPP Kuala Tungkal
Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal Provinsi Jambi dari letak geografis menjadi salah satu pintu gerbang ekspor Perikanan di pantai timur Sumatera karena dekat dengan pertumbuhan segitiga I MS-GT (Indonesia, Malaysia
dan Singapura).
Selain hal tersebut Pelabuhan Perikanan Pantai (Kuala Tungkal) untuk akses ke fising ground ZEEI, laut cina selatan dan selat karimata sangat dekat sehingga memberi kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan produksi tangkapannya. Pelabuhan Perikanan Panatai Kuala Tungkal merupakan salah satunya Pelabuhan Perikanan di Provinsi Provinsi Jambi sebagai
UPT D
Jambi
yang sudah ditetapkan Pemerintah
Pelabuhan Perikanan Pantai dengan PERG UB No
32. Tahun 2009, tanggal 3 September 2009 sehingga keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal membuka peluang bagi investor baik dari dalam negeri mapun dari luar negeri untuk berinvestasi dan menjadikan Pelabuhan
xxxiii
Perikanan Pantai menjadi kawasan industry perikanan serta akan menjadi kawasan Minapolitan
Perikanan Tangkap di Provinsi Jambi.
Pengembangan sektor kelautan dan perikanan kedepan akan menjadi perioritas utama di Provinsi Jambi dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan terutama pada masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir pantai, dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai akan menyerap tenaga kerja sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap social ekonomi masyarakat nelayan sekitar. Terputusnya koordinasi Pelabuhan Perikanan pantai Kuala Tungkal dengan
Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung
Jabung
Barat
menyebabkan ketidak adanya singkronisasi dan kerja sama dalam usaha pengembangan masyarakat nelayan dan daerah-daerah pesisir karena-kan PPP Kuala Tungkal langsung di kelola oleh Jambi,
Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi
padahal bila PPP Kuala Tungkal mampu berkerja sama dalam
pembangunan dan pengembangan daerah pesisir maka sangat baik sekali. Akhirnya
dengan melihat begitu besarnya peluang pengembangan PPP
Kuala Tungkal dan manfaatnya terhadap masyarakat daerah setempat maka permasalahan yang ada dapat dipecahakan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga diharapkan pemerintah daerah setempat dapat turut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, seperti hal yang terpenting yaitu perbaikan akses jalan ke Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal yang masih tanah dasar dan sering tergenang karena pasang naik.
xxxiv
V. KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam
pelaksanakan oprasional pelabuhan perikanan pantai Kuala
Tungkal, sebagai mana yang diuraikan pada bab
bab sebelumnya dapat ditarik
beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut : 5.1. Kesimpulan Untuk
pengoptimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal perlu
mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang fungsi dan manfaat pelabuhan perikanan pantai Kuala Tungkal untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan serta masyarakat di sekitar pelabuhan. Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal diharapkan menjadi kawasan industri perikanan dan kawasan
Mina
Politan perikanan tangkap di Provinsi Jambi
di masa mendatang. Keberadaan
UPT D
Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal
Provinsi Jambi sangat diharapkan adanya legalitas
O prasional
dan peningkatan
pembinaan kelas pelabuhan perikanan pantai sesuai dengan peraturan
Ditjen
perikanan Tangkap.
5.2. Kritik dan Saran Memperhatikan
kondisi yang ada serta permasalahan operasional
pelabuhan Perikanan maka kami ingin menberikan saran
xxxv
saran sebagai berikut :
1.
Untuk
meningkatkan daya dukung operasional pelabuhan Perikanan dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada penguna jasa layannya dana oprasional dan pemeliharaan untuk dapat di tingkatkan. 2. Perlu adanya kajian khusus tentang potensi sumber daya ikan dan tingkat pengelolaannya sehingga kecendrungan produksi dapat diatasi. 3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur melalui diklat perjenjangan, diklat teknis dan non teknis, magang serta studi banding keluar daerah atau keluar negeri untuk meningkatkan wawasan kinerja. 4.
Untuk
kegiatan pembangunan fisik kedepan kami mengharapkan adanya
pengecoran lanjutan dermaga dan penambahan panjang dermaga sehingga pada saat air surut terkecil kapal masih bisa berlabuh, perbaikan jalan kawasan, penambahan daya listrik dan perbaikan instalasi, pembangunan rumah karyawan, melengkapi sarana perbengkelan dan docking kapal serta pembangunan bangsal udang ketak dan kios.
xxxvi
DAFTAR PUSTAKA
Ayodhyoa.
1975. Lokasi dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan. Bagian Penangkapan Ikan. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Bambang Murdiyanto.
2003. Pelabuhan Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Dinas
Perikanan dan Kelautan. 2010. Laporan Statistik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kusumastanto, T. 1998. Pengelolaan Sumberdaya P esisir dan Lautan Berbasis Masyarakat. PKSPL -IPB - Ditjen Bangda Depdagri. Kusumastanto, T dan Muhammad Ramli, 2000. Kebijakan Setengah Hati serta Kemakmuran Semu di Pesisir dan Lautan. Warta Pesisir dan Lautan. PKSPL-IPB. Satria,
Arif.
2000. Dinamika Modernisasi Perikanan Formasi Sosial dan Mobilisasi Nelayan. Humaniora Utama Press. Bandung.
UPTD
Pelabuhan Perikanan Pantai. 2010. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
xxxvii
Lampiran 1. Pintu Gerbang Masuk UPTD PPP Kuala Tungkal
Lampiran 2. Dermaga UPTD PPP Kuala Tungkal
xxxviii
Lampiran 3. Gedung Kantor UPT D PPP Kuala Tungkal
Lampiran 4. Mess Pimpinan
xxxix
Lampiran 5. Gedung Pabrik ES dan Kegiatannya
Lampiran 6. Gedung Pengolahan Ikan Asin dan Kegiatannya
xl
Lampiran 7. Gedung ABF dan Kegiatannya
xli
Lampiran 8. Pos Jaga Keluar dan Masuk
Lampiran 9. Gedung TPI
Lampiran 10. Docking Kapal dan Kegiatannya
xlii
Lampiran 11. Bak Reservoar
xliii
Lampiran 12. Gedung Genset
Lampiran 13. Musholla
Lampiran 14. MCK Umum
xliv
Lampiran 15. Gedung Pertemuan
Lampiran 16. Gedung Setra Pengolahan Kerupuk dan Kegiatannya
Lampiran 17. Gedung Pengolahan Trasi dan Kegiatannya
xlv
Lampiran 18. Gedung Waski
Lampiran 19. Sumur Bor
xlvi
Lampiran 20. Gedung Waserba, Kedai Pesisir dan Wisata Kuliner
Lampiran 21. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)
xlvii
