KRITIKAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kajian Standar Akuntansi Dosen Pengampu : Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si, Ak, CA
NAMA
: ERA ZSANNABELA
NIM
: 12030116420037
KELAS
: REGULAR PAGI 36 B
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO 2017
KRITIKAN MENGENAI SAK Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. SAK di Indonesia sendiri mengadopsi dari IFRS yang IAI sesuaikan terhadap Negara kita. Diharapakan dengan semakin sedikitnya perbedaan antara SAK dan IFRS dapat memberikan manfaat bagi pemanggku kepentingan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan, khususnya dalam transaksi pasar modal, serta pengguna informasi laporan keuangan dapat menggunakan SAK sebagai suatu panduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 pilar SAK di Indonesia, yaitu : 1. PSAK-IFRS PSAK-IFRS adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keungan – International Financial Report Standard. PSAK merupakan nama lain dari SAK yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012 lalu. Dalam PSAK, sangat penting untuk menerapkannya ke dalam entitas yang bersifat umum, antara lain: emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Seperti halnya SAK pada umumnya, PSAK bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Penggunaan IFRS sendiri juga bukan tanpa alasan. Indonesia merupakan anggota IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi meeka, sehingga mau tidak mau Indonesia harus mematuhi kesepakatan antar anggota. 2. SAK-ETAP
SAK-ETAP
adalah
standar
akuntansi
keuangan
untuk
entitas
tanpa
akuntabilitas publik. Umumnya, ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP sendiri menggunakan IFRS untuk Small Medium Enterprises sebagai acuan penerapan standar. Dengan kata lain, ETAP merupakan anak dari IFRS.
1
Sebagai ‘anak’ dari IFRS, ETAP merupakan hasil penyederhanaan IFRS. Penyederhanaan tersebut meliputi: tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif; penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar; serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. 3. PSAK-Syariah
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tentu memerlukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum syariah. Adanya lembaga-lembaga berbasis syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan sebagainya tentu membutuhkan sebuah lembaga yang memiliki standar syariah. Inilah tujuan PSAK Syariah, yakni sebagai pedoman lembaga-lembaga yang menggunakan kebijakan syariah. Penggunaan PSAK Syariah sendiri dilakukan oleh entitas yang terlibat dalam transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan
PSAK
Syariah
dibuat
berdasarkan
acuan
fatwa-fatwa
yang
dikeluarkan oleh MUI. 4. SAP
SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) yang diterapkan untuk entitas pemerinah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Secara garis besar, SAP disusun untuk instalasi kepemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Penyusunan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Ke 4 pilar tersebut merupakan pembagian untuk setiap sector yang diharapkan semua memnuhi standar yang berlaku di Indonesia. Maksut dari adanya standar itupun untuk keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan pada setiap sector tersebut, dan penyama rataan penyusunan agar dapat dipahami secara menyeluruh dan sesuai IFRS. Dalam pembuatan standar akuntansi keuangan dipengaruhi lingkungan sosial. Menurut Colditz dan Gibbins (1972), lingkungan sosial akuntansi meliputi: 1. Dunia usaha 2
2. Sistem hukum (legal system) 3. Adat istiadat masyarakat yang berlaku 4. Kode etik profesi untuk pengaturan diri sendiri 5. Sikap lembaga-lembaga luar seperti pemerintah, perbankan, dan lain-lain Lingkungan sosial yang membentuk akuntansi adalah dunia usaha. Dunia usaha erat sekali hubungannya dengan keadaan perekonomian suatu negara. Hal lain yang berpengaruh terhadap akuntansi adalah sistem politik. Di negara sosialis, sistem harga dan laba bukan merupakan faktor yang mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi. Pemerintah mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi berdasarkan keputusan-keputusan politik. Dunia usaha dalam negara sosialis beroperasi berdasarkan keputusan-keputusan politik, sehingga pertimbangan cost menjadi hal yang sekunder. Dalam negara yang menerapkan sistem perekonomian seperti ini, akuntansi sulit berkembang dengan baik. Akuntansi akan berkembang dengan baik jika negara mengembangkan kontrol sosial dan adanya perusahaan perusahaan swasta. Sistem hukum yang berpengaruh pada akuntansi adalah undang-undang perpajakan. Dalam sistem perpajakan yang menerapkan prinsip pengenaan pajak dengan didasari filosofi "pajak adalah hak negara," jelas tidak akan menyebabkan sistem perpajakan mendorong berkembangnya akuntansi. Pengusaha tidak akan berusaha untuk menyelenggarakan akuntansi yang baik untuk menghitung hasil usahanya, karena mereka beranggapan bahwa penetapan pajak adalah tugas pemerintah. Berbeda dengan sistem di atas, system perpajakan yang menerapkan prinsip pengenaan pajak dengan didasari filosofi "pajak adalah kewajiban rakyat", mewajibkan wajib pajak untuk menyelenggarakan akuntansi yang baik untuk menghitung hasil usahanya, karena pengenaan pajak ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Pemerintah hanya berperan untuk memeriksa apakah jumlah pajak yang ditentukan dan dilaporkan wajib pajak tersebut telah sesuai dengan undang-undang. Dalam system perpajakan seperti ini akuntansi akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan akan dapat memberikan kontribusi kepada wajib pajak untuk menentukan hasil usaha yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak atas laba berdasarkan filosofi yang terakhir ini dianut oleh undangundang pajak penghasilan tahun 2000. Adat istiadat masyarakat dipengaruhi system nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam masyarakat yang menerapkan system nilai dengan mengedepankan "kejujuran individu", akuntansi merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyampai
3
pertanggung jawaban kekayaan kepada yang berhak. Di dalam masyarakat yang menganggap ketidak jujuran sebagai hal yang biasa-biasa saja dalam usaha, akuntansi akan menjadi alat untuk "menipu", sehingga akan sulit berkembang dengan baik. Masyarakat tidak akan percaya dengan laporan yang dihasilkan akuntansi, jika mereka mengetahui bahwa praktek praktek usaha (bisnis) yang dijalankan pengusaha penuh dengan tipu daya, muslihat licik, sogok dan biaya siluman lainnya. Akuntansi akan tumbuh subur dalam lingkungan bisnis terbuka dan transparan. Oleh karena itu, bisa dipahami bila profesi ini berkembang sejalan dengan perkembangan pasar modal dan sistem perpajakan yang menjadikan transparansi sebagai titik perhatian. Lingkungan masyarakat yang memerlukan jasa profesi akuntansi membutuhkan jaminan profesional yaitu menyangkut mengenai mutu jasa yang digunakannya. Dengan demikian memaksa profesi akuntansi untuk mengatur dirinya sendiri ke dalam, yaitu dengan menerapkan standar etika yang tinggi bagi setiap anggota profesi yang melayani lingkungan masyarakatnya. Dengan penerapan standar etika yang tinggi, profesi ini akan mendapatkan kepercayaan yang penuh dari masyarakat untuk memberikan kontribusi berupa penyediaan informasi akuntansi kepada masyarakat pengguna (users). Dengan dibentuknya BAPEPAM, pemerintah memerlukan profesi akuntansi sebagai salah satu alat kontrol sosial terhadap perusahaan yang go public. Profesi akuntansi Indonesia yang diwadahi dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah membekali diri dengan seperangkat aturan untuk bekerja dengan baik, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, Standar Profesional Akuntan Publik, dan Kode Etik Akuntan Indonesia. Perkembangan profesi akuntansi juga dipengaruhi oleh dunia perbankan kita. Bank-bank pemerintah dan Swasta Nasional selalu mensyaratkan pemohon kredit untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public (biasanya di atas jumlah rupiah tertentu) sebagai salah satu syarat pengajuan permintaan kredit kepada bank dan juga mungkin sebagai pelaporan tentang aktifitas usaha dan pemakaian kredit selama periode tertentu (biasanya minimal tiap tahun). Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia sendiri adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. IAI yang didirikan pada tahun 1957 selain mewadahi para akuntan juga memiliki peran yang lebih besar dalam dunia akuntansi di Indonesia. Peran tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah peran dalam
4
rangka penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di dunia bisnis di Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tersebut mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan perusahaan. Tonggak sejarah perkembangan IAI pertama kali terjadi menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun ini, dibentuk cikal bakal badan penyusun standar akuntansi, yaitu Panitia Penghimpun BahanBahan dan Struktur dari GAAP dan GARS. Panitia ini, akhirnya dapat menghasilkan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) menggantikan Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur dari GAAP dan GARS. Komite PAI ini bertugas menyusun dan mengembangkan SAK. Komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Hasil revisi dikodifikasikan dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Selanjutnya tahun 1984 dijadikan tonggak kedua penyusunan SAK di Indonesia. Tonggak ketiga sejarah standar akuntansi Indonesia terjadi pada tahun 1994. Komite PAI yang dibentuk tahun 1974 terus melakukan kegiatannya sampai dengan tahun 1994. Namun, personil anggota Komite PAI terus diperbarui. Pada tahun 1994 ini, Komite PAI juga melakukan revisi total terhadap PAI 1984. Hasil revisi dikodifikasikan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994. Kepengurusan IAI 1994-1998, nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK). Dan mulai tahun 1994, IAI juga memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam mengembangkan standarnya. Pada kepengurusan Komite SAK ini, buku SAK tahun 1994 telah mengalami dua kali revisi, yaitu pada 1 Oktober 1995 dan 1 Juni 1996. Kemudian, pada Kongres VIII IAI, tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar
5
Akuntansi Keuangan (DSAK). DSAK diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PASK dan ISAK. Sejak 1998, DSAK sudah memasuki periode kedua masa bakti DSAK, yaitu masa bakti 1998-2002 dan 2002-2006. Pada masa bakti 1998- 2002, DSAK telah melakukan dua kali revisi PSAK, yaitu revisi per 1 Juni 1999 dan 1 April 2002. DSAK sampai saat ini telah mengembangkan dan menyempurnakan SAK yang ada. Hasil pengembangan SAK yang dilakukan oleh DSAK mulai April 2002 sampai dengan Oktober 2004, terdiri dari empat hal, yaitu: 1. Menerbitkan satu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Bank Syariah. KDPPLK ini merupakan pelengkap dari KDPPLK yang umum. KDPPLK ini juga merupakan landasan konseptual untuk pelaporan keuangan perbankan Syariah. 2. Menerbitkan satu PSAK baru, PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. 3.
Menerbitkan lima PSAK revisi. Kelima PSAK revisi tersebut adalah: - PSAK No. 58 (Revisi 2003) tentang Operasi Dalam Penghentian - PSAK No. 8 (Revisi 2003) tentang Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca - PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi - PSAK No. 24 (Revisi 2004) tentang Imbalan Kerja. - PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas pengendali.
4. Menerbitkan tiga Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), yaitu:
ISAK No.5 merupakan interpretasi atas Paragraf 14 PSAK No. 50 tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk dijual.
ISAK No. 6 adalah interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (Revisi 1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing.
ISAK No. 7 yang merupakan interpretasi atas Paragraf 5 dan 19 PSAK No. 4 tentang Konsolidasi Entitas Bertujuan Tertentu.
ISAK No. 7 ini diadopsi dari Standing Interpretations Committee (SIC) No. 12 tentang Consolidation Special Purposes Entities.
Revisi tahun 2007 yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang IAI tersebut menghasilkan revisi 5 PSAK yang merupakan revisi yang ditujukan untuk konvergensi PSAK dan IFRS serta reformat beberapa PSAK lain dan penerbitan PSAK baru. PSAK baru
6
yang diterbitkan oleh IAI tersebut merupakan PSAK yang mengatur mengenai transaksi keuangan dan pencatatannya secara syariah. PSAK yang direvisi dan ditujukan dalam rangka tujuan konvergensi PSAK terhadap IFRS adalah: 1. PSAK 16 tentang Properti Investasi 2. PSAK 16 tentang Aset Tetap 3. PSAK 30 tentang Sewa 4. PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan 5. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK-PSAK hasil revisi tahun 2007 tersebut dikumpulkan dalam buku yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Saat ini SAK sudah efektif per 1 Januari 2017. Isi dalam SAK antaranya, PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari: a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; c) laporan perubahan ekuitas selama periode; d) laporan arus kas selama periode; e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Tujuan Laporan Keuangan menurut SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts) adalah untuk menyediakan informasi: 1. Yang berguna bagi investor dan kreditur saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan serupa secara rasional. 2. Untuk membantu para investor dan kreditur saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman.
7
3. Tentang sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya ke entitas lainnya dan ekuitas pemilik), dan pengaruh dari transaksi kejadian, serta situasi yang mengubah sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap sumber daya tersebut. Dalam SAK Laporan Keuangan merupaka suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya sendiri adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkn hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliput: a). Asset b). Liabilitas c). Ekuitas d). Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian e). Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan f). Arus kas Pada PSAK 2 terdapat Laporan Arus Kas, lalu masih banyak PSAK selajutnya. Perubahan dari setiap tanggal efektif pun salah satunya pada perubahan nama di masingmasing komponen laporan keuangan. Lalu dalam SAK terdapat pengukuran dan pengakuan Aset dan sumber dana. Semua masih berdasarkan pada laba karena mengacu pada IFRS yang sebenarnya mereka menganut aliran komunis sedangkan Indonesia berdasarkan pancasila yang berarti untuk kepentingan rakyat bukan karena factor laba. Seharusnya Standar Akuntansi Keuangna tidak hanya berfokus pada laba saja dalam pengukuran maupun pengakuannya jika diterapkan di Indonesia. Selain itu masih sedikit rumit pemaknaan dalam standar akuntansi keuangan untuk beberapa orang umum dalam membaca laporan keuangan serta masih terlalu banyaknya aturan yang di atur dalam standar namun belum bias semua diterapkan.
8
1 DAFTAR PUSTAKA IAI. (2017). Dipetik Oktober 27, 2017, dari IKATAN AKUNTANSI INDONESIA: iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak (2016, November 22). Dipetik Oktober 27, 2017, dari Sleekr: https://sleekr.co/blog/macamstandar-akuntansi-keuangan/ IAI. Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2017. Jakarta, Indonesia: IAI. Cahyono, A. T. (2011). Meta Teori SAK di Indonesia - Menuju Konvergensi SAK di Masa Globalisasi. Jurnal EKSIS , 7 , 1816-2000.
9
