BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Unda Undangng-Un Unda dang ng Dasa Dasarr 1945 1945 tela telah h menga mengama mana natk tkan an bahw bahwaa nega negara ra waji wajib b melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dala dalam m rang rangka ka pela pelayan yanan an umum umum dan meni meningk ngkat atka kan n kese keseja jaht hter eraa aan n masya masyara rakat kat.. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan. Yang pada dasarnya menyangkut berbagai aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara maka pemerintah memiliki !ungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat mulai dari pelayanan dalam d alam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain l ain dalam rangka memenu memenuhi hi kebutuha kebutuhan n masyar masyaraka akatt dalam dalam bidang bidang pendidi pendidikan kan keseha kesehatan tan jasa jasa dan lainnya. "inerjan pelayanan publik masih belum seperti yang diharapkan sehingga masih banyak banyak pelayanan-pela pelayanan-pelayanan yanan pemerintah pemerintah yang belum memuaskan memuaskan dan masih harus diperbaiki. #uruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakann dilaksanakannya ya transparansi transparansi dan akuntabilitas akuntabilitas dalam penyelenggar penyelenggaraan aan pelayanan pelayanan publik. Di $ndonesia upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah antara lain melalui $npres %o. 5 &ahun 19'4 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di #idang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan (urat "eputusan )enteri %egara Pendayagunaan *paratur %egara %o. '1+199, tentang Pedoman &atalaksana &atalaksana Pelayanan Umum. %amun pada kenyataannya masih banyak pelayanan yang belum berjalan sea seara ra maks maksim imal al.. Pela Pelaya yanan nan publik publik dida didala lam m bidan bidang g pend pendidi idika kan n masih masih belu belum m terlaksana terlaksana seara maksimal. )asih banyak masalah masalah didalam didalam bidang pendidikan. pendidikan. ika kualitas kualitas pendidikan pendidikan suatu bangsa rendah rendah maka akan mengakibatka mengakibatkan n kemiskinan kemiskinan dari berbagai segi. /leh karena itu membuat makalah ini dengan judul “kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan pendidi kan yang mempengaruhi kemiskinan" 1
1.2 Rumusan Masalah
1 , 4
#agaimana pengertian pelayanan publik menurut beberapa ahli0 )engapa kinerja pelayanan publik masih belum berjalan seara maksimal0 #agaimana pelayanan publik dibidang pendidikan0 *pakah hubungan antara pendidikan dan kemiskinan0
1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian pelayanan publik menurut para ahli. . Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik. ,. Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dibidang pendidikan. 4. Untuk mengetahuihubungan pendidikan dan kemiskinan.
BAB II PEMBAHAAN
2
2.1 Pengert!an Pela"anan Pu#l!k
(eara luas pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dide!inisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh $nstansi pemerintah di Pusat di Daerah dan di lingkungan #adan Usaha )ilik %egara atau #adan Usaha )ilik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. *da de!inisi tentang pengertian pelayanan publik menurut beberapa ahli 2 13 &eori pertama )enurut idodo oko 1. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan 6melayani3 keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata ara yang telah di tetapkan. 3 &eori kedua )enurut (adu asistiono 1994 pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. ,3 &eori ketiga )enurut 7obert 1998. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban.
43 &eori keempat )enurut #atinggi199'. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum. Dengan demikian kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara. 3
Dari ketiga teori tersebut menurut pandangan saya yang paling sesuai adalah teori ketiga menurut )enurut #atinggi199'. Yang menyatakan bahwa Pelayanan publik dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum. Dengan demikian kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara. "arena dalam teori ini telah dijelaskan untuk memberikan pelayanan publik dilakukan sebuah perbuatan dan kegiatan untuk memberikan pelayan publik yang menjadi hak setiap warga negara.
2.2 $ual!tas %ela"anan %u#l!k k!ta saat !n! "ualitas pelayanan publik kita saat ini masih jauh dari harapan. Dapat dikatakan juga belum berjalan seara maksimal. aktor yang mempengaruhi pelayanan publik belum berjalan seara maksimal adalah ketika perputaran pergantian kepemimpinan karena lembaga itu tidak memiliki konsep pelayanan publik yang berkelanjutan. )isalnya selama lima tahun pejabat bupati wali kota gubernur presiden selalu menalonkan kembali dan berkampanye. &etapi konsep pelayanan publik kan tidak berjalan lima tahun. "onsep pelayanan publik itu seharusnya bersi!at jangka menengah dan panjang. (ehingga membuat pelayanan publik tidak selesai dalam lima tahun. :anti pemimpin ganti konsep. ;al ini dapat mengganggu peningkatan kualitas pelayanan publik. (elain itu kinerja pelayanan publik belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. /leh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan seara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi
pelayanan
publik
memiliki
implikasi
yang
luas
dalam
menapai
kesejahteraan masyarakat.
+, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. %amun demikian transparansi dan akuntabilitas yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi 4
pemerintah sesuai dengan tugas dan !ungsinya belum juga dapat dilaksanakan seara menyeluruh. &ransparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik meliputi kebijakan perenanaan pelaksanaan pengawasan+
pengendalian
dan
laporan
hasil
kinerjanya.
&ransparansi
dan
akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perenanaan pengembangan pelayanan publik karena sangat terkait dengan kepastian berusaha bagi in?estor baik dalam negeri maupun luar negeri serta kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan.
2.3 Pela"anan Pu#l!k &!#!&ang Pen&!&!kan (ebelum kita membahas mengenai permasalahan-permasalahan pendidikan di $ndonesia seara luas sebaiknya kita melihat de!inisi dari pendidikan itu sendiri terlebih dahulu. Dalam "amus #esar #ahasa $ndonesia pendidikan berasal dari kata dasar didik 6mendidik3 yaitu memelihara dan memberi latihan 6ajaran pimpinan3 mengenai
akhlak
dan
keerdasan
pikiran.
(edangkan pendidikan mempunyai
pengertian yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan proses perbuatan ara mendidik. ika biara masalah pendidikan banyak hal yang dapat diangkat. *ntara lain sarana pendidikan pelaku pedidikan mulai dari pengajar hingga siswa yang diajar. #agaimana pelayanan publik dalam bidang pendidikan0 #erbiara tentang pelayanan publik di bidang pendidikan Pengaduan di bidang pendidikan merupakan yang paling banyak. "arena pendidikan ini merupakan sektor yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat umum. "ualitas pendidikan di $ndonesia saat ini sangat memprihatinkan. $ni dibuktikan antara lain dengan data U%=(4 negara di dunia $ndonesia menempati urutan ke-1 619983 ke-99 6199>3 5
ke-15 6199'3 dan ke-19 619993. )enurut sur?ei Politial and =onomi 7isk dari 5> negara yang disur?ei di dunia. Dan masih menurut sur?ai dari lembaga yang sama $ndonesia hanya berpredikat sebagai !ollower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 5, negara di dunia. #anyak masalah yang dihadapi oleh pelayanan publik dalam bidang pendidikan mengakibatkan kualitas pendidikan di $ndonesia belum terlaksana seara e!isien dan e!ekti!. #erbagai !aktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di $ndonesia semakin terpuruk. aktor-!aktor tersebut yaitu •
7endahnya "ualitas (arana isik belajar. Untuk sarana !isik misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi
kita yang gedungnya rusak kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah buku perpustakaan tidak lengkap. (ementara laboratorium tidak standar pemakaian teknologi in!ormasi tidak memadai dan sebagainya. #ahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri tidak memiliki perpustakaan tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Data #alitbang Depdiknas 6,3 menyebutkan untuk satuan (D terdapat 148.5 lembaga yang menampung 5.91'.'9' siswa serta memiliki '85.5' ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak ,84.44 atau 41B berkondisi baik 99.5'1 atau ,48B mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 1.,> atau ,8B mengalami kerusakan berat. "alau kondisi )$ diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi )$ lebih buruk daripada (D pada umumnya. "eadaan ini juga terjadi di ()P )&s ()* )* dan ()" meskipun dengan persentase yang tidak sama. Dibawah ini adalah beberapa ontoh potret buruknya kualitas sarana !isik belaja di Papua 2 6
Potret !asilitas pendidikan di Papua #arat. (angat memprihatinkan. ;al ini merupakan akibat dari kesejahteraan bangsa $ndonesia yang kurang merata. Padahal penduduk $ndonesia bagian timur itu juga merupakan bagian dari $ndonesia ini.
Potret suasana pembelajaran anak-anak (D di Papua. asilitas yang digunakan sangat minim dan terkesan apa ad •
"ualitas guru pengajar 7
"eadaan guru di $ndonesia juga sangat memprihatinkan. "ebanyakan guru belum memiliki pro!esionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal ,9 UU %o +, yaitu merenanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran menilai hasil pembelajaran melakukan pembimbingan melakukan pelatihan melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. alaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya !aktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kuali!ikasi sebagai ermin kualitas tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. "ualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. •
*danya pungutan liar "ementerian Pendidikan dan "ebudayaan melarang sekolah negeri menarik pungutan yang memberatkan siswa di sekolah itu. (ekolah negeri sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah namun pada kenyataanya masih banyak pihak sekolah yang melakukan pungutan liar terhadap siswasiswinya. Dengan berbagai alasan pihak sekolah meminta para siswa-siswi membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan nominalnya atau dengan dali Csukarela. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana koruptor yang telah dijelaskan dalam aturan Pasal 1 UU nomor ,1 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor tahun 1 tentang Pemberantasan &indak Pidana "orupsi 6&ipikor3 perbuatan pungutan liar yang dilakukan oknum kepala sekolah dan guru dapat dikategorikan sebagai grati!ikasi. :rati!ikasi bisa dilakukan oleh P%( dan tidak memandang besar keil nominal.
•
"urangnya Pemerataan "esempatan Pendidikan "esempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat (ekolah Dasar. Data #alitbang Departemen Pendidikan %asional dan Direktorat enderal #inbaga Departemen *gama tahun menunjukan 8
*ngka Partisipasi )urni 6*P)3 untuk anak usia (D pada tahun 1999 menapai 944B 6', juta siswa3. Penapaian *P) ini termasuk kategori tinggi. *ngka Partisipasi )urni Pendidikan di (E&P masih rendah yaitu 54 'B 694 juta siswa3. (ementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. "egagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia seara keseluruhan. /leh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. •
)ahalnya biaya pendidikan Pendidikan bermutu itu mahal. "alimat ini sering munul untuk menjusti!ikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. )ahalnya biaya pendidikan dari &aman "anak-"anak 6&"3 hingga Perguruan &inggi 6P&3 membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain keuali tidak bersekolah. /rang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk &" dan (D% saja saat ini dibutuhkan biaya 7p 5. F sampai 7p 1... #ahkan ada yang memungut di atas 7p 1 juta. )asuk (E&P+(E&* bisa menapai 7p 1 juta sampai 7p 5 juta. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di $ndonesia juga tentu tidah hanya
sebatas yang saya bahas di atas. #anyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. &elah dijelaskan
dalam UU %omor +, tentang sistem
pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. #ahkan warga negara yang memiliki kelainan !isik emosional mental intelekt ual dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpenil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpenil berhak memperoleh pendidikan layanankhusus. $tu artinya dimanapun kita berada baik di Papua atau pun di awa kita berhak mendapatkan !asilitas yang sama. %amun pada kenyataannya didaerah-daerah yang terpolosok seperti di Papua masih banyak sekolah-sekolah yang belum mendapatkan !asilitas dengan layak dan kesejahteraan yang tidak merata. (edangkan 9
dengan
putusan )ahkamah "onstitusi %omor 1,+PUU-A$ $ ' pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya persen dari *P#% dan *P#D untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. *nggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada !ungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara+lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui trans!er ke daerah termasuk gaji pendidik namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. adi kemana aliran anggaran negara yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan0 Yang seharusnya masyarakat kalangan menengah
kebawah
dapat
mengenyam
pendidikan
seara
layak.
2.' Hu#ungan antara Pen&!&!kan &an kem!sk!nan (etiap bangsa yang ingin menapai kemajuan menganggap pendidikan sebagai salah satu dari berbagai kebutuhan ?ital dan itu sama halnya dengan kebutuhan akan pangan sandang dan papan. #ahkan dalam bangsa yang keil yaitu keluarga pendidikan adalah kebutuhan pokok. Dalam arti bahwa mereka akan mampu mengurangi kualitas rumah dan bahan makanannya dan mengupayakan pendidikan tinggi untuk anaknya. )aka sebaiknya negara juga demikian halnya. *pabila suatu negara ingin epat mendapat kemajuan dan perkembangan dalam segala aspek kehidupan maka prioritas utama pembangunan adalah pembangunan di bidang pendidikan. Pendidikan adalah topik yang tidak akan pernah ada habis-habisnya sebab siapapun di manapun kapanpun bagaimanapun dan apapun yang terjadi kita harus tetap belajar agar memperoleh pendidikan yang baik agar kualitas (umber Daya )anusia di negara kita dapat maju dan berkembang. (ejak lama negeri ini selalu menggalakkan program wajib belajar. )aksud pemberian wajib belajar itu adalah untuk tujuan yang baik. ajib belajar itu adalah pemberian pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak. Pada umumnya penduduk di $ndonesia adalah kalangan yang terbilang belum 10
mampu dalam hal materi. (ehingga pemerintah pada akhir-akhir ini selalu berusaha memberikan bantuan khusus kepada sekolah-sekolah atau lebih dikenal dengan #() 6#antuan (iswa )iskin3. #antuan itu adalah guna meningkatkan mutu kinerja tenaga pendidik dan yang terdidik. "emiskinan selalu jadi bayang-bayang di balik pendidikan kita. "emiskinan menjadikan semuanya semakin kaau. %amun bagaimanapun juga pendidikan tetap dinomorsatukan sebab jika tak ada ilmu tidak akan kita dapati perbaikan kemiskinan. "ita akan tetap seperti posisi seperti ini di sepanjang tahun. Pendidikan menurut ketentuan perundang-undangan adalah kewenangan pemerintah daerah. *kan tetapi sejauh ini belum ada realisasi yang nyata di lapangan. B Diploma+( sebesar >5B dan P& sebesar ,88B sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja ukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 1,4B 141B dan 15>B. )enurut data #alitbang Depdiknas 1999 setiap tahunnya sekitar , juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. *danya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang !ungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. 11
(edangkan pada jaman sekarang kuota pekerjaan semakin sedikit karena banyaknya angka kelulusan yang belum memenuhi persyaratan pekerjaan tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan. ika kualitas pendidikan dinegara ini masih tetap rendah dan tidak diperbaiki maka akan menyebabkan angka pengangguran yang ukup tinggi dan kehidupan masyarakat kita akan akan menjadi miskin dan minimnya kesejahteraan. *kibat dari rendahnya pendidikan masyarakat rendahnya kualitas sarana dan banyaknya lulusan yang menganggur akan mendorong manusia untuk melakukan tindakan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. )aka dari itu pemerintah seharusnya bisa menyebar luaskan sarana pekerjaan agar bisa mengurangi angka presentase pengangguran dinegeri ini. Dengan peningkatan mutu pendidikan seara otomatis pengangguran akan berkurang kebodohan dapat diatasi dengan mudah. %amun bagaimanapun eritanya pemerintahlah yang harus memberikan tanggung jawab penuh pada masalah ini . (eperti yang dikatakan Presiden CPendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya kata Presiden (usilo #ambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di :edung Depdiknas l enderal (udirman akarta (enin 61+,+>3.
BAB III $EIMPULAN Dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik kita saat ini masih jauh dari harapan. &erutama kualitas pelayann publik dalam bidang pendidikan. "ualitas pelayanan publik di negara kita masih sangat rendah. #anyak 12
!aktor-!aktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yaitu rendahnya kualitas sarana !isik belajar mahalnya biaya pendidikan kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan adanya pungutan liar dalam dunia pendidikan kualitas guru pen gajar. Dan menurut saya jika kita menginnginkan negara kita maju dan berkembang seharusnya pemerintah melakukan pelayanan yang ukup maksimal kepada siswa yang kurang mampu seperti memberikan beasiswa kepada siswa atau mahasiswa yang miskin + kurang mampu memberi penghargaan kepada siswa yang menang dalam perlombaan dalam bidang pendidikan. Dan untuk mengantisipasi banyaknya kemiskinan hendaknya pemerintah lebih bisa membuka
banyaknya lapangan kerja untuk
pengangguran agar pengangguran dinegara ini mengalami pengurangan dan kemiskinan dinegara ini.
DA(TAR PUTA$A
Dr. Kridawati Sadhana, M.S, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, !. itrab Malang, #$#, Malang, h. $%$.
13
Dr. Kridawati Sadhana, M.S, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, !. itrab Malang, #$#, Malang, h. $%. &obert, $''(, Pelayanan publik, P) *&+MED+ P-S)+K+ -)+M+, %#
http//id.wikipedia.org/wiki/-ndang0-ndang1Pelayanan1Publik . diakeses pada tanggal > desember 1, pukul 15. $# http//repository.unhas.a2.id/bitstream/handle/$%34(56'/$(#$/B+B7#.pd89se:uen2e;3. Diakses pada tanggal > desember 1, pukul 15.45 $# http//m.sindoweekly0mag<.2om/artikel/$'/i/$0$60=uli0#$/:anda/'/pelayanan0publik0 masih0buruk . Diakses pada tanggal ' desember 1, pukul 1>.5, $# http2++www.antaranews.om+berita+,>'9>1+sekolah-negeri-dilarang-tarik-pungutan. pada taggal ' Desember 1, pukul 1'.,4 $#
14
Diakses
