Konstitusi HMI MPO

KONSTITUSI HMI MPO

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MAJELIS PENYELAMAT ORGANISASI

HASIL KONGRES KE-29

KONSTITUSI HMI

Anggaran Dasar ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillahirromanirrahiim MUQODDIMAH

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata’ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia berperikehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi, dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya. Menurut iradat Allah Subhanahu Wata’ala, kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia ialah Islam, yakni paduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan masyarakat, serta iman, ilmu dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sesuai

dengan

fungsi

penciptaan

manusia,

umat

Islam berkewajiban

mengemban amanah kekhalifahannya guna mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanhu Wata’ala. Mahasiswa Islam sebagai bagian dari umat Islam yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dituntut peran serta dan tanggung jawabnya dalam mengembangkan dakwah Islamiyah untuk mewujudkan nlai-nilai aqidah, kemanusiaan yang berdasarkan pada fitrah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariah. Umat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah, serta tegaknya nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan hidayah dan taufiq Allah Subhanahu Wata’ala, serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh hikmah dengan mengharap ridho Allah, kami mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satuan organisasi yang tergerakkan dengan Pedoman Anggaran Dasar sebagai berikut:

Kongres HMI Ke-29

1

KONSTITUSI HMI

Anggaran Dasar BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1 : Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam di singkat HMI. Pasal 2 : HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II ASAS TUJUAN, USAHA DAN SIFAT

Pasal 3 : HMI Berazaskan Islam. Pasal 4 : Tujuan yang ingin dicapai adalah terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan Ulul Albab yang turut bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala. Pasal 5 : Pencapaian tujuan dilakukan dengan usaha organisasi berupa: a. Membina mahasiswa Islam untuk menuju tercapainya Insan Mu’abbid, Mujahid, Mujtahid, dan Mujaddid; b. Mengembangkan potensi kreatif terhadap berbagai aspek kehidupan; c. Mengambil peran aktif dan mewarnai dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kemasyarakatan dengan inisiatif, partisipasi yang konstruktif, kreatif sehingga tercapainya nuansa yang Islami; d. Memajukan kehidupan umat Islam dan masyarakat pada umumnya sebagai implementasi rahmatan lil’alamin; e. Membangun kerjasama dengan organisasi Islam lainnya dan organisasi lainnya yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan; f. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan asas organisasi dan berguna untuk mencapai tujuan. Pasal 6 : Himpunan Mahasiswa Islam bersifat Independen.

Kongres HMI Ke-29

2

KONSTITUSI HMI

Anggaran Dasar

3

BAB III STATUS DAN IDENTITAS

Pasal 7

:

Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi kemahasiswaan.

Pasal 8

:

Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi perkaderan dan perjuangan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9 :

Anggota HMI terdiri atas Anggota Muda, Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10 : HMI berkedudukan di tempat Pengurus Besar. Pasal 11 : Kekuasaan dipegang oleh Kongres ditingkat pusat, Konferensi di tingkat cabang dan Rapat Anggota Komisariat ditingkat komisariat; Pasal 12 : Pimpinan terdiri atas Pengurus Besar, Pengurus Cabang, dan Pengurus Komisariat; Pasal 13 : Lembaga Koordinasi merupakan lembaga yang mengkoordinir struktur pimpinan dalam memastikan akan jalannya kebijakan Pengurus Besar atau perogram kerja Pengurus Cabang di lingkungan wilayahnya; Pasal 14 : Lembaga Khusus merupakan lembaga yang menjalankan tugas khusus organisasi; Pasal 15 : Lembaga Kekaryaan dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan bakat para anggota di bidang tertentu; Pasal 16 : Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Majelis Syuro Organisasi dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk di tingkat cabang.;

Kongres HMI Ke-29

KONSTITUSI HMI

Anggaran Dasar BAB VI KESEKRETARIATAN

Pasal 17 : Keberadaan organisasi disimbolkan dalam wujud kesekretariatan yang dilengkapi dengan alat organisasi lainnya berupa sistem administrasi dan sistem keprotokoleran;

BAB VII KEUANGAN

Pasal 18 : Sumber-sumber keuangan HMI diperoleh dari: a. Uang pangkal, iuran, infaq, dan/atau sumbangan anggota; b. Usaha-usaha yang sah, halal dan tidak mengikat;

BAB VIII ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 19 : Atribut-atribut Organisasi ditetapkan sebagai simbol-simbol organisasi yang digunakan dalam aktifitas organisasi.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20 : Amandemen Anggaran Dasar hanya dilakukan di Kongres melalui prosedur : a. Pengajuan amandemen oleh struktur pimpinan HMI ditujukan kepada MSO. b. Usulan amandemen oleh MSO Pusat diajukan ke Kongres

Kongres HMI Ke-29

4

KONSTITUSI HMI

Anggaran Dasar

Pasal 21 : a. Dalam Muqadimah alinea 1 dan 2 menjiwai pasal 3, alinea 3 menjiwai pasal 4 dan 8, alinea 4 menjiwai pasal 6 dan 7 dan alinea 5 menjiwai pasal-pasal selain yang tercantum diatas. b. Penjelasan Pasal 3, 4, 5 dan 6 tentang azas, tujuan, usaha dan sifat disebut Khittoh perjuangan. c. Penjelasan pasal 7 dan 8 tentang identitas dan status terdapat dalam pedoman perkaderan (PP). d. Penjelasan Anggaran Dasar tentang hal-hal diluar huruf a, b dan c diatas dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Pasal 22 : Pengesahan ditetapkan pada Kongres ke-3 di Jakarta pada tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada Kongres ke-4 di Bandung, padatanggal 14 Oktober 1955, Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957, Kongres ke-6 di Makassar (Ujung pandang) pada tanggal 20 Juli 1960, Kongres ke-7 di Jakarta pada tanggal 14 September 1963, Kongres ke-8 di Solo (Surakarta) pada tanggal 17 September 1966, Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969, Kongres ke-10 di Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971, Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974, Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976, Kongres ke-13 di Ujung pandang pada tanggal 12 Februari 1979, Kongres ke-14 di Bandung pada tanggal 30 April 1981, Kongres ke-15 di Medan pada tanggal 26 Mei 1983, Kongres ke-16 di Yogyakarta pada tahun 1986, Kongres ke-17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, Kongres ke-18 di Bogor pada tanggal 10 Oktober 1990, Kongres ke-19 di Semarang pada tanggal 24 Desember 1992, Kongres ke-20 di Purwokerto pada tanggal 27 April 1995, Kongres ke-21 di Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 1997, kongres ke-22 di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1999, kongres ke-23 di Makassar tanggal 25 Juli 2001, kongres ke-24 di Semarang tanggal 11 September 2003, kongres ke-25 di Palu tanggal 17 Agustus 2005, kongres ke-26 di Depok tanggal 16 Agustus 2007, kongres ke-27 di Yogyakarta tanggal 9 Juni 2009, kongres ke-28 di Pekanbaru tanggal 19 Juni 2011, dan dikukuhkan kembali pada Kongres ke-29 di Bogor pada tanggal 30 Juni 2013 . Billahit

taufiq walhidayah, Kongres HMI Ke-29

5

Anggaran Rumah Tangga

KONSTITUSI HMI

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillahirrohmanirrahiim

BAB I KEANGGOTAAN BAGIAN I : ANGGOTA Pasal 1 : Anggota Muda ialah mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat keanggotaan. Pasal 2 : Anggota Biasa ialah anggota muda yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota biasa dan atau mahasiswa Islam yang telah lulus Latihan Kader I yang dianggap sah oleh Pengurus Cabang. Pasal 3 : Anggota Kehormatan ialah orang yang dianggap telah berjasa kepada HMI yang ditetapkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Besar.

BAGIAN II : TATA CARA KEANGGOTAAN Pasal 4 : a. Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus menyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah Perjuangan serta Pedoman-pedoman lainnya; b. Bila telah memenuhi apa yang tersebut dalam ayat a, serta pernah mengikuti aktivitas HMI dan memenuhi syarat keanggotaan, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Anggota Muda HMI; c. Anggota muda yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota biasa dan atau mahasiswa Islam yang telah lulus Latihan Kader I berhak menjadi Anggota Biasa; d. Syarat untuk menjadi anggota kehormatan ditentukan oleh Pengurus Cabang berdasarkan aturan-aturan HMI setelah melihat dedikasi, aktivitas, kontinuitas, dan komitmen perjuangannya terhadap HMI. Kongres HMI ke-29

1


KONSTITUSI HMI

BAGIAN III : HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 5 : Hak Anggota a. Anggota Muda berhak mengikuti LK I dan aktivitas-aktivitas lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi; b. Anggota Muda yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Biasa dan atau mahasiswa Islam yang telah lulus LK I berhak menjadi Angota Biasa; c. Anggota

Muda

berhak

mengikuti

kegiatan-kegiatan

berdasarkan

ketentuan pimpinan HMI dan berhak mengeluarkan pendapat atau mengajukan usul, namun tidak mempunyai hak dipilih dan memilih; d. Anggota Biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan baik dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus, serta mempunyai hak dipilih dan memilih; e. Anggota

kehormatan dapat

mengajukan saran atau

usul, serta

pertanyaan-pertanyaan kepada Pengurus HMI. Pasal 6 : Kewajiban Anggota a. Membayar uang pangkal anggota dan uang iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh masing-masing cabang; b. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan HMI; c. Menjaga nama baik organisasi; d. Terkecuali bagi Anggota Kehormatan tidak berlaku ayat a. BAGIAN IV : STATUS KEANGGOTAAN Pasal 7 : Massa Keanggotaan a. Masa keanggotaan HMI berlaku sejak menjadi anggota HMI hingga 12 tahun dan sesudahnya disebut alumni.; b. Anggota yang habis masa keanggotaannya disaat masih memegang amanah kepengurusan, maka usia keanggotaannya diperpanjang hingga habis masa kepengurusan.

Kongres HMI ke-29

2


KONSTITUSI HMI

3

Pasal 8 : Jabatan Rangkap a. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi atau badanbadan lainnya di luar HMI harus menyesuaika tindakan-tindakannya dengan AD/ART dan ketentuan-ketentuan lainnya; b. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan di dalam struktur HMI, kecuali dalam keadaan tertentu dan atas persetujuan pimpinan HMI sesuai dengan jenjang kepengurusan. Pasal 9 : Mutasi Anggota a. Anggota HMI dapat melakukan Mutasi dari satu cabang ke cabang yang lain jika pindah Perguruan Tinggi pada cabang yang berbeda; b. Mutasi anggota HMI dari cabang yang satu ke cabang yang lain diwajibkan membawa Surat Pengantar dan Kartu Anggota dari cabang asal. BAGIAN V : PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Pasal 10 : Anggota diberhentikan keanggotaannya, karena : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Diskors (pemberhentian sementara); d. Dipecat. Pasal 11 : Anggota dapat diskors atau dipecat, karena : a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan HMI; b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI. Pasal 12 : Tata Cara Skorsing/Pemecatan a. Tuntutan skorsing/ pemecatan dapat diajukan oleh Pengurus Komisariat kepada Pengurus Cabang; b. Tata cara skorsing/pemecatan terhadap anggota dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali peringatan; Pasal 13 : Pembelaan a. Anggota yang diskorsing/pemecatan, dapat membela diri

dalam

Konferensi atau forum yang ditunjuk MSO untuk itu dan Pengurus Cabang berkewajiban untuk melaksanakannya; b. Putusan skorsing/pemecatan yang diambil di dalam Konferensi atau forum lain yang ditunjuk MSO dianggap sah apabila sekurang-kurangnya Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

4

dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah utusan Komisariat yang seharusnya hadir; c. Prosedur pembelaan diatur dalam Pedoman Operasional HMI. BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. STRUKTUR KEKUASAAN BAGIAN I : KONGRES Pasal 14 : Status a. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang; b. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi; c. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali; d. Kongres dapat diadakan menyimpang dari ayat c jika atas inisiatif 1 (satu) Cabang, dan disetujui lebih dari separuh jumlah Cabang-cabang. Pasal 15 : Kekuasaan/Wewenang a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Besar HMI; b. Mendengar Laporan Pelaksanaan Tugas Majelis Syuro Organisasi; c. Menetapkan

Anggaran

Dasar,

Anggaran

Rumah

Tangga,

Khittah

Perjuangan, dan Pedoman-pedoman Operasional HMI; d. Memilih Ketua Umum HMI yang merangkap sebagai Formateur dan memilih 4 (empat) Mide Formateur; e. Menunjuk Majelis Syuro Organisasi. Pasal 16 : Tata Tertib a. Peserta Kongres terdiri dari Utusan Cabang dan Peninjau; b. Utusan Cabang mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara; c. Peninjau hanya memiliki hak bicara; d. Peninjau adalah Pengurus Besar yang telah dinyatakan demisioner dan peninjau dari cabang-cabang; e. Pimpinan Kongres dipilih dari peserta oleh Utusan Cabang, dan berbentuk Presidium yang memahami KONSTITUSI HMI dengan baik; f. Steering Committee Kongres memimpin sidang kongres sebelum Presidium Kongres terbentuk; Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

g. Pengurus Besar dinyatakan demisioner setelah pertanggung-jawabannya dinilai oleh Kongres; h. Kongres dapat dinyatakan sah apabila telah dihadiri lebih dari separuh jumlah utusan cabang-cabang; i. Apabila pada ayat h tidak terpenuhi, maka Kongres diundur selambatlambatnya 1 x 24 jam, dan setelah itu dapat dimulai; j. Jumlah Utusan Cabang dalam Kongres ditentukan dengan rumus: Sn = a pn-1 Sn : Batas atas Jumlah anggota

a:

50

p

n:

Jumlah utusan

: Pembanding = 2

Contoh

k. Jumlah

peninjau

Jumlah Anggota

Utusan

50

=1

100

=2

200

=3

400

=4

800

=5

1600

=6

Dan seterusnya

= dst

Cabang ditetapkan

oleh

Panitia

Kongres atas

pertimbangan Steering Committe Kongres; l. Jumlah Utusan dapat ditetapkan oleh Pengurus Besar HMI atas persetujuan Majelis Syuro Organisasi untuk cabang yang tidak memiliki kejelasan jumlah anggota. BAGIAN II : KONFERENSI Pasal 17 : Status a. Konferensi merupakan musyawarah utusan komisariat-komisariat di tingkatan cabang; b. Konferensi memegang kekuasaan tertinggi ditingkat cabang; c. Konferensi diadakan 1 (satu) kali setahun;

Kongres HMI ke-29

5


KONSTITUSI HMI

d. Konferensi dapat diadakan menyimpang dari ketentuan b jika atas inisiatif 1 (satu) komisariat, dan disetujui lebih dari separuh jumlah utusan komisariat. Pasal 18 : Kekuasaan/Wewenang a. Menetapkan Garis Besar Program Kerja sebagai pengejawantahan Ketetapan-ketetapan Kongres; b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang HMI; c. Memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan kemudian memilih 4 (empat) Mide Formateur; d. Mendengar Laporan Pelaksanaan Tugas MSO Cabang; e. Menunjuk anggota MSO Cabang Pasal 19 : Tata Tertib a. Peserta Konferensi terdiri dari Utusan Komisariat, dan Peninjau; b. Utusan Komisariat memiliki Hak Suara dan Hak Bicara; c. Peninjau hanya memiliki hak bicara; d. Peninjau adalah Pengurus Cabang yang telah demisioner dan peninjau dari Komisariat-komisariat; e. Pimpinan Konferensi dipilih dari peserta oleh Utusan k, dan berbentuk Presidium yang memahami KONSTITUSI HMI dengan baik; f. Steering Committee Konfrensi memimpin sidang konferensi sebelum Presidiun Konferensi terbentuk; g. Pengurus

Cabang

dinyatakan

demisioner

setelah

pertanggung-

jawabannya dinilai oleh Konferensi; h. Konferensi dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari separuh utusan Komisariat; i. Apabila ayat h tidak terpenuhi, maka Konferensi diundur selambatlambatnya 1 x 24 jam, dan setelah itu dianggap sah; j. Jumlah Utusan Komisariat pada Konferensi disesuaikan dengan pasal 16 ayat j dengan ketentuan a = 10 (sepuluh); k. Jumlah peninjau dari Komisariat ditentukan oleh Panitia konferensi atas persetujuan Steering Committe; l. Jumlah Utusan dapat ditetapkan oleh Pengurus Cabang atas persetujuan MSO pada komisariat yang tidak memiliki kejelasan jumlah anggota.

Kongres HMI ke-29

6


KONSTITUSI HMI

7

m. Untuk cabang yang memiliki kurang dari 3 komisariat, maka utusannya adalah anggota cabang; n. Bila point m tidak terpenuhi, sidang ditunda selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan setelah itu dianggap sah.

BAGIAN III : RAPAT ANGGOTA Pasal 20 : Status a. Rapat Anggota merupakan musyawarah anggota Komisariat; b. Rapat Anggota memegang kekuasaan tertinggi ditingkat Komisariat; c. Rapat Anggota diadakan 1 (satu) tahun sekali; d. Rapat Anggota dapat menyimpang dari ayat a jika atas inisiatif 1 (satu) anggota dan disetujui lebih dari separuh jumlah anggota pleno Komisariat. Pasal 21 : Kekuasaan/Wewenang a. Menetapkan Garis Besar Haluan Kerja Komisariat sebagai bentuk pengejawantahan Ketetapan Konferensi; b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Komisariat; c. Memilih Ketua Umum merangkap sebagai Formateur dan kemudian memilih 4 (empat) Mide Formateur; Pasal 22 : Tata Tertib a. Peserta Rapat Anggota adalah Pengurus Komisariat dan Anggota Komisariat; b. Anggota Komisariat memiliki Hak Suara dan Hak Bicara; c. Pengurus Komisariat hanya memiliki Hak Bicara; d. Pimpinan Rapat Anggota dipilih dari peserta oleh Anggota Komisariat, dan berbentuk Presidium yang memahami KONSTITUSI HMI dengan baik; e. Steering Committee Rapat Anggota memimpin sidang rapat anggota sebelum Presidium rapat anggota terbentuk; f. Pengurus

komisariat

dinyatakan

demisioner

pertanggung-jawabannya dinilai oleh Rapat Anggota;

Kongres HMI ke-29

setelah

Laporan


KONSTITUSI HMI

g. Rapat Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh anggota; h. Apabila ayat g tak dapat dipenuhi, Rapat Anggota dapat diundur maskimal 1 x 24 jam dan dinyatakan sah; B. STRUKTUR PIMPINAN BAGIAN I : PUSAT Pasal 23 : Status a. Pengurus Besar adalah badan tertinggi di struktur kepemimpinan HMI; b. Masa jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun; Pasal 24 : Pengurus Besar a. Pengurus Besar terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum.

Pengurus Harian,

Lembaga

koordinasi,

Lembaga-lembaga

Kekaryaan dan Lembaga-lembaga Khusus dan para stafnya; b. Pengurus Besar adalah anggota HMI yang pernah menjadi Pengurus Cabang, dan telah lulus Latihan Kader II dan senior course; c. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka dapat diangkat Pejabat Ketua Umum oleh Rapat Presidium Pengurus Besar; Pasal 25 : Tugas dan Kewajiban : a. Pengurus Besar Melaksanakan Ketetapan-Ketetapan Kongres; b. Pengurus Besar menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima dari pengurus periode sebelumnya; c. Pengurus Besar wajib mengumumkan ke seluruh Cabang segala Kebijakan Strategis HMI; d. Ketua Umum Pengurus Besar HMI bertanggungjawab pada Kongres. Pasal 26 : Forum pengambilan keputusan pengurus besar terdiri dari : a. Rapat pleno, adalah forum pengambilan keputusan untuk mengevaluasi atas pelaksanaan amanah kongres yang diadakan minimal tiap 6 bulan dan minimal dihadiri oleh ketua umum, sekretaris jendral, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI;

Kongres HMI ke-29

8


KONSTITUSI HMI

9

b. Rapat presidium adalah forum pengambilan keputusan strategis organisasi yang dihadiri oleh hanya ketua umum, sekretaris jendral, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI; c. Rapat harian adalah forum koordinasi yang diadakan secara periodik yang dipimpin oleh ketua umum atau sekretaris jendral

BAGIAN II : C A B A N G Pasal 27 : Status a. Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk oleh Pengurus Besar di tempat yang ada Perguruan Tinggi pada satu Kabupaten/Kota atau di beberapa kabupaten/kota; b. Cabang dapat didirikan dengan sekurang-kurangnya memiliki Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, dan disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal HMI dengan status cabang persiapan; c. Cabang persiapan menjadi cabang Penuh jika telah memenuhi 30 anggota dan telah mendapat bimbingan minimal satu tahun oleh Pengurus Besar; d. Penetapan Cabang Penuh dilakukan melalui Surat Keputusan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Pengurus Besar HMI; e. Pendirian cabang dapat dilakukan oleh Anggota atau Komisariat yang sebelumnya telah masuk pada satu cabang tertentu yang disetujui oleh pengurus cabang bersangkutan. Pasal 28 : Pengurus Cabang a. Pengurus Cabang adalah badan tertinggi dalam struktur kepemimpinan HMI ditingkat Cabang; b. Pengurus Cabang terdiri dari Ketua Umum dan Pengurus Harian, Koordinator

Komisariat,

Lembaga-lembaga

Khusus,

dan

Lembaga-lembaga Kekaryaan; c. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 1 (satu) tahun; d. Pengurus Cabang adalah anggota yang pernah menjadi Pengurus Komisariat dan/atau telah lulus Latihan Kader II; e. Apabila Ketua Umum Pengurus Cabang berhalangan tetap, dapat diangkat Pejabat Ketua Umum oleh Rapat Presidium Pengurus Cabang.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

10

Pasal 29 : Tugas dan Kewajiban a. Pengurus Cabang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pengurus Besar dan Ketetapan-Ketetapan Konferensi; b. Pengurus Cabang menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima dari kepengurusan periode sebelumnya; c. Pengurus Cabang harus memberikan laporan kepada Pengurus Besar Tiap 4 (empat) bulan; d. Ketua Umum Cabang bertanggungjawab pada Konferensi. Pasal 30 : Forum pengambilan keputusan pengurus cabang terdiri dari : a. Rapat pleno, adalah forum pengambilan keputusan untuk mengevaluasi atas pelaksanaan amanah konferensi yang diadakan minimal tiap 3 bulan dan minimal dihadiri oleh ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI; b. Rapat presidium adalah forum

pengambilan keputusan strategis

organisasi yang dihadiri oleh hanya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI; c. Rapat harian adalah forum koordinasi yang diadakan secara periodik yang dipimpin oleh ketua umum atau sekretaris umum.

BAGIAN III : KOMISARIAT Pasal 31 : Status a. Komisariat merupakan kesatuan organisasi pada suatu Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan,

atau

beberapa

Fakultas/Jurusan

pada

perguruan tinggi yang sama yang dibentuk oleh Pengurus Cabang; b. Pendirian Komisariat dapat dilakukan sekurang-kurangnya harus ada 3 (tiga) anggota komisariat dengan status komisariat persiapan; c. Komisariat persiapan menjadi komisariat penuh jika telah memenuhi 10 anggota dan telah mendapat bimbingan minimal 6 bulan dari cabang; d. Pendirian Komisariat dapat dilakukan oleh Anggota HMI yang sebelumnya telah masuk dalam satu komisariat tertentu dengan mengajukan

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

11

permohonan kepada Pengurus Cabang untuk mendapat persetujuan serta pertimbangan komisariat tersebut. Pasal 32 : Pengurus Komisariat: a. Pengurus

Komisariat

adalah

badan

tertinggi

dalam

struktur

kepemimpinan HMI ditingkat Komisariat; b. Pengurus Komisariat memiliki masa jabatan 1 (satu) tahun; c. Pengurus Komisariat minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara; d. Pengurus Komisariat merupakan anggota biasa Komisariat; e. Apabila Ketua Komisariat berhalangan tetap, dapat diangkat Pejabat Ketua Umum oleh Rapat Koordinasi Pengurus Komisariat. Pasal 33 : Tugas dan Kewajiban a. Pengurus

Komisariat

melaksanakan

Keputusan-keputusan

Pengurus

Cabang dan Ketetapan-ketetapan Rapat Anggota; b. Pengurus Komisariat menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima dari pengurus periode sebelumnya; c. Pengurus Komisariat harus memberikan laporan kepada Pengurus Cabang tiap 4 (empat) bulan; d. Ketua Umum Komisariat HMI sebagai pemimpin Pengurus Komisariat bertanggungjawab pada Rapat Anggota. Pasal 34 : Forum pengambilan keputusan pengurus besar terdiri dari : a. Rapat pleno, adalah forum pengambilan keputusan untuk mengevaluasi atas pelaksanaan amanah rapat anggota yang diadakan minimal tiap 3 bulan dan minimal dihadiri oleh ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI; b. Rapat presidium adalah forum pengambilan keputusan strategis organisasi yang dihadiri oleh hanya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI; c. Rapat harian adalah forum koordinasi yang diadakan secara periodik yang dipimpin oleh ketua umum atau sekretaris umum.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

BAGIAN IV : PENGURUS HARIAN A. KOMISI KEBIJAKAN Pasal 35 : Status a. Komisi kebijakan adalah bentuk Pengurus Harian dari Pengurus Besar; b. Komisi kebijakan disusun oleh Formatur dan Mide Formatur dengan ketetapan Ketua Umum HMI; c. Formasi Komisi Kebijakan adalah Ketua Komisi Kebijakan dan para anggota Komisi Kebijakan; Pasal 36 : Tugas dan Kewajiban a. Menetapkan kebijakan-kebijakan keorganisasian HMI; b. Melakukan kerjasama-kerjasama organisasi dengan berbagai pihak; c. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum HMI; B. BIDANG KERJA Pasal 37 : Status a. Bidang Kerja adalah bentuk Pengurus Harian dari Pengurus Cabang; b. Bidang Kerja disusun oleh Formatur dan Mide Formatur dengan ketetapan Ketua Umum Cabang HMI; c. Formasi Bidang Kerja adalah Ketua Bidang dan para anggota Bidang. Pasal 38 : Tugas dan Kewajiban a. Membantu Ketua Umum dalam Menjalankan amanah Konferensi yang diberikan pada kepengurusan menurut bidang kerjanya; b. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan organisasi: c. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum Cabang; C. UNIT AKTIFITAS Pasal 39 : Status a. Unit Aktifitas adalah bentuk minimal Pengurus Harian dari Pengurus Komisariat; b. Unit Aktifitas disusun oleh Formatur dan Mide Formatur dengan ketetapan Ketua Umum Komisariat HMI; c. Formasi Unit Aktifitas adalah Ketua Unit Aktifitas dan para anggota Anggota Unit aktifitas; Kongres HMI ke-29

12


KONSTITUSI HMI

d. Unit Aktifitas dapat dibentuk dalam bentuk Bidang kerja bagi komisariat yang sehat. Pasal 40 : Tugas dan Kewajiban a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan amanah Rapat Anggota yang diberikan pada kepengurusan; b. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan organisasi: c. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum Komisariat;

BAGIAN V : LEMBAGA KOORDINASI A. BADAN KOORDINASI Pasal 41 : Status a. Badan Koordinasi adalah Pengurus Besar yang mengkoordinir aktifitas internal HMI di beberapa cabang dalam satu wilayah tertentu; b. Pembagian wilayah yang dikoordinir ditetapkan Ketua Umum HMI; Pasal 42 : Struktur a. Formasi Pengurus Badan Koordinasi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; b. Pejabat Ketua Badan Koordinasi dapat diangkat oleh Ketua Umum HMI, jika Ketua Badan Koordinasi tersebut berhalangan tetap, dengan memperhatikan aspirasi Cabang-cabang; c. Masa jabatan Pengurus Badan Koordinasi adalah 2 (dua) tahun; Pasal 43 : Tugas dan Kewajiban a. Mengkoordinir kebijakan-kebijakan Pengurus Besar oleh cabang-cabang diwilayah koordinasinya; b. Menjalankan peran-peran HMI dicabang-cabang wilayahnya; c. Membentuk Cabang baru di wilayah koordinasinya; d. Melantik Pengurus Cabang di Wilayah Koordinasinya e. Memberikan bimbingan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatankegiatan Cabang dalam wilayah koordinasinya; f. Meminta laporan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya; g. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum HMI; h. Memberikan laporan kerja ke Musyawarah Badan Koordinasi;

Kongres HMI ke-29

13


KONSTITUSI HMI

14

i. Melaksanakan segala hal yang diputuskan di Musyawarah Daerah; j. Mengeluarkan

kebijakan

di

wilayah

koordinasinya

selama

tidak

bertentangan dengan kebijakan pengurus besar HMI Pasal 44 : Musyawarah Badan Koordinasi a. Musyawarah Badan Koordinasi adalah musyawarah utusan cabang-cabang di wilayah Badan Koordinasi yang diadakan 2 (dua) tahun sekali; b. Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Badan Koordinasi adalah memilih 3 (tiga) orang calon Ketua dan menentukan Haluan Kerja Badan Koordinasi; c. Ketua Badan Koordinasi ditetapkan Ketua Umum Pengurus Besar HMI dari nama-nama calon yang diajukan Musyawarah Badan Koordinasi; d. Jumlah utusan cabang di Musyawarah Badan Koordinasi sesuai pasal 16 j. B. KOORDINATOR KOMISARIAT Pasal 45 : Status a. Koordinator Komisariat adalah Pengurus Cabang yang mengkoordinir Komisariat di 1 (satu) atau beberapa Perguruan Tinggi; b. Pembagian komisariat yang dikoordinir ditetapkan Ketua Umum Cabang; Pasal 46 : Struktur a. Formasi Pengurus Koordinator Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara; b. Pejabat Ketua Koordinator Komisariat dapat diangkat oleh Ketua Umum Cabang HMI jika Ketua Koordinator Komisariat tersebut berhalangan tetap, dengan memperhatikan aspirasi komisariat- komisariat; c. Masa jabatan Pengurus Koordinator Komisariat adalah 1 (satu) tahun. Pasal 47 : Tugas dan Kewajiban a. Membimbing dan membina Komisariat-Komisariat di lingkungannya; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi Komisariat dilingkungannya; c. Mengkoordinir pelaksanaan program kerja kepengurusan cabang di komisariat-komisariat lingkungannya; d. Membantu pelaksanaan operasional program Kerja kepengurusan cabang untuk lingkungannya; e. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum Cabang HMI; f. Melaksanakan keputusan Musyawarah Koordinator Komisariat. Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI g. Mengeluarkan

kebijakan

di

wilayah

koordinasinya

15

selama

tidak

bertentangan dengan kebijakan pengurus cabang HMI Pasal 48 : Musyawarah Koordinator Komisariat a. Musyawarah

Koordinator

Komisariat

adalah

musyawarah

utusan

komisariat-komisariat di lingkungannya, yang diadakan 1 (satu) tahun sekali; b. Memilih maksimal 3 (tiga) orang calon Ketua dan menentukan Garis Besar Program Kerja Koordinator Komisariat; c. Ketua Koordinator Komisariat ditentukan oleh Ketua Umum Pengurus Cabang dari nama-nama calon yang diajukan Musyawarah Koordinator Komisariat; d. Jumlah utusan Komisariat yang hadir pada Musyawarah Koordinator Komisariat disesuaikan dengan pasal 19 ayat j dengan ketentuan a = 30 BAGIAN VI : LEMBAGA KHUSUS Pasal 49 : Status a. Lembaga-lembaga Khusus HMI adalah bagian dari struktur pimpinan yang memiliki peran-peran khusus; b. Lembaga-lembaga Khusus bersifat semi otonom; c. Lembaga-lembaga Khusus HMI dibentuk oleh pimpinan HMI sesuai dengan kebutuhan; d. Lembaga-lembaga Khusus HMI dapat berupa: Korp HMI-wati (Kohati), Korp Pengader (KP), dan Pusat Arsip dan lainnya yang dibentuk Pengurus HMI. Pasal 50 : Struktur a. Formasi Pengurus Lembaga-lembaga Khusus HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; b. Bila diperlukan, pada tingkat pusat dapat dibentuk Koordinator Nasional lembaga-lembaga khusus. Pasal 51 : Tugas dan Kewajiban a. Lembaga-lembaga

Khusus

bertugas

melaksanakan

program

dan

kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan perannya masingmasing; b. Pengurus lembaga-lembaga khusus berkewajiban melaksanakan hasil Musyawarah lembaga Khusus; Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI c. Pimpinan

Lembaga

Khusus

bertanggungjawab

pada

16 Struktur

Kepemimpinan HMI dengan melaksanakan Laporan Pelaksanaan Tugas dalam lembaganya; d. Lembaga

Khusus

memberikan

laporan

kerja

kepada

Struktur

Kepemimpinan HMI minimal 2 (dua) kali selama satu periode dan/atau jika sewaktu-waktu bila diminta Struktur kepemimpinan. Pasal 52 : Musyawarah a. Status musyawarah Lembaga Khusus adalah merupakan forum kekuasaan tertinggi di internal lembaga khusus dengan tanpa bertentangan dengan ketetapan-ketetapan lembaga kekuasaan HMI ditingkatannya; b. Musyawarah Lembaga Khusus HMI berhak mengajukan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) calon Pimpinan Lembaga Khusus untuk ditetapkan oleh pimpinan HMI. BAGIAN VII : LEMBAGA KEKARYAAN Pasal 53 : Status a. Lembaga Kekaryaan adalah bagian dari struktur pimpinan HMI yang memiliki peran kekaryaan; b. Lembaga-lembaga kekaryaan bersifat semi otonom; c. Lembaga-lembaga kekaryaan dibentuk bila ada aspirasi dan kebutuhan anggota, yang memiliki minat dan bakat di bidang yang sama; d. Lembaga Kekaryaan memiliki spesifikasi bidang yang mengarah pada peningkatan keahlian dan profesionalitas tertentu. Pasal 54 :Struktur a. Formasi pengurus Lembaga-lembaga Kekaryaan sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur dan Staf Direktur; b. Bila diperlukan, pada tingkat pusat dapat dibentuk Koordinator Nasional lembaga-lembaga kekaryaan. Pasal 55 : Tugas dan Kewajiban a. Lembaga-lembaga Kekaryaan mempunyai tugas meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota HMI pada bidang tertentu dalam bentuk kerja kemanusiaan; b. Pengurus lembaga-lembaga kekaryaan berkewajiban melaksanakan hasil Musyawarah lembaga kekaryaan;

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

c. Pimpinan lembaga-lembaga kekaryaan bertanggungjawab pada Struktur Kepemimpinan HMI dengan melaksanakan pertanggung-jawabannya pada Struktur Kekuasaan di tingkatannya; d. Pengurus memberikan laporan kerja kepada pimpinan HMI minimal 2 (dua) kali selama satu periode; e. Koordinator Nasional berperan dalam usaha mendorong keberhasilan pencapaian tujuan lembaga kekaryaan ditingkatan Cabang. Pasal 56 : Musyawarah a. Status musyawarah Lembaga-lembaga Kekaryaan adalah merupakan rapat anggota yang bertugas untuk merumuskan dan mengevaluasi program-program kerja lembaga-lembaga kekaryaan; b. Musyawarah Lembaga Kekaryaan HMI berhak mengajukan satu atau beberapa calon pimpinan Lembaga Kekaryaan untuk ditetapkan oleh pimpinan HMI. C. MAJELIS SYURO ORGANISASI (MSO) Pasal 57 : Status a. MSO berstatus sebagai Lembaga Konsultasi dan Lembaga Peradilan HMI; b. Sidang MSO adalah Majelis yang terdiri dari sebagian besar anggota MSO; c. Anggota MSO adalah anggota HMI yang telah menjadi Pengurus HMI maksimal 2 (dua) periode sebelumnya dengan jumlah maksimal 13 orang. Pasal 58 : Struktur MSO terdiri dari Koordinator dan anggota MSO Pasal 59 : Tugas dan kewajiban a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada struktur kepemimpinan HMI untuk menentukan kebijakan-kebijakan; b. Memberikan keputusan atas konflik yang terjadi dalam struktur kepemimpinan HMI yang tidak bisa diselesaikan oleh ketua umum struktur kepemimpinan tersebut melalui proses persidangan; c. Memberikan Laporan Pelaksanaan Tugas pada Struktur Kekuasaan. d. MSO Pusat bertugas untuk menampung dan memberikan pertimbangan terhadap usulan amandemen dari struktur pimpinan HMI untuk diajukan ke Kongres.

Kongres HMI ke-29

17


KONSTITUSI HMI

18

Pasal 60 : Tata Kerja a. Tata Kerja MSO diselenggarakan oleh Koordinator MSO; b. Sebelum Koordinator MSO terpilih, sidang MSO pertama diselenggarakan dan dipimpin oleh struktur kepemimpinan; c. MSO dapat membuat tim-tim kerja melalui keputusan sidang MSO yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota MSO; d. MSO melaporkan pelaksanaan tugasnya pada struktur kekuasaan. BAB III KESEKRETARIATAN Pasal 61:Kesekretariatan memiliki fungsi dalam menjalankan sistem keadministrasian, dan sistem keprotokoleran organisasi. Pasal 62:Sistem administrasi merupakan sistem organisasi dalam mengatur sirkulasi administrasi. Pasal 63:Sistem keprotokoleran merupakan sistem organisasi dalam mengatur prosedur aktifitas elemen-elemen organisasi. Pasal 64 :Sekretariat berfungsi sebagai tempat domisili tiap Struktur kepemimpinan HMI yang berperan sebagai sentral koordinasi organisasi dan sarana aktifitas strukutur

keorgansiasian

serta

alat

interaksi

lembaga

dengan

lingkungannya; BAB IV KEUANGAN Pasal 65 : Sumber Keuangan Internal organisasi berasal dari Uang Pangkal dan Iuran yang diserahkan Anggota. Pasal 66 :Uang pangkal diberikan Anggota kepada Pengurus Cabang saat ia mendaftarkan diri jadi Anggota HMI. Pasal 67 :Iuran anggota diberikan Anggota kepada Pengurus Komisariat secara periodik selama ia menjadi Anggota HMI. Pasal 68 :20 (dua puluh) persen iuran anggota yang diterima pengurus Komisariat adalah hak milik dari Pengurus Cabang dan maksimal 20 (dua puluh) dari jumlah yang diterima Pengurus Cabang adalah hak milik Pengurus besar.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

19

Pasal 69 : Tiap Struktur Kepemimpinan, Struktur Kekuasaan dan MSO berhak menerima dana dari pihak eksternal sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pasal 70 : Pengelolaan Keuangan pada Struktur Kekuasaan, Struktur Pimpinan dan MSO harus berdasarkan prinsip akuntabilitas dan keadilan. Pasal 71 : Seluruh kekayaan HMI akan diserahkan pada pihak yang akan ditunjuk oleh kongres saat pembubaran organisasi. BAB IV ATRIBUT ORGANISASI Pasal 72 :Atribut-atribut Organisasi yang dipakai dalam operasional organisasi ditetapkan oleh Kongres. Pasal 73 : Jenis-jenis Atribut organisasi HMI terdiri dari Lambang HMI, Bendera HMI, Baret HMI, Muts HMI, Selempang HMI, Himne HMI, dan Mars Hijau Hitam. Pasal 74 : Lembaga Khusus dapat menentukan jenis dan bentuk atributnya tersendiri melalui Musyawarah Lembaga Khusus.

BAB V ATURAN TAMBAHAN Pasal 75 : Keputusan pembubaran HMI dilakukan di kongres dengan persetujuan minimal 2/3 utusan-utusan cabang. Pasal 76 : Anggaran Rumah Tangga merupakan pedoman penjelas Anggaran Dasar HMI yang kemudian diturunkan dalam pedoman-pedoman operasional berupa: Pedoman

Keanggotaan,

Pedoman

Struktur

Organisasi,

Pedoman

Kesekretariatan, Pedoman Keuangan, Pedoman Atribut, dan Pedoman Lembaga-lembaga yang ditetapkan di Kongres.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

1

PEDOMAN KEANGGOTAAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillahirrohmanirrahiim PENDAHULUAN Anggota dalam keorganisasian HMI merupakan elemen penting dalam gerak organisasi. Garis perjuangan organisasi yang melakukan pembentukan individu- individu menjadi insan ulil albab, menjadikan anggota merupakan sebuah entitas yang utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Garis perjuangan organisasi dalam pembentukan masyarakat yang diridhoi oleh Allah juga menjadikan anggota sebagai tangan utama organisasi dalam melakukan perwujudan cita-cita tersebut. Pada organisasi umumnya anggota diperlakukan sebagai sumber daya yang harus digunakan organisasi dalam mencapai tujuannya. Namun bagi organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam anggota juga menjadi sasaran perjuangan organisasi. Oleh sebab itu segala aturan aturan dasar dan aturan penjelas organisasi harus lebih diturunkan pada tingkat operasional agar ada kejelasan kapan anggota menjadi tenaga organisasi dan kapan anggota menjadi sasaran organisasi. Pengaturan ini di perlukan juga untuk menghindari adanya konflik peran yang terjadi akibat adanya dua peran anggota yang diberikan organisasi kepadanya. Kejelasan organisasi mengelola entitas yang bernama anggota merupakan satu faktor utama yang akan menjadikan organisasi dikatakan berhasil atau gagal dalam gerak hidupnya. Misi dan visinya serta tujuannya tentu tidak akan lepas dari entitas yang bernama anggota. Bagi HMI sendiri anggota juga menjadi sebuah kunci regenerasi atas kehidupan organisasi. Artinya anggotalah yang menentukan apakah organisasi harus diam, berhenti, atau bergerak. Anggotalah yang menentukan apakah organisasi memiliki kualitas yang baik atau tidak. Anggotalah yang menentukan apakah organisasi memiliki potensi yang besar dan dapat disalurkan atau tak meiliki potensi sama sekali. Pedoman Keanggotaan merupakan sebuah cerminan bagaimana organisasi memperlakukan anggota dalam hidup organisasi. Dengan demikian akan terlihat apakah pentingnya anggota bagi organisasi diikuti oleh keseriusan sistem organisasi HMI untuk hidup bersama entitas yang bernama anggota.

Ditetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27

KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

2

BAB I ANGGOTA Anggota Himpunan Mahasiswa Islam adalah semua pihak yang diakui sebagai individu yang terlibat aktif dalam perjalanan roda organisasi. Individu individu ini terbagi oleh tiga golongan yaitu: Anggota Muda, Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan. Mahasiswa Islam yang ikut serta secara sukarela dalam aktifitas organisasi HMI yang telah memiliki syarat yang disahkan oleh struktur pimpinan disebut dengan anggota muda. Anggota Biasa merupakan mahasiswa Islam yang telah lulus Latihan Kader I. Sedangkan Anggota Kehormatan adalah orang yang telah berjasa kepada HMI yang ditetapkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Besar. Oleh sebab itu semua mahasiswa Islam, baik itu pada tingkatan diploma (D1 sampai D4), sarjana, atau pasca sarjana (program S2 dan S3) dapat menjadi Anggota Biasa dengan memenuhi persyaratan keanggotaan yang telah ditentukan. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang sederajat adalah semua lembaga pendidikan yang berstatus sebagai Universitas, Institut, Akademi dan Sekolah Tinggi dan pondok pesantren yang setingkat merupakan bentuk-bentuk lembaga pendidikan tinggi yang diakui HMI. Rekrutmen Anggota Biasa lebih diharapkan dilakukan oleh pihak komisariat. Hal ini disebabkan karena peran komisariat dalam organisasi adalah sebagai kantong massa. Sedangkan cabang melakukan legalisasi keanggotan yang dilakukan secara periodik maupun non periodik. Keputusan legalisasi sebaiknya diumumkan pada event-event organisasi HMI yang diikuti oleh ritual pelantikan keanggotaan dalam event tersebut. Event itu dapat berupa Latihan Kader, Training, Seminar, Diskusi, Rihlah, Rapat Kepengurusan dan lain sebagainya. Anggota Kehormatan HMI merupakan individu individu yang dinilai berjasa bagi organisasi yang membantu gerak organisasi pada waktu tertentu. Penilaian dilakukan oleh Pengurus Cabang dan Pengurus Besar atas dasar permintaan Anggota Biasa atau permintaan struktur kepemimpinan HMI. Dasar penilaian lainnya adalah sejauh mana individu tersebut membantu organisasi HMI secara keseluruhan (bukan bagian-bagian struktur) sehingga terjadi penguatan peran HMI dalam masyarakat dari waktu kewaktu. Hasil penilaian yang memutuskan keabsahan keanggotaan tersebut dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Pengurus Cabang atau Pengurus Besar. Pengeluaran Surat Keputusan ini dapat dilakukan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi.


KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

3

Khusus untuk penjaringan anggota muda yang dipersiapkan untuk menjadi anggota biasa yang secara sah diakui oleh HMI, dapat pula ditangani oleh lembagalembaga khusus maupun kekaryaan di tingkat cabang. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya

mengembangkan

sayap

organisasi,

eksperimentasi

kelembagaan,

dan

memfungsikan lembaga-lembaga tersebut.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 1. Hak Anggota Seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar HMI anggota memiliki hak untuk mengikuti segala bentuk aktifitas HMI seusai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Namun demikian dalam proses pengambilan keputusan Anggota Biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada Pengurus, serta mempunyai hak dipilih dan memilih dan Anggota Kehormatan meimiliki hak untuk mengajukan saran atau usul, dan pertanyaan-pertanyaan kepada Pengurus HMI saja. Hak memilih anggota biasa berlaku bagi semua struktur kekuasaan (Kongres, Konferensi, dan Rapat anggota). Akan tetapi hak dipilih bersifat terbatas. Ada kualifikasi tertentu untuk bisa menjadi pengurus apalagi dicalonkan sebagai ketua umum. Di komisariat cukup dengan standar kualifikasi LK I, untuk ketua umum HMI Cabang minimal lulus LK II, Sedangkan untuk menjadi ketua umum PB HMI harus lulus LK II dan SC.

2. Kewajiban Anggota Kewajiban anggota yang dituntut organisasi ada tiga peranan yaitu: 1. Peranan pada keuangan organisasi berupa uang pangkal dan iuran anggota (kecuali Anggota Kehormatan) 2. Peranan pada seluruh aktifitas organisasi, dan 3. Peranan anggota dalam menjaga nama baik organisasi.


KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

4

Keputusan penentuan besaran iuran anggota ditetapkan oleh cabang masing-masing. Sedangkan penilaian pelaksanaan kewajiban atas penjagaan nama baik organisasi dilakukan oleh Pengurus Cabang. Namun yang berperan dalam melakukan penilaian keaktifan anggota komisariat dalam organisasi adalah masing–masing komisariat.

BAB III STATUS KEANGGOTAAN 1. Tata Cara Keanggotaan Anggota Muda tidak memiliki tata cara khusus keanggotaan. Ia dapat diakui sebagai angota muda ketika ia merupakan mahasiswa dan mengikuti aktifitas HMI. Anggota Biasa harus memenuhi 5 syarat yaitu : 1. Mahasiswa 2. Beragama Islam 3. Telah mengikuti Latihan Kader 1 dan dinyatakan lulus 4. Menyatakan kepatuhannya terhadap konstitusi HMI secara lisan dan tertulis 5. Serta mengikuti prosesi pelantikan anggota. Pelantikan dapat dilakukan Pengurus Cabang di setiap saat, setiap momen atau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh cabang. Atas pemenuhan syarat keanggotaan ini maka cabang wajib Melakukan Beberapa hal yang bekaitan dengan keanggotaan : 1. Mengeluarkan Surat Keputusan Keanggotaan dan Kartu Anggota. Surat Keputusan dapat dikeluarkan khusus untuk satu orang atau lebih dari satu orang. Surat Keputusan juga dapat dikeluarkan secara mingguan, bulanan atau juga dapat dikeluarkan pada forum-forum LK I atau kegiatan HMI lainnya. 2. Melakukan pengelompokan anggota dalam komisariat-komisariat. Komisariat anggota adalah komisariat yang sama dengan lingkungan akademis anggota. Namun demikian anggota dapat memilih aktif di komisariat lainnya dalam satu cabang atas ijin Pengurus Cabang. Anggota tidak bisa berada dalam keanggotaan komisariat lebih dari satu. Perpindahan anggota ke komisariat lainnya dalam satu cabang dilakukan berdasarkan ijin dari Pengurus Cabang. Namun ketika dalam lingkungan akademisnya tidak terdapat komisariat, maka

DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27

KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

5

anggota berhak memilih komisariat dengan persetujuan struktur pimpinan cabang. Mekanisme Anggota Kehormatan berada pada Pengurus Cabang dan Pengurus Besar. Prosedur yag harus dilakukan adalah: 1. Rapat Pengurus Cabang atau Pengurus Besar dapat mengeluarkan nama individu yang akan diusulkan menjadi Anggota Kehormatan. 2. Menanyakan

kesediaan

calon

anggota

dan

meminta

surat

pernyataan

kesediaannya. 3. Hasil rapat dan surat kesediaan menjadi dasar organisasi untuk mengangkat seorang Anggota Kehormatan dalam sebuah Surat Keputusan. Anggota Kehormatan tidak diwajibkan mengikuti pelantikan keanggotaan, dan kewajiban keuangan lainnya. 2. Ikrar Pelantikan Anggota HMI IKRAR PELANTIKAN ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

‫انرحمنانرحيم ﻩبسمانم‬ Dengan Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

‫ﻩأارسوالنمﺪﻬﺷ نا ﻻاﻪﻟ اﻻ اﷲ أوﺪﻬﺷ نّا ﺪﻤﺤﻣ‬ “Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Utusan Allah”

‫رباوباالسالمدينوبمحمدنبيورسول ﻩرضيتبانم‬ “Aku redla Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad adalah Nabi dan Utusan Allah”


KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

6

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami berjanji dan berikrar: 1. Bahwa kami akan selalu memenuhi tugas dan kewajiban yang dibebankan oleh himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul; 2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Himpunan Mahasiswa Islam dengan selalu tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman-pedoman Pokok serta ketentuan-ketentuan lainnya; 3. Bahwa kami akan selalu bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhai Allah Subhanahu Wata’ala dalam rangka mengabdi kepada-Nya untuk kesejahteraan Ummat dunia dan akhirat.

‫ربانعانمين ﻩانصالتيونسكيومحيايومماتيهم‬ “Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam”. Billahit tawfiq wal hidayah 3. Masa Keanggotaan HMI Masa keanggotaan dalam Anggaran Rumah Tangga adalah selama anggota memiliki status kemahasiswaan selama dua belas tahun. Selama masa itu anggota memiliki hak dan kewajiban yang sewajarnya atas status keanggotaannya. 4. Jabatan Rangkap Jabatan rangkap terdiri dari dua jenis yaitu perangkapan jabatan anggota HMI di lingkungan struktur HMI dan perangkapan jabatan di luar lingkungan struktur HMI. Jabatan rangkap yang masih di dalam lingkungan satu cabang HMI harus melalui ijin ketua cabang. Namun jika sudah antar cabang maka jabatan rangkap pada anggota tidak diperkenankan. Seorang anggota yang telah memiliki posisi struktural di organisasi lain dapat memiliki posisi struktural di HMI atas ijin Ketua Umum Cabang begitupun sebaliknya. Pertimbangan ijin yang diberikan Ketua Umum Cabang adalah sejauh mana indpendensi organisasi tidak terganggu. Ketua Umum Cabang dan Pengurus Besar yang akan rangkap jabatan harus mendapat ijin dari Pengurus Besar.


KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

7

Namun Ketua Umum Pengurus Besar tidak memiliki hak dalam rangkap jabatan dalam bentuk apapun dan kondisi apapun. 5. Mutasi Anggota Mutasi anggota hanya terjadi jika status anggota pindah ke lain cabang. Perpindahan ini dapat diakibatkan oleh keinginan anggota itu sendiri atau perpindahan studi anggota ke lingkungan lembaga pendidikan lainnya diluar cabang asal. Anggota harus membuat surat permohonan perpindahan kepada Pengurus Cabang. Persetujuan Pengurus Cabang atas permohonan ini dituangkan dalam surat pemberitahuan ke cabang yang dituju mengenai transfer anggota yang dilakukan. Pihak cabang yang dituju dapat memutuskan menerima atau menolak perpindahan ini dalam sebuah surat balasan yang ditujukan ke Pengurus Cabang asal. Cabang penerima transfer anggota harus menerbitkan Surat Keputusan Keanggotaan yang baru pada anggota yang melakukan perpindahan tersebut. BAB IV PEMBERHENTIAN 1. Pemberhentian Status keanggotaan dinyatakan berhenti atau hilang dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: meninggal dunia, atas permintaan sendiri (mengundurkan diri), diskors (pemberhentian sementara) dan dipecat. Seorang dinyatakan meninggal dunia jika ada pernyataan dari lembaga yang berwenang. Seorang anggota juga akan kehilangan status keanggotaannya jika ia mengundurkan diri melalui sebuah surat pernyataan yang ditujukan ke cabang selanjutnya cabang segera merespon. Seseorang yang mengundurkan diri tidak dapat kembali lagi menjadi anggota kecuali ia memulai lagi proses keanggotaannya dari awal. Seorang anggota yang diskosrs (kehilangan keanggotaan secara sementara) juga merupakan suatu kondisi dimana anggota tidak memiliki status keanggotaan di HMI dan tidak memiliki Hak dan kewajiban apapun di HMI untuk sementara waktu. Seorang anggota yang dipecat dari keanggotaan HMI juga akan mengalami kehilangan status keanggotaan dalam HMI beserta hak dan kewajibannya untuk selama-lamanya. Anggota yang dipecat dapat kembali menjadi anggota jika ia memulai kembali proses keanggotaannya dari awal juga. Namun demikian Anggota yang dipecat dapat kembali lagi secara otomatis DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27

KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

8

memiliki status keanggotaan jika ia melakukan pembelaan dan dikabulkan pembelaannya pada forum pembelaan tersebut. 2. Skorsing dan Pemecatan Skorsing atau pemecatan adalah kondisi dimana seorang anggota tidak lagi memiliki status keanggotaan yang mengakibatkan ia tidak lagi memiliki hak dan kewajiban yang ada di HMi. Skorsing atau Pemecatan dilakukan melalui Surat Keputusan Ketua Umum Cabang atas dasar: a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam HMI; b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI. Skorsing dikenakan pada anggota jika: a. Terlibat secara tidak langsung dalam pencemaran nama baik organisasi b. Terlibat tidak langsung dalam aktifitas yang merugikan organisasi HMI c. Terkena peringatan sebanyak tiga kali atas kasus yang sama ataupun berbeda. Pemecatan dikenakan ke anggota jika a. Berbuat kesalahan berkaitan dengan sistem organisasi HMI secara keseluruhan b. Terlibat langsung dalam pencemaran nama baik organisasi. c. Terlibat langsung dalam aktifitas yang merugikan HMI secara keseluruhan. d. Terkena putusan skorsing tiga kali atas kasus yang sama ataupun berbeda Dalam kondisi normal skorsing atau pemecatan dilakukan berdasarkan tuntutan skorsing atau pemecatan komisariat dan atau cabang. Atas dasar ini Pengurus Cabang mengadakan rapat pengurus yang menghasilkan Surat Keputusan peringatan. Skorsing atau pemecatan diputuskan jika peringatan telah berlangsung selama tiga kali. Dalam kondisi tidak normal atau keakutan kesalahan yang dibuat maka skorsing atau pemecatan tidak melalui peringatan. Dalam kondisi inipun Pengurus Besar HMI dapat melakukan skorsing atau pemecatan seperti halnya Pengurus Cabang. Penilaian kondisi tidak normal atau keakutan kesalahan yang dibuat, dilakukan oleh MSO yang ada ditingkat Pusat atau ditingkat Cabang. Khusus mengenai skorsing, lamanya skorsing yang dikenakan maksimal satu tahun. Setelah satu tahun Pengurus Cabang berhak menentukan apakah anggota itu dapat dikenakan skorsing lagi atau tidak. Maksimal skorsing yang dikenakan pada seorang anggota adalah 3 kali secara berurutan atau pun tidak berurutan, dalam kasus yang sama atau kasus yang tidak sama. Artinya untuk anggota yang telah diskorsing 3 kali cuma bisa dipecat atau tidak menghukumnya. DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27

KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

9

3. Pembelaan Ketidaksetujuan keputusan skorsing atau pemecatan dapat diajukan kepada MSO dalam tempo 3 x 7 hari setelah SK diumumkan ke khalayak anggota. Atas dasar ini MSO dapat memerintahkan Pengurus Cabang untuk membuat forum pembelaan yang dihadiri oleh Pengurus Cabang itu sendiri, ketua-ketua komisariat dilingkungan cabang tersebut, ketua komisariat anggota dan anggota itu sendiri. Dengan adanya permintaan pembelaan maka masa berlaku keputusan skorsing/pemecatan ditunda sampai ada keputusan dalam forum pembelaan. Forum pembelaan ini dipimpin oleh anggota MSO Cabang atau anggota MSO pusat dari cabang tersebut bagi cabang yang tidak memiliki MSO, atau anggota MSO pusat yang ditunjuk MSO Pusat bagi cabang yang tak memiliki MSO dan tak memiliki anggota yang duduk di MSO pusat. Urutannya: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan kasus dan latar belakang kasus oleh Pengurus Cabang. 3. Pembacaan Surat Keputusan skorsing atau pemecatan oleh Pengurus Cabang. 4. Pembacaan pembelaan oleh anggota. 5. Tanya jawab oleh pimpinan forum terhadap Pengurus Cabang, anggota dan para ketua komisariat secara berulang sampai pimpinan forum menyatakan cukup. 6. Penawaran pimpinan forum ke Pengurus Cabang untuk melakukan perubahan SK. 7. Jika Pengurus Cabang bersedia melakukan perubahan maka pimpinan forum membuat surat perintah untuk merubah SK Pengurus Cabang. 8. Jika Pengurus Cabang tidak bersedia melakukan perubahan, pimpinan forum dapat bertanya kepada para ketua komisariat yang hadir selain ketua komisariat anggota yang melakukan banding, apakah SK skorsing/ pemecatan anggota tersebut dirubah atau tidak. 9. Jika para ketua komisariat menginginkan perubahan maka pimpinan forum membuat surat perintah ke Pengurus Cabang untuk melakukan perubahan SK skorsing/pemecatan, dan Pengurus Cabang wajib mematuhinya. 10. Jika Para Ketua Komisariat tidak mengnginkan perubahan atas Surat Keputusan Cabang maka Pimpinan Forum mengeluarkan keputusan untuk tidak merubah Surat Keputusan pemecatan atau skorsing atas anggota tersebut. 11. Anggota dapat mengajukan banding ke MSO tingkat pusat atas putusan forum.


KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

10

12. Keputusan banding hanya diambil dari para anggota MSO tingkat pusat saja, setelah MSO melakukan penelaahan ulang atas kasus tersebut. 13. Keputusan MSO tingkat pusat ini harus ditaati oleh Pengurus Cabang dan Anggota. 14. Keputusan MSO tingkat pusat ini bersifat final (tidak dapat diajukan bandingkan). BAB V ADMINISTRASI KEANGGOTAAN 1. KARTU ANGGOTA Bentuk

: Persegi panjang

Warna Kertas

: Putih

Contoh

:


KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

11

2. NOMOR ANGGOTA Pemberian nomor anggota dilakukan oleh Pengurus Cabang melalusi Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Umum dan Ketua Umum. (Badan Koordinasi) setelah diterimanya surat permohonan nomor anggota oleh pihak Pengurus Cabang. Penomoran anggota dilakukan dengan bentuk: 10.112.220305.10753 Keterangan : Dua angka pertama adalah Sandi status keanggotaan Dua angka kedua adalah Sandi Cabang Enam

angka

ketiga

adalah

sandi

tanggal

penomoran

dilakukan

menggunakan tahun Hijriyah. Angka berikutnya adalah sandi nomor urut anggota Penomoran ini hanya berlaku untuk satu tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan. Oleh sebab itu cabang harus terus meminta pembaharuan nomor anggota dan Pengurus besar harus memperbahurui penomoran anggota tersebut dengan merubah tanggal keluarnya Surat Keputusan Penomoran tetapi tidak boleh merubah angka yang lain. Sandi Keanggotan 10

Anggota Biasa

20

Anggota Kehormatan

Sandi Cabang 001 002 003 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Medan Pekan Baru ….. dan cabang berikutnya di Sumatera Jakarta Jakarta Selatan Bekasi Bogor Depok Lebak Bandung Cirebon Jogjakarta Semarang Purwokerto Wonosobo Purworejo Malang Surabaya Sleman DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27

KONSTITUSI HMI

Pedoman Keanggotaan

117 Jombang 118 Jepara 119 ….. dan cabang berikutnya di pulau Jawa 201 Makasar 202 Palu 203 Palopo 204 Pangkep 205 Barru 206 Gorontalo 207 Manado 208 Luwuk Banggai 209 Toli-toli 210 Kendari 211 Bone 212 Bulukumba 213 Majene 214 ……. dan cabang berikutnya di pulau Sulawesi 301 Pontianak 302 …… dan cabang berikutnya di Pulau Kalimantan 401 Jayapura 402 Sorong 403 ……. dan cabang lain yang dibentuk di pulau Papua 501 Ternate 502 ……. dan cabang lain yang dibentuk di kepulauan Maluku 601 ……. dan cabang lain yang dibentuk di Bali dan kepulauan Nusa Tenggara Sandi Tanggal Penomoran 22 Tanggal penomoran 03 Bulan penomoran 05 Tahun penomoran Sandi Nomor Urut Anggota Sesuai dengan urut angka.


12

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI

1

PEDOMAN KEUANGAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillahirromanirrahiim BAB I PENDAHULUAN Dua bentuk gerakan Himpunan Mahasiswa diwujudkan dalam bentuk kaderisasi di dalam organisasi dan perjuangan organisasi dalam pembentukan masyarakat. Keberhasilan pembentukan individu yang Ulil Albab dan ketercapaian pembentukan tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT tergantung dari keseriusan HMI bergerak dalam lingkaran organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Keseriusan ini dapat dilihat dari sejauh mana kita telah berusaha untuk berjalan terus kedepan dan sejauh mana kelengkapan alat yang telah kita miliki dari perjalanan tersebut. Dasar organisasi berupa asas, tujuan usaha dan identitas, akan menjadi suatu gambaran bagaimana Himpunan Mahasiswa Islam terus bergerak kedepan. Perangkat organisasi merupakan sebuah gambaran bagaimana Himpunan Mahasiswa Islam memiliki kelengkapan alat untuk bergerak dalam perjalanannya diatas. Salah satu kelengkapan yang harus di miliki oleh organisasi adalah unsur keuangan. Organisasi harus memiliki kekuatan dalam keuangan untuk menjaga keberlangsungan perjalanan yang mahal namun harus dijalani. Unsur keuangan yang harus dipersiapkan adalah Pedoman Keuangan bagi organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Pedoman Keuangan yang tersusun saat ini merupakan sebuah pedoman pertama dalam HMI yang mengatur organisasi dalam hal keuangan secara menyeluruh utuh dan komprehensif. Sebagai pedoman yang disepakati bersama dalam kongres maka pedoman ini yang akan menjadi dasar bagaimana HMI memakai alat kelengkapannya berupa uang dan keuangan. Sebagaimana halnya sebuah pedoman yang disusun dan disepakati dalam kongres, pedoman ini juga harus mengalami penyempurnaan dari waktu kewaktu dimasa depan.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI

2

BAB II OTORITAS KEUANGAN Otoritas keuangan merupkan sebuah pedoman awal yang menjelaskan berapa banyak otoritas yang harus berjalan dalam keorganisasian HMI. Otoritas keuangan yang dimiliki dalam satu struktur organisasi terdiri dari: 1. Otoritas Pengaturan 2. Otoritas Penerimaan 3. Otoritas Pengeluaran 4. Otoritas Pencatatan 5. Otoritas Pengesahan Kelima otoritas ini harus dipegang dan dijalankan oleh pihak-pihak yang berbeda dalam satu struktur kepengurusan HMI. Pemisahan otoritas ini untuk menciptakan sebuah sistem keuangan yang berdasarkan dua prinsip yaitu: Prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip keadilan. Prinsip transparansi artinya sistem keuangan organisasi merupakan sebuah sistem yang mengatur berbagai aktivitas keuangan yang dapat dibuktikan keberadaannya, kesesuaian nilainya dan kepatuhan akan aturannya. Hal ini cukup penting menjadi dasar karena tanda ada transparansi maka sebuah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik dan benar. Tanpa ada transparansi maka sistem keuangan organisasi akan didasarkan pada manipulasi informasi. Oleh sebab itu untuk menghindari manipulasi informasi dan memegang teguh prinsip transparansi maka keberdaan bukti dan keakuratan pencatatan akan aktifitas keuangan dalam HMI merupakan sebuah hal yang sangat penting. Prinsip akuntabilitas artinya sistim keuangan organisasi yang melaporkan kondisi keuangan organisasi dengan metode pencatatan keuangan yang bersifat transparan dengan data-data akurat, yang kemudian pada akhir kepengurusan, laporan keuangan tersebut akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban oleh pimpinan organisasi. Prinsip akuntabilitas tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lain yang akan menjadi pertimbangan dalam membangun kerjasama dalam hal keuangan. Sistem yang adil artinya sistem keuangan Himpunan Mahasiswa Islam disusun dan dibentuk untuk menegaskan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap pihak dalam satu struktur. Penjabaran hak dan kewajiban dalam otoritas-otoritas merupakan Kongres HMI ke-29

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI

3

usaha yang menghindari ketertumpangtindihan peran pada satu posisi struktural. Dengan demikian sistem keuangan dirancang dengan dasar kesesuaian kemampuan dan target yang harus dicapai. Tanpa ada pemisahan otoritas maka tidak ada pemisahan peran sehingga terjadi penumpukan kewajiban kewajiban pada satu pihak. Hal ini tentu akan memberatkan dan membuat sebuah posisi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. 1. Otoritas Pengaturan Pemegang hak regulasi tertinggi dalam HMI adalah kongres HMI. Namun dalam struktur kepemimpinan pelakasanaan aturan keuangan di tiap lini struktur adalah Ketua Umum dan Bendahara Umum. Kedua pihak ini memiliki hak regulasi dalam keuangan organisasi di masing-masing strukturnya. Ia berhak membuat mekanisme kuangan organisasi di tingkatan strukturnya, baik itu pemasukan maupun pengelolaan keuangan. Hak lainnya yang dimiliki oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum adalah Hak untuk memeriksa setiap aktifitas keuangan di HMI dan hak untuk menolak atau menunda setiap aktifitas keuangan dalam HMI. Oleh sebab itu ketua Umum dan Bendahara Umum merupakan pihak yang dianggap mengetahui segala jenis aktifitas keuangan organisasi ditingkatan strukturnya. Tidak ada satu pihakpun yang berhak menutupi segala informasi keuangan yang ada dalam struktur HMI terhadap Ketua Umum dan Bendahara Umum. Namun demikian, Ketua Umum dan Bendahara Umum berhak menyimpan informasi keuangan terhadap anggota HMI kecuali dihadapan struktur kekuasaan HMI (Kongres, Konferensi, dan Rapat Anggota). Artinya Kedua pihak ini berhak menolak permintaan segala pihak atas informasi keuangan yang dimilikinya, baik itu dari pihak anggota, pihak struktur HMI dibawahnya ataupun pihak eksternal. Namun apabila struktur kekuasaan meminta kedua pihak ini membuka informasi keuangan yang disimpan maka wajib mkedua pihak ini memberikan informasi sesuai dengan yang diminta. Oleh sebab itu penanggungjawab keuangan yang paling kompeten adalah Ketua Umum dan Bendahara Umum HMI. 2. Otoritas Penerimaan Pada tingkat struktur yang memiliki hak untuk menerima hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan menyimpannya adalah Bendahara I. Pada tingkat kepanitiaan dari aktifitas HMI yang memegang hak ini adalah Bendahara Umum Kepanitiaan dan Kongres HMI ke-29

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI

4

Bendahara Bidang pada struktur. Sebagian besar keuangan organisasi harus diusahakan tersimpan pada bank Syari’ah dan sebagian kecil lainnya disimpan oleh pemegang otoritas penyimpan sebagai kas kecil. Tanda bukti penerimaan dan informasi nilai uang yang disimpan harus dilaporkan kepada Bendahara III. Bendahara I berhak menyimpan informasi ini kepada siapapun kecuali kepada Bendahara Umum, Bendahara III dan Ketua Umum. Bendahara I tidak berhak mempublikasikan nilai keuangan yang disimpan HMI kepada khalayak Umum di luar Struktur Kepengurusan, apalagi pihak ekstenal HMI. Bendahara I tidak berhak mengalihkan hak peyimpanan keuangan ini kepada siapapun keculi kepada bendahara Umum atas pengetahuan Ketua Umum dan Sekretaris Umum. 3. Otoritas Pengeluaran Aktifitas yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan HMI dari tempat penyimpanan Keuangan HMI harus dilakukan oleh bendahara II dimasing-masing struktur kepemimpinan HMI atau staf bendahara kepanitiaan atau staf bendahara bidang HMI. Pemegang hak untuk mengeluarkan sejumlah nilai keuangan ini tidak boleh sama orangnya dengan pemegang hak lainnya. Tanda bukti pengeluaran sejumlah uang harus diberikan kepada Bendahara III di setiap waktu. Setiap pengeluaran sejumlah uang, baik itu dalam pengeluaran program atau pengeluaran non program, harus diketahui oleh Bendahara Umum. Bendahara II tidak berhak mengalihkan hak pengambilan uang ini kepada pihak lain kecuali kepada Bendahara Umum atas pengetahuan Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Pengeluaran tanpa tanda bukti harus dibuat sebuah nota pengeluaran yang disetujui oleh Bendahara Umum sebagai pengganti tanda bukti pengeluaran. 4. Otoritas Pencatatan Setiap aturan atau kebijakan harus tercatat secara tertulis yang dijadikan pedoman bagi aktifitas keuangan bagi pengurus dan anggota. Begitu juga dengan setiap aktifitas penerimaan dan pengeluaran harus memiliki pencatatan keuangan yang lengkap. Bendahara III memiliki hak untuk memastikan bahwa semua aktifitas keuangan HMI tercatat dengan baik dan benar, lengkap dengan para pengesahnya.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI

5

Bendahara III berhak menerima informasi penerimaan keuangan organisasi dan pengeluarannya setiap waktu. Informasi penerimaan dan pengeluaran yang diterima berupa sejarah transaksi tanda bukti atas kedua aktifitas tersebut. Oleh sebab itu ia berhak meminta informasi/tanda bukti tersebut ke Bendahara I dan Bendahara II. Informasi yang diterima kemudian dilaporkan ke Bendahara Umum. 5. Otoritas Pengesahan Setiap aktifitas peneriman dan pengeluaran keuangan dalam struktur HMI harus disertai tanda bukti yang mencantumkan pengesah aktifitas tersebut, yaitu Bendahara Umum. Pada tingkat bidang kerja kepengurusan yang menjadi pengesah aktifitas tersebut adalah ketua bidang, sedangkan pada tingkat kepanitiaan yang menjadi pengesah adalah ketua panitia. Pengesahan aktifitas keuangan ini merupakan suatu bentuk atas pemberitahuan informasi keuangan terhadap pihakpihak yang bertanggungjawab dalam struktur HMI. Sehingga segala aktifitas keuangan HMI memiliki penanggungjawabnya masing-masing. BAB III PERENCANAAN KEUANGAN Perencanaan keuangan organisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebagai sebuah gerak awal dalam wilayah keuangan. Perencanaan dilakukan minimal sekali di awal periode kepengurusan dalam satu peiode kepengurusan perencanaan berisi: a. Asumsi asumsi dasar keuangan (internal dan eksternal) b. Kuantitas dan kualitas aktifitas-aktifitas organisasi yang direncanakan c. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktifitas tersebut d. Penentuan sumber-sumber keuangan yang harus diperoleh e. Penetapan waktu untuk setiap aktifitas pengelolaan keuangan f. Pengaturan organisasi dalam menjalankan perencanaan keuangan Tujuan dilakukannya perencanaan adalah untuk menghindari kesulitan keuangan dalam menjalankan organisasi. Perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh Pengurus Harian dan stafnya. Kecuali ditingkat komisariat perencanaan keuangan harus dilakukan juga dengan melibatkan seluruh pimpinan HMI satu tingkat dibawahnya. Misalkan Perencanaan keuangan Pengurus Besar harus melibatkan pengurus harian dan Kongres HMI ke-29

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI

6

para stafnya dan para ketua cabang. Perencanaan keuangan pengurus cabang harus melibatkan pengurus harian di cabang tersebut dan para ketua komisariat dilingkungannya. Bentuk dari hasil sebah perencanaan keuangan organisasi dalam HMI dikenal dengan Anggaran Kepengurusan. Anggaran Kepengurusan ini berlaku selama 2 tahun untuk tingkat Pusat dan 1 tahun untuk tingkat Cabang dan Komisariat. Anggaran kepengurusan di susun oleh pengurus HMI dan diajukan kepada para ketua cabang untuk tingkat pusat, kepada ketua komisariat di tingkat cabang dan pada para anggota di tingkat komisariat, untuk disetujui. Realisasi atas anggaran yang disepakati dipertanggungjawabkan di kongres untuk Pimpinan Pusat, di Konferca untuk Pengurus Cabang dan di Rapat Anggota untuk Pengurus Komisariat. Perubahan realisasi isi Anggaran Kepengurusan harus diketahui pihak-pihak yang telah menyetujui Anggaran tersebut. Hal itu harus dilakukan pada tiap terjadinya perubahan dari realisasi Anggaran itu. Tuntutan untuk merubah anggaran dapat dilakukan oleh pengurus cabang terhadap pelaksanaan anggaran Pengurus Besar. Begitupun Pengurus Komisariat Terhadap Pengurus Cabang. Namun pihak pelaksana anggaran dapat memilih untuk tidak mememenuhi tuntutan tersebut tetapi harus dipertanggungjawabkan pada tingkat Struktur Kekuasaan. Pelaksana harus menjelaskan dasar-dasar kebijakan atas tindakannya yang tidak mau memenuhi tuntutan atas perubahan anggaran tersebut. Dasar-dasar kebijakan inilah yang menjadi dasar penilaian atas kemampuan mengelola keuangan. BAB IV SUMBER KEUANGAN Sumber keuangan organisasi HMI adalah tempat-tempat atau pihak-pihak yang dapat memberikan pemasukan keuangan bagi organisasi HMI. Satu hal yang perlu diingat dalam menerima pemasukan keuangan dari sumber-sumber keuangan adalah “Independensi”. Artinya tuntutan atau sayarat yang menyertai suatu penerimaan keuangan bagi HMI tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan HMI. Tuntutan atau syarat itupun tidak boleh merubah keputusan organisasi HMI dalam menjalankan kebijakan organisasinya. Kerjasama dengan memberikan kompensasi- kompensasi harus bersifat wajar dan tidak mengganggu independensi organisasi. Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Keuangan

7

1. Swadaya Anggota Swadaya anggota merupakan sumber keuangan internal organisasi yang diperoleh secara periodik dan non periodik. Pemasukan yang diperoleh secara periodik merupakan pemasukan dalam bentuk iuran anggota. Perolehan keuangan organisasi secara non periodik dari anggota dapat berbentuk donasi-donasi pada tiap aktifitasaktifitas organisasi. Semua pemasukan keuangan dari swadya anggota harus dicatat dengan lengkap di tiap periode kepengurusan. Hal ini untuk mengukur keterlibatan anggota dalam membantu keuangan organisasi dari waktu-kewaktu. Pengurus Komisariat memiliki hak memungut iuran anggota sedangkan Pengurus Cabang memiliki hak memungut uang pangkal anggota. Maksimal dua puluh persen (20 %) dari total iuran anggota yang terkumpul oleh Pengurus Komisariat diserahkan ke Pengurus Cabang setiap bulannya, dua puluh persen (20 %) dari total iuran anggota yang diserahkan seluruh komnisariat ke Pengurus Cabang harus diberikan ke Pengurus Besar setiap bulannya. Anggota memiliki hak mengajukan keberatan atas pengenaan iuran kepada dirinya setelah semua kewajiban iuran yang telah berjalan diselesaikan. Pengajuan keberatan anggota ini akan menjadi pertimbangan pembebasan iuran oleh pengurus. Anggota diputuskan bebas dari kewajiban iuran jika ia dinilai tidak mampu Pengurus Harian. Keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan kepengurusan ini harus ditinjau ulang tiap tiga bulan sekali. 2. Donasi Donasi yang dimaksud adalah pemasukan keuangan yang diperoleh dari pihak eksternal HMI atau pihak internal HMI yang bukan merupakan iuran anggota dan uang pangkal anggota tanpa disertai tuntutan atau sayarat apapun. Organisasi HMI dilarang meminta donasi ke pihak eksternal tanpa disertai pemberitahuan perencanaan penggunaan uang yang akan diperoleh. Perencanaan ini dapat berupa proposal kegiatan atau proposal aktifitas kepengurusan dalam satu periode. Semua Struktur HMI Juga tidak diperkenankan menerima donasi dari pihak-pihak yang memiliki sumber keuangan dari aktifitas yang tidak halal dan tidak baik, baik itu secara personal atau organisai organisasi. Oleh sebab itu semua lini HMI harus mengenal betul siapa yang akan dijadikan sumber penerimaannya. Kongres HMI ke-29

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI

8

3. Kerjasama Kerjasama merupakan sebuah mekanisme untuk mendapatkan sejumlah dana dengan disertai kompensasi-kompensasi yang diberikan oleh HMI dalam aktifitas kerjasama tersebut. Aktifitas kerjasama merupakan sebuah aktifitas yang direncanakan dan dilaksanakan oleh HMI, bukan merupakan aktifitas yang diberikan oleh pemberi dana. Ini artinya kerjasama terjadi ketika ada aktifitas HMI yang memerlukan kerjasama untuk mendapatkan dana dari aktifitas tersebut. Pada mekanisme ini kompensasi yang diberikan HMI tidak boleh mengganggu idependensi HMI. Pihak pihak yang dapat diajak kerjasama adalah pihak-pihak yang tidak melakukan aktifitas-aktifitas yang dilarang oleh agama. Periode kerjasama juga tidak boleh lebih dari satu periode kepengurusan. Setiap aktifitas kerjasama harus berdasarkan persetujuanKetua Umum tiap Struktur Kepengurusan. 4. Pinjaman Pinjaman merupakan mekanisme penerimaan dana dari pihak internal HMI atau eksternal HMI. Pengajuan permohonan pinjaman juga harus disertai sebuah keterangan

atas

penggunaan

dana

yang

akan

dipinjam

dan

mekanisme

pengembaliannya. Kepengurusan HMI dilarang melakukan pinjaman dengan jarak pengembalian melebihi satu periode kepengurusan. Hal ini untuk menghindari pembebanan keuangan pada kepengurusan yang berikutnya. Dengan demkian, setiap kepengurusan dilarang memiliki hutang diakhir kepengurusannya jika akhir kepengurusan ada hutang maka hutang tersebut dibebankan kepada tiap individu Pengurus Harian Periode kepengurusan tersebut. Jaminan yang diberikan dalam melakukan pinjaman adalah asset-asset HMI yang tidak menghilangkan eksistensi organisasi dikemudian hari. BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN Pengelolaan

keuangan

merpakan

aktifitas

organisasi

dalam

melakukan

pemakaian keuangan yang telah atau akan dimiliki oleh organisasi. Penggolongan aktifitas pemakaian keuangan dilakukan untuk mengukur kinerja organisasi secara lebih realistis, sehingga perubahan posisi keuangan yang terjadi dalam HMI dapat dijelaskan Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Keuangan

9

secara baik dan benar kepada semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini. 1. Pembiayaan Kegiatan Pembiayaan kegiatan merupakan jenis aktifitas yang melakukan pemberian dana untuk program kerja program kerja yang tidak menghasilkan penambahan asset organisasi. Program kerja ini antara lain pelatihan-pelatihan, seminar-seminar atau diskusi diskusi dan jenis lainnya. Pembiayaan yang dilakukan merupakan pengeluaran dana yang diasumsikan akan habis dipakai. Sisa yang muncul dalam bentuk uang atau barang barang yang bernilai uang, hak pengelolaannya dimiliki oleh bendahara umum. Pembiyaan kegiatan dilakukan dengan melalui berbagai prosedur yang ditentukan. Prosedur-prosedur tersebut adalah: a. Kegiatan merupakan kegiatan yang telah ada dalam program kerja kepengurusan. b. Program kerja kepengurusan tersebut mendapat alokasi dana dari pihak bendahara yang tertuang dalam perencanaan keuangan struktur. c. Program kerja memiliki kejelasan penanggungjawab kegiatan berupa ketua bidang. d. Pengeluaran dana dilakukan atas dasar permohonan tertulis dari pelaksana kegiatan atas dasar sepengetahuan penanggungjawab kegiatan. e. Pengeluaran dana dilakukan minimal dalam dua tahapan maksimal dalam tiga tahapan. f. Tahapan kedua pengeluaran keuangan direalisasi setelah ada laporan penggunaan dana awal dan perencanaan penggunaan dana tahapan kedua oleh pelaksana kegiatan. g. Tahapan ketiga direalisasi dengan mekanisme yang sama dengan tahapan kedua. h. Pembiayaan kegiatan berikutnya dalam satu bidang akan dapat dilakukan jika kegiatan yang sebelumnya telah membuat laporan akhir secara tertulis. i. Pembiayaan kegiatan yang tidak ada dalam program kerja dilakukan jika kegiatan tersebut disetujui oleh Ketua Umum dan ada alokasi dana untuk kegiatan itu.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Keuangan

10

j. Lembaga Koordinasi, Lembaga Kekaryaan dan Lembaga Khusus memiliki mekanisme tersendiri berdasarkan kesepakatan Bendahara Umum dan lembaga tersebut. 2. Penambahan Aset Penambahan aset merupakan aktifitas pembelian benda-benda yang memiliki usia lebih dari satu tahun. Benda-benda ini harus dinilai ulang nilai nominalnya di tiap akhir kepengurusan. Aktifitas ini hanya boleh dilakukan oleh Bendahara Umum atau atas persetujuan Bendahara Umum. Semua aktifitas penambahan asset harus merupakan aktifitas yang terjadwal dalam program kerja dan memiliki alokasi dana. Aktifitas yang tidak terjadwal dapat dilaksanakan atas persetujuan sebagian besar Pengurus Harian dan mengambil sumber dana dari sumber keuangan organisasi tanpa mengganggu alokasi dana yang telah ditetapkan. Suatu kepanitian yang memiliki uang lebih berhak melakukan penambahan aset bagai organisasi HMI harus ada persetujuan Bendahara Umum. 3. Bantuan Keorganisasian Bantuan keorganisasian merupakan aktifitas pemberian sejumlah dana atau sejumlah barang yang memiliki nilai nominal dari organisasi HMI kepada pihak lain diluar HMI. Bantuan keorganisasian juga harus berdasarkan program kerja yang ditetapkan pada awal kepengurusan dan sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan. Bantuan keorganisasian yang dilakukan diluar program kerja yang ditetapkan harus melalui persetujuan sebagian besar pengurus harian dan mengambil alokasi dana yang tidak mengganggu pengalokasian dana aktifitas lain yang telah ditetapkan. Pihak yang diberikan bantuan adalah pihak-pihak yang tidak menindas umat islam. Pengurus harus mengenal secara baik akan latar belakang pihak yang akan diberi bantuan dan harus yakin bahwa bantuan organisasi tersebut tidak akan diselewengkan. Bantuan organisasi yang diberikan secara simultan, jangka waktunya tidak boleh melebihi satu periode kepengurusan. 4. Penyimpanan Keuangan dan Tanda Bukti Penyimpanan keuangan organisasi harus dilakukan di lembaga keuangan berbentuk bank syari’ah. Jika tidak ada maka didalam bank milik negara. Penyimpanan uang ke bank dilakukan setelah penerimaan uang. Pengeluaran keuangan hanya dapat Kongres HMI ke-29

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI

11

dilakukan di awal bulan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan keuangan organisasi dibulan tersebut. pengeluaran keuangan diluar jadwal tersebut harus melalui persetujuan sebagian besar pegurus harian. Setiap aktifitas keuangan harus memiliki tanda bukti yang cukup dan sesuai dengan kebijakan organisasi. Tanda bukti itu dapat terdiri dari pihak eksternal (utama) atau internal HMI. Keberadaan tanda bukti ini merupakan dasar atas transparansi keuangan HMI. BAB VI PELAPORAN KEUANGAN 1. Bentuk Pelaporan Pelaporan keuangan merupakan aktifitas pemberitahuan atas aktifitas keuangan orgnaisasi yang dimulai dari awal kejadian transaksi sampai pada proses pertanggungjawabannya. Bentuk bentuk pelaporan tersebut terdiri dari 3 bentuk laporan yaitu Laporan Arus Kas, Laporan Aktifitas dan Neraca Aktifitas. Bentukbentuk pelaporan ini berlaku dan harus dilaksanakan oleh setiap jenjang struktur pimpinan HMI (Pengurus Besar, Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat). Dalam proses pelaporan ini pihak Majelis syuro Organisasi berhak melakukan audit atas struktur pimpinan setingkatnya atau dibawahnya. Laporan Arus Kas adalah sebuah bentuk pelaporan yang menggambarkan pergerakan uang masuk dan uang keluar pada suatu struktur HMI. Pada Laporan aktifitas yang terlihat adalah sebuah gambaran pengelolaan keuangan organisasi yang didasarkan pada aktifitas organisasi. Oleh sebab itu struktur laporan tergantung dengan penggologan aktifitas yang dijalankan dalam kepengurusan HMI. Terakhir, Laporan

neraca

adalah

bentuk

pelaporan

keuangan

organisasi

HMI

yang

menggambarkan posisi kekayaan HMI dalam nilai nominal secara menyeluruh. Bentuk dan contoh laporan keuangan dapat dilihat pada lampiran. 2. Waktu Pelaporan Pelaporan keuangan juga harus dibuat dalam waktu-waktu tertentu (pembagian waktu). Melalui pembagian waktu ini akan memudahkan perangkat kepengurusan dalam memantau segala aktifitas organisasi, maka ditetapkan adanya dua periode waktu pelaporan keuangan yaitu: Laporan Tiga Bulanan dan Laporan Tahunan.

D


KONSTITUSI HMI

Pedoman Keuangan

12

Laporan tiga bulanan adalah bentuk pelaporan yang dilakukan dalam periode tiga bulan. laporan tiga bulanan memuat laporan keuangan dalam bentuk laporan arus kas, laporan aktifitas ataupun neraca keuangan. Begitu pula pada laporan tahunan seluruh posisi keuangan harus dijabarkan didalamnya, baik itu laporan arus kas, laporan aktifitas ataupun neraca keuangan. Bagi unit-unit kerja (seperti kepantiaan atau tim kerja) yang memiliki waktu aktifitas kurang dari satu tahun maka mereka di wajibkan membuat laporan pertengahan dan laporan akhir dari aktifitasnya. Laporan ini di serahkan kepada pimpinan HMI yang membentuk unit ini.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI Lampiran Contah Laporan Arus Kas ARUS KAS

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PERIODE 20XX-20XX) A. SALDO KAS AWAL 1. Kas di Bank

XXXX

2. Kas di Tangan

XXXX

Saldo Kas Awal

XXXX (A)

B. ALIRAN KAS DARI AKTIFITAS PROGRAM 1. Penerimaan Keanggotaan a. Uang Pangkal

XXXX

b. Iuran Anggota

XXXX

c. Donasi Anggota

XXXX

Total Penerimaan Keanggotaan

XXXX (B)

2. Penerimaan Program a. Donasi Program

XXXX

b. Penerimaan Program

XXXX

Total Penerimaan dari Aktifitas Program

XXXX (C)

3. Pengeluaran a. Program Ketua Umum

XXXX

b. Program Sekretaris Umum

XXXX

c. Program Bendahara Umum

XXXX

d. Program Dewan Pimpinan/Pengurus Harian XXXX e. Program Lembaga-lembaga

XXXX

f. Program MSO

XXXX

g. Program lainnya

XXXX

Total Pengeluaran dari aktifitas Program

(XXXX) (D)

C. ALIRAN KAS DARI AKTIFITAS NON PROGRAM 1. Penerimaan a. Pengembalian Piutang

XXXX

b. Pendapatan Simpanan di Bank

XXXX Kongres HMI ke-29

13

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI

XXXX

c. Donasi tak terkait program

Total Penerimaan dari Aktifitas Non Program

XXXX (E)

2. Pengeluaran a. Biaya Kesekretariatan

XXXX

b. Biaya Lingkungan

XXXX

c. Biaya Lainnya

XXXX

Total Pengeluaran dari Aktifitas Non Program

(XXXX) (F)

D. ALIRAN KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI 1. Penerimaan

XXXX (G)

2. Pengeluaran

(XXXX) (H)

E. TOTAL ALIRAN KAS (B+C-D+E+F+G-H)

XXXX (I)

F. SALDO KAS AKHIR

XXXX (A+I)

Contoh Laporan Aktifitas LAPORAN AKTIFITAS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PERIODE 20XX-20XX) PENDAPATAN Donasi

XXXXX

Pendapatan Program

XXXXX

Pendapatan Bank

XXXXX

Pendapatan lain-lain

XXXXX

Jumlah Pendapatan

XXXXXX

PENGELUARAN Ketua Umum

XXXXX

Sekretaris Umum

XXXXX

Bendahara Umum

XXXXX

Komisi-Komisi/Bidang-bidang

XXXX

Lembaga-lembaga

XXXXX Kongres HMI ke-29

14

Pedoman Keuangan

KONSTITUSI HMI MSO

XXXXX

Program lainnya

XXXXX

Jumlah pengeluaran

15

(XXXXX)

NAIK/(TURUN) KEKAYAAN PERIODE BERJALAN

XXXXX

Contoh Neraca NERACA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Periode 20xx-20xx) AKTIVA

PASIVA

Aktiva Lancar

Kewajiban

Kas

XXXXX

Kewajiban Internal

XXXXX

Piutang

XXXXX

Kewajiban Eksternal

XXXXX

Aktiva Tetap

Pangkal Kekayaan

Anggota

XXXXX

Sekretariat

XXXXX

Inventaris

XXXXX

Anggota Naik/Turun Kekayaan

Aktiva Lainya Biaya Ditangguhkan

Periode lalu

XXXXX

Periode Berjalan

XXXXX

XXXXX Total Pasiva

Total Aktiva

XXXXX

XXXXX

Kongres HMI ke-29

XXXXX

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

1

PEDOMAN PERKADERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Bismillahirromanirrahiim

BAB I PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran hidup yang memuat sistem tata nilai kehidupan kesemestaan yang bersifat paripurna, kosmopolit dan egaliter. Karena itu, Islam di samping sebagai ajaran hidup, sekaligus merupakan agama (dien) yang menjadi cara pandang (word view) terhadap realitas kesemestaan. Hal ini termanifestasi dalam kesadaran bahwa alam semesta dengan kehidupan yang inheren di dalamnya merupakan manifestasi dari keberadaan Allah SWT sebagai zat yang telah menciptakan, memelihara dan memberi kepercayaan kepada manusia (sebagai khalifah) untuk memanfaatkan alam semesta ini sesuai dengan fitrahnya. Cara pandang semacam ini, merupakan kerangka landasan bagi HMI dalam merumuskan tujuan organisasi, yaitu terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulul albab yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhai Allah SWT (AD HMI pasal 5). Konsekuensinya, usaha

untuk

melahirkan

kader

ulul

albab

merupakan

landasan

strategis

bagi

HMI

dalam

mengidentifikasikan dirinya sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan. Tatanan masyarakat yang diridhai Allah SWT (masyarakat paripurna), diinterpretasikan oleh HMI sebagai “peradaban yang tumbuh dan berkembang” secara dinamis. Dan kata “turut” dalam tujuan HMI itu, secara sadar menempatkan HMI merupakan bagian integral dari proses perjuangan umat. Kehadiran HMI di tengah masyarakat, merupakan realitas kesejarahan yang membawa pesan perkaderan dan perjuangan untuk mengakselerasi perubahan masyarakat yang konstruktif menuju tata sosial yang lebih baik. Karena itu, gerak HMI harus selalu mengarah pada cita ideal masyarakat yang diridhoi Allah SWT., sebagai perwujudan sosiologis tujuan HMI. Orientasi perjuangan pada gilirannya mensyaratkan adanya kader-kader berkualitas yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kader yang harus dikembangkan HMI adalah sosok kader ideal sebagaimana telah digambarkan dalam Al-Qur’an, yaitu sosok ulul albab. Untuk melahirkan sosok kader-kader semacam itu dibutuhkan sistem perkaderan yang komprehensif dan dinamis, yang secara konseptual dan operasional tetap berpijak pada acuan dasar organisasi. Perkaderan, dengan demikian merupakan salah satu orientasi dasar organisasi yang tidak dapat dipisahkan dengan orientasi HMI sebagai organisasi perjuangan. Orientasi kepejuangan dan perkaderan bagi HMI merupakan dua aspek yang saling melengkapi, berproses secara sinergis dan terus menerus sampai pada tingkat optimum bagi keduanya serta menghasilkan result yang optimum pula.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

2

Dalam konteks ini, maka perkaderan dalam perkembangannya harus selalu dipahami secara dialektis antara perkembangan dinamika internal organisasi dengan realitas sosio-kultur dan sosio-politik masyarakat. Dalam dinamika sejarahnya, sistem perkaderan yang dikembangkan HMI tidak hanya berimplikasi konstruktif dalam mencapai tujuan HMI. Namun demikian, kadang-kala tidak bisa dipungkiri adanya distorsi pemahaman, operasionalisasi ataupun manajemen dan metodenya, sehingga perkaderan yang berlangsung bukannya mendekatkan proses perkaderan pada tujuan HMI, tetapi malah sebaliknya, destruktif terhadap tujuan organisasi. Karena itu, dalam pelaksanaan sistem perkaderan sangat diperlukan kajian kritis-inovatif terhadap proses perkaderan, sehingga diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya distorsi. Dalam kaitannya sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan, maka HMI memiliki dan menggunakan

Pedoman Perkaderan sebagai acuan dalam proses pencapaian tujuannya. Lahirnya

Pedoman Perkaderan 1998 ini, berawal dari proses pergumulan intelektual dan organisasional kader-kader HMI baik di tingkat internal maupun pertautannya dengan realitas sosio-politik dan sosio-kultur masyarakat. Karena itu,

Pedoman Perkaderan ini yang merupakan hasil Lokakarya

Pedoman Perkaderan di Yogyakarta pada tanggal 16-19 September 1998 dan disahkan oleh Konggres pada tahun 1999, secara umum merupakan respon positif terhadap tantangan perubahan dinamika internal dan eksternal HMI. Dan secara khusus, dari Pedoman

Pedoman Perkaderan ini merupakan penyempurnaan

Perkaderan hasil Lokakarya Perkaderan Nasional di Jakarta pada tanggal 15-19 Syawal

1412 H/18-22 April 1992 M yang ditetapkan oleh Kongres pada tahun 1994. Dan Pedoman 1994 tersebut merupakan hasil dari perubahan dan penyempurnaan

Perkaderan

Pedoman Perkaderan 1983.

Pedoman Perkaderan 1999 memuat gagasan-gagasan perubahan mendasar di seputar upaya pengembangan model perkaderan yang didasarkan pada pemahaman HMI sebagai institusi Islam yang berada pada lingkaran kosmos gerakan Islam universal. Sekat etnis, geografis-kultural dan berbagai aspek keindonesiaan tetap dipandang sebagai kisaran strategis dalam pencapaian pengembangan peradaban Islam. Karenanya, dalam pencapaian perubahan mendasar itu, terdapat beberapa catatan kritis mengenai

Pedoman Perkaderan 1994.

Pertama,

Pedoman Perkaderan 1994 cenderung menyentuh pada aspek pengembangan

kualitas ulul albab, sementara gagasan-gagasan pengembangan tatanan masyarakat cita yang diformulasikan dalam gagasan besar, masyarakat yang diridloi Allah masih menjadi serpihan-serpihan tematik yang belum menjadi kesatuan wacana pengembangan yang lebih intensif.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI Kedua,

3

Pedoman Perkaderan 1994 memahami perubahan global dunia cukup memberikan

peluang bagi terbentuknya hubungan saling mempengaruhi antar berbagai sekat institusional yang tidak hanya menjadi monopoli institusi negara. Situasi saling mempengaruhi adalah cukup dominan dalam tata dunia global. Dengan demikian, probabilitas terjadinya pengaruh eksternal terhadap HMI juga kian meningkat. Karena itu, dalam memproyeksikan perkaderan ke depan dikembangkan tiga model perkaderan, yaitu model pendidikan, model kegiatan dan model jaringan. Namun, dalam implementasinya masih cenderung terkonsentrasi pada model pendidikan, sementara dua model lainnya belum memiliki kerangka penjelas dan implementasi yang sinergis dengan pengembangan kualitas kader cita dan masyarakat cita HMI. Ketiga, Pedoman

Perkaderan 1994 cenderung menggeneralisasi kualitas potensi kader dalam

satu frame tertentu dengan ukuran kualifikasi seragam untuk setiap peserta kader. Padahal, raw input kader HMI meliputi berbagai latar belakang pendidikan, tingkat pemahaman keislaman, pengetahuan, budaya, emosi personal dan sebagainya. Karena itu, pluralitas potensi individual yang memiliki kelebihan dan kekurangan pada kader HMI tidak bisa dikesampingkan. Keempat,

Pedoman Perkaderan 1994 belum memiliki sistematika yang mendiskripsikan

mekanisme proses perkaderan secara dinamis, khususnya dalam aspek muatan perkaderan, manajerial dan metodenya. Dengan beberapa catatan kritis di atas, maka

Pedoman Perkaderan 1999 mencoba

mengelaborasi kelebihan dan kekurangan pengalaman hampir satu dasawarsa pelaksanaan

Pedoman

Perkaderan 1994. Dengan dorongan semangat pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan sosio-politik baik di tingkat global maupun nasional, maka

Pedoman Perkaderan 1999 ini diharapkan

mampu melahirkan kader-kader kualitas ulul albab yang memiliki daya vitalitas tinggi untuk mengembangkan tata nilai yang diridloi Allah dalam masyarakat.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

4

BAB II POKOK-POKOK PERKADERAN

1. Arah Perkaderan Islam sebagai sebuah cara pandang, merupakan konsep integral antara Tuhan, manusia dan alam. Pemahaman akan ketiga realitas itu menentukan perilaku manusia terhadapnya. Kerangka landasan tersebut menjadikan revolusi Islam bukan hanya dalam rangka perlawanan terhadap patung-patung berhala namun secara substansi pada perlawanan penghambaan manusia terhadap materi. Setiap makhluk di alam semesta, termasuk manusia, secara fitrah memiliki kecenderungan pada nilai-nilai suci yang terkandung di dalam Dienul Islam. Dengan demikian tugas seorang Muslim selaku khalifah

di

dunia

adalah

mengikuti

petunjuk

suci

Dienul

Islam

dan

berkewajiban

mengimplementasikannya dalam bentuk perjuangan (harakah Islamiyah) untuk sebuah peradaban Islam yang sesuai dengan kehendak Ilahi. Namun, kondisi realitas menampakkan manusia semakin jauh dari fitrahnya. Orientasi materi dengan pemajuan kepada indra dan akal menyebabkan adanya perubahan nilai kemanusiaan dan ideologi sosial. Hal ini sering bertentangan dengan cita-cita kultural dan nilai-nilai Islam. Kebenaran bukan lagi atas dasar nilai-nilia Islam tetapi dengan paradigma posivistik yang mengakibatkan manusia mengalami split dan kepincangan dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan realitas. Manusia pun akhirnya menyembah “tuhan-tuhan” buatannya sendiri. Jadi musuh manusia tidak lagi “tuhan” secara kasat mata seperti pemimpin zalim yang mudah ditaklukkan, namun persepsi atau cara pandangnya dalam memahami realitas kehidupan. Banyak bentuk persepsi dan cara pandang yang positivistik telah menghegomoni kehidupan manusia hingga menjadi makhluk yang tidak merdeka, antara lain feodalisme dan aristokrasi, kediktatoran dan kolonialisme, kapitaslisme dan materialisme, dan liberalisme dan neo liberalisme. Semua persepsi dan cara pandang tersebut meniscayakan semakin terlindasnya kaum mustadhafin secara struktural. Peran institusi masyarakat yang melindungi masyarakat dari kehancuran menjadi mandul sehingga tiap individu harus bersaing bebas tanpa ada perlindungan. Diperparah dengan rendahnya peningkatan kapasitas masyarakat untuk hidup, membuat jurang kesenjangan kualitas hidup semakin lebar dan semakin dalam. Hal ini dapat dilihat pada sistem pendidikan yang tidak lagi menjadi sistem yang memanusiakan manusia, malah menjadi sistem pembunuh karakter diri manusia. Mahalnya pendidikan dan dominasi pragmatisme pada orientasi pendidikan, berdampak pada perubahan orientasi hidup ke arah hegemoni materialisme. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah digunakan sebagai alat dominasi satu kaum terhadap kaum lainnya. Alat dominasi si “kuat” dan si “lemah.” Hal tersebut menjadikan kaum-kaum

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

5

subordinat semakin jauh dari ilmu dan teknologi itu sendiri. Dan semakin rendah pula ketahanan kehidupan mereka di muka bumi ini. Dampaknya terlihat pada generasi manusia kontemporer yang semakin permissif dalam berinteraksi dan berorientasi pada hasil semata daripada proses. Hal ini akan menyuburkan eksploitasi kehidupan manusia dan alam semesta yang membawa kerusakan di mana-mana. Ruh inilah yang menjadi semangat HMI sebagai organisasi perkaderan yang diimplementasikan dalam

Pedoman Perkaderan. Melalui pengelolaan yang terarah, teratur dan sistematis, muatan

ideologi, manajemen dan sistemnya akan menghasilkan kader paripurna dengan komitmen moral yang mantap, kemampuan intelektual yang berkualitas, sikap keberpihakan yang tegas, kemampuan manajerial yang baik dan kepemimpinan yang adil dan tangguh dalam menghadapi berbagai orientasi hidup. Kemampuan ini menjadi senjata ampuh bagi kader dalam menghadapi relitasnya melalui formula perkaderan yang terdiri dari Pendidkan, Aktifitas, dan Jaringan. 2. Asas Perkaderan Asas perkaderan adalah prinsip-prinsip yang menjiwai semangat pelaksanaan perkaderan. Beberapa asas yang harus dikembangkan dalam proses perkaderan: a. Asas ketaqwaan, artinya perkaderan itu harus meningkatkan ketaqwaan pribadi kader. b. Asas kepejuangan, artinya bahwa perkaderan itu harus merupakan manifestasi dari perjuangan untuk menuju keadaan yang lebih baik. c. Asas keumatan, artinya bahwa perkaderan itu harus dapat memberi manfaat langsun ataupun tidak langsung terhadap peningkatan kehidupan umat. d. Asas kesinambungan, artinya perkaderan itu harus memproses secara terus menerus tidak terbatas pada dimensi ruang dan waktu, sekaligus mampu menopang kesinam-bungan perjuangan organisasi khususnya dan perjuangan Islam pada umumnya. e. Asas kemandirian, artinya bahwa perkaderan itu menciptakan kondisi yang dinamis untuk melahirkan kader-kader yang mandiri dalam bersikap, berfikir dan memutuskan sesuatu per-soalan pribadi maupun kelembagaan. f.

Asas persaudaraan, artinya bahwa perkaderan itu mampu menciptakan dan memperkuat ikatan persaudaraan (ukhuwah) di kalangan kader HMI itu sendiri dan dengan sesamanya.

g. Asas keteladanan, artinya bahwa perkaderan itu harus memperhatikan aspek–aspek keteladanan sebagai faktor penting dalam proses perkaderan pada umumnya dan pelaksanaan asas–asas perkaderan lain khususnya.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

6

3. Tujuan Perkaderan. Perkaderan HMI disusun untuk pembentukan Kader Cita HMI. Karateristik ideal tersebut terformulasi dalam ungkapan Al-Qur’an, ulul albab, dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Hanya takut kepada ALLAH SWT : o

Berjiwa berani dalam menghadapi tantangan dalam bentuk apapun

o

Tawakal kepada Allah SWT dan hanya mengharap ridha- Nya.

b. Tekun beribadah : o

Taat menjalankan ibadah mahdhah yang diajarkan Rasullullah SAW

o

Rajin mengerjakan amalan–amalan sunnah

o

Suka bangun dan beribadah ditengah malam.

c. Memiliki ilmu dan hikmah : o

Berpengalaman luas, serta mampu berpikir rasional dan obyektif.

o

Memiliki kemampuan konseptual, sehingga dapat memformulasikan dan menjelaskan apa yang diketahui dan diraskannya.

o

Sanggup mengantisipasi keadaan dan siap menghadapi segala perubahan, karena memiliki daya apresiasi, prediksi dan antisipasi yang tinggi.

o

Memiliki keterampilan praktikal yang menghasilkan karya–karya nyata.

d. Kritis dan teguh pendirian o

Bersikap terbuka dan kritis terhadap berbagai macam pandangan.

o

Bersikap selektif dan apresiatif terhadap berbagai pandangan, serta inovatif untuk menciptakan karya-karya baru.

o

Sanggup sendirian (istiqomah) dan tidak terjebak pada pandangan mayoritas.

e. Progresif dalam berdakwah : o

Bersedia berdakwah dengan sungguh-sungguh.

o

Sanggup dan berani menghadapi segala bentuk resiko.

o

Kreatif dalam strategi dan taktik berdakwah.

o

Memiliki penampilan dan daya tahan fisik serta psikologis yang tinggi.

Dengan Kualifikasi Insan Ulil Albab itu maka diharapkan kader akan menjadi seorang: Mu’abid : Kader menjadi insan yang tekun beribadah, mulai dari ibadah yang terkait pada dirinya maupun terkait pada lingkungannya. Mujahid : Kader memiliki semangat juang yang tinggi sehingga ia memiliki pemahaman dan kemampuan berjihad dalam garis agama Mujtahid : Kader mampu berijtihad sehingga segala tindakannya didasarkan pada pilihan sadar dari dalam dirinya Mijadid : Kader menjadi harapan atas usaha organisasi yang memiliki kekamampuan dalam melakukan pembaharuan dilingkungan sekitarnya.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

7

4. Fungsi Perkaderan Perkaderan HMI memiliki fungsi sebagai motor penggerak organisasi yang melahirkan usaha-usaha yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan menuju ke arah tercapainya tujuan organisasi. Fungsi perkaderan, antara lain harus dapat melahirkan kondisi-kondisi sebagai berikuti: a. Kesinambungan dan peningkatan kualitas perjuangan misi Islam. b. Kesinambungan dan kedinamisan kepemimpinan HMI. c. Kesinambungan dan pengembangan perjuangan HMI. d. Konsistensi pemahaman perjuangan HMI. e. Peningkatan peran-peran personal kader dan kelembagaan.

5. Ruang Lingkup Perkaderan sebagai salah satu bagian sistem organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi memiliki lingkup tersendiri yang berbeda dengan kelengkapan system organisasi lainnya. Ada satu ruang lingkup dalam

Pedoman Perkaderan yang menjadi sat elemen utama dalam kehidupan

organisasi, yaitu “Kader.”

Pedoman Perkaderan membentuk kader dalam memposisikan kader

pada beberapa wilayah, yaitu: a. Kader sebagai pribadi, kader HMI merupakan hamba Allah yang mukhlish, zuhud, dan tawadhu’, sehingga terimplementasi dalma sosok pribadi paripurna yang memiliki mentalitas mantap, cerdas, dan bijaksana sebagai manifestasi citra diri ulul albab. b. Kader sebagai pemuda, kader HMI memiliki sifat perjuangan yang senantiasa peka dan militan menjawab kehidupan lingkungan di skeitarnya, sehingga mampu tampil menjadi pelopor dan dinamisator bagi gerakan komunitas kaum muda untuk melakukan usaha amar ma’ruf nahi munkar secara ikhlas. c. Kader sebagai warga masyarakat, kader HMI merupakan warga yang selalu peduli dan peka terhadap aspirasi masyarakatnya, memiliki solidaritas yang tinggi dan senantiasa berpartisipasi aktif dalam dinamika masyarakat. d. Kader sebagai mahasiswa, kader HMI adalah orang yang berpendidikan dan memiliki jiwa dan kemampuan intelektual, dan mampu mendayagunakan untuk mempercepat transformasi masyarakat pada umumnya dan gerakan mahasiswa pada khususnya. e. Kader sebagai pemimpin, kader HMI adalah sosok figure yang memilki kemapuan untuk memimpin organisasi khususnya dan komunitas social pada umumnya, dengan berlandaskan pada sifat amanah, adil, jujur, dan benar serta penyeru, pengayom, dan penuntun bagi lingkungan social yang dipimpinnya.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

8

6. Muatan Perkaderan Muatan perkaderan adalah semangat atau isi yang perlu diinternalisasikan, disosialisasikan atau dikembangkan dalam setiap bentuk/model perkaderan sesuai dengan proporsinya. Muatan perkaderan ini, merupakan arahan strategis sebagai derivasi dari tujuan perkaderan itu sendiri. Muatan perkaderan ini, dijabarkan ke dalam tema-tema, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, dapat dikembangkan secara reatif sesuai dengan bentuk/model dan jenjang perkaderan itu. Karenanya, muatan ini tidak bersifat membatasi, tetapi justru memberikan arahan dalam pengembangan sumber daya kader untuk menuju kualitas kader cita yang holistik. Beberapa muatan perkaderan itu adalah sebagai berikut : a.

Muatan Ideologi Muatan ini berisi nilai-nilai ideal universal seperti keadilan, persaudaraan persamaan kebebasan, kasih sayang, kearifan dan sebagainya yang kesemuanya itu merupakan nilai-nilai dasar pesan ajaran Islam. Muatan ideologi ini menjadi peletak dasar bagi pengembangan berbagai aspek kehidupan lainnya. Termasuk asumsi–asumsi dasar mengenai ALLAH SWT, manusia, alam semesta, hari akhir dan sebagainya.

b. Muatan Kepribadian Muatan ini berisi beberapa aspek yang akan membentuk kepribadian kader seperti sikap, mentalitas, intelektualitas, kebiasaan dsb-nya. Termasuk dalam hal ini yang mampu dikembangkan lewat proses perkaderan beserta kendala-kendalanya. c. Muatan Epistemologi Muatan epistemologi berisi seputar kaidah-kaidah sains sebagai muatan yang memberikan landasan keilmuan bagi kader. Karena itu, dengan muatan ini, diharapkan kader HMI mampu memiliki kerangka analisis yang jelas dan tepat dalam menyikapi, menyiasati dan mencari solusi ber-bagai persoalan. Dengan demikian, setiap kader HMI mampu bersikap, berpikir dan berperilaku saintifik serta mampu mengembangkan potensi intelektual dalam bentuk karya-karya ilmiah secara optimal. d. Muatan Sosiologis-Politis Muatan sosiologis-politis berisi seputar berbagai persoalan sosial, budaya, politik, ekonomi, sejarah dan budaya. Dengan muatan ini, maka kader HMI diharapkan mampu mengembangkan wawasan sosial yang luas, kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, apresiatif terhadap berbagai fenomena sosial kemasyarakatan (keumatan). Lebih dari itu, dengan muatan ini maka kader HMI diproyeksikan mampu melakukan sosialisasi dan berintegrasi ke tengah komunitas sosial yang pluralistik, serta mengoptimalkan peran-peran sosial kependidikannya baik secara personal maupun kelembagaan dalam melakukan perubahan sosial yang kontruktif.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

9

e. Muatan Organisatoris Muatan organisatoris berisi berbagai aspek yang berkaitan dengan seluk beluk keorganisasian HMI khususnya, misalnya mengangkat perkem-bangan dan peran-peran kesejarahan perjuangannya, dinamika organisasinya, konstitusinya, perkaderannya dan sebagainya. Dengan pemahaman muatan ini maka kader HMI diproyeksikan memiliki sense of belonging, rasa memiliki dan sadar sepenuhnya untuk berjuang lewat HMI. f.

Muatan Skill-Profesionalitas Muatan ini berisi pengetahuan praktis yang bersifat strategis atau pun teknis yang mampu membekali kader guna mengembangkan profesi secara profesional yang berdaya bagi pengembangan organisasi dan masa depan pribadi kader, misalnya jurnalistik, kewirausahaan, teknologi informasi dan sebagainya.

7. Model Pekaderan HMI HMI mengembangkan tiga model perkaderan yang diharapkan mampu menciptakan standar kader cita HMI (Insan Ulil Albab), yang pada akhirnya, kualitas kader tersebut akan menjadi sumber kekuatan efektif bagi organisasi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang diridloi Allah SWT. a. Model pendidikan o

Pengertian Model pendidikan merupakan peletakan dasar-dasar pem-binaan dan pengembangan potensi kader melalui proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang membentuk pola pikir, sikap, mentalitas dan perilaku kader. Aplikasi model pendidikan ini meliputi aspek kognitif dan afeksi kader serta aspek psikomotorik.

o

Tujuan Tujuan model pendidikan adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembinaan sikap dan mentalitas kader. Sehingga kader bisa mempertegas citra, identitas dan peran-peran diri yang dibentuk untuk mencapai tujuan HMI.

b. Model Kegiatan o

Pengertian Perkaderan model kegiatan menekankan pada pemetaan potensi kader dan aktualisasinya dalam aktivitas struktural HMI. Hal ini diwujudkan dalam aktifitas formal dan nonformal struktur HMI tingkat Komisariat sampai pusat.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI o

Pedoman Perkaderan

10

Tujuan Tujuan model kegiatan adalah untuk mengaktualisasikan potensi kreatif kader ke dalam pengalaman-pengalaman nyata ke dalam bentuk karya nyata baik secara personal maupun kelembagaan.

c. Model Jaringan o

Pengertian Model jaringan atau kemitraan adalah kegiatan yang dilakukan secara kelembagaan dengan lembaga lain, yang diproyeksikan sebagai media sosialisasi visi dan misi HMI dengan mengembangkan strategi organisasi yang merupakan implementasi pemahaman pluralitas dan inklusivitas HMI.

o

Tujuan Tujuan model jaringan adalah untuk mem-pertegas keberadaan kader-kader HMI khususnya dan organisasi HMI pada umumnya, di tengah pluralitas lembaga-lembaga lain dan mengakses informasi yang bermanfaat bagi organisasi.

Ketiga model perkaderan ini bukanlah model yang lineir. Namun model yang terus tersambung satu sama lainnya. Sehingga keberadaan satu model perkaderan tidak bisa lepas atas keberadaan dua model lainnya. Artinya keberhasailan HMI dalam mewujudkan kader berkualifikasi insan ulil albab dengan satu model tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh dua model perkaderan lainnya. Berikut gambaran sederhana atas keterkaitan ketiga model perkaderan tersebut.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

Skema Model Perkaderan

Kongres HMI ke-29

11

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

Kongres HMI ke-29

12

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

13

BAB III PENGELOLAAN MODEL PENDIDIKAN

1. Gambaran Umum Pendidikan merupakan proses pembentukan pribadi manusia, pewarisan dan penciptaan nilai, pengetahuan dan keterampilan sehingga pribadi tersebut dapat mengembangkan diri secara optimal untuk menghadapi kehidupan nyata. Maka perkaderan pendidikan HMI diorientasikan pada pengembangan integritas pribadi kader secara menyeluruh sehingga mampu menjadi pemimpin yang adil dan progresif-inovatif. Sehingga perkaderan Model Pendidikan ini menyentuh aspek pemahaman dan pengamalan Islam yang termanifestasikan dalam sikap, mentalitas dan perilaku pribadi muslim, wawasan intelektual, kepekaan sosial, kemampuan dan keberanian memecahkan persoalan (pribadi, kemasyarakatan). Perkaderan model pendidikan meliputi tiga jenis. Pertama adalah Pendidikan Keluarga. Pendidikan jenis ini menekankan pada nilai kebersamaan atau jama’ah yang menumbuhkan sikap saling bertanggungjawab dan saling menolong antara satu dengan lainya. Kedua adalah jenis Pendidikan Pelatihan Umum. Pendidikan jenis kedua ini menekankan pada penggalian dan pengembangan potensi kreatif kader dengan memberikan prinsip dasar keislaman, kepribadian, keilmuan, sosial kemasyarakatan dan keorganisasian melalui proses atau forum pelatihan. Jenis pendidikan yang ketiga adalah Pendidikan Pelatihan Khusus. Pendidikan Pelatihan Khusus adalah jenis pendidikan yang melalui proses atau forum pelatihan yang menekankan pada peningkatan keahlian di wilayah minat dan bakat serta tanggungjawab pada diri dari seorang kader. Pendidikan model Pendidikan keluarga akan efektif jika dilakukan dengan tingkat frekwensi komunikasi yang tinggi, sehingga kader terjaga dari waktu kewaktu dan akhirnya meminimalisir kemungkinan disorientasi kader. Namun pada Pelatihan Umum, keefektifan akan tercipta jika pelaksanaan melalui pengasramaan, sehingga kader diharapkan benar-benar berproses dan belajar bersosialisasi dalam kelompok. Interaksi antar pribadi yang dinamis akan mampu memotivasi dan mempercepat perkembangan diri kader menuju integritas pri-badi yang matang, mandiri, progresif dan inovatif dengan dasar moralitas. Efektifitas pengkaderan model pendidikan Pelatihan Khusus terletak pada proses setelah pelatihan itu berjalan. Artinya pendampingan dan latihan diluar waktu pelatihan menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

14

2. Model Pendidikan Keluarga a. Pendidikan Keluarga Semester Pertama o Tujuan Tujuan Pendidikan Keluarga semester pertama adalah mempererat tali ukhuwah antar kader dlam satu angkatan LK I dan dalam satu komisariat. Harapannya semua kader HMI yang telah lulus LK I dapat terjaga semangatnya, kebersamaannya dan ghiroh perjuangan dalam sistem organisasi. Pada akhirnya semua lulusan kader dapat beraktifitas di Komisariat secara utuh. Materinya:

O

1.

Syahadat

9.

Mukhlis

2.

Sholat

10. Ukhuwah

3.

Shaum

11. Ikhtiar dan Jihad

4.

Zakat

12. Insan Ulil Albab

5.

Haji

13. Teologi dan Eskatologi

6.

Muslim Kaffah

14. Kosmologi dan Sosiologi

7.

Mu’min

15. Rasul sebagai Uswatun Hasanah

8.

Muhsin

Pelaksanaan Pendidikan Keluarga semester I dilaksanakan Komisariat yang dikoordinir oleh pendamping yang ditunjuk Komisariat atau cabang (bagi yang tidak memiliki Komisariat). Sasaran didik pendidikan keluarga adalah Lulusan LK I yang terbagi dalam kelompok-kelompok. Bentuk acara dapat dilaksa-nakan sesuai keinginan peserta. Bentuk dapat berupa forum diskusi kecil, Rihlah, Silaturahmi atau aktifitas lain yang dirancang oleh peserta dan pendamping. Namun harus terdiri dari pembukaan, tilawah, pembahasan hadis Arbain, materi, Qodlya (sharing antar individu) dan penutup.

o Evaluasi Evaluasi yang dilakukan Peserta berupa tingkat kemampuan komunikasi pendamping. Pendamping mengevaluasi peserta berupa perkembangan tingkat komunikasi antar sesama peserta. Pengurus Komisariat melakukan evaluasi berupa kemampuan pendamping dalam menjaga keutuhan kader dalam HMI.

o

Administrasi Administrasi dalam pendidikan ini tidaklah diperlukan selain administrasi yang mengukur kehadiran peserta dan administrasi evaluai deskriptif pendamping atas tingkat komunikasi antar sesama kader.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

15

b. Pendidikan Keluarga Semester Kedua o Tujuan Tujuan Pendidikan Keluarga semester pertama adalah mempererat tali ukhuwah antar kader dalam satu lingkungan cabang. Setelah tali ukhuwah satu komisariat terbentuk maka pembentukan komunitas dalam satu kesatuan cabang menjadi hal penting berikutnya. Harapan lainnya adalah munculnya penggerak penggerak baru dalam aktifitas HMI tingkat. o

Meteri pendidikan keluarga semester kedua terdiri dari: 1. Sejarah Islam 2. Idiologi idiologi dunia 3. Pemikiran tokoh-tokoh Islam 4. Umat Islam dalam Dunia Politik 5. Umat Islam dalam Dunia Sosial Budaya 6. Umat Islam dalam Dunia Pendidikan 7. Umat Islam dalam Dunia Hukum 8. Umat Islam dalam Dunia Ekonomi 9. Umat Islam dalam kelangsungan kelestarian ekologi

o

Pelaksanaan Pendidikan Keluarga semester II dilaksanakan Komisariat yang dikoordinir oleh para pendamping yang ditunjuk Komisariat atau cabang (bagi yang tidak memiliki Komisariat). Sasaran didik pendidikan keluarga adalah anggota HMI yang telah melalui Pendidikan Keluarga semester pertama. Pembagian kelompok dapat dirubah atau tetap, juga pendampingnya. Bentuk acara dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan peserta namun unsurnya sama dengan Pendidikan keluarga semester pertama.

o

Evaluasi Evaluasi yang dilaksanakan dilakukan oleh Peserta berupa tingkat kemampuan komunikasi pendampingnya. Pendamping melakukan evaluasi peserta berupa perkembangan tingkat pemahaman peserta atas nilai-nilai keislaman dan tingkat komitmen keorganisasiannya. Pengurus Komisariat melakukan evaluasi berupa kemampuan pendamping dalam menjaga keutuhan kader dalam organisasi HMI.

o

Administrasi Administrasi dalam pendidikan ini tidaklah diperlukan selain administrasi yang mengukur kehadiran peserta dan administrasi evaluai deskriptif pendamping atas tingkat kebersamaan kader dalam berinteraksi antar sesama angkatannya ataupun dengan selain angkatanya.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

16

c. Pendidikan Keluarga Lanjutan o Tujuan Tujuan Pendidikan Keluarga Lanjutan adalah mempererat tali ukhuwah antar kader di lingkungan HMI. Pada tingkatan ini kader diharapkan tidak lagi terkooptasi struktur sosial dan budaya lingkangannya. Kemampuan interaksi pada berbagai lingkungan menjadi output yang diharapkan. o Materi Materi pendidikan keluarga terdiri dari: 1. Model dan Metodologi Penelitian 2. Analisis Sosial 3. Network Actifity Method 4. Pengelolaan Keuangan Organisasi 5. Pengeloaan Struktur Organisasi 6. Media dan Jurnalistik 7. Strategi dan Teknik Rekayasa. 8. Manajemen Konflik 9. dl o Pelaksaan Pendidikan Keluarga Lanjutan dilaksanakan Komisariat, dikoordinir para pendamping yang ditunjuk Komisariat atau cabang (bagi yang tidak memiliki Komisariat). Sasaran didik Pendidikan Keluarga Lanjutan adalah anggota HMI yang telah melalui Pendidikan Keluarga Semester Kedua. Pembagian kelompok dapat dirubah atau tetap, juga pendampingnya. Bentuk acara dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan peserta namun tetap harus terdiri dari pembuka, tilawah, pembahasan hadis Arbain, penyampaian materi, Qodlya (sharing antar individu) dan penutup. o

Evaluasi Evaluasi yang dilakukan Peserta berupa tingkat kemampuan komunikasi pendampingnya. Pendamping mengevaluasi peserta pada perkembangan tingkat pemahaman nilai-nilai keislaman dan komitmen keorganisasian-nya. Pengurus Komisariat melakukan evaluasi pendamping dalam menjaga keutuhan kader dalam organisasi HMI.

o

Administrasi Administrasi harus mampu mengukur kemampuan peserta dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan diluar komisariat dan diluar HMI-nya. Admisnitrasi inilah yang perlu dipersiapkan oleh pendamping.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

17

3. Model Pendidikan Pelatihan Umum a. Latihan Kader I o Tujuan Latihan Kader I (Basic Training) bertujuan untuk mengembangkan potensi kreatif mahasiswa agar memiliki kesadaran berproses menjadi seorang muslim yang Kaffah dan mempertegas jati diri sebagai mahasiswa. o Materi 1. Materi Dasar Keislaman

:

a. Keyakinan Muslim b. Wawasan Keilmuan c. Wawasan Sosial d. Kepemimpinan d. Etos Perjuangan e. Hari Kemudian

2. Materi Pelengkap Keislman :

a. Shirah Nabawiah b. Sejarah Peradaban dan Perjuangan Islam c. Dasar-Dasar Amaliah

3. Materi Ke HMI an

:

a. Sejarah HMI b. KONSTITUSI

HMI

c. HMI dalam Gerakan Kemahasiswaan d. Dasar-Dasar Organisasi e. Keskretariatan dan Atribut HMI f. Azaz Tujuan Usaha dan Independensi 4. Materi Alat

:

a. Pengantar Logika b. Adab Majelis

5. Materi Lokal o Pelaksanaan Latihan Kader I dilakukan oleh Komisariat minimal satu kali dalam satu tahun Elemen pelaksananya: 1. Panitia sebagai penyelenggara teknis ditetapkan oleh Komisaraiat atau cabang yang dilengklapi dengan sebuah propsal kegiatan 2. Pemandu dan Pemateri yang ditugaskan cabang mengelola forum. Pemandu LK I adalah kader HMI lulusan Senior Course dan Pemateri adalah kader yang memiliki pengalaman dalam memandu LK I. 3. Peserta merupakan mahasiswa islam yang berkeinginan masuk HMI. 4. Pengurus Komisariat atau cabang merupakan elemen penanggungjawab dari pelaksanaan LK I. Inilah letak tanggungjawab akhir atas pelaksanakaan LK I.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

18

o Administrasi 1. Administrasi dalam LK I terdiri dari: Administrasi kepanitiaan berupa: a. Surat menyurat kegiatan b. Laporan pertanggungjawaban kegiatan 2. Administrasi Kepemanduan, buku rekam proses kegiatan yang berisi: a. Gambaran perkaderan HMI b. Gambaran Latihan Kader I c. Biodata Peserta d. Absensi Peserta e. Rekam Proses Materi f. Lembar evaluasi pemandu, pemateri dan panitia g. Surat Keputusan Kelulusan peserta dalam hal kelulusan LK I 3. Administrasi Kepengurusan Komisariat/Cabang yang terdiri dari: a. Surat Keputusan Pembentukan Panitia b. Proposal kegiatan c. Surat Permohonan Pemandu dan Pemateri d. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota HMI (hanya oleh cabang) o Evaluasi Pelaksanaan 1. Evaluasi dilakukan oleh: 2. Peserta, terdiri dari: Evaluasi Pemandu, Pemateri dan Panitia 3. Panitia, meliputi Evaluasi Pemandu dan Pengurus 4. Tim Pemandu, evaluasi peserta LK I 5. Pengurus Komisariat, evaluasi panitia dan peserta 6. Pengurus Cabang, evaluasi kualitas pemandu, pemateri dalam satu musim LK I b. Latihan Kader II (Intermediate Traning) o Tujuan Latihan Kader II (Intermediate Training) merupakan LK tingkat lanjut yang merupakan media aktualisasi dan pengembangan potensi kreatif secara mandiri dengan berpedoman pada nilai dasar keislaman untuk menumbuhkan kemampuan analitis dalam merespon persoalan keumatan dengan ketegasan sikap. o Materi 1. Materi Teoritik a. Dasar-Dasar Filsafat b. Dialektika Ideologi c. Pembentukan Masyarakat Kontemporer

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

19

2. Materi Realita Keislaman a. Implementasi Tauhid Dalam Wacana Keumatan b. Islam Dan Problematika Sains Kontemporer c. Telaah Kritis Sistem Sosial Islam 3. Materi Gerakan Pembaharuan a. Gerakan Pembaharuan Ummat Islam Dunia b. Dinamika Kehidupan Ummat Islam Indonesia c. Gerakan Dakwah Lokal 4. Materi ke-HMI-an a. Khittah Gerakan sebagai paradigma gerakan b. HMI dalam setting gerakan umat c. Relevansi perjuangan HMI 5. Materi Alat a. Strategi dan taktik pemberdayaan masyarakat b. Metodologi penelitian sosial c. Media dalam dialektika opini masayarakat o Pelaksanaan Latihan Kader II sebaiknya dilakukan oleh Pengurus Cabang minimal sekali satu tahun. Elemen pelaksananya: 1. Panitia sebagai penyelenggara teknis ditetapkan oleh cabang yang dilengkapi dengan sebuah propsal kegiatan 2. Pemandu ditugaskan cabang untuk menentukan tema, pemateri dan menseleksi peserta LK II serta mengelola forum. Pemandu LK II adalah pemateri LK I yang telah mengisi Materi LK I dalam jumlah tertentu. 3. Pemateri dalam LK II merupakan pihak-pihak yang kompeten dalam penyampaian materi baik itu dari kader HMI maupun dari luar HMI. 4. Peserta merupakan kader HMI yang telah lulus LK I dan telah lulus dalam proses seleksi peserta LK II oleh tim pemandu LK II. 5. Pengurus Cabang merupakan elemen penanggungjawab dari pelaksanaan LK II. Disinilah letak tanggungjawab akhir atas semua bentuk pelaksanakaan LK II secara kualitas maupun kuantitas. o Administrasi Administrasi dalam LK II terdiri dari: 1. Administrasi kepanitiaan berupa: a. Surat menyurat kegiatan b. Laporan pertanggungjawaban kegiatan Ditetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

20

2. Administrasi Kepemanduan, buku rekam proses kegiatan yang berisi: a. Gambaran Perkaderan HMI dan Latihan Kader II b. Biodata dan absensi Peserta c. Rekam Proses Materi d. Lembar evaluasi pemandu dan panitia 3. Administrasi Kepengurusan Cabang yang terdiri dari: a. Surat Keputusan Pembentukan Panitia b. Proposal kegiatan c. Surat Permohonan Pemandu dan Pemateri o Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh: a. Peserta, terdiri dari: Evaluasi Pemandu dan Panitia b. Panitia, meliputi Evaluasi Pemandu dan Pengurus c. Tim Pemandu, evaluasi peserta LK II d. Pengurus Cabang, evaluasi kualitas pemandu c. Latihan Kader III (Advanced Traning) o Tujuan Latihan Kader III (Advanced Training) adalah jenjang pembinaan dan pengem-bangan kader dalam memformulasikan gagasan-gagasan kreatifnya (konsepsional dan operasional) dan dalam mengantisipasi berbagai persoalan keumatan sehingga yang akhirnya mampu memberi solusi alternatif pada rekayasa masa depan umat. Atas dasar tersebut maka LK III di format dalam bentuk eksperimentasi. Eksperimentasi ini dapat berupa penelitian maupun simulasi lapangan. Materi yang hadir hanya untuk membangkitkan memori peserta atas pembacaan mereka terhadap lingkungan sekitar sebagai dasar lahirnya gagasan-gagasan perubahan. o

Materi

1. Materi Konsepsi Realitas a.

Konsepsi Politik

b. Konsepsi Ekonomi c.

Konsepsi Pendidikan

d. Konsepsi Hukum e.

Konsepsi Lingkungan

2. Tema Konsepsi Alat a.

Metodologi Penelitian

b.

Analisis Lingkungan

c.

Metodologi Gerakan

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

21

o Pelaksanaan Pelaksanaan LK III dilakukan oleh Pengurus Besar minimal sekali dalam dua tahun. Elemen pelaksananya: 1. Panitia sebagai penyelenggara teknis adalah dari cabang yang ditetapkan oleh Pengurus Besar. 2. Pemandu ditugaskan PB untuk menentukan tema, pemateri dan menseleksi peserta serta mengelola forum LK III. Pemandu LK III adalah kader HMI yang telah menjadi pemandu LK II dan lulus LK III. Peran pemandu dalam LK III hanya sebagai fasilitator. Sehingga peran peserta mendapat porsi yang lebih besar dalam pengelolaan forum. 3. Pemateri dalam LK III merupakan pihak-pihak yang kompeten dalam penyampaian, materi baik itu dari kader HMI maupun dari luar HMI. 4. Peserta merupakan kader HMI yang telah lulus LK II dan telah lulus dalam proses seleksi peserta LK III oleh tim pemandu LK III. 5. Pengurus Besar merupakan penanggungjawab dari pelaksanaan LK III secara kualitas maupun kuantitas. o Administrasi Administrasi pelaksanaan Latihan Kader III terdiri dari: 1. Administrasi kepanitiaan berupa: a. Surat menyurat kegiatan b. Laporan pertanggungjawaban kegiatan 2. Administrasi Kepemanduan, buku rekam proses kegiatan yang berisi: a. Gambaran Perkaderan dan Latihan Kader III HMI b. Biodata dan Absensi Peserta c. Rekam Proses Materi d. Lembar evaluasi pemandu dan panitia 3. Administrasi Kepengurusan Cabang yang terdiri dari: a. Surat Keputusan Pembentukan Panitia b. Proposal kegiatan c. Surat Permohonan Pemandu dan Pemateri o Evaluasi Kegiatan Evaluasi dilakukan oleh: 1. Peserta, terdiri dari: Evaluasi Pemandu dan Panitia 2. Panitia, meliputi Evaluasi Pemandu dan Pengurus 3. Tim Pemandu, evaluasi peserta LK III 4. Pengurus Besar, evaluasi kualitas pemandu dan peserta Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

22

4. Model Pendidikan Pelatihan Khusus a. Kursus Keorganisasian 1. Tujuan Kursus Korganisasian bertujuan meningkatkan keahlian atau kemampuan kader dalam pengelolaan organisasi, baik dalam peran-peran tertentu maupun secara keseluruhan. Tujuan Akhir dari Kursusu ini tidak lain adalah peningkatan kualitas pengelolaan organisasi HMI dari waktu kewaktu. Peningkatan melalui kursus diperlukan karena HMI memiliki siklus dan pergantian kader dari waktu kewaktu dalam pengelolaan organisasi. Sehingga perlu transfer kemampuan dari pihak generasi awal ke generasi berikutnya. Kursus ini adalah salah satu wahana terbaik dalam melakukan transformasi keahlian ini. Namun demikian karena kursus ini bisa bersifat terbuka untuk umum maka tanpa menghilangkan kepentingan kader, maka tujuan kusrus dapat diarahkan untuk masyarakat luas. 2. Bentuk Bentuk bentuknya berupa kursus yang berkaitan dengan keorganisasian baik itu keorganisasian HMI maupun keorganisasi secara umum. Contohnya: a) Kursus Manajemen Organisasi b) Kursus Administrasi Organisasi c) Kursus Keuangan Organisasi d) Kursus Manajemen Massa 3. Pelaksanaan Kursus keorganisasian lebih ditekankan bagi para pengurus HMI, mulai dari tingkat Komisariat sampai tingkat pusat. Sehingga pelaksanaannya lebih baik atas inisiatif dari struktur kepengursan HMI, walaupun peserta yang dilibatkan terbuka untuk kader HMI dan umum. Elemen kegiatan berupa pemandu atau pemateri dapat diambil dari luar Kader HMI. 4. Administrasi Administrasi yang dipersiapkan sama dengan administrasi Latihan Kader II namun disesuaikan dengan bentuk dan kepentingan kursus. 5. Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh: a) Peserta: Evaluasi Pemandu dan Panitia serta Bentuk Kegiatan b) Panitia, meliputi Evaluasi Pemandu dan Pengurus c) Tim Pemandu, evaluasi peserta d) Pengurus evaluasi kualitas pemandu dan peserta

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

23

b. Kursus Keahlian 1. Tujuan Kursus keahlian bertujuan meningkat kaasitas kader dalam bentuk keterampilan diri. Harapannya kader memiliki alat dalam melakukan gerak perjuangan di lingkungan masyarakat luas. Namun demikian karena kursus ini bisa bersifat terbuka maka tanpa menghilangkan kepentingan kader, kursus ini dapat ditujukan bagi masyarakat luas lainnya juga. 2. Bentuk Bentuknya berupa training keahlian dan training tematik, antara lain: a. Training Manajemen Dakwah b. Training Jurnalistik c. Training Politik d. Tarining Lingkungan e. Training Ekonomi dan kewirausahaan f. Training Advokasi g. Training Pelaksanaan Penelitian 3. Pelaksanaan Kursus keahlian lebih ditekankan untuk para kader HMI yang memiliki keaktifandalam lembaga kekaryaan HMI ataupun lembaga masyarakat lainnya. Sehingga pelaksanaannya didasarkan pada kecendrungan minat dan bakat kader baik yang sudah tersalurkan maupun masih potensial. Elemen kegiatan berupa pemandu atau pemateri dapat diambil dari luar Kader HMI kecuali jika Kursus memiliki jumlah peserta yang lebih banyak (dominan) dari internal HMI dibandingkan jumlah peserta dari luar HMI atau jika kursus dilaksanakan untuk menjalankan kepentingan khusus organisasi HMI. 4. Administrasi Seperti halnya administrasi yang dimiliki Kursus Keorganisasian, kusrus keahlianpun perlu menyiapkan administrasi yang sama dengan administrasi Latihan Kader II namun disesuaikan dengan bentuk dan kepentingan kursus keahlian itu sendiri. 5. Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh: a. Peserta, Evaluasi Pemandu dan Panitia serta Bentuk Kegiatan b. Panitia, meliputi Evaluasi Pemandu dan Pengurus c. Tim Pemandu, evaluasi peserta d. Pengurus, evaluasi kualitas pemandu dan peserta

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

24

c. Kursus Kedirian 1. Tujuan Kursus Kedirian bertujuan meningkatkan kapasitas pengendalian diri dana aktualiasasi potensi diri yang belum terwujudkan. Harapannya kader mampu bersikap dengan benar dan tepat dalam menghadapi lingkungan sekitar dirinya. Kursus kedirian ini juga dapat juga bertujuan meningkatkan kemampuan pengendalian diri masyarakat selain kader HMI. 2. Bentuk Bentuk bentuknya berupa training keahlian dan training tematik-tematik. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut: a. Training Kepemimpinan b. Training Pengenalan Diri c. Achievement Motivation Training d. Training Kecerdasan emosional e. Training Kecerdasan Sipiritual f. Training Manajemen Konflik g. Anger Management Training h. Training Pemetaan Potensi Diri 3. Pelaksanaan Kursus kedirian ini dapat ditujukan bagi semua kelompok kader yang ada, sehingga pelaksanaannya lebih baik berdasarkan keinginan kader sendiri bukan merupakan paksaan struktur HMI. Pemandu atau pematerinya dapat diambil dari luar Kader HMI baik itu sebagaian atau secara keseluruhan. 4. Administrasi Administrasi yang dipersiapkan sama dengan administrasi Latihan Kader III namun disesuaikan dengan bentuk dan kepentingan kursus. 5. Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh: a. Peserta, Evaluasi Pemandu dan Panitia serta Bentuk Kegiatan b. Panitia, meliputi Evaluasi Pemandu dan Pengurus c. Tim Pemandu, evaluasi peserta d. Pengurus evaluasi kualitas pemandu dan peserta

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

25

BAB IV PENGELOLAAN MODEL KEGIATAN

1. Gambaran Umum Kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi diri kader baik secara sendiri maupun bersama. Model kegiatan ini bertujuan untuk memberikan alternatif aktivitas sebagai bagian dari perkaderan yang secara strategis memberikan peluang dan kesempatan bagi anggota untuk mengembangkan dirinya dalam skala lebih luas. Satu hal yang sangat perlu dipersiapkan oleh berbagai pihak terutama pengurus struktural HMI dalam menjalankan pengelolaan perkaderan dalam bentuk Kegiatan adalah pemetaan Kader. Pemetaan Kader ini mencakup pemetaan potensi yang belum atau sudah terlihat, pemetaan komitmen kader dengan organisasi HMI, pemetaan kesesuaian wadah aktifitas yang ada dilingkungan sekitar dengan minat dan bakat kader. Pemetaan yang deprlukan juga adalh pemetaan kemampuan organisasi untuk mengelola kader dalam bentuk kegiatan pada titik yang diharapkan dan ditentukan melalui mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Pemetaan ini sangat perlu dilakukan agar pengelolaan kader dalam prosesperkaderan bentuk kegiatan berjalan secara efektif dan efisian. Pengelolaan model Kegiatan ini sendiri dapat diorientasikan pada: a. Peningkatan keshalehan Yaitu suatu upaya meningkatkan dan mengem-bangkan kualitas diri secara individual dan senantiasa dzikrullah, baik dalam keadaan duduk, berdiri atau berbaring untuk mencapai level/maqam ketaqwaan, sehingga mampu memahami dan mencerap kebenaran ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. b. Mempertegas eksistensi dan jati diri Yaitu suatu proses pendewasaan atau pema-angan diri sehingga terbangun eksistensi dan jati diri yang mantap sebagai perwujudan kepribadian kader yang ideal, sebagaimana terformulasi dalam kader cita ulul al-baab. c. Profesionalitas Yaitu upaya meningkatkan keahlian seorang kader menuju profesionalisme sesuai dengan kemampuan dan keahlian setiap anggota baik dalam hal epemimppinan, keeorganisasian, kemahasiswaan, maupun keilmuan. d. Pengembangan diri Yaitu upaya untuk berperan aktif dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan profesionalitas diri di kehidupan kampus dan masyarakat.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

26

2. Bentuk Kegiatan Pengelolaan perkaderan dengan model kegiatan memiliki ragam dan varisasi bentuknya. Jika dilihat dari jumlah kader yang terlibat maka pengelolaan perkaderan dengan model kegiatan dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu Kegiatan kolektif dan Kegiatan Individu. Jika dilihat dari wahana kegiatan tersebut maka pengelolaan perkaderan dengan model kegiatanpun dapat dibagi menjadi Kegiatan dalam bentuk Kepengurusan dan dalam bentuk kepanitiaan serta dalam bentuk forum. a. Kegiatan Individu o

Tujuan Tujuan kaderisasi model kegiatan dalam bentuk Kegiatan Individu adalah pembentukan Kualitas personal pada kader dalam kesehariannya. Kualitas ini berupa Kualitas Belajar, Kualitas Berinteraksi, dan Kualitas Bersikap. Tujuan tersebut dapat dibahasakan berupa peningkatan aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan menguatkan IQ, EQ dan SQ.

o

Bentuk 1. Muhasabah 2. Tadzkiyatun Nafs 3. Mengikuti berbagai kegiatan yang meningkatkan kualitas diri

o

Pelaksanaan Kegiatan indvidu yang dimaksud disini adalah segala aktifitas individual sehari-hari. Akibatnya pada tingkat teknis sang kader memiliki wilayah otoritas yang tidak bisa dimasuki oleh perkaderan organisasi. Besarnya wilayah pada aktifias keseharaian kader yang bisa masuk dalam format kaderisasi organisasi tergantung kesepakatan antara pendamping kader dan kader itu sendiri. Namun demikian satu hal yang harus dipegang adalah aktifias kader tidak boleh bertentang atau bahkan merugikan aktifitas organisasi. Peran pendamping adalah pemberi tauladan dalam beraktifitas di keseharian. Artinya sang pendampinglah yang selalu mengajak, mendorong dan menemani kader dalam perjalanan aktifitas individu keseharaian menuju nilai-nilai yang diyakini baik.

o

Administrasi dan Evaluasi Pada aktifitas Individu adminitrasi yang perlu disiapkan hanyalah berita acara pendampingan yang disusun oleh sang pendamping. Berita acara ini akan memantau sejauh mana peningkatan kualitas hidup sang kader atas ajakan dan dorongan sang Pendamping dengan baik dan benar. Evaluasi ini akan menjadi bahan penilaian Pengurus Komisariat dalam menentukan tingkat kualitas kader dalam pengelolaan dirinya.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

27

b. Kegiatan Kolektif (Bersama) o Tujuan Tujuan kaderisasi model kegiatan dalam bentuk Kegiatan Kolektif atau bersama juga untuk membentuk Kualitas personal pada kader dalam kesehariannya. Kualitas ini berupa Kemampuan berinteraksi dengan lingkungan yang didasari atas kemampuan memberi nilai tambah dalam dinamika lingkungannya. Tujuan lainnya adalah menumbuhkembangkan daya kreasi dan inovasi kader dalam memberikan solusi atas problematika lingkungan sosialnya. o Bentuk Sebenarnya banyak bentuk kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama (lebih dari satu orang. Namun kita dapat mengambil beberapa contoh yang sering dilakukan oleh kader HMI selama ini secara bersama-sama 1. Kajian. 2. Bakti Sosial 3. Advokasi 4. Out Bound 5. Penelitian 6. dan lain sebagainya

o

Pelaksanaan Pada dasarnya kegiatan Kolektif (bersama) yang dimaksud disini adalah segala aktifitas yang melibatkan lebih dari satu individu. Memang akibatnya bentuk kegiatan yang dapat dilihat sangatlah banyak. Namun dapat diambil titik fokus pada wilayah kesepakatan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pedoman Perkaderan akan berbicara semua bentuk

kegiatan bersama yang disepakati dalam forum struktur HMI. Sehingga pelaksanaan kegiatan bersama harus melibatkan unsur struktur organisasi dan ada pemantuan atas pelaksanaan kegiatan yang dijalankan atas dasar kesepakatan tersebut. Memperbanyak jumlah atau varian kegiatan bersama sangatlah penting dalam membuat kesepakatan dan dalam menjalankan kegiatan kolektif ini. Hal ini untuk menstimulus daya kreasi kader dalam beraktifitas dan menekan rasa jenuh dalam beraktifitas di HMI.

o

Administrasi dan Evaluasi Pada aktifitas Kolektif adminitrasi yang perlu disiapkan adalah administasi yang mampu mengukur tingkat keterlibatan peserta dan administrasi evaluasi atas daya inovasi dan kerasi para kader. Semua administrasi ini dipersiapkan oleh para pengurus yang memimpin pelaksanaan kegiatan.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

28

c. Kegiatan Pada Kepengurusan 1. Tingkat Komisariat o Tujuan Tujuan Kederisasi model kegiatan dalam bentuk Kepengurusan ditingkat Komisariat adalah untuk memunculkan kekuatan kader dalam berinteraksi dan beororganisasi di lingkungan struktur Komisariat. Ciri khas kekuatan berinteraksi dan berorganisasi yang ada pada tingkat komisariat adalah semangat kekeluargaan. Artinya kemmpuan berinteraksi dan berorganisasi bukan atas dasar persaingan yang saling menyingkirkan namun atas dasar saling tolong menolong, saling menghormati dan saling mengasihi dengan semangat kekeluargaan. o Bentuk Kegiatan kegiatan yang dibuat dalam aktifitas Komisariat memiliki bentuk yang sangat variatif dengan warna kekeluargaan yang dominan. Akhirnya mekanisme-mekanisme yang berjalanpun dalam berbagai kegiatan di Komisariat juga lebih banyak mekanisme pendekatan kekluargaan. Bentuk kegiatan yang diperuntukan bagi kader di Komisariat antara lain: 1. Rihlah, 2. Silaturahmi, 3. Diskusi kecil, 4. Belajar Bersama, 5. Kajian rutin.

o Pelaksanaan Memastikan

keikutsertaan

kader

dalam

berbagai

kegiatan

Komisariat

adalah

tanggungjawab pendamping kelompok kader, sedangkan pihak yang bertanggungjawab atas keterlaksanaannya adalah Pengursu Komisariat. Bentuknya lebih ditekankan pada usulan kader begitupun pengelolaannya. Intinya mereka melakukan sesuatu untuk mereka. Pendamping kelompok memastikan semua kader ikut dan Pengurus Komisariat memastikan peaksanaannya berjalan dengan baik melalui dukungan struktural.

o

Administrasi dan evaluasi Administrasi yang diutamakan dalam kaderisasi dalam model kegiatan terdiri dari tiga bagian yaitu laporan aktifitas yang dibuat kader, laporan aktifitas dibuat pendamping dan laporan kegiatan yang dibuat pengurus Komisariat. Semua laporan ini dievaluasi secara bersama oleh kader, pendamping dan Pengurus Komisariat secara bersama di forum Komisariat.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

29

2. Tingkat Cabang o Tujuan Tujuan Kederisasi model kegiatan dalam bentuk Kepengurusan ditingkat Cabang memiliki tujuan untuk memunculkan kekuatan kader dalam berinteraksi dan berorganisasi di lingkungan struktur Cabang. Berbeda dengan komisariat pada lingkungan cabang ciri khas yang muncul adalah warna dan suasana formalitas dan kebakuan dalam pola-pola kerja struktur. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan pada tingkat cabang harus berdasarkan pedoman-pedoman

organisasi

yang

berlaku.

Bahkan

dalam

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang muncul di anjurkan melalui mekanisme peradilan bukan mekanisme kompromi. o

Bentuk Kegiatan kegiatan dalam aktifitas Cabang merupakan kegiatan-kegiatan yang telah terencana dalam mekanisme struktur organisasi cabang. Akhirnya mekanisme-mekanisme yang berjalanpun lebih banyak melalui pendekatan formal yang baku dan sistematis. Bentuk kegiatannya antara lain: 1. Seminar, 2. Training, 3. Advokasi, 4. Media, 5. Kajian terkurikulum.

o

Pelaksanaan Memastikan keikutsertaan kader dalam berbagai kegiatan Cabang secara baik dan benar adalah tanggungjawab pendamping kelompok dan pengurus Komisariat bagi para kader yang sudah melewati masa pendampingan. Pihak yang bertanggungjawab atas kepastian terlaksananya kegiatan adalah Pengurus Cabang. Bentuk-bentuk kegiatan lebih ditekankan

pada

kegiatan

yang

sudah

tersusun

dalam

perencanaan

Cabang.

Keikutsertaan para kader yang tidak masuk dalam struktur Pengurus Cabang memiliki peran sebagai pelaksana kegiatan dan para kader yang masuk dalam struktur Pengurus Cabang memiliki peran perencana kegiatan.

o

Administrasi dan Evaluasi Administrasi yang diutamakan dalam kaderisasi dalam model kegiatan terdiri dari dua bagian yaitu laporan kualitas aktifitas kader yang dibuat oleh Pengurus Cabang laporan kualitas aktifitas kader yang dibuat oleh pendamping kelompok kader dan pengurus Komisariat. Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

30

3. Tingkat Pusat o Tujuan Tujuan Kederisasi model kegiatan dalam bentuk Kepengurusan ditingkat Pusat adalah memunculkan kekuatan kader dalam berinteraksi dan beororganisasi di lingkungan struktur Pengurus Besar. Cirikhas yang dimilikinya adalah warna aktifitas dengan dominasi bentuk pembuatan kebijakan dan jaringan. Sehingga aktifitas akan selalu merupakan sebuah bentuk strategi atas nama organisasi dalam dataran konsep maupun pada datran teknis. Akibatnya perhitungan untung rugi yang didasarkan atas pembacan realitas lingkungan luar akan menjadi sangat dominan. o

Bentuk Kegiatan

kegiatan

yang

dibuat

dalam

aktifitas

tingkat

Pusat

merupakan

kegiatan-kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dalam bentuk penciptaan kebijakan-kebijakan dan jaringan-jaringan. Akhirnya keikutsertaan kader dalam aktifitas kader bersifat tetap dalam jangka waktu tertentu. Bentuk kegiatan yang diperuntukan bagi kader ditingkat kepengurusan cabang antara lain: 1. Penyusunan Kebijakan, 2. Penelitian dan pengembambangan, 3. Koordinasi Keorganisasian, 4. Pembangunan Jaringan Kerja,

o

Pelaksanaan Memastikan keaktifan kader dalam kerja struktur Pengurus Besar secara baik dan benar adalah tanggungjawab Pengurus Cabang, namun kualitas kegiatan adalah tanggungjawab Pengurus Besar. Bentuk kegiatan lebih ditekankan pada pembuatan regulasi dan kebijakan hubungan organisasi dengan dunia luar. Oleh sebab itu kader di biasakan membuat kebijakan dengan lingkungan eksternal yang mudah berubah dan penuh manipulasi. Kader harus ditekankan atas kesesuaian antara arah gerak dan tujuan organisasi dengan arah kebijakan dari kebijakan itu sendiri.

o

Administrasi dan Evaluasi Administrasi pada model kegiatan dalam kepengurusan tingkat pusat terdiri dari laporan kualitas aktifitas kader di PB yang dibuat Pengurus Besar dan Pengurus Cabang yang bersangkutan dengan kader. Oleh sebab itu laporan aktifitas kader di PB harus diberikan kepada cabang secara periodik dan adminitrasi laporan kualitas kader tersebut di letakan di LPJ.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

31

d. Kegiatan Kepanitiaan o Tujuan Tujuan Kederisasi model kegiatan dalam bentuk Kepanatian adalah pembentukan kapasitas diri kader dalam pengambilan peran dan pembuatan keputusan dalam suatu lingkungan aktifitas yang terorganisir. Keluaran akhirnya adalah kemampuan kader dalam menjalankan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan peran yang diambilnya.

o

Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dalam wujud kepanitian memiliki ciri khas adanya jangka waktu yang ditentukan, sumber daya yang dialokasikan dan yang dicarikan serta spesifikasi aktifitas yang terjelaskan. Oleh sebab itu pelibatan kader dalam kegiatan kepanitian harus memperhatikan waktu luang yang dimiliki sang kader, kemampuan teknis yang telah ada dan kapasitas mental yang terbentuk. Ketiga hal ini akan menjadi faktor pertimbangan utama dalam pemberian peran dalam kepanitian bagi sang kader. Penanggungjawab utama dalam ketepatan pembagian peran pada keder terletak pada Pengurus Komisariat yang menentukan Kepanitiaan ini. Sedangkan pendamping kader hanya bertanggungjawab atas pemberian dorongan dan konsultasi aktifitas pada kader

o Administrasi dan Evaluasi Administrasi ini berbentuk pendeskripsian kegiatan kepanitian yang cukup jelas bagi kader. Tanpa ada kejelasan pendeskripsian ini, pelaksanaan peran dan tanggungjawab oleh kader tidak akan ada optimal. Pengurus Komisariat mengevaluasi kemampuan kader menyelesaikan tanggungjawabnya. Pendamping Kader mengevaluasi atas kemampuan kader dalam mengatasi konflik-konflik peran yang kemudian muncul selama kepantiaan. Kader sendiri melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepanitian yang dijalankan.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

32

BAB V PENGELOLAAN MODEL JARINGAN

1. Gambaran Umum Jaringan adalah bentuk-bentuk hubungan organisasi HMI dengan organisasi-organisasi diluar HMI atau bentuk-bentuk hubungan kader HMI dengan lembaga lain melalui partisipasi anggota HMI dilembaga tersebut. Organisasi-organisasi diluar HMI tersebut dapat dibedakan secara garis besar berdasarkan cakupan wilayah seperti lokal, nasional dan internasional. Namun demikian, dapat juga diuraikan menurut relasi kekuasaan kontemporer yakni Negara, masyarakat sipil, dan kelompok pemodal. Prespektif lain untuk membedakan jaringan adalah menurut sektor yaitu politik, ekonomi dan sosial budaya. Model jaringan atau kemitraan bagi HMI adalah kegiatan yang dilakukan secara kelembagaan dalam kaitannya dengan lembaga lain yang diproyeksikan sebagai media sosialisasi visi dan misi dengan mengembangkan strategi organisasi sebagai implementasi atas pemahaman pluralitas dan inklusifitas organisasi HMI. Turunan atas pemahaman itu dalam khasanah organisasi HMI adalah bentuk-bentuk aktifitas kader dalam kegiatan organisasi untuk mewujudkan tujuan perkaderan dan perjuangan HMI, sehingga hubungan kader HMI dan organisasi HMI dengan lembaga lain memiliki hubungan yang erat dan sinergis dengan proses perkaderan dan perjuangan HMI.

2. Tujuan Pengeloalaan jaringan sebagai media perkaderan diperlukan karena dua alasan, yaitu karena kader dituntut untuk mengenal dan mampu menggerakan lingkungannya dan karena organisasi menuntut terwujudnya tujuan-tujuan HMI di lingkungan kehidupannya. Ketika berfokus pada kader maka pengeloaan perkaderan dengan media jaringan dijalankan agar kapasitas diri kader berkembang tanpa harus teralianasi oleh perjalanan dinamika lingkungannya. Maka jika ada dukungan dari lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat sekitarnya terhadap akatifitas kader-kader HMI ataupun aktiftas organisasi HMI merupakan indikasi bahwa kader HMI dan organisasi HMI memberikan manfat baik kepada lingkungannya. Maka wajar jika kader-kader HMI pada tingkatan cabang harus berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diridlai Allah SWT. Oleh sebab itu pengelolaan perkaderan HMI model jaringan memiliki tujuan: a.

Mendiseminasikan visi misi HMI

b.

Meningkatkan Daya Survivalitas kader dalam berinteraksi di masyarakat luas.

c.

Alat rekayasa pembentukan masyarakat yang diridlai Allah SWT.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

33

3. Bentuk Jaringan Jaringan dalam organisasi HMI dapat dilihat dari tiga perspektif dan kemudian terbagi lagi dalam bentuk dan pola jaringan. Ketiga perspektif tersebut adalah perspektif keterlibatan, perspektif kewilayahan dan perspektif sasaran. a. Dari persefektif keterlibatan, HMI membagi jaringan menjadi: o

Jaringan Kesertaan Kader Jaringan ini terbentuk ketika HMI telah mengidentifikasi atas keterlibatan kadernya pada organisasi laian yang memiliki potensi untuk bekerjasama dengan organisasi HMI atau untuk menjadi wadah latihan kader atas potensi yang ia miliki, dimana potensi tersebut adalah potensi yang berguna bagi HMI.

o

Jaringan Pengutusan Kader Jaringan ini terbentuk ketika HMI melakukan kerjasama dengan lembaga lain dan menyebabkan harus mengutus kader HMI untuk ikut serta dalam aktifitas kerjasama tersebut sebagai duta HMI

b. Dari persefektif Kewilayahan, HMI membagi jaringan menjadi: o

Jaringan Lokal Jaringan Lokal merupakan jaringan yang terbentuk dalam wilayah cabang HMI. Jaringan ini dibentuk dan dijalankan oleh cabang-cabang HMI itu sendiri.

o

Jaringan Nasional Jaringan Nasional merupakan jaringan yang terbentuk dalam cakupan wilayah kerja lebih dari satu cabang HMI. Artinya jaringan ini dibentuk dan dijalankan oleh Pengurus Besar HMI dan dapat dengan melibatkan kader-kader yang ada di cabang-cabang HMI diwilayah tersebut.

o

Jaringan Internasional Jaringan Internasional merupakan jaringan yang terbentuk dalam cakupan lintas negara. Jaringan ini dibentuk dan dijalankan oleh Pengurus Besar HMI dan dapat dengan melibatkan kader-kader yang ada di seluruh cabang HMI.

c. Dari persefektif objek sasaran, HMI membagi jaringan menjadi: o

Jaringan Kemahasiswaan Jaringan kemahasiswaan merupakan jaringan yang dibentuk atas kesamaan status, yaitu status sebagai mahasiswa. Namun ruang lingkup aktifitasnya dapat berupa apa saja.

o

Jaringan Mayarakat non kemahasiswaan Jaringan Mayarakat non kemahasiswaan merupakan jaringan yang dibentuk atas kesamaan status, yaitu status sebagai mahasiswa. Namun ruang lingkup aktifitasnya dapat berupa apa saja yang sesuai dengan visi dan misi HMI.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

34

4. Strategi Pembentukan Jaringan Jaringan dapat dibentuk pada level apapun dan dengan pihak manapun dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut : a.

Jaringan merupakan bentuk perwujudan operasional atas segala bentuk peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman HMI

b.

Menjunjung tinggi asas independensi, artinya jaringan dibangun dengan tanpa mengorbankan nilai dan idealitas yang dibangun organisasi HMI.

c.

Membawa maslahat untuk kehidupan keumatan dan bagi perjuangan pembebasan kaum mustadhafien

d.

Mampu nenunjukan nilai-nilai moral perjuangan dan pergerakan yang dimiliki oleh organisasi HMI.

e.

Mampu menegakan nilai-nilai keadilan.

f.

Dijalankan secara legal bagi organisasi HMI dan transpran bagi struktur HMI. Dasar pembentukan jaringan tersebutlah yang harus dipegang ditiap waktu saat kader atau

lembaga HMI beraktifitas dalm lingkungan kerja jaringan organisasi. Atas dasar pegangan diatas barulah HMI bisa secara organisatoris menggerakan kadernya dalam proses pembentukan dan penjalanan jaringan kerja yang diinginkan. Pengorganisasian kader dalam proses perkaderan di jaringan HMI dapat dijalankan dengan langkah-langkah: a. Memetakan jaringan-jaringan yang dapat diciptakan atas dasar kemampuan memperjuangkan nilai-nilai yang dipegang. b.

Melakukan kerjasama dengan jaringan yang dituju dalam lingkup terbatas ataupun lingkup yang luas.

c.

Pemetaan minat dan bakat kader baik yang masih tersimpan ataupun yang telah terlihat.

d.

Mengutus kader-kader berpotensi untuk berpartisipasi aktif dalam jaringan yang telah dibentuk untuk menjalankan peran sebagai duta organisasi sehingga misi dan visi HMI tersampaikan pada publik.

e.

Menempatkan para kader-kader untuk berpartisipasi aktif dalam jaringan yang telah dibentuk dalam menjalankan peran sebagai duta organisasi sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya untuk meningkatkan profesionalitas kader dan daya tahan kader atas lingkungan sekitarnya.

f.

Mensuport kader-kader berpotensi yang telah berpartisipasi aktif dalam lembaga lain dimana potensi tersebut dibutuhkan juga bagi HMI di kemudian waktu.

g.

Melakukan evaluasi atas efektifitas jaringan dalam meningkatkan kualitas diri kader dan komitemen diri kader terhadap organisasi HMI.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

35

5. Jaringan HMI pada lembaga Lainya Pembentukan jaringan HMI antar lembaga dalam konteks Perkaderan diakukan dengan mekanisme pengutusan kader dalam menwujudkan atau menjalankan kerjasama yang telah ditetapkan oleh organisasi. Seorang kader HMI yang diutus ke lembaga-lembaga jaringan HMI harus melalu seleksi dan penunjukan resmi melalu Surat Keputusan atau keputusan rapat pengurus. Dengan demikian sosok kader yang diutus dalam menjalankan kerjasama pada jaringan tersebut menjadi tepat dan bermanfaat. Mekanisme ini tentunya memiliki keterbatasan waktu sehingga tiap waktu harus ditinjau ulang apakah aktifitas jaringan dapat dilanjutkan atau dihentikan atau apakah kader yang di utus dapat diganti atau tidak diganti. Pemilihan figur kader tersebut harus berdasarkan syarat atas kemampuan kader dalam menunjukan identitas organisasi dan kemampuan kader dalam menjalankan kerjasama tersebut. Kriteria atau syarat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Merupakan figur yang tidak tercela dalam organisasi HMI



Mampu memberikan pengenalan identitas HMI



Mampu bergerak dengan idependen seperti yang ditetapkan organisasi



Mampu menjalankan peran dan fungsi yang diamanahkan.



Mampu membuat laporan tertulis pada struktur kepengurusan secara periodk atau pada saat diminta pimpinan HMI Perkaderan dengan mekanisme utusan memiliki dampak postif bagai kader yaitu berupa

peningkatan kualitas diri kader dalam hal kemampuan kader menjalankan peran dan fungsi yang diberikan dari eksternal dirinya. Oleh sebab itu kader akan melakukan peran yang ditentukan oleh lingkungannya dan mengisi ruang kosong yang telah tersedia pula. Kualitas ini merupakan bekal kader dalam menjalankan aktifitas dalam suatu struktur masyarakat tertentu. Jika sebelumnya kader hanya mampu beraktifitas dalam lingkungan kultural saja maka mekanisme pengutusan ini akan meningkatkan kemampuan kader dalam beraktifitas dalam lingkungan struktural. Kader pada mekanisme ini harus mampu untuk memisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan lingkungannya. Bahkan kader harus mampu memilih dan memetakan kepentngan mana yang harus dijalankan dan kepentingan mana yang tidak harus dijalankan. Pengelolaan perkaderan dengan model jaringan melalui mekanisme pengutusan memiliki konsekwensi atas pelibatan kader tertentu saja. Tidak semua kader dapat dan mampu untuk terlibat dalam mekanisme perkaderan ini. Oleh sebab itu struktur Hmi juga perlu memiliki mekanisme yang mampu melibatkan semua elemen kader tanpa batasan. Mekanisme ini adalah meknisme jaringan HMI berdasarkan atas pengekuan dan pendukungan Aktifitas Kader HMI pada lembaga Lainnya

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

36

6. Jaringan Aktifitas Kader HMI pada lembaga Lainnya Pengelolaan Perkaderan jaringan dengan mekanisme pengakuan dan pendukungan aktifitas kader HMI pada lembaga lainnya merupakan mekanisme yang mampu memfasilitasi kader secara lebih luas. Pengakuan aktifitas kader tersebut dapat dilakukan untuk semua kader namun tidak untuk pengurus HMI yang tidak mendapat ijin rangkap jabatan. Namun untuk pendukungan kader haruslah dipilih sesuai dengan kemampuan struktur dalamnedukungnya dan tujuan yang ingin dicapai struktur. Pendukungan kader dalam beraktifitas dilembaga lain merupakan bentuk pemberian wadah bagi kader untuk aktualisasi atau untuk pembelajaran kader. Sehingga kader memiliki kelengkapan ruang dalam mengaktualisasi potensi dirinya yang tidak terbatas pada ruang-ruang yang disediakan oleh struktur HMI. Dengan demikian HMI dapat fokus dalam penyediaan ruang dialog yang menghadirkan keragaman figur kader yang telah terbentuk dalam ruang-ruang eksternal. Pendukungan kader dalam beraktifitas atas dasar keterbatasan kemampuan organisasi HMI akan mengakibatkan ada beberapa kader yang memiliki aktifitas di lembaga lain namun tidak didukung. Kewajiban pengurus untuk mendukung aktifitas kader melekat pada aktifitas kader yang berkualifikasi: a. Aktifitas kader sesuai dengan visi dan misi organisasi HMI b. Aktifitas kader memiliki dampak positif secara langsung atau tidak langsung bagi pencapaian tujuan organisasi. c. Struktur HMI mampu menyediakan sumber daya untuk mendukung aktifitas kader. Pengelolaan perkaderan jaringan dengan mekanisme pengakuan dan pendukungan aktifitas kader pada lembaga lainnya akan menambah kekuatan kader dalam belajar atau beraktualisasi di suatu lingkungan yang ia pilih. Pada pola ini kader juga akan menjalankan peran dan fungsi yang ia pilih sendiri, namun dengan tambahan dukungan struktural yang memadai. Kaderpun akan memiliki kemampuan untuk beraktifitas dalam tim. Selain itu kadern akan diajarkan akan pentingnya sikap saling mendukung adalam beraktifitas yang memlliki tujuan dan arah yang sama. Kaderpun dituntut untuk mampu beraktifitas dalam lingkungan kulturalnya dengan dukungan struktural. Kesadaran akan perlunya dukungan struktural dalam aktifitas kultural juga akan terbentuk pada dir kader. Pada mekanisme ini kader cukup konsentrasi atas pemanfaatan potensi diri dan potensi lingkungan yang ada. Dengan demikian kader akan belajar mengelola sumber daya yang ia miliki dan sumber daya yang ia dapatkan dari lingkungan sekitarnya dalam belajar dan beraktualisasi. Kemampuan pengelolaan sumber daya ini menjadi titik utama atas kualitas diri kader dalam mekanisme pendukungan aktifitas dalam pengelolaan perkaderan jaringan.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

37

7. Sasaran Pembentukan Jaringan Pada dasarnya, sasaran atas jaringan yang harus dibentuk organisasi untuk meningkatkan kualitas diri kader dapat berupa apa saja dan dimana saja. Namun demikian organisasi HMI juga memiliki kepentingan untuk menyampaikan pesan dan nilai-nilai perjuangan yang dimilikinya melalui aktifitas kadernya di suatu lingkungan. Oleh sebab itu wajarlah jika dianggap perlu untuk membuat skala prioritas atas sasaran jaringan. Dengan penentuan ini maka HMI secara organisatoris dituntut untuk mendorong kadernya beraktiftas pada jaringan tersebut dengan dikelola secara baik menurut prosedur keorganisasian. Secara garis besar ada dua kelompok yang bisa dijadikan sasaran bagi organisasi HMI untuk dijadikan aktualisasi potensi diri kader dan wadah penyampaian nilai dan pesan perjuangan organisasi. Kelompok tersebut adalah Jaringan msyarakat kampus dan jaringan masyarakat non kampus. a. Jaringan Masyarakat Kampus o

Lembaga Dakwah Kampus Keberadaan jaringan Lembaga Dakwah Kampus diperlukan bagi kader-kader HMI yang ingin mengoptimalkan pemahaman dakwah Islam lingkungan akademiknya. Bagi Kader, jaringan ini akan membentuk kekuatan bernilai dakwah di segala aktifitas kader dilingkungan akademisnya. Dengan demikian gerakan kader adalah gerakan yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara simbolis dan substansi keagamaan. Jaringan lembaga Dakwah Kampus ini juga akan memperkenalkan kader atas pemahaman keislaman yang beragam di lingkungan sekitarnya sehingga ia tidak akan kaget dan terkejut dalam menghadapinya.

o

Lembaga Politik Kampus Keberadaan jaringan dalam bentuk lembaga ini diperlukan bagi kader-kader HMI yang ingin melatih dirinya dalam dunia politik praktis kemahasiswaan. Pada lingkungan ini kader akan dilatih bagaimana mengelola dan menjalankan aktifitas politik praktis dengan membawa visi dan misi HMI. Salah satu yang akan dilatih dalam lingkungan ini adalah bagaimana kader bisa membuat kebijaksanaan yang dapat diterima oleh mahasiswa secara luas dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Bagi organisasi jaringan ini akan memperkuat pengaruh HMI dalam kebijakan- kebijakan pendidikan tinggi dan kemahasiswaan di suatu Institusi pendidikan tinggi. Oleh sebab itu HMI harsu mendorong dan mendukung aktifitas politik yang dilakukan oleh kader-kader HMI di lingkungan institusi pendidikan tingginya, selama kader tersebut mampu menyampaikan nilai-nilai dan pesan-pesan organisasi.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

38

o Lembag Pers Kampus Keberadaan jaringan dalam bentuk lembaga ini diperlukan bagi kader-kader HMI yang ingin meningkatkan kemampuan diri dalam dunia Pers Kemahasiswaan. Bagi organisasi jaringan ini akan membantu atas pembentukan opini publik agar kondusif bagi perjuangan organisasi HMI. Selain itu keberadaan jaringan Pers Kampus akan mempermudah publikasi organisasi kekhalayak mahasiswa, baik itu dalam hal simbol keorganisasian ataupun dalam hal susbtansi gerakan organisasi. Dengan demikian akan lebih banyak pihak yang mengerti, memahami dan mendukung perjuangan organisasi. Pada lingkungan ini kader akan dilatih bagaimana membentuk dan mengelola opini publik secara baik, sehingga nilai-nilai dan pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan oleh mahsiswa secara umum. Usaha atas penyampaian nilai-nilai dan pesan-pesan tersebut juga termasuk didalamnya nilai-nilai pesan-pesan yang dimiliki organisasi HMI. o Lembaga Keilmuan Kampus Keberadaan jaringan dalam bentuk lembaga ini diperlukan bagi kader-kader HMI yang ingin mengoptimalkan kapasitas akademiknya. Bagi organisasi jaringan ini akan membantu dalam hal kekuatan akademis di segala gerakan HMI. Dengan demikian gerakan organisasi adalah gerakan yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pada lingkungan ini kader akan dibentuk untuk memperjelas keberpihakan akademisnya dalam menghadapi problematika dan dinamika keumatan. Sehingga kader merupakan aktifis gerakan yang memiliki kekuatan akdemis yang baik dan memiliki keberpihakan yang jelas yaitu keberpihakan atas perjuangan dalam garis Islam.

b. Jaringan Masyarakat non kampus o

Lembaga Dakwah Masyarakat Keberadaan jaringan lembaga Dakwah masyarakat diperlukan bagi kader-kader HMI yang ingin mengoptimalkan pemahaman dan peran dakwah Islam lingkungan sosialnya. Bagi Kader, jaringan ini akan membantu kader dalam beraktualisasi akan perjuangan atas pembentukan pemahaman keislaman yang baik dilingkungannya. Dengan demikian kader tidak akan kehilangan akar kehidupan sosialnya ketika ia melakukan gerakan dakwah pada lingkungan sekitarnya. Keberagaman pemahaman keislaman yang ada dalam masyarakat tidak akan menjadi penghalang bagi kader dalammelakukan gerakan dakwahnya. Justru kader didorong harus menjadi figur yang mampu hidup dan berinteraksi dalam berbagai lingkungan yang memiliki pemahaman keislaman berbeda.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

39

o Lembaga Politik Masyarakat Aktifitas Politik masyarakat tentunya memiliki wahana-wahana yang beragam. Keragaman ini bisa dalam bentuk idiologi ataupun dalam bentuk tradisi politiknya. Pada dasarnya kader dapat secara bebas memilih wahana aktifitas politik kemsayarakatannya dalam bentuk apa saja dan dimana saja. Organisasipun harus memberi dukungan atas aktifitas kader tersebut selama ia bisa menjaga nama baik organisasi dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan organisasi. Hal ini karena perjuangan HMI juga harus tersampaikan ke masyarakat luas dan lembaga politik masyarakat adalah wahana yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Namun demikian kader yang menjadi pengurus dalam struktur HMI (pada tingkat apapun) tidak diperkenankan berpartisipasi aktif atau hanya sekedar menjadi anggota dalam lembaga politik masyarakat yang berbentuk partai.

o

Lembaga Pers Masyarakat Sama halnya dengan Lembaga pers Mahasiswa, keberadaan jaringan dalam bentuk lembaga ini juga diperlukan bagi kader-kader HMI yang ingin meningkatkan kemampuan diri dalam dunia Pers. Bagi organisasi jaringan ini akan membantu atas pembentukan opini publik agar kondusif bagi perjuangan organisasi HMI. Jaringan ini juga dapat memberi nilai tambah yang positif dalam bentuk publikasi HMI atas segala aktifitasnya. Pada lingkungan ini kader akan dilatih bagaimana membentuk dan mengelola opini publik secara baik, sehingga nilai-nilai dan pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan oleh khalayak umum. Usaha atas penyampaian nilai-nilai dan pesan-pesan tersebut juga termasuk didalamnya nilai-nilai pesan-pesan yang dimiliki organisasi HMI.

o

Lembaga Sosial Masyarakat Wahana atas kepedulian sosial kader terhadap dinamika lingkungan yang lebih luas dapat diwujudkan dalam berbagai lembaga sosial masyarakat. Pada wahanan ini kader akan diajarkan bagaimana mengelola kepedulan sosialnya tanpa menunjukan status sosialnya. Kader juga akan di latih dalam berintaksi dan hidup secara bersama dengan masyarakat umum yang ada dilingkungannya dengan mendorong perubahan yang baik atas lingkungannya tersebut. Kepentingan organisasi atas dukungn kader yang beraktifitas dalam wahana ini selain meningkatkan kualitas kader juga untuk membentuk image positif atas lembaga melalui figur-figur kader yang tampil dalam masyarakat umum. Oleh sebab itu dukungan organisai bagi kader yang beraktifitas dilingkungannya dengan baik harus tetap ada dan terjaga.

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

40

8. Evaluasi Evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan perkaderan model Jaringan adalah mengevaluasi capaian-capaian 3 tujuan perkaderan model jaringan ini. Evaluasi ini harus dijalankan secara perodik dan oleh berbagai tingkatan HMI. Evelauasi secara periodik diperlukan agar gerak perkembangan capaian tujuan dapat di pantau dari waktu kewaktu pula dan evaluasi oleh seluruh elemen struktur HMI diperlukan untuk mendeskripsikan sejauh mana kekuatan kader dalam hal jaringan diseluruh bagian HMI. Berfokus pada kualtas diri kader strukttur kepemimpinan HMI dapat melakukan evaluasi dalam 4 hal, yaitu latar belakang kesertaan kader dalam jaringan, Daya analisis kader, Kemampuan interaksi kader dan peran kader dalam dinamika perubahan lingkungannya. a. Latar belakang kesertaan kader dalam jaringan Evaluasi atas latar belakang kesertaan kader diperlukan untuk mengetahui bagamaina struktur menciptakan dorongan yang terus menerus dalam peningkatan kualitas diri kader selama interaksi kader jaringan tersebut. Evaluasi ini dapat dipetakan menjadi: o

Pelarian

o

Pembelajaran

o

Aktualisasi

b. Daya analisis kader terhadap lingkungan jaringannya Kemampuan kader dalam daya analisis lingkungan ini diperlukan karena dalam jaringan diperlukan pengenalan lingkungan sebelum berinteraksi ke dalamnya. Daya analisis ini dapat diklasifikasikan atas beberapa tingkat kualitas: o

Mengenal bentuk dan pola dinamika lingkungannya

o

Tidak mengenal lingkungannya

o

Mengenal bentuk dan pola dinamika lingkungannya

o

Mampu memetakan subjek dan objek serta arah dinamika lingkungannya

c. Kemampuan interaksi kader terhadap lingkungannya Evaluasi kemampuan kader dalam hal kemampuannya berinteraksi pada lingkungan sekitarnya diperlukan karena interaksi adalah inti dari sebuah pengakuan apakah seorang kader masuk dalam jaringan atau tidak. Tingkat kemampuan kader ini dapat dipetakan menjadi: o

Teralianasi atas dinamika mayor pada lingkungannya

o

Ikut dalam dinamika mayor pada lingkungannya

o

Berperan aktif dalam dinamika mayor pada lingkungannya

o

Mampu mengarahkan dinamika lingkungannya

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

41

d. Peran kader dalam dinamika perubahan lingkungannya o

Pihak yang tidak mengenal dinamika perubahan lingkungannya

o

Pengamat dinamika perubahan Lingkungannya

o

Pelaku yang bukan utama atas dinamika perubahan lingkungannya

o

Pelaku utama atas dinamika perubahan lingkungannya Pada struktur organisasi HMI evaluasi ini harus dijalankan oleh masing-masing struktur

pimpinan. Struktur ini mulai dari Komisariat, Cabang dan Pusat. a. Pada tingkat komisariat Pada saranya evaluasi pengelolaan perkaderan melalu jaringan ini dilakukan pada tingkat cabang. Namun demikian, bagi komisariat yang mapan, komisariat dapat melakukan evaluasi atas keberhasilan sturkturnya dalam peningkatan kualitas Kader melalui media perkaderan jaringan. Evaluasi ini harus dilakukan pada forum Rapat Pimpinan Komisariat kepada Pengurus Cabang dan pada forum Struktur Kekuasaan yang bernama Rapat Anggota sebagai bentuk pertanggungjawaban struktur Pengurus Komisariat kepada anggotanya. b. Pada tingkat Cabang Pengurus cabang tanpa terkecuali, harus mampu melakukan evaluasi dan pemetaan kualitas diri kader-kadernya sebagai akibat pengelolaan sistem perkaderan pada cabang tersebut dengan menggunakan jaringan. Evaluasi ini harus rutin dilaporkan kepada Pengurus Besar setiap empat bulan dan harus dipertanggungjawabkan pada forum Konferensi Cabang tersebut dihadapan para utusan Komisariat. c. Pada tingkat Pusat Pengurus Besar (Badan Koordinasi) harus mampu memberi evaluasi dan pemetaan atas kemampuan struktur cabang mampu mengelola dan meningkatkan kualitas kader-kadernya secara baik dan benar dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi HMI. Evaluasi ini didasari oleh laporan cabang-cabang yang diterimanya secara periodik. Pemetaan ini huga harus diungkapkan dalam kongres sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan para utusan cabang-cabang. .

Kongres HMI ke-29

Pedoman Perkaderan

KONSTITUSI HMI

Lampiran-lampiran Skema

Skema Jaringan Aktifitas Kader HMI Pada Lembaga Lain

Kongres HMI ke-29

42

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

Skema Jaringan Lembaga HMI Pada Lembaga Lain

Kongres HMI ke-29

43

KONSTITUSI HMI

Pedoman Perkaderan

Kongres HMI ke-29

44

KONSTITUSI HMI

Pedoman Struktur Organisasi

1

PEDOMAN STRUKTUR ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillahirromanirrahiim BAB I PENDAHULUAN Organisasi bagi HMI merupakan alat dalam menyusun barisan perjuangan untuk membentuk insan ulil albab dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan sebuah kesadaran bahwa berjuang secara bersama mempunyai nilai lebih daripada sendiri. Oleh sebab itu mulai dari pembentukan individu (kader) sampai menggerakkannya di masyarakat umum, HMI lakukan dengan alat yang disebut organisasi. Struktur merupakan fokus utama selain kultur ketika membicarakan organisasi untuk mencapai tujuan dan keberlanjutan perjuangan HMI. Pencapaian tujuan tersebut tentunya harus dilakukan dengan manajemen organisasi yang berkualitas. Oleh sebab itu pembentukan dan pemakaian struktur organisasi di tiap lini atau tiap tingkatan harus berdasarkan pada 3 komponen, yaitu Fleksibel, Responsif, dan Visioner. Makna yang terkandung dalam faktor Fleksibel adalah; struktur HMI dituntut untuk tidak kaku dan mampu memacu semua kadernya melakukan kreatitivitas-kreativitas individu dalam lingkungan kerjasama organisasi tanpa lepas dari pedoman yang berlaku. Responsif, merupakan sebuah dasar bagi struktur HMI untuk menjawab segala tantangan dan hambatan dalam HMI serta mengambil kesempatan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan organisasi. Hal ini perlu karena struktur HMI dibentuk untuk bergerak kedepan walau bentuk struktur merupakan hasil kesepakatan yang diambil berdasarkan pertimbangan masa lalu. Visioner, struktur HMI merupakan sebuah gambaran organisasi tentang masa depan bukan masa lalu. Dengan demikian organisasi punya tujuan yang dapat ia lihat dan jalani dari waktu ke waktu. Jika salah satu komponen ini tidak ada, maka struktur organisasi akan pincang bahkan lumpuh dalam gerak organisasinya. Ketiga hal di atas akan terlihat bermakna ketika struktur didesain dan dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan oleh organisasi

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


2

dengan pertimbangan sisi kemanuisaan. Tidak seperti dasar organisasi pada umumnya, tiga dasar ini menyatakan bahwa HMI merupakan organisasi yang tidak didasarkan atas kekuasaan semata namun atas dasar kesepakatan bersama dengan komitmen bersama pula. Pola ini merupakan pola masyarakat yang punya tingkat kesadaran tinggi untuk berjuang bukan kesadaran tinggi untuk berkuasa dan menguasai. Kita akan banyak melihat proses-proses dimana semua pihak berhak dan dapat beraktualisasi dalam kerangka kerjasama yang sebenar-benarnya. Bagan Struktur Organisasi merupakan sebuah skema kendali organisasi dengan tingkatan tingkatannya (Pusat, Cabang dan Komisariat). Tiap tingkatan bagan struktur terdiri dari Manajemen Puncak (Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum) tingkat Manajemen Menengah (Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga Koordinasi, Pimpinan Lembaga Khusus, Pimpinan Lembaga Kekaryaan), tingkat manajemen bawah (staf atau panitia). HMI memiliki tiga strukutur organisasi, yaitu Struktur Kekuasaan dan Struktur pimpinan serta Majelis Syuro Organisasi. Struktur Kekuasaan adalah tempat keluarnya amanah-amanah untuk aktifitas lembaga, Struktur ini terdiri dari Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota. Struktur pimpinan adalah pihak yang melaksanakan amanah. Struktur pimpinan ini terdiri dari Pengurus Besar, Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat. Adapun Majelis Syuro Organisasi merupakan struktur peradilan dan konsultasi bagi organisasi yang terdiri dari MSO tingkat Pusat dan MSO tingkat cabang.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


3

BAB II STRUKTUR KEKUASAAN HMI dalam strukturnya hanya memiliki tiga tingkatan struktur kekuasaan. Ketiga tingkatan itu terdiri dari tingkat pusat, tingkat cabang dan tingkat komisariat. Pada tingkat pusat, Kongres menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi dalam orgnisasi HMI, pada tingkat cabang HMI mengenal Konferensi dan Rapat Anggota sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang ada pada tingkat Komisariat. 1. Kongres Kongres merupakan struktur kekuasaan yang berbentuk forum dan dilaksanakan setiap dua tahun sekali diakhir periode Pengurus Besar. Pelaksanaan diluar waktu ini dapat diadakan atas pengajuan satu cabang yang kemudian disepakati oleh sebagian besar cabang lainnya pelaksanaan diluar waktu normal, tanggungjawabnya dipegang oleh cabang pengusul dan yang menyetujuinya. Kongres pada dasarnya memiliki beberapa kekuasaan atau wewenang utama yang dapat dipakai, yaitu: a. Menetapkan Pedoman Dasar (Anggaran Dasar), Pedoman Penjelas (Aanggaran Rumah Tangga, Khittah Perjuangan) dan Pedoman Operasional (Pedoman Perkaderan, Pedoman Keanggotaan, Pedoman Struktur Organisasi, Pedoman Kesekretariatan, Pedoman Keuangan, Pedoman Atribut dan Pedoman lembagalembaga. b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Besar HMI. c. Memilih Ketua Umum HMI yang merangkap sebagai Formatur. d. Memilih 4 (empat) Mide Formatur yang bertugas membantu Formatur dalam pembentukan struktur kepengurusan. Mide Formatur akan bubar dengan sendirinya saat Pengurus yang dibentuk dilantik. e. Menunjuk Majelis Syuro Organisasi atas usulan cabang-cabang. Masing-masing cabang cukup menunjuk 3 nama calon dan kongres menetapkan maksimal 13 orang bersuara terbesar menjadi bagian dari MSO. f. Melakukan pembubaran organisasi. g. Melakukan Pelaksanaan Banding tingkat akhir atas keputusan cabangdalam memecat anggotanya. h. Menentukan agenda-agenda organisasi yang lainnya. Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


4

Forum kongres dihadiri oleh utusan-utasan cabang dengan jumlah menurut perhitungan utusan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pada tingkatan teknis prosedur yang harus dilakukan dalam hal utusan ini adalah:

1. PB HMI memberikan data mutakhir anggota HMI Cabang di seluruh Indonesia kepada Steering Committee kongres. 2. SC Kongres memverifikasi jumlah anggota dan kemudian menentukan jumlah utusan untuk setiap cabang. 3. Cabang mengirimkan nama-nama utusan sejumlah yang ditentukan SC sehari sebelum kongres dibuka. 4. Jika terjadi keterlambatan, SC berhak menolak kehadiran utusan cabang dan tak ada satu pihakpun yang berhak menggantikan utusan cabang tersebut, 5. Dalam keadaaan darurat pergantian utusan dalam suatu cabang dimungkinkan dengan syarat harus diberitahukan secara resmi dan disahkan oleh Steering Committee kongres. 6. Jumlah peninjau yang dapat hadir mewakili suatu cabang ditentukan oleh panitia kongres setelah mendapat pertimbangan dari SC Kongres. Pelaksanaan kongres dilakukan tiap dua tahun dengan waktu pelaksanaannya diputuskan dalam Pleno III PB HMI. Kongres yang dilakukan diluar jangka waktu tersebut dinamakan Kongres Luar Biasa. Kongres luar biasa ini memiliki wewenang dan kekuasaan yang sama dengan kongres yang biasa. Namun Kongres luar biasa ini dapat dilakukan dengan prosedur: 1. Satu cabang memberikan usulan Kongres luar biasa kepada pihak Majelis Syuro Organisasi. 2. Dalam waktu satu bulan pihak pengusul harus menyerahkan surat persetujuan untuk melaksanakan Kongres dari cabang-cabang lain yang berjumlah separuh tambah satu dari cabang-cabang HMI yang ada kepada MSO. 3. Dalam kurun waktu satu bulan pihak-pihak yang menyetujui kongres Luar Biasa harus dapat memembentu Steering Comitee dan Panitia Kongres luar biasa dan menyerahkannya kepada MSO. 4. MSO berhak menyatakan pembatalan kongres Luar Biasa jika tenggang waktu diatas tidak terpenuhi dan pihak pengusul dan pihak yang menyetujui tidak berhak melakukan tindaan apapun yang mengarah pada Kongres Luar Biasa. 5. Ketua Umum PB HMI wajib hadir dan melakukan pertanggungjawaban dalam Kongres luar biasa jika diminta. Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


5

6. Segala keputusan yang lahir dalam Kongres luar biasa dapat menggantikan keputusan Kongres sebelumnya. 2. Konferensi Konferensi merupakan struktur kekuasaan tertinggi pada tingkatan cabang yang waktu pelaksanaannya diputuskan di pleno terakhir pengurus cabang HMI. Sebagaimana halnya Kongres, konferensipun berbentuk forum, namun dilaksanakan tiap tahun pada akhir periode Pengurus Cabang. Konferensi ini dihadiri oleh utusan komisariat-komisariat. Jumlah utusan komisariat ditentukan dalam rumusan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga HMI. Prosedur teknis dalam hal utusan komisariat adalah: 1. Pengurus cabang yang menangani pendataan anggota memberikan anggota data mutakhir pada steering committee Konferensi. 2. SC Konferensi memverifikasi jumlah anggota lalu menentukan jumlah utusan. 3. Komisariat mengirimkan nama-nama utusannya, paling lambat sehari sebelum konferensi dibuka. 4. Jika terjadi keterlambatan, SC berhak menolak kehadiran utusan dan tak ada satu pihakpun yang berhak menggantikan utusan tersebut, 5. Pergantian nama utusan harus diketahui oleh SC konferensi. 6. Jumlah peninjau yang dapat hadir mewakili suatu komisariat ditentukan oleh panitia konferensi setelah mendapat pertimbangan dari SC Konferensi. Konferensi dapat dilaksanakan jika utusan yang hadir pada acara pembukaan Konferensi lebih dari separuh jumlah utusan yang telah terdaftar oleh panitia Konferensi. Jika jumlah tersebut (quota) tidak tercapai maka Konferensi dapat dundur maksimal 1 x 24 jam. Konferesi pada dasarnya memiliki beberapa kekuasaan atau wewenang utama, yaitu: 1. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang. 2. Menentukan Garis Besar Haluan Kerja pengurus Cabang. 3. Memilih Ketua Umum HMI yang merangkap sebagai Formatur. 4. Memilih 4 (empat) Mide Formatur yang bertugas membantu Formatur dalam pembentukan struktur kepengurusan. Mide Formatur akan bubar dengan sendirinya saat Pengurus yang dibentuk dilantik. 5. Menunjuk Majelis Syuro Organisasi atas usulan Komisariat jika diperlukan. Pada Konferensi, komisariat-komisariat cukup menunjuk 3 nama calon dan konferensi menetapkan maksimal 7 orang bersuara terbesar menjadi bagian dari MSO. Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


6

6. Anggota MSO yang dipilh menjadi Pengurus Cabang harus diganti oleh Koordinator MSO atas persetujuan anggota MSO lainnya. 7. Melakukan proses banding atas keputusan cabang dalam memecat anggotanya. 8. Menentukan agenda-agenda organisasi yang lainnya. Konferensi yang dilakukan diluar periode satu tahun dinamakan Konferensi Luar Biasa. Prosedur yang harus dilakukan adalah: 1. Satu komisariat memberikan usulan Konferensi Luar Biasa kepada Majelis Syuro Organisasi Cabang. 2. Ketika cabang tidak memiliki MSO maka komisariat mengirimkan usulan Konferensi Luar Biasa ke MSO pusat. 3. Dalam waktu satu bulan pihak pengusul harus menyerahkan surat persetujuan untuk melaksanakan Konferensi dari Komisariat lain yang berjumlah separuh tambah satu dari seluruh Komisariat HMI yang ada kepada MSO Cabang atau MSO pusat jika cabang yang bersangkutan tidak memiliki MSO. 4. Dalam kurun waktu satu bulan pihak-pihak yang menyetujui Konferensi Luar Biasa harus dapat memebentuk Steering Comitee dan Panitia Konferensi Luar Biasa dan menyerahkan daftar namanya kepada MSO cabang atau MSO pusat jika cabang yang bersangkutan tidak memiliki MSO. 5. MSO cabang atau MSO pusat berhak menyatakan pembatalan Konferensi Luar Biasa jika tenggang waktu di atas tidak terpenuhi dan pihak pengusul dan pihak yang menyetujui tidak berhak melakukan tindakan apapun yang mengarah pada Konferensi Luar biasa. 6. Ketua Umum Cabang HMI wajib hadir dan melakukan pertanggungjawaban dalam Koferensi Luar Biasa jika diminta. 7. Segala keputusan yang lahir dalam Konferensi Luar Biasa dapat menggantikan keputusan Konferensi sebelumnya. 3. Rapat Anggota Pada tingkat kekuasaan terendah Rapat Anggota merupakan forum yang dihadiri oleh semua anggota komisariat yang diadakan tiap tahun. Wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh Rapat Anggota adalah : 1. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Komisariat. 2. Menetapkan Garis Besar Program Kerja Komisariat. 3. Memilih Ketua Umum HMI yang merangkap sebagai Formatur. Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


7

4. Memilih 4 (empat) Mide Formatur yang bertugas membantu Formatur dalam pembentukan struktur kepengurusan. Mide Formatur akan bubar dengan sendirinya saat Pengurus yang dibentuk dilantik. 5. Menentukan agenda-agenda komisariat lainnya. Peserta yang hadir dalam Rapat Anggota terdiri dari Pengurus Komisariat, Anggota Komisariat, dan Undangan Pengurus Komisariat. Anggota komisariat memiliki hak untuk bicara dan hak suara sedangkan undangan memiliki hak bicara atas ijin dari pimpinan sidang Rapat Anggota. Berbeda dengan kongres dan konferensi pengurus komisariat memiliki hak untuk bicara dan hak suara setelah ia telah menyelesaikan pertanggungjawabannya dan dinyatakan demisioner. Itu artinya ia menjadi anggota biasa dalam Rapat Anggota setelah pertanggungjawaban. Rapat Anggota dapat dimulai ketika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota komisariat. Jika tidak dapat terpenuhi maka acara dapat diundur maksimal 1 x 24 jam. Jika tetap tidak terpenuhi rapat anggota tetap bisa dilanjutkan dan dianggap sah. Proses pemilihan pimpinan sidang Rapat Anggota sama dengan Kongres dan Konferensi dalam bentuk presidium. Rapat Anggota Luar Biasa merupakan rapat anggota yang dilakukan dalam kondisi menyimpang. Rapat Anggota luar biasa dapat dilakukan jika lebih dari separuh Pengurus komisariat setuju untuk melakukannya. Prosedur Rapat anggota luar biasa yang harus dijalankan adalah: 1.

Satu anggota melakukan pengusulan Rapat Anggota Luar Biasa kepada Ketua Umum Komisariat.

2.

Jika usulan ini disetujui oleh sebagain besar pengurus, maka pengusul memimpin pembentukan Panitia dan Steering Comite pelaksanaan Rapat Anggota Luar biasa.

3.

Pembentukan ini harus terbentuk dalam waktu 1 bulan setelah pengusulan Rapat Anggota luar biasa. Jika dalam waktu satu bulan belum terbentuk maka Rapat Anggota Luar Biasa tidak boleh dilaksanakan.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

8

BAB III STRUKTUR PIMPINAN Struktur Pimpinan merupakan struktur yang memiliki peran dalam menjalankan amanah yang dihasilkan oleh struktur kekuasaan. Dalam HMI ada tiga bentuk Struktur Pimpinan, yaitu Pengurus Besar, Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat. 1. Tingkatan Struktur Organisasi A. Pengurus Besar Pengurus Besar merupakan sebuah struktur perwujudan HMI itu sendiri yang dipimpin oleh Ketua Umum. Artinya sentral keberadaan HMI adalah Pengurus Besar itu sendiri. Pada Pengurus Besar Ketua Umum memimpin struktur yang terdiri dari Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, Pengurus Harian Ketua-Ketua Komisi Kebijakan, Ketua-ketua Lembaga koordinasi yang bernama Badan Koordinasi, kepala lembaga-lembaga Kekaryaan dan Pimpinan Lembaga-lembaga Khusus. Formasi struktur Pengurus Besar ditentukan oleh Formatur Kongres (Ketua Umum), dibantu oleh para Mide Formatur sebagai pemberi saran. Formaturiat (formatur dan mide Formatur) dapat menerima saran dari cabang-cabang dan dapat juga menolaknya. Pada Lembaga Koordinsai dan Lembaga Kekaryaan, forumatur (Ketua Umum) hanya dapat memilih 1 diantara 3 orang yang diusulkan oleh forum musyawarah lembaga tersebut sebagai Ketua Lembaga. Dan ketua lembaga memiliki wewenang menentukan sendiri aparatur lembaganya dengan status yang sama sebagai Pengurus Besar. Ketua Umum dalam kondisi tidak mampu mengendalikan strukutur Pengurus Besar dalam jangka waktu tertentu dapat menunjuk Pejabat Sementara Ketua Umum. Jangka Waktu penunjukan Pejabat Sementara Ketua Umum ini maksimal dalam waktu 3 bulan atau setengah jarak antar rapat Pleno. Jika Melebihi Jangka Waktu tersebut maka Ketua Umum harus diganti secara permanen. Pengganti Ketua Umum ini bernama pejabat Ketua Umum. Penggantian ini bisa dilakukan dengan penunjukan oleh Ketua Umum atau dengan keputusn Rapat Pleno PB. Hal yang sama juga berlaku bagi Sekretaris Jendral, Ketua LembagaLembaga, dan Ketua Komisi Kebijakan. Bagi staf Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, Komisi-komisi Kebijakan dapat diganti oleh Ketua Umum sewaktu-waktu.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


9

Staf yang masuk dalam lembaga-lembaga hanya dapat diganti oleh Ketua lembaga tersebut atau dengan keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar. Pengurus Besar memiliki peran eksekutor atas hasil Kongres. Oleh sebab itu Ketua Umum sebagai kader yang diberi Amanah oleh Kongres dan sebagai pemimpin atas pelaksanaan amanah tersebut harus mempertanggungjawabkan perjalanan Pengurus Besar dalam satu periode. Pembeda peran struktur Pengurus Besar dan struktur pimpinan lainnya adalah sifat kerjanya. Pengurus Besar dalam HMI lebih bersifat sebagai pengambil kebijakan (regulator). Pengurus Besar hanya membuat kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu bagi HMI dalam kehidupannya dengan organ lainnya dan kebijakan-kebijakan HMI dalam kehidupannnya sendiri. Kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis, yaitu: kebijakan yang mempengaruhi warna dan pola gerak organisasi, harus dikemukakan ke organ HMI lainnya secara baik. Hal ini dijalankan agar tingkat kesepahaman seluruh elemen organisasi mencapai pada tingkat yang bisa terhindar dari kesalahan komunikasi. Ada beberapa ciri utama yang bisa dikatakan sebagai sebuah kebijakan strategis yaitu: 1. Melibatkan struktur cabang atau struktur komisariat secara menyeluruh dalam pelaksanaannya 2. Mempengaruhi posisi organisasi diantara posisi organisasi lainnya ditingkat nasional ataupun internasional. 3. Melibatkan sumber daya yang lebih besar dari sumber daya yanga ada di Pengurus Besar selama satu semeter, baik itu sumber daya Manusia ataupun sumber daya finansial. Ciri khas nomer 1 dan 2 merupakan ciri khas yang tidak terpisahkan sedangkan nomer 3 merupakan ciri khas yang bisa diambil dan bisa juga tidak. Dengan kata lain ada 2 kondisi dimana suatu kebijakan Pengurus Besar disebut dengan kebijakan strategis yaitu kondisi yang memiliki unsur nomer 1 dan 2 atau juga dan 3 dan kondisi yang yang memiliki unsur nomer 3 saja. Kebijakan strategis yang diambil oleh Pengurus Besar ini dalam pola komunikasinya harus dikemukakan dalam Rapat pimpinan cabang. Pada forum inilah Pengurus Besar diwajibkan bertukar pikiran atas kebijakan strategis yang diambilnya. Pada dasarnya rapat pimpinan cabang tidak bisa menolak atau Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

10

memveto kebijakan strategis yang diambil Pengurus Besar karena hubungan antara PB dan pimpinan cabang dalam rapat pimpinan ini adalah hubungan konsultasi dimana

kehadran

PB

ada

jika

ada

yang

perlu

dikonsultasikan

atau

dikomunikasikan. Namun demikian sikap penolakan para pimpinan cabang akan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan strategis Pengurus Besar. B. Pengurus Cabang Pengurus Cabang merupakan sebuah struktur pimpinan dari sebuah cabang yang dibentuk oleh Pengurus Besar. Pembentukan Cabang dilakukan jika: 1. Adanya sumber daya yang dipandang mampu menggerakkan cabang selama kurun waktu minimal 2 tahun. 2. Adanya sarana komunikasi yang dapat menciptakan kondisi transfer informasi antara cabang dan Pengurus Besar dan dengan cabang-cabang lainnya. 3. Pembentukan cabang didasarkan atas pertimbangan dan kemampuan elemen Pengurus Besar yang bernama Badan Koordinasi dalam menjaga eksistensi cabang minimal selama 2 tahun. 4. Pembentukkan cabang baru oleh disuatu kota atau kabupaten yang sudah ada cabangnya harus seizin cabang yang bersangkutan. Suatu Cabang dapat ”diberikan sanksi” oleh Pengurus Besar jika Pengurus Cabang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan Pengurus Besar atau melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Tahapannya adalah: Teguran 1 : Dalam waktu maksimal 3 bulan cabang harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Besar. Teguran ini hanya diketahui oleh Cabang dan Pengurus Besar. Teguran 2

: Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya cabang harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Besar. Teguran ini dapat diketahui oleh cabang lain di satu wilayah

Badan

Koordinasinya. Teguran 3

: Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya cabang harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Besar. Teguran ini dapat diketahui oleh cabang lain diseluruh Indonesia.

Sanksi

: Penurunan status cabang dari status cabang penuh ke cabang persiapan,kemudian cabang diberi waktu maksimal 3 bulan Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

11

untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan permintaan Pengurus Besar. Pembekuan : Jika cabang tetap tidak mengikuti kebijakan Pengurus Besar maka Pengurus Besar berhak membekukan pengurus cabang tersebut dan menggantinya dengan kepengurusan baru melalui penunjukan langsung. Masa pembekuan sampai terbentuknya Pengurus Cabang baru ini dilakukan maksimal selama 2 tahun. Dalam kurun waktu ini, Badan Koordinasi melakukan pemulihan kondisi agar kebijakan PB dapat diikuti atau pelanggaran konstitusi dapat diatasi dan agar syarat-syarat cabang dapat terpenuhi. Pembubaran: Jika dalam kurun waktu 2 tahun tidak ada tanda-tanda kedua kondisi diatas dapat dipenuhi secara menyeluruh maka PB dapat melakukan pembubaran Cabang. Cabang yang dibekukan tidak memiliki hak apapun dalam kongres dan forum-forum lainnya kecuali hak untuk hadir dan hak mendapatkan informasi atas segala hal yang berkaitan dengan HMI. Aktifitas keanggotaan dapat terus berlangsung dengan kendali ketua Badan Koordinasi sebagai pimpinan cabang. Namun aktifitas eksternal tidak dapat dilakukan sama sekali. Cabang yang dibentuk dari status ”tidak ada cabang” atau Cabang yang dipulihkan dari status ”Cabang dibekukan” adalah Cabang yang berstatus ”Persiapan”. Perbedaan status ini hanya memiliki perbedaan pada hak jumlah utusan yang bisa dikirim ke kongres. Utusan bagi cabang persiapan maksimal hanya 1 utusan saja walaupun jumlah anggotanya melebihi dari porsi 1 utusan cabang. Status cabang Persiapan dapat berlaku maksimal dalam waktu 1 tahun. Pengurus Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga Koordinasi, Pimpinan Lembaga Khusus dan Pimpinan Lembaga Kekaryaan serta semua stafnya. Pengurus Harian dipilih oleh Formatur dan ditetapkan oleh Ketua Umum, sedangkan Pimpinan Lembaga Koordinasi, Lembaga Khusus dan Lembaga Kekaryaan ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan usulan musyawarah Lembaga. Staf yang ada dikepengurusan ditetapkan oleh Ketua Umum. Pengurus cabang memiliki peran yang berbeda dengan Pengurus Besar. Pengurus cabang memiliki fungsi Mobilisator organisasi. Hal ini mengakibatkan

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


12

wilayah kerjanya yang berbeda dengan PB. Wilayah kerja Pengurus Cabang adalah; 1. Melaksanakan kebijakan Pengurus Besar 2. Melaksanakan Keputusan Konferensi 3. Mengangkat dan memberhentikan Kader. 4. Menggerakan Kader HMI dalam menjalankan kebijakan Pengurus Besar. 5. Meningkatkan kapasitas Kader HMI. 6. Melibatkan anggota dalam partisipasi dinamika masyarakat di wilayahnya. Dari gambaran diatas maka akan terlihat bahwa kemampuan yang dituntut dalam diri seorang Pengurus Cabang atau sekelompok Pengurus Cabang adalah : 1. Mengkonsep sebuah aktifitas dalam sebuah tahapan beserta target dan tujuan selama satu periode kepngurusan. 2. Kemampuan mengajak Kader dalam beraktifitas dalam sebuah Tim. 3. Menjadi figur tauladan bagi struktur dibawahnya yaitu komisariat. 4. Mampu menggerakan organisasi HMI dalam dinamika lingkungan sekitarnya. C. Pengurus Komisariat Pengurus Komisariat merupakan sebuah struktur Pimpinan di bawah tingkatan cabang yang dibentuk oleh Pengurus Cabang. Pembentukan Komisariat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat utama yaitu: 1. Adanya institusi pendidikan tinggi yang jelas dapat dikelompokan dalam satu komisariat atau lebih. 2. Adanya sumber daya yang dipandang mampu menggerakan Komisariat selama kurun waktu minimal 1 tahun. 3. Letak geografis institusi pendidikan tinggi dengan sekretariat cabang yang berjarak 5 Kilometer. 4. Pembentukan Komisariat didasarkan atas pertimbangan dan kemampuan elemen Pengurus Cabang yang bernama Koordinasi Komisariat atau Bidang kerja yang memiliki fungsi dan peran internal (bagi cabang yang tidak memiliki Koordinator Komisariat) dalam menjaga eksistensi Komisariat minimal selama 1 tahun. Suatu Komisariat dapat ”diberikan sanksi” oleh Pengurus Cabang jika Pengurus Komisariat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI Pengurus

Cabang

atau

melakukan

pelanggaran-pelanggaran

13 konstitusi.

Tahapannya sanksi terebut adalah: Teguran 1 : Dalam waktu maksimal 3 bulan Komisariat harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Cabang. Teguran ini hanya diketahui oleh Komisariat dan Pengurus Cabang. Teguran 2 : Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya Komisariat harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Cabang. Teguran ini dapat diketahui oleh Komisariat lain di satu wilayah Badan Koordinasinya. Teguran 3 : Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya Pengurus Komisariat harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Cabang. Teguran ini dapat diketahui oleh Komisariat lain diseluruh Cabang. Sanksi

: Penurunan status Komisriat dari status Komisariat penuh ke komisariat persiapan, kemudian pengurus komisariat diberi waktu maksimal 3 bulan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan permintaan pengurus cabang.

Pembekuan : Jika Pengurus Komisariat tetap tidak mengikuti kebijakan Pengurus Cabang maka Pengurus cabang berhak membekukan Kepengurusan Komisariat tersebut dan menggantinya dengan kepengurusan baru melalui

penunjukan

langsung.

Masa

pembekuan

sampai

terbentuknya Pengurus Komisariat baru ini dilakukan maksimal selama 2 tahun. Dalam kurun waktu ini, Koordinator Komisariat melakukan pemulihan kondisi agar kebijakan Pengurus Cabang dapat diikuti atau pelanggaran konstitusi dapat diatasi dan agar syarat Komisariat terpenuhi. Pembubaran: Jika dalam kurun waktu 2 tahun tidak ada tanda-tanda kedua kondisi diatas dapat dipenuhi secara menyeluruh maka Pengurus Cabang dapat melakukan pembubaran Komisariat. Komisariat yang dibekukan tidak memiliki hak apapun dalam Konferensi dan forum-forum HMI lainnya kecuali hak untuk hadir dan Hak mendapatkan informasi atas segala hal yang berkaitan dengan HMI. Aktifitas keanggotaan dapat terus berlangsung dengan kendali ketua Koordinator Komisariat sebagai pimpinan cabang. Namun aktifitas eksternal tidak dapat dilakukan. Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


14

Komisariat yang dibentuk dari status ”tidak ada Komisariat” atau Komisariat yang dipulihkan dari status “Komisariat dibekukan” adalah komisariat yang berstatus ”Persiapan”. Perbedaan status ini hanya memiliki perbedaan pada hak jumlah utusan yang bisa dikirim ke Konferensi. Utusan bagi Komisariat persiapan maksimal hanya 1 utusan saja walaupun jumlah anggotanya melebihi dari porsi 1 utusan. Status Komisariat Persiapan dapat berlaku maksimal dalam waktu 1 tahun. Pengurus Komisariat minimal terdiri dari pimpinan Komisariat yang bernama ”Ketua Komisariat” dan Sekretaris Komisariat. Kemudian Ketua Komisariat dapat membentuk struktur dibawahnya atau tidak sama sekali. Seperti halnya Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat memiliki peran yang berbeda dengan Struktur pimpinan lainnya. Pengurus Komisariat memiliki fungsi sebagai kantong massa. Hal ini mengakibatkan wilayah kerjanya yang berbeda dengan Pengurus Cabang. Wilayah kerja Pengurus Komisariat adalah; 1. Melaksanakan Kebijakan Pengurus Cabang 2. Melaksanakan Keputusan Rapat Anggota 3. Melindungi Kader HMI dalam aktifitas dilingkungannya 4. Menjaga kekerabatan antar anggota HMI. 5. Melibatkan kader agar berpartisipasi dalam dinamika lingkungan akademisnya. 2. Struktur Organisasi Tiap Tingkatan A. Formatur dan Mide Formatur Formatur adalah pimpinan HMI pada tingkatannya yang belum memiliki pengurus dalam menjalankan amanah yang diebrikan oleh struktur kekuasaannya. Tugas utama formatur adalah membentuk kepengurusan. Dalam menjalankan tugas ini ia dibantu oleh Mide Formatur. Setelah kepengurusan terbentuk dan dilantik maka formatur dan mide formatur bubar secara sendirinya. Namun ia memiliki batasan waktu dalam penyelesaian tugas ini. Formatur maksimal harus mampu membentuk suatu kepengurusan (sampai pengurus itu dilantik) selama-lamanya 6 bulan untuk tingkat Pusat dan 3 bulan untuk tingkat cabang, komisariat dan untuk lembaga khusus dan lembaga kekaryaan di tingkatannya. Jika dalam batasan waktu ini formatur tidak dapat membentuk kepengurusan maka satu atau beberapa cabang dapat memulai untuk melakukan Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


15

Kongres Istimewa (untuk tingkat Pusat) atau Konferensi Luar Biasa (untuk tingkat Cabang) atau Rapat Anggota luar biasa (untuk tingkat Komisariat). Dan untuk lembaga khusus dan lembaga kekaryaan diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan. Formatur dapat mengambil segala tindakan atas segala hal yang diperlukan untuk menjaga eksistensi lembaga terhadap lingkungan eksternalnya ataupun terhadap lingkungan internalnya. Dengan kata lain formatur dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh Ketua Umum. Namun hal ini tida berlaku bagi mide formatur. B. Ketua Umum Pimpinan HMI dikenal sebagai Ketua Umum. Pada Pengurus Besar, Pimpinan HMI adalah ”Ketua Umum HMI”. Bagi pimpinan Lembaga-lembaga HMI disebut dengan ”Ketua”. Ketua Umum HMI, adalah kader yang dipilih melalui Kongres untuk memimpin organisasi HMI secara mnyeluruh. Ia-lah yang akan diminta pertanggung-jawabannya atas gerak organsasi HMI selama satu periode kepengurusan. Pada perjalanan organisasi ia memimpin sebuah tim kerja yang bernama Pengurus Besar untuk menjalankan amanah-amanah Kongres. Tim kerja inilah yang berhak memakai segala perangkat struktur HMI lainnya baik itu cabang atau komisariat untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam Kongres. Pimpinan Komisi Kebijakan dan Bidang Kerja hanya dapat menggunakan kata ”ketua” saja dalam dokumen organisasi. Karena Pimpinan Komisi Kebijakan merupakan pimpinan HMI yang berada di bawah Ketua Umum. Namun ketua lembaga lainnya menggunakan istilah Ketua Badko (untuk Lembaga Koordinasi tingkat Pusat) dan Istilah Ketua Korkom (untuk Lembaga Koordinasi tingkat cabang). Bagi pimpinan lembaga khusus dan lembaga kekaryaan, mereka dapat menggunakan istilah lain (selain ”Ketua Umum HMI”) sesuai dengan ketetapan lembaganya. Para Ketua Komisi Kebijakan dan bidang kerja hanya boleh membubuhkan tanda tangan dalam administrasi surat menyurat Kepengurusan HMI ketika di dampingi oleh bubuhan tanda tangan Sekretaris Jenderal HMI disisi kanan Surat. Namun hal ini tidak berlaku bagi Lembaga Koordinasi dan Lembaga Kekaryaan serta Lembaga Khusus yang diberi wewenang dalam kebijakan administrasi kelembagaannya. Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


16

Khusus bagi Ketua Umum, baik itu pada tingkat Pusat, Cabang ataupun Komisariat, harus mendelegasikan kekuasaannya untuk sementara waktu kepada salah satu ketua dibawahnya atau sekretaris (sekjen atau sekum) atau Bendahara Umum, jika ia tidak mampu menjalankan tugas dalam kurun waktu minimal 14 hari sampai 6 bulan (untuk Pengurus Besar) atau 3 bulan (untuk Pengurus Cabang). Ketua yang menerima pendelegasian ini disebut Pejabat Sementara Ketua Umum. Jika lebih dari 6 bulan bagi Ketua Umum PB HMI atau lebih dari 3 bulan bagi Ketua Umum Cabang atau Komisariat tidak mampu menjalankan aktifitas keorganisasian maka Ketua Umum dapat digantikan secara tetap dengan salah satu ketua yang ada dibawahnya melalui Rapat Pleno. Pengganti Ketua Umum ini dinamakan sebagai ”Pejabat Ketua Umum”. Pejabat Ketua Umum dapat meneruskan periode kepengurusan sampai habis dengan segala wewenang dan tanggungjawab yang sama dengan yang dimiliki Ketua Umum. C. Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum merupakan bagian dari Struktur Kepemimpinan yang memiliki peran membantu Ketua Umum dalam menjaga kestabilan gerak Struktur Kepemimpinan. Pada tingkat Pengurus Besar skeretaris bernama Sekretaris Jendaral namun pada tingkat Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat seretaris bernama Sekretaris Umum. Peran Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum sendiri ada tiga macam yaitu: 1.

Fasilitator bagi seluruh perangkat HMI dalam menjalankan aktifitasnya

2.

Protokol atas semua bagian Struktur Kepemimpinan

3.

Administratur Struktur Kepemimpinan dalam gerak aktifitasnya. Sekretaris Jendral dan Sekretaris Umum ditentukan dan ditetapkan oleh

Formatur dan Mide Formatur. Namun para staf sekretaris ditentukan oleh Sekeretaris Jendral atau Sekretaris Umum dengan Surat Keputusan Ketua Umum Struktur Kepemimpinan HMI. Dengan demikian sekeretaris dan seluruh stafnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Pada diri mereka selama menjadi (Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum atau staf) melekat kewajiban untuk membantu Ketua Umum saat diminta ataupun tidak diminta. Sekretaris Jenderal pada tingkat Pengurus Besar dan Sekretaris Umum pada tingkat Cabang, harus mendelegasikan kekuasaannya untuk sementara waktu kepada salah satu ketua dibawahnya jika ia tidak mampu menjalankan tugas Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


17

dalam kurun waktu minimal 14 hari sampai 6 bulan (untuk Pengurus Besar) atau 3 bulan (untuk Pengurus cabang). Ketua yang menerima pendelegasian ini disebut sebagai Pejabat Sementara Sekretaris Jendral (pada Pengurus Besar) atau Pejabat Sementara Sekeretaris Umum (pada Pengurus Cabang atau Pengurus Komisariat). Jika lebih dari 6 bulan bagi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar HMI atau lebih dari 3 bulan bagi Sekretaris Umum Pengurus Cabang atau Komisariat tidak mampu menjalankan aktifitas keorganisasian maka Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum dapat digantikan secara tetap dengan salah satu ketua yang ada dibawahnya melalui Rapat Pleno. Pengganti Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum ini dinamakan sebagai ”Pejabat Sekretaris Jenderal” bagi Pengurus Besar dan ”Pejabat Sekretaris Umum” bagi Pengurus Cabang dan Komisariat. ”Pejabat Sekretaris Jenderal” dan ”Pejabat Sekretaris Umum” dapat meneruskan periode kepengurusan sampai habis dengan memiliki wewenang dan tanggungjawab yang sama dengan Sekretaris Jendral dan Sekretaris Umum D. Bendahara Umum Bendahara Umum merupakan bagian dari Struktur Kepemimpinan yang memiliki peran membantu Ketua Umum dalam wilayah keungan Organisasi. Wewenang Bendahara Umum sendiri ada beberapa yaitu : 1. Melakukan regulasi atas penggunaan segala aset yang dimiliki oleh HMI. 2. Menentukan distribusi keuangan ke tiap elemen struktur Kepemimpinan. 3. Mengontrol penggunaan aset HMI oleh seluruh elemen Struktur Kepemimpinan. 4. Mencari dan mengelola sumber keuangan HMI baik itu dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal HMI. Bendahara Umum ditentukan dan ditetapkan oleh Formatur dan Mide Formatur. Namun para staf Kebendaharaan ditentukan oleh Bendahara Umum dengan SK Ketua Umum Struktur Kepemimpinan HMI. Dengan demikian Bendahara Umum dan seluruh stafnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Sebagaimana halnya Ketua Umum, Bendahara Umumpun baik itu pada tingkat Pusat, Cabang ataupun Komisariat, harus mendelegasikan kekuasaannya untuk sementara waktu kepada salah satu Ketua atau Sekretaris (sekjen atau sekum) jika ia tidak mampu menjalankan tugas dalam kurun waktu minimal 14 hari sampai 6 bulan (untuk Pengurus Besar) atau 3 bulan (untuk Pengurus cabang).

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


18

Bendahara yang menerima pendelegasian ini disebut ”Pejabat Sementara Bendahara Umum”. Jika lebih dari 6 bulan bagi Bendahara Umum PB HMI atau lebih dari 3 bulan bagi Bendahara Umum Cabang atau Komisariat masih belum mampu menjalankan aktifitas keorganisasian maka Ketua Umum dapat digantikan secara tetap dengan salah satu ketua yang ada dibawahnya melalui Rapat Pleno. Pengganti Ketua Umum ini dinamakan sebagai ”Pejabat Bendahara Umum”. Pejabat Bendahara Umum dapat meneruskan periode kepengurusan sampai habis dengan segala wewenang dan tanggungjawab yang sama dengan yang dimiliki Bendahara Umum. E. Pengurus Harian 1. Komisi Kebijakan Komisi Kebijakan adalah bagian dari Struktur Kepemimpinan HMI ditingkat pusat yang membantu Ketua Umum dalam menjalankan Amanah Kongres. Komisi Kebijakan berfungsi sebagai pengambil kebijakan pada tubuh HMI dan tidak mengambil fungsi kerja teknis dalam HMI. Dengan demikian Komisi kebijakan menjadi regulator penentu sikap HMI atas dirinya sendiri dan dinamika masyarakat luas. Pembentukan dan pembagian Komisi Kebijakan dilakukan oleh Formatur dan Mide Formatur. Tiap Komisi Kebijakan dikoordinir oleh Ketua Komisi Kebijakan dan kesemua Ketua Komisi Kebijakan dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral HMI. Ketua Komisi inilah inilah yang kemudian memilih anggota komisinya dengan ketetapan Ketua Umum Pengurs Besar HMI. Jumlah anggota Komisi Kebijakan ditentukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dalam jumlah angka bilangan prima. Anggota Komisi Kebijakan dapat diberhentikan dan diganti serta ditambah atas Keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar. 2. Bidang Kerja Bidang kerja adalah bagian dari pengurus HMI ditingkat cabang dan komisariat yang mempunyai tugas untuk membantu Ketua Umum dalam menjalankan amanah Konferensi dalam pembagian bidang-bidang kerja. Bidang kerja ini tidak sama halnya Komisi Kebijakan pada Pengurus Besar. bidang kerja memiliki wewenang dalam melakukan aktifitas internal organisasi dan aktifitas eksternal organisasi. Dengan kata lain wewenang kerjanya lebih luas daripada

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

19

Komisi Kebijakan Pengurus Besar yang berada pada wilayah eksternal HMI. Pembentukan dan pembagian Bidang Kerja dilakukan oleh Formatur dan Mide Formatur. Bidang-bidang Kerja ini dikoordinir oleh Ketua ketua bidang, dan para ketua bidang dipimpin langsung oleh Ketua Umum. Pemilihan Ketua-ketua bidang ini dilakukan oleh Formatur dan Mide Formatur dan jika ada pergantian

maka

pergantian

dilakukan

oleh

Presidium

Kepengurusan.

Ketua-ketua Bidang ditetapkan oleh Ketua Umum dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Staf yang dimiliki Bidang Kerja semuanya ditentukan oleh masing-masing Ketua Bidang melalui ketetapan Ketua Umum. Di tingkatan cabang seluruh personel Pengurus Harian diharapkan minimal telah melalui jenjang latihan Kader II. Standar kualitas kader ini diharapakan agar cabang mampu menjalankan aktifitas berupa aktualisasi lembaga atau kader HMI di lingkungan masyarakat lokalnya. Sehingga keberadaan Pengurus Cabang dirasakan manfaatnya pada lingkungan sekitarnya. 3. Unit Aktifitas Pada tngkat Komisariat Unit Aktifitas adalah bagian dari struktur kepengurusan. Elemen struktur ini mempunyai tugas untuk membantu Ketua Umum dalam menjalankan amanah Rapat Anggota. Bentuk struktur unti aktifitas dapat berupa unit kerja yang memiliki jangka waktu kurang dari satu periode atau bidang kerja yang memiliki waktu satu periode. Fleksibilitas ini untuk menekankan agar beban struktural tidak terlalau berat dipikul pada tingkat Komisariat. Namun yang akan menjadi fokus dari komisariat adalah menjaga kebersamaan kader dalam lingkungan strukturnya. Sehingga aktifitas organisasi pada tingkat Komisariat tidak memerlukan banyak aktifitas formal dan struktur formal pula. Pengutamaan penciptaan kondisi kebersamaan kader membuat struktur pada tingkatan komisariat tidak perlu baku dan tetap. Ketua Umum Komisariat dapat merancang bentuk struktur yang cocok dalam lingkungan komisariatnya. Mulai dari unit aktifitas yang paling sederhana sampai unit aktifitas dalambentuk bidang kerja.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

20

Pimpinan Unit Aktifitas dapat diberi nama apapun oleh formatur dan mide formatur. Pimpinan unit aktifitas ini dipilih dan ditetapkan oleh Formatur dan Mide Formatur namun para stafnya dapat dipilih langsung oleh para pimpinan Unit Aktifitas dengan Surat Keputusan Ketua Umum. Pergantian pimpinan Unit Aktifitas dan para stafnya dapat dilakukan dalam Rapat Presidium Komisariat namun tetap dengan Surat Keputusan Ketua Umum. Oleh sebab itu para pimpinan Unit Aktifitas beserta para stafnya harus bertanggungjawab pada Ketua Umum atas segala aktifitas keorganisasiannya. F. Lembaga Koordinasi 1. Badan Koordinasi Lembaga Koordinasi pada tingkat Pusat dinamakan Badan Koordinasi. Badan Koordinasi ini memiliki sifat yang Semi Otonom dari struktur Pengurus Besar. Semi Otonom artinya: a. Badan Koordinasi melalui Musyawarah Badan Kordinasi Badan Koordinasi (Musbadko) diberi hak untuk menentukan calon ketuanya dengan mengusulkan 3 calon ketua untuk dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum Pengurus Besar. b. Ketua

Badan

Koordinasi

diberi

hak

untuk

mengangkat

staf

kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut memiliki status yang sama sebagai Pengurus Besar. c. Badan Koordinasi diberi otonomi dalam menentukan agenda kerjanya diluar forum rapat penentuan agenda kerja Pengurus Besar. d. Badan Koordinasi diberi hak penuh dalam mengelola cabang-cabang HMI yang ada dalam wilayah kerjanya. e. Ketua Umum PB berhak memveto seluruh bagian yang dilahirkan oleh Badan Koordinasi, Termasuk memberhentikan dan menggantikan posisi Ketua Badan Koordinasi atas persetujuan Rapat Pleno PB. Catatannya, pengganti yang ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain Ketua Badko yang akan diganti) yang diajukan oleh Musbadko terakhir dan untuk formatur diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan. f. Ketua Badan Koordinasi tetap bertanggungjawab atas segala aktifitasnya kepada Ketua Umum Pengurus Besar.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


21

Sifat kerja yang mengambil peran internal dan eksternal antar elemen dalam HMI dan membantu pelaksanaan amanah menjadi hal yang membedakan sifat kerjanya dengan lembaga lainnya. Badan Koordinasi juga bertugas melakukan pembentukan dan penyehatan cabang. Tugas ini dilakukan dengan membuat sarana dan prasarana yang memungkinkan cabang hidup dengan baik dan mandiri. Akibatnya ia memiliki kewenangan atas prosesi pelantikan Pengurus Cabang dan menjamin keberlangsungan kesehatan perkaderan di cabang-cabang wilayahnya. Namun SK Pembentukan cabang dan Surat keputusan pelantikan Pengurus Cabang tetap dikeluarkan oleh Ketua Umum dan Sekjen PB HMI. Selain bertanggungjawab kepada Ketua Umum Pengurus Besar HMI Ketua Badan Koordinasi wajib melaporkan segala aktifitas kepengurusannya ke Musyawarah Daerah dalam sebuah Laporan Pelaksanaan Tugas. Forum Musyawarah Daerah tidak memiliki hak dalam penilaian namun memiliki hak bertanya atas laporan tersebut. Pada dasarnya tugas utama dari Badan Koordinasi adalah meningkatkan kualitas kesehatan cabang. Pada pelaksanaannya ia perlu melakukan pengidentifikasian terlebih dahulu. Tugas pengidentifikasian kesehatan cabang inilah yang melekat dalam tubuh Badan Koordinasi. Berikut pola kesehatan cabang: Identifikasi Kesehatan Cabang Awas

Bina

Sehat

Kuat

Mapan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Perkaderan Latihan Kader Pengader Senior Course Kemandirian

+

Kepengurusan Regenerasi

+

+

Kongres HMI ke-29

+

+


KONSTITUSI HMI Proses Pengambilan Kebijakan

+

Kesekretariatan dan Kualitas

22 +

+

+

+

Struktur +

Laporan Aktifitas

Kajian

+

Kepanitian

+

+

+

+

+

+

+

+

Kegiatan Regional Kegiatan Nasional

+

Jaringan Pengakuan

+

Intra Kampus

+

+

+

+

+

+

+

+

Organisasi masyarakat Organisasi keNegaraan

+

+ : Unsur yang harus ada dalam kualifikasi kesehatan cabang. Dari pengidentifikasian itu lahirlah perlakuan dalam bentuk: 1. Pada status Beku Petugas :

Seluruh Pengurus Badan Koordinasi

Tugas

- Menunjuk Ketum, Sekum, Bendum.

:

- Membubarkan cabang jika dipandang perlu. Otoritas : Otoritas penuh dari Pengurus Besar. Namun semua Surat Keputusan tetap dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB. Waktu

: Selama masih ada anggota tercatat atau anggota belum semuanya dimutasi ke cabang lain

2. Pada status Pengawasan Petugas

: Seluruh Pengurus Badan Koordinasi.

Tugas

: - Melaksanakan rekruitmen anggota.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

- Membekukan cabang jika dipandang perlu. Otoritas

: Penuh atas nama Cabang, sepengetahuan Ketum Cabang.

Waktu

: 2 periode kepengurusan cabang.

3. Pada status Pembinaan Petugas

: Tim Asistensi Khusus (Ketua Tim tidak boleh rangkap jabatan).

Tugas

: Melakukan pendampingan dengan memberi bantuan teknis.

Otoritas

: Otoritas penuh namun Cabang dapat memveto kebijakan tim.

Waktu


4. Pada status Sehat Petugas : 1 orang konsultan dapat ditambah tim asistensi saat tertentu. Tugas : - Memberi konsultasi - Memberi bantuan teknis jika diminta Otoritas : Terbatas pada permintaan cabang saja. Waktu : 2 periode kepengurusan cabang. 5. Pada status Kuat Petugas

: 1 orang Pemantau

Tugas

: Memberi motivasi kultural

Otoritas

: Terbatas pada permintaan Pengurus Besar saja.

Waktu


6. Pada status Mapan Petugas

: Seluruh Pengurus Besar

Tugas

: menjadikan cabang sebagai model bagi cabang lainnya

Otoritas

: tidak ada.

Waktu

: selama masih berstatus mapan.

Kongres HMI ke-29

23


KONSTITUSI HMI

24

2. Koordinator Komisariat Lembaga Koordinasi pada tingkat Cabang dinamakan Koordinator Komisariat. Koordinator Komisariat ini juga memiliki sifat yang Semi Otonom dari struktur Pengurus Cabang. Semi Otonom artinya: a. Koordinator Komisariat melalui Musyawarah Koordinasi Komisariat (Muskom) diberi hak untuk menentukan calon ketuanya dengan mengusulkan 3 calon ketua untuk dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum Pengurus Cabang. b. Ketua Koordinator Komisariat diberi hak untuk mengangkat staf kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut memiliki status yang sama sebagai Pengurus Cabang. c. Koordinator Komisariat diberi otonomi dalam menentukan agenda kerjanya diluar forum rapat penentuan agenda kerja Pengurus Cabang. d. Koordinator

Komisariat

diberi

hak

penuh

dalam

mengelola

Komisariat-komisariat HMI yang ada dalam wilayah kerjanya. e. Ketua Umum pengurus HMI berhak memveto seluruh bagian yang dilahirkan oleh Koordinator Komisariat. Ketua Umum Pengurus Cabang juga berhak memberhentikan dan menggantikan posisi Ketua Koordinator Komisariat atas persetujuan Rapat Pleno Pengurus Cabang. Catatannya, pengganti yang ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain Ketua Korkom terpilih) yang diajukan oleh Muskom terakhir. f. Ketua Koordinator Komisariat tetap bertanggungjawab atas segala aktifitasnya kepada Ketua Umum Pengurus Cabang. Sama seperti halnya Badan Koordinasi, sifat kerja Koordinator Komisariat mengambil peran internal antar elemen dalam HMI dan membantu pelaksanaan amanah menjadi hal yang membedakan sifat kerjanya dengan lembaga

lainnya.

Koordinator

Komisariat

juga

bertugas

melakukan

pembentukan dan penyehatan Komisariat. Akibatnya ia memiliki kewenangan atas prosesi pelantikan Pengurus Komisariat dan menjamin keberlangsungan kesehatan perkaderan di cabang-cabang wilayahnya. Namun SK Pembentukan Komisariat dan Surat Keputusan pelantikan Pengurus Komisariat tetap dikeluarkan oleh Ketua Umum dan Sekum Pengurus Cabang.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

25

Selain bertanggungjawab kepada Ketua Umum Pengurus Cabang, Ketua Koordinator Komisariat wajid melaporkan segala aktifitas kepengurusan ke Musyawarah Komisariat dalam sebuah Laporan Pelaksanaan Tugas. Forum Musyawarah Komisariat tidak memiliki hak dalam penilaian namun memiliki hak bertanya atas laporan tersebut. Sama halnya dengan tugas utama Badan Koordinasi, tugas utama Koordinator Komisariat.

Komisariat

juga

adalah

Pengidentifikasian

meningkatkan

kualitas

kesehatan

dilakukan.

Berikut

gambaran

perlu

pengidentifikasian yang menjadi acuan peningkatan kualitas nantinya: Identifikasi Kesehatan Komisariat Awas

Bina

Sehat

Kuat

Mapan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Perkaderan Forum Perkenalan Latihan Kader I Rutinitas Silaturahim sesama anggota +

Pengader Kepengurusan Regenerasi

+

Proses Pengambilan Kebijakan

+

+

+

+

+

+

+

+

Kesekretariatan dan Kualitas Struktur

+

Laporan Aktifitas Kajian Kepanitian

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kegiatan Wilayah Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

26

Kegiatan Cabang

+

Jaringan Pengakuan

+

Intra Kampus

+

+

+

+

+

+

+

+

Organisasi masyarakat

Organisasi keNegaraan

+

+ : Unsur yang harus ada dalam kualifikasi kesehatan komisariat.

Dari pengidentifikasian itu lahirlah perlakuan dalam bentuk: 1. Pada status Beku Petugas

: Seluruh Pengurus Koordinator Komisariat.

Tugas

: - Menunjuk Ketum, Sekum, Bendum. - Membubarkan Komisariat jika dipandang perlu.

Otoritas

: Otoritas penuh dari Pengurus Cabang. Namun semua Surat Keputusan tetap dari Ketum dan Sekum Cabang.

Waktu

: Selama masih ada anggota tercatat.

2. Pada status Pengawasan Petugas

: Seluruh Pengurus Koordinator Komisariat.

Tugas

: - Melaksanakan rekruitmen anggota. - Membekukan Komisariat jika dipandang perlu.

Otoritas

: Penuh atas nama Komisariat, sepengetahuan Ketua Umum Komisariat.

Waktu

: 2 periode kepengurusan Komisariat.

3. Pada status Pembinaan Petugas

: Tim Asistensi Khusus (Ketua Tim tidak boleh rangkap jabatan).

Tugas

: Melakukan pendampingan dengan memberi bantuan teknis.

Otoritas

: Otoritas penuh tapi Komisariat dapat memveto kebijakan tim.

Waktu

: 2 periode kepengurusan Komisariat. Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

27

4. Pada status Sehat Petugas

: 1 orang konsultan dapat ditambah tim asistensi saat tertentu.

Tugas

: - Memberi konsultasi - Memberi bantuan teknis jika diminta

Otoritas

: Terbatas pada permintaan Komisariat saja.

Waktu

: selama masih berstatus sehat.

5. Pada status Kuat Petugas

: 1 orang Pemantau

Tugas

: Memberi motivasi kultural

Otoritas

: Terbatas pada permintaan Pengurus Cabang saja.

Waktu

: selama masih berstatus kuat.

6. Pada status Mapan Petugas

: Seluruh Pengurus Cabang

Tugas Otoritas

: menjadikan Komisariat sebagai model bagi Komisariat lainnya

Waktu

: tidak ada. : selama masih berstatus mapan.

G. Lembaga Khusus Keberadaan Lembaga Khusus tidak lain untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban dalam bidang khusus yang tidak dapat tertampung pada struktur lainnya. Lembaga ini juga bersifat Semi Otonom dari Struktur Pimpinan, artinya: a. Lembaga Khusus melalui Musyawarah Lembaga diberi hak untuk menentukan calon pimpinannya dengan mengusulkan 3 calon ketua untuk dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum Pengurus Besar untuk tingkat Pusat dan pengurus Cabang pada tingkat cabang. b. Pimpinan Lembaga Khusus diberi hak untuk membentuk struktur dan mengangkat staf kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut memiliki status yang sama (Pengurus Besar untuk tingkat pusat dan Pengurus Cabang untuk tingkat Cabang). c. Lembaga Khusus diberi otonomi dalam menentukan agenda kerjanya diluar forum rapat penentuan agenda kerja Struktur Pimpinan.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


28

d. Lembaga ini dapat memiliki Pedoman Lembaganya sendiri yang harus disetujui oleh Ketua Umum Pengurus Besar. e. Ketua Umum Pengurus Besar berhak memveto seluruh bagian yang dilahirkan oleh Lembaga Khusus. Ketua Umum Pengurus Besar juga berhak memberhentikan dan menggantikan posisi pimpinan Lembaga Khusus atas persetujuan Rapat Pleno Pengurus Besar. Catatannya, pengganti yang ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain Pimpinan Lembaga Khusus terpilih) yang diajukan oleh Musyawarah Lembaga Khusus terakhir dan untuk formatur diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan. f. Ketua Lembaga Khusus tetap bertanggungjawab atas segala aktifitasnya kepada Ketua Umum Pengurus Besar. Keberadaan Lembaga Khsusus tidak wajib pada tiap struktur Pimpinan. Keberadaannya tergantung atas kebutuhan yang ada. Bentuknyapun disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah masing-masing. Lembaga khusus dapat bekerjasama dengan pihak eksternal dengan diketahui Ketua Pengurus Besar atau Pengurus Cabang. Contoh dari Lembaga Khusus antara lain, Kohati, Korps Pengader Cabang, Pusat Arsip dan lainnya. Lembaga ini dapat memiliki pedoman operasionalnya sendiri. g. Pimpinan Lembaga Khusus juga diwajibkan membuat sebuah Laporan Pelaksanaan Tugas pada Musyawarah Lembaga Khusus. Laporan Pelaksanaan Tugas pada dasarnya sama dengan pertanggungjawaban. Perbedaannya terletak pada forum dan bentuk pelaksanaannya. Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan di musyawarah Lembaga khusus dimana prosesnya dilakukan tanpa ada tahapan penilaian. Oleh sebab itu forum ini hanya berupa forum pengumuman pelaksanaan tugas dengan tanya jawab tanpa proses penilaian. H. Lembaga kekaryaan Lembaga kekaryaan hadir untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban dalam meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota dibidang tertentu. Lembaga Kekaryaan juga memiliki sifat Semi Otonom dari Struktur pimpinan. Semi Otonom artinya: a. Lembaga kekaryaan melalui Musyawarah Lembaga diberi hak untuk menentukan calon pimpinannya dengan mengusulkan 3 calon ketua untuk dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum Pengurus Besar. Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


29

b. Pimpinan Lembaga Kekaryaan diberi hak untuk membentuk struktur dan mengangkat staf kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut memiliki status yang sama Pengurus Besar untuk tingkat Pusat dan Pengurus Cabang untuk tingkat Cabang. c. Lembaga Kekaryaan diberi otonomi dalam menentukan agenda kerjanya diluar forum rapat penentuan agenda kerja Struktur Pimpinan. d. Lembaga Kekaryaan dapat membuat nama lembaganya secara khusus atas persetujuan Ketua Umum Struktur Pimpinan. e. Ketua Umum struktur Pimpinan berhak memveto seluruh bagian yang dilahirkan oleh lembaga Kekaryaan. Ketua Umum Struktur Pimpinan juga berhak memberhentikan dan menggantikan posisi pimpinan Lembaga Kekaryaan atas persetujuan Rapat Pleno. Catatannya, pengganti yang ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain Pimpinan Lembaga Kekaryaan terpilih) yang diajukan oleh Musyawarah Lembaga terakhir dan untuk formatur diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan. f. Pimpinan Lembaga Kekaryaan tetap bertanggungjawab atas segala aktifitasnya kepada Ketua Umum Struktur Pimpinan. Keberadaan Lembaga Kekaryaan tidak wajib pada tiap struktur Pimpinan. Keberadaannya tergantung atas kebutuhan yang ada. Bentuknyapun disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah masing-masing. Lembaga Kekaryaan dapat bekerjasama dengan pihak eksternal dengan diketahui Ketua Umum. Pimpinan Lembaga Kekaryaan juga diwajibkan membuat sebuah Laporan Pelaksanaan Tugas pada Musyawarah Lembaga. Laporan Pelaksanaan Tugas pada dasarnya sama dengan pertanggungjawaban. Perbedaannya terletak pada forum dan bentuk pelaksanaannya. Lapaoran Pelaksanaan Tugas merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan di musyawarah Lembaga dimana prosesnya dilakukan tanpa ada tahapan penilaian. Oleh sebab itu forum ini hanya berupa forum pengumuman pelaksanaan tugas dengan tanya jawab tanpa proses penilaian. I. Panitia atau Tim Kerja Untuk melakukan kegiatan kegiatan organisasi yang bersifat jangka pendek, maka Struktur Pimpinan dapat membentuk Panitia atau Tim kerja. Hal serupa juga dapat dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Khusus dan lembaga Lembaga Kekaryaan. Khusus untuk Lembaga Koordinasi ditingkat cabang atau komisariat. Namun Pengurus Besar dengan segala elemen struktur didalamnya tidak bisa membuat Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


30

sebuah kepanitiaan kecuali Panitia Kongres. Jika ada aktifitas yang membutuhkan kepanitiaan maka Pengurus Besar harus menunjuk satu cabang sebagai pelaksana, dan kemudian cabang tersebutlah yang membentuk kepanitiaan. Perbedaan antara panitia dan tim kerja ada pada strukturnya. Panitia memiliki struktur yang sama dengan struktur Pimpinan. Dimana seluruh panitia bertanggungjawab pada ketua panitia dan ketua panitia bertanggungjawab kepada Struktur Pimpinan. Tim Kerja memiliki anggota yang sama-sama harus bertanggung-jawab kepada Struktur Pimpinan. Tim memiliki seorang koordinator yang mengkoordinir aktifitas anggota tim lainnya namun ia bukanlah pimpinan. Perbedaan lainnya adalah pada pembagian peran. Pembagian peran pada kepanitian sudah tertuang jelas dalam sebuah surat keputusan pengangkatan panitia. Namun pada Tim Kerja, pembagian peran baru ada dan muncul saat tim kerja mulai beraktifitas (tidak ditentukan dan dituangkan dalam sebuah surat Keputusan pengangkatan Tim Kerja. Konsekwensinya Kepanitian memiliki kejelasan dan keterbatasan aktifitas sebagaimana yang ada dalam Surat Keputusan pengangkatan panitia. Sedangkan Tim Kerja memiliki fleksibilitas gerak atas tugas yang ia dapatkan. Kepanitaiaan memang cenderung melibatkan individu yang lebih banyak dari pada Tim Kerja karena kepanitiaan menuntut profesionalitas dan keahlian spesifik saat menjalankan tugas yang diberikan. Keterlibatan individu dalam Tim Kerja yang sedikit, karena Tim kerja memiliki arahan kerja yang sederhana dan hanya dituntut untuk bersikap luwes dalam berbagi peran untuk menyelesaikan amanah yang diberikan. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja, Panitia atau Tim Kerja diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan pada setiap akhir kegiatannya. Waktu kerja yang dimiliki oleh Panitia atau Tim Kerja tidak boleh melewati masa kepengurusan. Hal ini dikarenakan mekanisme pertanggungjawaban kepanitiaannya akan sangat tidak jelas. Jika kerja panitia atau setingkat panitia pada suatu kepengurusan belum selesai diperiode kepengurusan tersebut maka panitia atau setingkat panitia tersebut harus dibubarkan terlebih dahulu lalu dilakukan evaluasi kepanitiaan keudian dapat dibentuk lagi setelah kepengurusan baru terbentuk Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


31

oleh pengurus baru tersebut, yang akhirnya diikuti evaluasi kepanitiaan yang baru pula. 3. Mekanisme Kerja Struktur A. Pengambilan Keputusan. Tiap struktur organisasi pasti memiliki sebuah mekanisme dalam pengambilan keputusan. Pada HMI mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui farum yang bernama Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan melalui Rapat diperlukan untuk menjamin berjalannya amanah yang diemban struktur kekuasaan. Mekanisme ini dilakukan untuk menurunkan amanah-amanah yang lahir dari keputusan struktur organisasi ketingkat aktifitas keseharian. Adapun bentuk-bentuk rapat yang ada dalam HMI adalah: 1. Rapat Pleno adalah forum tertinggi kepengurusan HMI untuk mengambil berbagai kebijakan organisatoris baik internal maupun eksternal meliputi: a. Rapat Pleno Pengurus Besar adalah rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Besar sebagai pengambil kebijakan. b. Rapat Pleno Cabang adalah rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Cabang sebagai pengambil kebijakan. c. Rapat Pleno Komisariat adalah rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Komisariat. 2. Rapat Presidium adalah rapat untuk mengambil kebijakan organisatoris yang penting sebagai derivasi kebijakan pleno yang dihadiri pemimpin HMI dalam satu kepengurusan yang terdiri dari Ketua Umum, Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga Koordinasi, Pimpinan Lembaga Khusus dan Pimpinan Lembaga Kekaryaan. 3. Rapat Pimpinan adalah Rapat yang dihadiri oleh para pimpinan HMI untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan bersama, meliputi : Rapim Cabang adalah rapat pimpinan para pimpinan cabang. Rapim Komisariat adalah rapat pimpinan para pimpinan komisariat. 4. Rapat Harian adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh fungsionaris HMI guna menjabarkan kerangka operasional program kerja, evaluasi program kerja, dan hal hal teknis lainnya. 5. Rapat Bidang adalah rapat yang dihadiri oleh anggota bidang (staf atau Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

32

departemen dibawahnya) yang bersangkutan untuk menjabarkan teknis dari program kerja bidang yang telah ditetapkan oleh kepengurusan. B.

Acuan Kerja Acuan kerja merupakan sebuah susunan agenda aktifitas yang dimiliki oleh Struktur Pimpinan dalam satu periode. Acuan kerja dalam sebuah organisasi kerja memiliki unsur waktu pelaksanaan, target capaian dan alat yang dipakai. Struktur Pimpinan dalam HMI sebagai pengemban amanah Struktur Kekuasaan memiliki banyak perbedaan ditiap tingkatannya. Antara lain adalah perbedaan sifat dan peran struktur Pimpinan ditiap tingkatan yang mengakibatkan bentuk dan warna acuan kerja juga berbeda ditiap tingkatan. Pengurus Besar punya peran sebagai Regulator, oleh sebab itu Pengurus Besar dalam melakasanakan aktifitasnya memilki apa yang dinamakan “Kerangka Kebijakan”. Kerangka Kebijakan ini dilahirkan dalam Rapat Pleno Pengurus Besar dengan mengacu pada pedoman pedoman HMI dan rekomendasi yang dilahirkan di Kongres. Aktifitas kerja teknis tingkat pusat lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga (lembaga kekaryaan, lembaga khusus dan lembaga koordinasi) yang ada di tingkat pusat. Namun demikian aktifitas teknis yang dilaksanakan hanya

bersifat

penguatan

sistem internal

organisasi

bukan

penguatan

keanggotaan. Kepengurusan Cabang punya peran sebagai mobilisator, sehingga aktifitasnya berupa penindaklanjutan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pengurus Besar untuk keseluruhan cabang atau untuk cabang yang terkait. Maka dari itu pada tingkat Pengurus Cabang Acuan Kerja yang dimiliki adalah “Program Kerja” yang dihasilkan oleh Rapat Pleno Pula. Namun dasar pertimbangan yang ada dalam program kerja adalah Kebijakan Pengurus Besar yang berjalan dan Garis Besar Haluan Kerja yang dihasilkan dalam Konferensi Cabang. Peran kepengurusan tingkat Komisariat adalah pembentuk komunitas sehingga aktifitas kerjanya terdiri dari aktifitas-aktifitas yang bertujuan menjaga keutuhan kebersamaan di komisariatnya. Acuan kerja tingkat Komisariat dapat disebut sebagai ”Rencana Kerja”. Rencana Kerja ini memiliki dasar atas Program Kerja yang ditentukan cabang dan Garis Besar Rencana Kerja” Komisariat. Karena peran komisariat adalah sebagai pembentuk dan penjaga kantong massa maka aktifitas-aktifitas yang ada dalam Rencana Kerja merupakan

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


33

aktifitas bersifat kekeluargaan akan lebih dominan dalam tingkat komisariat. Selain itu aktifitas komisariat juga fokus dalam hal pembekalan anggota secara langsung atas pemahaman keagamaan dan pemahaman perjuangan. Selain itu komisariat juga melakukan aktifitas dalam bentuk pembekalan intelektualitas kader yang dilakukan tiap saatnya. C. Evaluasi Organisasai. Ada dua topik yang menjadi fokus dalam evaluasi organisasi yaitu Evaluasi Kinerja Struktur dan Mekanisme Evaluasi dalam Struktur Organisasi. Evaluasi Struktur Organisasi. Evaluasi Kinerja Struktur adalah evaluasi untuk melihat sebarapa jauh pengurus bisa bergerak dalam struktur organisasi dalam melakukan perjuangannya, dan seberapa jauh perjuangan yang dilakukannya itu tepat dalam beberapa aspek. Sedangkan Mekanisme Evaluasi dalam Struktur Organisasi berisi bagaimana Struktur melakukan evaluasinya. I. Evaluasi Kinerja Struktur: 1. Tingkat Pengurus Besar a. Jumlah kebijakan internal dan eksternal dari waktu ke waktu b. Ketepatan kebijakan yang dikeluarkan terhadap lingkungan yang ada c. Kemampuan menggerakan cabang dalam menjalankan kebijakan HMI d. Keberhasilan Pengurus Besar dalam menjalankan amanah Kongres e. Kesesuaian laporan pertanggungjawaban dengan aturannya 2. Tingkat Pengurus Cabang a. Kemampuan menindaklanjuti keputusan keputusan Pengurus Besar b. Tingkat keikutsertaan komisariat pada kegiatan cabang c. Jumlah Latihan Kader dan yang dijalankan d. Kelengkapan administrasi organisasi e. Aktifitas Lembaga Khusus, Lembaga Kekaryaan dan Lembaga Koordinasi. f. Tingkat keberhasilan Pengurus dalam menjalankan amanah Konferensi g. Kesesuaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan 3.Tingkat pengurus Komisariat a. Pertambahan anggota dari waktu kewaktu b. Komposisi angkatan dan kelompok akademis dari waktu kewaktu

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

34

c. Tingkat partisipasi dan pemerataannya anggota dalam aktifitas HMI d. Jumlah iuran dan sumbangan yang diberikan kader dari waktu kewaktu e. Frekwensi komisariat dalam beraktifitas pada agenda Cabang dan atau Pusat f. Rasio antar kader yang lulus LK I, LK II, LK III g. Aktifitas dari Lembaga lembaga Khusus dan Lembaga lembaga Kekaryaan. h. Tingkat keberhasilan Pengurus menjalankan amanah Rapat Anggota. i. Kemampuan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan. II. Mekanisme evaluasi struktur organisasi HMI: Mekanisme

evaluasi

struktur

organisasi

HMI

dikenal

dengan

pertanggungjawaban. HMI cuma mengenal dua bentuk pertanggungjawaban yaitu Pertanggungjawaban Pengurus dan Pertanggungjawaban Panitia atau setingkat

panitia.

Selain

mekanisme

pertanggungjawaban

juga

ada

mekanisme laporan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Lembaga Koordinasi, Lembaga Khusus dan Lembaga Kekaryaan dalam musyawarahnya. 1. Pertanggungjawaban Pengurus Pertanggungjawaban Pengurus dalam lingkungan HMI terdapat di Kongres untuk Pengurus Besar, Konferensi untuk Pengurus Cabang dan Rapat

Anggota

bagi

Pengurus

mempertanggungjawabkan

segala

Komisariat. aktifitas

Disitulah

atau

pengurus

kebijakan

yang

dilakukannya. Prosesnya adalah laporan pelaksanaan amanah, tanya jawab dan penilaian atas laporan tersebut. Keputusan yang akan diambil terdiri dari Diterima atau Ditolak. Keputusan “Diterima” artinya penghargaan atas yang dilakukan kepengurusan dan atas kelayakan Laporan Pertanggungjawaban. Keputusan “Ditolak” artinya pengurus tidak bisa mengemukakan apa yang dilakukannya selama kepengurusan secara jelas dan bertanggungjawab. Keputusan ini kepengurusan dapat memperbaiki LPJ untuk perbaikan penilaian atau tidak memperbaikinya dengan penilaian yang tetap.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

35

Dasar penilaian yang dilakukan dalam proses pertanggung jawaban

hanya

terdiri

dari

kesesuaian

pengungkapan

laporan

pertanggungjawaban yang dibuat pengurus dengan realita yang terjadi selama kepengurusan dan kesesuaian dengan aturan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang berlaku. 2. Pertanggujawaban panitia atau setingkat panitia Pertanggungjawaban panitia atau setingkat panitia merupakan proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dilakukan panitia atau setingkat panitia pada Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga Khusus,Pimpinan Lembaga Kekaryaan. Pelaksanaan pertanggungjawaban dapat dilakukan di Rapat Pleno atau Rapat Harian atau pada momen khusus

untuk

pertanggungjawaban

panitia.

Seperti

halnya

pertanggungjawaban Struktur Kepemimpinan, ppertanggungjawaban inipun boleh dilaksanakan setelah semua kewajibannya terhadap pihak lain selesai.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

36

4. Ikrar Pelantikan Kepengurusan IKRAR PELANTIKAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

‫انرحمنانرحيم ﻩبسمانم‬ Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

‫أﺪﻬﺷ نا ﻻاﻪﻟ اﻻ اﷲ أوﺪﻬﺷ نّا ﺪﻤﺤﻣراﻮﺳالﷲ‬ “Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Utusan Allah”

‫رباوباالسالمدينوبمحمدنبيورسول ﻩرضيتبانم‬ “Kami redla Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad adalah Nabi dan Utusan Allah” Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat/ Cabang/ Pengurus Besar __________________________________ periode ___________ H/ _________ M, dengan ini berjanji dan berikrar: 1. Bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota/ Konferensi Cabang _______________________________/ Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke _______ sebagai amanah yang dibebankan kepada kami; 2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Himpunan Mahasiswa Islam dengan selalu tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman-Pedoman Pokok serta ketentuan-ketentuan lainnya; 3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan Himpunan Mahasiswa Islam dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu Wata’ala, untuk kesejahteraan Ummat di dunia dan di akhirat

‫ربانعانمين ﻩانصالتيونسكيومحيايومماتيهم‬ “Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam”. Billahitaufiq walhidayah. Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

BAB IV MAJELIS SYURO ORGANISASI Majelis Syuro Organisasi (MSO) merupakan Badan Konsultasi yang dapat dilahirkan sesuai dengan kebutuhan Pengurus Besar atau Pengurus Cabang. MSO memiliki tugas memberikan pertimbangan atau saran kepada Pengurus Besar (untuk MSO tingkat pusat) atau Pengurus Cabang (untuk MSO tingkat Cabang). Tugas ini dapat dilaksanakan dengan inisiatif lembaga atau atas permintaan pengurus. MSO juga memiliki tugas untuk membantu pengurus untuk mempersiapkan draft-draft kongres untuk tingkat Pusat dan draft-draft konferensi untuk tingkat cabang. Anggota MSO merupakan anggota atau alumni HMI yang memiliki kualifikasi tertentu dan pernah menjadi Pengurus HMI minimal 1 (satu) periode sebelumnya. Anggota MSO jumlahnya maksimal 13 orang dimana merupakan usulan ketua ketua cabang (tingkat Pusat) dalam forum kongres dan usulan usulan ketua komisariat (tingkat Cabang) dalam konferensi. Masa keanggotaan yang dimiliki MSO adalah sama dengan masa kepengurusan tiap tingkatan. Aktifitas awal MSO dalam bentuk persidangan rapat dipimpin oleh Ketua Umum dan kemudian dilanjuti oleh ketua MSO sampai akhir periode kepengurusan. Peran struktur MSO yang berperan sebagai konsultan maka segala keputusan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh kepengurusan. Peran ini dapat bertambah pada wilayah peradilan keanggotaan dimana MSO menjadi moderator sidang dengan menunjuk satu atau lebih anggotanya. Seluruh aktifitas kerja ini harus dilaporkan dalam Kongres atau konferensi dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas. Jika anggota Majelis Syuro Organisasi mengundurkan diri maka mekanisme penggantian diserahkan pada pimpinan HMI.

Kongres HMI ke-29

37


KONSTITUSI HMI

38

Lampiran 1 GAMBARAN HIRARKI STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR KEKUASAAN

STRUKTUR KEPEMIMPINAN

KONGRES

MSO

PENGURUS BESAR KETUA UMUM KOMISI KEBIJAKAN L KEKARYAAN L KHUSUS L KOORDINASI  INTERNAL  EKSTERNAL

KONFERENSI

MSO PENGURUS CABANG KETUA CABANG BIDANG KERJA

RAPAT ANGGOTA

L KEKARYAAN L KHUSUS L KOORDINASI

PENGURUS KOMISARIAT KETUA KOMISARIAT UNIT AKTIFITAS

L KHUSUS L KEKARYAAN

: Garis Pengembanan Amanah :

: Garis Koordinasi Kerja Kongres HMI ke-29

Pedoman Kesekretariatan

KONSTITUSI HMI

1

PEDOMAN KESEKRETARIATAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Bismillahirromanirrahiim BAB I SEKRETARIAT Agar seluruh administrasi organisasi dalam segala tingkatan (pusat hingga komisariat) dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan sekretariat organisasi atau kantor organisasi. Sekretariat organisasi berfungsi sebagai: 1. Pusat kendali aktifitas organisasi; 2. Pusat komunikasi organisasi; 3. Pusat kegiatan administrasi; 4. Wahana interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan mengingat begitu urgennya sekretariat bagi organisasi, maka pengadaan sekretariat HMI hendaknya memperhatikan lokasi sekretariat, kebutuhan ruang bagi terselenggaranya kegiatan organisasi dan tata ruang sekretariat. Lokasi sekretariat hendaknya terletak pada tempat yang strategis dipandang dari segala segi sehingga memperlancar komunikasi dengan anggota, dan interaksi organisasi dengan masyarakat sekitar yang mampu menjamin ketenangan dan kesehatan sehingga memungkinkan bagi fungsionaris (pengurus) organisasi dapat bekerja dan menunaikan tugasnya di sekretariat. Kebutuhan ruang bagi sekretariat HMI pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit organisasi baik itu Pengurus Besar, Pengurus Cabang, maupun Pengurus Komisariat. Paling tidak setiap sekretariat memiliki : 1. Ruang administrasi; 2. Ruang Sholat; 3. Ruang tamu; 4. Ruang sidang; 5. Ruang pelatihan; 6. Ruang dapur.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

2

Pengaturan tata ruang dalam sekretariat hendaknya memperhatikan hubungan antar ruangan yang satu dengan yang lain. Sehingga mampu menjamin kelancaran komunikasi antar bagian. Dalam mengusahakan gedung sekretariat, sedapat mungkin sekretariat mempunyai fungsi ganda yaitu di samping kantor organisasi juga berfungsi sebagai tempat tinggal fungsionaris organisasi (Wisma HMI/ Markas HMI) sehingga semua fungsionaris HMI dapat menjalankan tugas organisasi setiap saat. Sekretariat organisasi diharuskan memiliki papan pengenal organisasi atau papan nama HMI. Papan nama HMI ini berfungsi sebagai pengenal organisasi dan sebagai penunjuk atas keberadaan fungsionaris HMI dalam melakukan aktifitas organisasi. Berikut bentuk Papan Nama HMI Ukuran : panjang : lebar = 2 : 1 Warna Dasar

: Putih

Warna Tulisan

: Hijau Hitam,

Contoh

:

SEKRETARIAT

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students)

CABANG MEDAN SUMATERA UTARA Jl Durung no 158 Medan 20222 Telp (061) 4552139 e-mail: [email protected]

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

3

BAB II ADMINISTRASI HMI A. Surat Menyurat Administrasi surat-menyurat adalah suatu proses dan rencana teratur dari pengolahan surat-menyurat. Mulai dari ide sampai pada penyelesaian dan penyimpanan sebagaimana mestinya. Administrasi surat-menyurat bagi suatu organisasi merupakan sesuatu yang penting dan merupakan bagian tugas lapangan pekerjaan

administrasi

kesekretariatan.

Administrasi

surat-menyurat

(ketatausahaan) mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut : 1. Bersifat pelayanan; 2. Bersifat menetes ke seluruh bagian atau aparat organisasi, dan; 3. Dilaksanakan semua pihak dalam organisasi. Ciri yang pertama berarti bahwa ketatausahaan service work (pekerjaan pelayanan) berfungsi memudahkan

(facilitating function), dilakukan

untuk

membantu pekerjaan-pekerjaan lain agar dapat berjalan lebih efektif. Sebagai service work, ketatausahaan memberikan pelayanan ke pelbagai bagian atau aparat organisasi. Konsekuensinya, ia tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa terkait dengan pekerjaan operatif atau fungsi substantif lainnya. Administrasi berupa surat menyurat merupakan bentuk ketatausahaan yang diperlukan di mana-mana, dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Ketatausahaan dapat dijumpai pada pucuk pimpinan tertinggi (aparat tertinggi organisasi) sampai pada satuan organisasi terendah bentuk ini merupakan ciri khas dari administrasi surat menyurat yang kedua. Surat pada hakikatnya adalah bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan yang kemudian menjadi bukti sejarah. Artinya surat merupakan jembatan pengertian dan alat komunikasi bagi seorang dengan orang lain. Surat Juga merupakan potret sejarah yang akan dibaca dari satu generasi kegenerasi berikunya. Dari satu masa ke masa lainnya. Karena sifat yang demikian maka surat-surat disusun secara singkat dan padat, tetapi jelas dan tegas. Bahasa yang dipakai harus mudah dimengerti sederhana dan teratur. Kertas yang digunakan dalam melakukan surat menyurat resmi adalah kertas HVS warna putih ukuran F 4 dengan berat 70 gr. Bagi organisasi, surat berfungsi sebagai:

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

4

1. Alat komunikasi; 2. Dokumen organisasi; 3. Tanda bukti (alat pembuktian ). 1. Kepala Surat; Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kepala surat adalah : a. Surat-surat organisasi ditulis di kertas putih berkop (berkepala); b. Format Kop Surat Lembaga Kekaryaan dan Lembaga Khusus ditetapkan oleh musyawarah lembaga; c. Nama Pengurus Besar diletakan di baris pertama, selain itu nama institusi diletakkan di baris ketiga setelah tulisan Himpunan Mahasiswa Islam dan tulisan Association of Islamic University Students; d. Nama lembaga hanya diperkenankan satu baris. Sehingga penggunaan singkatan atau akronim dapat diperkenankan e. Panitia pelaksana kegiatan dapat menentukan format kop suratnya atas persetujuan ketua umum struktur pimpinan, kecuali pantia pelaksanan Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota. f. Contoh Kop surat HMI sebagai berikut:

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students ) Sekretariat : Jl. Mesjid Baru No. 18 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 Telp. 021-7992750, SMS-Center 0815-84148020, Fax. 00 62 21 7992750 e-mail : [email protected] , http://www.hminews.com

Contoh Kop Surat Pengurus besar

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


5

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students )

MAJELIS SYURO ORGANISAS I Sekretariat : Jl. Mesjid Baru No. 18 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510

Contoh Kop Surat MSO

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students ) BADAN KOORDINASI INDONESIA BAGIAN BARAT Sekretariat : Jl. Mesjid Baru No. 18 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510

Contoh Kop Surat Badan Koordinasi


CABANG YOGYAKARTA Sekretariat : Karangkajen MG III/966 Yogyakarta 55252Telp. 0274-6567900, , e-mail : [email protected]

Contoh Kop Surat HMI Cabang

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students ) MAJELIS SYURO ORGANISASI CABANG SORONG Sekretariat : Jl.

Contoh Kop Surat MSO CABANG

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI



KORKOM UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA Sekretariat : Jl.

Contoh Kop Surat Badan Koordinasi


KOMISARIAT FISIP UNHAS Sekretariat : Jl. Kompleks perumah Dosen Unhas Tamalanrea Blok I No.3 Makassar 12510 Telp. 021-7992750, Fax. 00 62 21 7900099, e-mail : [email protected]

Contoh Kop Surat HMI Komisariat

PANITIA PELAKSANA KONGRES KE 27

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students) Sekretariat : Karangkajen MG III/966 Yogyakarta 55252Telp. 0274-6567900, , e-mail : [email protected]

Contoh Kop Surat HMI Panitia Pelaksana Kongres

PANITIA PELAKSANA KONFERENSI KE 2


CABANG LAMPUNG Sekretariat : Jl. Kompleks perumah Dosen Unhas Tamalanrea Blok I No.3 Makassar 12510 Telp. 021-7992750, Fax. 00 62 21 7900099, e-mail : [email protected] ,

Contoh Kop Surat HMI Panitia Pelaksana Konferensi

Kongres HMI ke-29

6


KONSTITUSI HMI

7

PANITIA PELAKSANA RAPAT ANGGOTA KE 34


KOMFAK AGAMA ISLAM UMY Sekretariat : Jl. Kompleks perumah Dosen Unhas Tamalanrea Blok I No.3 Makassar 12510 Telp. 021-7992750, Fax. 00 62 21 7900099, e-mail : [email protected]

Contoh Kop Surat HMI Panitia Pelaksana Rapat Anggota

Keterangan : 1. (PENGURUS……) menggunakan huruf kapital berwarna hitam dengan jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 24; 2. (CABANG..../KOMISARIAT.....) dengan huruf kapital hijau tua, dengan jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 24; 3. (HIMPUNAN.....) menggunakan hruf kapital berwarna hijau tua, dengan jenis huruf Arial dan ukuran huruf 24; 4. (Association……………) menggunakan huruf kecil berwarna hitam dengan jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 18 cetak miring; 5. (Sekretariat :……...) menggunakan huruf kecil berwarna hitam, dengan jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 10; 6. (e-mail……………) menggunakan huruf kecil berwarna hitam, ukuran 10; 7. Garis pembatas kop surat berwarna hitam dengan ukuran 4,5 pt (dua garis atas tipis, bawah tebal) dan bentuk tulisan basmalah harus sesuai dengan kop PB berwarna hitam; 8. Susunan kalimat kop surat Pengurus Besar, MSO, Lembaga Koordinasi, Lembaga Kekaryaan dan Lembaga Khusus PB, seperti pada contoh kop surat Pengurus Besar 9. Susunan kalimat kop surat Pengurus Cabang, MsO, Lembaga Koordinasi, Lembaga Kekaryaan dan Lembaga Khusus ditingkat cabang seperti pada contoh kop surat Pengurus Cabang 10. Susunan kalimat kop surat Pengurus Komisariat, Lembaga Kekaryaan dan Lembaga Khusus seperti pada contoh kop surat Pengurus koisariat

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

8

11. Jenis surat (kertas), F4 dengan margin: -

Top : 2,0 cm

-

Buttom: 0 cm

-

Left: 2,5 cm

-

Right: 2,0 cm

Surat resmi HMI terdiri dari a. Surat Biasa ( Lampiran 2); b. Surat Mandat/Tugas (Lampiran 3); c. Surat Keterangan (Lampiran 4) d. Surat Keputusan/Ketetapan (Lampiran 5).

2. Isi Surat a. Surat Biasa (1) Penomoran a. Penomoran surat menggunakan satu buku registrasi surat keluar yang dilakukan oleh Sekjen/Sekum struktur pimpinan, MSO, Lembaga Koordinasi, lembaga kekaryaan dan khusus. b. Nomor untuk surat yang ditujukan untuk intern HMI menggunakan kode A setelah nomor registrasi surat keluar (.../A/SEK/nomor urut bulan Hijriyah/tahun Hijriyah); c. Nomor untuk surat yang ditujukan kepada ekstern HMI kode B setelah nomor registrasi surat keluar (……./B/SEK/ nomor urut bulan Hijriyah/ tahun Hijriyah); d. Pengeluar surat baik interen maupun eksteren harus disingkat maksimal dalam 3 huruf saja.  Pengeluar Surat Ketua Umum: (…/B/KU/nomor urut bulan Hijriyah/ tahun Hijriyah)  Pengeluar Sekjen atau Sekum: (…../A/SEK/ nomor urut bulan Hijriyah/ tahun Hijriyah)  Pengeluar Ketua Komisi Hubungan Internasional: (…/B/KHI/nomor urut bulan Hijriyah/ tahun Hijriyah)  Pengeluar Ketua Bidang Pelatihan: (…../A/KBP/nomor urut bulan Hijriyah/ tahun Hijriyah) Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

9

 Pengeluar Ketua Panitia Konferensi Cabang : (…../B/PKC/nomor urut bulan Hijriyah/ tahun Hijriyah) e. Nomor surat keluar, surat mandat, surat keterangan semuanya urut menurut waktu terbitnya, tidak sendiri sendiri, kecuali surat keputusan. f. Lamp. diisi jika srat disertai lampiran; g. Hal : menerangkan isi singkat surat; h. Letak Nomor : Lamp: dan Hal: dalam surat lurus dengan sudut lancip sebelah kiri bawah gambar/lambang HMI (2) Alamat surat (tujuan surat dikirim); (3) Kalimat pendahuluan Kalimat pendahuluan seharusnya tidak lebih dari satu alinea, yang berisi ucapan syukur kepada Allah SWT atas rahmat yang diberikannya dan pujian rasul dan keluarganya. (4) Kalimat Isi Kalimat isi surat hendaklah menggunakan bahasa yang lugas, jelas,

sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari teks yang tertulis. Kalimat isi merupakan uraian persoalan pokok, harus: a.

Tidak berbelit-belit;

b.

Singkat dan tidak terputus-putus;

c.

Menggunakan kalimat-kalimat yang sopan dan wajar

(5) Kalimat penutup Untuk kesopanan diperlukan adanya kalimat penutup seperti: Demikianlah harap maklum. Atas perhatian Saudara kami haturkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiiraa. Sekian dan terima kasih. Dsbnya.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI (6) Tempat tanggal surat

10

Contoh: Palopo, 05 Dzulkaidah 1425 H 17 Desember 2004 M (7) Pengirim Surat Nama lembaga pada pengirim surat maksimal terdiri dari tiga baris, dimana baris pertama adalah Himpunan Mahassiawa Islam, baris kedua dan ketiga adalah institusi lembaga. (8) Tanda Tangan Penandatangan harus terdiri dari dua unsur saja yaitu unsur pengeluar surat dan unsur pemberi legalitas surat. Surat Keputusan kelulusan Latihan Kader harus ditanda tangani seluruh pemandu LK. Surat Keputusan Kongres, Konferensi, Rapat Anggota dan Musyawarah Lembaga harus ditanda tangani seluruh pimpinan sidang. Surat yang dikeluarkan Ketua Umum harus ditandatangani oleh Sekjen/Sekum sebagai pihak yang mengetahui (bukan pemberi legalitas). Tanda tangan menggunakan tinta berwarna hitam. Contoh :

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PENGURUS BESAR Stempel... MASHUDI MUQOROBBIN

ABDUL HADY

KETUA UMUM

SEKRETARIS JENDERAL HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MAJELIS SYURO ORGANISASI Stempel...

SYAFINUDIN AL MANDARI

M SYIFA AMIN WIDIGDO

KOORDINATOR

SEKRETARIS

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM BADAN KOORDINASI INDONESIA BAGIAN TIMUR Stempel... H. M. AQIL RAHMAN

MUHAMMAD KASMAN

KETUA UMUM

SEKRETARIS UMUM HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG PALOPO

NANANG MAS’UD

Stempel...

KETUA UMUM

FIRMANSYAH ARFAN SEKRETARIS UMUM HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDIN

HARIMAN

Stempel...

HARTONO SEKRETARIS UMUM

KETUA UMUM

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PANITIA LATIHAN KADER I KOMFAK AA YKPN

SUSANTO KETUA UMUM

Stempel...

LIBBIE ANATAGIA SEKRETARIS UMUM

Kongres HMI ke-29

11


KONSTITUSI HMI

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM TIM PEMANDU LATIHAN KADER II CABANG JAKARTA SELATAN

MARTADINATA

TENTY NOVARI

W MUZAKIR

IMROATUSHOLIHAH

PEMANDU

PEMANDU

PEMANDU

PEMANDU

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM TIM PEMANDU LATIHAN KADER I CABANG YOGYAKARTA

MARTADINATA

TENTY NOVARI

W MUZAKIR

IMROATUSHOLIHAH

PEMANDU

PEMANDU

PEMANDU

PEMANDU

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PIMPINAN SIDANG KONFERENSI CABANG SEMARANG

MARTADINATA

TENTY NOVARI

W MUZAKIR

IMROATUSHOLIHAH

PIMPINAN SIDANG

PIMPINAN SIDANG

PIMPINAN SIDANG

PIMPINAN SIDANG

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PIMPINAN SIDANG KONGRES KE 25

MARTADINATA

TENTY NOVARI

W MUZAKIR

IMROATUSHOLIHAH

PIMPINAN SIDANG

PIMPINAN SIDANG

PIMPINAN SIDANG

PIMPINAN SIDANG

Kongres HMI ke-29

12


KONSTITUSI HMI

13

(9) Stempel surat Pihak-pihak yang berhak mengeluarkan Stempel Surat adalah Struktur Pimpinan, Lembaga Koordinasai, dan Majelis Syuro Organisasi serta panitia pelaksana. Bagi lembaga Koordinasi, Lembaga Kekaryaan dan Panitia Pelaksana (selain kongres, Konferensi, dan Rapat Anggota) dapat menentukannya sendiri atas persetujuan Ketua Umum Struktur pimpinan. Stempel diletakkan/ dibubuhkan di tengah-tengah antara Ketua dan Sekretaris dan berbaris sejajar dengan nama ketua dan nama sekretaris. Stempel diusahakan agar menyentuh Tanda tangan ketua dan sekretaris atau mengenai tanda tangan sekretaris saja. Jika stempel menggunakan tinta satu warna maka warnanya hijau tua. Jika warna stempel menggunakan warna multi warna maka warna stempel warna hitam dan hijau tua. Stempel dianggap sah apabila dibubuhkan dengan menggunakan stempel basah. Ukuran besar stempel sesuai dengan kebijakan cabang masing-masing sebagaimana dibawah ini: Stempel struktur pimpinan dan lembaga

Stempel panitia

PANITIA RAPAT ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMFAK PERTANIAN INSTIPER CABANG YOGYAKARTA

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

14

(10) Tembusan Surat Tembusan surat merupakan sebuah keterangan yang menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat rangkap. Rangkap ini terdiri dari surat asli yang dikirim sesuai dengan alamat dimana surat itu ditujukan dan surat tembusan yang disampaikan kepada beberapa instansi atau pihak yang terkait atas dibuatnya surat tersebut. Apabila surat dari komisariat ditujukan kepada Pengurus Besar HMI, maka tembusan suratnya ditujukan kepada 1. Pengurus koordinator komisariat dimana komisariat berada (jika ada); 2. Pengurus HMI cabang dimana komisariat berada; 3. Pengurus HMI Badko dimana cabang bergabung; 4. Arsip. Apabila surat dibuat oleh Pengurus Komisariat dan ditujuakan untuk Pengurus Komisariat dalam wilayah Cabang yang berbeda, namun tetap dalam satu Wilayah Koordinasi, maka tembusan surat yang dibuat harus ditujukan kepada: 1. Pengurus HMI Badan Koordinasi; 2. Pengurus HMI Cabang dimana komisariat berada; 3. Pengurus HMI Cabang di Komisariat yang dituju; 4. Arsip. Apabila surat dibuat oleh Pengurus HMI Komisariat ditujukan Pengurus HMI Komisariat dalam wilayah Cabang dan Badko yang berbeda, maka tembusan suratnya ditujukan kepada: 1. Pengurus koordinator komisariat dimana komisariat berada (jika ada); 2. Pengurus HMI Cabang dimana Komisariat yang membuat bergabung; 3. Pengurus HMI Cabang dimana Komisariat yang dituju; 4. Arsip 5. Dan lain sebagainya Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

15

Dengan demikian setiap surat tidak lagi membutuhkan legalisasi yang dikeluarkan oleh instansi yang lebih tinggi (misalnya adanya kata mengetahui, dilegalisasi oleh, dll). b. Surat Keputusan Isi surat keputusan dibanding surat biasa terdapat persamaan yaitu tentang dimana surat keputusan ditetapkan, tanggal ditetapkannya surat keputusan, nomor dan stempel surat. Secara spesifik isi surat keputusan sebagai berikut: (1) Nomor surat : …../KPTS/A/No. urut bl Hijriyah /Th Hijriyah; (2) Uraian singkat isi surat keputusan; (3) Instansi pengambil keputusan (PB, PC, PK,dll); (4) Konsideran (latar belakang dikeluarkannya surat keputusan); (5) Landasan yuridis dikeluarkannya surat keputusan); (6) Landasan-landasan lainnya dari surat keputusan; (7) Diktum (muatan surat keputusan) Pada bagian akhir diktum diharuskan terdapat klausa “Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.” Surat Keputusan Hanya bisadikeluarkan Oleh Ketuam Umum (PB< PC dan PK) saja. Sehingga yang bertanda tangan adalah hanya Ketua Umumdan Sekretaris (Jendral atau Umum) saja. c. Surat Mandat/Tugas (1) Nomor surat keterangan sama dengan surat biasa, karenanya merupakan urutan dari surat biasa; (2) Surat mandat/tugas berisi penugasan atau mandat yang ditujukan pada seorang kader. (3) Surat

keterangan

memuat

identitas

dan

keperluan

yang

mandat/tugas/keterangan, (dalam rangka apa surat diberikan); (4) Pemberi surat mandat/tugas kepada yang diberi mandat/tugas.

Kongres HMI ke-29

diberi


KONSTITUSI HMI

16

Catatan : 1. Nomor urut Bulan-bulan Hijriyah 1. Muharram

5. Jumadil Awal

9. Ramadhan

2. Shafar

6. Jumadil Akhir

10. Syawal

3. Rabi’ul Awal

7. Rajab

11. Dzulqo’idah

4. Rabi’ul Akhir

8. Sya’ban

12. Dzul Hijjah

2. Bulan-bulan nomor surat ditulis denngan angka Arab, bukan angka Romawi. 3. Amplop Surat Ukuran amplop

: 22 cm x 11 cm atau 25 cm x 35 cm

Jenis dan ukuran huruf : (pengurus…) menggunakan huruf kapital, ukuran 18 times new roman bold. (fakultas…) menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, ukuran 18 times new roman. (secretariat…) menggunakan huruf kecil, ukuran 12. Warna Dasar : Putih atau Coklat Contoh

:

PENGURUS KOMISARIAT HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Yogyakarta Janturan UH 4/384 Rt 15/04 Yogyakarta 55281

PENGURUS KOMISARIAT HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Fakultas Eksakta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dsn. Gatak no. 47 Rt 01/03 Kasihan Bantul Yogyakarta 55281

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

17

4. Sirkulasi Surat a. Surat Masuk Surat masuk adalah surat yang diterima dari luar yang kemudian akan mulai perjalanannya sampai dengan dimasukkannya surat ke file-file (arsip) organisasi. Surat yang baru diterima diagendakan terlebih dahulu dilampiri kartu disposisi yang berbentuk :

SURAT DISPOSISI

Nomor Surat

: Yang tercantum dalam surat

Tanggal Terima : Asal Surat

: Nama Penerima

Ditujukan

: Bidang yang akan menangani surat

Catatan

: Kebutuhan atas perlakuan surat

Kemudian surat yang baru masuk diterima diagendakan pada Agenda Surat Masuk PB HMI. Pada Agenda Surat Masuk dibuat kolom-kolom : Tgl terima

No

Identifikasi surat masuk Nomor

1

15-12-1423

124/MA/12/1423

Tanggal 10-12-1423

Asal surat HMI Cabang semarang

Isi Pengutusan anggota

Petugas Arif

a. Surat Keluar Surat keluar adalah surat yang kita keluarkan untuk mengemukakan kehendak, pemikiran dan maksud kita kepada pihak lain. Surat keluar melalui sirkulasi sebagai berikut:

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI 

18

Konsep surat terlebih dahulu dimintakan clearence kepada pengurus yang berkepentingan agar tidak terjadi perbedaan tentang isi dan reaksi surat tersebut;



Konsep yang telah mendapat clearence, kemudian diberikan nomor verbal, yang terdapat pada agenda buku verbal.

. Nomor

Tanggal

Isi Surat

25/KPTS/A/7/1423

12/7/1423

Susunan SC LK III

26/SEK/7/1423

13/7/1423

Pemberitahuan LK III

27/SEK/7/1423

14/7/1423

Tugas cari informasi

Tujuan

Petug as

Anggota SC LK III

Arif

Cabang-cabang HMI

Rahma

DPRD

Nugroho

5. Surat Elektronik Surat elektronik merupakan surat yang dibuat dengan media elektronik seperti internet, mesin fax, dan pesan melalui telepon. Surat elektronik melalui internet harus memenuhi prosedur dibawah ini: 1. Format surat seperti format biasa yang dikirmkan dalam bentuk PDF. 2. Surat tetap memuat tanda tangan yang berwenang walau tanpa stempel organisasi 3. Alamat e-mail pihak pengirim dan pihak yang dituju merupakan alamat yang terdaftar dalam organisasi (ditetapkan melalui Surat Ketetapan dari Struktur Kepemimpinan) sebagai alamat yang berwenang melakukan pengirIman surat via internet. Pengiriman surat dengan memakai mesin fax harus melalui prosedur: 1. Format surat sama dengan format yang biasa (lengkap dengan tanda tangan dan stempel organisasi). 2. Nomor fax pihak pengirim dan pihak yang dituju merupakan alamat yang terdaftar dalam organisasi (ditetapkan melalui Surat Ketetapan dari Struktur Kepemimpinan) sebagai nomor yang berwenang. 3. Pihak pengirim harus mengirimkan dokumen aslinya kepada pihak yang dituju setelah melakukan pengiriman surat melalui fax selambat-lambatnya 3 x 24 Jam. Pengriman pesan melalui pelayanan pesan singkat (Short Messege Services) harus melalui nomor telepon yang telah ditetapkan sebagai nomor telepon Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

19

yang berwenang nelakukan pengiriman pesan, baik dari pihak pengirim maupun pihak penerima. Semua pesan yang dikirim maupun diterima harus dicatat ulang dalam sebuah berita acara bulanan.

6. Buku Ekspedisi Setelah surat telah diketik sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, ditulis nomor, dan diagendakan dan telah mendapat legalitas (tanda tangan Ketua, Sekretaris, dan stempel) maka surat siap dikirim. Untuk pengiriman surat ini diagendakan dalam Buku Ekspedisi dengan kolom-kolom. Tanggal Kirim 12/7/1423

12/7/1423

Tujuan

Nomor surat

Paraf Penerima

Keterangan

Anggota SC Adi,Dian

25/KPTS/A/7/1423

Anggota SC

25/KPTS/A/7/1423

-

Via email

26/SEK/7/1423

-

Via Pos

Adi

Langsung kirim

Dian

Umar 14/7/1423

Cabang Palu

B. Dokumen Organisasi Dokumen adalah semua tanda bukti yang sah menurut hukum dari peristiwaperistiwa atau kejadian-kejadian dan kemudian disimpan. Sedangkan Dokumentasi adalah

segala

pengawetan

upaya

untuk

pencarian,

dokumen-dokumen

pengumpulan,

organisasi.

penyimpanan,

Bentuk-bentuk

dokumen

serta

beserta

aturannya adalah sebagai berikut:  Surat-surat disusun menurut urutan nomor dan jilid tiap periodenya.  Laporan-laporan pertanggungjawaban tiap periode;  Dokumen lainnya yang dijilid (kalau memungkinkan) terdiri dari 1. Kliping-kliping media tulis ataupun elektronik; 2. Naskah-naskah kepengurusan tiap periode; 3. Berita acara aktifitas kepengurusan; 4. Bukti-bukti keuangan organisasi; 5. Tulisan-tulisan penting; 

Gambar-gambar

dan

foto-foto;

disusun

berdasarkan

waktu

mencantumkan tanggal dan jenis kegiatan yang dilakukan pada foto.

Kongres HMI ke-29

dengan

KONSTITUSI HMI


20

Semua dokumen organisasi kecuali surat harus dibuat dan atau disusun dalam kertas ukuran kwarto 70 gr. Benda-benda berharaga dan bernilai; disusun dengan aman dan rapi didalam sekretariat kepengurusan dalam betuk media penyimpanan yang mudah disimpan dan mudah diakses. C. Penyimpanan/Pengarsipan Arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis. Pengarsipan yang sempurna apabila semua surat dan dokumen-dokumen lainnya tersimpan pada suatu tempat tertentu dan teratur rapi dan apabila diperlukan mudah dilacak kembali. Pengarsipan yang baik sangat berguna dalam membantu kelancaran dan kerapihan organisasi. Dokumen-dokumen organisasi HMI pada prinsipnya harus disimpan di sekretariat atau kantor. Sangatlah tidak dibenarkan dan dilarang apabila terjadi penyimpanan surat-surat dan dokumen-dokumen organisasi di luar sekretariat atau kantor HMI, terutama jika penyimpanan dilakukan oleh individu-individu pengurus ataupun bukan pengurus. Hal ini untuk mengurangi resiko kerusakan, kehilangan dan penyalah gunaan dokumen organisasi HMI. Sistem pengarsipan yang harus dilakukan oleh HMI adalah: 1. Chronological filling 2. Geographical filling 3. Subject filling 4. Numerical filling 5. Alphabetic filling Artinya setiap dokumen-dokumen HMI harus disusun sesuai dengan periode kepengurusannya yang kemudian diikuti berdasarkan wilayahnya. Urutan penyusunan berikutnya berdasarkan subjek atau bidang, kemudian diikuti oleh nomor surat atau alphbet dokumen non surat. Pengarsipan secara elektornik harus dilakukan juga sehingga semua dokumen terjaga kelestarian-nya dari waktu ke waktu. Namun format yang digunakan adalah format yang tidak memungkinkan seseorang mengganti atau merubah isi dokumen tersebut. Semua arsip harus dilakukan penjilidan tiap periode kepengurusan. Berikan penjildan atau pembatas warna putih untuk LPJ, hijua muda untuk Kumpulan surat masuk dan keluar dan warna hijua tua untuk dokumen lainnya. Pengarsipan secara Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

21

elektornik dapat dengan wadah Compact Disc (untuk pengarsipan tiap periode), atau dalam web (untuk pengarsipan dalam waktu lama). Pengarsipan dokumen secara elektronik harus dijamin bahwa dokumen itu asli dan sama seperti bentuk fisiknya. Dengan demikian orisinalitas dokumen dalam media elektronik benar benar diperhatikan. D. Tingkat Kerahasiaan 1. Rahasia Utama Informasi atau dokumen hanya boleh diketahui oleh Ketua Umum PB HMI, Sekretrasi jendral PB HMI, Bendahara Umum PB HMI, dan Koordinator MSO PB HMI. Informasi atau dokumen rahasia ini harus dimusnahkan segera setelah keempat pihak

tersebut

mengetahuinya.

Ke

empat

pihak

tersebut

dilarang

menyebarluaskan informsai dan dokumen tersebut kepada pihak lain seumur hidupnya. 2. Rahasia Utama Terbatas Informasi atau dokumen hanya boleh diketahui oleh Ketua Umum Cabang, Sekretrasi Umum Cabang, Bendahara Umum Cabang, Koordinator MSO Cabang dan Ketua Umum PB HMI, serta satu pihak yang bersangkutan (individu atau Pengurus Terkait) Informasi atau dokumen rahasia ini harus dimusnahkan segera setelah kelima pihak tersebut mengetahuinya. Kesemanya dilarang menyebarluaskan informasi dan dokumentasi tersebut kepada pihak lain seumr hidupnya. 3. Sangat Rahasia Informasi atau dokumen yang hanya boleh diketahui oleh Presidium dan Koordinator MSO. Infomasi dan dokumen ini harus disimpan (baik itu milik PB atau cabang) oleh Sekretaris jendral PB HMI. Hanya dapat diturunkan satu tingkat dalam waktu 25 tahun kedepan. Begitu seterusnya dalam penurunan tingkat kerahasiaannya. 4. Rahasia Informasi atau dokumen yang hanya boleh diketahui oleh Pengurus dan MSO. Infomasi dan dokumen ini harus disimpan (baik itu milik PB atau cabang) oleh Sekretaris jendral PB HMI. Hanya dapat diturunkan satu tingkat dalam waktu 25 tahun kedepan. Begitu seterusnya dalam penurunan tingkat kerahasiaannya.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

22

5. Terbatas Informasi atau dokumen yang hanya boleh diketahui oleh Pengurus Besar, MSO, Ketua Cabang dan koordinator MSO cabang. Infomasi dan dokumen ini harus disimpan (baik itu milik PB atau cabang) oleh Sekretaris jendral PB HMI. Hanya dapat diturunkan satu tingkat dalam waktu 25 tahun kedepan. Begitu seterusnya dalam penurunan tingkat kerahasiaannya. 6. Terbuka Informasi atau dokumen yang hanya boleh diketahui oleh Kader HMI saja. Hanya dapat diturunkan satu tingkat dalam waktu 25 tahun kedepan. Infomasi dan dokumen ini harus disimpan oleh Sekretaris Jendral/Umum. 7. Publik Informasi atau dokumen yang dapat diketahui oleh saja. E. Administrasi Keanggotaan Anggota HMI merupakan sasaran kerja, pembinaan dan perkaderan organisasi sehingga perlu ada administrasi yang rapi tentang anggota HMI yang kongkrit dan terarah. HMI adalah organisasi kader sehingga HMI selalu menerima anggota baru, selanjutnya melalui proses/jenjang perkaderan dan akhirnya melepaskan diri sebagai alumni HMI. Setiap anggota HMI (baik itu anggota biasa ataupun anggota kehormatan) berhak mendapat Kartu Anggota setelah melewati prosesi pelantikan anggota. Pengurus Cabang merupakan pihak yang paling berhak mengeluarkan kartu keanggotaan tersebut kepada anggota HMI. Format kartu anggota yang digunakan oleh pengurus cabang untuk anggotanya memakai format yang telah diputuskan dalam Kongres HMI. Semua anggota tersebut juga berhak untuk dicatat dalam buku daftar anggota. Hal ini dilakukan pada tingkatan cabang. Buku daftar anggota memuat kolom-kolom sebagai berikut. No anggota

Nama

Tempat/tanggal lahir

Komisariat

Masuk HMI Tahun

1555/YK/1416

Murni

Ambon/27/04/1975

Kehutanan/ Instiper

Semester ganjil 1996

1585/PLP/1430

Firmansyah

Sumenep/15/06/1985

Syariah/ IAIN/Palopo

Semester genap 2009

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


23

Setiap satu tahun sekali diadakan pendaftaran ulang (heregristasi) anggota HMI. Pendaftran ulang dilakukan dengan melakukan penggantian kartu anggota yang lama menjadi kartu anggota yang baru yang dikeluarkan oleh pengurus cabang. Sedangkan nomor anggota tetap sebagai nomor induk yang lama. Pelaksanaan heregristasi cukup dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran ulang keanggotaan kepada Penngurus Cabang. Pengurus Cabang kemudian melakukan penerbitan kartu anggota yang baru dengan nomor anggota yang tetap atas nama anggota yang melakukan heregristasi. Pendaftran ulang keanggotaan dilakukan agar jumlah anggota di tiap cabang dapat diketahui secara pasti dari waktu-kewaktu. Sehingga naik turunnya keaktifan anggota dapat juga terdeteksi dari waktu kewaktu.

F. Inventarisasi Organisasi 1. Inventarisasi adalah upaya untuk mendata semua kekayaan organisasi; 2. Inventarisasi dilakukan pada benda permanen dan benda tidak permanen; 3. Benda permanen ialah kekayaan yang tidak habis dalam satu periode; 4. Benda tidak permanen adalah kekayaan yang habis dalam satu periode; 5. Inventarisasi organisasi dibukukan dalam daftar inventaris yang memuat tanggal penerimaan, nama dan jumlah barang, pemakaian dan keterangan.

G. Alat komunikasi. Segala jenis alat komunikasi manusia dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dalam keorganisasian HMI dengan syarat alat itu memungkinkan untuk verifikasi dan klarifikasi atas penyampaian dan penerimaan informasi. Sehingga informasi yang diberikan atau diterima dapat dijadikan dasar atas aktifitas organisasi. Informasi yang diberikan dalam pertukaran informasi harus ada identitas struktur penyampai informasi, dan identitas individu penyampai informasi (nomor anggota, asal cabang, asal komisariat) serta waktu dan lokasi informasi disampaikan.

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


24

H. Perpustakaan Perpustakaan yang ideal bagi HMI meliputi buku-buku atau dokumen bentuk lainnya yang diperlukan oleh anggota dalam rangka peningkatan kualitas anggota HMI. Oleh karena itu perpustakaan HMI berisi koleksi buku-buku atau dokumen bentuk lainnya, seperti: 

Data Data dan informasi yang menunjang aktifitas organisasi;



Jurnal-jurnal sosial kemsayarakatan;



Media-media elektronik yang berisi liputan aktifitas HMI;



Media-media elektronik yang berisi sesuatu penting bagi aktifitas HMI;



Buku buku atau media-media elektronik dalam topik kemahasiswaan, keorganisasian dan ke-HMI-an;



Buku atau media elektronik dalam topik Ideologi, kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, pendidikan dsbnya

Penyelenggaraan administrasi perpustakaan sebaiknya diserahkan kepada seorang anggota pengurus/ lembaga yang bertanggungjawab secara khusus.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

25

BAB VII KEPROTOKOLERAN

Keprotokoleran HMI merupakan segala aktifitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu prosedur acara (upacara) di dalam organisasi HMI. Agar sasaran suatu aktifitas dapat dicapai secara optimal diperlukan penanggung jawab penyelenggara

dan

pembagian

tugas

di

dalam

penyelenggaraannya.

Jika

penyelenggaraan suatu aktifitas tidak ada panitia penyelenggara/project officer, maka pengelolaan,

penataan,

dan

penyelenggaraannya

dapat

langsung

di

bawah

tanggungjawab Sekretaris. Namun demikian kesemuanya itu masih membutuhkan tambahan unsur penyelenggara seperti pengantar acara, penerima tamu, pengatur perlengkapan, konsumsi, kesenian, dan segala hal yang berhubungan dengan keacaraan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu upacara:  Tempat/gedung (lay out, pengaturan kursi);  Waktu acara  Tamu/undangan (disediakan tempat khusus);  Jenis acara;  Pengantar acara;  Susunan acara. Khusus yang terakhir, jika ada kata sambutan, maka urutan pemberi sambutan adalah dari instansi terendah kemudian menuju ke instansi yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh susunan acara : 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al Qur’an, 3. Himne HMI dan Mars Hijau Hitam 4. Laporan Panitia 5. Sambutan-sambutan a. Tuan Rumah b. Pengurus HMI Komisariat Pertanian UNTAD; c. Pengurus HMI Cabang Palu; d. Pengurus Besar HMI. 6. Acara lainnya,

Kongres HMI ke-29

KONSTITUSI HMI


26

7. Doa 8. Penutup

Susunan acara diatas selalu diterapkan untuk memulai dan mengakhiri 2 ritual organisasi HMI. 2 (dua) ritual itu menjadi sebuah prosedur (formal) yaitu: 1. Pelantikan Pelantikan merupakan sebuah protokoler yang digunakan untuk pengesahan pengurus dan pengesahan keanggotaan. Pelantikan merupakan sebuah pengumuman legalitas yang didapat oleh struktur atau anggota untuk memulai aktifitas dalam system organisasi dengan segala hak dan kewajibannya. Pada pelantikan pengurus atau anggota elemen yang ada dalam acara pelantikan, Petugas Pelantikan dan Pengurus atau anggota yang dilantik. Acara pelantikan minimal terdiri dari Ikrar Janji Pengurus dan Pembacaan Surat Keputusan atas susunan kepengurusan yang dikeluarkan oleh institusi kepemimpinan yang lebih atas dari pengurus yang dilantik. Petugas pelantik dilakukan oleh struktur kepemimpinan yang lebih tinggi dari Pengurus yang dilantik atau perwakilan forum yang mengangkat pengurus. Pengurus yang dilantik minimal terdiri dari tiga orang dan satu diantaranya adalah ketua kepengurusan. 2. Pembukaan dan Penutupan Acara Setiap acara yang dilakukan oleh HMI dapat diadakan suatu ritual yang dinamakan Pembukaan dan Penutupan Acara. Pembukaan dan Penutupan Acara mempunyai makna bahwa sebuah institusi dalam HMI mempunyai sebuah kegiatan. Sifat memperjelas pelaksana kegiatan inilah yang menjadi tujuan dalam sebuah Pembukaan Acara. Pembuka dan penutup acara dapat dilakuakan oleh Ketua Panitia/ yang mewakili atau Ketua Struktur Pemimpinan Pelaksana Acara/ yang mewakili atau Ketua Struktur Pemimpinan yang lebih atas.

Kongres HMI ke-29


KONSTITUSI HMI

27

Lampiran 1


KOMFAK ADAB UIN SUNAN KALIJAGA Sekretariat : wisma marakom, Jl. Tri Dharma No. 354 Baciro Yogyakarta 55225 Telp. 0274-565126. e-mail: [email protected]

Nomor : 26/A/SEK/7/1423 Lamp : Pemberitahuan LK III Hal : 1 lembar

(sejajar)

Kepada yang kami hormati: ______________________ Di ______________________

(2 spasi) Assalamu’alaikum wr wb (1 spasi) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (1 spasi) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (1 spasi) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (1 spasi) Billahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum wr wb (2 spasi) Jakarta, 05 17

Dzulkaedah Desember

(1 spasi) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT FAKULTAS ADAB UIN SUNAN KALIJAGA (3 spasi) ADE RAHMAN KETUA UMUM

SULASMI SEKRETARIS UMUM

Tembusan : 1. __________________

Kongres HMI ke-29

1425 2005

H M


KONSTITUSI HMI

28

Lampiran 2


KOMFAK TEKHNIK UNY Sekretariat : Padepokan HMI, Jalan Komojoyo No. 16 B Yogyakarta 55281 E mail: [email protected]

Surat Mandat/Tugas Nomor: 27/SEK/7/1423 (2 spasi) _______________________________________ _______________________________________ (2 spasi) : ___________________________________________________________ : ___________________________________________________________ : ___________________________________________________________ : ___________________________________________________________ : ___________________________________________________________ : ___________________________________________________________ (1 spasi __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (1 spasi) Bilahit tawfiq wal hidayah Nama Nomor Anggota Jabatan Alamat Keperluan Keterangan

Jakarta, 05 17

Dzulkaedah Desember

(2 spasi) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT FAKULTAS TEKHNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (3 spasi) M. MASHUR ROMANSYAH KETUA UMUM

SULASMI SEKRETARIS UMUM

Kongres HMI ke-29

1425 2005

H M


KONSTITUSI HMI

29

Lampiran 3


CABANG PALOPO Sekretariat : Jl. Cengkeh 3 Balandai Kota Palopo Telp (0471) 4850101 Email : [email protected], http//www.hmi-palopo.org

Surat Keterangan Nomor: 28/A/SEK/2/1434 (2 spasi) Assalamua’alaikum wr wb __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (2 spasi) : ___________________________________________________________ : ___________________________________________________________ : ___________________________________________________________ : ___________________________________________________________ (1 spasi) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (1 spasi) Bilahit tawfiq wal hidayah Nama No Identitas Alamat Tpt/ Tgl Lahir

Wassalamu’alaikum wr wb Jakarta, 04 17

Shafar Desember

(2 spasi) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG PALOPO (3 spasi) NANANG MAS’UD KETUA UMUM

FIRMANSYAH ARFAN SEKRETARIS UMUM

Kongres HMI ke-29

1434 2012

H M


KONSTITUSI HMI Lampiran 4

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (Association Of Islamic University Students ) Sekretariat : Jl. Mesjid Baru No. 18 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 Telp. 021-7992750, SMS-Center 0815-84148020, Fax. 00 62 21 7900099 e-mail : [email protected] , http://www.hminews.com

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 29/ A/KPTS/ 7/1425 (1 spasi) Tentang (1 spasi) SUSUNAN STRERING COMITEE LATIHAN KADER III HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (2 spasi) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (1 spasi) Menimbang : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 spasi) Mengingat : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 spasi) Memperhatikan : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 spasi) Memutuskan (1 spasi) Menetapkan : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 spasi) Billahit tawfiq wal hidayah (2 spasi) Ditetapkan di Pada tanggal

: J AKARTA : 05 Dzulkaedah 1425 H 17 Desember 2005 M

(2 spasi) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PENGURUS BESAR (3 spasi)

CAHYO PAMUNGKAS

KETUA UMUM

M SYIFA AMIN WIDOG

SEKRETARIS JENDRAL I Kongres HMI ke-29

30

Konstitusi HMI MPO

Recommend Documents