HUKUM KELUARGA DAN HARTA PERKAWINAN
Destri Budi Nugraheni
Kontrak perkuliahan •
Kuliah 11.00 – 11.00 – 12.40
•
Bobot penilaian 1. paper
20
2. ujian tulis 3. keaktifan di kelas 10
70
SILABUS •
Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan menurut KUH Perdata dengan memperhatikan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.
•
•
Hukum Keluarga dan Hukum Harta Kekayaan adalah hukum yang mengatur hubungan mengenai perorangan, baik dalam hubungan keluarga dan dalam masyarakat. masyarakat. Dalam Hukum Keluarga dan Harta Kekay Kekayaan aan ada empat materi hukum yang dibicarakan, yaitu Hukum Perjanjian, Hukum Jaminan, Hukum Perkawinan beserta akibat-akibatnya dan Hukum Waris.
POKOK BAHASAN HUKUM KELU K ELUARGA ARGA
1. Perkawinan a. Pengertian perkawinan b. Asas-asas perkawinan
c. Syarat-syarat perkawinan d. Pencegahan dan pembatalan e. Putusnya perkawinan
2. Anak a. Anak sah b. Anak luar kawin c. Anak adopsi 3. Kekuasaan Orang Tua a. Akibat terhadap diri anak b. Akibat terhadap harta kekayaan kekayaan anak 4. Perwalian a. Yang dapat menjadi wali b. Kewenangan dan tugas wali c. Berakhirnya perwalian d. Wali pengawas
5. Pengampuan a. Alasan pengampuan b. Cara menetapkan pengampu c. Prosedur di muka pengadilan d. Akibat pengampuan e. Berakhirnya pengampuan 6. Keadaan Tidak Hadir a. Masa tindakan sementara b. Barangkali meninggal dunia c. Peralihan hak kepada ahli waris d. Akibat terhadap perkawinan
7. Hukum Harta Perkawinan 1. Persatuan harta secara bulat 2. Perjanjian kawin a. Persatuan terbatas 1) yang diatur oleh UU 2) yang ditentukan para pihak b. Sama sekali terpisah harta 3. Persatuan harta dan perjanjian perjanj ian kawin dalam perkawinan kedua dan seterusnya
REFERENSI •
•
•
•
•
•
Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian , Bina Aksara, Jakarta. J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Klaasen, J.C. & Eggens, J., Huwelijksgoederen en Erfrecht, Tjeenk Willink Zwolle. Komar Andasasmita, Notaris III (Hukum Harta Perkawinan dan Waris ), I.N.I Jawa Barat, Bandung. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, S.H., Hukum Orang Surabaya. dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya. R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Surabaya. Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.
Pertanyaan 1. Apak Apakah ah den deng gan diun diunda dang ngk kann annya UUP UUP, ketentuan BW sudah tidak berlaku ? 2. Apak Apakah ah deng dengan an diun diunda dang ngk kann annya PP 9/75 9/75,, UUP sudah efektif berlaku ?
DASAR HK. BERLAKUNYA BW 1. 2.
Prok Prokllamas amasii Kemer emerde dek kaa aan n RI, RI, 1717-08 08--1945 1945 Pasal II Aturan Peralihan UUD’45 “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UU ini”. ini”. 3. Penetapan Presiden berupa PP No. 2 Tahun 1945, tgl. 10 Oktober Oktober 1945 “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada sampai berdirinya negara R.I. tgl. 17-08-1945 selama belum diadakan yang baru menurut UUD, UUD, masih berlaku asal tidak bertentangan dengan UUD tersebut”. Fungsi dari PP ini : - Menguatkan Pasal II Aturan Peralihan - Menasionalisasi semua peraturan peninggalan Belanda.
•
Ps 66 UUP, utk perkw dan sgl sesuatu yg berhub dgn perkw berdsrkan atas UU ini, mk dgn berlakunya UU ini, ketent2 yg diatur dlm KUHPerdata, Ordonansi Perkwn Ind Kristen, peraturan perkw campuran dan peraturan2 lain yg mengatur ttg perkw sejauh tlh diatur dlm UUP dinyatakan tdk berlaku.
•
Ps 67 UUP UU P, pelaks pelaks scr efektif UUP lewat PP (9/75 ttg pelaks UUP) Cttn :
PP 9/75 hanya mengatur ttg perkawinan dan perceraian perceraian (anak, perwalian, kekuasaan orang tua tidak diatur)
Isi Surat MA
(Surat M.A. No.0807/75
“Petunjuk “Petunjuk M.A. M. A. mengenai pelaksanaan UUP dan PP 9/1975”)
“ Mengingat PP No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian dan disamping itu belum ada peraturan pelaksanaan lain yang mengatur hal tersebut maka ketentuan UUP mengenai masalah tersebut di atas belum diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama”
PENDAHULUAN •HKHP merupakan bagian dari HK. Perdata (Buku I KUHPerdata) •Berlakuny Berlakunya a dipengaruhi oleh : 1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). 2. PP No. 9 Tahun 1975 3. PP No. 10/83 Tentang Perkawinan PNS 4. Hukum Adat 5. Hukum Islam 6. Ketentuan-ketentuan Catatan Sipil yang ada sebelum Proklamasi Kemerdekaan, seperti : UU No. 32/1954 Tentang Nikah, talak, Rujuk.
PERKAWINAN Menurut BW:
BW tidak mengatur secara tegas mengenai definisi tentang perkawinan.
Pasal 26 BW “Undang “Undang-undang -undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubunganhubungan perdata” perdata”..
Catatan:
perkawinan hanya merupakan ikatan lahir;
tidak memasukkan unsur agama dg. tegas;
Menurut UUP: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Esa”. •
Catatan: Perkawinan tidak hanya urusan lahiriah saja tetapi juga urusan bathiniah; Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia; bahag ia; •
•
Sahnya Perkawinan Pasal 2 ayat (1): •
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”
Pencatatan Perkawinan Pasal 2 ayat (2) UUP: “Tiap-tiap “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku” a) UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan NTR; b) Ord. CS untuk Perkawinan Campuran, S. 1904 No. 279; c) Ord. CS untuk Gol. Tionghoa, S. 1917 No. 130; d) Ord. CS untuk Gol. Kristen Indonesia, S. 1933 No. 75; e) Ord. CS untuk Gol. Bumi Putera - S. 1927 No. 564.
•
ASAS PERKAWINAN 1. asas kesepakatan Pasal 6 UUP, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. mempelai”. Catatan: Persamaan kesepakatan dalam UUP dengan perikatan perdata adalah diberikan dalam keadaan bebas. Perbedaan kesepakatan UUP dengan perikatan perdata adalah mengenai isi (UU >< pr pihak, kebebasan berkontrak), lapangan pengaturan, hak yang bersumber (dpt dialihkan atau tdk).
•
•
•
Penyampaian kesepakatan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.
ASAS PERKAWINAN 2. Asas Monogami Pasal 3 UUP: (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak2 ybs Catatan: Asas monogami BW bersifat mutlak (ps 27), sedang UUP tidak mutlak. Pembatasan Poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 UUP.
•
•
Syarat-syarat Perkawinan Syarat Materiil Mutlak meliputi: 1. Tida Tidak k terik erikat at deng dengan an perk perka awina winan n lain lain;; 2. Perse ersetu tuju juan an kedua edua calo calon n memp mempel elai ai;;
3. Harus rus memen emenuh uhii bat batas umur; mur; 4. Bagi Bagi jan janda da ber berla lak ku ket keten entu tuan an wak waktu tu tun tungg ggu; u; 5. Calo Calon n yan yang g bel belum um 21 tahun ahun haru haruss iji ijin n ked kedua ua orang tua.
Syarat Materiil Relatif meliputi: 1. Larang Larangan an kawin kawin denga dengan n ora orang ng yang mempu mempuny nyai ai hubungan darah terlalu dekat; 2. Larang Larangan an kawin kawin deng dengan orang orang yang ada hubun hubunga gan n semenda atau susuan; 3. Larang Larangan an kawin kawin denga dengan n saud saudar ara a iste isteri, ri, bibi bibi ata atau u kemenakan isteri; 4. Larang Larangan an kawin kawin karen karena a memp mempun uny yai hubu hubung ngan an yang yang oleh agamanya dilarang kawin; 5. Larang Larangan an kawin kawin deng dengan orang orang yang telah telah dua dua kali kali bercerai dengannya, kecuali hukum agamanya tidak menentukan lain; 6. Lar Larang angan kaw kawin in den deng gan or orang ang yan yang g menu menuru rutt putusan hakim melakukan perzinahan dengannya.
Syarat Formil meliputi: 1. Pember emberit itah ahuan uan kepada epada Pegaw egawai ai Penca encata tatt Perkawinan;
2. Pengu engumu muma man n Perkawinan;
oleh oleh
Peg Pega awai
3. Pelak elaksa sana naan an Perk erkawin awinan an,, hukum masing-masing keprcayaannya.
Pen Penccatat
sesu sesuai ai den deng gan agama dan
Pencegahan Perkawinan •
•
Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah tersebut dalam Pasal 14 UUP dan Pasal 64 BW yang ditafsirkan berdasarkan Pasal 66 UUP.
Pembatalan Perkawinan •
•
•
Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Yang dapat mengajukan pembatalan tersebut dalam Pasal 23 UUP. Akibat pembatalan diatur dalam Pasal 28 UUP.
Putusnya Perkawinan •
Pasal
38
UUP menentukan “Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian b. Perceraian 1) Tatacara (Pasal 39 – 39 – 40 UUP jo. Pasal14-36 PP 9/75 2) Akibat Perceraian (Pasal 41 UUP)
bahwa
Putusnya Perkawinan c. Keputusan Pengadilan 1) Berlaku Berlaku ketentuan ketentuan Pasal 66 2) Perpisahan Meja dan Ranjang
- Alasannya (200) - Maknanya (233 & 236) - akibatnya akibatnya (235, 242, 243) 3) Keadaan Tak Hadir (Pasal 493 - 495 BW)
ANAK Dalam Hukum Keluarga, anak dibedakan: 1. Anak sah 2. Anak luar kawin 3. Anak adopsi / angkat Anak Sah: Pasal 42 UUP, UUP, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. sah”. •
•
Pasal 250 BW, BW, “anak sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan”. perkawinan”.
Penyangkalan Penyangkalan Anak Anak Alasan penyangkalan menurut BW: 1. Jika Jika anak anak ters tersebu ebutt dilahi dilahirka rkan n sebelu sebelum m hari hari ke ke 180 sejak sejak perkawinan dilangsungkan; 2. Jika Jika suami suami seja sejak k hari ke 300 sampai sampai ke ke 180 sebe sebelum lum lahi lahirn rnya ya anak berada dalam ketidak mungkinan untuk mengadakan hubungan dengan isterinya; 3. Jika Jika ister isterii berzina berzinah h dan melah melahirk irkan an anak anak yang yang kela kelahir hirann annya ya disembunyikan disembunyikan dari suami; 4. Jika Jika anak anak dila dilahir hirka kan n 300 300 hari hari set setela elah h putus putusan an perpi perpisah sahan an meja dan ranjang. Alasan penyangkalan menurut UUP: Isteri berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
•
Pihak dalam penyangkalan: penggugat : suami atau ahli waris suami tergugat : wali khusus untuk perkara penyangkalan. penyangkalan. • •
Apakah Ibu sebagai pihak ? Ibu bukan pihak tergugat tergugat tetapi harus dipanggil secara sah (260 BW); Ibu pihak tergugat, karena ibu dapat mengajukan bukti untuk melawan gugat suami (254 BW).
•
•
Saat dilakukan penyangkalan: penyangkalan penyangkalan oleh suami: 1 bulan jika diam ditempat kelahiran kelahiran anak; 2 bulan setelah pulang dari keadaan tak hadir; 2 bulan setelah tipu muslihat diketahui. penyangkalan penyangkalan oleh ahli waris suami: 2 bulan setelah suami meninggal (256 ayat 5 BW).
•
•
Pembuktian Keturunan 1. Akta kelahiran (261 BW)
2. Terus erus mene meneru russ meni menikm kmat atii sebagai anak sah (262 BW)
kedud eduduk ukan an
3. Pembu embukt ktia ian n deng dengan an sak saksi si-s -sak aksi si,, set setelah elah ada ada bukti permulaan dengan tulisan.
ANAK LUAR KAWIN •
•
Pengertian sempit, sempit, anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan wanita yang sebetulnya boleh kawin tetapi tidak kawin (anak alami); > disahkan > diakui > tidak diakui Pengertian luas, luas, anak yang lahir dari hubungan lakilaki dan wanita yang menurut UU dilarang untuk kawin; > anak zinah > anak sumbang
Pengesahan anak yang dapat disahkan hanya anak alami tujuannya untuk memberikan status sebagai anak sah
•
•
•
•
•
cara pengesahan: > dengan perkawinan kedua orang tuanya, t uanya, dengan syarat sebelum kawin telah mengakuinya atau pengakuan dilakukan dalam akta perkawinan (272); > dengan surat pengesahan dari Presiden (274/276). akibat pengesahan > sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan; > berlaku sejak surat pengesahan diberikan; pengesahan dapat dilakukan terhadap anak yang masih hidup atau sudah meninggal
Pengakuan Anak Luar Kawin Catatan: hanya dapat dilakukan terhadap anak alami anak zinah dan anak sumbang tidak dapat diakui (283) dilakukan oleh bapak atau ibunya (280)
•
•
•
Pengakuan sukarela: pernyataan seseorang yang dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh UU bahwa ia adalah bapak / ibu dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan; dilakukan terhadap anak yang sudah lahir, dalam kandungan dan yang sudah meninggal; terhadap anak sumbang yang kedua orangtuanya diberi dispensasi untuk menikah (273); pengakuan harus dinyatakan dengan tegas
•
•
•
•
Cara pengakuan (281): akta kelahiran anak akta perkawinan bapak / ibunya akta otentik akta pegawai Catatan Sipil, yang dibukukan dalam register Catatan Sipil.
• • • •
Akibat pengakuan: adanya hubungan keperdataan alk dengan yang mengakui: > hak memakai nama > kewajiban alimentasi > perwalian > ijin kawin > mewaris •
Catatan: pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan bapak / ibu serta anak dari perkawinan mereka (285) pengakuan dapat disangkal oleh pihak-pihak yang berkepentingan (286)
•
•
Pengakuan batal jika: karena paksaan, kesesatan atau penipuan; dilakukan anak di bawah umur karena bujukan; dilakukan orang yang belum 18 tahun, kecuali dilakukan saat me;angsungkan perkawinan; tanpa persetujuan ibunya yang masih hidup; bertentangan dengan cara pasal 281 BW.
•
•
•
•
•
Pengakuan yang dipaksakan: •
•
•
•
terjadi karena putusan pengadilan atas gugatan anak alami; ditujukan kepada ibunya atau kepada ayahnya dalam hal kejahatan yang diatur dalam Pasal 285-288, 294 dan 332 KUHP akibat pengakuan yang dipaksakan sama dengan pengakuan sukarela; apakah seseorang dapat mengakuai anak orang lain ?
ALK YANG TIDAK DIAKUI
•
•
•
Pasal 280 28 0 BW, BW, tidak tidak ada hubungan keperdataan keperdataan dengan orang tua biologisnya. Pasal 43 UUP, mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan dan keluarga ibunya. Pasal 221 NBW, mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sedangkan dengan bapaknya tidak tanpa adanya pengakuan.
ANAK ADOPSI / ANGKA ANGKAT Menurut Hukum Adat tidak ada keseragaman keseragaman mengenai motifnya; akibat hukumnya: > terhadap status anak > terhadap hubungan keluarga asalnya > terhadap harta warisan
• •
Menurut Hukum Islam Surat Al-Ahzab (33: 4,5,37) > Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia; > Anak angkat bukan anak kandungmu; > Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.
•
Menurut Peraturan Perundang-undangan 1. Staatsblad 1917 No. 129 Motifnya melanjutkan garis garis keturunan atau pemujaan arwah leluhur Dilakukan laki-laki beristri, beristri, duda atau janda (pasal (p asal 5) Hanya terhadap laki-laki tidak beristeri dan tidak beranak serta belum diangkat oleh orang lain Syaratnya: > berumur 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari isteri atau janda yang mengangkatnya; > ada kata sepakat dari yang mengangkat; > ada persetujuan dari bapak/ibunya, atau walinya; > ada kata sepakat dari yang diangkat. Dilakukan dengan akta otentik (notaris). akibat adopsi: > anak memperoleh nama dari bapak angkatnya; > anak mempunyai kedudukan kedudukan sama dengan anak sah; > anak menjadi ahli waris orang tua angkat; > terputus hubungan dengan orang tua kandung. • • •
•
• •
2. UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI •
•
•
motifnya memberikan kesejahteraan terhadap anak angkat asing oleh orang tua WNI (pasal 2). syaratnya: > batas usia anak asing di bawah 5 tahun; > disahkan pengadilan dalam waktu 1 tahun; akibatnya: > menjadi anak layaknya anak sah; > menjadi WNI
3. Surat Edaran Dirjen Kumdang No. JHA 1/1/2 tanggal 12 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Pengangkatan Anak WNIoleh Orang Asing. alasan keluarnya surat tersebut: > tidak ada persyaratan yang memberikan jaminan bagi kesejahteraan anak angkat; > legalitas prosedurnya diragukan negara lain; > tidak ada keseragaman keseragaman prosedur pengangkatan pengangkatan anak. tujuan surat edaran tersebut adalah notaris, wakil notaris sementara sementara dan notaris pengganti se Indonesia. motifnya motifnya perlindungan terhadap anak WNI yang diangkat oleh orang asing. syaratnya: > dilakukan melalui sidang pengadilan; > ada permohonan dari orang asing yang bersangkutan; > pemohon harus berdiam / ada di Indonesia; > pemohon harus datang sendiri; > pemohon di negaranya mempunyai ijin untuk mengangkat anak. •
•
•
•
4. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak motifnya untuk kepentingan kesejahteraan anak Pasal 12: > pengangkatan menurut adat dan kebiasaan mengutamakan kepentingan kepentingan kesejahteraan kesejahteraan anak. > pengangkatan di luar adat dan kebiasaan dilakukan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
•
•
5. SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak ditujukan kepada Ketua, Wakil Wakil Ketua dan Hakim PT dan PN seluruh Indonesia. motifnya: > untuk memperoleh mem peroleh jaminan kepastian hukum; > agar aspek keamanan, politik dan budaya bangsa menjadi pertimbangan dalam pengangkatan pengangkatan anak.
•
•
SEMA No. 6 tahun 1983 ..... •
•
prosedur pengangkatan anak harus dilakukan melalui sidang pengadilan. pengangkatan anak meliputi: > pengangkatan anak antar WNI; > pengangkatan anak WNA oleh ortu WNI; > pengangkatan anak WNI oleh ortu WNA.
•
akibat pengangkatan anak > menjadi anak angkat yang sah dari ortu yang mengangkat; > mendapatkan kewarganegaraan dari ortu yang mengangkat.
Kekuasaan Orang Tua
Perwalian
Pengampuan
HUKUM HARTA PERKAWINAN Dasar Hukum : •KUHPerdata Bk. I Bab VI s.d. Bab IX •UUP Pasal 35 s.d. 37 •PP No. 9/1975 •Surat M.A. No. M.A./Pemb.0807/75 “Petunjuk M.A. mengenai pelaksanaan UUP dan PP 9/1975” 9/1975 ”. Pendapat I Hukum Harta Perkawinan dalam UUP belum berlaku. Dasar : Kep. MA. No. 726K/SIP/1976 (Bagi yg dulunya tunduk BW UUP belum berlaku. Siapa ? Ps. 131 IS --- Skrg yg ada ada tinggal Tiong Hoa) Pendapat II Dasar : Kep. MA No. 1448K/SIP/1976 •Bagi yang tunduk BW Hukum Harta Perkawinan UUP belum berlaku (karena perbedaan asas); •Bagi yang tunduk pada Hukum Adat, UUP sebagai pokok dan Hukum Adat sebagai pelaksanaannya (karena adanya persamaan asas)
HUKUM HARTA HARTA PERKAWINAN PER KAWINAN •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dasar Hukum : KUHPerdata Bk. I Bab VI s.d. Bab IX UUP Pasal 35 s.d. 37 PP No. 9/1975 Surat M.A. No. M.A./Pemb.0807/75 “Petunjuk M.A. mengenai pelaksanaan UUP dan PP 9/1975” 9/1975 ”. Pendapat I Hukum Harta Perkawinan dalam UUP belum berlaku. Dasar : Kep. MA. No. 726K/SIP/1976 Pendapat II Dasar : Kep. MA No. 1448K/SIP/1976 Bagi yang tunduk BW Hukum Harta Perkawinan UUP belum berlaku (karena perbedaan asas); Bagi yang tunduk pada Hukum Adat, UUP sebagai pokok dan Hukum Adat sebagai pelaksanaannya (karena adanya persamaan asas)
Asas Hukum Harta Perkawinan BW * Harta persatuan terjadi terjadi demi hukum, kecuali kecuali ditentukan ditentukan lain dengan perjanjian kawin; * Isi harta persatuan persatuan baik aktiva maupun pasiva sebelum dan sepanjang perkawinan; * Pengurusan ada pada suami sendiri; * Isteri tidak cakap dalam lapangan harta harta perkawinan; perkawinan; * Perjanjian kawin tidak dapat diubah.
Asas Hukum Harta Perkawinan UUP/Adat • •
• • •
Harta bersama terjadi demi hukum; Isi harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, kecuali hibah atau warisan; Pengurusan ada pada suami/isteri secara secara bersama-sama; Isteri tetap cakap bertindak; Perjanjian kawin dapat diubah.
BENTUK HARTA DALAM PERKAWINAN Menurut BW : * Persatuan Bulat * Persatuan Terbatas * Sama Sekali Terpisah harta Menurut UUP : * Harta Bersama * Harta Bersama Terbatas * Terpisah Harta Sama Sekali
PERSATUAN BULAT •
•
Terjadi demi hukum sejak saat perkawinan Pasal 119 ayat (1); Bersifat tetap Pasal 119 ayat (2), sehingga antara suami isteri tidak boleh : * mengadakan perjanjian jual beli; * mengadakan perjanjian tukar menukar; * mengadakan perjanjian perburuhan; * saling menghibahkan.
* Isi persatuan adalah aktiva aktiva (Pasal (Pasal 120) dan pasiva pasiva (Pasal (Pasal 121); * ada penyimpangan dalam bentuk persatuan persatuan bulat karena kehendak kehendak pemberi hibah/warisan; * harta yang diperoleh dari santunan asuransi asuransi jiwa : - premi dari harta pribadi (santunan milik pribadi isteri); - premi dari harta persatuan (santunan milik persatuan); - penunjukkannya dapat ditarik kembali atau tidak. - dapat ditarik (santunan harta persatuan) - tidak dapat ditarik (santuan masuk harta pribadi istri) •
Hutang Persatuan Terjadinya hutang persatuan : - hutang sebelum perkawinan; - hutang untuk keperluan rumah tangga; - hutang untuk kepentingan kepentingan usaha; - denda-denda; - ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum; - hutang warisan/hibahan yang masuk persatuan.
PEMBAYARAN HUTANG * Selama perkawinan berlangsung : - dari harta persatuan; - dari harta pribadi pembuat hutang. * Setelah perkawinan bubar : - harta suami, dengan hak menagih ½ pada mantan isteri; - harta isteri/suami isteri/suami atau ahli warisnya, warisnya, jika hutang dibuat sebelum perkawinan per kawinan dilangsungkan.
PENGURUSAN HARTA PERSATUAN : •
•
•
Suami sendiri harus mengurus harta persatuan (Pasal 124); Suami dapat menjual, memindahtangankan memindahtangankan dan membebani tanpa bantuan isteri. Pembatasannya :
Pembatasannya : •
•
•
Jika ada perjanjian kawin bahwa harta tak bergerak dan piutang atas nama tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani (Pasal 140 ayat 3); Tak boleh menghibahkan harta persatuan, kecuali untuk memberi kedudukan anak dari perkawinan mereka; Disamping pembatasan tersebut, isteri dapat bersikap sebagai berikut :
•Jika perkawinan masih utuh : - menuntut pemisahan harta persatuan (Psl.186); - menuntut perpisahan meja & ranjang (Psl. 243); - suami ditaruh dibawah pengampuan (Psl. 434 ayat 3) •
Pengurusan Harta Pribadi Istri - dilakukan oleh suami kecuali ditentukan lain; - suami bertanggung jawab sebagai bapak RT yg baik - untuk barang tak bergerak tidak boleh memindahtangankan atau membebani tanpa persetujuan isteri.
BUBARNYA PERSATUAN BULAT * Persatuan demi hukum bubar karena : - kematian - berlangsungnya perkawinan atas ijin hakim setelah adanya keadaan keadaan tidak hadir; - perceraian - perpisahan meja dan ranjang - perpisahan harta benda Akibat bubarnya persatuan persatuan harta benda dibagi dibag i dua antara suami dan isteri atau ahli warisnya. Persatuan Berlanjut : Jika dalam suatu Persatuan Bulat : - salah satu suami/isteri suami/isteri meninggal dunia, - ada anak belum dewasa, - yang hidup terlama tidak melakukan pendaftaran dalam waktu tiga bln, maka persatuan berlanjut terus atas kebahagiaan anak-anak. •
•
PERJANJIAN KAWIN KAWIN •
•
•
Perjanjian antara calon suami dan calon isteri sebelum perkawinan dilangsungkan mengenai harta benda setelah adanya perkawinan. Ada kebebasan berkontrak dgn pembatasan : - berkaitan kesusilaan & ketertiban umum; - pembtsn berkaitan dan btk perjanjian kawin; - pembtsn berkaitan dengan isi perjanjian kawin. Perbedaan perjanjian kawin BW dgn UUP,mengenai : - saat diadakannya - bentuk dan pengesahannya - perubahan perjanjian kawin
PERSATUAN UNTUNG RUGI • • •
•
•
Terjadi krn adanya perjanjian kawin antara para pihak; Dengan Persatuan Persatuan Untung Rugi, maka ada 3 bentuk harta : Keuntungan Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami isteri bersama-sama; Keuntungan Keuntungan adalah bertambahnya bertambahnya harta sepanjang perkawinan karena hasil : - dari harta milik suami/isteri - dari pendapatan suami/isteri suami/isteri - dari usaha dan kerajinan - dari tabungan pendapatan yang tidak dihabiskan. Tidak termasuk keuntungan adalah yang diterima suami isteri dari : - warisan, hibah wasiat dan hibah; - kenaikan harga barang milik suami/isteri; - perbaikan barang tak bergerak bergerak karena alam.
• kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta
kekayaan kekayaan karena pengeluaran yang melebihi mel ebihi pendapatan; •
•
•
•
Bukan kerugian adalah kerusakan harta pribadi karena bencana; Kepengurusan harta pada prinsipnya dilakukan oleh suami, kecuali ditentukan lain (Psl. 153 jo. 124) Isteri dapat menolak Persatuan Untung dan Rugi (Pasal 153) Jika Persatuan Untung dan Rugi dengan Harta Bersama dalam Pasal 35 UUP diperbandingkan ada kesamaan dan perbedaannya.
PERSATUAN HASIL DAN PENDAPATAN •
•
•
•
•
Terjadi karena perjanjian perja njian kawin yang menyatakan menyatakan antara mereka berlaku Persatuan Hasil dan pendapatan; Hasil dan Pendapatan sama dengan keuntungan dalam Persatuan Untung dan Rugi ditambah hibah wasiat, hibah atau pembayaran berkala; Kerugian (termasuk biaya hidup) diambilkan dari persatuan; Jika kerugian lebih besar, maka diambilkan dari harta pribadi suami; Kepengurusan berlaku asas umum yaitu harus dilakukan oleh suami.
Inventarisasi Inventarisasi Asal Usul Harta : •
•
•
Unt.barang yang tak bergerak & barang terdaftar;
untuk barang bergerak dicantumkan dicantumkan dalam dalam akta perjanjian kawin atau daftar lain yg ditandatangani ditandatangani calon suami isteri & notaris; Untuk barang yang tidak diketahui pemiliknya menjadi harta persatuan Untung dan Rugi atau Persatuan Hasil dan Pendapatan.
REPRISE dan RECOMPENSE RECOMPENSE •
•
•
•
Dapat terjadi apabila ada persatuan terbatas, dimana ada harta pribadi dan harta persatuan; Perhitungannya dilakukan setelah persatuan bubar; Reprise adalah hak tagih dari harta pribadi kepada harta persatuan; Recompense adalah kewajiban dari harta pribadi kepada harta h arta persatuan.
TERPISAH HARTA HARTA SAMA SEKALI •
•
•
•
•
Terjadi karena perjanjian kawin dan karena tuntutan isteri yang dikabulkan Hakim; Hanya ada dua bentuk harta yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi isteri; Biaya hidup prinsipnya ditanggung suami, kecuali ditentukan lain; Yang mengurus harta isteri adalah berlaku asas umum Pasal 105 ayat (3) dan ayat (5) Untuk harta bergerak milik isteri secara a contrario suami dapat menjual dan membebaninya.
PERSATUAN DAN PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN KEDUA DAN SELANJUTNYA •
•
• •
Demi hukum berlaku persatuan bulat, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin; Meskipun persatuan bulat, ada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 181, Pasal 852a dan Pasal 902 BW; Alasan pembatasan untuk melindungi anak dalam perkawinan terdahulu; terdahulu; Kemungkinan suami/isteri suami/isteri diuntungkan dari : -
•
•
Persatuan bu bulat Pewar ewaris isan an ab int intest estato ato Pewar ewaris isan an test estamen amentter Perjanjian kawin
Pasal 181 BW Suami/isteri Suami/isteri baru tidak boleh mendapat keuntungan lebih dari bagian terkecil terkecil yang diterima salah seorang anak dari perkawinan terdahulu atau tidak lebih dari ¼ harta kekayaan kekayaan suami/isteri yang meninggal dunia. Merupakan penyimpangan dari Pasal 128 BW.
Pasal 852a BW Jika perkawinan itu untuk kedua kali dan seterusnya, suami/isteri yang hidup terlama tidak boleh menerima warisan melebihi bagian terkecil yang diterima anak dari perkawinan terdahulu, dengan maksimal ¼ harta peninggalan isteri atau suaminya.
Pasal 902 BW Suami/isteri dalam perkawinan kedua dan selanjutnya tidak boleh menerima hibah wasiat lebih dari yang diterima berdasarkan pewarisan ab intestato. intestato.
Jika anak dalam perkawinan terdahulu menolak atau tidak pantas mewaris maka : •
•
•
•
Suami/isteri baru tidak akan dirugikan; Jika hanya sebagian menolak, berlaku Pasal 181, 852a dan 902; Jika seluruhnya menolak, dianggap tidak ada anak dalam perkawinan terdahulu. ---------- A-------B A-------B - jika jika C menolak, B = 1/4 | | | | - jika C,D menolak, B =1/4 C D E F - jika C,D,E menolak, B =1/2 - jika C,D,E,F menolak, B = 1
Catatan Perkawinan Kedua & selanjutnya :
•
• •
•
•
Perkawinan ke 2 harus dilakukan dengan selain mantan suami/isteri; Membawa anak dari perkawinan terdahulu; Jika persatuan bubar karena cerai, harta dibagi 2 (Ps. 181, 852a dan 902 tidak berlaku) Anak dari perkawinan dahulu dapat melakukan inkorting; Jadi dalam pembagian boedel dalam PSB dalam perkawinan ke 2 dan selanjutnya digunakan prinsip “ harta asal kembali ke asal, keuntungan dan kerugian di bagi 2” 2”.
Harta dalam perkawinan Poligami •
•
•
Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anak-anaknya; Isteri yang ke-2 dan seterusnya tidak punya hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri ke dua atau berikutnya itu terjadi; Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masingmasing.
Bagian Warisan Anak Luar Kawin yang diakui (Ps. 863 & 865 BW) •
1/3 seandainya dia anak sah.
•
½ bersama ahli waris golongan II
•
¾ bersama ahli waris golongan III & IV
•
1 jika tak meninggalkan ahli waris yang sah
•
Cttn : Pengakuan harus sudah dilakukan sebelum orang yang mengakui tersebut kawin.
Kasus 1 •
•
•
•
Tahun 1970 Jo, seorang WNI keturunan Tiong Hoa menikah dengan Hui dengan persatuan harta. Ke dalam perkawinan tersebut Jo membawa perusahaan kerajinan senilai 500 juta dan mobil senilai 50 jt. Sedangkan Hui membawa tanah beserta rumah tinggal ting gal seharga seharga 200 juta. Dalam perkawinan Jo dan Hui dilahirkan 1 orang anak perempuan Huilan, tahun 1975. Sementara itu tahun 1980 Joe dan Hui mengadopsi anak laki-laki bernama Johan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahun 1982 Hui menerima hibah wasiat dari bibinya rumah senilai 150 juta dengan ketentuan tidak boleh masuk dalam persatuan. Juni tahun 1990 Jo meninggal dunia dan dengan diawasi BHP Hui mengadakan pencatatan sebagai berikut :
1.
Peru erusah sahaa aan n keraj erajin inan an
800 800 jut juta
2.
Rumah tinggal 400 ju juta
3.
Reke ekening at atas na nama Jo Jo 15 150 ju juta
4.
PBB belum dibayar 2 juta
5.
Biaya Rumah Sakit 10 ju juta
6.
Biaya kubur 5 juta
7.
Biay iaya penc encatatan boedel edel 5 jut juta
Pertanyaan :
1.
Hitu Hitung ng hart harta a Jo Jo dan dan Hui Hui saa saatt Jo Jo men menin ingg ggal al !
2.
Ber Berapa apa selu seluru ruh h kek keka ayaa aan n Hui Hui set setela elah h mene meneri rima ma pembagian warisan ?
Kasus 2 •
•
•
•
Tahun 1985 Liem, seorang WNI keturunan Tiong Hoa menikah dengan Hwa dengan persatuan harta. Ke dalam perkawinan tersebut Liem membawa usaha rental mobil 750 juta, namun ia juga membawa hutang pada sebuah dealer sebesar 300 juta. Sementara itu Hwa membawa tanah beserta rumah tinggal seharga 200 juta. Dalam perkawinan Liem dan Hwa dilahirkan 2 orang anak perempuan yaitu Kim (tahun 1986) dan Hui (tahun 1988). Tahun 1988 Hwa menerima hibah wasiat dari bibinya rumah senilai 150 juta. Sebelum menikah dengan Hwa, Liem pernah berhubungan dengan seorang wanita bernama Sisi dan dari hubungan itu tahun 1983 dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Jhosua yang langsung diakui pada saat itu juga. Juni tahun 1990 Liem meninggal dunia dan dengan diawasi BHP Hwa mengadakan pencatatan pencatatan sebagai berikut :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Usaha rental 800 juta Tanah dan rum rumah tingga ggal 400 400 juta Rekening atas nama Hwa 100 juta Hutang pada dealer 50 juta PBB belum dibayar 2 juta Tagihan pada pela elangga ggan 50 juta Biaya Rumah Sakit 10 juta Biaya kubur 5 juta Biaya pencatatan boedel 5 juta
Pertanyaan Pertanyaan :
1. 2.
Hitu Hitung ng hart harta a Lie Liem m dan dan Hwa Hwa saa saatt Lie Liem m men meniingg nggal ! Ber Berapa apa sel selur uruh uh keka ekayaa aan n Hwa Hwa set setel elah ah mene meneri rima ma pembagian warisan ?
Kasus 3 •
•
•
•
Tahun 1970 Jo, seorang WNI keturunan Tiong Hoa menikah dengan Hui dengan persatuan harta. Ke dalam perkawinan tersebut Jo membawa perusahaan kerajinan kerajinan senilai 500 juta dan mobil senilai 50 jt. Sedangkan Sedangkan Hui membawa tanah beserta rumah tinggal seharga 200 juta. Dalam perkawinan Jo dan Hui tidak dilahirkan seorang anakpun. Tahun 1980 Joe dan Hui mengadopsi anak laki-laki bernama Johan sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku. Tahun 1982 Hui menerima hibah wasiat dari bibinya rumah senilai 150 juta dengan ketentuan tidak boleh masuh dalam persatuan. Tahun yang sama Jo juga mendapat hibah dari pamannya mobil senilai 200 juta. Juni tahun 1990 Jo meninggal dunia dan dengan diawasi BHP Hui mengadakan pencatatan pencatatan sebagai berikut :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Peru erusaha ahaan keraj erajin inan an 800 800 juta Rumah tinggal 400 ju juta Reke ekening at atas na nama Jo Jo 15 150 ju juta Mobil 180 juta PBB belum dibayar 2 juta Biaya Rumah Sakit 10 ju juta Biaya kubur 5 juta Biay iaya penc encatatan boedel edel 5 jut juta
Pertanyaan :
1. 2.
Hitu Hitung ng hart harta a Jo Jo dan dan Hui Hui saa saatt Jo Jo men menin ingg ggal al ! Ber Berapa apa selu seluru ruh h kek keka ayaa aan n Hui Hui set setela elah h mene meneri rima ma pembagian warisan ?
Kasus 4 Pada tahun 1986, P seorang karyawan swasta WNI Keturunan Tionghoa menikah dengan X janda dengan satu anak bernama A. Sebelum menikah kedua calon mempelai membuat perjanjian kawin “Persatuan Untung dan Rugi”, dengan ketentuan harta bawaan tetap menjadi harta pribadi, hasil dan biaya pemeliharaan mempertahankan harta serta pajak masuk persatuan. Ke dalam perkawinan tersebut P membawa tanah dan bangunan dengan 20 kamar senilai Rp. 300.000.000,- dan tabungan bank Rp. 200.000.000,-. Tiap kamar disewakan Rp. 100.000,- per bulan dan diambil oleh P setiap tanggal 10 bulan yang bersangkutan. Bunga tabungan sebesar 1% per bulan diambil oleh P setiap tanggal 5 bulan yang bersangkutan. Sedangkan X membawa rumah tinggal seharga Rp. 200.000.000,- dan peralatan usaha salon kecantikan senilai Rp. 50.000.000,Gaji, uang sewa, bunga tabungan, hasil usaha salon dan penghasilan lainnya digunakan untuk biaya hidup dan sisanya ditabung di bank dengan rekening rekening bersama dan merupakan tabungan persatuan. Pada tahun 1990 P dengan persetujuan X membeli mobil seharga Rp. 50.000.000,- yang diambilkan dari tabungan persatuan. Selanjutnya pada tahun 1995 membeli tanah seharga Rp. 90.000.000,- yang dinayar dari tabungan persatuan Rp. 40.000.000,- dan sisanya Rp. 50.000.000,- dibayar dari penjualan seluruh peralatan salon kecantikan milik X.
Dari perkawinan P dan X lahir dua anak perempuan bernama B lahir tahun 1988 dan C lahir tahun 1990. Karena Karena P dan X menginginkan anak laki-laki, maka pada tahun 1998 melalui sidang pengadilan telah mengadopsi anak laki-laki bernama D. Pada bulan Mei 2000 P jatuh sakit, dan setelah dirawat dirawat di Rumah sakit akhirnya tanggal 20 Juni 2000 P meninggal dunia. Setelah P meninggal, dengan diawasi oleh BHP X mengadakan pencatatan pencatatan harta dan ditemukan hal-hal sebagai berikut : 1. Semu Semua a har hartta baw bawaa aan n tid tidak ak meng mengal alam amii per perub ubah ahan an nila nilai; i; 2. Uang Uang sew sewa kam kamar ar bula bulan n Mei Mei dan dan Jun Junii 2000 2000 belu belum m dia diamb mbil il;; 3. Bung unga tab tabun ung gan P bul bulan an Juni Juni 2000 2000 belu belum m dia diam mbil; il; 4. Pajak ajak Bum Bumii dan dan bang bangun unan an ahun ahun 2000 2000 sebe sebesa sarr Rp. Rp. 600 600.0 .000 00,,- belu belum m dibayar; 5. Sald Saldo o rekenin ening g ber bersam sama Rp. 80. 80.000. 000.00 000 0,6. Har Harga tan tanah ah mili milik k per persatu satuan an Rp. 120 120.00 .000.0 0.000,00,7. Huta Hutang ng pada pada beng bengk kel Rp. Rp. 400 400.0 .000 00.0 .000 00,,- belu belum m dib diba ayar; ar; 8. Bia Biaya Rum Rumah ah Sak Sakit it Rp. Rp. 16.0 16.000 00.0 .000 00,,- dan dan ia iaya kub kubur ur sebe sebesa sarr Rp. Rp. 4.000.000,9. Biay iaya penc penca atatan boed boede el Rp. 2.00 2.000. 0.0 000,
Pertanyaan : 1. Ber Berapa apa bes besar arn nya har hartta per persa satu tuan an P dan dan X pada saat meninggalnya P ? 2. Ber Berapa apa bes besar arn nya hart harta a peni pening ngg galan alan P yan yang g siap dibagikan kepada ahli warisnya ? 3. Ber Berapa besa besarn rny ya kek keka ayaa aan n X set setela elah h adan adany ya pembagian persatuan dan warisan ?
Kasus 5 Tahun 1986, P seorang karyawan swasta WNI Keturunan Tionghoa menikah dengan X janda dengan satu anak bernama A tanpa perjanjian kawin Ke dalam perkawinan P membawa tanah dan bangunan dengan 20 kamar senilai Rp. 300.000.000,- dan tabungan bank Rp. 200.000.000,-. Tiap kamar disewakan Rp. 100.000,- per bulan dan diambil oleh P setiap tanggal 10 bulan yang bersangkutan. Bunga tabungan sebesar 1% per bulan diambil oleh P setiap tanggal 5 bulan yang bersangkutan. Sedangkan X membawa rumah tinggal seharga Rp. 200.000.000,- dan peralatan usaha salon kecantikan senilai Rp. 50.000.000,-. Pada tahun 1990 P dengan persetujuan X membeli mobil seharga Rp. 50.000.000,- yang diambilkan dari tabungan persatuan. Selanjutnya pada tahun 1995 membeli tanah seharga Rp. 90.000.000,- yang dinayar dari tabungan persatuan Rp. 40.000.000,- dan sisanya Rp. 50.000.000,- dibayar dari penjualan seluruh peralatan salon kecantikan milik X. Dari perkawinan P dan X lahir dua anak perempuan bernama B lahir tahun 1988 dan C lahir tahun 1990. Karena P dan X menginginkan anak laki-laki, maka pada tahun 1998 melalui sidang pengadilan telah mengadopsi anak laki-laki bernama D.
Pada bulan Mei 2000 P jatuh sakit, dan setelah dirawat di Rumah sakit akhirnya tanggal 20 Juni 2000 P meninggal dunia. Setelah P meninggal, dengan diawasi oleh BHP X mengadakan pencatatan harta dan ditemukan hal-hal sebagai berikut : 1. Semu Semua a har hartta baw bawaa aan n tid tidak ak meng mengal alam amii per perub ubah ahan an nila nilai; i; 2. Uang Uang sew sewa kam kamar ar bula bulan n Mei Mei dan dan Jun Junii 200 2000 0 belu belum m dia diamb mbil il;; 3. Bung unga tab tabun ung gan P bul bulan an Juni Juni 2000 2000 belu belum m dia diam mbil; il; 4. Pajak ajak Bum Bumii & Bangu Banguna nan n Th. Th.20 2000 00 sebe sebesa sarr Rp. Rp. 600. 600.00 000, 0,-- belu belum m dib dibay ayar ar;; 5. Saldo aldo rekenin ening g pe persatu satuan an Rp. Rp. 80.0 80.000 00..000,00,6. Har Harga tan tanah ah milik ilik per persa satu tuan an Rp. Rp. 120 120.00 .000.00 0.000 0,7. Huta Hutang ng pada pada beng bengk kel Rp. Rp. 400 400.0 .000 00.0 .000 00,,- belu belum m dib diba ayar; ar; 8. Biay Biaya a RS RS Rp. Rp. 16.0 16.000 00.0 .000 00,,- dan dan bia biay ya kub kubur ur sebe sebesa sarr Rp. Rp. 4.00 4.000. 0.00 000, 0,-9. Biay iaya penc penca atatan boed boede el Rp. 2.00 2.000. 0.0 000, Pertanyaan : 1. Ber Berapa apa har harta ta per persatu satuan an P dan dan X saa saatt P meni mening ngg gal duni dunia a? 2. Ber Berapa apa besa besarn rnya ya hart harta a peni pening ngga gala lan n P yan yang g siap siap dib dibag agik ikan an pad pada a ahli ahli war waris isn nya ? 3. Ber Berapa apa juml jumlah ah sel selur uruh uh kek kekay ayaa aan n X set setel elah ah men mener erim ima a pemb pembag agia ian n war warai aisa san n?
Pertanyaan : 1. Ber Berapa apa bes besar arn nya har hartta per persa satu tuan an P dan dan X pada saat meninggalnya P ? 2. Ber Berapa apa bes besar arn nya hart harta a peni pening ngg galan alan P yan yang g siap dibagikan kepada ahli warisnya ? 3. Ber Berapa besa besarn rny ya kek keka ayaa aan n X set setela elah h adan adany ya pembagian persatuan dan warisan ?
Boedel Warisan 1. Aktiva
2. Hiba Hibah h (yg (yg suda sudah h dib diberi erik kan akan akan dihi dihitu tung ng an diperhitungkan dalam pembagian warisan)
Hak Pengurusan Suami dalam PSB •
Meskipun bentuk persatuan harta yang dipilih adalah persatuan bulat akan tetapi hak pengurusan suami yang diatur dalam Ps. 124 BW tidak berlaku lagi, digunakan ketentuan ketentuan dalam UUP.
