Resolusi Konflik: Konflik Filipina Selatan Studi Kasus Konflik antara Organisasi MNLF dengan pemerintahan Filipina dibawah kepemimpinan France Marcos No 1 2 3 4 5 6
Nama Rachmadhana Allifa Maulana Muhammad Ulul Albab Faisal Fadlurrahman Etsa buyung Sri Putra Khoir Muhammad Nadjib Azwar Fadillah Zulham
NIM 352014510777 352014510802 352014510803 352014511082 352014510805 352014510782
Daerah Nganjuk Surabaya Bengkulu Ciamis Banten Bekasi
BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Berbicara tentang konflik yang terjadi di Filipina merupakan suatu permasalahan yang melibatkan beberapa faktor penyebab konflik. Menurut sejarah yang ada, Filipina merupakan negara yang memiliki berbagai macam etnis, bahasa dan agama. Mayoritas penduduk Filipina merupakan penganut agama Katolik, sedangkan agama lainnya termasuk dikalangan minoritas seperti halnya agama Islam. Adanya
perbedaan
latar
belakang
kebudayaan,
perbedaan
kepentingan antara individu maupun kelompok memicu terjadinya konflik di Filipina. Konflik yang terjadi di Filipina melibatkan beberapa aktor yaitu aktor Negara dan aktor non- Negara, konflik di Filipina semakin membesar ketika munculnya organisasi seperti MNLF. Organisasi tersebut muncul karena adanya rasa tidak puas akan perilaku yang diberikan oleh pemerintahan Filipina terhadap warga Muslim yang terdapat di Filipina, dan untuk melawan rezim Marcos serta penjajahan Spanyol dan Amerika yang pada saat itu berkuasa dengan ketidak adilan.
Pokok Permasalahan dan Question Research Dari uraian latar belakang diatas maka makalah ini akan memfokuskan pada pembahasan mengenai konflik yang terjadi pada pemerintah Filipina dengan
MNLF.
terdapat
juga
beberapa
pertanyaan
terkait
dengan
pembahasan makalah ini, diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5.
Siapakah Aktor yang berperan dalam konflik tersebut? Apa sajakah isu-isu yang terdapat dalam konflik tersebut ? Bagaimana Dinamika berjalannya konflik tersebut? Context atau Isi dari hal-hal terkait MNLF? Bagaimana Metodologi yang dapat digunakan untuk melihat konflik
tersebut ? 6. Opsi dan Saran untuk menyelesaikan konflik di Filipina Selatan?
BAB 2 PEMBAHASAN Sejarah Konflik di Filipina beserta aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik Bermula pada masa kekuasaan Spanyol di Filipina pada akhir abad ke enam belas. Spanyol banyak mempengaruhi sebagian besar warga Filipina dengan menyebarkan ajaran Katolik, akan tetapi terdapat pengecualian pada daerah selatan Filipina yang dimana mayoritas warganya masih berpegang teguh pada ajaran agama Islam, adanya intervensi oleh bangsa Spanyol membuat warga Filipina bagian selatan melakukan perlawanan. Pada tahun 1898 setelah terjadinya perang antara Spanyol dengan Amerika Serikat yang berakhir dengan penyerahan kekuasaan Filipina dari tangan Spanyol ke Amerika Serikat, akan tetapi Muslim Filipina selatan tetap bersikeras untuk netral dan tidak memihak pada Amerika Serikat maupun pada Spanyol, hal itu di realisasikan dengan diadakannya perjanjian pada tahun 1898 yang ditandatangani
oleh
Jamal
Al-Kiram
II
(Sultan
Sulu)
yang
mewakili
masyarakat Muslim dengan Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan
Amerika Serikat, beberapa kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat hanya menguntungkan sebelah pihak, hingga pada tahun 1920 terbentuklah rencana kemerdekaan Filipina. Pembesar Muslim Moro mengajukan proposal kepada pemerintahan Amerika Serikat mengenai masa depan Muslim Moro agar diberi izin untuk membentuk negara merdeka mereka sendiri atau dengan kata lain memisahkan diri dari Filipina. Namun, para pejabat pemerintah Amerika Serikat, sebagian dipengaruhi oleh pemimpin Kristen Filipina, menetang akan pemisahan diri yang diajukan oleh Moro. Setelah Filipina merdeka pada tahun 1946, sejumlah pemimpin Moro diberi jabatan politik dan beberapa dari mereka menjadi gubernur di daerah Moro. Ketenangan yang terjadi antara pemerintah dan Muslim Moro tidak berlangsung lama, pada tahun 1950 terdapat fakta bahwa penurunan ekonomi pada wilayah selatan Filipina disebabkan oleh kurang kompetennya Muslim Moro dibandingkan dengan rekan-rekan Kristen mereka yang tinggal di bagian selatan. Adanya migrasi warga Kristen ke wilyah selatan yang terus berjalan, dan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Muslim Moro menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan hingga tahun 1960. Pada tahun 1972, munculah Moro National Liberal Federation (MNLF) yang didirikan oleh Nur Misouri dengan tujuan untuk menciptakan negara Moro merdeka melalui konflik bersenjata. Konflik yang terjadi di Filipina tidak lain adalah konflik antara MNLF sebagai gerakan yang yang menuntut akan kemerdekaan bagi pemeluk agama Islam dengan pemerintah Filipina. MNLF (Moro National Liberal Federation) merupakan sebuah gerakan yang dimotori orang-orang atau kelompok Islam yang mempunyai pemikiran politik dan ideologi yang berbeda dengan negara kesatuannya. Keterlibatan aktor eksternal yang berperan dalam proses perdamaian konflik yang terjadi di Filipina dari tahun 1970 hingga 1990, beberapa aktor eksternal yang terlibat dalam konflik antara pemerintah Filipina dengan
MNLF diantaranya adalah: Anggota ASEAN yaitu Indonesia dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Isu-isu terkait Philipines MNLF (Moro National Liberation Federation) Philipina merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara yang saat ini terkenal dengan adanya kelompok separatis yang ingin menciptakan negara yang berdaulat dengan secara independen dan berpisah dengan negara Philipina sendiri. Salah satu kelompok separatis yang terkenal disana adalah MILF. MILF
merupakan
kepanjangan
dari
(Moro
Islamic
Liberation
Federation), kelompok pemberontak islamis terbesar yang berada di Philipina selatan yang terbentuk setelah keluarnya beberapa anggota dari MNLF (Moro National Liberation Federation). Pada awalanya, MILF ini hanya menginginkan kemerdekaan untuk Philipina Selatan saja, namun belakangan ini kelompok tersebut mulai memendam menginginkan kemerdekaan philipna jika saja daerah otonomi mereka meluas. Perjanjian antara pemerintahan, MILF dan pihak penengah Malaysia telah terwujud pada 2014 yang menjadi akar terbentuknya bangsa moro sebagai entitas impian para leluhur separatis islam filipina. Dalam rangka lahirnya entitas baru tersebut maka akan diatur dalam hukum dasar Bangsamoro (BBL) yang mana harus disetujui oleh kongres filipina terlebih dahulu. Landasan ini yang terkait pemerintahan, rakyat, wilayah, sistem keamanan, dan peradilannya. Namun, sebagian dari entitas tersebut enggan melakukan persetujuan terkait berdirinya bangsamoro tersebut, karena mereka menilai bahwa poinpoin yang tercatat dalam hukum dasar Bangsamoro tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konstitusi. Bahkan ada pula yang berpandangan
bahwa MILF mengajukan perdamain dengan pemerintah dengan mengajukan poin-poin yang hanya akan memberikan kekuatan untuk mereka sendiri. Sangat
terlihat
bahwa
konflik
moro
merupakan
konflik
yang
berkepanjangan, semenjak zaman penjajahan spanyol dan jauh sebelum itu ketika penjajahan Amerika dan Jepang dan pada masa philifina setelah merdeka.
Isu-isu
agama
yang
terus
menerus
ditemukan
akan
memperpanjang suatu konflik antara pemerintah pusat dengan masyarakat philifina
selatan
yang
ditengarai
mendapatkan
tekanan-tekanan
dari
pemerintah pusat tersebut. Sebelum masuknya Islam ke Mindanano, ada tradisi yang telah lama dilakukan oleh masyarakat mindanano, yaitu pemahaman antara makhluk hidup dengan alam. Mereka sangat menghargai alam, karena alamlah yang memberi mereka kehidupan dan menghidupi masyarakat disana. Pada awalnya
masyarakat
Mindanano
mempunyai
kepercayaan
terhadap
animisme yaitu kepercayaan terhadap benda-benda, karena itu masyarakat mindanao awal bertuhankan batu karena berasal dari alam. Untuk itu mereka sangat menjaga kehidupan alam mereka dan sedikit mengeksploitasi alam mereka. Menurut
Dr
Hamid
dalam
bukunya
Islam
Sebagai
Kekuatan
Internasional beliau mencantumkan bahwa Islam di Philipina merupakan salah satu kelompok minoritas diantara negara-negara yang lain. Dari data statistik pada tahun 1977 philipina mempunyai warga sebanyak 44.300.000 jiwa sedangkan jumlah masyarakat muslim 2.348.000 jiwa. Terdapat tiga alasan mengapa bangsa moro sulit untuk berintegrasi dengan pemerintah pusat. Pertama, bangsa moro sulit untuk menghargai undang-undang nasional, khususnya yang mengenai hubungan pribadi dan keluarga, yang mana UU tersebut berasal dari barat dan katolik. Kedua, sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama, bagi setiap anak philipina disetiap daerah, tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur,
membuat bangsa moro malas untuk belajar disekolah yang dibuat oleh pemerintah. Ketiga, bangsa moro masih trauma dan kebencian yang mendalam terhadap program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah philipina kewilayah mereka di Mindanao, yang menyebabkan berubahnya posisi mereka dari mayoritas menjadi minoritas dalam segala bidang. Penyebab dari pada terjadinya konflik di Mindanao adalah karena di Mindanao terdapat dua kerajaan yang berdiri setelah masuknya Islam pada abad ke 12 yang memisahkan antara dua kesultanan besar yaitu kesultanan mangundanau dan juga sulu. Terjadinya kompetisi atau persaingan antara dua
kasultanan
besar
ini
menyebabkan
timbulnya
konflik
yang
memperebutkan suatu etnik yang ada disekitar Mindanau. Kemudian konflik antar komunitas pun terjadi yaitu antara komunitas Mindanau dan juga komunitas vayase atau filipino yang melakukan migrasi kearah selatan philipina yang mana tempat komunitas mindanau berada. Dengan dibantu oleh pasukan geriliya dari philipina mereka melakukan politik genocide pada dekade 1970 an. Konflik ini pun diduga karena pihak philipino menuduh bahwa bangsa moro merupakan bangsa yang kasar, bodoh, tidak beradab dan suka melakukan kekerasan. Begitu pula dengan kelompok moroyang mengidentifikasi bahwa kelompok philipino merupakan kelompok yang suka menggajnil yang akan mencabut keberagaman dikawasan tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh kolonial Spanyol. Sampai pada akhirnya, kelompok mindanau menginginkan suatu pemisahan dengan pemerintah philipino yang mana selalu melakukan perbedaan dan ketidakadilan yang diterima oleh bangsa mindanau. Ketika itu pula perubahan konsep konflik yang terjadi menjadi sepratisme bukan lagi primordialis. Dinamika Perkembangan MNLF Sejarah Berdirinya MNLF (Moro National Liberation Front).
Moro National Liberation Front adalah salah satu organisasi Politik di Filipina yang berdiri pada tahun 1972, kelompok ini berdiri demi menegakkan kemerdekaan Bangsamoro, Organisasi yang bermula dari pecahan dari Moro Islamic Liberation Front ini telah mengalami kurang lebih dua decade lamanya
selama
kepemimipinan Nur
Murusari,
dan
sampai
akhirnya
keinginan Pemerintahan Filipina untuk membuat perjanjian dengan organiasi tersebut dapat derealisir pada tahun 1996 untuk membuat kawasan otonomi muslim bangsamoro. Kawasan Bangsamoro terdiri dari 3 wilayah di daerah Filipina diantaranya: Mindanao, Palawan, dan Sulu. Sejak tahun 1977, MNLF sendiri telah diakui secara internasional oleh Organisasi Konferensi Islam dan Uni Parlementer Negara-negara anggotanya. Sedangkan untuk menjadi anggota pengamat OKI, MNLF telah menjadi anggota tersebut pada tahun 2012, lebih tepatnya pada tanggal 30 Januari.sedangkan menjadi pengamat uni Parlementer alin sejak sesi global UPKI ke-7 yang diadakan di Palembang, Indonesia. Perkembangan MNLF Jika dilihat perkembagannya MNLF telah berumur 44 tahun lamanya sudah berhasil melakukan beberapa program kerja yang salah satunya, Pemimpin MNLF sendiri Nur Mursuari yang mencoba untuk melawan pemerintahan
Filipina
pada
November
2001
namun
pemberontakan
organisasi terssbut gagal yang mengakibatkan pemimpin dari MNLF yaitu Nur Mursuari terpaksa melarikan diri ke daerah Sabah. Adapun pada dekat-dekat ini pada 18 September 2016 lalu seperti yang dilansir di situs merdeka.com bahwa 3 tahanan WNI yang ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf berhasil dibebaskan oleh MNLF kesalahan dari ketiga orang tersebut karena menjadi nelayan illegal di daerah Malaysia dan membuat ketiganya harus ditahan atau disandera pada tanggal 19 Juli lalu di Lahad Datu, Sabah, Malaysia.
Selain kedua contoh berikut masih banyak program kerja serta hasil usaha yang telah dilakukan oleh kelompok ini. Content Berdasarkan analisa segitiga kita dapat mengetahui bahwa konflik itu tidak simetris, kontradiksi ditentukan oleh pihak–pihak yang bertikai, hubungan mereka,
dan
benturan
kepentingan
inheren
antara
mereka
dalam
berhubungan. Sikap yang dimaksud termasuk persepsi pihak-pihak bertikai dan kesalahan persepsi antara mereka dan dalam diri mereka sendiri. Jadi, ketika ada perbedaan persepsi atau ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku dapat dikatakan terjadi sebuah konflik. Banyak pemimpin Moro diberi jabatan politik dan beberapa menjadi gubernur di daerah Moro. Ini sebagai bentuk pengakuan atas peran penting mereka bermain dalam menentang Jepang dalam Perang Dunia 2. Pembangunan ekonomi berikutnya dalam periode pasca-perang langsung juga memainkan peran dalam mengurangi ketegangan di selatan tapi tahun 1950 menghadapi krisis ekonomi terkena fakta bahwa banyak dari Moro tetap kurang mampu secara ekonomi
dibandingkan
dengan
rekan-rekan
Kristen
mereka,
yang
mendominasi perekonomian di selatan (Gross 2007: 178–179). Konflik antara separatis Moro dan pemerintah Filipina menarik perhatian OKI yang baru terbentuk yang mengakui MNLF sebagai wakil yang sah dari Muslim selatan dan diberikan itu status pengamat sebagai aktor non-negara. Berbeda dengan yang disebut ASEAN Way yang merupakan non-interferensi, Marcos
menerima
keterlibatan
eksternal
dari
OKI
dalam
negosiasi
perdamaian, meskipun faktor-faktor penting dalam tanda setuju tampaknya telah biaya keuangan yang tinggi tersebut yang konflik dengan pemerintah Filipina, militer jelas kebuntuan antara kedua belah pihak, dan krisis minyak tahun 1970 yang mengharuskan hubungan yang lebih erat dengan negara Arab yang memproduksi minyak (Ferrer 2005: 125). Pada tahun 1980-an Rakyat Revolusi Kekuatan di Filipina yang membawa pemerintahan Marcos
berakhir, dan memberikan kesempatan lebih lanjut untuk negosiasi dan penyelesaian
damai
atas
konflik.
Sebelum
pemilu,
Corazon
Aquino
menyatakan bahwa ia akan memberikan bantuan untuk pengembangan wilayah otonomi Muslim di Mindanao dan Sulu. OKI sekali lagi telah memainkan peran penting dalam negosiasi dan di tahun 1987 di bawah naungan OKI, Jeddah Accord ditandatangani di Arab Saudi antara Filipina pemerintah dan MNLF. Sekali lagi MNLF, atas perintah dari OKI, setuju untuk melepaskan tujuan mereka untuk sebuah negara merdeka dalam pertukaran untuk otonomi (Gopinath 1991: 134). Perundingan perdamaian antara pemerintah Filipina dan MNLF difasilitasi oleh OKI dan Indonesia telah berhasil berhasil mengatasi ketidakcocokan utama antara kedua belah pihak dalam yang menuntut untuk sebuah negara merdeka dijatuhkan dalam pertukaran untuk otonomi dalam kerangka kedaulatan nasional Filipina . Indonesia memainkan peran penting dalam meyakinkan MNLF untuk menjatuhkan tuntutan kemerdekaan penuh dan persuasif mungkin telah didorong oleh kekhawatiran bahwa Moro negara merdeka akan memicu gerakan internal sendiri separatis yang berada di Aceh, Timor Timur dan Papua Barat.
Third party intervention. Ketika ada dua konflik antara MNLF dan Rezim Franco Marcus yang mana menimbulkan menyebabkan kekerasan dalam hal Hak Asasi Manusia khususnya kaum muslim di Moro. Pada konflik ini, ada tiga pihak yang mana dua diantaranya sebagai pihak yg berkonflik dan yang satu sebagai penengah.Dan dalam teori perdamaian seperti ini kedua pihak yang berkonflik bisa saling mendapatkan timbal balik. Pihak pertama, Ferdinand Marcos pada tahun 1972 banyak produk politik Marcos dalam menjalankan kekuasaannya yang paling bertentangan dengan konstitusi. Pada saat itu Marcos mendirikan rezim otoriter yang
memperbolehkannya beerkuasa sampai rezim tersebut dihapuskan pada tahun1981.Dengan menggunakan hokum darurat militer dia menekan organisasi oposisi yang melawan kepemimpinannya. Dan Marcos juga berusaha menyingkirkan ummat Islam dari tanah Filipina dengan cara memindahkan orang-orang Kristen ke tempat pemukiman ummat Muslim. Pihak kedua, Moro National Liberation Front merupakan gerakan separatis yang lahir akibat usaha rezim Ferdinand Marcos, Presiden Filipina pada tahun 1972 hampir dua dekade setelah Filipina merdeka dari Amerika Serikat, populasi Kristen semakin mendesak warga Islam ke belahan selatan Filipina. Kekerasan orang Kristen terhadap ummat Muslim di Filipina semakin keluar dari pri-kemanusiaan, sehingga ummat Muslim memproklamirkan diri sebagai Moro atau sebutan kuno Spanyol bagi komunitas Muslim di Filipina. Situasi tersebut pada akhirnya mengobarkan semangat ummat Muslim sehingga terbentuknya MNLF sebagai gerakan separatis dalam melawan rezim Ferdinand Marcos yang berusaha mengucilkan bahkan menindas ummat Islam di Filipina.
Third Party Arbitration
Party A Party B
NEGOTIATION
Mediation
Third Party
Pihak ketiga, Indonesia sebagai mediasi yang pada saat itu juga menjadi ketua dari Organisasi Komunitas Islam (OKI) sangat berperan penting dalam perdamaian antara pihak pertama dan kedua yang saling berkonflik pada saat itu.Indonesia dan OKI menyebabkan kedua bela pihak mengadakan perjanjian damai sehingga pihak pertama tidak bisa selamanya mengintervensi pihak kedua dengan danya perjanjian tersebut.
Opsi yang ditawarkan Ada dua pihak yang saling berkonflik yaitu suku Moro dan pemerintahan filipina. Pemerintah filipina selalu melarang suku moro untuk mendirikan tempat ibadah, sekolahan yang berbentuk islam. Disatu sisi suku moro juga membuat gerakan oposisi. Adapun gerakan tersebut adalah MNLF (Moro National Liberation Front).Adapun opsi yang kami berikan adalah mengguanakan Game theory, game ini dapat didefinisikan studi model matematik dari konflik dan kerjasama diantara pengambil keputusan yang rasional.Menyediakan juga teknik matematik yang umum untuk menganalisis situasi dimana dua atau lebih orang membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Sebenarnya pada awalnya kemunculannya.Teori ini hanya di terapkan terhadap ilmu pasti (matematika).Namun, karena ilmu terus berkembang, maka theory ini bisa dimanfaatkan dalam ilmu sosial, politik, manajemen dan psikologi. Adapun yang pertama kali menerapkan ilmu ini yaitu : Thomas C. Schelling dan Robert Aumann. Bahkan mereka berdua meraih Nobel Ekonomi 2005. Pemberian hadiah nobel berdasarkan bahwa theory permainan atau game theory karya mereka bermanfaat sangat luas, mualai dari pembentukan kebijakan pelucutan senjata hingga negosiasi politik dan ekonomi. Dan sebab teori ini, schelling juga bisa menjelaskan alasan bom
nuklir tidak pernah di pergunakan dalam perang setelah perang dunia kedua. Menurutnya, sejumlah tabu yang diyakini blok Barat dan Timur encegah penggunaan senjata mematikan itu, walau kedua blok telah mengumpulan banyak senjata nuklir. (Situmorang, 2015) Sebagaimana pemaparan yang diatas maka kami akan memberikan solusi atau opsi dengan menggunaka theory ini. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jjelas tentang penyelesaian konflik ini maka akan kami berikan gambar sebagai berikut:
Dengan gambar diatas bisa dijelaskan.Abjad A di umpamakan dengan Pemerintah sedangkan B dengan suku Moro.A dan B tidak imbang kekuasaannya. Bila B mengalah maka kekuasaan si A akan membabi buta dan si B akan menanggung kerugiannya. Sedangkan bila A mengalah maka pemerintahannya di nilai lemah dan suku Moro akan merasa besar. Maka disinilah theory game berperan besar karena mengambil keputusan yang bisa adil atau mensejahterakan keduanya. Maka dari itu gambar timbangan itulah yang bisa disebut dengan balance. A harus mengizinkan suku moro tetap tinggal dan berkarya dengan catatan suku Moro harus menghentikan gerakan oposisinya dan memberikan manfaat kepada pemerintah setempat
Refrensi Situmorang, J. R. (2015). penggunaan Game theory dalam ilmu sosial. Jurnal Administrasi Bisnis, 161-162.
C Drucw, Stephen. Not The "ASEAN Way": The Southern Phillipines Confllict and its internationalization
