BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Globalisasi sangat berpengaruh terhadap penyebaran penyakit hewan menular pada suatu wilayah wilayah
ke wilayah wilayah lainnya. lainnya. Penyebaran Penyebaran penyakit penyakit tersebut dapat dapat terjadi terjadi akibat
terbawanya bibit penyakit melalui media pembawa komoditas hewan atau produk hewan yang dilalulintaskan antar negara, antar pulau maupun antar wilayah yang diperdagangkan lewat pengiriman maupun sebagai barang bawaan. Saat ini Indonesia termasuk dari 5 (lima) negara besar di dunia yang dinyatakan bebas Penyakit Mulut dan Kuku, disamping itu Indonesia juga bebas penyakit hewan menular lainnya seperti Rinderpest, penyakit sapi gila (Mad
Cow
Disease/Bovine
Spongiform
Encephalopathy),
Contagius
Bovine
Pleuropneumonie (CBPP), Demam Lembah Rift (Rift Valley Fever/RVF), Nipah Virus dan penyakit lainnya. Namun demikian ada beberapa penyakit yang bersifat zoonosis keberadaannya secara endemik ada di beberapa wilayah Indonesia diantaranya anthrax, rabies, leptospirosis, brucellosis, dan toksoplasmosis (Baraniah, 2009). Untuk mengantisipasi kemungkinan masuk dan tersebarnya penyakit tersebut, baik dari luar negeri maupun antar area diperlukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas hewan ataupun bahan asal hewan.Oleh karena itu, peranan Karantina Hewan sangat penting untuk melakukan tindakan pencegahan dan penangkalan atau penolakan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan serta diharapkan mampu mengelola suatu sistem kewaspadaan atau kesiagaan darurat jika terjadi suatu wabah hama penyakit hewan karantina. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun1992, tentang karantina tumbuhan, hewan, dan ikan, karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk ma suk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat begitupentingnya Balai Karantina dalam menjaga kesehatan masyarakat dalam sebuah negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mencetak dokter hewan di Indonesia dirasa perlu membekali para calon dokter hewanyang dihasilkannya untuk mengetahui dan mempelajari langsung tentang tugas dan fungsi karantina hewan khususnya tentang cara pencegahan penyebaran penyakit hewan dan bahan baha n asal a sal hewan. Oleh karena itu, Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dibidang 1
Kesehatan Masyarakat Veteriner mengadakan Praktek Kerja Lapangan(PKL) yang bekerjasama dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar.
1.2 Tujuan
Tujuan dilakukannya kegiatan PPDH di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar antara antara lain : 1.
Untuk mengetahui tugas dan peran dokter hewan dalam melakukan tindakan karantina hewan Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar.
2.
Untuk mengetahui tugas pokok dan peran karantina dalam menjaga keamanan pangan asal hewan Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar.
3.
Untuk mengetahui tindakan karantina terhadap lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan olahan bahan asal hewan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar.
1.3 Manfaat
Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan PPDH di Karantina Kelas I Denpasar adalah: 1. Mengetahui tugas dan peran dokter hewan dalam melakukan tindakan karantina hewan dalam menjaga keamanan pangan asal hewan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar. 2. Untuk mengetahui tindakan karantina terhadap lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan olahan bahan asal hewan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar dan Wilayah Kerja Penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk.
1.4 Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
Kegiatan PPDH Laboratorium Kesmavet dilaksanakan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar dan Wilayah Kerja Penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk dimulai pada tanggal 30 Januari 2017 hingga 3 Februari 2017.
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi
Pengertian karantina hewan, ikan dan tumbuhan berdasarkan undang-undang No.16 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia (PKH, 2003). Berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 1992, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan bertujuan : a) mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme penggangu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; b) mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia; c) mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia; d) mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu
dari
wilayah
negara
Republik
Indonesia
apabila
negara
tujuan
menghendakinya. 2.2 Visi dan Misi Balai Karantina Kelas I Denpasar 2.2.1 Visi
”Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar yang Tangguh dan Terpercaya dalam Mencegah Masuk dan Tersebarnya HPHK dan OPTK ”. Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampumelindungi pertanian
Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnyaHPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturanperundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten). Terpercaya (setiap kebijakan dan tindakan karantina perlu mendapatkankepercayaan
yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lainmelalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidangperkarantinaan dan keamanan hayati).
3
2.2.2 Misi
Dalam rangka pencapaian VISI tersebut, ditetapkan misi Badan Karantina Pertanian yang menggambarkan ruang lingkup hal yang harus dilaksanakan, yaitu:
Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran produk pertanian
Meningkatkan jaringan kerjasama dengan para pihak terkait
Mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan perkarantinaan.
2.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Karantina Pertanian Kelas I Denpasar
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan Fungsi Badan Karantina Pertanian adalah: 2.3.1 Kedudukan
Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian RI. 2.3.2 Tugas Pokok
Badan Karantina Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian: 2.3.2.1 Fungsi
Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan, tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati
Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati
Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian
2.4 Wilayah Kerja Karantina Kelas I Denpasar
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 548/Kpts/OT.140/9/2004, Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar terdiri dari 5 wilayah kerja, sebagai berikut: a. Bandar Udara Ngurah Rai di Kab. Badung b. Pelabuhan Laut Benoa di Kota Denpasar c. Pelabuhan Laut Celukan Bawang di Kab. Buleleng d. Pelabuhan Laut Padang Bai di Kab. Karangasem 4
e. Pelabuhan Laut/Ferry Gilimanuk di Kab. Jembrana 2.5 Persyaratan Karantina
Menurut UU Nomor 16 tahun 1992 tentang persyaratan karantina yang meliputi : 2.5.1 Persyaratan Masuk ke Wilayah Indonesia
Setiap media pembawa hama dan hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :
Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain
Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina
2.5.2 Persyaratan Keluar dari Wilayah Indonesia
Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib :
Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, keculai media pembawa yang tergolong benda lain
Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina
2.6 Kebijakan Karantina Hewan
Kebijakan Karantina Hewan dalam melaksanakan tugas fungsi pencegahan dan penolakan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina maka KarantinaHewan melakukan pengawasan lalulintas perdagangan hewan dan produknya sesuai dengan aturan dan ketentuan ketentuan tersebut diatas (PKH, 2002). Kebijakan Karantina Hewan dalam hal ini adalah : 1. Mempertahankan status bebasnya Indonesia dari beberapa penyakit hewan menular utama (major epizootic disease) dari kemungkinan masuk dan tersebarnya agen penyakit dari luar negeri. 2. Mengimplementasikan kebijakan pengamanan maksimum (maximum security policy) dengan menerapkan kebijakan pelarangan atau pelarangan sementara jika terjadi wabah
penyakit
hewan
menular,
yang
5
dalam
pelaksanaannya
memantau
perkembangan situasi wabah melalui berbagai informasi resmi baik dari OIE maupun dengan mencermati pelaporan negara yang bersangkutan atau melalui komunikasi langsung dengan Negara tersebut. 3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas hewan dan produknya dengan menerapkan CIA (Controlling, Inpection and Approval) untuk melindungi sumber daya alam hayati fauna dari ancaman penyakit hewan berbahaya lainnya serta penyakit eksotik. 4. Melakukan Minimum Disease Program yaitu program untuk meminimalkan kasus penyakit hewan di suatu wilayah/daerah tertentu di Indonesia melalui sistem pengendalian dan pengawasan lalu lintas hewan dan produknya antar wilayah/antar pulau sehingga dapat mencegah dan menangkal penyebarannya. 5. Mewujudkan pelayanan karantina hewan yang modern, mandiri dan professional. Dalam menjalankan kebijakan karantina hewan yang dilaksanakan oleh petugas karantina hewan di lapangan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa media pembawa tersebut tidak mengandung atau tidak dapat lagi menularkan hama penyakit hewan karantina, tidak lagi membahayakan kesehatan manusia dan menjaga ketenteraman bathin masyarakat, mengangkat harkat dan martabat hidup masyarakat melalui kecukupan pangan yang bermutu dan bergizi, serta ikut menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2.7 Operasional Karantina Hewan
Pemasukan dan pengeluaran komoditi strategis hasil pertanian telah ditetapkan sebagai kebijakan umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran komoditas hasil pertanian termasuk hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Disertai Sertifikat Kesehatan Hewan, Bahan asal hewan, atau Hasil bahan asal hewan; 2. Melalui pintu masuk dan atau pintu keluar yang telah ditetapkan pemerintah 3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan dan pengeluaran untuk dilakukan tindakan karantina. Disamping ketiga persyaratan tersebut diatas, lalu-lintas komoditi hasil pertanian (hewan, bahan asal hewan, maupun hasil bahan asal hewan) dapat pula diwajibkan memenuhi persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian SPS – WTO. Sebagaimana diketahui pelaksanaan tindakan karantina didasarkan atas UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan sejalan 6
dengan pelaksanaan perjanjian SPS – WTO dengan tujuan untuk mencegah masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit berbahaya yang dapat mengancam keamanan dan kesehatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan, serta kelestarian lingkungan hidup (Berantan, 2004). Secara umum pelaksanaan tindakan karantina khususnya terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pemeriksaan Dilakukan untuk mengetahui kelengkapan isi dokumen dan mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina, status kesehatan dan sanitasi media pembawa, atau kelayakan sarana prasarana karantina, alat angkut. Pemeriksaan kesehatan atau sanitasi media pembawa dilakukan secara fisik dengan cara pemeriksaan klinis pada hewan atau pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik pada bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain. 2. Pengasingan Dilakukan terhadap sebagian atau seluruhnya media pembawa untuk diadakan pengamatan, pemeriksaan dan perlakukan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan hama penyakit hewan karantinaselama waktu tertentu yang akan dipergunakan sebagai dasar penetapan masa karantina. 3. Pengamatan Mendeteksi lebih lanjut hama penyakit hewan karantina dengan cara mengamati timbulnya gejala hama penyakit hewan karantina pada media pembawa selama diasingkan dengan mempergunakan system semua masuk – semua keluar 4. Perlakuan Merupakan tindakan untuk membebaskan dan mensucihamakan media pembawa dari hama penyakit hewan karantina, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif. 5. Penahanan Dilakukan terhadap media pembawa yang belum memenuhi persyaratan karantina atau dokumen yang dipersyaratkan oleh Menteri lain yang terkait atau dalam pemeriksaan masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut. 6. Penolakan Dilakukan penolakan apabila media pembawa tersebut berasal dari daerah/negara terlarang
karena masih terdapat/tertular atau sedang wabah penyakit hewan karantina
golongan I, atau pada waktu pemeriksaan ditemukan gejala adanya penyakit hewan karantina
7
golongan I, atau pada waktu pemeriksaan tidak dilengkapi dengan dokumen karantina (sertifikat kesehatan). 7. Pemusnahan Pemusnahan dilakukan apabila media pembawa yang ditahan tersebut melewati batas waktu yang ditentukan dan pemilik/kuasanya tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan, atau terhadap media pembawa tersebut ditemukan adanya hama dan penyakithewan karantina golongan I atau golongan II tetapi telah diobati ternyata tidak dapat disembuhkan, atau hewan yang ditolak tidak segera di berangkatkan/tidak mungkin dilakukan penolakan dan media pembawa tersebut berasal dari daerah terlarang atau daerah yang tidak bebas dari penyakit hewan karantina golongan I. 8. Pembebasan Pembebasan
dilakukan
apabila
semua
kewajiban
dan
persyaratan
untuk
memasukkan/mengeluarkan media pembawa tersebut telah dipenuhi dan dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya/dugaan adanya gejala hama dan penyakit hewan karantina, atau selama pengasingan dan pengamatan tidak ditemukan adanya hama dan penyakit hewan karantina. Pembebasan untuk masuk diberikan dengan sertifikat pelepasan/pembebasan sedang pembebasan keluar diberikan dengan Sertifikat kesehatan. 2.8 Instansi yang Membantu Kerja Karantina
Pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan, produk asal hewan, karantina tidak bekerja sendiri tetapi juga dibantu oleh instansi lain dengan tugasnya masing-masing. Instansi-instansi tersebut antara lain : a. Kepolisian Republik Indonesia Tugas dari pihak kepolisian adalah memberikan paying hukum bagi karantina jika ada pihak pelaku lalu lintas ternak dan bahan ikutnaya yang mencoba melawan atau mengancam pegawai karnatina khususnya di setiap Wilayah Kerja b. Dinas Peternakan Tugas dari dinas peternakan adalah menerbitkan surat rekomendasi dalam pemasukan dan pengiriman serta surat keterangan sehat ternak c. Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Tugas dari BPMP adalah menerbitkan surat izin dalam pemasukan dan pengiriman ternak berdasarkan rekomendasi dari Dinas Peternakan d. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) BKSD berperan dalam perlindungan/pelestarian satwa liar dan menerbitkan Surat Ijin Angkut Satwa (SIAS) 8
e. Balai Besar Veteriner (BBVet) Tugas dari BBVet adalah membantu karantina untuk meneguhkan diagnosa terhadap hewan maupun bahan ikutan lainya f. Bea dan Cukai Tugas beacukai adalah untuk membantu pengawasan komoditi wajib periksa karantina baik ekspor maupun impor g. Imigrasi Bea cukai, imigrasi dan karantina merupakan tiga unsur yang disebut dengan C.I.Q. (Custom, Imigration, Quarantine) 2.9 Komoditi Karantina Hewan
Komoditi karantina hewan meliputi : a. Hewan/ternak yaitu semua binatang/hewan yang hidup didarat baik yangdipelihara maupun yang hidup secara liar b. Bahan asal hewan (BAH) yaitu bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut seperti : dendeng, kulit, tulang, telur, tanduk, lemak, susu segar, madu, tepung tulang, tepung hati, dll. c. Hasil bahan asal hewan (HBAH) yaitu bahan asal hewan yang telah diolah lebih lanjut seperti : daging kaleng, keju, cream, mentega, sosis, daging olahan, dll. d. Benda lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, BAH, dan HBAH, yang mempunyai potensi penyebaran hama penyakit hewan karantina . 2.10Formulir Penting di Karantina Pertanian
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas karantina Hewan diperlukan berbagai macam bentuk formulir dokumen operasional karantina hewan yang meliputi :
KH.1 (Permohonan Pemeriksaan Hewan Atau Komoditi Asal Hewan kepada
karantina hewan. Diajukan paling lambat 2 hari sebelum mendatangkan atau memberangkatkan hewan atau komoditi asal hewan)
KH.2 (Surat Penugasan Dari Karantina Kepada Petugas yang ditunjuk guna
memeriksa hewan atau komoditi asal hewan)
KH.3 (Surat Keterangan Muatan)
KH.4 (Surat Penolakan Bongkar Muatan, karena komoditi tersebut adalah komoditi
yang tidak boleh masuk ke daerah tujuan atau transit)
KH.5 ( Surat Persetujuan Bongkar Muatan, bongkar muatan biasanya dilakukan Bea
cukai atas persetujuan karantina saat transit atau pindah pesawat)
9
KH.6 (Surat Persetujuan Muat)
KH.7 (Surat Perintah Masuk Karantina hewan sementara, untuk daging biasanya
proses karantina dilakukan di IKHS )
KH.8a (Berita Acara Penahanan jika komoditi tersebut tidak memiliki dokumen yang
lengkap. Pemilik diberikan waktu maximal 7 hari untuk melengkapinya)
KH.8b (Berita Acara Penolakan Komoditi Masuk atau Keluar wilayah tersebut
komoditi tersebut tidak boleh masuk atau keluar wilayah)
KH.8c (Berita acara pemusnahan, jika komoditi tersebut terbukti membawa penyakit
Golongan 1 atau sudah melewati batas waktu untuk melengkapi dokumen)
KH.9 ( Sertifikat Kesehatan Hewan)
KH.10 (Sertifikat Sanitasi Produk Hewan)
KH.11 (Sertifikat Sanitasi Produk Hewan Non Pangan)
KH.12 (Sertifikat Pelepasan Karantina)
2.11 Peraturan Perundangan-undangan sebagai Dasar Karantina di Indonesia
Peraturan perundang-undangan merupakan landasan hukum bagi karnatina dalam menjalankan tugasnya. Landasan hukum ini berfungsi agar segala upaya yang dilakukannya dapat dipatuhi segala pihak yang terkait dan berjalan dengan efisien. Peraturan perundangan yang menjadi dasar karantina di Indonesia adalah a.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
b.
Peraturan mengenai Karantina Hewan. Peraturan karantina hewan terdiri dari
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan
SK Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan
SK Menteri Pertanian Nomor 750/Kpts/Um/10/1982 tentang Syarat-syarat pemasukkan bibit Ternak dari Luar Negeri.SK Menteri Pertanian Nomor 752/Kpts/Um/10/1982 tentang Syarat-syarat pemasukkan bibit Sapi Perah dari Luar Negeri
SK Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukkan Daging dari Luar Negeri
SK Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan 10
SK Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan
Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina , Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa Peraturan Menteri Pertanian No. 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman
Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina 2.12Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar
Dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina hewan meliputi: Undang-Undang No.16
tahun
Pemerintah
1992
No.82
tentang tahun
Karantina
Hewan, Ikan
2000 tentang
Karantina
dan
Tumbuhan;
Tumbuhan.
Secara
Peraturan operasional
beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah telah dijabarkan dalam sejumlah Keputusan Menteri Pertanian, dan beberapa diantaranya juga telah dilengkapi dengan petunjuk teknis. Dari peraturan perundangan tersebut masih ada beberapa peraturan menteri yang harus ada sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 1992 dan perlu dilakukan ha rmonisasi antara peraturan pusat dan daerah (BKP Kelas I Denpasar), seperti: 1. Prosedur pemasukan unggas ke Provinsi Bali Terdapat nomor.16
Tahun
perbedaan 1992
persyaratan tentang
pemasukan
unggas
antara Undang-Undang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan
Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Menteri Pertanian nomor.37 tahun
2014 tentang
Tindakan
Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Unggas, serta Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian
Nomor
316a tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa
HPAI
dengan
Peraturan Gubenur
Bali
Nomor.44
Tahun2005
tentang
Penutupan Sementara Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali. 2.
Prosedur pemasukan Pemasukan Ternak, Hewan/Satwa, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dari Provinsi Tertular Penyakit Anthrax Ke Provinsi Bali. Terdapat perbedaan persyaratan pemasukan Ternak, Hewan/Satwa, Bahan Asal
Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dari Provinsi Tertular Penyakit Anthrax Ke Provinsi Bali antara Undang-Undang nomor.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan, serta Surat
Keputusan
Kepala
Badan
Karantina
Pertanian
Nomor
.
153/KPTS/KH010/L/02/2014 tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Ruminansia Sebagai Media Pembawa Anthrax dengan Peraturan Gubenur Bali Nomor 12
11
Tahun 2011
tentang Pelarangan Sementara Masuknya Ternak, Hewan/Satwa, Bahan
Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dari Provinsi Tertular Penyakit Anthrax Ke Provinsi Bali.
12
Prosedur pemasukan komoditi wajib periksa karantina yang dilakukan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar wilayah kerja Gilimanuk untuk hewan, BAH, dan HBAH maupun benda lain disajikan dalam bagan sebagai berikut : Doku men
Keabsahan
Tidak
Kelengkapan Rekomen. Dinas Daerah Asal (Domestik) Wajib lapor, Permohonan Pemeriksaan KH 1, Pemeriksaan Dokumen Awal
Kebenaran Isi
Penahanan
Pemeriksaan
Fisik Tidak Perlu Pemeriksaan Lanjutan
Sehat/Kemasan baik. Dokumen Lengkap
Setuju Muat (KH-6), KH-9, KH-10) Tidak Sehat/Kemas an tidak baik
Tolak/ Dikembalikan
Penolakan
13
Melengkapi
Tidak
Inst.I KH/KHS. -Pengasingan -Pengamatan -Perlakuan
Perlu Pemeriksa an
Tolak/ Dikembalikan
Penyakit GOL I
Pemusnahan
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 3.1 Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksaaan kegiatan Koas Laboratorium Kesmavet di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar dan Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dilaksanakan pada hari Senin, 30 Januri 2017 hingga Jumat, 3 Februari 2017. Rincian kegiatan tersebut disajikan pada tabel 1 sebagai berikut. Tabel 3.1 Pelaksanaan kegiatan pada hari pada hari Senin, 30 Januari 2017 hingga Jumat, 3 Februari 2017.
No
Hari / Tanggal
1.
Senin, 30 Januari 2017
Kegiatan
2.
Selasa, 31 Januari 2017
3.
Rabu, 1 Febuari 2017
Pengarahan tentang karantina hewan secara umum dan peraturan perundang – undangan karantina hewan Pengarahan tentang laboratorium dan pembagian wilayah kerja karantina pertanian. Preparasi daging yang akan di uji di Lab. Bakteriologi Penanaman bakteri pada media PCA Sterilisasi alat-alat yang telah digunakan Membaca hasil penanaman bakteri Preparasi daging yang akan di uji di Lab. Bakteriologi Membuat larutan BPW dan media PCA di lab.Bakteriologi Penanaman bakteri pada media PCA Sterilisasi alat-alat yang telah digunakan Preparasi daging yang akan di uji di Lab. Bakteriologi Membaca hasil penanaman bakteri Penanaman bakteri pada media PCA 14
Pembina
drh. Ni Wayan Sudarmini, M.P. Ibu Sriyati
drh. Made Ary A. Saraswati, M.Si Ibu Sriadyani
Ibu Sriadyani drh. Made Ary A. Saraswati, M.Si
4.
Kamis, 2Februari 2017
5.
Jumat, 3 Februari 2015
Sterilisasi alat-alat yang telah digunakan Mengunjungi Balai Karantina Kelas I Denpasar Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Pengarahan dan diskusi tentang operasional, kebijakan dan prosedur kerja di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Wilayah Kerja Pelabuhan Gilimanuk. Pemantauan lalu lintas komoditi hewan yang masuk dan keluar dari Bali Penyusunan Laporan Kegiatan Mahasiswa PPDH di Balai Karantina Kelas I Denpasar Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Penyerahan Laporan Kegiatan Mahasiswa PPDH di Balai Karantina Kelas I Denpasar Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk
Ibu Wahyu Savitri drh.Siska Mahargian Febrianti
drh. I Nyoman. Budiarta
3.2Hasil pengujian bakteri di laboratorium Karantina Pertanian
Setelah dilakukan preparasi sampel, selanjutnya dilakukan pengujian di Lab. Bakteriologi untuk melihat total bakteri yang ada pada sampel tersebut. Hasil dari pengujian total bakteri dalam tabel 3.2
15
Tabel 3.2 Hasil Pengujian Bakteri di Laboratorium Bakteriologi Karantina Kode Sampel 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
10 190 3 TT 165 TT 108 81 TT 192 33 324 TT TT TT TT TT 3 6 5 50 TT TT 18 28 138 236 TT 121 28 82 86 88
Pengenceran 10 10 1 0 0 0 38 0 1 0 32 0 16 3 17 2 89 7 15 0 8 0 60 7 168 4 52 11 TT TT TT TT 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 TT TT TT 64 6 0 2 0 2 0 1 0 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
CFU/g
200×10 5×10 40×10 170×10 30×10 110×10 80×10 90×10 190×10 30×10 60×10 170×10 50×10 TT TT 11×10 3×10 6×10 5×10 50×10 TT 60×10 18×10 30×10 140×10 240×10 30×10 120×10 30×10 80×10 90×10 90×10
3.3 Pengawasan dan Monitoring Lalu Lintas Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) di Pelabuhan Gilimanuk
Pada tanggal 2-3 Februari 2017, kunjungan ke Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Wilayah Kerja Pelabuhan Gilimanuk untuk mengetahui tindakan karantina terhadap lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan olahan bahan asal hewan dari kegiatan tersebut di dapatkan hasil seperti dalam tabel 3.3.
16
Tabel 3.3 Pengawasan dan Monitoring Lalu Lintas Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) Pembebasan TK. 8 No Agenda
Tanggal tiba
000731
03/02/2017
000732
03/02/2017
000733
03/02/2017
000734
03/02/2017
000735
03/02/2017
000736
03/02/2017
000737
03/02/2017
000738
03/02/2017
000739
03/02/2017
000740
03/02/2017
Klasifikasi
B.A.H. Pangan Daging Unggas B.A.H. Pangan Daging Unggas Hewan Ternak Pangan Unggas Kecil Umur Sehari Hewan Ternak Pangan Unggas Kecil Umur Sehari B.A.H. Pangan Daging Unggas B.A.H. Pangan Telur Konsumsi B.A.H. Pangan Daging Unggas B.A.H. Pangan Daging Unggas B.A.H. Pangan Daging Unggas Hewan Ternak Pangan Unggas Kecil Umur Sehari
Kelompok komoditas
Daerah Asal/Tujuan
Daging Ayam Daging Ayam
Banyuwangi/ Denpasar Banyuwangi/ Denpasar
DOC
DOC Daging Ayam Telur Ayam Daging Ayam Daging Ayam Daging Ayam DOC
Nama/alamat Pengirim
Nama/alamat penerima
Wayan Darmika
Form dan No Seri
Tgl
Jumlah
Wayan Darmika
1472491
03/02/2017
1000 kg
Bu Warni
Bu Warni
1472492
03/02/2017
1000 kg
Malang/ Denpasar
PT. Wonokoyo
PT. Wonokoyo
1472493
03/02/2017
11000 ekor
Malang/ Denpasar
PT. Wonokoyo
PT. Wonokoyo
1472494
03/02/2017
11000 ekor
Imam Safii
Imam Safii
1472495
03/02/2017
600 kg
Rohim
Karwo
1472496
03/02/2017
1000 butir
Bu Warni
Bu Warni
1472497
03/02/2017
1000 kg
Drs Ketut Gotama
Drs I Ketut Gotama
1472498
03/02/2017
1000 kg
Ketut Wilantara
Ketut Wilantara
1472499
03/02/2017
1000 kg
PT. JCI
PT. JCI
1472500
03/02/2017
16000 ekor
Banyuwangi/ Denpasar Lumajang/ Denpasar Banyuwangi/ Denpasar Banyuwangi/ Denpasar Banyuwangi/ Denpasar Pasuruan/ Denpasar
17
3.4 Pembahasan
Pada hari Senin (30/1), diawali dengan pengenalan dan penerimaan oleh drh. drh. Ni Wayan Sudarmini, M.P, dilanjutkan dengan pengarahan dan pembekalan mengenai tugas dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Pengarahan tentang karantina hewan secara umum dan peraturan perundang – undangan karantina hewan (Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000) . Pengarahan tentang laboratorium yang dimiliki oleh Balai Karantina Kelas I Denpasar yaitu: a) Lab. Bakteriologi, b) Lab. Parasitologi, c) Lab. Virologi, d) Lab. Biomolekuler. Pembagian wilayah kerja karantina pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar memiliki lima wilayah kerja (wilker), antara lain: a) Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung, b) Pelabuhan laut Benoa di Kota Denpasar, c) Pelabuhan Laut Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, d) Pelabuhan Laut Padang Bai di Kabupaten Karangasem, e) Pelabuhan Laut Gilimanuk di Kabupaten Jembrana. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di Lab. Bakteriologi dengan ibu Sriyati meliputi preparasi daging yang akan di uji di Lab. Bakteriologi, penanaman bakteri pada media PCA, dan sterilisasi alat-alat yang telah digunakan. Pada hari Selasa (31/1), kegiatan pada hari kedua dilakukan di Lab. Bakteriologi
3.4 Pembahasan
Pada hari Senin (30/1), diawali dengan pengenalan dan penerimaan oleh drh. drh. Ni Wayan Sudarmini, M.P, dilanjutkan dengan pengarahan dan pembekalan mengenai tugas dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Pengarahan tentang karantina hewan secara umum dan peraturan perundang – undangan karantina hewan (Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000) . Pengarahan tentang laboratorium yang dimiliki oleh Balai Karantina Kelas I Denpasar yaitu: a) Lab. Bakteriologi, b) Lab. Parasitologi, c) Lab. Virologi, d) Lab. Biomolekuler. Pembagian wilayah kerja karantina pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar memiliki lima wilayah kerja (wilker), antara lain: a) Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung, b) Pelabuhan laut Benoa di Kota Denpasar, c) Pelabuhan Laut Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, d) Pelabuhan Laut Padang Bai di Kabupaten Karangasem, e) Pelabuhan Laut Gilimanuk di Kabupaten Jembrana. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di Lab. Bakteriologi dengan ibu Sriyati meliputi preparasi daging yang akan di uji di Lab. Bakteriologi, penanaman bakteri pada media PCA, dan sterilisasi alat-alat yang telah digunakan. Pada hari Selasa (31/1), kegiatan pada hari kedua dilakukan di Lab. Bakteriologi dimulai dengan melakukan penghitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada cawan petri hsil penanaman hari pertama, setelah dilakukan penghitungan didapatkan jumlah 3
cemaran bakteri terbanyak sejumlah 170x10 dengan kode sampel 323. Sedangkan batas maksimal cemaran mikroba pada daging sapi segar 1 X 10 6 CFU/g, daging olahan sapi 1 X 105 CFU/g, daging ayam segar 1 X 10 6 CFU/g, dan daging olahan ayam 1 X 10 5 CFU/g.Tingginya cemaran bakteri yang didapatkan pada saat pengujian bisa dikarenakan kontaminasi dari alat-alat yang kurang steril ataupun standar operasional yang kurang diperhatikan. Kemudian, dilakukan preparasi daging yang akan di uji di Lab. Bakteriologi, membuat larutan BPW dan media PCA di lab. Bakteriologi, penanaman bakteri pada media PCA, serta sterilisasi alat-alat yang telah digunakan. Pada hari Rabu (1/2), kegiatan dilakukan di Lab.Bakteriologi, dilakukan peparasi HBAH berupa sosis dan susu, penanaman bakteri pada media PCA, melakukan penghitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada cawan petri hasil penanaman hari kedua, serta sterilisasi alat-alat yang telah digunakan. Pada hari Kamis (2/2), Kegiatan dilakukan di Balai Karantina Kelas I Denpasar Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, kemudian dilanjutkan pengarahan dan 18
diskusi tentang operasional, kebijakan dan prosedur kerja di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Wilayah Kerja Pelabuhan Gilimanuk didampingi oleh Ibu Wahyu Savitri dan drh.Siska Mahargian Febrianti, Kemudian pada malamnya dilkakukan pemantauan lalu lintas komoditi hewan, BAH, HBAH yang masuk dan keluar dari Bali. Pada hari Jum’at (3/2), Dilakukan penyusunan laporan kegiatan mahasiswa PPDH di Balai Karantina Kelas I Denpasar Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Gilimanu serta Penyerahan Laporan Kegiatan Mahasiswa PPDH di Balai Karantina Kelas I Denpasar Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk kepada drh. I Nyoman. Budiarta selaku Kepala Balai Karantina Kelas I Denpasar Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.
19
BAB IV PENUTUP 4.1Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar dapat disimpulkan bahwa: 1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Wilker Gilimanuk memilki peran yang penting dalam mencegah masuknya, keluarnya serta tersebarnya hama dan penyakit hewan ke masyarakatsesuai Undangundang No 16 tahun 1992 adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia 2. Pengujian mikrobiologi dalam sistem karantina sangat penting untuk menunjang keamanan Bahan Asal Hewan ataupun Hasil Bahan Asal Hewan. 3. Mekanisme pelayanan dan pemeriksaan Karantina Hewan dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/I/2007 yang terdiri dari KH-1 sampai KH-12 serta Segel Karantina Perta nian (KP-1).
20
DAFTAR PUSTAKA
Balai Karantina PertanianKelas I Denpasar (BKP Kelas I Denpasar). 2015. Rencana Strategis (Rentra) Tahun 2015-2019. Balai Karantina Kelas I Denpasar. Denpasar. Baraniah MA. 2009. Peran Karantina Hewan dalam Mencegah dan Menangkal Penyakit Zoonosis. Lokakarya Nasional Penyakit Zoonosis. Jakarta. Balai KarantinaPertanian Kelas I Denpasar (BKP Kelas I Denpasar). 2015. Rencana Strategis (Rentra) Tahun 2015-2019. Balai Karantina Kelas I Denpasar. Denpasar. Pusat Karantina Hewan (PKH). 2002. Rencana Strategis dan Kebijakan Teknis Karantina Hewan. Pusat Karantina Hewan. Jakarta. Pusat Karantina Hewan (PKH). 2003. Buku Saku Peraturan Perundang-undangan Karantina Hewan. Pusat Karantina Hewan. Jakarta.
21
LAMPIRAN
22
Gambar 1. Daging yang akan diperiksa
Gambar 2. Persiapan alat preparasi
Gambar 3. Preparasi daging yang akan di uji di Lab. Bakteriologi
Gambar 4. Daging yang telah dipotong seberat 10 gram selanjutnya akan dihomogenkan dengan Buffered Peptone Water.
23
Gambar 5. Pembuatan BPW
Gambar 6. Pembuatan Plate Count Agar
Gambar 7. BPW dan PCA yang telah dibuat akan disterilkan di 0 Autoclave pada suhu 121 C selama 15 menit
Gambar 8. BPW dan PCA yang telah disterilkan
24
Gambar 9. Persiapan bahan pengencer sebanyak 9 ml
Gambar 10. Persiapan 90 ml BPW untuk dihomogenkan dengan 10 gram daging yang akan diperiksa
Gambar 11. Persiapan Cawan Petri dan Pengencer di Clean Bench
Gambar 12. Daging 10gram yang dicampur dengan BPW 90ml dihomogenkan
25
Gambar 13. Pengenceran sampel
Gambar 14. Memasukkan 1ml sampel yang telah diencerkan sebanyak 3x ke cawan petri kemudian menuangkan PCA ke cawan petri
Gambar 15. Terlihat koloni bakteri yang tumbuh pada media biakan
Gambar 16. Pembacaan dan penghitungan jumlah koloni bakteri
26
Gambar 17. Pemeriksaan oleh pihak kepolisian di Pelabuhan
Gambar 18. Pemeriksaan komoditi oleh mahasiswa Koas dan pegawai Balai Karantina
Gambar 19. Bahan asal hewan berupa daging ayam beku dari Kabupaten Banyuwangi
Gambar 20. Kendaraan pengangkut bahan asal hewan yang masuk ke Provinsi Bali
27
