LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN APOTEK SAHABAT PONTIANAK
DISUSUN OLEH : AGUS STYAWAN
(I21111017)
YASHINTA
(I21111018)
JULI SAFRIANI
(I21111023)
QISTI RAHMAWATI HUSNA
(I21111028)
PROGAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK 2014
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI APOTEK SAHABAT PONTIANAK PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN
Disusun Oleh : Agus Styawan
(I21111017)
Yashinta
(I21111018)
Juli Safriani
(I21111023)
Qisti Rahmawati Husna
(I21111028)
Menyetujui, Apoteker Pengelola Apotek
Dosen Pembimbing
Bambang Wijianto, M.Sc., Apt
Ressi Susanti, M.Sc., Apt
SIPA 19841231/SIPA_61.71/2014/1043 19841231/SIPA_61.71/2014/1043
NIP. 198003242008122002
Mengetahui,
Dekan Fakultas Kedokteran
Ketua Program Studi Farmasi An. Sekretaris Progam Studi Farmasi
dr. Bambang Sri Nugroho, Sp. PD
Rafika Sari M.Farm., Apt
NIP. 195112181978111001 195112181978111001
NIP.198401162008012002
i
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI APOTEK SAHABAT PONTIANAK PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN
Disusun Oleh : Agus Styawan
(I21111017)
Yashinta
(I21111018)
Juli Safriani
(I21111023)
Qisti Rahmawati Husna
(I21111028)
Menyetujui, Apoteker Pengelola Apotek
Dosen Pembimbing
Bambang Wijianto, M.Sc., Apt
Ressi Susanti, M.Sc., Apt
SIPA 19841231/SIPA_61.71/2014/1043 19841231/SIPA_61.71/2014/1043
NIP. 198003242008122002
Mengetahui,
Dekan Fakultas Kedokteran
Ketua Program Studi Farmasi An. Sekretaris Progam Studi Farmasi
dr. Bambang Sri Nugroho, Sp. PD
Rafika Sari M.Farm., Apt
NIP. 195112181978111001 195112181978111001
NIP.198401162008012002
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan dan penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan di Apotek Sahabat Pontianak. Penyusun mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan arahan selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di Apotek Sahabat Pontianak. Penghargaan ini dipersembahkan kepada: 1. Imam Asropi S.Km.,M.Si., selaku pimpinan Apotek Sahabat dan Bambang wijianto, Msc, Apt, selaku apoteker pengelolah pengelolah apotek Sahabat Sahabat Pontianak, yang
telah
berkenan
memberikan
fasilitas
kepada
penulis
untuk
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, serta seluruh staf karyawan Apotek Sahabat Pontianak yang telah membantu selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 2. dr. Bambang Sri Nugroho. Sp.PD selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak. 3. Indri Kusharyanti.M.Sc.,Apt selaku ketua program studi Farmasi Universitas Tanjungpura Pontianak. 4. Mohammad andre, M.Sc., Apt., dan Eka Kartika Untari, M.Farm., Apt selaku koordinator pelaksana Praktek Kerja Lapangan yang telah memberikan fasilitas dan sarana kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 5. Ressi Susanti, M.Sc, Apt selaku pembimbing yang telah memberi petunjuk dan bantuan selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 6. Pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini.
ii
Akhir kata, penyusun berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik Bapak dan Ibu, serta laporan ini dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang farmasi.
Pontianak,
Desember 2014
Penyusun
iii
DAFTAR ISI
………………………………………………….
i
…………………………………………………...…..
ii
………………………………………………………..……….
iv
LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................
BAB I
vi
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ………………………………………………... 1 I.2 Tujuan…………………………………………………………. 3 I.3 Manfaat………………………………………………………... BAB II
4
TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Definisi Apotek ………………………………………...…….
6
II.2 Landasan Hukum Apotek ………………………………........
7
II.3 Tugas Dan Fungsi Apotek ……………………………...…....
8
II.4 Tata Car a Perizinan Apotek ……………………………........
8
II.5 Pengelolaan Apotek ……………………………………..…... 10 II.6 Pelayanan Apotek ………………...…………………………. 11 II.7 Pencabutan Surat Izin Apotek ……………………………….. 15 II.8 Pengelolaan Narkotika ………………………………………. 18 II.9 Pengelolaan Psikotropika …………………………………..... 24 II.10 Pelayanan Resep……………………………………………
26
BAB III TINJAUAN KHUSUS APOTEK
III.1. Sejarah ……………………………………………………..
29
III.2 Lokasi ……………………………………………………..… 30 III.3. Bangunan Dan Tata Ruangan ……………………………….. 31 III.4. Struktur Organisasi ………………………………………….. 32 III.5. Bidang Kerja … …..…………………………………………. 32 III.5.1. Kesejahteraan K aryawan…………...………………….
38 III.6. Kegiatan Apotek Saha bat…………………………………….. 40
iv
BAB IV
PEMBAHASAN
IV.1 Pelak sanaan PKL …………………………………………...… 42 IV.1.1. Jenis dan Bentuk Kegiatan……………………………. 42 IV.1.2. Kendala yang Dihadapi dan Upaya P emecahanya……. 63
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.1 Kesimpulan …………………………………………………… 65 V.2 Saran ………………………………………………………….. 66 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
……………………………………………………….. 67
…………………………………………………………………. 69
v
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Definisi Apotek
Definisi apotek menurut PP 51 Tahun 2009. Apotek merupakan suatu tempat atau terminal distribusi obat perbekalan farmasi yang dikelola oleh apoteker sesuai standar dan etika kefarmasian. Secara lengkap apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 adalah Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk
pengendalian
mutu
sediaan
farmasi,
pengamanan,
pengadaan,
penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
6
II.2 Landasan Hukum Apotek
Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1027/MenKes/SK/X/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MenKes/Per/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek. 3. Undang – Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika 4. Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika 5. Peraturan menteri Kesehatan no. 922/MenKes/per/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek 6. Undang – Undang Kesehatan RI No.23 tahun 1992 tentang kese hatan 7. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1990 tentang masa bakti apoteker, yang disempurnakan
dengan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
No.
183/MenKes/Per/II/1995. 8. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 26 tahun 1965 tentang apotek. 9. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
284/Menkes/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat.
7
II.3 Tugas Dan Fungsi Apotek
Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi a potek adalah: a. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. b. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. c. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. d. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. II.4 Tata Cara Perizinan Apotek
Ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/PER/X/1993. Adapun kententuan pemberian izin apoteknya adalah sebagai berikut : Pasal 7 1.
Permohonan Izin Apotik diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-1.
2.
Dengan
menggunakan
Formulir
APT-2
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk
8
melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotik untuk melakukan kegiatan. 3.
Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambatlambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh Formulir APT-3.
4.
Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dan (3) tidak dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat
dengan
tembusan
kepada
Kepala
Dinas
Propinsi
dengan
menggunakan contoh Formulir Model APT-4. 5.
Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud poin (3), atau pernyataan dimaksud poin (4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotik dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-5.
6.
Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM di maksud poin (3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-6.
9
7.
Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin (6), Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.
Pasal 9 Terhadap permohonan izin apotik yang ternyata tidak memenuhi persyaratan dimaksud pasal 5 dan atau pasal 6, atau lokasi Apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan
Surat
Penolakan
disertai
dengan
alasan-alasannya
dengan
mempergunakan contoh Formulir Model APT-7. II.5 Pengelolaan Apotek
Pengelolaan apotek sepenuhnya dijalankan oleh Apoteker. Pengelolaan apotek dibagi menjadi 2 yaitu : pengelolaan teknis farmasi dan pengelolaan non teknis farmasi yang meliputi semua kegiatan administrasi, keuangan, pajak, personalia, kegiatan bidang material dan bidang lain yang berhubungan dengan apotek. Pengelolaan apotek meliputi: 1. Peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan oabt atau bahan obat. 2. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya. 3. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi, meliputi :
10
a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat. b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya atau mutu suatu obat dan perbekalan farmasi lainnya. c. Pelayanan informasi tersebut diatas wajib didasarkan pada kepentingan masyarakat. II.6 Pelayanan Apotek
Menurut keputusan Menkes RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, pelayanan kefarmasian di apotek meliputi : 1. Apotek wajib melayani resep dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan. Pelayanan resep ini sepenuhnya atas dasar tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek, sesuai dengan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep, obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria : a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 12 tahun dan orang tua diatas 65 tahun. b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. c. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
11
d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. e. Obat
dimaksud
memiliki
rasio
khasiat
keamanan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. 2. Apotek wajib menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan absah. 3. Apotek tidak diizinkan mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat bermerek dagang. Namun resep dengan obat bermerek dagang atau obat paten boleh diganti dengan obat generik. 4. Apotek wajib memusnahkan perbekalan farmasi yang tidak memenuhi syarat mengikuti
ketentuan
yang
berlaku,
dengan
membuat
berita
acara.
Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Badan POM. 5. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang diresepkan, Apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter penulis resep untuk pemilihan obat yang lebih tepat. 6. Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat secara tepat, aman, dan rasional atas permintaan masyarakat. 7. Apabila Apoteker menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada Dokter penulis resep. Apabila atas pertimbangan tertentu Dokter penulis resep
tetap
pada
pendiriannya,
Dokter
wajib
secara
tertulis
atau
membubuhkan tanda tangan yang lazim di atas resep.
12
8. Salinan resep harus ditandatangani oleh Apoteker. 9. Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik dalam jangka waktu 3 tahun. 10. Resep dan salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep atau yang merawat penderita, penderita yang bersangkutan, petugas kesehatan, atau petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. 11. Apoteker diperbolehkan menjual obat keras tanpa resep yang dinyatakan sebagai Daftar Obat Wajib Apotek, yang ditetapkan oleh Menkes RI Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 347/Menkes/Sk/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, Apoteker di Apotek dalam melayani pasien yang memerlukan obat yang termasuk Daftar Obat Wajib Apotek, diwajibkan : a. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam Obat Wajib Apotek yang bersangkutan. b. Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan. c. Memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Berdasarkan Kepmenkes No.1027 tahun 2004 mencakup aspek : 1. Sumber Daya Manusia Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan
yang
baik,
mengambil
keputusan
yang
tepat,
mampu
13
berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan. 2. Sarana dan Prasarana Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotek. Apotek harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat. Dalam Permenkes No.922 tahun 1993 ayat 2 sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi dan ayat 3 apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi. Kepmenkes No.1027 tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek pada bab II tentang pengelolaan sumber daya menuntut bahwa kegiatan pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah dari aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini berguna untuk menunjukan integritas dan kualitas produk serta mengurangi resiko kesalahan penyerahan.Apotek harus memiliki : 1. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien. 2. Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan brosur/materi informasi. 3. Ruangan tertutup untuk konseling. 4. Ruang racikan.
14
5. Tempat pencucian alat. 6. Perabotan
apotek
harus
tertata
rapi,
lengkap
dengan
rak-rak
penyimpanan obat dan barang-barang lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari debu, kelembaban dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi ruangan dengan temperatur yang telah ditetapkan. 3. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya. Komoditas di apotek dapat berupa sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, alat kesehatan maupun yang lainnya.Yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat tradisional, dan kosmetik. Perbekalan kesehatan adalah semua
bahan
selain
obat
dan
peralatan
yang
diperlukan
untuk
menyelanggarakan upaya kesehatan sedang alat kesehatan adalah bahan, instrumen apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang tidak digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit serta memulihkan kesehatan. Pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku meliputi : perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pelayanan. II.7 Pencabutan Surat Izin Apotek
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MenKes/SK/X/2002, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut surat izin apotek apabila :
15
1. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan. b. Telah mengucapkan sumpah/janji sebagai apoteker. c. Memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri. d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya, sebagai apoteker. e. Tidak bekerja di suatu Perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain. 2. Apoteker
tidak
menyimpan,
lagi
memenuhi
kewajibannya
untuk
menyediakan,
dan menyerahkan sediaan farmasi yang bermutu baik dan
keabsahannya terjamin. Sediaan farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri. Apoteker mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat paten. 3. APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun secara terus menerus. 4. Terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang obat keras No. St 1973 No. 541, UU No. 23 tahun 1997 tentang narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. 5. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut. 6. Pemilik Sarana Apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundangundangan di bidang obat.
16
7. Apotek tidak dapat lagi memenuhi persyaratan mengenai kesiapan tempat pendirian apotek serta kelengkapan sediaan farmasi dan perbekalan lainnya baik merupakan milik sendiri atau pihak lain. Berdasarkan PP 51 Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi. STRA, STRA Khusus, dan STRTTK tidak berlaku karena: a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diperpanjang; b. Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Permohonan yang bersangkutan; d. Yang bersangkutan meninggal dunia; atau e. Dicabut oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang berwenang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum melakukan pencabutan surat izin apotek berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat. Pelaksanaan pencabutan surat izin apotek dilaksanakan setelah dikeluarkan : a. Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotek sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulam dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-12. b. Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuaan kegiatan Apotek dengan menggunakan Formulir Model APT-13.
17
Pembekuan Izin Apotek sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas, dapat dicairkan kembali apabila apotek telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dlam peraturan ini dengan menggunakan contoh formulir Model APT-14. Pencairan Izin Apotek dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Apabila Surat Izin Apotek dicabut, Apoteker Pengelola Apotek atau Apoteker Pengganti wajib mengamankan perbekalan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengamatan yang dimaksud wajib mengikuti tata cara sebagai berikut : a. Dilakuan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, psikotropika, obat keras tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang tersedia di apotek. b. Narkotika, psikotropika, dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup dan terkunci. c. Apoteker Pengelola Apotek wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventasasi yang dimaksud dalam poin (a). II.8 Pengelolaan Narkotika
Definisi narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ialah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan
18
rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu : 1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 2. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika merupakan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini pengaturan narkotika harus benar-benar terkontrol, baik dalam hal mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika harus dikendalikan dan diawasi dengan ketat. Tujuan pengaturan narkotika tersebut adalah: 1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
19
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. 3. Memberantas peredaran obat gelap. Pengendalian dan pengawasan obat narkotika di Indonesia merupakan wewenang badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan). Untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan narkotika maka pemerintah Indonesia hanya memberikan izin kepada PT. Kimia Farma (Persero) untuk mengimpor bahan baku, memproduksi sediaan dan mendistribusikan narkotika di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat narkotika adalah bahan berbahaya yang penggunaannya dapat disalahgunakan. Secara garis besar pengelolaan narkotika meliputi pemesanan, penyimpanan, pelayanan, pelaporan, dan pemusnahan. 1.
Pemesanan Narkotika Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1976, apotek hanya dapat memesan narkotika melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF) tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk memudahkan pengawasan maka apotek hanya dapat memesan narkotika ke PBF PT. Kimia
Farma
dengan
menggunakan
Surat
Pesanan
(SP),
yang
ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA), dilengkapi dengan nama jelas, stempel apotek, dan nomor STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker). Surat Pesanan ini dibuat 4 rangkap untuk tiap jenis obat.Tiga lembar SP tersebut dikirim ke PBF masing-masing untuk Dinas Kesehatan, BPOM, pedagang atau penanggung jawab Kimia Farma dan satu lagi sebagai arsip apotek.
20
2. Penyimpanan Narkotika Tata cara penyimpanan narkotika diatur dalam PerMenKes RI No.28/MENKES/PER/VI/1978. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa apotek harus mempunyai tempat khusus untuk menyimpan narkotika dan harus dikunci dengan baik. Tempat penyimpanan narkotika di apotek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat 2. Harus mempunyai kunci yang kuat 3. Dibagi dua, masing-masing dengan kunci yang berlainan; bagian pertama dipergunakan untuk menyimpan morfin, petidin dan garamgaramnya serta persediaan narkotika; bagian kedua dipergunakan untuk menyimpan narkotika yang dipakai sehari-hari. 4. Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari berukuran kurang dari 40 x 80 x 100 cm, maka lemari tersebut harus dibuat melekat pada tembok atau lantai. 5. Lemari khusus tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika, kecuali ditentukan oleh Menteri Kesehatan. 6. Anak kunci lemari khusus harus dipegang oleh pegawai yang dikuasakan. 7. Lemari khusus harus ditempatkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.
21
3. Pelayanan Resep yang Mengandung Narkotika Dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan. 2. Narkotika hanya dapat diserahkan kepada pasien untuk pengobatan penyakit berdasarkan resep dokter. 3. Apotek dilarang mengulangi penyerahan narkotika atas dasar salinan resep dokter. Selain
itu,
berdasarkan
surat
edaran
Dirjen
POM
No.
336/E/SE/1997/ disebutkan bahwa: 1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika, apotek dilarang melayani salinan resep yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali. 2. Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum sama sekali, apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli. 3. Salinan resep dari resep narkotika dengan tulisan iter tidak boleh dilayani sama sekali. Dengan demikian dokter tidak boleh menambah tulisan iter pada resep-resep yang mengandung narkotika.
22
4. Pelaporan Narkotika Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada Bab IV Pasal 14 ayat (2), menyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya. Apotek berkewajiban membuat dan mengirimkan laporan mutasi narkotika berdasarkan penerimaan dan pengeluarannya sebelum tanggal 10 setiap bulan. Laporan narkotika ditandatangani oleh APA, dibuat empat rangkap, ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar POM, Dinas Kesehatan Provinsi, dan 1 salinan untuk arsip selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 5. Pemusnahan Narkotika Apoteker Penanggungjawab Apotek dapat memusnahkan narkotika yang rusak, kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan.Ini tercantum dalam PerMenKes RI No. 28/MENKES/PER/I/1978 Pasal 9. APA dan dokter yang memusnahkan narkotika harus membuat Berita Acara Pemusnahan Narkotika yang sekurang-kurangnya memuat :
23
1. Nama, jenis, sifat dan jumlah narkotika yang dimusnahkan 2. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan. 3. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan 4. Cara pemusnahan 5. Tanda tangan dan identitas lengkap penanggung jawab apotek dan saksi-saksi pemusnahan 6. Berita pemusnahan narkotika dikirim kepada subdinas pelayanan kesehatan dengan tembusan kepada Balai Besar POM. Pelanggaran
terhadap
ketentuan
mengenai
penyimpanan
dan
pelaporan narkotika berdasarkan dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan yang berupa: a. Teguran b. Peringatan c. Denda administrative d. Penghentian sementara kegiatan; atau Pencabutan izin. II.9 Pengelolaan Psikotropika
Pengertian psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997,adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas metal dan perilaku.
24
Ruang lingkup pengaturan psikotropika dalam UU No.5 Tahun 1997 adalah hal yang berhubungan dengan psikotropika yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Tujuan pengaturan psikotropika adalah 1.
Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan
2.
Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
3.
Memberantas peredaran gelap psikotropika. Secara
garis
besar
pengelolaan
psikoropika
meliputi
pemesanan,
penyimpanan, pelaporan dan pemusnahan. 1.
Pemesanan Psikotropika Kegiatan ini memerlukan surat pesanan (SP). Dimana satu SP biasa digunakan untuk beberapa jenis obat.Penyaluran psikotropika tersebut diatur dalam UU No.5 Tahun 1997 pasal 12 ayat (2).Dalam pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan
kepada
apotek
lainnya,
rumah
sakit,
puskesmas,
balai
pengobatan, dokter dan pasien dengan resep dokter. Tata cara pemesanan adalah dengan menggunakan SP yang ditandatangani oleh APA apabila dilakukan pemesanan. 2.
Penyimpanan Psikotropika Obat golongan psikotropika cenderung untuk disalahgunakan maka dimintakan kepada sarana distribusi obat (PBF, Apotek, RS, dll) agar meyimpan obat-obatan golongan psikotropika tersebut dalam rak atau lemari khusus dan kartu stok psikotropika.
25
3.
Pelaporan Psikotropika Pengeluaran
obat
psikotropika
wajib
dilaporkan,
pelaporan
dibedakan atas penggunaan bahan baku psikotropika dan sediaan jadi psikotropika, awal Januari sampai Desember diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kota, Kepala BPOM, serta digunakan sebagai arsip apotek. Laporan ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas, nomor SIK atau SP, nomor SIA dan stempel apotek. 4.
Pemusnahan Psikotropika Berdasarkan
UU
No.5
Tahun
1997
tentang
psikotropika,
pemusnahan psikotropika dilakukan bila berhubungan dengan tindak pidana, diproduksi tanpa memenuhi standardan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi, kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pemusnahan psikotropika wajib dibuat berita acara dan dikirim kepada subdin Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Dati II/Kodya dengan tembusan kepada Balai POM. II.10 Pelayanan Resep
1. Skrining Resep Apoteker melakukan skrining resep meliputi : a. Persyaratan Administratif :
Nama, SIP dan alamat dokter Tanggal penulisan resep
26
Tanda tangan/paraf dokter penulis resep Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien Cara pemakaian yang jelas
b. Kesesuaian farmasetik : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian c. Pertimbangan klinis : adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya memberikan
dikonsultasikan pertimbangan
kepada dan
dokter
alternatif
penulis
resep
seperlunya
bila
dengan perlu
menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan. 2. Penyiapan obat. a) Peracikan. Merupakan kegiatan menyiapkan menimbang, mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada wadah.Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar. b) Etiket Etiket harus jelas dan dapat dibaca. c) Kemasan Obat yang Diserahkan Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.
27
d) Penyerahan Obat. Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. e) Informasi Obat. Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi. f) Konseling. Apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan farmasi, pengobatan memperbaiki
dan
perbekalan
kualitas
hidup
kesehatan pasien
lainnya,
atau
sehingga
terhindar
dari
dapat bahaya
penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Untuk penderita penyakit
tertentu,
apoteker
harus
memberikan
konseling
secara
berkelanjutan. g) Monitoring Penggunaan Obat. Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma dan penyakit kronis lainnya.
28
BAB III TINJAUAN KHUSUS APOTEK
III.1 Sejarah Umum Apotek III.1.1 Sejarah Apotek Sahabat
Apotek Sahabat didirikan pada tanggal 1 Mei 2003, dengan Nomor SIA503/006/3950/BP2T/APT/R-I/2009. Apotek ini didirikan oleh Bapak H. Suhadi dan H. Widodo, atas dasar ide yang dicetuskan oleh Bapak Imam Asropi S.Km.,M.Si. Beliau mencetuskan pendirian apotek ini karena merasa prihatin melihat pasien yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan obat, sebab pada saat itu jumlah apotek yang terdapat di sekitar Rumah Sakit Dr. Soedarso masih terbatas, ditambah lagi ketersediaan obat – obatan dan alat kesehatan penunjang bagi pasien juga kurang lengkap, sehingga pasien harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh akses tersebut. Selain itu, dilihat dari segmen pasar yang menjanjikan, seperti posisinya yang strategis (tepat didepan area Rumah Sakit Dr. Soedarso), tingkat kebutuhan serta respon pasar yang tinggi terhadap obat serta alat kesehatan, menjadikannya sentra bisnis yang mudah berkembang dan maju. Kondisi inilah yang menginspirasi beliau untuk mendirikan sebuah apotek yang mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi pasien Rumah Sakit Dr. Soedarso, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses atau memenuhi kebutuhan obat yang diperlukan. Apotek ini didirikan dengan nama “Apotek Sahabat”, yang diharapkan Apotek ini dapat menjadi “Sahabat” dalam memberikan pelayanan serta kebutuhan kepada customer yang tidak hanya
29
sekedar beriorientasi pada bisnis saja, namun tetap dapat mengutamakan misi kemanusiaan (misi sosial). Apotek Sahabat selama 10 tahun didirikan telah mengalami 3 kali perubahan jabatan posisi Apoteker Pengelola Apotek (APA). Ketiga apoteker yang pernah menjabat posisi APA di Apotek Sahabat ini antara lain Siti Mutamimah (2003-2004), Isnindar (2004-2009), dan sejak tahun 2009 hingga saat ini posisi tersebut dijabat dan dikelola oleh Bambang Wijianto, M.Sc., Apt. III.1.2 Visi dan Misi Apotek Sahabat
Visi dan misi dari Apotek Sahabat, meliputi : Menjadi apotek pilihan masyarakat yang memberikan pelayanan obat secara bersahabat dan maksimal dengan harga yang terjangkau, mengutamakan kepuasaan pelanggan dengan mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan serta menjadi mitra dokter dan tenaga kesehatan lain dalam kegiatan penyaluran obat kepada masyarakat. III.2 Lokasi Apotek Sahabat
Apotek Sahabat berlokasi di Jalan Dr. Sudarso No. C 36-37, Pontianak. Pemilihan lokasi ini memiliki tujuan, yaitu memberikan akses pelayanan kebutuhan obat kepada pasien Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso. Selain itu, lokasi Apotek Sahabat ini cukup strategis karena selain berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso, Apotek Sahabat juga berada dekat dengan pemukiman yang padat penduduk dan Rumah Sakit lain yang berada di wilayah sekitarnya, dengan akses jalan yang mudah ditempuh dan dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, hingga sekarang ini Apotek Sahabat tidak hanya memiliki customer
30
dari pasien Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso saja tetapi juga customer dari pasien rumah sakit lain serta masyarakat umum yang ada di Pontianak dan sekitarnya. Denah lokasi Apotek Sahabat dapat dilihat pada lampiran 1. III.3 Bangunan dan Tata Ruang
Bangunan Apotek Sahabat dibagi menjadi beberapa ruangan yang sesuai dengan fungsinya dan memenuhi standar persyaratan pendirian apotek. Pada awal pendirian, luas bangunan yang dipergunakan untuk pendirian apotek ini hanya 1 lokal pintu ruko, namun seiring berjalannya waktu, luas bangunan bertambah luas menjadi sekitar kurang lebih 6 x 12m, dimana Apotek ini terdiri dari 2 ruko yang berdampingan menjadi satu bangunan utuh. Ruangan yang ada di Apotek Sahabat terdiri dari ruang tunggu pasien dengan 4 buah kursi tunggu dilengkapi dengan fasilitas kipas angin dan televisi untuk kenyamanan customer saat melakukan transaksi, ruang penjualan obat bebas (etalase), ruang administrasi yang terdiri dari meja administrasi dan meja apoteker, ruang pimpinan, gudang merangkap ruang peracikan obat, sebuah ruangan dilantai atas yang berfungsi untuk menyimpan berkas – berkas serta file Apotek Sahabat dan sebuah toilet. Pembagian ruangan ini dimaksud untuk memudahkan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Apotek Sahabat juga memliki tempat parkir yang cukup luas dan gratis sehingga memberi keleluasaan kepada pasien yang datang ke apotek untuk membeli kebutuhannya akan obat ataupun alat kesehatan. Denah bangunan apotek dapat dilihat pada lampiran 2.
31
III.4 Struktur Organisasi
Pengelolaan apotek yang baik harus didukung dengan pembentukan organisasi yang mapan dalam rangka mengelola apotek, sehingga alur dalam pelayanannya dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Struktur Organisasi yang mapan, terdiri dari tugas, wewenang, serta tanggungjawabnya yang tegas dan jelas pada masing-masing bidang. Hal inilah yang dapat menuntun kegiatan pelayanan di apotek menjadi lancar dengan saling memenuhi job description yang jelas tanpa terjadi tumpang tindih. Struktur organisasi Apotek Sahabat dapat dilihat pada lampiran 3. III.5 Bidang Kerja (j ob descri ption)
Kerjasama antar karyawan harus dijaga sehingga tercipta suasana yang kondusif serta mampu membuat kondisi pelayanan yang nyaman kepada customer. Untuk mendukung terciptanya suasana tersebut, diperlukan pembagian bidang serta tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing bidang. Dalam pelaksanaannya, Apotek Sahabat memiliki 11 orang karyawan disamping pimpinan dan PSA, dengan susunan sebagai berikut : 1. Apoteker Pengelola Apotek
: 1 Orang
Bambang Wijianto, M.Sc., Apt 2. Asisten Apoteker
: 1 Orang
Monica oktavia, S. Farm
32
3. Supervisor dan Koordinator Gudang
: 1 Orang
Heny Krisriwayati, SE 4. Koordinator Administrasi dan Keuangan : 1 Orang Bambang Heriyanto, SE 5. Koordinator Logistik dan Pengadaan
: 1 Orang
Safuan 6. Kasir
: 4 orang
a.
Irma Yunita, S.Kom
b.
Titik Margiati, S.Sos
c.
Sinta Maya Sari, A. Md., Far
d.
Parno
7. Staf Gudang a.
Lia Anggraeni
b.
Verdina
: 2 Orang
Tugas, kewajiban, tanggung jawab serta wewenang masing – masing bagian adalah sebagai berikut : 1.
Apoteker Pengelola Apotek ( APA ) a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan apotek b. Bertanggung jawab terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan apotek kepada pimpinan c. Melakukan konseling obat kepada pasien d. Mengawasi dan mengontrol kinerja Asisten Apoteker
33
2.
Asisten Apoteker ( AA ) Asisten Apoteker bertanggung jawab untuk membantu APA dalam pelayanan obat di apotek, yaitu meliputi : a. Melakukan skrining resep b. Mengerjakan pembuatan sediaan obat c. Mengontrol kesesuaian pengeluaran obat dengan yang tertulis di resep d. Menulis etiket dan copy resep e. Melakukan konseling obat kepada pasien f. Membuat laporan bulanan obat generik, obat psikotropika, dan obat narkotika
3.
Koordinator Gudang dan Staf Gudang Koordinator gudang dan staf gudang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyimpanan barang/obat serta pengamanannya b. Menyimpan obat secara FIFO ( First in First Out) dan FEFO ( First Expired First Out) c. Menjaga kebersihan dan kerapihan gudang d. Mengambil obat sesuai permintaan resep dan kasir e. Mengerjakan pembuatan sediaan obat f. Menyusun resep-resep menurut nomor urut dan tanggal yang kemudian dibundel dan disimpan
34
g. Menerima faktur dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) h. Menginput faktur dan barang/ obat yang keluar sesuai struk dari kasir kedalam database apotek. 4.
Koordinator Logistik Koordinator logistik memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Mengontrol persedian barang/obat yang jumlahnya hampir habis setiap hari b. Melakukan pengecekan obat-obatan yang mendekati waktu kadaluarsa untuk dapat ditukarkan atau disimpan terpisah c. Mengatur perputaran persediaan obat agar maksimal d. Menulis daftar obat yang akan dipesan kedalam buku defacta e. Bertanggung jawab atas pemesanan barang/obat kepada PBF f. Melakukan pengadaan perbekalan farmasi dengan baik agar obat yang tersedia dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan dan menghindari terjadinya kekosongan sediaan dan perbekalan farmasi g. Mengurus retur obat kadaluarsa kepada PBF yang bersangkutan h. Melakukan styling pembelian, penyesuaian stok, pengecekan barang/obat yang datang, daftar harga, menyusun daftar kebutuhan barang/obat, mengawasi penyimpanan kelengkapan obat
5.
Koordinator Administrasi dan Keuangan Koordinator administrasi dan keuangan bertanggung jawab kepada pimpinan. Koordinator administrasi dan keuangan memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembukuan sesuai dengan petunjuk atau
35
instruksi dari pimpinan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinator administrasi dan keuangan memiliki tugas dan wewenang, yaitu : a. Menerima uang penjualan dari kasir yang kemudian akan direkap kedalam buku kas dan pencatatan selisihnya b. Memberi kode untuk obat-obat baru c. Menginput pembelian d. Membuat daftar pemasok (PBF) dan pelanggan e. Membuat catatan pembelian obat berdasarkan PBF, pembelian total dan buku jatuh tempo f. Menyiapkan faktur jatuh tempo apabila jatuh tempo (inkaso) tiba yang kemudian akan diperiksa oleh pimpinan g. Menukarkan uang kecil di Bank h. Menyediakan penukar uang kecil kepada kasir i. Membuat laporan pembelian per-PBF, laporan kas dan piutang, laporan hutang, dan konsinyasi, laporan cash flow dan fotocopy buku kas j. Melakukan pengecekan ulang entri faktur dan barang/obat keluar sesuai struk kasir setiap hari k. Membuat laporan selisih obat dan rekapitulasi selisih penjualan setiap hari l. Membuat laporan akhir bulanan dan laporan akhir tahunan m. Membuat laporan gaji
36
n. Mencetak print out hasil penjualan kasir dan pengeluaran barang/obat dari gudang o. Membuat laporan obat-obatan yang rusak dan hampir mencapai Expired date p. Membayar biaya rekening listrik dan telepon q. Belanja bulanan kebutuhan apotek 6.
Kasir Kasir bertanggung jawab terhadap kebenaran jumlah uang yang dipercayakan kepadanya dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. Kasir memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan arus uang sesuai dengan petunjuk/instruksi dari pimpinan. Kasir memiliki tugas dan kewajiban, yaitu : a. Mengecek stok obat etalase (depan) b. Pelayanan obat bebas dan resep dari pasien c. Mencatat penerimaan uang setelah dihitung terlebih dahulu, begitu pula dengan pengeluaran uang yang harus dilengkapi dengan pendukung berupa kwitansi, nota, tanda setoran dan lain-lain d. menyetorkan dan mengambil uang. e. Bertanggung jawab terhadap laporan uang masuk serta keluar pada shift nya f. Menyusun struk untuk kemudian dibundel dan disimpan
37
Diluar semua tugas dan wewenang dari masing-masing karyawan, setiap karyawan juga diwajibkan untuk : a. Menjaga kebersihan apotek. b. Mengambil obat-obatan/Alat kesehatan ke PBF, apabila obat atau Alkes tersebut diperlukan segera (CITO) oleh pasien. c. Mengantar obat-obatan atau Alkes untuk pasien rawat inap di RSUD atau Rumah sakit lain dan juga mengantarkan obat-obatan untuk pasien rawat jalan dalam wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. III.5.1 Kesejahteraan Karyawan
1. Sistem penggajian karyawan Sistem penggajian karyawan diatur sebagai berikut : a. Besarnya
gaji
karyawan
mengikuti
peraturan
UMR
dari
pemerintah, yang dilakukan pada awal bulan oleh bidang keuangan. b. Pembayaran gaji karyawan mencakup: gaji pokok dan tunjangan yang menyangkut kesejahteraan karyawan. 2. Fasilitas Bagi Karyawan Fasilitas yang diberikan apotek untuk menjamin kesejahteraan karyawan adalah : a. Pakaian seragam. b. Insentif seperti bonus Akhir tahun dan bonus pada resep apabila apotek memperoleh pendapatan yang besar.
38
c. Dalam 1 tahun setiap karyawan diberikan cuti biasa paling lama 14 hari, sedangkan cuti istimewa seperti melahirkan diberikan paling lama 3 bulan. 3. Tata Tertib Karyawan Setiap karyawan Apotek Sahabat diwajibkan menaati segala peraturan yang telah ditetapkan, yaitu : a. Setiap karyawan diwajibkan masuk tepat waktu sesuai jam kerjanya. b. Apabila karyawan memiliki kepentingan sehingga datang tidak tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan atau terlambat harus menghubungi pimpinan. c. Apabila karyawan memiliki kepentingan dan ingin tukar jadwal masuk kerja dengan karyawan lainnya harus menghubungi pimpinan. d. Tidak diperkenankan merokok di ruang apotek. e. Tidak diperkenankan membawa anak kecil ketempat kerja. f. Berpenampilan yang rapi dan sopan. g. Setiap karyawan harus membangun dan mengembangkan etos ker ja dengan menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran, loyalitas, komunikasi dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing.
39
h. Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik, jelas dan terukur terhadap teman (team), sehingga menghasilkan pekerjaaan yang memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan. i. Tetap mengedepankan dan mengutamakan pelayanan yang baik, berkualitas dengan menjaga perilaku yang didasari oleh sikap sopan, santun, ramah dan komunikatif dan berusaha meninggalkan kesan
yang
positif
terhadap
setiap
pelanggan/pasien
yang
membutuhkan pelayanan apotek. j. Setiap karyawan dapat melakukan absensi dengan fasilitas yang sudah ada, tetapi semua karyawan tidak boleh mewakilkan atau mewakili karyawan lain dalam melakukan absensi. k. Sebelum meninggalkan tempat tugas, setiap karyawan wajib merapikan tempat tugas masing-masing, dan apabila ada tugas yang belum terselesaikan harus diinformasikan kepada karyawan lain untuk menindaklanjutinya. III.6 Kegiatan Apotek Sahabat
Apotek Sahabat beroperasi selama 24 jam setiap harinya. Kegiatan awal di apotek dilakukan pada pagi hari dengan dimulainya pembersihan apotek serta mengecek stok obat sambil tetap melakukan pelayanan kepada customer, setelah itu setiap karyawan melanjutkan kerja sesuai tugas dan wewenang masingmasing. Pembagian kerja di apotek sahabat terdiri dari 3 shift yaitu :
40
shift pagi
daripukul 07.30 – 15.00 WIB
shift sore
daripukul 14.30 – 21.30 WIB
shift malam
dari pukul 21.00 – 07.30 WIB.
41
BAB IV PEMBAHASAN
IV.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan IV.1.1 Jenis dan Bentuk Kegiatan Praktek Kerja Lapangan
Praktek kerja lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan wajib yang harus diikuti mahasiswa dalam bentuk aktivitas belajar di lapangan. PKL berguna sebagai sarana pengenalan lapangan kerja dan informasi di bidang pendidikan kesehatan karena dapat menambah pengetahuaan di bidang pekerjaan farmasi, pengalaman, serta profesionalitas dalam melakukan suatu bidang pekerjaan. Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Strata 1 Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dilaksanakan di Apotek Sahabat, Jl. Dr. Sudarso No. 37.Pontianak. Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah mahasiswa dapat mengenali dan memahami manajemen apotek secara langsung serta praktek kefarmasian di apotek yang dijalankan saat ini untuk kemudian dapat membuat langkah-langkah pembelajaran yang bermanfaat dalam praktek yang akan dijalankannya di masa yang akan datang, sehingga tercipta apoteker yang berkualitas dan berkompeten. Praktek kerja Lapangan ini dilaksanakan dalam kurun waktu sebulan (180 jam) dari tanggal 16 Juli hingga 18 Agustus 2014. Proses pelaksanaan kegiatan ini berlangsung setiap hari kecuali libur lebaran, dengan jumlah jam per hari 4,5 – 8 jam. Peserta PKL melaksanakan kegiatan ini secara bersamaan setiap harinya, namun dengan waktu shift kerja yang berbeda. Shift kerja yang diikuti selama
42
seminggu tersebut adalah shif t pagi mulai dari jam 07.30 – 15.00 WIB dan shift sore yang dimulai dari jam 14.30 – 21.30 WIB. Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan di Apotek Sahabat berlangsung, terbagi dalam 4 pos, yakni pos administrasi, pos gudang, pos asisten apoteker dan pos pelayanan. Setiap pos dijalani oleh peserta PKL, setiap 2 hari peserta PKL melakukan kegiatan dibidang yang berbeda secara bergantian. Misalkan pada hari pertama dan kedua, peserta melakukan kegiatan dibidang Administrasi, maka hari ketiga dan keempat akan melakukan kegiatan dibagian Gudang, begitu seterusnya hingga ke bagian Pelayanan. Bentuk Kegiatan pada bagian Pelayanan ini berupa pemberian informasi dan edukasi mengenai obat-obatan yang akan digunakan oleh pasien atau customer pada saat penyerahan obat, melakukan swamedikasi terhadap keluhan ringan yang dirasakan oleh pasien atau customer . Kegiatan Pelayanan ini selalu didampingi oleh Asisten Apoteker atau karyawan apotek yang lebih paham mengenai obat, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan saat pemberian informasi kepada pasien atau customer. Pada bagian administrasi peserta diarahkan dan diperkenalkan tentang kegiatan managerial perapotekan, seperti pengecekan kesesuian data obat yang keluar pada kasir dan data obat yang keluar pada gudang. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data obat tersebut maka dilakukan pengecekan secara fisik ketersediaan jumlah obat yang ada didalam gudang. Kegiatan ini dilakukan setiap harinya dengan tujuan agar mengetahui sedini mungkin apabila terjadi kesalahan saat pengambilan obat dan penginputan data faktur obat dari Pabrik Besar Farmasi ( PBF ) yang masuk ke dalam gudang, sehingga dapat meminimalisir kerugian
43
yang terjadi. Selain itu, peserta juga diarahkan untuk belajar mengenal tata cara pengarsipan resep, faktur, rekapitulasi pendapatan harian, selisih penjualan harian, serta hal – hal lain yang berhubungan dengan proses administrasi perapotekan. Bagian Gudang, peserta PKL diarahkan dan dikenalkan dengan kegiatan yang dilakukan pada area gudang, seperti pengambilan obat, penyiapan obat untuk racikan sesuai permintaan resep, melakukan pengecekan
perhitungan kembali
dosis untuk resep yang berupa racikan, penyusunan obat yang masuk, pengecekan stok fisik obat, penginputan data obat keluar dari kasir, serta pengecekan kesesuaian obat yang masuk ke apotek dengan faktur dari PBF. Bagian Asisten Apoteker, peserta diarahkan dan dilatih untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peresepan obat, mulai dari skrining resep, menghitung dosis racikan, menuliskan etiket dan copy resep serta pengecekan pengeluaran obat dengan yang tertulis pada resep. Bagian selanjutnya yaitu bagian Pelayanan secara langsung kepada Pasien atau customer . Pada bagian ini peserta diarahkan dan diberi kesempatan untuk melakukan pelayanan informasi obat kepada pasien dibagian depan apotek. Pelayanan informasi obat yang diberikan berupa pelayanan seperti swamedikasi, obat yang sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien ( Pharmaceutical Care). Kegiatan ini juga tidak terlepas dari bimbingan Asisten Apoteker, agar terapi yang diberikan efisien dan tidak terjadi kesalahan informasi yang nantinya justru merugikan pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan
44
kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakaidan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. 1. Kegiatan Manajerial a. Perencanaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Bab II Pasal 3 Ayat 2, dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai perlu diperhatikan pola
penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat. Kegiatan perencanaan yang dilakukan di Apotek Sahabat sudah sesuai dengan peraturan tersebut, dimana pada Apotek Sahabat ini banyak menyediakan obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta alat – alat kesehatan. Hal ini dilakukan berdasarkan letak apotek yang tepat berada di area Rumah Sakit Soedarso. Selain itu, di Apotek Sahabat obat dikelompokkan berdasarkan pola konsumsi yaitu kelompok fast moving maupun slow moving . Hal ini dilakukan berdasarkan data pengeluaran barang periode sebelumnya. Perencanaan terhadap obat fast moving dilakukan saat obat masih tersedia beberapa box, sedangkan obat slow moving saat stok benar benar sedikit atau habis. Sedangkan untuk obat – obat yang jarang dipakai atau diresepkan
45
dan harganya mahal serta memiliki waktu kadaluarsa yang pendek, perencanaan obat tersebut dilakukan saat obat tersebut dibutuhkan. b. Pengadaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Bab II Pasal 3 Ayat 2, pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian. Kegiatan pengadaan di Apotek Sahabat sudah sesuai berdasarkan peraturan tersebut, yaitu melalui distributor resmi Pedagang Besar Farmasi (PBF). Pengadaan
Barang
dilakukan setiap hari dengan order ke PBF melalui salesman yang datang setiap hari. Sebelum melakukan kegiatan pengadaan barang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Buku Order/ Buku Defecta/ Buku Habis; 2) Rencana anggaran pembelian akhir; serta 3) Pemilihan PBF yang sesuai dengan pertimbangan diskon jangka waktu pembayaran, pelayanan yang baik dan tepat waktu serta kualitas barang. Pada dasarnya buku defecta/buku barang habis memuat tentang barang yang sudah habis dan barang yang sudah menipis persediannya. Berdasarkan buku defecta tersebut kemudian dilakukan pemesanan barang ke PBF dengan menelpon PBF bersangkutan, kemudian menyerahkan Surat Pesanan (SP) yang ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek.
46
Sedangkan untuk obat golongan narkotik, pengadaan dilakukan dengan pemesanan secara langsung melalui PT. Kimia Farma Tbk. Surat Pesanan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu surat pemesanan obat biasa, surat pemesanan untuk obat psikotropika dan surat pemesanan untuk obat narkotika. Surat pemesanan obat biasa merupakan surat pemesanan yang digunakan untuk pemesanan obat selain obat psikotropika maupun obat narkotika. Surat Pesanan obat bebas tersebuat dibuat 2 rangkap, satu untuk PBF dan satu untuk arsip pembelian apotek. Khusus untuk surat pesanan narkotika hanya boleh memesan 1 jenis obat saja, dimana pemesanan obat narkotika tersebut diakukan kepada PT. Kimia Farma Tbk. Surat pesanan narkotika terdiri atas 4 rangkap. Tiga rangkap ditujukan kepada PT. Kimia Farma Tbk yang selanjutnya diserahkan kepada BPOM Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dan 1 rangkap selanjutnya merupakan arsip apotek. c. Penerimaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Bab II Pasal 3 Ayat 2, penerimaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pemesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Kegiatan penerimaan barang di Apotek Sahabat telah dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut. Pada saat penerimaan barang, salesman membawa barang pesanan disertai faktur pembelian sebanyak 4
47
lembar, dua lembar untuk PBF, satu lembar untuk penagihan dan satu lembar untuk apotek. Faktur ini dibuat sebagai bukti yang sah dari pihak kreditur mengenai transaksi penjualan barang. Kemudian salesman menerima surat pesanan (SP). SP digunakan untuk mencocokan barang yang dipesan dengan barang yang dikirim. Apabila sesuai dengan pemesanan, Apoteker Pengelola Apotek atau Asisten Apoteker yang menerima menandatangani faktur dan memberi cap apotek sebagai bukti penerimaan barang. Untuk barang yang memiliki masa kadaluarsanya sudah dekat dilakukan perjanjian terlebih dahulu, apakah barang tersebut boleh dikembalikan atau tidak, dengan waktu pengembalian yang telah ditentukan. d. Penyimpanan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Bab II Pasal 3 Ayat 2, penyimpanan obat harus dilakukan sebagai berikut : 1. Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa. 2. Semua Obat/bahan Obat
harus disimpan pada kondisi yang sesuai
sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
48
3. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat serta disusun secara alfabetis. 4. Pengeluaran Obat memakai sistem FEFO ( First Expire First Out ) dan FIFO ( First In First Out ) Penyimpanan obat di Apotek Sahabat telah sesuai dengan peraturan tersebut. Pada umumnya, penyimpanan barang di Apotek Sahabat secara umum digolongkan menjadi empat yaitu : a) Obat Generik, yang disusun secara alphabetis. b) Obat Bebas, Obat Paten, Obat non Narkotik dan Obat lain yang tidak memerlukan kondisi penyimpanan tertentu, disusun secara alphabetis, juga dibedakan berdasarkan bentuk sediaannya. c) Obat-obat yang memerlukan kondisi penyimpanan pada suhu yang dingin disimpan dalam lemari es, misalnya: suppositoria atau beberapa injeksi tertentu. d) Obat Narkotika dan Psikotropika, disimpan dalam lemari khusus dan sesuai dengan ketentuannya. Penyimpanan
persediaan
barang/obat
di
Apotek
Sahabat
diperuntukan bagi obat yang pergerakannya cepat ( fast moving ) yaitu obat dan bahan obat yang paling banyak dan cepat terjual serta sering digunakan dan diresepkan oleh dokter. Dengan adanya penyimpanan barang, maka persediaan barang dapat terkontrol sehingga dapat mencegah terjadinya kekosongan.
49
Untuk sediaan Narkotika dan Psikotropika, disimpan secara terpisah dari bahan lainnya. Sediaan Psikotropika disimpan didalam lemari khusus. Sedangkan sediaan Narkotikan juga disimpan di lemari khusus yang terbuat dari kayu dan selalu dalam keadaan terkunci, hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 28/Menkes/per/1978 pasal 5 tentang tempat penyimpanan narkotika. Lemari tersebut hanya dibuka jika terdapat permintaan resep terhadap obat-obatan tersebut. Selain itu, penyimpanan obat juga didasarkan pada metode FIFO ( First In First Out ) dan FEFO ( First Expired First Out ). Penyimpanan dengan menggunakan metode ini dapat menjamin bahwa produk obat yang disalurkan ke konsumen merupakan produk obat yang aman dan tidak melewati batas kadaluwarsa. e. Pemusnahan
Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Untuk obat yang memiliki masa kadaluarsanya sudah dekat dilakukan perjanjian terlebih dahulu, apakah barang tersebut boleh dikembalikan atau tidak, dengan waktu pengembalian yang telah ditentukan (disesuaikandengan PBF yang bersangkutan). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.922/MenKes/Per/X/1993 pasal 13, pemusnahan obat kadaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kota. Pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Pemusnahan dibuktikan dengan berita
50
acara pemusnahan. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan Resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan Resep dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Proses pemusnahan obat yang dilakukan di Apotek Sahabat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Bab II pasal 3 ayat (2) yaitu pemusnahan obat yang rusak atau obat yang kadaluarsa dimusnahkan sesuai jenis dan bentuk sediaan seperti bentuk cair, padat dan semi padat pemusnahan obatnya dipisahkan. Obat yang kadaluarsa yang mengandung obat narkotik atau psikotropik dilakukan Oleh Apoteker dan disaksikan oleh perwakilan dari BPOM dengan cara dibakar dan dibuktikan dengan Berita Acara. Pemusnahan obat selain obat narkotik dan psikotropik dilakukan oleh Apoteker dan di saksikan oleh Asisten Apoteker dengan cara obat dihancurkan dan dibuang septi tank. Pemusnahan obat selain obat narkotik dan psikotropik juga dibuktikan dengan berita acara. Selain dilakukan pemusnahan obat, apotek Sahabat juga melakukan pemusnahan resep. Resep yang dimusnahkan yaitu resep yang disimpan kurang lebih dalam waktu 3 tahun. Pemusnahan resep di Apotek Sahabat dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh petugas lain di apotek dengan cara dibakar yang dibuktikan dengan berita acara.
51
Acara pemusnahan resep dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten kota. f.
Pengendalian
Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan s istem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok baik dengan cara manual atau elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama Obat, tanggal kadaluwarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persediaan. Untuk resep yang telah masuk ke dalam apotek akan diurut berdasarkan kode resep. Kode resep setiap harinya berbeda-beda. Dimulai dari A (Senin), B (Selasa), C (Rabu), D (Kamis), E (Jumat) dan S (Sabtu) dan diberi angka sesuai dengan urutan kedatangan pasien. Kode resep tersebut akan memudahkan pelacakan penggunaan obat psikotropika dan narkotika tersebut apabila suatu saat diperlukan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280 tahun 1981 tentang ketentuan dan tata cara pengelolaan apotek pada pasal 7 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa resep yang telah disimpan lebih dari 3 tahun tersebut dapat dimusnahkan dengan cara di bakar atau dengan cara lain yang lebih memadai. Di apotek Sahabat, resep selama 3 tahun terakhir di arsipkan
52
berdasar bulan dan tahunnya. Setelah melewati masa 3 tahun, resep baru dimusnahkan. g. Pencatatan dan pelaporan
Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stock), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya. Pelaporan Internal di apotek Sahabat meliputi laporan keuangan, laporan barang, dan laporan lainnya. Sedangkan Pelaporan eksternal yang dilaksanakan di Apotek Sahabat dilakukan oleh Asisten Apoteker meliputi laporan penggunaan obat generik, laporan penggunaan obat psikotropika, serta laporan penggunaan obat narkotika. Laporan obat psikotropika dan narkotika ini bertujuan untuk memantau penggunaan obat-obat golongan psikotropika maupun narkotika sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Pelaporan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) tentang pelaporan narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang pelaporan psikotropika. Laporan-laporan ini dibuat tiap 1 bulan
53
sekali dan ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek. Laporan yang telah dibuat tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dengan tebusan : 1) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 2) Dinas Kesehatan Kota Pontianak. 3) Kepala BPOM Provinsi Kalimantan Barat (sistem online) 4) Apotek (sebagai arsip) 2. Pelayanan Farmasi Klinik
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, kegiatan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah ( home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). A. Pengkajian Resep
Kegiatan
pengkajian
resep
meliputi
kajian
administrasi,
kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Kajian administratif meliputi: 1. nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan; 2. nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor telepon dan paraf; dan 3. tanggal penulisan Resep. Kajian kesesuaian farmasetik meliputi:
54
1. bentuk dan kekuatan sediaan; 2. stabilitas; dan 3. kompatibilitas (ketercampuran Obat). Pertimbangan klinis meliputi: 1. ketepatan indikasi dan dosis Obat; 2. aturan, cara dan lama penggunaan Obat; 3. duplikasi dan/atau polifarmasi; 4. reaksi Obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping Obat, manifestasi klinis lain); 5. kontra indikasi; dan 6. interaksi. Di Apotek Sahabat, kegiatan pengkajian resep yang dilakukan hanya kajian administratif dan kajian kesesuaian farmasetik, sedangkan pertimbangan klinis masih belum dilakukan, ini dikarenakan ramainya pasien yang membeli obat sehingga pelayanan harus dilakukan dengan cepat. Pertimbangan klinis sangat penting dan seharusnya dilakukan karena meliputi ketepatan indikasi dan dosis obat, aturan, cara dan lama penggunaan obat, duplikasi atau polifarmasi, reaksi yang tidak diinginkan, kontraindikasi, dan interaksi. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian
dari
hasil
pengkajian
maka
Apoteker
harus
menghubungi dokter penulis resep.
55
B. Dispensing
Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi Obat. Setelah melakukan pengkajian Resep dilakukan hal sebagai berikut: 1. Menyiapkan Obat sesuai dengan permintaan Resep: - menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan Resep; -mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluwarsa dan keadaan fisik obat. 2. Melakukan peracikan obat bila diperlukan 3. Memberikan etiket sekurang-kurangnya meliputi: - warna putih untuk obat dalam/oral; - warna biru untuk obat luar dan suntik; - menempelkan label “kocok dahulu” pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi. 4. Memasukkan Obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk Obat yang berbeda untuk menjaga mutu Obat dan menghindari penggunaan yang salah. Di Apotek Sahabat kegiatan dispensing telah dilaksanakan dengan baik yaitu menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep, melakukan peracikan obat bila diperlukan, memberikan etiket, memasukkan obat ke wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang
56
salah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, setelah penyiapan obat dilakukan hal sebagai berikut : 1. Sebelum
Obat
diserahkan
kepada
pasien
harus
dilakukan
pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah Obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan Resep); 2. Memanggil nama dan nomor tunggu pasien; di Apotek Sahabat penyerahan obat hanya dilakukan dengan cara memanggil nama pasien dan tidak menggunakan nomor tunggu. Pemberian nomor tunggu sebaiknya dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyerahan obat dikarenakan biasanya terdapat nama pasien yang sama sehingga perlu memastikan ulang apakah obat yang diberikan sesuai dengan resep. 3. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien; 4. Menyerahkan Obat yang disertai pemberian informasi Obat; 5. Memberikan informasi cara penggunaan Obat dan hal-hal yang terkait dengan Obat antara lain manfaat Obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan Obat dan lain-lain; di Apotek Sahabat pemberian informasi mengenai makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping serta cara penyimpanan obat jarang
57
sekali dilakukan, umumnya informasi yang biasa disampaikan adalah cara penggunaan dan manfaat obat. 6. Penyerahan Obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya tidak stabil; 7. Memastikan bahwa yang menerima Obat adalah pasien atau keluarganya; 8. Membuat salinan Resep sesuai dengan Resep asli dan diparaf oleh Apoteker (apabila diperlukan); 9. Menyimpan Resep pada tempatnya; 10. Apoteker
membuat
catatan
pengobatan
pasien
dengan
menggunakan Formulir 5 sebagaimana terlampir di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Namun di Apotek Sahabat masih belum melakukan pembuat catatan pengobatan pasien. C. Pelayanan informasi obat (PIO)
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai Obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan Obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai Obat termasuk Obat Resep,
58
Obat bebas dan herbal. Kegiatan Pelayanan Informasi Obat di Apotek meliputi: 1. menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan; 2. membuat dan menyebarkan buletin/brosur/leaflet, pemberdayaan masyarakat (penyuluhan); 3. memberikan informasi dan edukasi kepada pasien; 4. memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi; 5. melakukan penelitian penggunaan Obat; 6. membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah; 7. melakukan program jaminan mutu. Apotek Sahabat dalam melaksanakan pelayanan informasi obat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Pelayanan informasi obat yang dilakukan di Apotek Sahabat yaitu menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan, memberikan informasi kepada pasien, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada mahasiswa farmasi, sedangkan lainnya masih belum dilaksanakan. Pelayanan informasi obat di Apotek Sahabat dilakukan oleh Asisten Apoteker maupun karyawan apotek lainnya sesuai dengan pengetahuan mereka mengenai obat yang bersangkutan dimana pada saat apoteker tidak berada di apotek. Pemberian Pember ian informasi obat dilakukan pada saat penyerahan obat resep. resep.
59
D. Konseling
Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan pasien/keluarga
untuk
meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman,
kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Tahap kegiatan konseling: 1. Membuka komunikasi antara Apoteker dengan pasien 2. Menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui Three Prime Questions, yaitu: - Apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda? - Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda? - Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah anda menerima terapi obat tersebut? 3. Menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat 4. Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan Obat 5. Melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien Kegiatan konseling ini seharusnya dilakukan oleh Apoteker di Apotik Sahabat tetapi tidak terlaksana dengan baik karena keterbatasan waktu Apoteker di Apotek. Pelayanan konseling dapat dipermudah
60
dengan menyediakan leaflet atau booklet yang isinya meliputi patofisiologi penyakit dan mekanisme kerja obat. E. Pelayanan kefarmasian di rumah ( home phar macy care )
Apoteker
sebagai
pemberi
layanan
diharapkan
juga
dapat
melakukan Pelayanan Kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Jenis Pelayanan Kefarmasian di rumah yang dapat dilakukan oleh Apoteker, meliputi : 1. Penilaian/pencarian (assessment) masalah yang berhubungan dengan pengobatan 2.
Identifikasi kepatuhan pasien
3.
Pendampingan pengelolaan Obat dan/atau alat kesehatan di rumah, misalnya cara pemakaian Obat asma, penyimpanan insulin
4.
Konsultasi masalah Obat atau kesehatan secara umum
5. Monitoring pelaksanaan, efektifitas dan keamanan penggunaan Obat berdasarkan catatan pengobatan pasien 6. Dokumentasi pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di rumah dengan menggunakan Formulir 8 sebagaimana terlampir. Hal ini belum terlaksana di Apotek Sahabat dikarenakan minimnya jumlah tenaga kefarmasian sehingga tidak mungkin dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah.
61
F. Pemantauan terapi obat (PTO)
Pemantauan terapi obat merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Untuk pemantauan ini juga belum dapat terlaksana di Apotek Sahabat, yang mungkin dilakukan hanya bertanya kepada pasien/keluarga pasien apabila berkunjung lagi ke Apotek apakah pasien mendapat terapi yang efektif G. Monitoring efek samping obat (MESO)
Monitoring efek samping obat
merupakan kegiatan pemantauan
setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Kegiatan berupa : a. Mengidentifikasi Obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping Obat. b. Mengisi formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO) c. Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional dengan menggunakan Formulir 10 sebagaimana terlampir. Kegiatan ini di Apotek Sahabat juga masih belum dilakukan karena minimnya jumlah tenaga kefarmasian di apotek dan keterbatasan waktu apoteker di apotek.
62
IV.1.2 Kendala yang dihadapi dan upaya untuk memecahkannya
Program PKL yang dilaksanakan kali ini juga memiliki kendala – kendala yang sering dihadapi oleh peserta selama kegiatan berlangsung. Berikut kendala – kendala yang terjadi selama PKL berlangsung : 1. Kurangnya pengetahuan peserta PKL mengenai nama-nama obat dan letak penyimpanan obat di apotek. Pasien atau customer biasanya menginginkan pelayanan yang cepat, sehingga setiap orang dituntut untuk dapat bekerja secara cepat. Peserta PKL pada awalnya mengalami kesulitan untuk bekerja secara cepat karena belum terbiasa dengan nama dan jenis obat serta letak setiap jenis obat tersebut. Namun, kesulitan ini dapat terpecahkan setelah peserta PKL fokus dalam menjalankan kegiatannya pada masing – masing pos selama PKL. 2. Adanya variasi karakter tulisan antara dokter yang satu dengan yang lain. Hal yang paling sering terjadi adalah kesulitan peserta PKL dalam membaca dan memahami resep dari dokter yaitu nama obat, jumlah obat atau jenis alat kesehatan. Peserta PKL kesulitan untuk membaca resep dokter karena belum terbiasa membaca tulisan dokter yang bervariasi. Setelah menjalani PKL selama beberapa hari, peserta akhirnya mulai terbiasa dengan tulisan pada resep dokter, namun ketika ada nama obat yang tidak bisa dibaca dengan jelas, peserta menanyakan kepada karyawan apotek atau Asisten Apoteker yang berada ditempat.
63
3. Kurangnya pengetahuan untuk memberikan informasi yang cukup untuk pasien. Hal ini terjadi saat berada pada bagian pelayanan dibagian depan apotek. Peserta masih kurang memiliki pengetahuan terhadap terapi sejumlah penyakit atau gejala penyakit ringan yang sering dikonsultasikan oleh pasien. Solusi dari permasalahan diatas adalah dengan membiasakan diri berhadapan dengan pasien serta membangun komunikasi yang baik dengan pasien. Kegiatan tersebut harus
didasari dengan pengetahuan yang cukup dan
berusaha untuk terus menambah ilmu kefarmasian yang dimiliki, dan jika peserta masih ragu terhadap beberapa kasus yang dikeluhkan oleh pasien, peserta menanyakan kepada Asisten Apoteker yang berada ditempat, sehingga pasien dapat menerima terapi yang efisien dan sesuai dengan gejala yang dikeluhkan.
64
BAB V PENUTUP
V.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Apotek Sahabat antara lain adalah : a. Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu langkah yang nyata dan konkrit untuk membekali mahasiswa farmasi tentang gambaran dunia kerja di apotek dan menjadi tempat untuk mahasiswa farmasi menerapkan ilmu yang dimiliki selama perkuliahan. b. Apotek Sahabat sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat telah merealisasikan dua fungsi apotek, yaitu fungsi sosial (nonprofit oriented ) dan fungsi bisnis ( profit oriented ) secara seimbang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. c. Apotek Sahabat telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada mahasiswa peserta PKL untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung sehingga bermanfaat dalam memberikan gambaran kerja seorang apoteker di apotek. d. Pelayanan yang dilakukan di Apotek Sahabat meliputi pelayanan obat dengan resep, pelayanan obat tanpa resep yang meliputi pelayanan obat bebas/bebas terbatas, pelayanan obat wajib apotek (OWA), pelayanan alat kesehatan dan komoditas lainnya serta pelayanan konsultasi obat dan konsultasi kesehatan.
65
e. Sistem administrasi, sistem manajerial dan sistem pelayanan kefarmasian di Apotek Sahabat telah tertata dengan baik dimana tiap bidang telah ada yang mengatur, dengan kata lain job description telah berjalan dengan baik. V.2 Saran
Setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Apotek Sahabat, maka terdapat saran-saran yang mungkin dapat dijadikan masukan untuk kemajuan apotek, sebagai berikut : a. Untuk
meningkatkan
fungsi
pelayanan
seorang
apoteker
kepada
masyarakat luas, apotek harus mengoptimalkan pelayanannya baik dalam komunikasi, informasi maupun edukasi tentang obat kepada pasien. Pelayanan tersebut dapat disampaikan melalui leaflet, brosur maupun poster. b. Perlu ditambahkan poster yang menarik di ruang tunggu mengenai informasi obat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat. c. Adanya tempat atau kotak saran yang ditempatkan di ruang tunggu agar memperoleh masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk apotek. d. Sebaiknya adanya ruang konseling khusus terhadap pasien yang ingin melakukan konsultasi.
66
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 1965. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotek . Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. Anonim. 1976. Undang-undang RI No. 9 tahun 1976 tentang Kesehatan . Depkes RI. Jakarta. Anonim. 1978. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28/MenKes/Per/1978 Tentang Penyimpanan Narkotika. Departemen Kesehatan RI. Jakarta. Anonim. 1990. Keputusan Menkes RI No.347/ Menkes / SK / VII /1990 tentang Obat Wajib Apotek . Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. Anonim. 1993. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Apoteker tentang Pelayanan Apotek. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. Anonim. 1997. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psik otropika. Anonim. 1997. Undang-undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika. Anonim. 2002. Keputusan Menkes RI No.1332/ Menkes / SK / X/2002 tentang Perubahan
atas
Peraturan
922/MENKES/PER/X/1993,
Menteri
tentang
Kesehatan
Ketentuan
dan
RI Tata
Nomor Cara
Pemberian Izin Apotek . Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. Anonim. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. Anonim. 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
67
