BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan sarjana yang akan mengisi posisi manajerial menengah sampai puncak dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang didapat di perguruan tinggi. Kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi ( fresh ( fresh graduated ) belum mampu secara optimal mengaplikasikan pengetahuan yang didapatnya ke dalam dunia kerja. Hal itu disebabkan karena adanya kesenjangan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan yang lebih kompleks terutama dalam manajemen di bidang kesehatan di rumah sakit, di dinas kesehatan atau puskesmas yang merupakan suatu institusi denga sumber daya yang padat ilmu, pada teknologi dan padat karya. Untuk melengkapi kemampuan mahasiswa dengan pengalaman praktis
di
lapangan,
Program
Studi
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat
menegmbangkan program magang di instansi yang terkait dengan kesehatan baik instansi pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Magang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan pada Program Sarjana Kesehatan Masyarakat (S1). Pada dasarnya kegiatan ini adalah kegiatan intrakurikuler yang berupa kegiatan belajar di lapangan yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada para mahasiswa dalam menggunakan aplikasi teori ke dalam praktek lapangan. 1
Masalah gizi di Indonesia dan di negara berkembang pada umumnya masih didominasi oleh masalah masala h Kurang Energi Protein (KEP), masalah Anemia Gizi Besi (AGB), masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), masalah Kurang Vitamin A (KVA) dan masalah obesitas terutama di kota-kota besar (Supariasa, 2013). Kota Palu mempunyai angka kasus gizi buruk yang meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2011 kasus gizi buruk di Kota Palu sebanyak 47 kasus, tahun 2012 sebanyak 63 kasus dan tahun 2013 sebanyak 63 kasus. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka menangani kasus gizi buruk diantaranya melakukan pelatihan penanganan kasus gizi buruk bagi petugas kesehatan Puskesmas yang ada di kota Palu (Dinkes Kota Palu, 2013). Gizi buruk membawa dampak bukan hanya pada kehidupan anak-anak yang masih berusia muda, akan tetapi dapat terjadi pada semua golongan usia. Dampak buruk itu dapat termanifestasi dalam bentuk ringan atau berat. Gangguan tumbuh kembang fisik, rendahnya daya tahan terhadap penyakit, tingkat kecerdasan yang kurang dari seharusnya, prestasi kerja, dan prestasi olahraga yang rendah adalah bentuk manifestasi dampak keadaan gizi yang tidak optimal. Dengan kata lain, gizi buruk membawa dampak yang tidak menguntungkan terhadap berbagai aspek kehidupan suatu bangsa (Moehji, 2003).
2
1.2
Tujuan
1.2.1 Tujuan Umum Memberikan kemampuan mahasiswa melalui kesepadanan pengetahuan yang diperoleh dengan fenomena yang ada di Dinas Kesehatan Kota Palu yang relevan dengan bidang kesehatan. 1.2.2 Tujuan Khusus a. Meningkatkan
penegtahuan
mahasiswa
dalam
manajemen
kesehatan. b. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengumpulkan data. c. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah kesehatan. d. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyusun rencana pemecahan masalah. 1.3
Manfaat Magang
1.3.1 Bagi Mahasiswa a. Mendapatkan pengalaman dan keterampilan di bidang manajemen dan teknis kesehatan masyarakat. b. Terpapar dalam kondisi yang sesungguhnya dan pengalaman di instansi kesehatan dan atau institusi lain yang relevan. c. Mendapatkan pengalaman menggunakan metode analisis masalah yang
tepat
terhadap
pemecahan
permasalahan
kesehatan
masyarakat.
3
d. Mendapat bahan untuk penulisan karya tulis ilmiah. 1.3.2 Bagi Institusi Tempat Magang a. Institusi dapat memanfaatkan tenaga terdidik dalam membantu penyelesaian tugas-tugas kantor untuk kebutuhan di unit kerja masing-masing. b. Institusi mendapat alternatif calon karyawan yang telah dikenal mutu dan kredibilitasnya. c. Mendapatkan masukan baru dari pengembangan keilmuan di perguruan tinggi. d. Menciptakan
kerjasama
yang
saling
menguntungkan
dan
bermanfaat antara institusi tempat magang dengan PSIKM FKIK UNTAD. 1.3.3 Bagi Program Studi a. Laporan magang dapat menjadi salah satu audit internal kulaitas pengajaran. b. Memperkenalkan program kepada instansi yang bergerak di bidang kesehatan. c. Mendapatkan masukan yang berguna untuk penyempurnaa kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. d. Terbinanya jaringan kerjasama dengan institusi tempat magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber
4
daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan masyarakat. 1.4
Waktu Pelaksanaan Magang
Kegiatan magang dilaksanakan pada : Hari/tanggal
: Senin, 17 Maret 2014 – Sabtu, Sabtu, 19 April 2014
Tempat
: Kantor Dinas Kesehatan Kota Palu
Kecamatan
: Palu Timur
Kabupaten/Kota
: Kota Palu
5
BAB II ANALISIS SITUASI UMUM 2.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Palu
2.1.1 Visi Pembangunan kesehatan di Kota Palu memiliki komitmen penuh menegakkan Pancasila dan UUD 1945 melalui program-program kerja dibidang
kesehatan
dengan
visi
:
“Terwujudnya Pelayanan
Kese Kesehatan T er depan depan M enuj u M asyarakat asyarakat Se Sehat Yang M andir i dan dan
Berkeadilan“
2.1.2 Misi Visi pembangunan kesehatan Kota Palu di break down menjadi down menjadi 5 misi dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kesehatan, yaitu : 1.
Meningkatkan mutu layanan serta akses layanan secara adil, merata, layak dan terjangkau;
2.
Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terutama golongan rentan (Ibu, Bayi, Balita, Lansia) dari paparan penyakit;
3.
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehat dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
4.
Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembiayaan dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
5.
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
6
2.2
Tujuan dan Sasaran
2.2.1 Tujuan Tujuan utama yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Palu adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Kota Palu dengan tujuan khusus sebagai berikut : 1) Meningkatkan mutu dan jangkauan layanan secara adil dan merata. 2) Meningkatnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat pada golongan rentan. 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 4) Meningkatnya kemandirian
kesadaran pembiayaan
masyarakat kesehatan
dalam dan
mewujudkan
upaya
kesehatan
bersumber daya masyarakat. 5) Meningkatnya
kompetensi
sumber
daya
kesehatan
secara
berkelanjutan. 2.2.2 Sasaran 1) Meningkatnya aksesibilitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 2) Menurunnya angka kematian ibu, bayi, dan balita. 3) Meningkatnya derajat kesehatan lansia. 4) Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit. 5) Terwujudnya perilaku hidup masyarakat yang bersih dan sehat. 6) Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan dan perumahan.
7
7) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat miskin. 8) Meningkatnya kualitas sumber daya tenaga kesehatan, pengelolaan administrasi dan peningkatan manajemen dan regulasi perizinan. 2.3
Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 22 Tahun 2008 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Palu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: a. Tugas Pokok Melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan dibidang
kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi
kesehatan, regulasi dan mutu layanan dan jaminan sarana kesehatan serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Fungsi Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
Dinas
Kesehatan
juga
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1)
Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan;
2)
Penyelenggaraan pembinaan dan pengumpulan dan
pengolahan
data, penyusunan rencana dan program bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan; 3)
Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang
8
pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan; 4)
Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan;
5)
Penyelenggaraan ketatausahaan dan tatalaksana;
6)
Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi ( Profil Kesehatan Kota Palu Sulawesi Tengah, 2012). 2012 ).
9
2.4
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Drg. Emma Sukmawati, M.si.M.kes
Sekretaris Dr. Royke Abraham
Sub Bagian Penyusunan Program Data Evaluasi I Komang GD Woliantara, S.KM,MM,M.Kes
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Tata Usaha Ketut Kasmawati Nuka, SKM
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Andi Nuraspianti
Bidang Pelayanan 3 Kesehatan Dr. Muh. 4 Natsir, MPH
5
Seksi Pelayanan Kesehatan, Rujukan & Kesehatan Khusus
Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
Bidang Promosi Kesehatan Regulasi & Mutu Layanan
Bidang Jaminan & Sarana Kesehatan
Falmah Pakas, SKM, M.Si
Andi Djohar Pettalolo, SKM
Seksi Pengendalian Penyakit
Seksi Promosi Kesehatan
Seksi Jaminan Kesehatan
Gunawan, SKM.M.Kes
Sitti Rachmah, SKM, MSCPH
Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi & Kesehatan Mata
Seksi Regulasi & Perizinan
Drg. Lutfiah sahabudin, M.KM
6
Ani Kadir, SKM
Diah Eka Noervana, SKM
Seksi Kesehatan Ibu & Anak
7
Hj. Titin Lestari, S.E., M.Kes
8 Seksi Gizi Sitti Djaroh, 9 SKM.M.Kes
Seksi Pelayanan Sarana Dan Peralatan Kesehatan
Ketut Kasmawati Nuka, SKM Moh. Irzam,S.KM
Andi Rasidah Parampasi
Seksi Kesehatan Lingkungan & Pengendalian Dampak Lingkungan
Seksi pengembangan Mutu Layanan
Suanda, SKM
Najmah Lasa, B. Sc
Seksi Kefarmasian Rosminah, SKM
UPTD
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu
10
Dinas Kesehatan Kota Palu Sulawesi Tengah merupakan salah satu Instansi dibawah Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah yang saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. a. Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut: 1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas membawahi 3 sub bagian yaitu: a. Sub.Bag Perencanaan Program b. Sub.Bag Keuangan dan Perlengkapan c. Sub.Bag Tata Usaha 3) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 seksi yaitu: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus. b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak. c. Seksi Gizi 4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahi 3 seksi yaitu: a. Seksi Pengendalian Penyakit b. Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra c. Seksi
Kesehatan
Lingkungan
dan
Pengendalian
Dampak
Lingkungan 5) Bidang Promosi Kesehatan, Regulasi dan Mutu Layanan membawahi 3 seksi yaitu: a. Seksi Promosi Kesehatan b. Seksi Regulasi dan Perizinan
11
c. Seksi Pengembangan Mutu Layanan 6) Bidang Jaminan Sarana Kesehatan membawahi 3 seksi yaitu: a. Seksi Jaminan Kesehatan b. Seksi Pelayanan Sarana dan Peralatan Kesehatan c. Seksi Kefarmasian b.
Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Bidang 1)
Kepala Dinas a) Tugas Pokok Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, regulasi dan mutu layanan, jaminan sarana kesehatan serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b) Fungsi Kepala Dinas Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 1. Pengkoordinasian pelayanan
perumusan
kesehatan,
kebijakan
pengendalian
teknis
masalah
bidang
kesehatan,
promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan. 2. Penyelenggaraan
pembinaan
dan
pengumpulan
serta
pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan
kesehatan,
pengendalian
masalah
kesehatan,
12
promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan. 3. Pengolahan perizinan dan pelaksanaan di bidang pelayanan kesehatan,
pengendalian
masalah
kesehatan,
promosi
kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan. 4. Pengkoordinasian,
pengendalian
dan
pengawasan
serta
evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan. 5. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tatalaksana 6. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok pokok dan fungsi fungsi 2)
Sekretaris Sekretaris membawahi 3 sub bagian yaitu subbag perencanaan program dan evaluasi, subbag keuangan dan perlengkapan dan subbag tata usaha. a)
Tugas Pokok Sekretaris Membantu Kepala Dinas dalam rangka penyusunan program dan tugas pelayanan administrasi secara terpadu dan terkoordinasi dengan bidang-bidang sesuai ruang lingkup tugas satuan organisasi di lingkungan dinas.
13
b)
Fungsi Sekretaris Dalam
melaksanakan
tugasnya,
sekretaris
menyelenggarakan fngsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan perencanaan program kerja 2. Pengelolaan keuangan dan asset 3. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian umum 4. Pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. c)
Subbag Perencanaan Program dan Evaluasi Subbag perencanaan program dan evaluasi mempunyai tugas
pokok
pengolahan
dan
data,
fungsi
melakukan
penyusunan
pengumpulan
rancangan
program
dan kerja,
pengolahan dan penyajian, menganalisa data dan informasi bidang kesehatan monitoring dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d)
Subbag Keuangan dan Perlengkapan Subbag keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan program kerja, penyusunan rencana anggaran dinas, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pengelolaan administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
14
e)
Subbag Tata Usaha Subbag tata usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan
penyusunan
program
kerja,
pengolahan
administrasi kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, kepustakaan dan hubungan masyarkat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3)
Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang pelayanan kesehatan membawahi 3 seksi yaitu seksi pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus, seksi kesehatan ibu dan anak dan seksi gizi. a)
Tugas Pokok Bidang Pelayanan Kesehatan Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyimpan data dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengawasan bidang pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus, kesehatan ibu dan anak serta gizi.
b)
Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang pelayanan kesehatan memiliki fungsi untuk : 1.
Penyusunan program kerja
2.
Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan
3.
Pembinaan usaha pengembangan rumah sakit, poliklinik, puskesmas, usaha peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan kesehatan khusus.
15
4.
Pengawasan pelaksanaan usaha pengembangan upaya kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta kegiatan rumah sakit dan puskesmas.
5.
Analisis, penilaian teknis dan usaha-usaha penyiapan sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus.
6.
Penyusunan program kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi
dan
keluarga
berencana,
perbaikan
gizi
masyarakat. 7.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan
reproduksi
dan
keluarga
berencana
serta
kesehatan usila melalui puskesmas dan rumah sakit. 8.
Penyelenggaraan upaya dan peningkatan gizi masyarakat.
9.
Pelaksanaan evaluasi, pengendalian da penyusunan laporan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi. c)
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus. Seksi pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program dan rencana
kerja,
pelakasaan
pembinaan,
pengawasan
dan
pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus serta melaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
16
d)
Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Seksi Kesehatan ibu dan anak mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan ibu dan anak, dalam melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
e)
Seksi Gizi Seksi
gizi
mempunyai
tugas
pokok
dan
fungsi
melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengembangan upaya-upaya penyelengaraan perbaikan gizi masyarakat, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4)
Bidang Pengendalian Masalah kesehatan Bidang pengendalian masalah kesehatan membawahi 3 seksi yaitu seksi pengendalian penyakit, seksi surveillans epidemiologi, imunisasi
dan
kesehatan
mata
dan
seksi
lingkungan
dan
pengendalian dampak lingkungan. lingkungan. a)
Tugas Pokok Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, peyiapan data dan bahn dalam rangka perumusan kebijakan
17
teknis,
pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan
bidang
pengendalian masalah kesehatan. b)
Fungsi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Bidang
pengendalian
masalah
kesehatan
melakukan
fungsinya sebagai berikut : 1. Penyusunan program kerja 2. Penyelengaraan penyiapan rancangan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian masalah kesehatan. 3. Penyelenggaraan penyusunan data base. 4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian masalah kesehatan. 5. Pelaksaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi. c)
Seksi Pengendalian Penyakit Seksi pengendlian penyakit mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data peyusunan program serta rencana kerja, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelayanan bidang pengendalian penyakit serta melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
d)
Seksi Surveillans Epidemiologi, Imunisasi dan kesehatan Matra Seksi surveillans epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan
18
pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program serta rencana kerja, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan bidang surveillans epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. e)
Seksi Lingkungan dan Pengendalian Dampak lingkungan li ngkungan Seksi lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program serta rencana kerja, pelaksanaan pembinaan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan l ingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5)
Bidang Promosi kesehatan, Regulasi dan Mutu Layanan Bidang promosi kesehatan, regulasi dan mutu pelayanan membawahi tiga seksi yaitu seksi promosi kesehatan, seksi regulasi dan perizinan, seksi pengembagan mutu layanan. a)
Tugas Pokok Bidang Promosi Kesehatan, Regulasi dan Mutu Layanan Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan data dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengawasan bidang promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan.
19
b)
Fungsi Bidang Promosi Kesehatan, Regulasi dan Mutu Layanan Bidang promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan melakukan fungsinya sebagai berikut: 1. Penyusunan program kerja 2. Penyelenggaran penyiapan rancangan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan. 3. Penyelengaraan penyusunan data base 4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang promosi kesehatan, regulasi dan mutu mutu layanan. 5. Pelaksanan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.
c)
Seksi Promosi Kesehatan Seksi promosi kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program serta rencana, pelaksanaan pembina, pengawasan dan pelayanan promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
d)
Seksi Regulasi dan Perizinan Seksi regulasi dan perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data,
20
penyusunan program dan rencana kerja, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, penerbitan bidang regulasi dan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. e)
Seksi Pengembangan Mutu Layanan Seksi pengembangan mutu layanan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program rencana kerja, pelaksanaan pembinaan pengawasan
dan
pembangunan
mutu
layanan
serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 6)
Bidang Jaminan Sarana Kesehatan Bidang jaminan sarana kesehatan, seksi pelayanan sarana dan peralatan kesehatan dan seksi kefarmasian. a)
Tugas Pokok Bidang Jaminan Sarana Kesehatan Melaksanakan
penyusunan
rencana
program
kerja,
penyiapan data dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengawasan bidang jaminan sarana kesehatan. b)
Fungsi Bidang Jaminan Sarana Kesehatan Bidang promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan melakukan fungsinya sebagai berikut : 1. Penyusunan program kerja. 2. Penyelenggaraan penyiapan rancangan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan kesehatan.
21
3. Penyelenggaraan penyusunan data base. 4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang jaminan sarana kesehatan. 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi. c)
Seksi Jaminan Kesehatan Seksi jaminan kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan
program
dan
pembinaan,
pengawasan
rencana dan
kerja,
pelaksanaan
penyelenggaraan
jaminan
kesehatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d)
Seksi Pelayanan Saran dan Peralatan Kesehatan Seksi pelayanan saran dan peralatan kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan
data,
penyusunan
program
rencana
kerja,
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pelayanan sarana dan peralatan kesehatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. e)
Seksi Kefarmasian Seksi kefarmasian mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan
22
program dan renca kerja, pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, distribusi dan rencana kebutuhan obat-obat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2.5
Sumber Daya Dinas Kesehatan
2.5.1 Sumber Daya Manusia Sumber
daya tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas
Kesehatan Kota
Palu termasuk UPTD UPTD sebanyak sebanyak 586 586 orang yang yang
terdiri dari berbagai
disiplin ilmu dan tingkat pendidikan serta
ditempatkan sesuai keahlian yang dimiliki. Tabel 2.5.1 Jumlah Pegawai Pegawai Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Palu Palu Jenis Kelamin No
Unit/PTD
Jumlah Keterangan Laki-laki Perempan
1.
Dinkes Kota Palu
21
59
80
2.
UPTD
1. Puskesmas Tawaeli
7
31
38
2. Puskesmas Pantoloan
9
29
38
3. Puskesmas Mamboro
7
20
27
4. Puskesmas Talise
14
37
51
23
5. Puskesmas Singgani
5
56
61
6. Puskesmas Kawatuna
4
34
38
7. Puskesmas Birobuli
7
37
44
8
41
49
9. Puskesmas Bulili
2
38
40
10.Puskesmas Kamonji
5
51
56
11.Puskesmas Sangurara
5
30
35
12.Puskesmas Tipo
3
20
23
13.Gudang Farmasi
3
3
6
100
486
586
8. Puskesmas Mabelopura
Jumlah
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Kesehatan Kota Palu umumnya berasal dari latar belakang pendidikan kesehatan yaitu sekitar 97,78% , lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
24
Tabel 2.5.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Palu
NO
Tingkat Pendidikan
Jumlah
%
1.
SD
0
0
2.
SLTP
0
0
3.
SMU Sederajat
125
23,33
4.
D1 Kesehatan
151
25,77
5.
D3 Kesehatan
190
32,42
6.
D3 Non Kesehatan
2
0,34
7.
S1 Kesehatan
61
10,41
8.
S1 Non Kesehatan
11
1,88
9.
S2 Kesehatan Masyarakat
4
0,68
10.
S2 Non Kesehatan
1
0,17
11.
Dokter/Dokter Gigi
41
7,00
586
100
Jumlah
2.5.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan sebagai
dan prasarana
penunjang pelayanan kesehatan diantaranya
Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana kesehatan lainnya. 1. Puskesmas Sejak Tahun 2001 s/d Tahun 2010 2010 jumlah Puskesmas Puskesmas yang ada di Kota Palu sebanyak 12 (dua belas) buah yang terdiri dari 11
25
(sebelas) unit Puskesmas non perawatan dan 1 (satu) unit Puskesmas perawatan. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada Tahun 2010 adalah 3,83 yang berarti bahwa pada Tahun 2010 setiap Puskesmas melayanai sekitar 26.098 jiwa penduduk. 2. Rumah Sakit Perkembangan
Rumah
Sakit
dapat
diketahui
melalui
perkembangan fasilitas perawatan yang diukur dengan jumlah RS dan sarana penunjangnya, yaitu tempat tidur dan rasionya terhadap penduduk. Tabel 2.5.3 Jumlah RS dan Jumlah TT di Kota Palu Tahun 2010
No
Jenis RS
Jumlah
TT
Rasio TT/10.000 Penduduk
1.
RS Umum
9
1.043
33,04
2.
RS Bersalin
5
88
2,81
3.
RS Khusus
1
25
0,80
3. Sarana Kesehatan Lainnya Dalam mencari pelayanan kesehatan, selain ke Puskesmas dan RS, masyarakat juga mengnjungi Balai Pengobatan/Poliklinik dan praktek dokter swasta serta sarana farmasi (apotek, toko obat, dll). Pada Tahun 2010 sarana farmasi yang ada di Kota Palu terdiri dari 28 sarana toko obat, dan 86 sarana apotek. Selain itu terdapat 367 sarana praktek swasta yang terdiri dari 67 praktek dokter
26
spesialis, 111 praktek dokter umum, 1 praktek dokter gigi spesialis, 34 praktek dokter gigi dan 154 praktek bidan. Keberadaan sarana farmasi dan praktek dokter maupun praktek bidan tersebut sangat sangat membantu jangkauan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dapat memilih fasilitas pelayanan kesehatan sesuai keinginannya khususnya bagi masyarakat yang tidak dapat berkunjung ke Puskesmas atau RS.
27
BAB III ANALISIS SITUASI KHUSUS
3.1
Analisis Situasi Seksi Gizi
Bidang pelayanan kesehatan membawahi tiga seksi di dalamnya yaitu seksi pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus, seksi kesehatan ibu dan anak, dan seksi gizi. Setiap seksi memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Untuk seksi gizi bertanggung jawab mengenai program perbaikan gizi masyarakat. Program perbaikan gizi masyarakat merupakan bagian integral dari program kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, program perbaikan gizi harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan melalui suatu rangkaian upaya terus-menerus mulai dari perumusan masalah, penetapan tujuan yang jelas, penentuan strategi intervensi yang tepat sasaran, identifikasi kegiatan yang tepat serta kejelasan tugas pokok dan fungsi institusi yang berperan diberbagai tingkat administrasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang
kesehatan
2010-2014
telah
ditetapkan
salah
satu
sasaran
pembangunan yang akan dicapai adalah menurunkan prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 15% dan menurunkan prevalensi balita pendek menjadi setingi-tingginya 32%. Untuk mencapai sasaran RPJMN tersebut,
28
dalam rencana Aksi Pembinaan Gizi Masyarakat telah ditetapkan 8 indikator kinerja, yaitu : (1) balita gizi buruk mendapat perawatan; (2) balita ditimbang berat badannya; (3) bayi usia 0-6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif; (4) rumah tangga mengonsumsi garam beryodium; (5) balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A; (6) ibu hamil mendapat 90 tablet Fe; (7) melaksanakan surveilans gizi; (8) penyediaan stok cadangan (buffer stock ) Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk daerah bencana. 3.2
Struktur Organisasi Seksi Gizi KEPALA BIDANG dr. Muh. Natsir, MPH
KEPALA SEKSI GIZI Siti Djaroh SKM, M.Kes
STAF
Dian Nur Ilam M., SKM
Raodah Pettalolo, SKM
Febriyanti Lataha, SKM
Suhartono Muh. Pratono, SKM
29
BAB IV IDENTIFIKASI DAN PRIORITAS BAHASAN
4.1
Identifikasi
Bidang pelayanan kesehatan khususnya seksi gizi memiliki program yang
diarahkan
untuk
menyelenggarakan
upaya
perbaikan
dan
meningkatkan status gizi masyarakat terutama usaha pencegahan dan penanggulangan masalah gizi, khususnya masalah Kurang Energi Kronik (KEP), Kekurangan Vitamin A (KVA), dan anemia ibu hamil. Dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat, baik usaha pencegahan maupun penanggulangan masalah gizi, ditetapkan 8 indikator kinerja sebagai bentuk Aksi Pembinaan Gizi Masyarakat tahun 2010-2014 , yaitu : 1.
Balita ditimbang berat badannya (D/S)
2.
Balita gizi buruk mendapat perawatan
3.
Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A
4.
Bayi usia 0-6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif
5.
Ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
6.
Rumah tangga mengonsumsi garam beryodium
7.
Melaksanakan surveilans gizi
8.
Penyediaan stok cadangan (buffer stock) Makanan stock) Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk daerah bencana. Untuk mencapai target dari 8 indikator tersebut, seksi gizi Dinas
Kesehatan Kota dalam pelaksanaannya dibantu oleh seluruh puskesmas
30
yang ada di kota Palu. Setiap puskesmas memiliki tanggung jawab terhadap kelurahan yang berada di wilayah kerja masing-masing. Hasil capaian dari 8 indikator kinerja aksi pembinaan gizi kemudian dilaporkan setiap bulannya oleh puskesmas kepada Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Palu untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi sebagai laporan perbaikan gizi untuk wilayah Kota Palu. Palu. 4.2
Prioritas
Telah dipaparkan sebelumnya, bahwa usaha pencegahan dan penanggulangan masalah gizi dikhususkan pada masalah Kurang Energi Protein (KKP), Kekurangan Vitamin A (KVA), dan anemia ibu hamil. Olehnya dalam upaya perbaikan gizi tidak hanya memerlukan penanganan lintas sektor yang terkait, tetapi juga diperlukan dukungan politis secara nasional. Pemerintah telah mengupayakan cara untuk menangani masalah gizi buruk yaitu pemberian makanan tambahan dan didirikannya pusat pemulihan balita gizi buruk yaitu Therapeutic Feeding Center . Akan tetapi keberadaan pusat pemulihan tersebut belum dapat memberikan hasil intervensi kasus gizi sesuai dengan harapan karena belum dimanfaatkan secara maksimal, masih banyak keluarga yang enggan membawa anaknya untuk dirawat di TFC dengan berbagai alasan. Permasalahan gizi buruk sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu dengan pengetahuan yang kurang terutama pengetahuan ibu tentang pola asuh dan pemberian makan sehingga tidak dapat mempertahankan
31
status gizi balita. Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanatkan bahwa seluruh gizi buruk harus mendapat penanganan 100% baik secara rawat inap maupun rawat jalan atau perawatan di rumah. Hal inilah yang menyebabkan angka kasus gizi buruk selama 3 tahun terakhir meningkat dan selanjutnya akan menjadi prioritas pembahasan dalam penulisan laporan ini.
32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1
Hasil Tabel 5.1.1 Gambaran Jumlah Kasus Gizi Buruk Kota Palu Kurun Waktu 3 Tahun Dari Tahun 2004 S/D 2013
Tahun Uraian 2011
2012
2013
Jumlah Kasus Gizi Buruk Kota Palu
47
63
63
Persentase (%)
0,19
0,22
0,21
Tabel 5.1.1 Jumlah Kasus Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2012
No
Puskesmas
Jumlah Kasus Gizi Buruk L
P
Jumlah
1
Pantoloan
5
10
15
2
Tawaeli
0
3
3
3
Mamboro
1
4
5
4
Talise
0
0
0
5
Singgani
2
1
3
6
Kamonji
0
2
2
7
Sangurara
1
3
4
8
Tipo
1
4
5
9
Kawatuna
2
2
4
10
Birobuli
2
7
9
11
Mabelopura
6
5
11
12
Bulili
2
0
2
Kota Palu
31
32
63
33
Tabel 5.1.3 Jumlah Kasus Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2013
No
5.2
Puskesmas
Jumlah Kasus Gizi Buruk L
P
Jumlah
1
Pantoloan
3
2
5
2
Tawaeli
1
0
1
3
Mamboro
0
0
0
4
Talise
1
2
3
5
Singgani
9
7
16
6
Kamonji
4
4
8
7
Sangurara
2
1
3
8
Tipo
1
1
2
9
Kawatuna
1
0
1
10
Birobuli
3
9
12
11
Mabelopura
6
6
12
12
Bulili
0
0
0
Kota Palu
31
32
63
Pembahasan
Gizi buruk adalah kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan/atau menderita sakit dalam kurun waktu lama. Hal ini ditandai dengan status gizi sangat kurus (menurut BB terhadap TB) yaitu < -3 SD, LILA < 11,5 cm untuk anak 6-59 bulan dan atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala marasmus, kwashiorkor atau marasmik-kwashiorkor. UNICEF (1988) menyatakan bahwa gizi kurang dipengaruhi oleh penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Faktor penyebab kurang gizi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:
34
Ada beberapa kriteria anak gizi buruk, yaitu gizi buruk tanpa komplikasi dan gizi buruk dengan komplikasi. Gizi buruk tanpa komplikasi memiliki tanda-tanda, yaitu terlihat sangat kurus, adanya edema, BB/TB < 3 SD dan LILA < 11,5 cm untuk anak 6-59 bulan. Apabila terdapat anak gizi buruk yang memiliki tanda-tanda seperti gizi buruk tanpa komplikasi maka anak tersebut hanya perlu diberikan penanganan secara rawat jalan. Gizi buruk dengan komplikasi memiliki tanda-tanda seperti gizi buruk tanpa komplikasi namun disertai dengan salah satu atau lebih dari tanda komplikasi medis seperti Anokresia, Pneumonia, Anemia berat, Dehidrasi berat dan penurunan kesadaran. Apabila terdapat anak gizi buruk yang memiliki tanda-tanda seperti diatas maka anak anak tersebut perlu diberikan penanganan secara rawat inap di Rumah Sakit, Puskesmas Perawatan, Pusat Pemulihan Gizi (PPG) atau Therapeutic Fedding Center (TFC). Hal ini dilakukan agar anak tersebut mendapat perawatan yang lebih intensif
35
sehingga keadaan anak tersebut membaik dan komplikasi yang diderita dapat segera sembuh. Pada tahun 2013 jumlah balita gizi buruk tertinggi yaitu terdapat di puskesmas Singgani dan Angka kejadian kasus gizi buruk di Kota Palu meningkat karena beberapa faktor, yaitu karena rendahnya tingkat sosial ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan terutama tingkat pengetahuan ibu yang kurang tentang pola asuh dan pemberian makan sehingga tidak dapat mempertahankan status gizi anak. Gizi buruk merupakan masalah yang perlu penanganan serius. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah antara lain melalui revitalisasi Posyandu dalam meningkatkan cakupan penimbangan balita, penyuluhan dan pendampingan, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) atau Pemberian Makanan Tambahan (PMT), peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi melalui tatalaksana gizi buruk di Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit, penanggulangan penyakit menular dan pemberdayaan masyarakat melalui Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) (Depkes, 2008). Upaya untuk penanggulangan kasus gizi buruk perlu kepedulian berbagai sektor sehingga akar masalah dapat diselesaikan, misalnya menciptakan lapangan kerja bagi kepala keluarga sehingga keluarga memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi ketersediaan pangan keluarga. Selain sektor terkait, dibutuhkan pula peran lembaga sosial kemasyarakatan (PKK, LSM) tokoh masyarakat, tokoh agama untuk
36
melakukan koordinasi dalam penemuan kasus gizi buruk di wilayah setempat serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya melalui posyandu agar penurunan status gizi yang terjadi dapat segera seger a dicegah dan segera ditangani. Menurut Moehji (2003), penanggulangan gizi buruk dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 1. Pemeliharaan gizi pada masa prenatal. 2. Pengawasan tumbuh kembang anak sejak lahir. 3. Pencegahan dan penanggulangan dini penyakit infeksi melalui imunisasi dan pemeliharaan sanitasi. 4. Pengaturan makanan yang tepat dan benar. 5. Pengaturan jarak kelahiran.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1
Kesimpulan
1. Tujuan utama yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Palu adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Kota Palu. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Palu yaitu Puskesmas, Rumah Sakit Sakit dan sarana kesehatan lainnya. Puskesmas yang yang
37
ada di Kota Palu sebanyak 12 (dua belas) buah yang terdiri dari 11 (sebelas) unit Puskesmas non perawatan dan 1 (satu) unit Puskesmas perawatan. Rumah Sakit yang ada di Kota Palu yaitu terdiri dari rumah sakit umum sebanyak 9 buah, rumah sakit bersalin 5 buah, dan rumah sakit khusus 1 buah. Sedangkan sarana kesehatan lainnya, pada tahun 2010 sarana farmasi yang ada di Kota Palu terdiri dari 28 sarana toko obat, dan 86 sarana apotek. Selain itu terdapat 367 sarana praktek swasta yang terdiri dari 67 praktek dokter spesialis, 111 praktek dokter umum, 1 praktek dokter gigi spesialis, 34 praktek dokter gigi dan 154 praktek bidan. 2. Bidang pelayanan kesehatan membawahi tiga seksi di dalamnya yaitu seksi pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus, seksi kesehatan ibu dan anak, dan seksi gizi. Seksi gizi seksi gizi memiliki program yang diarahkan untuk menyelenggarakan upaya perbaikan dan meningkatkan status gizi masyarakat terutama usaha pencegahan dan penanggulangan masalah gizi, khususnya masalah Kurang Energi Kronik (KEP), Kekurangan Vitamin A (KVA), dan anemia ibu hamil. 3. Dalam kurun waktu 3 tahun angka kejadian kasus gizi buruk meningkat. Hal ini karena beberapa faktor, yaitu karena rendahnya tingkat sosial ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan terutama tingkat pengetahuan ibu yang kurang tentang pola asuh dan pemberian makan sehingga tidak dapat mempertahankan status gizi anak.
38
4. Gizi buruk merupakan masalah yang harus ditangani dengan serius. Beberapa upaya dalam menangani kasus gizi buruk yaitu dengan adanya kepedulian berbagai sektor sehingga akar masalah dapat diselesaikan, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja bagi kepala keluarga sehingga keluarga memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi ketersediaan pangan keluarga. Selain sektor terkait, dibutuhkan pula peran lembaga sosial kemasyarakatan (PKK, LSM) tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan koordinasi dalam penemuan kasus gizi buruk
di
wilayah
setempat
serta
memantau
perkembangan anaknya melalui posyandu agar
pertumbuhan
dan
penurunan status gizi
yang terjadi dapat segera dicegah dan segera ditan gani. 6.2
Saran
Dalam rangka menangani masalah gizi buruk sebaiknya dilakukan kerjasama dan peran dari berbagai sektor agar akar masalah dapat diselesaikan sehingga dapat meningkatkan status gizi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Anonim, 2012, Profil 2012, Profil Dinas Kesehatan Kota. Kota. Palu. Anonim, 2012, Laporan 2012, Laporan Tahunan Tahunan Program Gizi Dinas Kesehatan Kota , Palu. Anonim, 2013, Laporan 2013, Laporan Tahunan Tahunan Program Gizi Dinas Kesehatan Kota , Palu. Anonim, 2014, Buku Pedoman Magang Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, Tadulako, PSIKM FKIK UNTAD Palu.
39
Depkes, 2008, Pedoman 2008, Pedoman Respon Cepat Penganggulangan Gizi Buruk , Buruk , Depkes RI, Jakarta. Moehji, Sjahmien., 2003, Ilmu Gizi Jilid II Penanggulangan Gizi Buruk , Papas Sinar Sinanti, Jakarta. Supariasa, 2013, Penilaian 2013, Penilaian Status Gizi, Gizi, Kedokteran EGC, Jakarta.
40