SOAL PELAYANAN PUBLIK SOAL PILIHAN GANDA 1. Membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang adalah pengertian dari… a. melayani b. menyuruh c. memerintah d. membiarkan
2. Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan da da n acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur adalah pengertian dari…. a. Standar pengabdian b. Standar operasional baku c. Standar pelayanan d. Standar prima
3. Undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik adalah undang- undang nomor…. a. UU No. 43 Tahun 1999 b. UU No. 2 Tahun 2002 c. UU No. 20 Tahun 2003 d. UU No. 25 Tahun 2009 2009 Pembahasan: UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,di jelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan/atau pelayanan pelayanan administratif administratif yang di sediakan oleh penyepen penyepenggara ggara pelayanan pelayanan publik.
4. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumberdaya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya adalah isi dari pasal… a. Pasal 5 ayat 1 UU No.25 Tahun 2009 b. Pasal 5 ayat 2 UU No.25 Tahun 2009 c. Pasal 6 ayat 1 UU No.25 Tahun Tahun 2009 d. Pasal 6 ayat 2 UU No.25 Tahun 2009
5. Prinsip pelayanan publik yang baik adalah… a. partisipatif, responsif, diskriminatif, berpihak b. responsif, efektif dan efisien, akuntabel, transparan c. represif, diskriminatif, berpihak, tidak transparan d. partisipatif, transparan, represif, akuntabel
6. Berikut yang bukan merupakan bentuk- bentuk patologi birokrasi adalah… a. Duplikasi tugas dan fungsi b. Penggelembungan organisasi dan enggan melakukan perubahan c. Cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban dan berbelit -belit d. Tidak adanya praktik KKN dan tidak adanya konflik kewenangan
7. Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas, merupakan prinsip pelayanan publik secara… a. berkeadilan b. responsif c. akuntabel d. aksesibel
8. Dalam penyelenggaraan publik pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan askes bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, merupakan prinsip pelayanan publik secara…. a. transparan b. responsif c. aksesibel d. efektif dan efisien
9. Salah satu prinsip pelayanan publik adalah: a. Diskriminatif b. Kreatif c. Transparan d. Produktif Pembahasan:
Transparan merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik agar masyarakat mudah menyampaikan pengaduan
10. Manfaat etiket menurut Alam (1989); Simorangkir (1982) adalah sebagai berikut, kecuali: a. attractive b. self confidence c. respectable d. attentive
11. Berikut manfaat Etiket menurut Alam Simorangkir, kecuali : a. Communicative b. Attractive c. Respectable d. Selfies
12. Berikut ini yang bukan prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah… a. partisipatif b. responsif c. aksesibel d. red tape
13. Manakah diantara berikut ini yang bukan unsur Pelayanan Publik : a. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik b. Tuntutan penerima layanan (pelanggan) c. Penerima Layanan (pelanggan) d. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan)
14. Yang tidak termasuk dalam hal pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, yaitu : a. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi b. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara c. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang.
d. Pelayanan publik memiliki fungsi hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia 15. Berikut tugas yang diemban pegawai ASN, kecuali : a. Tugas pelayanan publik b. Tugas pemerintahan c. Tugas perlindungan bagi warga negara (proteksi) d. Tugas pembangunan tertentu
16. Berikut ini termasuk prinsip-prinsip pelayanan prima, kecuali : a. Responsif terhadap pe;anggan/ memahami pelanggan b. Membangun visi dan misi pelayanan c. Memberikan teguran kepada pegawai d. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan 17. Yang tidak termasuk prinsip-prinsip pelayanan publik adalah : a. Transparan b. Aksesibel c. Efektif dan Efisien d. Mengutamakan kepentingan pribadi 18. Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan disebut : a. Siklus pelayanan b. Tujuan pelayanan c. Penyelenggaraan pelayanan d. Kenikmatan pelayanan 19. Dasar hukum penentuan unsur - unsur dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu : a. PERMENPANRB No. 24 Tahun 2016 b. PERMENPANRB No. 14 Tahun 2016 c. PERMENPANRB No. 24 Tahun 2014 d. PERMENPANRB No. 14 Tahun 2014
20. Prinsip tender loving care dalam pemberian pelayanan yaitu a. memperlakukan orang lain sebagaimana adanya b. memperlakukan orang lain seadanya sesuai dengan keadaan yang ada c. memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan d. jawaban a, b, dan c semua salah 21. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada : a. Pembukaan Alinea ke I b. Pembukaan Alinea ke II c. Pembukaan Alinea ke III d. Pembukaan Alinea ke IV Pembahasan : Pelayanan publik berkaitan dengan amanat pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 dimana tujuan didirikannya Negara antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 22. Upaya memberikan pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah pengertian dari : a.
e-procurement
b.
e-office
c.
e-performance based budgeting
d.
e-government Pembahasan : - e-procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, prakualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. - e-office adalah sistem informasi persuratan elektronik, kepegawaian, serta layanan penugasan dan tata usaha. - e-performance based budgeting adalah sistem penganggaran yang berbasis kinerja.
SOAL PERNYATAAN BENAR SALAH 1. Pemberian pelayanan prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Implikasi kemajuan organisasi akan berdampak antara lain: makin kecil pajak yang dibayarkan, makin rendah kesejahteraan bagi pegawai, makin kecil fasilitas yang diberikan kepada pegawai. (B/S)
J awaban : S alah Pembahasan : Pemberian pelayanan prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Implikasi kemajuan organisasi akan berdampak antara lain: makin besar pajak yang dibayarkan, makin bagus kesejahteraan bagi pegawai, makin besar fasilitas yang diberikan kepada pegawai. (hal. 65-66, Pelayanan Publik) 2. Salah satu perbedaan etiket dan etika menurut Bertens (2007) adalah etiket hanya berlaku dalam pergaulan, bila tidak ada saksi mata maka etiket tidak berlaku. Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. (B/S)
J awaban : B enar Pembahas an : Perbedaan etika dan etiket menurut Bertens (2007) poin A ada pada hal. 75-76, Pelayanan Publik 3. Birokrasi harus memiliki etika profesionalisme. Sebagai seorang birokrat, dituntut untuk mengikuti sumpah profesinya sebagai seorang pelayan publik. Dalam membuat keputusan yang terkait pelayanan publik seorang birokrat harus menggunakan judgemental emosionalnya, bukan judgemental profesionalnya. (B/S)
J awaban : S alah Pembahas an : Birokrasi harus memiliki etika profesionalisme. Sebagai seorang birokrat, dituntut untuk mengikuti sumpah profesinya sebagai seorang pelayan publik. Dalam membuat keputusan yang terkait pelayanan publik seorang birokrat harus menggunakan judgemental profesionalnya, bukan judgemental emosionalnya. (Budaya Birokrasi hal. 64 poin 4, Pelayanan Publik) 4. Informality dalam pelayanan publik berarti sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab dan bersahabat. (B/S)
J awaban : B enar Pembahas an : Informality dalam pelayanan publik berarti sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab dan bersahabat. (Dasar-Dasar Etiket menurut Alam dan Simorangkir, hal. 78-80, Pelayanan Publik) 5. New Public Service merupakan paradigma yang menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. (B/S)
J awaban : B enar Pembahas an :
New Public Service merupakan paradigma yang menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. (hal. 19, Pelayanan Publik) 6. New Public Service (NPS) dimana para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan (profit).(B/S)
J awaban : S alah 7. Sebagai ASN tentu akan terlibat dalam penyelenggaran pelayanan publik sehingga kesadaran seluruh anggota ASN untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia harus berimplikasi pada perbaikan birokrasi. (B/S)
J awaban : B enar Pembahas an : Sebagai ASN tentu akan terlibat dalam penyelenggaran pelayanan publik sehingga kesadaran seluruh anggota ASN untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia harus berimplikasi pada perbaikan birokrasi. (hal 47, Pelayanan Publik) 8. Tidak diskriminatif dalam pelayanan publik merupakan prinsip-prinsip dari pelayanan publik. (B/S)
J awaban : B enar Pembahas an : Prinsip pelayanan publik yaitu, partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif , mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Tidak diskriminatif dalam pelayanan publik merupakan prinsip-prinsip dari pelayanan publik. (hal 30-34, Pelayanan Publik) 9. Partisipatif dalam pelayanan publik yaitu pelayanan pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. (B/S)
J awaban : S alah Pembahas an : Partisipatif dalam pelayanan publik yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Sedangkan pelayanan pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan merupakan definisi dari pelayanan publik secara aksesibel. (hal 30-34, Pelayanan Publik) 10. Salah satu bentuk patologi birokrasi yaitu duplikasi tugas. (B/S)
J awaban : B enar Pembahas an : Bentuk-bentuk patologi birokrasi yaitu penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape, konflik kewenangan, KKN, dan enggan untuk melakukan perubahan. (hal. 48-52, Pelayanan Publik) 11. Salah satu dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN yaitu self control. (B/S)
J awaban : B enar
Pembahasan : Dasar-dasar etiket menurut Alam dan Simorangkir yaitu politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality dan s elf control . (Dasar-Dasar Etiket menurut Alam dan Simorangkir, hal. 78-80, Pelayanan Publik). 12. Suatu barang/ jasa dapat disebut sebagai barang/ jasa publik karena ada kepentingan strategis di masa yang akan datang. (B/S)
J awaban : B enar
13. Paradigma Old Public Administration menegaskan bahwa negara satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. (B/S)
J awaban : B enar 14. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik baik dilakukan sendiri (birokrasi pemerintah) maupun bekerja sama dengan sektor swasta.(B/S)
J awaban : B enar 15. Red Tape disebabkan oleh cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban dan berbelit-belit yang mengakibatkan para pengguna layanan harus memberikan additional cost untuk mempercepat proses.(B/S)
J awaban : B enar 16. Budaya pelayanan publik akan berjalan dengan baik apabila individu ASN bekerja cepat dan tanggap. (B/S)
J awaban : S alah 17. Etika berlaku tidak hanya dalam pergaulan dan bersifat mutlak.(B/S)
J awaban : S alah 18. Saat ini diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayan publik professional, bebas dari intervensi politik, bersih da ri praktik korupsi.(B/S)
J awaban : B enar 19. Agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan terlebih dahulu kita harus tahu siapa pelanggan kita, dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. (B/S)
J awaban : B enar 20.
Budaya pelayanan dibentuk oleh manajemen organisasi pemberi pelayanan. (B/S) J awaban : S alah.
Pembahasan : Budaya pelayanan dibentuk oleh sikap karyawannya serta manajemen organisasi pemberi pelayanan. 21.
Efektif dan efisien bukan termasuk prinsip pelayanan publik
Jawabannya: Salah Pembahasannya: Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan - tujuan yang hendak di capainya (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan - tujuan strategis negara dalam jangka panjang) dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana,tenaga kerja yang sedikit dan biaya yang murah. 22. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam pola pelayanan. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang dilakukan disebut pola pelayanan satu atap. (B/S) Jawaban : Salah Pembahasan : Pola pelayanan tersebut merupakan pola pelayanan terpusat. Sedangkan pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola pelayanan terpusat mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. 23. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), salah satu tujuan administrasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. (B/S) Jawaban : Salah Pembahasan : Hal tersebut merupakan salah satu tugas Pegawai ASN yang tercantum dalam Pasal 11 UU ASN. Terdapat 7 tujuan administrasi pemerintahan berdasarkan UU AP antara lain : menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; menciptakan kepastian hukum; mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan; melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapkan AUPB; dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.
24. Pelaksana pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga
independen
yang
dibentuk
berdasarkan
undang-undang
untuk
kegiatan
pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. (B/S)
J awaban : S alah Pembahas an : Pengertian
tersebut
merupakan
pengertian
dari
penyelenggara
pelayanan
publik.
Sedangkan pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 25. Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan membuat sistem informasi pelayanan publik. (B/S)
J awaban : B enar
.
